DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Penyelenggaraan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; PenyelenggaraanSubsidi; Komoditas; Penetapan Dana dan Besaran Subsidi; Penyedia Barang; Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan untuk memenuhi bahan kebutuhan pokok masyarakat serta dalam rangka pengendalian dampak inflasi, perlu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok dengan memberikan subsidi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati berhak

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan subsidi bahan kebutuhan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 6801);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan DKUMPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
5.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat dengan DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar.
6.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan operasi pasar.
9.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha tertentu.
10.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar
11.Pasar Murah adalah kegiatan berupa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan subsidi dalam menekan harga komoditas sehingga terjangkau oleh masyarakat
12.Gerakan Pangan Murah adalah Program pemerintah yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan, serta memastikan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau.
13.Subsidi adalah penggantian selisih harga jual bahan kebutuhan pokok dari Pemerintah Daerah kepada produsen/distributor dalam rangka melaksanakan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok melalui pemberian Subsidi.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:
1. a.membantu masyarakat dalam memenuhi bahan kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok; dan
2. b.mendukung pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang tertib.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyelenggaraan Subsidi;
b.komoditas;
c.sumber dana dan besaran subsidi;
d.penyedia barang;
e.penatausahaan;
f.pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN SUBSIDI

Pasal 4

(1)Subsidi bahan kebutuhan pokok diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui DKUMPP, DKPP, dan/atau Dinas Pertanian.
(2)DKUMPP, DKPP, dan/atau Dinas Pertanian menyelenggarakan Subsidi bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pasar murah; dan/atau
2. b.gerakan pangan murah.

Pasal 5

(1)Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui sistem jual langsung kepada masyarakat.
(2)Sasaran penyelenggaraan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah melalui DKUMPP, DKPP, dan/atau Dinas Pertanian.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah.
(3)Penyelengara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
1. a.pemilihan Penyedia Barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah;
2. b.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
3. c.pengalokasian besaran Subsidi;
4. d.penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi;
5. e.pemberian dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah; dan
6. f.penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana dan waktu pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah.

BAB IV

KOMODITAS

Pasal 7

(1)Jenis atau komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah meliputi:
1. a.telur ayam ras;
2. b.ayam potong;
3. c.daging sapi;
4. d.beras;
5. e.minyak goreng:
6. f.gula pasir;
7. g.tepung terigu;
8. h.susu;
9. i.aneka cabai;
10. j.bawang merah;
11. k.bawang putih; dan
12. l.ikan segar.
(2)Jenis atau komoditas lainnya dapat disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah sepanjang merupakan jenis dan komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga.
(3)Penetapan jenis atau komoditas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penyediaan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berasal dari Pelaku Usaha, lembaga pangan atau Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENETAPAN DANA DAN BESARAN SUBSIDI

Pasal 9

(1)Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah dilakukan dengan cara perhitungan harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi Subsidi yang diberikan oleh penyelenggara.
(2)Besaran Subsidi dalam penyelenggaraan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYEDIA BARANG

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha yang dipilih sebagai Penyedia Barang komoditas dalam penyelenggaraan Pasar Murah dan/atau Gerakan Pangan Murah harus memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang.
(2)Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nama usaha;
2. b.nomor pokok wajib pajak (badan usaha);
3. c.nomor induk berusaha; dan
4. d.rekening bank.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022