DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Yang Meliputi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kedudukan UPTD, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, UPTD Instalasi Farmasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; 2
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesehatan, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
4.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.
5.Kepala Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah terdiri atas:

a.UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan klasifikasi A; dan
b.UPTD Instalasi Farmasi dengan klasifikasi A.

BAB III

KEDUDUKAN UPTD

Pasal 3

(1)UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas Kesehatan Daerah.
(2)UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pemeriksaan, penelitian dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat. 5

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan, meliputi:
1. 1.pemeriksaan spesimen klinik;
2. 2.pengujian sampel;
c.pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
d.pengelolaan dan analisis data laboratorium;
e.pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
f.pengelolaan logistik khusus laboratorium;
g.penguatan kapasitas sumber daya manusia
h.pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan
i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
j.pelaksanaan urusan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
k.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 6
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

a.mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
d.memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
e.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; 7
f.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
g.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
h.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB V

UPTD INSTALASI FARMASI

Pasal 10

UPTD Instalasi Farmasi bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sediaan farmasi yang meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian serta pencatatan dan pelaporan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018