DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan minimal sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD Puskesmas pada masyarakat. Standar pelayanan minimal ini mencakup pengaturan terkait jenis dan mutu layanan dasar. Jenis layanan dasar meliputi a. layanan kesehatan ibu hamil; b. layanan kesehatan ibu bersalin; c. layanan kesehatan bayi baru lahir; d. layanan kesehatan balita; e. layanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. layanan kesehatan pada usia produktif; g. layanan kesehatan pada usia lanjut; h. layanan kesehatan penderita hipertensi; i. layanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. layanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. layanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. layanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus. Adapun mutu layanan dasar disusun berdasarkan a. indikator; b. standard; c. nilai; d. target; dan e. batasan waktu pencapaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan standar pelayanan minimal pada layanan kesehatan tingkat dasar dapat berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar pelayanan minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat kesehatan Masyarakat; 1 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi;.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
6.Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
7.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan rofesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. 4

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Puskesmas adalah sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas dalam memberikan layanan pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Puskesmas adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD Puskesmas pada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi batasan minimal pada :

a.jenis layanan dasar; dan
b.mutu layanan dasar.

Pasal 5

(1)Jenis layanan dasar pada UPTD Puskesmas meliputi:
1. a.layanan kesehatan ibu hamil;
2. b.layanan kesehatan ibu bersalin;
3. c.layanan kesehatan bayi baru lahir;
4. d.layanan kesehatan balita;
5. e.layanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. f.layanan kesehatan pada usia produktif;
7. g.layanan kesehatan pada usia lanjut;
8. h.layanan kesehatan penderita hipertensi;
9. i.layanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. j.layanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. k.layanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. l.layanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus.
(2)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)SPM layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

Pasal 6

(1)Mutu layanan dasar disusun berdasarkan:
1. a.indikator;
2. b.standard;
3. c.nilai;
4. d.target; dan
5. e.batasan waktu pencapaian.
(2)Uraian mutu layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 8 April 2025 BUPATI BANYUWANGI, Ttd. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi pada tanggal 8 April 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd. GUNTUR PRIAMBODO BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 8 1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1) Definisi Operasional Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di wilayah dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya; 2) Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan: a) Satu kali pada trimester pertama. b) Dua kali pada trimester kedua. c) Tiga kali pada trimester ketiga. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan. 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi: a) pengukuran berat badan dan tinggi badan; b) pengukuran tekanan darah; c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA); d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); 1 2 f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan; g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan; h) tes laboratorium; i) tatalaksana/penanganan kasus; dan j) temu wicara (konseling). Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian Kinerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun = X 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama Catatan:

(1)Nominator yang dihitung adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan.
(2)Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi Dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.
(3)Ibu yang mengalami abortus atau partus prematurus dan meninggal saat hamil tidak dihitung sebagai sasaran (nominator dan denominator). 3 B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Mekanisme Pelaksanaan Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasyankes dasar dan rujukan. 3) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun = X 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup: 1) standar kuantitas. 2) Standar kualitas. 2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya. 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam. b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari. c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. 4 3) Standar kualitas: a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam).meliputi:
(1)Pemotongan dan perawatan tali pusat.
(2)Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
(3)Injeksi vitamin K1.
(4)Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
(5)Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0). b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi:
(1)Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
(2)Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
(3)Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
(4)Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
(5)Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun = X 100% D. Pelayanan Kesehatan Balita 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: 1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 2) Pelayanan kesehatan balita sakit. 5 2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran balita di wilayah dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya. 2)Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi: a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun.
(2)Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
(5)Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
(6)Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
(2)Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
(5)Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
(6)Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta. c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
(2)Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
(5)Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 ali setahun. d) Edukasi dan informasi. 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). 6 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Cakupan sesuai standar 3 pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan = X 100% Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan: 1) Skrining kesehatan. 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan.yang Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, serta Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara. 2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA, Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya. 2) Skrining kesehatan Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi. b) Penilaian tanda vital. 7 c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. d) Penilaian ketajaman indera. e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7. 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan. b) Melakukan rujukan jika diperlukan. c) Memberikan penyuluhan kesehatan. 4) Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi: a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas1 SD atau usia yang setara. b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara. d) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran. = X 100% jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi: 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 8 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin; 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan 4) pelayanan KB.
(2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya. 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama/rumah ibadah. 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi: a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. b) Skrining PPOK untuk usia ≥40 tahun. c) Pengukuran tekanan darah. d) Pemeriksaan gula darah untuk: usia 40 tahun ke atas; usia 15 tahun sampai <40 tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM; calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. e) Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin). f) Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin). g) Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. h) Anamnesa perilaku berisiko. i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran. j) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan). k) Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa. l) Status imunisasi TT bagi calon pengantin. 9 m) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya. n) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T. o) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
(1)Melakukan rujukan jika diperlukan.
(2)Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan. Keterangan: ● Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA. ● PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran 2 tahun). 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) % IP Penerima Layanan Dasar ∑ Sasaran yang dilayani. = X 100% ∑ Sasaran. G. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi: a) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan b) skrining faktor risiko pada usia lanjut. 2) Mekanisme Pelaksanaan a) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. b) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. 10 c) Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah Skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:
(1)pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut,dan lingkar lengan atas;
(2)pengukuran tekanan darah;
(3)pemeriksaan gula darah;
(4)pemeriksaan kolesterol;
(5)pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana;
(6)pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
(7)anamnesis perilaku berisiko. d) Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut meliputi:
(1)melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia;
(2)melakukan rujukan jika diperlukan; dan
(3)memberikan penyuluhan kesehatan. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun = X 100% Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi: a) Pengukuran tekanan darah b) Pelayanan edukasi non farmakologi c) Pelayanan farmakologi d) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi 11 2) Mekanisme Pelaksanaan a) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan pempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru. b) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
(1)Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
(2)Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.
(3)Melakukan rujukan jika diperlukan. Keterangan: Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan farmakologi. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ∑ Sasaran yang dilayani. Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = X 100% Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama. I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi: 1) Pemeriksaan klinis; 2) Pemeriksaan penunjang; 12 3) Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat); 4) Terapi farmakologi. 2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru. 2) Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a) Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes. b) Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes. c) Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat). d) Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien. e) Melakukan rujukan jika diperlukan. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase penderita Diabetus militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ∑ Sasaran yang dilayani. Jumlah penderita Diabetus militus di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = X 100% Jumlah estimasi penderita Diabetus militus yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama. J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi; 13 2) Tata laksana. 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru. Jika pada 2 (dua) tahun berturut-turut telah dilakukan upaya maksimal dan tidak ditemukan ODGJ berat sejumlah sasaran berdasarkan data RISKESDAS 2018 maka dengan justifikasi yang kuat dan didukung dengan data epidemiologis yang sahih dapat menetapkan target capaian melalui surat ketetapan. 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: a) Pemeriksaan status mental b) Wawancara 3) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga. 4) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi. 5) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = X 100% Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi: 1) pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; 2) pemeriksaan penunjang; dan 3) edukasi. 14 2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan. 2) Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus. 3) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda. 4) Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya penggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku. 5) Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM. Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis. 6) Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif. 7) Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah. 8) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 9) Melakukan rujukan jika diperlukan. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun = X 100% Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 15 Penghitungan estimasi orang terduga TBC dengan rumus: Orang terduga TBC=Target penemuan TBCx54%x10 L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) 1). Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi: 1) edukasi perilaku berisiko 2) skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC. 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS. 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa. 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual). 6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap. 16 2). Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil). 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. 4) Melakukan rujukan jika diperlukan. 3). Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Persentase orang dengan risikoterinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = X 100% terinfeksi HIV di dalam kurun waktu satu tahun yang sama Catatan: Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah dalam kurun waktu satu tahun yang sama. BUPATI BANYUWANGI, Ttd. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 1 1 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNGSI
1.Vaksin Tetanus Difteri (Td) Sejumlah sasaran ibu hamil x 80% Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2.Tablet tambah darah 180 tablet x jumlah ibu hamil Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3.Alat deteksi risiko ibu hamil

a.Tes ke hamilan Sejumlah ibu hamil Mengetahui hamil atau tidak b.Pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil Mengetahui anemia atau tidak c.Pemeriksaan golongan darah Sejumlah ibu hamil Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
d.Pemeriksaan gluko protein urin Sejumlah ibu hamil x 15% Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
e.Skrining triple eliminasi dengan tes cepat: ▪ Hepatitis B ▪ HIV ▪ Sifilis Sejumlah ibu hamil Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan penularan dari ibu ke bayi
1. 4.Kartu ibu /rekam medis ibu Sejumlah ibu hamil Form rekam medis bagi ibu 2
2. 5.Buku KIA Sesuai kebutuhan● Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ● Media KIE bagi ibu dan keluarganya
3. 6.Media KIE Sesuai kebutuhan Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
4. 7.Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien) ● Membantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak ● Mencegah terjadinya gesekan NO BARANG JUMLAH FUNGSI 1/15 x sasaran ibu hamil antara kulit dan transducer
5. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK terdiri atas:
a.Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
b.Bidan;
c.Perawat;
d.Tenaga kefarmasian;
e.Tenaga gizi.
1. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan Standar Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan: a) Satu kali pada trimester pertama. b) Dua kali pada trimester kedua. c) Tiga kali pada trimester ketiga. 3 Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi: a) pengukuran berat badan dan tinggi badan; b) pengukuran tekanan darah; c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA); d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan; g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan; h) tes laboratorium; i) tatalaksana/penanganan kasus; dan j) temu wicara (konseling).
d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian Kinerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) a) Penghitungan persentase penerima layanan dasar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun(nominator) = X 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama 4 Catatan:

(1)Nominator yang dihitung adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan.
(2)Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.
(3)Ibu yang mengalami abortus atau partus prematurus dan meninggal saat hamil tidak dihitung sebagai sasaran (nominator dan denominator). Contoh perhitungan: Kabupaten “A” terdapat 3 Puskesmas B, C, dan D. Terdapat estimasi 1000 ibu hamil dan dari hasil pendataan terdapat 930 ibu bersalin. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan fasyankes swasta: Lokasi pelayanan Jum lah ibu hamil Jumlah ibu yang mengalami abortus, partus prematur, dan meninggal saat hamil Jumlah ibu bersa lin di Kabupa ten /kota (proyeksi) Men dapat pelaya nan sesuai standar Mendapat pelayanan tidak sesuai standar Keterangan

1.Puskesmas B, (data laporan termasuk dari Poskes des, Polindes, Pustu dan fasyankes swasta) 400 20 380 370 10 10 ibu hamil tidak mendapatk an pelayanan sesuai standar misalnya ibu hamil tidak mendapatk an tablet tam bah darah
2.Puskesmas C, (data laporan termasuk dari Poskes des, Polindes, Pustu dan Fasyan kes swasta) 420 20 400 400 0 Fasyankes swasta termasuk rumah sakit harus melapor ke Puskesmas C
3.Puskes mas D, (data laporan terma suk dari Poskes des, Polindes, Pustu) 180 30 150 120 30 Tidak ada fasyankes swasta di wilayah Puskesmas C 5 Total Kabupaten A (Total Puskesmas B+C+D) 1000 70 930 (X) 890 (Y) 50 (Z) Capaian indikator ibu hamil yang mendapat pelayanan standar di Kabupaten A = Y x 100% X = 890 x 100% =95,7% 930 Capaian SPM Kabupaten A untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 95,7%. Catatan:

(1)Capaian SPM Kabupaten A belum mencapai 100% (95,7%), sehingga Kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti:
1. i.kurangnya informasi mengenai pelayanan antenatal; ii. akses ke fasyankes sulit; iii. pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskemas; iv. ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota;
2. v.kendala biaya; atau vi. sosial budaya; untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 100%.
(2)Ibu hamil di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut melainkan dilaporkan ke kabupaten/kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut. b) Penghitungan persentase mutu minimal layanan dasar Contoh perhitungan: Jumlah sasaran ibu hamil 1000 orang. Jumlah Puskesmas 20.
(1)Penghitungan Mutu Barang Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Jumlah yang dibutuhka n Jumla h yang tersedi a Persentase pencapaian (%)

1.Vaksin Tetanus Difteri (Td) 800 720 90
2.Tablet tambah darah 180.000 168.750 93,75
3.Tes kehamilan 1000 800 80
4.Pemeriksaan Hb 1000 700 70 6
5.Pemeriksaan golongan darah 1000 600 60
6.Pemeriksaan glukoprotein urin 150 100 67
7.Pemeriksaan triple eliminasi:

a.Hepatitis B 1000 840 84
b.HIV 1000 840 84
c.Sifilis 1000 840 84
1. 8.Kartu ibu/rekam medis ibu 1000 1000 100
2. 9.Buku KIA 1000 1000 100
3. 10.Media KIE 1000 1000 100
4. 11.Gel USG 67 58 88 Pencapaian mutu barang (1+2+3+4+5+6+7a+7b+7c+8+9+ 10+ 11)/13= 84,67

(2)Penghitungan Mutu SDMK Contoh: 20 Puskesmas dengan asumsi minimal 1 orang setiap jenis Tenaga Kesehatan Standar jumlah dan kualitas personil/SDMK Jumlah yang dibutuh kan Jumlah yang tersedia Persentase pencapaian (%)

1.Dokter/dokter 20 20 100 spesialis obstetri dan ginekologi
2.Bidan 20 20 100
3.Perawat 20 20 100
4.Tenaga kefarmasian 20 10 50
5.Tenaga gizi 20 20 100 Pencapaian mutu SDMK (1+2+3+4+5)/5 = 90 Pencapaian mutu layanan dasar adalah: (84,67% + 90%) / 2 = 87,3% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan bagi ibu hamil adalah Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (87,3% x 20) + (95,7% x 80) =17,5 + 76,6 = 94,1 7

e.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABE L KOMPONEN VOLUME
1. 1.Pendataan ibu hamil dan ibu bersalin SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x jumlah desa x biaya transpor x frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK) Formulir Pengadaan paket Pendataan 1 Form x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas 2.Pemeriksaan antenatal
a.Pelayanan dalam gedung SDMK Pelaya nan Antena tal Alat kese ha tan Pengadaan set pemerik saan kehamilan 1 Paket x Jumlah Puskes mas, jaringan dan jejaringnya Pemeri k saan laborat o rium Pengadaan set pemerik saan laborato rium ibu hamil (1 Paket x jumlah sasaran)/ 100 LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Obat Pengadaan tablet tambah darah (60 mg elemental besi dan 0,4 mg asam folat) 180 tablet x jumlah ibu hamil Vaksin Penyediaan set imunisasi Td 1 set x jumlah sasaran ibu hamil x 80% Gel USG Penye diaan Gel USG (botol ukuran 250 ml) 1/15 x sasaran ibu hamil 8
b.Pelaya nan luar gedung SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x biaya transpor x jumlah kunjungan (rutin da n sweeping) Alat kese ha tan Pengadaan set pemeriksaan Kehamilan (antenatal) 1 Paket x jumlah Puskes mas, jaringan dan jejaringnya Obat Pengadaan tablet tambah darah (60 mg elemental besi dan 0,4 mg asam folat) Terintegra si dengan paket pengadaan tablet F e pelayanan dalam gedung
1. 3.Pengisian dan peman faatan buku KIA Petugas Pengisian dan peman faatan buku KIA Terintegra si dengan pelayanan antenatal Buku KIA Sesuai Kebutuhan 1 buku x Jumlah sasaran ibu hamil
2. 4.Pengisian kartu ibu dan kohor Register ibu Penga daan register kohor ibu (antenatal, bersalin, nifas) 1 Paket x jumlah desa (integrasi untuk kebutuhan ibu bersalin Dan ibu nifas) Kartu ibu Pengadaan kartu ibu 1 paket x Jumlah ibu hamil 9 LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Formulir dan ATK Penga daan formulir kartu ibu, form pelaporan, dan ATK 1 Paket x jumlah Puskesmas
3. 5.Rujukan (pelaya nan kegawat- daruratan maternal) SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x biaya transpor x jumlah rujukan B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNGSI
5. 1.Formulir partograf Sejumlah sasaran ibu bersalin Instrumen peman tauan persalinan
6. 2.Kartu ibu (rekam medis) Terintegrasi dengan ibu hamil Form rekam medis bagi ibu
7. 3.Buku KIA Terintegrasi dengan ibu hamil ▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya
8. 4.Media KIE Sesuaikan media dan sasaran Pesan informasi kepada ibu, anak dan keluarga
9. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:
a.Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
b.Bidan;
c.Perawat;
d.Tenaga kefarmasian;
e.Tenaga gizi.
1. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan Standar Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi: 1) Persalinan normal. 2) Persalinan komplikasi. 10
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar. a) Persalinan dilakukan di fasyankes. b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari:

(1)Dokter, bidan dan perawat; atau
(2)Dokter, dan 2 Bidan c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan. d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:
(1)Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geogafis; dan
(2)Tidak ada Tenaga Medis. 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasyankes dasar dan rujukan.
1. d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) a) Penghitungan persentase penerima layanan dasar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun(nominator) = X 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama 11 Contoh Perhitungan Kabupaten “D” terdiri dari 3 Puskesmas A, B, dan C. Terdapat 3.500 sasaran ibu bersalin (proyeksi). Rincian ibu yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin di Puskesmas dan jaringannya serta fasyankes lainnya adalah sebagai berikut: Lokasi pelayanan Jumlah ibu bersalin (proyeksi) Dilayani sesuai standar Dilayani tidak sesuai standar Keterangan Puskesmas A 800 700 100 Bersalin oleh Tenaga Kesehatan di rumah 0 20 Tidak dihitung, karena tidak bersalin di fasyankes, tetapi dipakai sebagai bahan evaluasi dan perenca naan Puskes mas selanjutnya Bersalin oleh dukun* 0 10 Tidak dihitung, tetapi sebagai bahan evaluasi dan perenca naan berikutnya Bersalin di Polindes dan Poskesdes* 0 30 Tidak dihitung, kecuali Pemerintah Daerah menjamin Polindes dan Poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan persalinan 12 Bersalin di fasyankes swasta 200 40 Fasyankes primer dan rujukan melaporkan pelayanan persalinan ke Puskesmas sesuai dengan wilaya h kerja nya Total Puskesmas A 800 700 100 Total Puskesmas B 1.30 0 1.100 200 Total Puskesmas C 1.40 0 1.300 100 Lokasi pelayanan Jumlah ibu bersalin (proyeksi) Dilayani sesuai stan dar Dilayani tidak sesuai standar Keterangan Kabupaten D (Total Puskesmas A+B+C) 3.50 0 (X) 3.100 (Y) 400 (Z) Data bersalin dirumah, Polindes, Poskesdes, oleh dukun dilaporkan ke Puskesmas walaupun tidak dihitung dalam cakupan. Capaian indikator Ibu bersalin mendapat pelayanan standar di Kab. D = Y x 100% X = 3100 x 100% = 88,6 % 3500 Capaian SPM kabupaten D untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 88,6%. Catatan:
(1)Capaian SPM kabupaten D belum mencapai 100% (88,6%), sehingga kabupaten D harus menganalisis penyebabnya seperti: (a) kurangnya informasi mengenai pelayanan persalinan; (b) akses ke fasyankes sulit; (c) pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskemas; (d) ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh nakes dan atau tidak di fasyankes; (e) ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota; (f) kendala biaya; atau (g) sosial budaya. 13 untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin mencapai 100%. Ibu bersalin di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut melainkan dilaporkan ke kabupaten/kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut.
(2)Penghitungan persentase pencapaian mutu layanan dasar: Contoh jumlah sasaran ibu bersalin 1000 orang Jumlah Puskesmas 20. (a) Penghitungan Mutu Barang Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Jumlah yang dibutuh kan Satuan Jum lah yang tersedia Persentase (%)

1.Formulir partograph 1000 Formulir 1000 100
2.Kartu ibu (rekam 0 Formulir 0 0 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Jumlah yang dibutuh kan Satuan Jum lah yang terse dia Persentase (%) medis); terintegrasi dgn ibu hamil
3.Buku KIA; terintegrasi dgn ibu hamil 0 Buku 0 0
4.Media KIE ibu bersalin 1000 Paket 700 70 Pencapaian mutu barang = (1+2+3+4)/2 85 (b) Penghitungan Mutu SDMK Contoh 20 Puskesmas dengan asumsi minimal 1 orang setiap jenis Tenaga Kesehatan Standar jumlah dan kualitas personil/SDMK Jumlah yang dibutuh kan Jum lah yang tersedia Persentase pencapaian (%) 1. Dokter/dok ter spesialis Obstetri dan ginekologi 20 20 100
2.Bidan 20 20 100
3.Perawat 20 20 100 14
4.Tenaga kefarmasian 20 10 50
5.Tenaga gizi 20 20 100 Pencapaian mutu SDMK (1+2+3+4+5)/5 = 90 Pencapaian mutu layanan dasar adalah: (85% + 90%) / 2 = 87,5 % Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (87,5%x20) +( 88,6%x80) = 17,5 + 70,9 = 88,4

e.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
1. 1.Pendataan Ibu Bersalin SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x jumlah desa x biaya transpor x frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK) 15 LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Formulir Penga daan paket 1 Form x kegiatan pendataan x Pendataan Jumlah puskesmas
2. 2.Pelaya nan persa linan Alat kese hatan sesuai Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Penga daan set persalinan 1 Paket x Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan Pengadaan set resusitasi bayi 1 Paket x Jumlah fasyankes yang mampu Menolong persa linan Penga daan set pera watan pasca persa linan 1 Paket x Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan Obat Penga daan paket obat dan BHP untuk persalinan 1 Paket x Jumlah ibu bersalin Formu lir partograf Pengadaan formulir partograf 1 Formulir x jumlah ibu bersalin
3. 3.Pengisian dan peman faatan Buku KIA Buku KIA Sesuai kebutuhan Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil
4. 4.Pengisian kartu ibu Dan kohor ibu Register kohor ibu Pengadaan register kohor ibu 1 Paket x jumlah desa (terintegrasi dengan pengadaan kohor ibu hamil) Kartu ibu 1 paket x jumlah ibu hamil (terintegrasi dengan pengadaan kohor ibu hamil) ATK Pengadaan ATK Sudah terintegrasi dengan pengadaan ATK ibu hamil)
5. 5.Rujukan pertolongan persalinan SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x biaya transpor x jumlah rujukan 16 LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME (pelayanan kegawat daruratan maternal) Alat kesehatan Set kegawat daruratan maternal 1 paket x Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan Pendamping ibu bersalin Biaya transpor SDMK Jumlah pendamping ibu bersalin (maksimal 2 orang) x biaya transpor per rujukan Rumah tunggu Biaya sewa/ operasional (jika diperlukan) Paket operasional rumah tunggu C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
6. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNGSI
7. 1.Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe). Sejumlah sasaran bayi baru lahir. Pencegahan infeksi hepatitis B.
8. 2.Vitamin K1 injeksi. Sejumlah sasaran bayi baru lahir. Pencegahan perdarahan.
9. 3.Salep/tetes mata antibiotic. Sejumlah sasaran bayi baru lahir. Pencegahan infeksi mata.
10. 4.Formulir bayi baru lahir. Sejumlah sasaran bayi baru lahir. Pencatatanhasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir.
11. 5.Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir. Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit.
12. 6.Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA). Terintegrasi dengan ibu hamil. ▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya.
13. 7.Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Pesan kesehatan: bayi baru lahir. KIE bagi ibu dan keluarganya.
14. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:
a.Dokter/Dokter Spesialis Anak; 17
b.Bidan;
c.Perawat;
d.Tenaga Kefarmasian;
e.Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
f.Tenaga Gizi;
g.Kader Kesehatan.
1. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan Standar Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0- 28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam. b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari. c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. 3) Standar kualitas: a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

(1)Pemotongan dan perawatan tali pusat.
(2)Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
(3)Injeksi vitamin K1.
(4)Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
(5)Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0). b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
(1)Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
(2)Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
(3)Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
(4)Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
(5)Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. 18
1. d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian Kerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM a) Penghitungan persentase penerima layanan dasar Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan = kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir usia 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama X100% Lokasi pelayanan Jumlah bayi baru lahir di kabupaten /kota (proyeksi ) Mendapat pelayanan sesuai standar Mendapat pelayanan tidak sesuai Standar Keterangan 1.Puskesmas B, (data laporan termasuk dari Poskesdes, Polindes, Pustu, rumah sakit dan fasyankes swasta) 350 250 100 100 bayi baru lahir tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar misalnya bayi baru lahir tidak mendapatkan salep mata antibiotik 2.Puskesmas C, (data laporan termasuk dari Poskesdes, Polindes, Pustu, rumah sakit dan fasyankes swasta) 500 400 100 Rumah sakit dan fasyankes swasta harus melapor ke Puskesmas C 19 3.Puskesmas D, (data laporan termasuk dari Poskesdes, Polindes, Pustu) 150 140 10 Tidak ada fasyankes swasta di wilayah Puskesmas C 20 Lokasi pelayanan Jumlah bayi baru lahir di kabupaten /kota (proyeksi ) Mendapat pelayanan sesuai standar Mendapat pelayanan tidak sesuai Standar Keterangan Total Kabupaten A (Total Puskesmas B+C+D ) 1000 (X) 790 (Y) 210 (Z) Capaian indikator bayi baru lahir yang mendapat pelayanan standar di Kabupaten A = Y x 100% X = 790 x 100% = 79% 1000 Capaian SPM Kabupaten A untuk indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah 79%. Catatan:
(1)Capaian SPM Kabupaten A belum mencapai 100% (79%), sehingga Kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti: (a) kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir; (b) akses ke fasyankes sulit; (c) pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskemas; (d) bayi baru lahir mendapatkan pelayanan diluar wilayah kerja kabupaten/kota; (e) kendala biaya; (f) sosial budaya; untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan bayi baru lahir mencapai 100%.
(2)Bayi baru lahir di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut melainkan dilaporkan ke kabupaten/kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut. b) Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
(1)Perhitungan Mutu Barang Contoh: jumlah sasaran bayi baru lahir: 1000 21 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Jumlah yang dibutuhkan Jumlah yang tersedia Persentase (%)

1.Vaksin hepatitis B0 dosis tunggal 1000 1000 100
2.Vitamin K1 injeksi 1000 900 90
3.Salep/tetes mata antibiotic 1000 850 85
4.Formulir bayi baru lahir 1000 900 90 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Jumlah yang dibutuhkan Jumlah yang tersedia Persentase (%)
5.Formulir MTBM 3000 2500 83,33
6.Buku KIA (terintegrasi dengan SPM ibu hamil) 0 0 0 Pencapaian mutu barang (1+2+3+4+5)/5 = 89,7

(2)Perhitungan Mutu SDM Contoh perhitungan: Standar jumlah dan kualitas personil/SDM Jumlah yang dibutuhkan Jumlah yang tersedia Persentase (%)

1.Dokter /Dokter Spesial is Anak; 25 20 80
2.Bidan 30 25 83,3
3.Perawat 30 30 100
4.Tenaga kefarmasian 10 5 50
5.Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 10 10 100
6.Tenaga gizi 30 30 100
7.Kader kesehatan 10 10 100 Pencapaian mutu SDM (1+2+3+4+5+6+7) /7 = 87,6 22 Pencapaian mutu layanan dasar adalah: (89,7% + 87,6%) / 2 = 88,7% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (88,7%x20) + (79%x80) =17,7 + 63,2 = 80,9

e.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
1. 1.Pendataan bayi baru SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x jumlah desa lahir x biaya transpor x frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK) Formulir Pengadaan paket 1 form x pendataan kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. 2.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
a.Pelayanan dalam gedung Formulir bayi baru Lahir Pengadaan formulir bayi baru lahir 1 Paket x jumlah bayi baru lahir Formulir MTBM Pengadaan formulir MTBM 3 Paket x jumlah neonatal Alat kesehatan Set pelayanan bayi baru lahir (0- 6 jam) 1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya Set kegawatdarurata n neonatal 1 paket x jumlah Puskesm as dan jejaringny a Vitamin K1 injeksi Pengadaan vit K1 injeksi 1 ampul x jumlah bayi baru lahir Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) Penyediaan vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) 1 hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) x jumlah bayi baru 23 lahir Salep/tet es mata Antibiotik Pengadaan salep/tetes mata antibiotik 1 tube x jumlah bayi baru lahir/ 5 Pedoma n pelayana n kesehata n neonatal esensial Pengadaan pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial 1 paket x jumlah Puskesm as dan jejaringny a b. Pelayana n luar gedung SDMK Pelayanan Jumlah SDMK Biaya transpor SDMK x biaya transpor x jumlah kunjungan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Formulir MTBM Pengadaan formulir MTBM Terintegrasi dengan pengadaan formulir MTBM pada pelayanan dalam gedung Alat kesehatan Set pelayanan bayi baru lahir (0- 6 Jam) Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0- 6 jam) pada pelayanan dalam gedung Vitamin K1 injeksi Pengadaan vit K1 injeksi Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0- 6 jam) pada pelayanan dalam gedung Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) Penyediaan vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) 1 hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) x jumlah bayi baru lahir 24 Salep/ tetes mata antibiotik Pengadaan salep/tetes mata antibiotik Terintegrasi dengan pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
1. 3.Pengisian dan pemanfaat an buku KIA Buku KIA Pengadaan buku KIA sesuai kebutuhan Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil 4. Pencatat an dan pelapora n Register kohor bayi Pengadaan register kohor bayi 1 Paket x jumlah Puskesmas Formulir pelaporan SIP Pengadaa n formulir SIP 1 paket x jumlah Puskesma s, terintegra si dengan pengadaa n formulir SIP pelaporan lainnya LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Formulir dan ATK Pengadaan formulir dan ATK 1 Paket x jumlah Puskesmas
2. 5.Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan) SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x biaya transpor x jumlah rujukan Alat kesehatan Set kegawat daruratan neonatal Terintegrasi dengan paket pengadaan set kegawatdarutan neonatal pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dalam gedung Pendamping bayi baru lahir Biaya transpor SDMK Jumlah pendamping bayi baru lahir (maksimal 2 orang) x biaya transpor per rujukan 25 D. Pelayanan Kesehatan Balita
3. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNG SI
4. 1.Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku Sesuai kebutuhan Pemeriksaan perkembangan balita
5. 2.Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) Sesuai kebutuhan Pencatatan hasil pelayanan
6. 3.Buku KIA Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA Media informasi dan pencatatan KIA sampai dengan umur 6 tahun
7. 4.Vitamin A biru Sesuai standar 6-11 bulan Fungsi Vitamin A: Meningkatkan daya 26 NO BARANG JUMLAH FUNGSI
8. 5.Vitamin A merah 12-59 bulan Tahan tubuh (mencegah kesakitan berulang) dan mencapai perkembangan optimal, Baik Untuk Kesehatan mata, mencegah rabun senja, xeroftalmia, Kerusakan kornea dan kebutaan.
9. 6.Vaksin imunisasi dasar: ● BCG ● Polio tetes ● IPV (Polio suntik) ● DPT-HB-Hib ● Campak Rubela *)Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA 12 – 59 bulan Sesuai standar Fungsi Vaksinasi imunisasi: Meningkatkan kekebalan tubuh.
10. 7.Vaksin imunisasi Lanjutan: anak Bawah Dua Tahun (Baduta) DPT-HB-Hib, Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA
11. 8.Jarum suntik dan BHP Mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Balita.
12. 9.Peralatan anafilaktik Pengobatan bila Terjadi syok Anafilaktik akibat penyuntikan. 10 Formula terapi gizi buruk Pengobatan bila terjadi kasus gizi buruk pada balita.
13. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a.Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: 1) Dokter; 2) Bidan; 27 3) Perawat; 4) Tenaga Gizi.
b.Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: 1) Guru PAUD 2) Kader kesehatan
1. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan standar Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0- 59 bulan sesuai standar meliputi: 1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi: a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan:

(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun.
(2)Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembanganminimal 4 kali/tahun.
(5)Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
(6)Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
(2)Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
(5)Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
(6)Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta. 28 c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
(2)Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
(5)Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. d) Edukasi dan informasi. 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
1. d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar Cakupan pelayanan kesehatan balita sesu ai standar Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36- 59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar 3 = X 100% Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama Catatan:
(1)Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di 29 hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan 30 dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).
(2)Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan).
(3)Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan) Contoh Perhitungan Contoh 1 Balita A lahir pada 1 Juni 2018, di akhir tahun berjalan (Desember 2018) balita A berusia 6 bulan, sudah mendapatkan penimbangan 4 kali, pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 1 kali dan vitamin A 1 kali, imunisasi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB- Hib 3 kali, Polio 4 kali dan IPV 1 kali. Balita A di akhir tahun berjalan (Desember 2018) belum di hitung sebagai cakupan, karena belum mencapai usia 1 tahun dan belum mendapatkan pelayanan sesuai standar. Contoh 2 Balita B lahir pada 1 Oktober 2017, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), balita B berusia 14 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Januari - Desember 2018) balita B mendapatkan penimbangan 8 kali (4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan sebanyak 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, pemberian vitamin A 2 kali dan imunisasi dasar nya sudah lengkap. Balita B di hitung sebagai cakupan balita usia 12-23 bulan pada tahun 2018 karena sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Contoh 3 Balita C lahir pada 1 November 2016, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), balita C berusia 25 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun 31 terakhir (Januari – Desember 2018) balita C mendapatkan penimbangan 8 kali (4 kali di kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali, imunisasi lanjutan Campak Rubela 1 kali dan DPT-HB- Hib 1 kali. Balita C di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar. Contoh 4 Balita D lahir pada 1 November 2015, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), bayi D berusia 37 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Januari - Desember 2018) balita D sudah mendapatkan penimbangan 8 kali (4 kali di kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali. Balita D di hitung sebagai cakupan balita usia 36 - 59 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar. Cara Menghitung Cakupan Pelayanan Di Kabupaten D, terdapat Puskesmas A dan B. Jumlah sasaran balita (0-59 bulan) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 300 orang balita. Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan rincian sebagai berikut: Lokasi pelayanan Jumlah balita Balita mendapat pelayanan sesuai standar Balita tidak mendapat pelayanan sesuai standar Keterangan Puskesmas A 200 150 50 Pelayanan tidak sesuai dan standar jaringannya misalnya balita hanya Puskesmas 100 70 30 mendapatkan B pengukuran dan panjang jaringannya badan/TB 1 kali/setahun Jumlah 300 220 80 (X) (Y) (Z) 32 Capaian SPM balita mendapat pelayanan standar di Kabupaten D = Y x 100% X = 220 x 100% = 73,3% 300 Capaian SPM Kabupaten D untuk indikator pelayanan balita adalah 73,3% Catatan:
1. a.Capaian SPM Kabupaten D belum mencapai 100% (73,3%), sehingga Kabupaten D harus menganalisis penyebabnya seperti:
(1)kurangnya informasi mengenai pelayanan balita;
(2)akses ke fasyankes sulit;
(3)pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskemas;
(4)balita mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota;
(5)kendala biaya; atau
(6)sosial budaya; Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan balita mencapai 100%.
1. b.Balita di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut melainkan dilaporkan ke kabupaten/kota sesuai dengan alamat tinggal bayi dan balita tersebut. b) Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar
(1)Penghitungan Mutu Barang No Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Mutu Barang Jumlah tersedia Jumlah dibutuhkan Persentase (%)

1.Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 5500 6000 91,7
2.Formulir DDTK 5750 6000 96
3.Buku KIA 8750 10000 88
4.Vitamin A biru 6000 7500 80 33
5.Vitamin A merah 5750 6000 96
6.Vaksin imunisasi dasar: ● BCG ● Polio tetes ● IPV (Polio suntik) ● DPT- HB- Hib ● Campak Rubela 2500 3000 83
7.Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB- Hib, Campak Rubela 2000 3000 67%
8.Jarum suntik dan BHP 8000 10000 80 No Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Mutu Barang Jumlah tersedia Jumlah dibutuhkan Persentas e (%)
9.Peralata n anafilakti k 500 600 83
10.Formula terapi Gizi Buruk 78 6000 1,3 Pencapaian mutu barang (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10 76,6

(2)Penghitungan Mutu SDM No Nama SDM Mutu SDM Jumlah tersedia Jumlah dibutuhkan Persentas e (%) 1 Dokter 75 100 75 2 Bidan 250 300 8 3 Perawat 225 250 90 4 Tenaga gizi 70 100 70 5 Guru PAUD 100 150 67 6 Kader kesehatan 140 200 70 Pencapaian mutu SDM 76 (1+2+3+4+5+6)/6 = Pencapaian mutu layanan dasar 34 adalah: (85% +76,6%) /2 = 80, 8% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan balita adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (80,8% x 20) + (73,3% x 80) = 16,2+58,64 = 74,84
1. e.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
  1. 1.Pendataan balita 0-59 bulan SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x biaya transpor x jumlah kunjungan pendataan (terintegrasi dengan PIS- PK) LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Formulir Pengadaan formulir Jumlah paket x biaya perpaket x jumlah Puskesmas
  2. 2.Pelayanan kesehatan balita
2. a.Pelayanan dalam gedung Alat kesehatan Pengadaan set pemeriksaan kesehatan anak 1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan, dan jejaringnya Penyediaan set imunisasi 1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan, dan jejaringnya Pengadaan SDIDTK kit 2 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan, dan jejaringnya Formulir SDIDTK Pengadaan formulir SDIDTK 1 form x jumlah balita Formulir KPSP Pengadaan formulir KPSP 1 paket x jumlah balita
3. b.Pelayanan luar gedung SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x transpor x jumlah kunjungan 35 Alat kesehatan Pengadaan kit Posyandu 1 Paket x jumlah Puskesmas Penyediaan kit imunisasi Terintegrasi dengan pengadaan set imunisasi pada pelayanan dalam gedung Pengadaan SDIDTK kit Terintegrasi dengan pengadaan SDIDTK kit pada pelayanan dalam gedung Formulir SDIDTK Pengadaan Formulir SDIDTK Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Formulir KPSP Pengadaan Formulir KPSP Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
  1. 3.Pengisian dan pemanfaatan buku KIA Buku KIA Pengadaa n buku KIA Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil
  2. 4.Pencatatan dan pelaporan Balita Data jumlah balita Jumlah data balita dalam 1 Kabupaten / Kota dalam kurun waktu 1 tahun Register kohor bayi Pengadaan register kohor bayi 1 Paket x jumlah desa Kohor balita dan anak prasekolah Anak Balita dan prasekolah 1 Paket x jumlah desa Formulir dan ATK Pengadaan formulir dan ATK 1 Paket x jumlah Puskesmas 36
  3. 5.Pelayanan Rujukan SDMK Melakukan rujukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kesehatan balita yang ditemukan, ke fasyankes lanjutan yang mampu menangani Jumlah SDMK x biaya transpor x jumlah rujukan E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
  4. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLA H FUNGSI
  5. 1.Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/ pesantren - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan; dan - Media KIE NO BARANG JUMLA H FUNGSI
  6. 2.Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
  7. 3.Kuesioner skrining kesehatan Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar - Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
  8. 4.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/ pesantren - Umpan balik hasil skrining/ penjaringan kesehatan ke sekolah/ madrasah/ pesantren - pencatatan dan pelaporan
  9. 5.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas - Umpan balik hasil skrining/penjar in gan kesehatan di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja - Pencatatandan 37 pelaporan
  10. 6.Tablet tambah darah pada Remaja putri kelas 7-9 dan Usia 2-17 Tahun diluar sekolah Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12- 17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota - Pencegahan anemia pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12- 17 tahun diluar sekolah
  11. 7.• Alat pemeriksaan Hb • Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat - Untuk mengetahui status anemia pada remaja putri kelas 7, dilakukan pada saat penjaringan - Bila ditemukan anemia, dilakukan rujukan ke fasyankes untuk intervensi sesuai dengan tata laksana.
  12. 8.Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat - Pesan: kesehatan remaja
  13. 9.Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara. - Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit Campak, Rubela, Difteri dan Tetanus
  14. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
4. a.Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: 1) Dokter/dokter gigi; 2) Bidan; 3) Perawat; 4) Tenaga gizi; 5) Tenaga kefarmasian; 6) Tenaga kesehatan masyarakat.
5. b.Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: 1) Guru 2) Kader kesehatan/dokter kecil/peer conselor 38 No Kegiata n SDM Kesehatan
  1. 1.Skrining kesehatan
6. a.Penilaian status gizi - Guru - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
7. b.Penilaian tanda- tanda vital - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi kader Posyandu remaja
8. c.Penilaian kesehatan gigi dan mulut - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi - Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
9. d.Penilaian ketajaman indera - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi
10. e.Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7 - Dokter/bidan/perawat/petu gas laboratorium/tenaga gizi
11. f.Penyuluhan kesehatan bagi anak usia sekolah - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi/ tenaga gizi/Promkes/Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
12. g.Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, dan Td sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara - SDMK: dokter, bidan, dan atau perawat
  1. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
13. a.Pernyataan Standar Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan 39 Juni 2023 hingga Mei 2024).
14. b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan: 1) Skrining kesehatan. 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. 3) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.
15. c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA, Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Skrining kesehatan Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi. b) Penilaian tanda vital. c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. d) Penilaian ketajaman indera. e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7. 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan. b) Melakukan rujukan jika diperlukan. c) Memberikan penyuluhan kesehatan. 4) Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi: a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara. d) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara.
16. d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai 40 + dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024). Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu: a) pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan b) pencapaian penerima layanan dasar. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. 2) Rumus penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) a) Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Contoh perhitungan: Capaian Indeks Pelayanan Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Kota “M” dalam memberikan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sasaran kelas 1-9 yaitu 1000 orang, sasaran usia 7-15 tahun yaitu 500 orang, sasaran remaja putri kelas 7-9 yaitu 500 orang, sasaran remaja putri usia 12-17 tahun diluar sekolah yaitu 200 orang, sasaran remaja putri kelas 7 yaitu 150 orang, jumlah Puskesmas 10 adalah:
(1)Penghitungan Mutu Barang No Jenis barang Jum lah kebu tuha n Jumlah yang tersedia Persentas e (%) 41

1.Form Pencatatan/ Buku Rapor Kesehatanku 1 0 0 0 1000 100
2.Form pencatatan/ buku pemantauan kesehatan 500 500 100
3.Kuesioner skrining kesehatan 1500 1350 90
4.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja dalam sekolah 1000 833 83,33
5.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah 500 375 75
6.Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan remaja putri usia 12-17 tahun 1090 0 10900 100
7.Alat pemeriksaan Hb 10 10 100
8.Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 150 150 100
9.Media promosi kesehatan 10 10 100
10.Vaksin Campak, Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 600 500 83,33 Pencapaian mutu barang: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10 93,16 42

(2)Penghitungan Mutu SDM No Jenis SDM Jumlah kebutuhan Jumlah yang tersedia Persentas e (%)

1.Dokter/dokter gigi 20 18 90
2.Bidan 10 10 100
3.Perawat 30 27 90
4.Tenaga gizi 10 10 100
5.Tenaga kefarmasian 5 5 100
6.Tenaga kesehatan masyarakat 10 8 80
7.Guru 5 5 100
8.Kader kesehatan/ dokter kecil/peer conselor 10 10 100 Pencapaian mutu SDM: (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 95 Indeks pencapaian mutu layanan dasar adalah: Jumlah persentase pemenuhan barang ditambah dengan persentase SDM dibagi dengan indeks pencapaian dikali 100% = (93,16% + 95%) / 2 = 94,08% b) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar Catatan: Nominator adalah: jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Denominator adalah: jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. Contoh penghitungan IP penerima layanan dasar Di Kabupaten “E” terdapat 17.000 anak usia pendidikan dasar. Rincian anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan dasar dan di luar satuan pendidikan dasar (panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja sebagai berikut: 43 Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah anak usia pendidika n dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di sekolah/ madrasah/ pondok pesantren Jumlah anak usia pendidika n dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di panti/LKS A, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja Tidak mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Tidak mendapat pelayanan kesehatan Puskesmas A 7.500 7.400 55 40 5 Puskesmas B 6.000 5.750 42 200 8 Puskesmas C 3.500 2.677 33 600 190 Jumlah 17.00 0 15.827 130 840 203 Hasil rekapitulasi pada tahun itu, anak usia pendidikan dasar di dalam satu tahun ajaran sebanyak 17.000 anak, yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di sebanyak 15.957 orang (jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di sekolah sebanyak 15.827 orang + jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja sebanyak 130 orang). Pada akhir tahun didapatkan 15.957 anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar: 15.957_ x 100%= 93,86 % 17.000 Pencapaian mutu layanan dasar adalah: = (93,16% + 95%) / 2 = 94,08% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (94,08% x 20) + (93,86% x 80) = 18,81 + 75,08 = 93,89 44

e.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
1. 1.Koordinasi dan pendataan sasaran SDM Biaya transpor Jumlah SDM x jumlah sekolah/ madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan Posyandu remaja x biaya transpor
2. 2.Pelaksanaan skrining kesehatan SDM Biaya transpor SDM Jumlah SDM x Biaya transporasi x jumlah sekolah/ madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan Posyandu remaja Alat kesehatan UKS kit Biaya UKS kit x 2 x jumlah Puskesmas Instrumen pencatatan Pengadaan buku pencatatan - Instrumen pencatatan (Form Pencatatan/ Buku Rapor Kesehatanku dan kuesioner skrining) x jumlah anak usia - pendidikan dasar (kelas 1 sampai 9) di sekolah/ madrasah/ pesantren x biaya pengadaan instrumen - Instrumen pencatatan (Form pencatatan/ buku pemantauan kesehatan dan kuesioner skrining) x jumlah anak usia pendidikan dasar di panti/LKSA, lapas/LPKA 45 dan Posyandu remaja x biaya pengadaan instrumen LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Formulir rekapitulasi hasil skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala) Pengadaan formulir rekapitulasi di sekolah/ luar sekolah dan di Puskesmas - Formulir rekapitulasi di sekolah x jumlah satuan pendidikan dasar (sekolah/ madrasah/ pesantren) - Formulir rekapitulasi di luar sekolah x jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA, dan Posyandu remaja - Formulir rekapitulasi di Puskesmas x jumlah Puskesmas
3. 3.Pelaksanaan tindak lanjut hasil skrining kesehatan Formulir rujukan Pengadaan Formulir rujukan x jumlah kasus yang dirujuk Formulir laporan / rekapitulasi skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaa n berkala) Pengadaan formulir laporan/ rekapitulas i kabupaten / kota Formulir laporan / rekapitulasi x jumlah Puskesmas SDM Biaya transpor SDM Jumlah SDM x jumlah sekolah/madrasa h, pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA,dan posyandu Remaja x biaya transpor
4. 4.Pemberian imunisasi pada pelaksanaan BIAS SDM Biaya transpor SDM Jumlah SDM x Biaya transportasi x jumlah sekolah/madrasah , pondok pesantren, panti/LKSA dan 46 lapas/LPKA Set imunisasi Campak Rubela, DT dan Td Penyediaan set imunisasi Campak Rubela, DT dan Td - 1 set imunisasi Campak Rubela dan DT x jumlah siswa SD kelas 1 atau usia yang setara - 1 set imunisasi Td x jumlah siswa SD kelas 2 atau usia yang setara - 1 set imunisasi Td x jumlah siswa SD kelas 5 atau usia yang setara Formulir pencatatan hasil pelaksanaan BIAS Pengadaan formulir pencatatan hasil pelaksanaan BIAS untuk Puskesmas dan sekolah/ madrasah/ pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA Formulir pencatatan di institusi x jumlah satuan institusi (sekolah/madrasa h/ Pondok pesantren, anti/LKSA dan lapas/LPKA) x2 (untukPuskesmas dan institusi). Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan BIAS Pengadaan formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan BIAS untuk Puskesmas Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan x jumlah Puskesmas 47 F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
5. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNGSI
6. 1.Pedoman dan media KIE Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari:
a.1(satu) pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.
b.1(satu) media KIE tentang penyakit menular.
c.1(satu) media KIE tentang penyakit tidak menular.
d.1(satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasang an Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB). Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar dan sebagai media untuk memberikan edukasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB 48 NO BARAN G JUMLAH FUNG SI
e.1(satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1. 2.a. Alat dalam melakukan skrining: - alat ukur berat badan; - alat ukur tinggi badan; - alat ukur lingkar perut; - tensimeter; - glukometer; - alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA); - alat pemeriksaan Hb; - kit opthalmologi komunitas; - kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK); - alat IVA tes terdiri dari ● spekulum cocor bebek; ● korentang/ tampon tang dalam tempat; ● pinset anatomi s; ● lampu sorot;
b.Alat Pelayanan KB: - set pemasangan dan pencabutan AKDR; - set pemasangan dan pencabutan implan; - vasektomi set. Sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan kegiatan skrining dan atau sesuai dengan kebutuhan Melakukan skrining kesehatan, pelayanan KB 49
c.Bahan medis habis pakai 1) dalam melakukan skrining: - tes strip gula darah, - lancet, - kapas alkohol - strip Hb dan reagen Hb 2) untuk pemeriksaan IVA: Sesuai jumlah sasaran Melakukan skrining kesehatan - lidi kapas dalam wadah, - desinfektan (alkohol 70%), - larutan asam cuka (asam asetat) dengan kepekatan 3- 5%. 3) untuk Pelayanan KB: - alat kontrasepsi (kondom, pil, suntik, alat kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan)
1. 3.Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan
2. 4.Vaksin Tetanus Difteri (Td) 1 vial x sejumlah sasaran Wanita Usia Subur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status imunisasi T WUS / 8 Pencegahan Tetanus pada WUS 50
3. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a.Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: 1) Dokter; 2) Bidan; 3) Perawat; 4) Tenaga gizi; 5) Tenaga kesehatan masyarakat.
b.Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu No Kegiatan SDMK
1. 1.Pengukuran TB, BB, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan tajam penglihatan, tajam pendengaran dan skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Perawat/Kader Kesehatan Pelaksana Posyadu/Posbindu /UKBM lainnya
2. 2.Pemeriksaan kadar gula dalam darah Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya
3. 3.Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) yang sudah kontak seksual Dokter/bidan terlatih dalam melakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA
4. 4.Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Dokter/bidan/perawat/ petugas gizi
5. 5.Pelayanan KB (bagi sasaran PUS dengan 4T ● 4T adalah usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun Dokter/bidan terlatih ● Deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Dokter/bidan/perawat terlatih
6. 6.Melakukan rujukan jika diperlukan Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/ Posbindu/UKBM lainnya
7. 7.Memberikan penyuluhan kesehatan:
a.memberikan penyuluhan/ konseling kesehatan
b.memberikan penyuluhan sederhana Dokter/perawat/bidan/ tenaga gizi/kader kesehatan
1. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan Standar Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga 51 negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi: 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin; 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan 4) pelayanan KB.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama/rumah ibadah. 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi: a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. b) Skrining PPOK untuk usia ≥40 tahun. c) Pengukuran tekanan darah. d) Pemeriksaan gula darah untuk: - usia 40 tahun ke atas; - usia 15 tahun sampai <40 tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM; - calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. e) Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin). f) Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin). g) Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. h) Anamnesa perilaku berisiko. i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran. j) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan). k) Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa. l) Status imunisasi TT bagi calon pengantin. m) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil 52 skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya. n) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T. o) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

(1)Melakukan rujukan jika diperlukan.
(2)Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan. Keterangan: ● Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA. ● PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15- 49 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun). 4) Definisi operasional Penghitungan pencapaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu pencapaian mutu layanan dasar (barang dan/atau jasa) dan sumber daya manusia (SDM). a) Pencapaian penerima layanan dasar. Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan dengan persentase indeks layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Rumus penghitungan pencapaian indeks pencapaian SPM persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar. 53 b) Tata cara perhitungan Indeks Pencapaian (IP) SPM
(1)Persentase IP Penerima Layanan Dasar Contoh penghitungan IP penerima layanan dasar Di Kabupaten “F” terdapat 6.000 warga negara berusia 15 – 59 tahun dan jumlah perempuan usía 30-50 tahun yang memiliki riwayat pernah kontak seksual sebanyak 3.000 orang. Jumlah calon pengantin berdasarkan data dari KUA dan Lembaga agama lainnya sebanyak 600 orang jumlah perempuan yang dilakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA tes sebanyak 2.500 orang. Berdasarkan hasil pelayanan di wilayah kerja Puskemas diperoleh hasil sebagai berikut: - Hasil rekapitulasi pada tahun itu, warga negara berusia 15–59 tahun yang berkunjung adalah sebanyak 5.000 orang. Sebanyak 5.000 orang mendapat pemeriksaan obesitas, hipertensi dan diabetes melitus, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran sesuai standar. - Jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang dilakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA tes sebanyak 2.500 orang. - Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 500 orang. - Jumlah PUS perempuan dengan 4T sebanyak 60 orang dan yang mendapatkan pelayanan KB sebanyak 50 orang. Capaian indeks pencapaian penerima layanan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten “F” dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 15–59 tahun adalah 5.000/6.000 x 100 % = 83 % dan capaian indeks pencapaian penerima layanan dasar pemeriksaan SADANIS dan IVA tes adalah 2500/3000 x 100% = 83% sehingga Indeks Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten “F” adalah 83% + 83%/ 2 = 83%. capaian indeks pelayanan kesehatan calon pengantin adalah 500/600 x 100% = 83%, capaian indeks pelayanan KB adalah 50/60 x 100% = 83% Sehingga indeks penerima pelayanan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten “F” adalah 54 83% + 83% + 83% + 83% / 4 = 83% N o Jenis Pelayanan dasar MUTU PENERIMA LAYANAN DASAR % IP penerima Layanan Dasar Jumlah yang harus dilayani (Tahun N) Jumlah yang terlayani (Tahun N) % Juml a h yang haru s dilay a ni (Tahu n N) untu k peme r iksaa n SADA NIS da n IVA tes Jumlah yang terlayani (Tahun N) % Jumlah Catin (Tahun N) Ju m lah yan g terl a yani (Tah un N) % Ju ml ah PUS Pere mp u an den g an 4T Jum l ah yang terla y ani (Tah un N) % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Pelayana n kesehata n pada usia produkt if 6000 5000 83,3 % 3000 2500 83,3 % 600 500 83, 3% 60 50 83,3 % 83,3 %
(2)Indeks Pelayanan Mutu Minimal Layanan Dasar Contoh perhitungan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Di Kabupaten “F” terdapat 100 desa sebagai wilayah kerjanya dan memiliki 20 Puskesmas serta 100 Posbindu sebagai tempat melakukan skrining usía 55 produktif dengan jumlah Posbindu kit sebanyak 50 serta jumlah IVA kit sebanyak 10 kit. jumlah Puskesmas yang memiliki alat pemeriksaan Hb sebanyak 16, jumlah Puskesmas dan jejaringnya yang memiliki alat pelayanan KB 68. Stok lidi kapas yang ada di instalasi farmasi Kabupaten “F” sebanyak 2.000 biji, strip gula darah, lancet dan kapas alkohol sebanyak 60.000, diantara 20 Puskesmas terdapat 4 Puskesmas yang belum memiliki media edukasi pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit pada kelompok usía produktif, media KIE tentang penyakit menular dan media KIE tentang penyakit tidak menular dan pedoman/media KIE pelayanan kesehatan calon pengantin /PUS dan KB. Jumlah penduduk usia 15-59 tahun sebanyak 100.000 orang dan wanita usía 30-50 sebanyak 60.000 orang serta yang memiliki riwayat pernah berhubungan seksual sebanyak 50.000 orang. Setiap Puskesmas telah memiliki matriks laporan sistem penyakit tidak menular dan E Kohort Kesehatan Usia Produktif. Di Kabupaten “F” Terdapat 16 Puskesmas yang memiliki 2 tenaga dokter dan 4 Puskesmas yang hanya memiliki 1 tenaga dokter sehingga jumlah seluruh dokter hanya 36 orang. Untuk melaksanakan skrining usía produktif 15-59 setiap Puskesmas telah memiliki tenaga perawat, bidan, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat masing-masing 1 orang sedangkan tenaga non kesehatan terlatih sebanyak 75 orang. Capaian indeks pelayanan mutu minimal pelayanan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten “F” dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 15–59 tahun adalah:

1.Mutu Barang

a.Pedoman KIE: 48/60 = 80%
b.Alat yang digunakan dalam skrining: 50/100 = 50%
c.BMHP skrining: 60.000/100.000 = 60%
d.Alat pemeriksaan IVA: 10/20 = 50%
e.Alat Pemeriksaan Hb: 16/20 = 80%
f.Alat pelayanan KB: 68/20+60 = 85%
g.Formulir/matrik pelaporan SIPTM: 20/20 = 100% Sehingga total mutu barang: a+b+c+d+e+f+g/7x100% = n% 80%+50%+60%+50%+80%+85%+100%/7x10 0% =72,14%
1. 2.Mutu SDM
a.Dokter : 20/20 = 100%
b.Perawat : 20/20 = 100% 56
c.Bidan : 20/20 = 100%
d.Tenaga gizi : 20/20 = 100%
e.Dokter terlatih IVA : 18/20 = 90%
f.Bidan terlatih IVA : 20/20 = 100%
g.Kader kesehatan : 75/100 = 75% Sehingga total mutu SDM a+b+c+d+e+f+g/5x100% = n% 100%+100%+100%+100%+90%+100%+75%/5x 100% = 95%
1. 1.% IP Mutu Barang Pedoman dan media KIE % Alat Skrinin g BMHP Skrining KIT IVA tes Alat Pemeriksaan Hb Alat Pelayana n KB Formulir pencatatan dan pelaporan % Juml a h dibut u hkan Ju m lah ter s edi a Ju m lah dib u tu h ka n Ju m lah ter s edi a Jum l ah dibu t uhk a n Ju m lah ters e dia Ju m lah dib u tuh k an Ju m lah ters e dia Ju m lah dib u tuh k an Juml a h tersed i a Ju m lah dib u tuh k an Ju m lah ters e dia Juml a h dibut u hkan Ju m lah ters e dia 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 60 48 100 50 100,0 00 60,0 00 20 10 20 16 80 68 20 20 72,1 4%
2. 2.% IP Mutu SDM Dokter Bidan Perawat Ahli Gizi Tenaga Kesehata n Masyarak at Tenaga Non Kesehatan Terlatih Dokter pemeriksa a n IVA Bidan pemeriksa a n IVA % Ju m lah dib u tuh kan Ju m lah ter s edi a Ju ml a h dib ut u hk a n Ju m lah ter s edi a Ju m lah dib u tuh kan Juml a h tersed i a Ju m lah dib u tuh kan Ju m lah ter s edi a Ju m lah dib u tuh kan Ju m lah ter s edi a Ju m lah dib u tuh kan Ju ml a h ter s edi a Ju m lah dib u tuh k an Ju m la ter s edi a Ju m lah dib u tuh kan Ju m lah ter s edi a 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 100 75 20 18 20 20 95% Pencapaian mutu layanan dasar adalah: = (72,14%+95%)/ 2 = 83,57% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP (83,57% x 20) + (83,3% x 80) = 16,71 + 66,6 = 83,31 Catatan:
3. 1.Penghitungan skrining SADANIS dan IVA tes, kesehatan calon pengantin dan pelayanan KB dihitung sesuai dengan jumlah sasaran yang telah ditetapkan.
4. 2.Skrining SADANIS dan IVA tes, kesehatan calon pengantin dan pelayanan KB menjadi 1 variabel dalam penghitungan indeks pelayanan SPM yang selanjutnya akan dijumlah dengan variabel lain dalam Indeks Pencapaian (IP) SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif. 57 5) Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
5. 1.Skrining faktor risiko PTM dan kesehatan calon pengantin
a.Usia 15– 59 tahun SDMK Pelayanan skrining Alat kesehatan Pengadaan kit pemeriksaan IVA skrining PTM ● Alat pemeriksaan Hb ● Alat pengukur LILA Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Sasaran Semua orang sesuai sasaran usia 15- 59 tahun b.Usia 30– 50 tahun SDMK Pelayanan skrining Alat kesehata n Pengadaan kit pemeriksaa n IVA Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Sasaran (perempuan) Data jumlah sasaran usia 30-50 tahun
c.Skrining kesehatan calon pengantin Sasaran calon pengantin Data jumlah sasaran calon pengatin yang terdaftar di KUA/ lembaga agama/ rumah ibadah/ Dukcapil
1. 2.Konseling tentang faktor risiko PTM SDMK Pelayanan konseling Media konseling PTM Pengadaan Media konseling PTM 1 Paket/ kegiatan x jumlah Puskesmas Sasaran Data jumlah penderita dengan faktor risiko 3.Pelayanan KB SDMK Pelayanan KB Alat kesehatan Set alat KB sasaran Data jumlah PUS 4T 58 4. Pelayana n rujukan kasus ke Fasilitas Kesehata n Tingkat Pertama (FKTP) SDMK Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM Sasaran yang memiliki faktor risiko Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat kesehatan Pengadaan kit peralatan PTM Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Laboratorium Pengadaan paket pemeriksaan laboratorium: pengadaan BMHP pemeriksaan lanjutan faktor risiko PTM Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
2. 5.Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM dan kesehatan calon pengantin Petugas Pencatatan dan pelaporan Data hasil skrining dan pelayanan KB Data jumlah hasil skrining kesehatan, calon pengantin, dan pelayanan KB Formulir/ matrik laporan dan ATK Pengadaan formulir/ matrik laporan dan ATK 1 Paket x jumlah Puskesmas
3. 6.Skrining status T bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status 59 imunisasi T (bila diperlukan) a) Pelayanan dalam gedung Alat kesehatan Penyediaan Set imunisasi Td WUS 1 paket x Jumlah Puskesmas, jaringan, dan jejaringnya b) Pelayanan luar Gedung Petugas Biaya transpor petugas Jumlah Petugas puskemas x biaya transportasi x jumlah kunjungan Alat kesehatan Penyediaan set imunisasi Td WUS Terintegrasi dengan pengadaan set imunisasi pada pelayanan dalam gedung . Pencatatan dan Pelaporan Skrining status imunisasi tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi T (bila diperlukan) hasil skrining status imunisasi T (bila diperlukan) Formulir Pencatatan hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia15-39 Tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan) Pengadaan formulir pencatatan hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan) Formulir pencatatan x pos pelayanan x jumlah Puskesmas 60 Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Pengadaan formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan x jumlah Puskesmas Wanita Usia 15-39 tahun dan Subur (WUS) pemberian usia 15-39 imunisasi Td tahun dan berdasarkan hasil pemberian skrining status imunisasi Td imunisasi Tetanus berdasarkan (bila diperlukan) hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan) hasil pelaksanaan skrining status T bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi T (bila diperlukan) 61 G. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNGSI
4. 1.Alat pemeriksaan dini:
a.alat ukur berat badan
b.alat ukur tinggi badan
c.alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas
d.tensimeter
e.alat pemeriksaan gula darah
f.alat pemeriksaan kolesterol Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan Melakukan skrining kesehatan usia lanjut Bahan medis habis pakai
a.Strip uji pemeriksaan: • Gula darah • Kolesterol
b.Lancet
c.Kapas alkohol Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
1. 2.• Instrumen Skrining Lansia Sederhana • Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL) Barthel Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif, tingkat kemandirian, nutrisi, mobilitas, gangguan pendengaran, dan penglihatan pada usia lanjut
2. 3.Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort) Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) yang belum mendapatkan Buku Kesehatan Lansia Media informasi dan Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun)
3. 4.Media KIE Sesuai media dan sasaran Informasi kesehatan usia lanjut
b.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK 1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: a) Dokter; b) Bidan; c) Perawat; d) Tenaga gizi; e) Tenaga kesehatan masyarakat. 62 2) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.
c.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 1) Pernyataan Standar Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi: a) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan b) skrining faktor risiko pada usia lanjut. 3) Mekanisme Pelaksanaan a) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 63 b) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. c) Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:

(1)pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas;
(2)pengukuran tekanan darah;
(3)pemeriksaan gula darah;
(4)pemeriksaan kolesterol;
(5)pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana;
(6)pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
(7)anamnesis perilaku berisiko. d) Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut meliputi:
(1)melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia;
(2)melakukan rujukan jika diperlukan; dan
(3)memberikan penyuluhan kesehatan. Berikut form instrumen skrining kesehatan usia lanjut yang digunakan: PENILAIAN AKTIVITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI (AKS)/ ACTIVITY OF DAILY LIVING (ADL) DENGAN INSTRUMEN INDEKS BARTHEL MODIFIKASI Tanggal : ……………………… Nama :……………………….. Umur/Jenis Kelamin :.........tahun / ....... NO FUNG SI SKOR KETERANGAN HASIL

1.Mengendalikan rangsang Buang Air Besar (BAB) 0 Tidak terkendali/tak teratur (perlu pencahar) 1 Kadang-kadang tak terkendali (1 x / minggu) 2 Terkendali teratur
2.Mengendalikan rangsang Buang Air Kecil (BAK) 0 1 Tak terkendali atau pakai kateter Kadang-kadang tak terkendali (hanya 1 x / 24 jam) 2 Mandiri
3.Membersihkan diri 0 Butuh pertolongan orang lain (mencuci wajah, menyikat rambut, 1 Mandiri mencukur kumis, sikat gigi)
4.Penggunaan WC (keluar masuk WC, melepas/memakai 0 Tergantung pertolongan orang lain 64 NO FUNG SI SKOR KETERANGAN HASIL celana, cebok, menyiram) 1 2 Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan tetapi dapat mengerjakan sendiri beberapa kegiatan yang lain Mandiri
5.Makan minum (jika makan harus berupa potongan, dianggap dibantu) 0 Tidak mampu 1 Perlu ditolong memotong makanan 2 Mandiri
6.Bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya (termasuk duduk di tempat tidur) 0 Tidak mampu 1 Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 orang) 2 Bantuan minimal 1 orang 3 Mandiri
7.Berjalan di tempat rata (atau jika tidak bisa berjalan, menjalankan kursi roda) 0 Tidak mampu 1 Bisa (pindah) dengan kursi Roda 2 Berjalan dengan bantuan 1 orang 3 Mandiri
8.Berpakaian (termasuk memasang tali sepatu, mengencangkan sabuk) 0 Tergantung orang lain 1 Sebagian dibantu (misal mengancing baju) 2 Mandiri
9.Naik turun tangga 0 Tidak mampu 1 Butuh pertolongan 2 Mandiri
10.Mandi 0 Tergantung orang lain 1 Mandiri Skor Total Skor Penilaian ADL dengan Instrumen Indeks Barthel Modifikasi: 20 : Mandiri (A) 12 – 19 : Ketergantungan ringan (B) 9 – 11 : Ketergantungan sedang(B) 5 – 8 : Ketergantungan berat (C) 0- 4 : Ketergantungan total (C) 65 SKRINING LANSIA SEDERHANA (SKILAS) Kondisi prioritas terkait penurunan kapasitas intrinsik Pertanyaa n Hasil (berikan tanda centang sesuai hasil pemeriksaan) Penurunan kognitif
1.Mengingat tiga kata: bunga, pintu, nasi (sebagai contoh)
2.Orientasi terhadap waktu dan tempat: Tanggal berapa sekarang? Di mana kamu berada sekarang (rumah, klinik, dsb.)?
3.Ulangi ketiga kata tadi ☐ Salah pada salah satu pertanyaan ☐ Tidak dapat mengulang ketiga kata Keterbatasan mobilisasi Tes berdiri dari kursi: berdiri dari kursi lima kali tanpa menggunakan tangan. Apakah orang tersebut dapat berdiri di kursi sebanyak 5 kali dalam 14 detik? ☐ Tidak Malnutrisi 1. Apakah berat badan Anda berkurang >3 kg dalam 3 bulan terakhir atau pakaian menjadi lebih longgar?
2.Apakah Anda hilang nafsu makan atau mengalami kesulitan makan (misal batuk atau tersedak saat makan, menggunakan selang makan/sonde)?
3.Apakah ukuran lingkar lengan atas (LiLA) <21 cm? ☐ Ya ☐ Ya ☐ Ya Gangguan penglihatan
1.Apakah anda mengalami masalah pada mata: kesulitan melihat jauh, membaca, penyakit mata, atau sedang dalam pengobatan medis (diabetes, tekanan darah tinggi)? Jika tidak, lakukan TES MELIHAT
2.TES MELIHAT: Apakah jawaban hitung jari benar dalam 3 kali berturut turut? ☐ Ya Jika tidak, lakukan tes MELIHAT Hasil TES MELIHAT ☐ Tidak, kemungkinan ada gangguan penglihat an berat hingga buta Gangguan pendengaran Mendengar bisikan saat TES BISIK ☐ Tidak ☐ Jika tidak dapat dilakukan Tes Bisik, rujuk Puskesmas 66 Gejala depresi Selama dua minggu terakhir, apakah Anda merasa terganggu oleh: • Perasaan sedih, tertekan, atau putus asa • Sedikit minat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu ☐ Ya ☐ Ya Keterangan: Jika ada salah satu kotak di kolom hasil diberikan tanda centang, rujuk Puskesmas. Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan dasar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) mendapatk an pelayanan kesehatan = Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) x 100 % 67 Catatan: Nominator yang dihitung adalah usia lanjut 60 tahun keatas yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu edukasi dan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar di Puskesmas dan Posyandu/kunjungan rumah baik oleh Tenaga Kesehatan ataupun kader kesehatan Contoh penghitungan: Di Kabupaten G, terdapat Puskesmas A, B dan C. Jumlah usia lanjut yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama berdasarkan data proyeksi dari BPS sebanyak 4.900 orang. Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan rincian sebagai berikut: Fasyankes Jumlah orang usia lanjut di kabupaten/ kota (proyeksi) Jumlah orang usia lanjut yang dilayani sesuai standar Jumlah orang usia lanjut yang dilayani tidak sesuai standar Keterangan Puskesmas A dan jaringannya meliputi: 2200 1570 100 a) Pelayanan di Puskesmas A 490 0 b) Posyandu /Posbindu/ panti/ kunjungan rumah 250 40 40 tidak diperiksa kolesterol c) Rumah Sakit Umum Daerah 490 30 30 orang tidak diperiksa gangguan mental emosional/ kognitif d) Klinik pratama 240 20 10 orang tidak diperiksa kolesterol, 10 orang tidak diperiksa gula darah e) Rumah sakit swasta 100 10 10 orang tidak diperiksa tingkat kemandirian 68 Puskesmas B dan jaringannya 1500 1000 50 50 tidak diperiksa kolesterol, gangguan mental emosional Puskesmas C dan jaringannya 1200 1000 100 100 tidak diperiksa kolesterol/ gangguan mental emosional/ gangguan kognitif Jumlah 4.90 0 (X) 3.570 (Y) 250 (Z) Capaian SPM Pelayanan Usia Lanjut mendapat pelayanan standar di Kabupaten G = Y x 100% X = _3570_ x 100% = 72,85 %. 4900 Capaian SPM Kabupaten G untuk indikator pelayanan kesehatan usia lanjut adalah 72,85 %. Catatan:

a.Capaian SPM Kabupaten G belum mencapai 100% (72,85%), sehingga Kabupaten G harus menganalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya misalnya:

(1)Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut.
(2)Sulitnya akses ke fasyankes.
(3)Pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan jejaring Puskesmas (seperti fasyankes swasta dan lain-lain) ke Puskemas.
(4)Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota.
(5)Terbatasnya biaya.
(6)Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya
(7)Ketersediaan sumber daya terbatas.
(8)Adanya kematian/mortalitas usia lanjut.
(9)Perpindahan penduduk/migrasi. Untuk itu perlu dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan usia lanjut mencapai 100%.
1. b.Usia lanjut di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut melainkan dilaporkan ke kabupaten/kota sesuai dengan alamat tinggal usia lanjut tersebut. 69 b) Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar
  1. 1.Penghitungan Mutu Barang No Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Mutu barang Jumlah tersedia Jumlah dibutuhkan Persenta se (%) 1 Alat pemeriksaan deteksi dini:
2. a.Alat ukur berat badan
3. b.Alat ukur tinggi badan
4. c.Alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas
5. d.Tensimeter 20 20 100
  1. 2.Glukometer (alat pemeriksaan gula darah) 4900 4900 100
  2. 3.Alat pemeriksaan kolesterol 4900 4800 97, 95 Bahan medis habis pakai
  3. 4.a. Strip uji pemeriksaan: • Gula darah • Kolesterol
6. b.Lancet
7. c.Kapas alkohol 4900 4900 100
  1. 5.a. Instrumen Skrining Lansia Sederhana
8. b.Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL) Barthel 4900 4600 93, 87
  1. 6.Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya 4900 4600 91, 83
  2. 7.Media KIE 100 50 50 Pencapaian mutu barang (1+2+3+4+5+6+7)/7 96, 42 70
  3. 2.Penghitungan Mutu SDMK No Jenis SDMK Mutu SDMK Jumlah tersedia Jumlah dibutuhkan Persentase (%)
  4. 1.Dokter 30 30 100
  5. 2.Bidan 60 60 100
  6. 3.Perawat 60 80 75
  7. 4.Tenaga Gizi 20 25 80
  8. 5.Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 25 80 Pencapaian mutu SDMK (1+2+3+4+5)/5 87 Pencapaian mutu layanan dasar adalah: (95,23% +87%) /2 = 91,11% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (91,11% x 20) + (72,85% x 80) = 18,22 +58,28 = 76,50 2) Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
  9. 1.Pendataan sasaran lansia 1)SDM Biaya transpor SDM Jumlah SDM x jumlah desa biaya transpor x jumlah kegiatan pendataan (terintegrasi dengan PISPK) 2) Formulir Pengadaan 1 formulir x formulir kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas 71 LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
  10. 2.Skrining kesehatan lansia
9. a.Pelayanan dalam gedung 1) Alat Kesehatan sesuai dengan Permenkes yang mengatur tentang Puskesmas (tidak harus setiap tahun) Pengadaan Lansia kit Minimal 5 paket (per Puskesmas, jaringannya, serta jejaring) atau disesuaikan dengan kebutuhan Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Pengadaan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol Disesuaikan dengan jumlah Puskesmas Lancet dan kapas alkohol Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut 1 strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol x jumlah sasaran usia lanjut 2) Form Instrumen pemeriksaan
10. c.Instrumen Skrining Lansia Sederhana
11. d.Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Livin g (ADL) Barthel Sesuai jumlah sasaran usia lanjut 1 instrumen pemeriksaan x jumlah sasaran usia lanjut 3) SDM Biaya transpor SDM ke Posyandu lansia/ Posbindu/ Panti Wredha/ kunjungan rumah Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah kunjungan Pemanfataan buku kesehatan lansia Pengadaan buku kesehatan lansia Sesuai jumlah lansia Pencatatan dan pelaporan Register kohor lansia 1 paket x jumlah desa Media KIE Pengadaan media 1 Paket x jumlah 72 KIE Puskesmas
12. b.Pelayanan luar gedung SDM Biaya transpor SDM ke Posyandu lansia/ Posbindu/ Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah kunjungan Panti Wredha/ kunjungan rumah Form Instrumen pemeriksaan
13. a.Instrumen Skrining Lansia Sederhana
14. b.Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL) Barthel Terintegrasi dengan pengadaan form instrument pemeriksaan pada pelayanan dalam gedung Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol Terintegrasi dengan pengadaan strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol pada pelayanan dalam gedung Lancet dan kapas alkohol Terintegrasi dengan pengadaan lancet dan kapas alkohol pada pelayanan dalam gedung
  1. 3.Pencatatan dan Pelaporan termasuk pemberian buku kesehatan lansia 1) Buku kesehatan lansia 2) Formulir pencatatan dan pelaporan 3) Register kohor lansia 4) ATK Pengadaan buku kesehatan lansia Pengadaan formulir dan ATK 1 buku x jumlah sasaran usia lanjut 1 paket x jumlah Posyandu lansia/Posbin du
  2. 4.Pelayanan rujukan SDM Pendamping lansia Biaya transpor SDM Biaya transpor pendamping Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah rujukan Jumlah pendampin g lansia x biaya transpor per rujukan 73 H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  3. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNG SI
  4. 1.Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE Minimal 2 Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
  5. 2.Tensimeter Sesuai kebutuhan Mengukur tekanan darah
  6. 3.Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan
  7. 4.Media promosi kesehatan Sesuai kebutuhan Peningkatan pengetahu an masyaraka t
15. a.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK 1) Dokter; 2) Bidan; 3) Perawat; 4) Tenaga gizi; 5) Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; 6) Tenaga kefarmasian; 7) Tenaga kesehatan masyarakat. No Kegiatan SDM K
  1. 1.Pengukuran tekanan darah Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
  2. 2.Pelayanan non farmakologi Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
  3. 3.Pelayanan farmakologi Dokter
  4. 4.Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi Dokter dan/ atau tenaga gizi/ tenaga kefarmasian dan Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
16. b.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 1) Pernyataan Standar Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 74 2) Pengertian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi: a) Pengukuran tekanan darah b) Pelayanan edukasi non farmakologi c) Pelayanan farmakologi d) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi 3) Mekanisme Pelaksanaan a) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. b) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
(1)Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
(2)Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.
(3)Melakukan rujukan jika diperlukan. Keterangan: Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan farmakologi. 4) Penghitungan Pencapaian SPM a) Definisi Operasional Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 75 Rumus Penghitungan Kinerja Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan Persentase penderita hipertensi yan g mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = X 100% Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 76 Catatan: Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru) Nominator: Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan hipertensi sesuai standar terdiri dari: pengukuran dan monitoring tekanan darah, edukasi dan terapi farmakologi. Denominator: Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Contoh Penghitungan Prevalensi kasus hipertensi di Kabupaten/Kota “H” adalah 17% berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, dan jumlah warga negara usia 15 tahun keatas di Kabupaten/Kota “H” pada tahun 2018 adalah 1,3 juta orang. Jumlah estimasi penderita hipertensi yang berumur 15 tahun keatas di Kabupaten/Kota “H” tahun 2018 adalah (17% x 1,3 juta) = 221.00 penderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 180.000. Jadi penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan standar adalah: = (180.000/221.000) x 100 % = 81,4% Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan prevalensi kabupaten/ kota Penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar Penderita hipertensi yang dilayani tidak sesuai standar Penderita hipertensi yang tidak dilayani Puskesmas dan jaringannya 100.000 20.000 6.000 Fasilitas kesehatan swasta 80.000 10.000 5.000 221.000 180.000 30.000 11.000 Penghitungan pencapaian SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu: (a) Pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumberdaya manusia); dan (b) Pencapaian penerima layanan dasar. 77 IPSPM = (Persentase Pencapaian Mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP) Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. b) Rumus Penghitungan Kinerja Keterangan: IPSPM : Indeks pencapaian SPM di masing- masing jenis SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Persentas e pencapai an mutu minimal layanan dasar : persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata- rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Persentas e pencapai an penerima layanan dasar : persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. BM : Bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20. BP : Bobot penerima layanan dasar sebesar 80. Contoh Penghitungan: Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten “H” berdasarkan hasil survei kesehatan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebanyak 221.000 orang, fasyankes yang tersedia di kabupaten tersebut adalah 390 buah, sedangkan untuk pelayanan hipertensi dibutuhkan adalah 450 buah dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: 78 No Jenis barang Jumlah kebutuhan Jumlah yang tersedia

1.Pedoman pengendalian hipertensi dan KIE 20.000 16.000
2.Tensimeter 500 410
3.Form pencatatan dan pelaporan (untuk yang tidak menggunakan aplikasi) 20.000 16.000 Data SDMK di Kabupaten “H” adalah sebagai berikut: No Jenis SDMK Jumlah kebutuha n Jumlah yang tersedia
1.Dokter 700 350
2.Bidan 1.05 0 700
3.Perawat 2.10 0 1.05 0
4.Tenaga gizi 450 350
5.Tenaga promkes dan ilmu perilaku 1.00 0 600
6.Tenaga kefarmasian 750 450 7 Tenaga kesehata n masyarakat 550 300 Pada akhir tahun didapatkan 180.000 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar penghitungan:

a.Pencapaian mutu layanan dasar Jumlah persentase pemenuhan barang, fasyankes, serta SDMK untuk pelayanan hipertensi sesuai standar (a) Persentase pemenuhan barang adalah: Jumlah pedoman pengendalian hipertensi, tensi meter, dan formulir pencatatan dan pelaporan yang tersedia dibagi dengan jumlah yang dibutuhkan dikali 100% i) Pedoman pengendalian hipertensi = (16.000/20.000) x 100% = 80% ii) Tensimeter = (410/500) x 100% = 82% iii) Formulir pencatatan dan pelaporan = (16.000/20.000) x 100% = 80% Sehingga total persentase pemenuhan barang untuk pelayanan hipertensi sesuai standar adalah: = (80% + 82% + 80%) : 3 = 80,66% (b) Persentase SDMK adalah: Jumlah tenaga dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan yang tersedia dibagi dengan jumlah yang dibutuhkan dikali 100% 79 i) Dokter = (450/700) x 100% = 64,2% ii) Bidan = (870/1.050) x 100% = 82,8% iii) Perawat = (1.750/2.100) x 100% = 83,3% iv) Tenaga gizi = (360/450) x 100% = 80% v) Tenaga promkes dan ilmu perilaku = (750/1.000) x 100% = 75,0% vi) Tenaga kefarmasian = (550/750) x 100% = 73,3% vii) Tenaga kesehatan masyarakat = (350/550) x 100% = 63,6% Sehingga total persentase SDMK adalah: = (64,2% + 82,8% + 83,3% + 80% + 75,0% + 73,3% + 63,6%) : 7 = 74,6% Pencapaian mutu minimal layanan dasar adalah: = (80,66% + 74,6%)/ 2 = 77,63% Pencapaian penerima layanan dasar = (180.000/221.000) x 100% = 81,4% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (77,63% x 20) + (81,4% x 80) = 15,53 + 65,12 = 80,65 5) Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
1. 1.Melakukan pendataan penderita Hipertensi menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x transpor x jumlah kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas Penderita hipertensi Data Jumlah penderita hipertensi Alat kesehatan Pengadaan kit Posbindu PTM sesuai Permenkes yang berlaku Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM 80 Formulir Pengadaan formulir 1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. 2.Melakukan penemuan kasus hipertensi untuk seluruh pasien usia ≥ 15 tahun di FKTP SDMK Pelayanan skrining dan penanganan hipertensi Alat kesehatan Pengadaan tensimeter digital Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM dan alkes di Puskesmas/ FKTP Penderita hipertensi Data jumlah penderita hipertensi
3. 3.Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, SDMK Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita hipertensi LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME berupa edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktifitas fisik, dan kelola stres) serta edukasi kepatuhan minum obat dan/ atau terapi farmakologi Penderita hipertensi Data jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Media KIE Penggandaan bahan/med ia KIE 1 Paket x jumlah Puskesmas Obat Pengadaan obat hipertensi Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di daerah
4. 4.Melakukan rujukan ke FKRTL sesuai kriteria SDMK Pelayanan rujukan kasus hipertensi sesuai kriteria rujukan Penderita Hipertensi Data jumlah penderita hipertensi yang 81 dirujuk I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
5. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARAN G JUMLAH FUNGSI
6. 1.a. Alat pemantau kadar gula dalam darah • Fotometer; atau • Glukometer
b.BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah • Reagen glukosa; atau • Strip tes gula darah • Kapas alkohol • Lancet Minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan Sesuai jumlah sasaran Melakukan pemeriksaan gula darah
1. 2.Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan
2. 3.Pedoman dan media KIE Minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari:
a.1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP;
b.1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan
c.1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar
1. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a.Dokter;
b.Bidan;
c.Perawat;
d.Tenaga kefarmasian;
e.Tenaga kesehatan masyarakat;
f.Tenaga gizi;
g.Teknis medis (ATLM). 82 NO KEGIATAN SDMK
1. 1.Pemeriksaan klinis Dokter
2. 2.Pemeriksaan penunjang Teknis medis (ATLM)/Tenaga kesehatan yang berkompeten
3. 3.Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
4. 4.Terapi farmakologi Dokter dan tenaga kefarmasian
5. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan Standar Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi: 1) Pemeriksaan klinis; 2) Pemeriksaan penunjang; 3) Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat); 4) Terapi farmakologi.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2) Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a) Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes. b) Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes. c) Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat). d) Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien. e) Melakukan rujukan jika diperlukan.
1. 4.Penghitungan Pencapaian SPM
a.Definisi Operasional Penghitungan pencapaian SPM pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu : 1) Pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumberdaya manusia); dan 2) Pencapaian penerima layanan dasar Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata 83 + persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.
b.Rumus penghitungan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)
c.Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM 1) Persentase IP Penerima Layanan Dasar Contoh penghitungan IP penerima layanan dasar Kota “I” mempunyai jumlah warga negara usia ≥15 tahun sebesar 10.000 jiwa. Berdasarkan data prevalensi diabetes melitus usia ≥15 tahun kabupaten/kota sebesar 6,9% maka estimasi jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di kota tersebut adalah sebesar 690 orang. Dari laporan yang ada kasus yang sudah ditangani di FKTP sesuai standar sebesar 500 orang, dari upaya penjaringan skrining kesehatan sesuai standar ditemukan 100 kasus diabetes melitus baru. Kasus ini dipantau oleh pemerintah kabupaten/kota agar penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasyankes yang mampu menangani. Dari hasil pemantauan di akhir tahun diketahui 500 kasus diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Di Kota “I” terdapat 100 desa sebagai wilayah kerjanya dan memiliki 20 Puskesmas dan setiap Puskesmas telah memiliki glukometer dan fotometer. Persediaan bahan medis habis pakai (BMHP) di instalasi farmasi Kota “I” sebanyak 500 biji, strip gula darah, lancet dan kapas alkohol sebanyak 500 biji, di antara 20 Puskesmas terdapat 4 Puskesmas yang belum memiliki media edukasi pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit pada kelompok usía produktif, media KIE tentang penyakit menular dan media KIE tentang penyakit tidak menular. Jumlah penduduk usía ≥ 15 tahun sebanyak 10.000 orang. Setiap Puskesmas telah memiliki matriks laporan sistem penyakit tidak menular. Di Kota “I” Terdapat 16 Puskesmas yang memiliki 2 tenaga dokter dan 4 Puskesmas yang hanya memiliki 1 tenaga dokter sehingga jumlah seluruh dokter hanya 36 orang. Untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, setiap Puskesmas telah memiliki tenaga perawat, bidan, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan teknis medis (ATLM) masing-masing 1 84 = orang sedangkan tenaga non kesehatan terlatih sebanyak 75 orang. Capaian Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar Pemerintah Daerah Kota “I” dalam memberikan pelayanan pada penderita diabetes melitus adalah 500/690 x 100 % = 72,4%. No Jenis layanan dasar % IP penerima layanan dasar Jumlah yang harus dilayani (tahun N) Jumlah yang terlayani (tahun N) % 1 2 3 4 5 1 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 690 500 72,4 2) Indeks Pelayanan Mutu Minimal Layanan Dasar Capaian Indeks Pelayanan Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Kota “I” dalam memberikan pelayanan kesehatan penderita diabetes adalah
1. 1.Penghitungan Mutu Barang
a.Pedoman KIE: 48/60 = 80%
b.Fotometer: 20/20 = 100%
c.Glukometer: 20/20 = 100%
d.BMHP pemeriksaan gula darah: 500/690 = 72,46 %
e.Formulir/matrik pelaporan SIPTM: 20/20 = 100%
f.Tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan penderita diabetes: 20/20 = 100% Sehingga total mutu barang: a+b+c+d+e+f/6x100% = 92,07%
1. 2.Mutu SDMK
a.Dokter : 20/20 = 100%
b.Perawat : 20/20 = 100%
c.Bidan : 20/20 = 100%
d.Ahli gizi : 20/20 = 100%
e.Teknis medis (ATLM): 20/20 = 100%
f.Tenaga non kesehatan terlatih : 75/100 = 75% Sehingga total mutu SDM a+b+c+d+e+f/6x100% = 95,8% Catatan: Jika SDM yang dimaksudkan dapat dilakukan oleh SDM yang telah ada maka variabelnya tidak dimasukkan dalam hitungan (sesuai dengan tenaga yang melakukan). Sehingga denominator yang digunakan sesuai jumlah SDM yang akan dihitung. 85
1. 2.% Mutu SDMK Dokte r Bidan Perawat Tenaga gizi Tenaga kesehatan masyarak at Teknis medis (ATLM) % Jumlah yang dibutuh k an Jumla h yang tersedi a Juml a h yang dibut uhka n Jumla h yang tersedi a Juml a h yang dibut u hkan Juml a h yang tersed i a Jumla h yang dibutu hkan Juml a h yang tersed i a Jumla h yang dibutu hkan Juml a h yang terse d ia Jumla h yang dibutu h kan Jumla h yang tersedi a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 20 20 20 20 20 20 20 100 75 100 100 95,8 %
2. 1.% Mutu Barang/Jasa Fotometer Glukometer Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM Pedoman dan media KIE Sarana dan Prasarana % Juml a h yang dibut u hkan Juml a h yang tersed i a Jumla h yang dibutu h kan Jumla h yang tersedi a Jumla h yang dibutu h kan Jumla h yang tersedi a Jumla h yang dibutu h kan Juml a h yang tersed i a Juml a h yang dibut u hkan Ju ml ah yan g ters e dia Juml a h yang dibut u hkan Juml a h yang tersed i a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 20 20 20 690 500 20 20 60 48 20 20 92,07 3) Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Pencapaian mutu layanan dasar adalah: 92,07%+95,8%/2= 93,9% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus adalah: 86 Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (93,9% x 20) + (72,4% x 80) = 18,78 + 57,92 = 76,70
3. 5.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
4. 1.Melakukan pendataan penderita diabetes melitus menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terintegrasi SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x transpor x jumlah kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas Penderita diabetes melitus Data Jumlah penderita diabetes melitus Formulir Pengadaan formulir 1 paket x kegiatan pendataanx jumlah Puskesmas
5. 2.Melakukan pemantauan pasien diabetes melitus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) SDMK Pelayanan pasien diabetes melitus Alat kesehatan Pengadaan fotometer, glucometer Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM Prioritas Penderita diabetes melitus Data jumlah penderita diabetes melitus
6. 3.Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi mengenai diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi SDMK Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita diabetes melitus Penderita diabetes melitus Data jumlah Penderita diabetes melitus Bahan edukasi Penggandaan bahan edukasi 1 paket x jumlah Puskesmas Obat Pengadaan obat diabetes melitus yang tidak termasuk dalam pengadaan Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan 87 obat JKN yang berlaku di daerah Alat kesehatan Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM prioritas
7. 4.Melakukan rujukan ke FKRTL Penderita diabetes melitus Data jumlah penderita diabetes melitus yang dirujuk Terintegrasi dengan sistem rujukan
8. 5.Penyediaan peralatan kesehatan diabetes melitus Pemeriksaan kesehatan diabetes melitus Pengadaan alat dan reagen glukosa (bahan habis pakai) pemeriksaan kesehatan diabetes melitus 1 Paket x jumlah kasus
9. 6.Penyediaan obat diabetes melitus Obat diabetes melitus Pengadaan obat diabetes melitus Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
10. 7.Pencatatan dan pelaporan Terintegrasi dengan pencatatan dan pelaporan SPM
11. 8.Monitoring dan evaluasi Terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi layanan dan mutu SPM Kesehatan lainnya J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
12. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNGSI
13. 1.Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah Minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik Pedoman penggolongan gejala klinis untuk menentukan diagnosis gangguan jiwa berat (psikotik akut dan skizofrenia) 88 tersedia)
14. 2.Penyediaan psikofarmaka sesuai kebutuhan pengobatan/ medikasi
15. 3.Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi sesuai kebutuhan Instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver
16. 4.Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan
17. 5.Media KIE Sesuai kebutuhan Media komunikasi, informasi dan edukasi sebaga i alat penyuluhan
18. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh:
a.Tenaga Medis;
b.Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);
c.Tenaga profesional lainnya;
d.Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut: N O KEGIATAN SDM K
1. 1.Skrining Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
2. 2.Pemeriksaan kesehatan jiwa Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
a.Wawancara Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
b.Pemeriksaan status mental Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa 89
c.Diagnosis klinis Tenaga Medis dan/atau psikolog klinis
1. 3.Edukasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
2. 4.Tata laksana Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa
3. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan Standar Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh : pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi; dan 3) Tata laksana.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jika pada 2 (dua) tahun berturut-turut telah dilakukan upaya maksimal dan tidak ditemukan ODGJ berat sejumlah sasaran berdasarkan data RISKESDAS 2018 maka dengan justifikasi yang kuat dan didukung dengan data epidemiologis yang sahih kepala daerah dapat menetapkan target capaian melalui surat ketetapan. Contoh: Data Riskesdas terkait ODGJ pada RISKESDAS 2018 adalah 0,21%. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk pada tahun 2022 menurut Pusat Data dan Informasi berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015- 2045 adalah 5.529.773 sehingga sasaran ODGJ berat provinsi A pada tahun 2022 adalah: 5.529.773 x 0,0021= 11.613 orang. 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: a) Pemeriksaan status mental b) Wawancara 90 3) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluargacaregiver. 4) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi. 5) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.
d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar Persentase ODGJ berat yang mendapatk an pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = X 100 % Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama Catatan: Nominator: Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Denominator: Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Contoh penentuan estimasi di awal tahun. Prevalensi ODGJ berat berdasarkan Riskesdas

(2018)di Kabupaten B adalah 0,21%. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk pada tahun 2022 menurut Pusat Data dan Informasi berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2021-2025 adalah 1.000.000 sehingga sasaran ODGJ berat Kabupaten B pada tahun 2022 adalah: 1.000.000 x 0,0021= 2.100 orang. Kesimpulan Estimasi/perkiraan target sasaran kinerja di Kabupaten B di tahun 2022 adalah 2.100 ODGJ berat. Contoh penghitungan kinerja. Nominator: Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Denominator: Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu 91 tahun yang sama. Estimasi/perkiraan target sasaran kinerja di Kabupaten B di tahun 2022 adalah 2.100 ODGJ berat. Namun hanya 1.800 dari proyeksi 2.100 kasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. Sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten B dalam kurun waktu satu tahun adalah: 1.800 2.100 X 100% = 85,7% Kesimpulan: Kinerja Kabupaten A di tahun 2022 adalah 85,7%. Terdapat kesenjangan antara jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan jumlah ODGJ berat berdasarkan data proyeksi di wilayah kerja Kabupaten B, provinsi A Tahun

2023.Untuk itu perlu dilakukan analisis faktor- faktor masih adanya ODGJ berat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, sehingga didapatkan strategi untuk menutup kesenjangan tersebut di tahun mendatang. b) Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar Contoh penghitungan. Contoh jumlah Puskesmas 20.

(1)Penghitungan Mutu Barang Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa Jumlah yang dibutuhkan Satuan Jumlah yang tersedia Persentase pencapaian (%)

1.Buku Pedoman Diagnosis Pengolongan Ganguan 20 Buku 15 75 92 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa Jumlah yang dibutuhkan Satuan Jumlah yang tersedia Persentase pencapaian (%) Jiwa atau dalam bentuk file elektronik 2.Penyediaan Psikofarmaka 11 Jenis 5 40 3.Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi 40 Form 30 75 4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan 40 Alat test 40 100
5.Media KIE 40 Test 32 80 Pencapaian mutu barang 74

(2)Penghitungan Mutu SDM Contoh 20 Puskesmas dengan asumsi minimal 1 orang setiap jenis Tenaga Kesehatan Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDM Jumlah yang dibutuhkan jumlah yang tersedia Persentase Pencapaian (%)

1.Tenaga Medis 20 10 50
2.Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa 20 10 50
3.Tenaga profesional lainnya 20 20 10 0
4.Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa 20 20 10 0 Pencapaian mutu SDM 75 93 Pencapaian mutu layanan dasar adalah: (74% + 75%) / 2 = 74,5% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (74,5%x 20) + (85,7%x 80) = 14,9 + 68,5 = 83,4

e.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
1. 1.Penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah SDMK x transpor x jumlah kegiatan pendataan x jumlah FKTP Materi KIE Penggandaan materi 1 paket penggandaan materi KIE x jumlah ODGJ Buku kerja (ODGJ, perawat, kader) Penggandaan buku kerja Buku kerja x jumlah ODGJ Buku kerja x jumlah perawat Buku kerja x jumlah kader Paket formulir pencatatan dan pelaporan Penggandaan formulir 1 paket penggandaan formulir x kegiatan pendataan x jumlah FKTP
2. 2.Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis Dokter Buku PPDGJ– III (ICD-10) 1 Dokter x 1 PPDGJ-III (ICD- 10) x jumlah FKTP Data estimasi diagnosis jumlah ODGJ berat ODGJ berat Jumlah ODGJ berat 94
3. 3.Pelaksanaan kunjungan rumah dan pemantauan minum obat (KIE kesehatan jiwa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambu ngan, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana) Tenaga Kesehatan (dokter dan atau perawat) Biaya transpor Tenaga Kesehatan atau kader per kunjungan rumah (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat) Jumlah Tenaga Kesehatan atau kader x standar biaya transpor x jumlah kunjungan rumah
4. 4.Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan penanganan rujuk balik Dokter dan atau perawat FKTP dan melanjutkan pengobatan rujuk balik dari FKTRL Biaya transpor Tenaga Kesehatan per rujukan (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat) Jumlah Tenaga Kesehatan x standar biaya transpor x 30% jumlah ODGJ x jumlah FKTP Laporan Data monitoring dan evaluasi Terintegrasi dengan Laporan SPM di FKTP K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
5. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARANG JUMLAH FUNG SI
6. 1.Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner) Sesuai kebutuhan Menyampaikan informasi tentang Tuberkulosis (TBC)
7. 2.Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB Sesuai jumlah sasaran terduga TBC Bahan pemeriksaan terduga TBC
8. 3.Masker bedah dan masker N95 Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC dan jumlah SDMK Pencegahan penularan TBC
9. 4.Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil Emersi, Ether Alkohol) Sesuai kebutuhan Bahan pemeriksaan terduga TBC
10. 5.Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering Sesuai kebutuhan Bahan pemeriksaan terduga TBC 95
11. 6.Kartrid tes cepat molekuler Sesuai jumlah sasaran terduga TBC Bahan pemeriksaan terduga TBC
12. 7.Formulir pencatatan dan pelaporan Sesuai kebutuhan Pencatatan dan Pelaporan
13. 8.Pedoman/standar operasional prosedur Sesuai kebutuhan Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar
14. 9.Tuberkulin Sesuai kebutuhan Bahan pemeriksaan terduga TBC
15. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a.Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru; 2) Perawat; 3) Tenaga kefarmasian; 4) Tenaga kesehatan masyarakat; 5) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM); 6) Radiografer.
b.Kader kesehatan Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut: N O KEGIATAN SDMK
1. 1.Pemeriksaan klinis Perawat/dokter
2. 2.Pemeriksaan Laboratorium (bakteriologis) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Radiografer
3. 3.Edukasi/prom osi kesehatan Tenaga kesehatan masyarakat/ bidan/perawat/dokter/ten aga kefarmasian
4. 4.Melakukan rujukan Dokter
5. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan Standar Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi: 1) pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; 2) pemeriksaan penunjang; dan 3) edukasi.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun 96 kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 2) Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus. 3) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda. 4) Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku. 5) Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM. 6) Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. 7) Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis. 8) Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif. 9) Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah. 10) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 11) Melakukan rujukan jika diperlukan.
d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaian SPM a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun = x 100 % Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Orang terduga TBC = Target penemuan TBC x 54 % x 10 97 Penghitungan estimasi orang terduga TBC dengan rumus: ▪ Target penemuan TBC adalah jumlah pasien TBC yang harus ditemukan dan dilaporkan dalam wilayah kabupaten/kota sebesar 90% merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Kabupaten/kota membagi target penemuan TBC ke wilayah Puskesmas. ▪ 54% adalah indeks bakteriologis konfirm (berdasarkan WHO report tahun 2022). ▪ 10 menunjukkan jumlah orang yang kemungkinan tertular dari pasien TBC yang konfirm bakteriologis (10-15 orang). Catatan: a) Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk tanpa melihat durasi disertai dengan gejala lainnya. b) Nominator: Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. c) Denominator: Jumlah perkiraan orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama, yang ditemukan secara pasif (berbasis Fasyankes: undangan kontak), dan secara aktif berbasis komunitas, melalui investigasi kontak. Jumlah perkiraan terduga TBC ditetapkan oleh kepala daerah. Contoh cara penghitungan: Jumlah perkiraan terduga TBC di Kabupaten K adalah 500.000 orang. Pada tahun 2024 dilakukan skrining pada kelompok risiko terkena TBC (rumah tahanan, pondok pesantren, keluarga penderita TBC, penderita HIV, dan lain-lain) dan didapatkan 450.000 orang menjadi terduga TBC. Dari 450.000 terduga yang ditemukan terdapat 400.000 orang yang melakukan pemeriksaan penunjang. Penghitungan: ▪ Jumlah perkiraan terduga TBC: 500.000 ▪ Jumlah terduga TBC yang dilayani sesuai standar: 400.000 ▪ Capaian kinerja: (400.000/500.000) x 100% = 80% Kesimpulan: Capaian kinerja Pemerintah Daerah (SPM) belum tercapai. Catatan: Mengingat capaian pelayanan terduga TBC sesuai standar masih dibawah target, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau orang yang mendapat pelayanan dan ditatalaksana sesuai standar. Perlu dianalisis sebab-sebab masyarakat belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, 98 akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan terduga TBC. b) Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu
1. 1.Penghitungan Mutu Barang No Barang Jumlah yang ada Jumlah Kebutuhan Persentase pencapaian 1 Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner) 8.000 10.000 80% 2 Reagen Ziehl– Neelsen (ZN) TB 4.500 5.000 90% 3 Masker bedah dan masker N95 12.000 20.000 60% 4 Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spirtus/ bunsen, ose/lidi), rak pengering 5.000 10.000 50% 5 Kartrid tes cepat molekuler 5.000 5.000 100% 99 No Barang Jumlah yang ada Jumlah Kebutuhan Persentase pencapaian 6 Formulir pencatatan dan pelaporan 10.000 10.000 100% 7 Pedoman/stan dar operasional prosedur 500 500 100% 8 Tuberkulin 100 200 50% Pencapaian mutu barang (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 78,75%
2. 2.Penghitungan Mutu SDM No Jumlah SDM Jumlah yang ada Jumlah kebutuhan Persentase pencapaian
3. 1.Dokter/Sp.PD/Sp. P 75 100 75%
4. 2.Perawat 250 300 83%
5. 3.Tenaga kefarmasian 60 90 67%
6. 4.Tenaga kesehatan masyarakat 100 150 50%
7. 5.Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 30 50 60%
8. 6.Radiografer 5 10 50%
9. 7.Kader kesehatan 500 500 100% Pencapaian mutu SDM (1+2+3+4+5+6+7)/7 69,28% Pencapaian mutu layanan dasar adalah: (78,75% + 69,28%)/2 = 74,015% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan orang terduga TBC adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (74,015% x 20) + (80% x 80) = 14,80 + 64 = 78,8 100
e.Teknik Penghitungan Pendanaan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME
1. 1.Pemeriksaan klinis
a.Pemeriksaan klinis di luar gedung SDMK Transpor Jumlah SDMK x Jumlah hari kunjungan x unit cost Catatan: jumlah hari kunjungan memperhatikan target terduga TBC b.Pemeriksaan klinis dalam gedung SDMK Jasa pelayanan 1 Paket
1. 2.Pemeriksaan penunjang Alat bahan Pot dahak 2 x Jumlah pot dahak x perkiraan terduga TBC (kegiatan terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung) Pendataan Formulir Jumlah perkiraa n terduga TBC: 20 orang terduga TBC Catatan: pada formulir buk u register terduga TBC (TBC 06) satu bagian terdiri dari 4 lembar untuk 20 orang terduga TBC Pemeriksaan Kaca slide Perkiraan jumlah terduga TBC x jumlah pemeriksaan dahak SP/PS (2 buah) x satuan harga) Reagen ZN jumlah perkiraan terduga TBC x 1 paket reagen ZN : 16 terduga TBC x satuan harga Catatan: setiap paket reagen ZN untuk pemeriksa an 32 slide. 1 101 terduga membutuhkan 2 slide, 1 paket dapat digunakan untuk 16 terduga TBC. Kartrid tes cepat molekuler Perkiraan jumlah terduga TBC x jumlah kartrid Tuberkulin Jumlah perkiraa n terduga TBC anak x 1 vial: 10 terduga TBC anak x satuan harga Bahan laboratorium lainnya (oase, oil imersi, dan lain- lain) Sesuai kebutuhan Alat pelindung diri Masker bedah Jumlah sasara n terduga TBC x unit cost : 50 Catatan: 1 box berisi 50 pcs masker 102 102 LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME Masker N95 Jumlah SDMK x 5 hari x 52 minggu (minggu dalam 1 tahun)
2. 3.Edukasi SDMK Transpor Jumlah SDMK x jumlah penyuluhan x jumlah fasyankes x unit cost transpor (dapat terintegrasi dengan program lain) Media KIE Cetak Media KIE 1 Paket x jumlah fasyankes Peserta Konsumsi (disesuaikan kebutuhan/ kondisi) Snack 4.Pemeriksaan spesimen Biaya pengiriman Pot daha k Carrier (box pengiriman) jasa pengemas an Jumlah spesimen yang dikirimkan ke laboratorium jejaring x unit cost pengiriman
3. 5.Rujukan Alat dan bahan Formulir rujukan Sesuai kebutuhan L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)
4. 1.Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa NO BARAN G JUMLAH FUNGSI
5. 1.Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner Sesuai kebutuhan Menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS
6. 2.Tes Cepat HIV (RDT) pertama) Sesuai kebutuhan Deteksi dini (Skrining) HIV
7. 3.Bahan medis habis pakai - Handschoen - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai. Sesuai kebutuhan Pengambilan darah perifer dan atau vena 103
8. 4.- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasyankes pelaksana, nomor KTP/NIK Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan
9. 2.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
a.Tenaga kesehatan: 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin; 2) Perawat; 3) Bidan; 4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM); 5) Tenaga kesehatan masyarakat.
b.Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: 1) Pendamping 2) penjangkauan
1. 3.Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a.Pernyataan standar Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
b.Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi: 1) edukasi perilaku berisiko 2) skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC. 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS. 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa. 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual). 6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang 104 terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.
c.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil). 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
d.Penghitungan Pencapaian SPM 1) Definisi Operasional Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Penghitungan Indeks Pencapaain SPM a) Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = x 100 % terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama Catatan: Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan kepala daerah. Contoh Perhitungan Contoh kasus penyelesaian Pelayanan Dasar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten “L”, pada tahun 2019. Jumlah penduduk 220.412 jiwa dengan proyeksi estimasi sasaran jumlah ibu hamil 4.939 orang, estimasi penderita TBC 634, estimasi penderita IMS 5.681 orang. Estimasi populasi berperilaku risiko tinggi terinfeksi HIV berturut- turut : WPS 146, LSL 451, transgender 17, penasun 0, WBP 0 (tidak mempunyai lapas). Catatan dan laporan orang yang datang ke pelayanan kesehatan dan penjangkauan dalam satu tahun dari seluruh fasyankes dan telah ditelusur berdasarkan kelompok target orang dengan risiko 105 terinfeksi HIV. Kepala daerah menetapkan hasil pemetaan /penemuan sebagai berikut: ibu hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, transgender 29 dan penasun terlaporkan 1 orang. Semua orang berisiko di dalam wilayah saat pelayanan tetap dilayani sekalipun berasal dari daerah lain. Laporan jumlah orang yang datang ke fasyankes atau yang secara aktif dikunjungi, yang dilakukan pelayanan kesehatan berupa pemberian informasi dan edukasi dan pemeriksaan skrining (deteksi dini) HIV dengan reagen pertama, berturut-turut: perempuan hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, seluruh transgender sudah diperiksa yaitu sebanyak 29 orang dan seorang mantan penasun. Penilaian kinerja pelayanan dasar standar pelayanan minimal bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah seperti tabel berikut: No Kelompok berisiko terinfeksi HIV Proyeksi estimasi Pemetaan/ penemuan Diperiksa HIV (Tes Cepat HIV Pertama) Kinerja SPM HIV %
1. 1.Ibu Hamil 4.939 4.954 4.954 100,00
2. 2.Penderita TBC 634 324 324 100,00
3. 3.Penderita IMS 5.681 2.618 2.618 100,00
4. 4.Penjaja seks 146 164 164 100,00
5. 5.LSL 451 201 201 100,00
6. 6.Waria 17 29 29 100,00
7. 7.Penasun - 1 1 100,00
8. 8.WBP - - - - JUMLAH 11.868 8.291 8.291 100,00 Berdasarkan hasil pelayanan minimal tersebut diketahui bahwa terdapat orang berisiko terinfeksi HIV dari luar wilayah yang diberikan pelayanan. b) Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu
9. 1.Perhitungan Mutu Barang No Barang Jumlah yang ada Jumlah kebutuhan Persentase pencapaian 1 Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner 8.000 10.000 80% 2 Tes Cepat HIV (RDT) pertama 4.500 5.000 90% 106 3 Bahan medis habis pakai • Handschoen • Alkohol swab • Plester • Lancet/ja rum steril • Jarum+spuit yang sesuai/vacut ainer dan jarum sesuai. 12.000 20.000 60% 4 • Alat tulis • Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasyankes pelaksana, nomor KTP/NIK 5.000 10.000 50% Pencapaian mutu barang (1+2+3+4)/4 70%
10. 2.Perhitungan SDMK No Jumlah SDM Jumlah yang ada Jumlah kebutuhan Persentase pencapaian 1 Dokter/Sp.PD/Sp.K K 75 100 75% 2 Perawat 250 300 83% 3 Bidan 60 90 67% 4 Ahli Teknologi Lab Medik (ATLM) 30 50 60% 5 Tenaga kesehatan masyarakat 100 100 100% Persentase mutu SDM (1+2+3+4+5)/5 77% Pencapaian mutu layanan dasar adalah: (70% + 77%)/2 = 73,5% Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) pelayanan kesehatan orang berisiko terinveksi HIV adalah: Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP = (73,5% x 20) + (100%x 80) = 14,7 + 80 = 94,7 Penghitungan Kebutuhan SDMK: Dalam menghitung jumlah kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar daerah kabupaten/kota dapat melakukan penghitungan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Daerah kabupaten/kota dapat melakukan penghitungan dengan memilih salah satu penghitungan seperti yang disebut di bawah ini. Puskesmas Puskesmas Kawasan Puskesmas Kawasan Kawasan Pedesaan ~danSangat No Ienis~ Perkotaan Terl2encil Non Rawat Non Rawat Non Rawat Ina!? Rawat Ina!? Rawat Ina!? Ina!? lnER Ilm9ga Kesehatall 1 Dokter 1 1 2 1 2 2 Perawat 5 5 8 5 8 3 Bidan 4 4 7 4 7 4 ~ Kefarmasian 1 1 1 1 1 5 ~Gizi 1 1 2 1 2 6 Tenaga Promosi Kesehatan 2 1 1 1 1 dan I1mu Perilaku 7 Tenaga Kesehatan 1 1 1 1 1 Masvarakat 8 Ahli Teknologi 1 1 1 1 1 Laboratorium Medik 9 Radiografer*) - - - - - ~ Non Kesehatan Terlatih 1 Guru/ Guru PAUD Sesuai kebutuhan daerah 2 Kader Kesehatan Sesuai kebutuhan daerah 3 Pendanmillg HIV Sesuai kebutuhan daerah 4 Penjangkauan HIV Sesuai kebutuhan daerah ~ ~~ ~ ~ No ~Tenaga ~ ~Tenaga Non~ Non~ ~~ man man ~~ 3 10 7 ~SDM~ 1 ~ 3 10 14 27 2 ~ 15 50 56 121 3 ~ 12 40 49 101 4 Tenaga~ 3 10 7 20 5 Tenaga Gizj 3 10 7 20 6 Tenaga~~~ 6 10 7 23 llutu,~ 7 Tenaga~~ 3 10 7 20 8 Ahli~~ 3 10 7 20 ~ 107
11. 1.Penghitungan jumlah kebutuhan SDMK berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ada di daerah kabupaten/kota. Contoh penghitungan SDMK Kabupaten “X” mempunyai 3 Puskesmas perkotaan non rawat inap, 10 Puskesmas pedesaan non rawat inap dan 7 Puskesmas pedesaan rawat inap. Maka jumlah kebutuhan tenaga dapat dihitung sebagai berikut: Standar Targat Ratio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, 2019, dqn 2025 (Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013) Terget Ratio per 100.000 penduduk No. Jenis Tenaga (Kepmenko Bidang Kesra NO.54 Kesehatan Tahun 2013) 2014 2019 2025 1 Dokter Spesialis 10 11 12 2 Dokter Umum 40 45 50 3 Dokter Gigi 12 13 14 4 Perawat 158 180 200 5 Bidan 100 120 130 6 Perawat Gigi 15 18 21 7 Apoteker 9 12 15 8 Ass. Apoteker 18 24 30 9 SKM 13 16 18 10 Sanitarian 15 18 20 11 Nutrisionis / Ahli Gizi 10 14 18 12 Keterapian Fisik 4 5 6 13 Keterapian Medis 14 16 18 Sumber: RPTKTahon 2011-2025 (Kepmenko Kesra No.54 Tahun 2013) 108
12. 2.Penghitungan jumlah SDMK berdasarkan rasio jumlah penduduk yang berada di wilayah kabupaten/kota. Penghitungan jumlah SDMK ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra Nomor 54 tahun 2013 dengan menggunakan target rasio pada tahun 2019. Contoh Perhitungan: Kabupaten “X” mempunyai jumlah penduduk 197.751 jiwa. Maka kebutuhan untuk tenaga dokter adalah 45/100.000 x 197.751 = 88,9. Maka kebutuhan dokter di Kabupaten “X” adalah 89 orang dokter.
13. 3.Penghitungan Jumlah SDMK berdasarkan analisis beban kerja kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 109
e.Teknik Penghitungan Pendanaan No Langkah kegiatan Variabel Komponen Volume 1 Penentuan sasaran orang yang berisiko terinfeksi HIV Ibu hamil Terintegrasi Populasi kunci Jumlah Penderita TBC dan penderita IMS Akses WBP 2 Pemetaan penemuan kelompok sasaran SDMK Biaya transpor SDMK Terintegrasi Penemuan sasaran Pelayanan pasif /aktif Data individu sasaran KTP/NIK Formulir Pengadaan kartu penerima pelayanan dasar SPM kesehatan Paket pengadaa n kartu SPM 3 Promosi kesehatan dan penyuluhan Media KIE Penyiapan, penyusunan dan pengadaan media KIE, termasuk koneksi internet 1 paket x jumlah fasyanke s SDMK Biaya transpor SDMK Jumlah petugas x transpor x jumlah penyuluhan x jumlah fasyanke s 4 Jejaring kerja dan kemitraan Tim/ kelompo k kerja Penyiapan jejaring kerja, jaringan kerja dan mitra kerja Terintegrasi Petugas pada jejaring kerja dan mitra Peningkata n kapasitas petugas pada jejaring kerja dan mitra Jumlah petugas pada jejaring kerja dan mitra x transpor x jumlah kegiatan 110 Petugas Biaya transpor petugas Jumlah petugas x transpor x jumlah kegiatan Reagen dan bahan medis habis pakai, bahan/ spesimen Rujukan bahan/ spesimen 1 paket x sasaran Pelaporan dan komunikasi Komunika si dan koneksi internet Terintegrasi 5 Sosialisasi pencegahan Petugas program HIV dinas kesehatan Transpor Jumlah petugas x transpor x jumlah kegiatan Materi sosialisasi Penyiapan, penyusunan dan penggandaan materi sosialisasi pencegahan 1 paket Materi pencegahan bahan habis pakai pencegahan 1 paket Narasumber Transpor Jumlah orang x transpor x jumlah kegiatan 6 Pemeriksaan deteksi dini HIV Ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP Data penerima layanan berupa nomor KTP/NIK, komputer, formulir penerima layanan Terintegrasi 1) Pelayanan dalam gedung Kunjungan ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP di fasyankes dilayani sesuai tupoksi, kompetensi, kewenangan dan penugasan. Data jumlah ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP Terintegrasi 111 Petugas Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, petugas laboratorium, petugas pendukung Terintegrasi Alat kesehatan Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan Jumlah sasaran 2) Pelayanan luar gedung Lokasi sasaran populasi penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP Lokasi sasaran populasi kunci dan lapas/rutan dalam wilayah Terintegrasi SDMK Tenaga Medis, perawat, tenaga laboratoriu m, tenaga pendukung Narasumber / petugas Transpor Alat kesehatan Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan seperti di atas 7 Pencatatan dan Pelaporan Petugas pencatatan – analisis – Pelaporan Berbasis NIK Terintegrasi Formulir pencatata n dan pelaporan deteksi dini HIV, kartu penerima layanan dasar Pengadaan ATK dan fotokopi/ komputer 112 Sistem informasi Paket perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan internet 8 Monitoring dan evaluasi (Monev) - Petugas Puskesmas ke desa/lokasi sasaran, jejaring kerja dan jaringan kerja. - Petugas dinas kesehatan ke Puskesmas Transpor Terintegrasi Daftar tilik monev HIV & IMS Penggandaan daftar tilik monev HIV & IMS Umpan balik hasil monev Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis 9 Penilaian kinerja SPM Tim/ Petugas Transpor Jumlah orang x transpor x jumlah kegiatan Kompilasi beban internal dan beban eksternal tingkat kabupaten/ kota Biaya rapat Terintegrasi Pelaporan capaian pelaksanaan pelayanan dasar SPM tiap 3 bulan Pembuatan laporan capaian Petugas Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, petugas laboratorium, petugas pendukung 113 10 Rujukan jika diperlukan Ibu hamil dengan HIV, penderita TBC dengan HIV, penderita IMS dengan HIV, populasi kunci (penjaja seks, LSL, transgender, penasun) dengan HIV, WBP dengan HIV - Pengadaan pemeriksaan lain yang diperlukan - Pengadaan buku saku bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) 1 paket x sasaran Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan/ tenaga lainnya Refreshing/ sosialisasi/ orientasi/On the Job Training (OJT) kompetensi, kewenangan dan penugasan bila diperlukan 1 paket x jumlah petugas BUPATI BANYUWANGI, Ttd. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS I P U K F I E S T I A N D A N I A 1 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018