DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengelolaan BMDD meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan: e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan: h. pemindahtanganan; i. penatausahaan: j. penggunausahaan; dan k. pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang akuntabei, transparan, efisien, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: b . bahwa untuk mewujudkan pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito. diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif sebagru pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan; c . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Ba.rang Pada Perusahaan Umum Dae.rah Air Minum Tirta Barito.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ne'gara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 3 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Serie D);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati 1ni yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Barito merupakan salah satu BUMD Kabupaten Barito Selatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, bergerak pada bidang usaha penyediaan pelayanan air minum di Kabupaten Barito Selatan. 5 . Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalarn menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah. 4
6.Direksi adalah organ · Perumdam Tirta Barito yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Barito untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Pegawai adalah Pegawai Perumdam Tirta Barito.
8.Barang Milik Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat BMDD adalah barang milik Daerah yang dijadikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berwujud maupun barang tidak berwujud yang selanjutnya menjadi kekayaan dan dikelola Perumdam Tirta Barito. 9 . Anggaran adalah anggaran Perumdam Tirta Barito yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
10.Unit Kerja adalah perangkat Perumdam Tirta Barito yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
11.Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi. pengendalian, pemeliharaan, pengamanan. pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penatausahaannya.
12.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan. dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang/jasa.
13.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna.
14.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data, dan pelaporan barang.

Pasal 2

Pengelolaan BMDD dilaksanakan berdasarkan asas:

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi;
d.efisiensi; e . akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumdam Tirta Barito dalam melaksanakan pengelolaan BMDD secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola BMDD secara optimal guna mendukung kelancaran operasional Perumdam Tirta Barito, menjaga keberlanjutan usaha, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan BMDD meliputi: a. b. C. d. e. f. g. h. i. j. k. perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan: pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan: pemindahtanganan; penatausahaan: penggunausahaan;dan pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

(1)Perumdam Tirta Barito setiap tahun membuat rencana kebutuhan BMDD dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
(2)Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Rencana kebutuhan BMDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : a . Kepala Unit Kerja mengusulkan rencana kebutuhan barang kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan/ atau Umum;
1. b.Kepala Bagian Perbekalan dan/ atau Urnum menerima, meneliti dan menyusun daftar rencana kebutuhan barang Perumdam Tirta Barito; 6
2. c.Kepala Bagian Perbekalan dan/atau Umum meneruskan usulan rencana kebutuhan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan Direksi; dan
3. d.Direksi menetapkan rencana kebutuhan pengadaan barang Perumdam Tirta Barito.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran BMDD diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 7

(1)Anggaran pengelolaan BMDD dibebankan kepada anggaran Perumdam Tirta Barito.
(2)Anggaran Perumdam Tirta Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 8

Perubahan anggaran Perumdam Tirta Barito ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 9

(1)Pengadaan barang dilakukan melalm Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direks1.
(3)Tata cara pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pelaksanaan pengadaan barang dilaporkan kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan/atau Umum;
3. c.sebelum barang diterima oleh Pemegang Barang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direksi;
4. d.Pemegang Barang menerima, meneliti, mencatat, dan menyimpan barang di gudang perusahaan yang dilengkapi dokumen pengadaan dan dokumen barang; dan
5. e.pembayaran dapat dilakukan dengan pendukung sesuai dengan persyaratan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. melampiri dokumen yang ditetapkan oleh 7
(4)Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 10

(1)Panitia Pengadaan Barang/ J asa membuat daftar realisasi pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran;
(2)Daftar realisasi pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan/atau Umum dengan melampirkan perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan;
(3)Kepala Bagian Perbekalan dan/ atau Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat daftar rekapitulasi pengadaan barang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan BMDD diatur dengan Peraturan Direksi.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023