DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus TenagaMedis danTenagaKesehatan; Menimbang :a. b. c. d. Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor27 Tahun Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor9)sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Mengingat:1. 19592.tentang 2 Indonesia Nomor 1820) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
13.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 39);
14.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 40) ;
15.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan .
7.Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif , dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah , dan/atau masyarakat.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangam atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekeija secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
11.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan /atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah keijanya.
15.Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan 5 fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
16.Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
17.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah Kesehatan di Daerah. untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan layanan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
b.mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di daerah;
c.menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; d . menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
e.memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
f.memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme penugasan, hak dan kewajiban bagi Tenaga Medis serta Tenaga Kesehatan yang ditugaskan secara khusus. g -

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah. 6

Pasal 5

(1)Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual. (2 ) Penugasan individual sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan , yaitu: tenaga dokter; tenaga dokter gigi; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterapian fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; dan
1. m.tenaga kesehatan tradisional.
(3)Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
(4)Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.
(5)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah psikolog klinis.
(6)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
(7)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf e terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
(8)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
(9)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf g terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan , tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku , pembimbing kesehatan keija, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan. a. b. c. d . e. f. g - h. l . J - k. 1. 7
(10)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf h terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan. (11 ) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
(12)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupuntur.
(13)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan , teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah , optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
(14)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik,dan ortotik prostetik.
(15)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf m terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental. (16 ) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan formasi kebutuhan oleh Dinas.
(17)Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat( l ) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan untuk jangka waktu selama 1 (satu ) tahun.
(2)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah habis masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat mendaftar dan mengikuti kembali seleksi dengan ketentuan:
1. a.masih memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
2. b.masih tersedia formasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah;
3. c.berkineija baik; dan
4. d.memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit keija masing-masing. 8

Pasal 7

(1)Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2)Dalam hal teijadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 8

Tata cara Pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

( 1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir karena:

a.meninggal dunia; atau
b.diberhentikan/ pemutusan secara sepihak.

(2)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
1. a.berakhir masa penugasannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas profesinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
3. c.melanggar larangan; atau
4. d.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Pemberhentian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 9

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

(1)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus berhak:
1. a.memperoleh penghasilan;
2. b.memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; memperoleh cuti;
3. c.menjalankan praktik perseorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam keija dan tidak mengganggu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.memperoleh surat keterangan selesai melaksanakan penugasan khusus;
5. e.memperoleh jaminan keamanan; dan
6. f.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2 ) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati dapat memberikan tunjangan /fasilitas lainnya kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

(1)Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus, meliputi:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
2. b.menyimpan rahasia negara dan jabatan;
3. c.menyimpan rahasia kedokteran;
4. d.melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan tugas profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
6. f.membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 10
7. g.membayar iuran jaminan kecelakaan keija dan jaminan kematian sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeijaan;
8. h.membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. i.mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada wilayah keijanya; dan
10. j.membuat laporan berkala setiap semester dan laporan akhir pelaksanaan masa penugasan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j minimal memuat:
1. a.profil tempat penugasan;
2. b.hasil kegiatan; dan
3. c.permasalahan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dan diketahui oleh kepala unit keija penempatan.
(4)Laporan akhir pelaksanaan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebagai dasar Kepala Dinas dalam menerbitkan surat keterangan selesai penugasan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2025