DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Nomor: 125
Tahun: 2012
Ditetapkan: 27 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3.Undang- …
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha per- dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2.Pemerintah …
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB II

PENATAAN PKL

Pasal 3

(1)Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
1. a.pendataan dan pendaftaran PKL;
2. b.penetapan lokasi PKL;
3. c.pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
4. d.peremajaan lokasi PKL; dan
5. e.perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
(2)Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.lokasi;
2. b.jenis tempat usaha;
3. c.bidang usaha;
4. d.modal usaha; dan
5. e.volume penjualan.
(3)Penetapan …
(3)Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(4)Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.
(5)Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
(6)Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang.

Pasal 4

(1)Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Penataan PKL.
(2)Dalam penetapan Pedoman Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri ber- koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan penataan PKL Provinsi di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penataan …
(2)Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota;
2. b.fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota
3. c.penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah; dan
4. d.penetapan kriteria lokasi kegiatan PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan penetapan lokasi PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penataan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan kebijakan penataan PKL;
2. b.penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
3. c.penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
4. d.pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
5. e.penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 7

Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

a.penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
b.peningkatan kemampuan berusaha;
c.pembinaan dan bimbingan teknis;
d.fasilitasi akses permodalan;
e.pemberian bantuan sarana dan prasarana;
f.penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
g.fasilitasi peningkatan produksi;
h.pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
i.fasilitasi kerja sama antar daerah;
j.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 8

(1)Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
(2)Dalam rangka pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyusun kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Gubernur melaksanakan pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui:
1. a.fasilitasi pemberdayaan PKL lintas kabupaten/kota;
2. b.kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
3. c.pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2026