DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: KELEMBAGAAN BAB III: PROSEDUR KERJA BAB IV: PENGELOMPOKAN FUNGSI BAB V: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1423);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU 157);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
5.Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
12.Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13.Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
14.Pejabat Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
15.Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
17.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.
19.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
20.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21.Penanggung jawab kluster adalah petugas yang ditetapkan oleh kepala puskesmas untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam kluster tertentu yang dibagi sesuai program kesehatan.
22.Pegawai BLUD adalah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk mendukung operasional instansi pemerintah daerah yang berstatus BLUD.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi operasional pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas, termasuk pedoman bagi pengingkatan mutu dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:
1. a.tercapainya peningkatan profesionalisme dan peningkatan pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas;
2. b.meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD UPTD Puskesmas melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, Keperawatan/Kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola Puskesmas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:

a.UPTD Puskesmas Tungkal;
b.UPTD Puskesmas Pagar Gading;
c.UPTD Puskesmas Seginim;
d.UPTD Puskesmas Palak Bengkerung;
e.UPTD Puskesmas Anggut;
f.UPTD Puskesmas Masat;
g.UPTD Puskesmas Lubuk Tapi;
h.UPTD Puskesmas Talang Randai;
i.UPTD Puskesmas Sulau;
j.UPTD Puskesmas Kedurang;
k.UPTD Puskesmas M. Thaha;
l.UPTD Puskesmas Kota Manna;
m.UPTD Puskesmas Pasar Manna; dan
n.UPTD Puskesmas Kayu Kunyit.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)BLUD UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU preventif di wilayah kerjanya.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPT Puskesmas mempunyai fungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkedudukan selaku pemilik BLUD UPTD Puskesmas di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
1. a.menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
2. b.membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
3. c.memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
4. d.menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran;
5. e.menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi;
6. f.menyetujui dan menolak investasi/pinjaman jangka panjang;
7. g.memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
8. h.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan BLUD UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada BLUD UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
(3)Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 8

(1)Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BLUD UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring BLUD UPTD Puskesmas.
(2)Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
(3)Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
(4)Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
(5)Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 9

Pejabat Pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.

Pasal 10

(1)Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
(3)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
(4)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penanggung jawab klaster.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018