DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2026

Nomor: 15
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penataan dan pemberdayaan PKL meliputi: a. penataan terdiri dari: 1. pendataan; dan 2. penyediaan ruang bagi kegiatan PKL serta b. pemberdayaan terdiri dari: 1. fasilitasi akses permodalan; dan 2. pembinaan dan bimbingan teknis.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna menunjang kebersihan dan keindahan kota di Kabupaten Bangkalan serta meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi para Pedagang Kaki Lima diperlukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bupati melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima di wilayahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; BUPATI BANGKALAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATIBANGKALAN NOMOR \5 TAHUN 2026 TENT ANG PENATAANDAN PEMBERDAYAANPEDAGANGKAKILIMA BUPATIBANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan.
6.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAANPEDAGANG KAKILIMA. Menetapkan MEMUTUSKAN:

2.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2000 Nomor 18/C);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2000 Nomor 6 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 52); Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL di lokasi yang sudah ditentukan;

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di Daerah.

Pasal 2

7.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
9.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas resmi pelaku usaha, berupa 13 (tiga belas) digit angka yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission, yang berfungsi sebagai bukti pendaftaran, tanda daftar perusahaan, akses kepabeanan, dan mempermudah pengurusan izin usaha.
11.Izin Penempatan PKL bentuk legalitas resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengatur, menata, dan memberdayakan PKLagar berjualan di lokasi binaan yang telah ditentukan, tidak melanggar ketertiban umum, serta mematuhi aturan perundang-undangan.

(1)Penataan dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
(3)Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.pendataan PKL;
2. b.penetapan lokasi PKL;

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penataan terdiri dari:
  1. 1.pendataan; dan
  2. 2.penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
2. b.pemberdayaan terdiri dari:
  1. 1.fasilitasi akses permodalan; dan
  2. 2.pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB IV

PENATAAN

Pasal 4

b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. ( 1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Penempatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2)Untuk memperoleh izin Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
1. a.Kartu Identitas yang masih berlaku;

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 8

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 7

( 1) Pendataan PKL dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

(2)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
(3)Dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

c.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
d.peremajaan lokasi PKL. ( 1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibagi menjadi 3 (tiga) zona, sebagai berikut:
a.zona merah
b.zona kuning
c.zona hijau

(2)Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona yang tidak boleh digunakan untuk lokasi kegiatan PKL.
(3)Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang tidak boleh dipergunakan penyelenggaraan kegiatan PKL kecuali pada kegiatan, waktu dan jam tertentu, berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
(4)Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.
(5)Penetapan Lokasi PKL berdasarkan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jam operasional kegiatan usaha PKL pada lokasi kegiatan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas data diri pelaku PKLyang meliputi:

a.nama;
b.jenis kelamin;
c.alamat;
d.nomor induk kependudukan;
e.jenis barang diperdagangan;
f.sarana yang digunakan;
g.waktu kegiatan; dan
h.lokasi kegiatan.

Pasal 9

b.sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
c.surat pernyataan yang berisi:
1. 1.tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
2. 2.tidak akan membuat bangunan permanen/ semi permanen di lokasi tempat usaha;
3. 3.belum memiliki tempat usaha;
4. 4.bersedia mentaati jam operasional yang sudah ditentukan. Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, antara lain:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018