DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal tahun 2026-2029 meliputi ketentuan umum; tujuan dan ruang lingkup; pelaksanaan dan penerapan SPM; rencana aksi penerapan SPM; koordinasi, pemantauan dan evaluasi; pendanaan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar setiap urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan;
b.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2029;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); Menetapkan : 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026 – 2029.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : PENCAPAIAN DAN PENERAPAN SPM BAB III : PERMASALAHAN PENERAPAN SPM BAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN SPM BAB V : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
4.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur pada Keputusan Bupati.
9.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah- langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. 10.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 4 11.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banyuwangi.
(2)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
1. a.Pelaksanaan Penerapan SPM;
2. b.Rencana Aksi Penerapan SPM;
3. c.Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi;
4. d.Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN PENERAPAN SPM

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab untuk melakukan pendataan, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
(2)Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat
(1), khusus diprioritaskan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu meliputi :
1. a.miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
3. c.kondisi bencana; dan/atau
4. d.kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri 5
(3)Penerapan SPM dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengumpulan data;
2. b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
4. d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
(4)Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data berupa :
1. a.Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya; dan
2. b.Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
(5)Selain pengumpulan data sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (3) diatas, khusus untuk urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial, ditambah dengan pengumpulan data berupa jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia;
(6)Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia
(7)Perangkat Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar dan penghitungan masyarakat tidak mampu yang berhak menerima pelayanan dasar serta dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD
(8)Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan dokumen RPJMD dan RKPD ke dalam Renstra dan Renja sesuai dengan urusan wajib pelayanan dasar masing-masing;
(9)Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(10)Untuk menjamin pelaksanaan penerapan SPM, perlu dibentuk Tim Penerapan SPM melalui Keputusan Bupati, yang terdiri dari :
1. a.Penanggung jawab;
2. b.Ketua;
3. c.Wakil Ketua;
4. d.Sekretaris;
5. e.Anggota. 6

BAB IV

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Pasal 4

(1)Rencana Aksi Penerapan SPM pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
(2)Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Wakil Ketua Tim Penerapan SPM harus memastikan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar telah termuat dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar;
(2)Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan pertemuan secara berkala dengan Perangkat Daerah setiap triwulan untuk memastikan pengisian pelaporan penerapan SPM setiap triwulan pada aplikasi https://spm.bangda. kemendagri.go.id sekaligus penyusunan laporan tahunan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya dilakukan secara tepat waktu;
(3)Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM melakukan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan penerapan SPM setiap tahunnya;
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk Ketua Tim Penerapan SPM dalam menyusun rencana aksi selanjutnya maupun untuk melakukan perbaikan terhadap rencana aksi yang sedang berjalan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 - 2027 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 26 Januari 2026 BUPATI BANYUWANGI, Ttd. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 26 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd. GUNTUR PRIAMBODO BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026 NOMOR 4 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021