DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2025

Nomor: 01
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip perjalanan dinas, Pelaksanaan perjalanan dinas, Perjalanan dinas dalam negeri, Perjalanan dinas luar negeri, Pengendalian internal, Larangan dan sanksi, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti Putusan Makamah Agung Nomor 12-P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang… SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 30);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
17.Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);
18.Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 23 Nomor 2023). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
8.Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
9.Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
10.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
10.Pejabat… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
11.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13.Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14.Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
20.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
21.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
22.Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
23.Pihak Lain adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD.
24.Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Non PNS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pegawai… JDIH.BINTANKAB.GO.ID tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
28.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
29.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
30.Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas Daerah bagi Pelaksana Perjalanan Dinas.
31.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas di dalam kota perjalanan dinas baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Surat Tugas adalah naskah dinas penugasan yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
33.Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Non PNS dan pihak lain.
34.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor SKPD pelaksana perjalanan dinas berada.
35.Tempat Tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
36.Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
37.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38.Pengumandahan atau Detasering adalah penugasan sementara waktu.
39.Perhitungan Rampung adalah perhitungan lumsum dan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan/atau Daftar Pengeluaran Riil. berdasarkan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
40.Daftar Pengeluaran Riil adalah seluruh pengeluaran yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan bukti pengeluaran yang sah dan/atau tidak memiliki standar.
41.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
42.Standar Harga Satuan adalah Harga Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
43.Pakta Integritas adalah pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
c.efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan
d.tranparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
3. c.Pengumandahan atau Detasering;
4. d.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
5. e.menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
7. f.memperoleh… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
8. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
9. h.mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
10. i.mengikuti pendidikan dan pelatihan;
11. j.menjemput dan/atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas; atau
12. k.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Biasa;
2. b.Perjalanan Dinas Dalam Kota.
(2)Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a yaitu perjalanan dinas ke luar wilayah daerah.
(3)Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
2. b.Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
(4)Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
1. a.Untuk SKPD yang berkedudukan di kota Tanjungpinang dengan tujuan Perjalanan Dinas ke wilayah kota Tanjungpinang dan/atau ke wilayah daerah;
2. b.Untuk SKPD yang berkedudukan di wilayah Daerah dengan tujuan Perjalanan Dinas ke wilayah daerah dan/atau SKPD yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang.

Pasal 5

(1)Untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mendapatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Bupati untuk:
  1. 1.Bupati;
  2. 2.Wakil Bupati;
  3. 3.Sekretaris Daerah;
  4. 1.Bupati… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
  5. 4.Pihak Lain dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
2. b.Pimpinan DPRD untuk:
  1. 1.Pimpinan DPRD; dan
  2. 2.Anggota DPRD.
3. c.Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. 2.Pihak Lain yang merupakan Istri/suami Bupati dan istri/suami Wakil Bupati; dan
  3. 3.Camat.
4. d.Asisten pada Sekretariat Daerah untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Non PNS dan Pihak Lain dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugas yang berada dibawah koordinasinya.
5. e.Kepala SKPD untuk:
  1. 1.PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Non PNS di SKPD yang dipimpinnya;
  2. 2.Pihak Lain dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD yang dipimpinnya.
(3)Kewenangan penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(4)Dalam hal Bupati berhalangan atau sedang melaksanakan perjalanan dinas, penandatangan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
(6)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) menjadi dasar penerbitan SPD yang ditanda tangani oleh PPK.
(7)Bentuk Format Surat Tugas dan SPD mempedomani Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas.

Pasal 6

(1)Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.Pemberi tugas;
2. b.Pelaksana tugas;
3. c.Waktu pelaksanaan tugas; dan
4. d.Tempat pelaksanaan tugas.
(2)Tempat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan lebih dari satu tempat tujuan.
(3)Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Biasa bagi PNS pada Jabatan Pelaksana, CPNS, PPPK dengan mempertimbangkan urgensi dan/atau kualifikasi paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
(4)Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Biasa bagi PNS pada Jabatan Pelaksana, CPNS, PPPK, Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas teknis secara langsung pada kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Bupati, Wakil Bupati,
(4)Surat… JDIH.BINTANKAB.GO.ID Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.

Pasal 7

(1)Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD dan dibuktikan dengan bukti kehadiran.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam hanya dapat dilaksanakan pada:
1. a.wilayah di daerah yang menggunakan transportasi laut dan/atau udara.
2. b.Pekerjaan yang penyelesaiannya melebihi 8 (delapan) jam yang dibuktikan dengan bukti kehadiran.
(3)Format Bukti Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)ASN tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dalam rangka konsultasi dan studi banding atau sejenisnya di hari kerja pertama setelah cuti bersama dan/atau hari kerja pertama pada awal minggu hari kerja kecuali mendapat tugas dan/atau persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
(2)Pegawai Non ASN tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa kecuali untuk melaksanakan tugas teknis tertentu atau berperan langsung pada:
1. a.kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
2. b.penyampaian laporan dan data elektronik berbasis teknologi informasi;
3. c.rekonsiliasi data elektronik berbasis teknologi informasi;
4. d.integrasi sistem informasi berbasis teknologi informasi.
(3)Jumlah pegawai Non ASN yang dapat melaksanakan perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan dalam pasal 6 ayat (4);
2. b.Ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 9

(1)Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
1. a.Tingkat A untuk:
  1. 1.Bupati dan Wakil Bupati;
  2. 2.Pimpinan DPRD; dan
2. a.Tingkat… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
  1. 3.Pihak Lain yang merupakan Istri/Suami Bupati dan Istri/Suami Wakil Bupati.
3. b.Tingkat B untuk;
  1. 1.Anggota DPRD dan
  2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
4. c.Tingkat C untuk:
  1. 1.Pejabat Administrator;
  2. 2.PNS Golongan IV;
5. d.Tingkat D untuk:
  1. 1.Pejabat Pengawas;
  2. 2.CPNS atau PNS Golongan III;
  3. 3.PPPK setara PNS Golongan III;
  4. 4.Pihak Lain yang merupakan Pimpinan Lembaga atau organisasi tingkat Daerah atau berpendidikan diatas Strata Satu (S-1).
6. e.Tingkat E untuk:
  1. 1.CPNS atau PNS Golongan II dan Golongan I;
  2. 2.PPPK setara PNS Golongan II dan Golongan I;
  3. 3.Pegawai Non ASN;
  4. 4.Pihak Lain yang berpendidikan sampai dengan Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat (D-IV).
(2)Dalam hal mengikutsertakan Pihak Lain yang merupakan Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PNS instansi pemerintah lainnya mekanisme tingkatan biaya perjalanan dinas mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(3)Pelaksana perjalanan dinas yang merupakan pelaksana tugas, pelaksana harian, dan penjabat dapat mengikuti tingkatan biaya perjalanan dinas yang tertinggi.

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transpor;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi;
5. e.sewa kendaraan dalam kota;
6. f.biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2)Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Nominatif sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020

Peraturan Bupati Bintan Nomor 53 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020

Peraturan Bupati Bintan Nomor 53 Tahun 2023