DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Subjek dan Bentuk Kerja Sama, Bab III: Tahapan dan Dokumen Kerja Sama, Bab IV: Hasil Kerja Sama, Bab V: Penyelesaian Perselisihan, Bab VI: Berakhirnya Kerja Sama, Bab VII: Pembinaan dan Pengawasan, Bab VIII: Ketentuan Peralihan, dan Bab IX: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara diperlukan upaya pengelolaan kesehatan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan,
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945,

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856),
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), 10. 11- 12. 13. 2005tentang PengelolaanKeuangan BadanLayanan Umum(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2012Nomor171,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5340), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335),: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor $6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BupatiBaritoUtaraNomor35Tahun2018tentang PerubahanAtas PeraturanBupatiNomor70Tahun2017 tentangPembentukanUnitPelaksanaTeknisPadaDinas DaerahDiLingkunganPemerintahKabupatenBarito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor35),
14.Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun2022Nomor6), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman (2) pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD Puskesmas dan Labkesda. Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, b.menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat,
c.mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik,
d.mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda,
e.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian, pertukaran dan pengembangan informasi, mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan, dan/atau
g.meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda. lan Umum Pasal 3 BLUD Puskesmas dan/atau Labkesda dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pemenuhan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB II

SUBJEK DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka:

a.BLUD Puskesmas diwakili oleh Pemimpin BLUD Puskemas yang bertindak untuk dan atas nama BLUD Puskesmas, atau
b.BLUD Labkesda diwakili oleh Pemimpin BLUD Labkesda yang bertindak untuk dan atas nama BLUD Labkesda.

(2)PihakKetigasebagaimanadimaksud dalamPasal3 ayat(1),meliputi:
1. a.perseorangan,
2. b.badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. c.organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BagianKetiga Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

(1)Bentuk Kerja Sama pada BLUD Puskesmas atau Labkesda, meliputi:
1. a.Kerja Sama operasional, dan/atau
2. b.pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
(3)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
(4)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD Puskesmas atau Labkesda merupakan pendapatan BLUD. (S) Pemanfataan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang- undangan.
(6)Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 6

(1)Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.penyediaan barang dan/atau jasa, dan
2. b.sumber daya manusia,
(2)Penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kerja Sama operasional yang dilakukan antara BLUD Puskesmas atau Labkesda dengan Pihak Ketiga dalam rangka memperoleh/menyediakan /memanfaatkan barang dan/atau jasa bagi BLUD Puskesmas atau Labkesda.
(3)Kerja Sama operasional penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama penyediaan:
1. a.peralatan medis,
2. b.peralatan non medis,
3. c.bangunan fasilitas fisik, dan/atau d.jasa pelayanan.
(4)Kerja Sama operasional sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kerja Sama operasional yang dilakukan antara BLUD Puskesmas atau Labkesda dengan Pihak Ketiga dalam
(1)rangkapenyediaandanpeningkatankualitassumberdayamanusia kesehatanpadaPuskesmasatau Labkesda.
1. a.penyewaan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan, dan/atau
2. b.penyewaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari BLUD Puskesmas atau Labkesda, maka BLUD Puskesmas atau Labkesda, harus melakukan:
1. a.pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD Puskesmas atau Labkesda, dan
2. b.penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga harus memiliki kriteria:
1. a.terintegrasi atau memiliki keterkaitan secara teknis dengan dokumen perencanaan pada BLUD Puskesmas atau Labkesda:
2. b.layak secara ekonomi dan finansial, dan
3. c.memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
(2)Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

Pasal 10

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2), paling sedikit memuat: a. b. . d. €. 1 g h. latar belakang, dasarhukum, maksud dan tujuan, objek kerja sama, kegiatan yang akan dilaksanakan, jangka waktu, analisis manfaat dan biaya, dan kesimpulan dan rekomendasi. BABIII TAHAPANDANDOKUMENKERJASAMA Umum Pasalil Tata caraKerjaSamapadaBLUDPuskesmasatauLabkesda, dilakukan melaluitahapan: a.persiapan, b.penawaran, c.penyusunan dan penandatangananperjanjianKerjaSama, d.pelaksanaanKerjaSama, dan e.pelaporan.

(1)
(2)
(1)
(2)BagianKedua Persiapan

Pasal 12

Persiapan Kerja Sama yang diprakarsai oleh BLUD Puskesmas atau Labkesda dilakukan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalamPasal8ayat(1). Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: . latar belakang, . maksud dan tujuan, . gambaran lokasi objek Kerja Sama, . ruang lingkup Kerja Sama,: . jangka waktu, manfaat, .analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama, dan

h.pembiayaan. PamP

Pasal 13

Persiapan Kerja Sama yang diprakarsai oleh Pihak Ketiga dilakukan dengan menyiapkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a.latar belakang,
b.maksud dan tujuan,
c.gambaran lokasi objek Kerja Sama,
d.ruang lingkup Kerja Sama,
e.jangka waktu,
f.manfaat,
g.analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama, dan
h.pembiayaan.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)BagianKetiga Penawaran

Pasal 14

PenawaranKerjaSamayangdiprakarsaiolehBLUDPuskesmasatau LabkesdadilakukandenganmenyiapkansuratpenawaranrencanaKerja Sama. SuratpenawaranrencanaKerjaSamasebagaimanadimaksud padaayat

(1)ditandatanganiolehPemimpinBLUDdandisampaikan kepadaPihak Ketigacalon MitraKerjaSama,dilengkapidenganstudikelayakan sebagaimanadimaksud dalamPasal 10dankerangkaacuankerja sebagaimanadimaksuddalamPasal12.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

SUBJEK DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

SUBJEK DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018