DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak anak agar terwujud anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undag dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah berwenang mengatur mengenai Ruang Bermain Ramah Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ruang Bermain Ramah Anak; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3 a- k 3. 4. 5. KABAGHUKUM | AV» Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tengtang Pembetukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ....... _ 3. 4. 5. KABAGHUKUM | AV> V -m

9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 10). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG BERMAIN RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. ... ... ..
7.Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana sertamenyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan deraj at ketiga. 0 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RBRA

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pendirian dan pengelolaan RBRA di Daerah. b.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

a.melindungi, memenuhi, menjamin dan mempromosikan Hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; RBRA sangat penting bagi Anak sebagai terapi mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif moral dan etika, dan karakter Anak; kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi Hak Anak; komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Barito Kuala sebagai Kabupaten Layak Anak; menciptakan ruang bermain untuk Anak agar bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan Anak saat bermain; dan suatu pondasi penting untuk mengawal agar Anak menjadi berkualitas ke depan. c. d. e. f.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RBRA didirikan dan dapat berkedudukan di :

a.Kota Kabupaten;
b.Kecamatan; * __ & -lr+ %
c.Kelurahan;
d.Desa;
e.Perusahaan;
f.Sekolah; atau
g.lokasi lainnya yang layak.

Pasal 5

RBRA didirikan untuk tugas :

a.menyediakan tempat bermain yang ramah Anak;
b.menyediakan informasi yang sehat dan layak Anak;
c.menyediakan tempat peningkatan kreativitas Anak;
d.menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah Anak;
e.menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
f.melaporkan hasil pelaksanaan RBRA kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 6

RBRA didirikan untuk melaksanakan fungsi :

a.mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif, moral dan etika, dan karakter anak; melindungi Anak dari paparan informasi tidak layak Anak; pusat informasi dan konsultasi Keluarga; ruang pertemuan ibu, Anak dan sahabat Anak; ruang perpustakaan Anak; ruang laktasi/menyusui; dan pusat pembelajaran Keluarga (Puspaga). b. c. d. e. f. g- h.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

RBRA dapat didirikan oleh :

a.Pemerintah Daerah;
b.masyarakat/kelompok masyarakat;
c.dunia usaha;
d.Pemerintah bermitra dengan dunia usaha;
e.Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
f.Pemerintah Daerah bermitra dengan organisasi kemasyarakatan;
g.dunia usaha bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat; dan/atau
h.pihak lainnya. r~

Pasal 8

RBRA dikelola oleh pengurus RBRA. Susunan pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Anggota. Penunjukan dan pemberhentian Pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
4. a.Bupati untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedududkan di Kabupaten;
5. b.Camat untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
6. c.Lurah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
7. d.Kepala Desa untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
8. e.Pimpinan Perusahaan untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
9. f.Kepala Sekolah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di sekolah;
10. g.Pimpinan Organisasi untuk pengurus RBRA yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan; dan
11. h.RBRA yang didirikan atas keijasama atau kemitraan penunjukan dan pemberhentian pengurus RBRA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

RBRA dilarang digunakan untuk :

a.tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum; tempat tinggal penduduk; kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kchilangan sarana dan prasarana RBRA; kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RBRA; dan
e.kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WITA. b. c. d.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 10

(1)Pelaksanaan evaluasi pengelolaan RBRA dilaksanakan oleh pengurus RBRA.
(2)Evaluasi atas penyelenggaraan RBRA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3)Evaluasi pengelolaan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :
1. a.evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan RBRA sesuai denganketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. b.evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan RBRA;
3. c.evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan RBRA; dan
4. d.rencana penyempurnaan pengelolaan RBRA tahun selanjutnya.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak anak agar terwujud anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undag dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah berwenang mengatur mengenai Ruang Bermain Ramah Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 10). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG BERMAIN RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. ... ... ..
7.Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana sertamenyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan deraj at ketiga. 0 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RBRA

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pendirian dan pengelolaan RBRA di Daerah. b.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

a.melindungi, memenuhi, menjamin dan mempromosikan Hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; RBRA sangat penting bagi Anak sebagai terapi mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif moral dan etika, dan karakter Anak; kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi Hak Anak; komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Barito Kuala sebagai Kabupaten Layak Anak; menciptakan ruang bermain untuk Anak agar bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan Anak saat bermain; dan suatu pondasi penting untuk mengawal agar Anak menjadi berkualitas ke depan. c. d. e. f.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RBRA didirikan dan dapat berkedudukan di :

a.Kota Kabupaten;
b.Kecamatan; * __ & -lr+ %
c.Kelurahan;
d.Desa;
e.Perusahaan;
f.Sekolah; atau
g.lokasi lainnya yang layak.

Pasal 5

RBRA didirikan untuk tugas :

a.menyediakan tempat bermain yang ramah Anak;
b.menyediakan informasi yang sehat dan layak Anak;
c.menyediakan tempat peningkatan kreativitas Anak;
d.menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah Anak;
e.menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
f.melaporkan hasil pelaksanaan RBRA kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 6

RBRA didirikan untuk melaksanakan fungsi :

a.mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif, moral dan etika, dan karakter anak; melindungi Anak dari paparan informasi tidak layak Anak; pusat informasi dan konsultasi Keluarga; ruang pertemuan ibu, Anak dan sahabat Anak; ruang perpustakaan Anak; ruang laktasi/menyusui; dan pusat pembelajaran Keluarga (Puspaga). b. c. d. e. f. g- h.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

RBRA dapat didirikan oleh :

a.Pemerintah Daerah;
b.masyarakat/kelompok masyarakat;
c.dunia usaha;
d.Pemerintah bermitra dengan dunia usaha;
e.Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
f.Pemerintah Daerah bermitra dengan organisasi kemasyarakatan;
g.dunia usaha bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat; dan/atau
h.pihak lainnya. r~

Pasal 8

RBRA dikelola oleh pengurus RBRA. Susunan pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Anggota. Penunjukan dan pemberhentian Pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
4. a.Bupati untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedududkan di Kabupaten;
5. b.Camat untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
6. c.Lurah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
7. d.Kepala Desa untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
8. e.Pimpinan Perusahaan untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
9. f.Kepala Sekolah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di sekolah;
10. g.Pimpinan Organisasi untuk pengurus RBRA yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan; dan
11. h.RBRA yang didirikan atas keijasama atau kemitraan penunjukan dan pemberhentian pengurus RBRA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

RBRA dilarang digunakan untuk :

a.tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum; tempat tinggal penduduk; kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kchilangan sarana dan prasarana RBRA; kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RBRA; dan
e.kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WITA. b. c. d.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 10

(1)Pelaksanaan evaluasi pengelolaan RBRA dilaksanakan oleh pengurus RBRA.
(2)Evaluasi atas penyelenggaraan RBRA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3)Evaluasi pengelolaan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :
1. a.evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan RBRA sesuai denganketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. b.evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan RBRA;
3. c.evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan RBRA; dan
4. d.rencana penyempurnaan pengelolaan RBRA tahun selanjutnya.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2020