DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, Bab III: Pengintegrasian Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah, Bab IV: Kelompok Kerja, Bab V: Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, Bab VI: Pemantauan dan Evaluasi, Bab VII: Pelaporan, Bab VIII: Pendanaan, dan Bab IX: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan, perlu disusun Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai pedoman pembangunan sanitasi secara terarah dan terpadu;
b.bahwa dalam rangka melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan, diperlukan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029 secara komprehensif dan berkelanju tan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyedian Air Minum dan Saniitasi, Pemerintah Daerah menyusun strategi sanitasi Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 2 · ,beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 3 ·
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembiriaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 ten tang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) ;
13.Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2017 Nomor 223);
14.Peraturan Presiden Nomor 11 1 Tahun 202 2 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 4
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
24.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7);
25.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabu paten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);
26.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. s ·
5.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6.Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanju tan.
7.Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
13.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
14.Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
15.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
18.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah yang Terpadu dan Berkelanjutan.
19.Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Bupati dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah. 6

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Strategi Sanitasi Kabupaten secara terp~du, terarah, clan berkelanjutan selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2)Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
1. a.menjadi pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi serta rencana pengembangannya lima tahun ke depan di Daerah; dan
2. b.menjadi acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan di Daerah.

BAB II

DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 3

Dokumen SSK Daerah disusun dengan ruang lingkup di bidang:

a.pengelolaan air limbah domestik di Daerah; dan
b.pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah.

Pasal 4

(1)Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.profil pembangunan sanitasi Daerah;
3. c.kerangka pengembangan pembangunan sanitasi Daerah;
4. d.strategi pengembangan pembangunan sanitasi Daerah;
5. e.program, kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi Daerah; dan
6. f.monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.
(2)Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran terhadap substansi Dokumen SSK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f setiap tahun anggaran, berdasarkan matriks program dan kegiatan serta hasil monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan Dokumen SSK.
(4)Hasil pemuktahiran Dokumen SSK sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Dokumen SSK sebagaimana diatur dalam Peratu ran Bu pati ini.
(5)Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1 ·

BAB III

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN KE DALAM DOKUMENPERENCANAANDAERAH

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
1. a.RPJMD;
2. b.RKPD;
3. c.Renstra PD; dan
4. d.Renja PD.
(2)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi Daerah;
2. b.gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi;
3. c.permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi;
4. d.strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
5. e.kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
(3)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi: a . gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi Daerah;
1. b.kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi Daerah;
2. c.sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
3. d.rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi Daerah.
(4)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
2. b.permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
3. c.tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
4. d.strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Daerah; dan
5. e.rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi Daerah. 8
(5)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , meliputi:
1. a.hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi Daerah;
2. b.tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi.
(6)Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.
(7)Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD.
(8)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
(9)Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK, Bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di Daerah.
(2)Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi: a . koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Dokumen SSK; b . advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK; dan
1. c.pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.
(3)Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

( 1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
1. a.sesama instansi pemerintah lainnya;
2. b.pihak ketiga/ swasta;
3. c.lembaga _swadaya masyarakat;
4. d.masyarakat;
5. e.akademisi dan peneliti; dan
6. f.Pemerintah Daerah dan lembaga di luar negeri.
(3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK di Daerah.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi Dokumen SSK.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan / atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

(1)Evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 3

Pasal 4

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN KE DALAM DOKUMENPERENCANAANDAERAH

Pasal 5

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 185 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 3

Pasal 4

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN KE DALAM DOKUMENPERENCANAANDAERAH

Pasal 5

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 185 Tahun 2014