Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito 10.
11. 12. 13. Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Bumd adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnva dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut Keterwakilan Pemilik Modal atau disingkat KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Barito merupakan salah satu BUMD Kabupaten Barito Selatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah bergerak pada bidang usaha penyediaan pelayanan air minum di Kabupaten Barito Selatan. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Barito yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Barito untuk kepentingan dantujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang mengurusi proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke instalasi pengolahan air (IPA), teknologi Instalasi Pengolahan Air/IPA yang efektif dari segi performance dan biaya, Wwansrnisi air olahan (air minum) dari Jokasi IPA ke reservoir (offtake), sampai distribusi air minum ke 6tmasyarakat atau daerah pelayanan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dananggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 14. ls: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25: 26. 2 Modai Dasar adalah adaiah Jumlah dan Nominal Modai Perusahaan Umum Daerah Dalam Bentuk Uang dan/atau Aset yang Ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Modal disetor adalah Sejumlah Uang dan/atau Nilai Aset yang disetor kepada Perusahaan Umum Daerah oleh Pemerintah Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat seria tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik dacrah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Raka! Calon Anggota Dewan Pengawas ataua nggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. Pegawai adalah pegawai Perumdam Tirta Barito. Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laba bersih adalah Laba Perumdam Tirta Barito setelah dikurangi pajak. Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen Perumdam Tirta Barito untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna menginkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewas Pengawas dan Direksi Perumdamm. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumdamm. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan Organ Perumdamm. 28. 29. 30. 31. 32, (1)
(2)(Sj
(1)
(2)Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumdamm yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. Konversi dari pinjaman adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD. Rencana Bisnis Perumdam Tirta Barito, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumdam Tirta Baritodengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Barito yang selanjutnya disingkat RKA Perumdam Tirta Barito adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumdam Tirta Barito.