DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi a. sasaran PKO; b. komponen PKO; c. penghitungan PKO; d. tahapan PKO; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. Tim PKO; g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penilain kinerja organisasi bertujuan untuk mewujudkan kinerja prima dan perbaikan yang berkelanjutan bagi setiap perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi perlu mengatur pedoman penilaian kinerja organisasi bagi perangkat daerah untuk menilai tingkat kinerja dalam mewujudkan sasaran dan kinerja perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

: RINGKASAN EKSEKUTIF BAB II : DATA UMUM 2.1. Dasar Pelaksanaan 2.2. Tujuan PKO 2.3. Sasaran PKO 2.4. Ruang Lingkup PKO 2.5. Metodologi PKO 2.6. Waktu Pelaksanaan PKO 2.7. Susunan Tim PKO BAB III : URAIAN HASIL PKO 3.1. Penghitungan PKO 3.2. Hasil PKO 3.3. Catatan Hasil PKO BAB IV : PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2.Rekomendasi G. INSTRUMEN Agar pelaksanaan PKO dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya terdapat kelengkapan atau instrumen administrasi yang harus dipenuhi oleh Tim PKO sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Batang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
7.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dan/atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8.Kinerja Organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
9.Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
10.Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Batang yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang.
11.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah perangkat daerah atau unit instansi pemerintah yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja
12.Tim Penilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disebut Tim PKO adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal atau tim yang dibentuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja organisasi secara berjenjang.
13.Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah-4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja. 3

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan PKO pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pelaksaaan PKO:
1. a.berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan;
2. b.memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas; dan
3. c.hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

(1)PKO dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.berorientasi hasil;
2. b.berkelanjutan;
3. c.objektif
4. d.adil;
5. e.transparan;
6. f.akuntabel; dan
7. g.periodik.
(2)Berorientasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilaksanakan dengan menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja organisasi.
(3)Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b, pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun.
(4)Objektif sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, dilaksanakan oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian.
(5)Adil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, dilaksanakan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah ditetapkan dan sasaran yang jelas.
(6)Transparan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan parameter pengukuran dan sumber data yang jelas dan terbuka.
(7)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas.
(8)Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g, dilaksanakan secara berkesinambungan dalam waktu yang tetap.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.sasaran PKO;
b.komponen PKO;
c.penghitungan PKO;
d.tahapan PKO;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.Tim PKO;
g.pendanaan.

Pasal 5

Sasaran PKO yakni meningkatnya kinerja setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja atau Perangkat Daerah.

BAB II

KOMPONEN PKO

Pasal 6

(1)Komponen PKO meliputi:
1. a.capaian Perjanjian Kinerja; dan 4
2. b.hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(2)Capaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi atau Perangkat Daerah setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
(3)Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa nilai dan kategori atau predikat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHITUNGAN PKO

Pasal 7

Penghitungan PKO dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

a.melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja;
b.melakukan koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
c.menghitung nilai akhir capaian perjanjian kinerja;
d.menghitung total capaian perjanjian kinerja;
e.menetapkan total capaian NKO; dan
f.memberikan predikat PKO.

Pasal 8

Melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yakni:

a.jika capaian kinerja setiap indikator >110% (lebih dari seratus sepuluh persen) maka akan dinormalisasi menjadi 110% (seratus sepuluh persen); atau
b.jika capaian kinerja setiap indikator <110% (kurang dari seratus sepuluh persen) maka tidak dilakukan normalisasi.

Pasal 9

Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Perhitungan nilai akhir capaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% (seratus persen) dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(2)Mekanisme perhitungan nilai akhir capaian perjanjian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 61 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KOMPONEN PKO

Pasal 6

PENGHITUNGAN PKO

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KOMPONEN PKO

Pasal 6

PENGHITUNGAN PKO

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024