DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Guru Ngaji adalah: a. maksud dan tujuan; b. sasaran Pemberian Insentif; c. persyaratan penerima dan tata cara pemberian bantuan insentif guru ngaji; d. penyaluran; dan e. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan mengaji dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh guru ngaji bertujuan untuk mendorong masyarakat Kabupaten Bangkalan agar lebih gemar membaca, memahami, dan mengamalkan Al Qur'an;
b.bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial guru ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bangkalan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian bantuan insentif guru ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf Menimbang BUPATI BANGKALAN, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANBUPATI BANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUANINSENTIF GURU NGAJI BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR SALINAN
1. 3.UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. 4.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3. 5.Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
4. 6.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 2 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
5.Guru adalah Tenaga Pendidik Bidang ilmu Keagamaan.
6.Guru ngaji adalah Guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan nonformal.
7.Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang.
8.Insentif guru ngaji adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada guru ngaji sesuai kemampuan keuangan daerah.
9.Tim Pengarah adalah Tim yang memberikan arahan dan memberikan dukungan teknis kepada tim verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif guru ngaji. 1 O. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan insentif guru ngaji. Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUANINSENTIFGURUNGAJI.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 80); Menetapkan

(1)Maksud pemberian bantuan insentif guru ngaji adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru ngaji di Daerah.
(2)Tujuan pemberian bantuan insentif guru ngaji untuk meningkatkan semangat pengabdian dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi guru ngaji.

Pasal 3

a.maksud dan tujuan;
b.sasaran Pemberian Insentif;
c.persyaratan penerima dan tata cara pemberian bantuan insentif guru ngaji;
d.penyaluran; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 2

11.Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang selanjutnya disingkat eKTP, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CHIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
12.Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. 4 kegiatan;
1.merencanakan dan melaksanakan evaluasi kegiatan; J. melakukan pengelolaan dana hibah pemberian insentif guru ngaji sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(3)Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. programpelaksanaansosialisasi
(1)Untuk efektifitas pemberian bantuan insentif guru ngaji, Bupati membentuk Tim Pengarah.
(2)Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
2. b.melakukan supervisi keberhasilan program;
3. c.melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program;
4. d.membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan Tim Verifikasi;
5. e.mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan koordinasi.
6. f.merencanakan pendanaan program pemberian bantuan insentif guru ngaji;
7. g.menjalankan manajemen program pemberian insentif guru ngaji;
8. h.melakukan

Pasal 5

(1)Bantuan Insentif diberikan kepada guru ngaji di Kabupaten Bangkalan.
(2)Guru ngaji merupakan penduduk Kabupaten Bangkalan.
(3)Guru ngaji penerima insentif wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan
(4)Besaran insentif guru ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

BABIV SASARAN PEMBERIAN INSENTIF ( 1) Persyaratan penerima bantuan insentif guru ngaji adalah sebagai berikut:

a.penduduk Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan eKTP dan KK;
b.memiliki santri minimal 10 (sepuluh) orang dan melampirkan surat pernyataan minimal dari 2 (dua) orang wali santri;
c.mengajar ngaji di Masjid / Musholla / Rumah dan/ atau tempat lainnya di wilayah Kabupaten Bangkalan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan administrasi.
(3)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap bulan sekali.
(4)Penerima bantuan insentif guru ngaji dapat diganti apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal 7

(2)Teknis pelaksanaan program jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI

PERSYARATANPENERIMADANTATACARA PEMBERIANBANTUANINSENTIFGURU NGAJI

Pasal 6

6 Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

a.melakukan pendataan kepada masyarakat yang menjadi guru ngaji di Kabupaten Bangkalan;
b.melakukan verifikasi persyaratan calon penerima bantuan insentif; dan
c.menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi kepada Tim VerifikasiKabupaten Bangkalan.

Pasal 10

Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

a.memeriksa kelengkapan persyaratan setiap permohonan yang diajukan oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
b.melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
c.menyampaikan hasil verifikasi daftar calon penerima insentif kepada Dinas Pendidikan.
d.mengusulkan penerima bantuan insentif bagi guru ngaji kepada Tim Pengarah;
e.melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Tim Verifikasipemberian bantuan insentif guru ngaji.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
1. a.Tim VerifikasiKabupaten; dan
2. b.Tim VerifikasiKecamatan.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.Dinas Pendidikan; dan
2. b.Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Kabupaten Bangkalan.
(4)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagian Kedua Tim Verifikasi Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022