1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban pemerintah daerah diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3
1.semula Rp 2.596.096.453.000,00
2.bertambah Rp 11.876.982.000,00 jumlah pendapatan setelah perubahan
b.Belanja
1.semula Rp 2.831.796.453.000,00
2.bertambah Rp 52.625.404.479,00
a) semula Rp. 25.000.000.000,00 b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 25.000.000.000,00 d. Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 276.448.422.479,00 Rp. 0,00
7.Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.