DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. nama dan tempat kedudukan; b. kegiatan usaha; c. jangka waktu berdiri; d. modal; e. organ dan kepegawaian; f. penetapan dan penggunaan laba; g. Operasional; h. pelaporan; i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan j. satuan pengawas internal. Peraturan pelaksanaan terkait pengurusan Perumdam Tirta Barito yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 406), —tpes, 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1i8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 155), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20620 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Noiaor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2): Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daera Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BARITO SELATAN Menetapkan dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito 10. 11. 12. 13. Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Bumd adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnva dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut Keterwakilan Pemilik Modal atau disingkat KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Barito merupakan salah satu BUMD Kabupaten Barito Selatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah bergerak pada bidang usaha penyediaan pelayanan air minum di Kabupaten Barito Selatan. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Barito yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Barito untuk kepentingan dantujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang mengurusi proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke instalasi pengolahan air (IPA), teknologi Instalasi Pengolahan Air/IPA yang efektif dari segi performance dan biaya, Wwansrnisi air olahan (air minum) dari Jokasi IPA ke reservoir (offtake), sampai distribusi air minum ke 6tmasyarakat atau daerah pelayanan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dananggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 14. ls: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25: 26. 2 Modai Dasar adalah adaiah Jumlah dan Nominal Modai Perusahaan Umum Daerah Dalam Bentuk Uang dan/atau Aset yang Ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Modal disetor adalah Sejumlah Uang dan/atau Nilai Aset yang disetor kepada Perusahaan Umum Daerah oleh Pemerintah Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat seria tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik dacrah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Raka! Calon Anggota Dewan Pengawas ataua nggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. Pegawai adalah pegawai Perumdam Tirta Barito. Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laba bersih adalah Laba Perumdam Tirta Barito setelah dikurangi pajak. Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen Perumdam Tirta Barito untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna menginkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewas Pengawas dan Direksi Perumdamm. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumdamm. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan Organ Perumdamm. 28. 29. 30. 31. 32,

(1)
(2)(Sj
(1)
(2)Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumdamm yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. Konversi dari pinjaman adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD. Rencana Bisnis Perumdam Tirta Barito, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumdam Tirta Baritodengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Barito yang selanjutnya disingkat RKA Perumdam Tirta Barito adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumdam Tirta Barito.

Pasal 2

Perumdam Tirta Barito didirikan dengan maksud:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan
b.menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perumdam Tirta Barito didirikan dengan Tujuan:
a.memberikan penyediaan dan pelayanan air minum dan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan masyarakat secara adil, merata dan terus menerus:
b.turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang LingkupPeraturan Daerah ini meliputi: nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ dan kepegawaian, penetapan dan penggunaan laba, operasional, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan satuan pengawas internal.IKAN

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumdam Tirta Barito. Perumdam Tirta Barito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air

(3)Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito. Perumdam Tirta Barito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Buntok dan memiliki unit di Kecamatan / Kelurahan / Desa.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Perumdam Tirta Barito melakukan kegiatan usaha di bidang: a.

(1)
(2)
(3)pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumdam Tirta Barito.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Perumdam Tirta Barito didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Perumdam Tirta Barito dapat dibubarkan. Pembubaran Perumdam Tirta Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

MODAL

Pasal 6

Modal Perumdam Tirta Barito dapat berupa uang dan/atau barang. Sumber modal Perumdam Tirta Barito terdiri atas: penyertaan modal Daerah, pinjaman Perumdam, hibah, kerja sama investasi, hasil usaha Perumdam, dan/atau

f.' sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a.kapitalisasi cadangan, dan
b.keuntungan revaluasi aset. pp

Pasal 7

Modal Dasar Perumdam Tirta Barito ditetapkan sebesar Rp. 95.588.342.781,40 (Sembilan puluh lima miliyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh sen). Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Modal Perumdam Tirta Barito yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumdam Tirta Barito.

Pasal 9

Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:

a.APBD Kabupaten Barito Selatan, dan/atau
b.konversi dari pinjaman Daerah. Penyertaan modal Daerah pada Perumdam Tirta Barito dapat dilakukan untuk penambahan modal Perumdam Tirta Barito, Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumdam Tirta Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2)huruf a dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha:
2. b.penguatan struktur permodalan, dan/atau Cc. penugasan Pemerintah Daerah. Penambahan modal Perumdam Tirta Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)

Pasal 11

Perumdam Tirta Barito dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha, yang selanjutnya disebut Pinjaman Perumdam Tirta Barito. Pinjaman Perumdam Tirta Barito dapat bersumber dari:

a.Daerah,
b.BUMD lainnya,
c.Badan Usaha,
d.Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank, dan/atau
e.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pinjaman Perumdam Tirta Barito digunakan untuk:
a.invcstasi pengembangan SPAM dan usaha lainnya sesuai ruang lingkup kegiatan usaha Perumdam, dan/atau
b.kebutuhan modal kerja operasional Perumdam. Pengajuan pinjaman Perumdam Tirta Barito harus dilakukan analisa kelayakan pinjaman dan disetujui oleh KPM.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2025