DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 (Serita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 20) diubah

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan;
c.bahwa Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi palaksanaannya dalam tahun anggaran berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tabun 2025; Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 20); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI BOMBANANOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATENBOMBANATAHUN2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 (Serita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 20) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perubahan RKPDTahun 2025 berpedoman pada:
1. a.RPO Tahun 2023-2026;
2. b.basil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan 2 (dua); dan - .) -
3. c.kebijakan Asta Cita dan program prioritas penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Periode Tahun 2025-2030.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud sebagai:
1. a.pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
2. b.pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APED (KUPA) Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
(3)KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

(1)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai berikut:
(3)Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: - " - Passi II Pereturan Bupatl tnl mulnJ berlo.ku pada tanggal dJundangkan. Agar setlap orang mengctahulnya, mcmctintahkan pengundengan Pcraturan BupaU Int dcngan pcnempotannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. Dltctapkan di Rumbia pada tanggal, 11 AC\J!''\v.f ,?.o2,r- BUPATI BOMBANA TIO BURHANUDDIN Diundangkan di Rumbla pada tanggal, \I ,.. Gu r-ror- :i.o 'l...t Pj. SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, TIO SYAHRUN BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR .& 0 , .;_.:.... PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 iPERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAH DAERAH KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang bersifat dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan kondisi, baik internal maupun eksternal daerah, yang berpengaruh terhadap capaian target pembangunan tahun 2025. Perubahan RKPD ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aktual dan kebutuhan strategis daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya, sebagai upaya penajaman sasaran dan penyesuaian program/kegiatan pembangunan serta mempertimbangan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuain Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dokumen ini menjadi acuan penting dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta menjadi instrumen dalam meletakkan fondasi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bombana yaitu: "Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan", sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025–2029. Semoga Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang tepat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana. Billahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Rumbia, 11 Agustus 2025 BUPATI BOMBANA TTD BURHANUDDIN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 iiPERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................ ii DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I - 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1 1.2. Dasar Penyusunan ..................................................................... I - 3 1.3. Hubungan Antar Dokumen .......................................................... I - 5 1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan .................... I - 7 1.4.1. Maksud ........................................................................... I - 7 1.4.2. Tujuan ............................................................................ I - 7 1.4.3. Dasar Pertimbangan Perubahan ....................................... I - 8 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ..................... I - 9 BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KESATU ..... II – 1 2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................. II – 1 2.2. Evaluasi Capaian IKK Kabupaten Bombana sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ................................................................. II - 3 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II ................................................................................... II - 9 BAB III KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025 .................. III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................. III - 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020-2024 ........................ III - 1 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ............................................................................... III - 5 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bombana Tahun 2025 ............................................................................... III - 8 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................. III - 11 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ........................ III - 11 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 ............................... III - 12 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 ........................ III - 12 3.2.4. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 ............ III - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 iiiPERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 3.2.5. Perubahan Target Belanja Daerah Tahun 2025 ................... III - 21 3.2.6. Perubahan Target Pembiayaan Daerah .............................. III - 29 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........................ IV - 1 4.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2025.............................................. IV – 1 4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 .................... IV – 1 4.1.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ..................................................................... IV – 3 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ............................................. IV - 14 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ................... IV - 14 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ..................................................................... IV - 40 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2025 ............................................................................... IV - 42 4.2.4. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029 ....................................................................... IV - 44 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................ V - 1 5.1. Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan .............. V - 1 BAB VI PENUTUP ................................................................................. VI – 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 ivPERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Capaian IKU RPD Kabupaten Bombana sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 .................................................................................... II-1 Tabel 2.2. Capaian IKK Kabupaten Bombana sampai dengan Triwulan II dengan Tahun 2025 ..................................................................................... II-3 Tabel 2.3. Realisasi Kinerja Berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II.. II-4 Tabel 3.1. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bombana Tahun 2020-2024 ........... III-2 Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Bombana Tahun 2020-2024............................................................................. III-4 Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kab. Bombana Tahun 2020-2024 ...................................................................................... III-5 Tabel 3.4. Perkembangan Makro Ekonomi Kab. Bombana Tahun 2019-2024 ....... III-10 Tabel 3.5. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kab. Bombana Tahun 2025.. III-14 Tabel 3.6. Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 ..................................................................................... III-19 Tabel 3.7. Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Bombana Tahun 2025 ............................................................................................... III-21 Tabel 3.8. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bombana Tahun 2025 ...................................................................... III-21 Tabel 3.9. Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 ............................................. III-27 Tabel 3.10. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 ..................................... III-30 Tabel 4.1. Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2025 ..................................................................... IV-3 Tabel 4.2. Penyelarasan Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bombana Tahun 2025................... IV-4 Tabel 4.3. Target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 ..................................................................... IV-6 Tabel 4.4. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025- 2029 ............................................................................................... IV-9 Tabel 5.1. Alokasi Rencana Perubahan Jumlah Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 ............................................................................................... V-2 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 vPERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tabel 5.2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2025 ...................................................................... V-9 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 viPERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1. Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2025...................... III-2 Gambar 4.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025................................... IV-2 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 1PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR.20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4.Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan,penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Kemudian sebagai salah satu hasil pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 maka KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 2PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH tanggal 20 Februari 2025 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030 maka bertempat di Istana Kepresidenan, Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto melantik bapak Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan bapak Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., sebagai Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030. Merujuk pada hal tersebut maka Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuain Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Surat edaran ini menekankan bahwa pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program asta cita kedalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 agar memuat tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
1.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4.Pengendalian lnflasi di daerah;
5.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6.Dukungan swasembada pangan; dan
7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada sisi lain, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini merupakan pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 3PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan tersebut, pemerintah Kabupaten Bombana menyusun dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2025. 1.2. Dasar Penyusunan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bombana mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4339);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 4PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 );
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2022 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 5PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025;
20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025-2045;
21.Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
22.Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025;
23.Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025.
24.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahunn tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari apa yang telah KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 6PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH dituangkan pada dokumen perencanaan lainnya. RKPD/Perubahan RKPD (P-RKPD) Kabupaten Bombana tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
1.RKPD/P-RKPD dan RPJPD 2025-2045 RKPD/P-RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD/P-RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bombana Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi tenggara dan RPJPN.
2.P-RKPD dengan RPJMD 2025-2029 P-RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun dasar dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan dokumen P-RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan, sehingga P-RKPD sementara ini mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD yang telah disusun. P-RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan.
3.RKPD/P-RKPD dan RPD 2023-2026 RKPD/P-RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPD Tahun 2023-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJPD Kabupaten Bombana.
4.RKPD/P-RKPD dan Renja PD/ Perubahan Renja PD RKPD/P-RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/ Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.
5.RKPD/P-RKPD dan APBD/APBD-P RKPD/P-RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan KUA/ Perubahan KUA (KUPA) dan Rancangan PPAS/Perubahan PPAS (P-PPAS) sebagai bagian dari penyusunan Rancangan APBD/APBD Perubahan (APBD-P). KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 7PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
6.RKPD/ P-RKPD dan RTRW Penyusunan RKPD/P-RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Bombana sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. 1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1.4.1. Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap dokumen RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya, guna merespons dinamika pembangunan dan kebijakan strategis yang mengalami perubahan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, agar pelaksanaan pembangunan tetap relevan, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan nasional dan provinsi. 1.4.2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk :
1.Untuk menyesuaikan target kinerja, pagu indikatif, dan prioritas pembangunan dengan perkembangan aktual yang terjadi sepanjang tahun berjalan;
2.Untuk mengakomodasi perubahan kebijakan nasional atau provinsi yang berdampak langsung terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah;
3.Untuk memperkuat sinkronisasi dan integrasi antara rencana pembangunan daerah dan penganggaran, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah;
4.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 8PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 antara DPRD dengan Bupati yang selanjutnya akan dijabarkan dalam APBD-P Tahun Anggaran 2025; 1.4.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Penyusunan dokumen perubahan ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.Perubahan Asumsi Perencanaan, seperti proyeksi pendapatan daerah, kondisi fiskal, dan dinamika sosial ekonomi yang berbeda dari asumsi awal pada saat penyusunan RKPD murni;
2.Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program/kegiatan;
3.Kebutuhan Mendesak atau Keadaan Khusus, termasuk penanganan bencana, keadaan darurat, inflasi, atau kebijakan nasional yang mendesak dan berdampak langsung terhadap daerah;
4.Penyesuaian Kebijakan Prioritas Nasional dan Provinsi, berdasarkan arahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain adanya :

a.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokas Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c.Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
d.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 9PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
1. 5.Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat, yang muncul dari hasil masukan pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, serta alasan yang melandasi dalam penyusunan Perubahan RKPD serta tindak lanjut dalam proses penyusunan Perubahan RKPD 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD Kabupaten Bombana dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten. 1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan serta pertimbangan dalam penyusunan dokumen perubahan RKPD serta pertimbangan bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA I - 10PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Evaluasi capaian kinerja IKU dan kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana selengkapnya tersaji sebagai berikut : 2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berikut disajikan capaian pencapaian target IKU yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2025. Tabel 2.1. Capaian IKU RPD Kabupaten Bombana sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 N o Indikator Sasaran Satuan Target 2025 Realisasi s.d. Tw II Tahun 2025 Capaian (%) Keteranga n 1 Laju pertumbuhan ekonomi Persen 5,5 7,28** 132,36 Melampaui 2 Tingkat kemiskinan Persen 9,35 10,54* 87,27 Belum Tercapai 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 1,00-1,50 1,43* 100,00 Tercapai 4 Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar Poin 73,52 78,17* 106,32 Tercapai 5 Indeks Konektivitas Wilayah Poin 74,84 51,45* 68,75 Belum Tercapai 6 Indeks Pembangunan Manusia Poin 70,1 68,85* 98,22 Belum Tercapai 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 80 76,11* 95,14 Belum Tercapai ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 2PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH N o Indikator Sasaran Satuan Target 2025 Realisasi s.d. Tw II Tahun 2025 Capaian (%) Keteranga n 8 Indeks Kepuasan masyarakat Poin 90 85,33* 94,81 Belum Tercapai 9 Opini Laporan Keuangan Daerah Predikat WTP WTP* 100,00 Tercapai 10 Tingkat Maturitas SPIP Poin 3,45 3,6* 104,35 Tercapai 11 Nilai Sakip Poin 68,3 67,76* 99,21 Belum tercapai Rata-Rata Capaian IKD s.d. Tw 1 Tahun 2025 Persen 94,09 Ket : * Capaian Tahun 2024, dikarenakan untuk Triwulan 1 Capaian belum dapat dihitung ** Capaian triwulan 1 berdasarkan data BPS, Triwulan 1 2025 Berdasarkan hasil pengukuran 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan capaian kinerja Indikator kinerja sasaran Kabupaten Bombana sampai dengan triwulan II tahun 2025, sebagai berikut :,
2. 1.Terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran RPD yang telah mencapai target bahkan dapat melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025 yaitu Laju pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan I, menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana sebesar 7,28 persen jauh diatas target tahun 2025, yaitu sebesar 5,5 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian sebesar 100 persen, Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan capain sebesar 106,32 persen, Opini atas Laporan Keuangan Pemda dengan opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian sebesar 104,35 persen;
3. 2.Terdapat 6 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran RPD yang belum mencapai target (< 100%), dengan rincian sebagai berikut :
a.Capaian target Indikator Kinerja Sasaran RPD Tahun 2025 antara 90 % s.d < 100 % sebanyak 4 (emapat) indikator meliputi Indeks Pembangunan Manusia (98,22 persen), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (95,14 persen),Indeks Kepuasan Masyarakat (94,81 persen) dan Nilai Sakip (99,21 persen);
b.Capaian target Indikator Kinerja Sasaran RPD Tahun 2024 antara 50 % s.d <90 % sebanyak 2 (dua) indikator meliputi Tingkat kemiskinan (87,27 persen) dan Indeks Indeks Konektivitas Wilayah (68,75 persen) 2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi atau program mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu tentang ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 3PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH kinerja, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan mengukur efektivitas upaya yang dilakukan. Capaian indikator kinerja kunci pada triwulan II tahun 2025, di lakukan melalui proxi capaian tahun 2024, dikarenakan pengukuran capain IKK sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum dilaksanakan. Berikut capaian IKK Kabupaten Bombana sampai dengan triwulan II : Tabel 2.2. Capaian IKK Kabupaten Bombana sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 No. Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN Target Tahun 2025 Realisasi s.d. Tw. II OPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5 1 FOKUS LAYANAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN 1.1.1 Tingkat partisipasi warna negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 100 100,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.1.2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 100 99,97 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.1.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 100 99,32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.1.4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelasaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 100 100,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1.2.1 Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk % 1,86 1,80 RSUD Tanduale 1.2.2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi % 100 100,00 RSUD Tanduale 1.2.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 85 82,95 Dinas Kesehatan 1.2.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 88 97,77 Dinas Kesehatan 1.2.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 94 96,87 Dinas Kesehatan 1.2.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 80 100,00 Dinas Kesehatan 1.2.7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 19,23 Dinas Kesehatan 1.2.8 Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 52,32 Dinas Kesehatan 1.2.9 Persentase warga usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 70 75,91 Dinas Kesehatan 1.2.10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar % 100 100,00 Dinas Kesehatan 1.2.11 Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar % 100 100,00 Dinas Kesehatan 1.2.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar % 100 100,00 Dinas Kesehatan ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 4PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH No. Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN Target Tahun 2025 Realisasi s.d. Tw. II OPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5 1.2.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100 100,00 Dinas Kesehatan 1.2.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 87,39 Dinas Kesehatan 1.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.3.1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian bajir di WS kewenangan kabupaten % 0,24 8,79 Dinas PUPR 1.3.2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten % 46,89 42,52 Dinas PUPR 1.3.3 Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi % 84,33 4,08 Dinas PUPR 1.3.4 persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten % 94,16 91,83 Dinas PUPR 1.3.5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 73,39 20,53 Dinas PUPR 1.3.6 Rasio kepatuhan IMB kabupaten % 100 45,67 Dinas PUPR 1.3.7 Tingkat kemantapan jalan kabupaten % 84,47 20,29 Dinas PUPR 1.3.8 Rasio tenaga operator/ teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 56,72 64,51 Dinas PUPR 1.3.9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi % 100 100,00 Dinas PUPR 1.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 1.4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten % 100 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.4.2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten % 100 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.4.3 Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang di tangani % 79,19 0,53 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.4.4 berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 26,91 16,04 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.4.5 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 0,15 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.5.1 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan % 95,87 100,00 Satpol PP 1.5.2 Presentase perda dan Perkada yang ditegakkan % 60 65,71 Satpol PP ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 5PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH No. Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN Target Tahun 2025 Realisasi s.d. Tw. II OPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5 1.5.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Orang 98,46 100,00 BPBD 1.5.4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 98,46 34,56 BPBD 1.5.5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang 50 100,00 BPBD 1.5.6 Presentase pelayanan dan evakuasi korban kebakaran % 90 78,26 BPBD 1.5.7 Waktu tanggap (response time) penanganan Kebakaran Menit 15 13,00 Satpol PP 1.6 BIDANG URUSAN SOSIAL 1.6.1 Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutihan dasarnya di luar panti (indikator SPM) % 2,91 85,53 Dinas Sosial 1.6.2 Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten % 100 100,00 Dinas Sosial 2 FOKUS LAYANAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.1 BIDANG URUSAN TENAGA KERJA 2.1.1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 100 100,00 Dinas Transnaker 2.1.2 Persentase Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi % 0,06 0,42 Dinas Transnaker 2.1.3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 0,8 147,78 Dinas Transnaker 2.1.4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartif, Struktur skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenaga kerjaan) % 6,23 50,00 Dinas Transnaker 2.1.5 Persentase tenaga kerja yang dtempatkan (dalam dan Luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten % 55,18 100,00 Dinas Transnaker 2.2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.2.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 0,07 2,30 DP3A 2.2.2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % 0,03 100,00 DP3A 2.2.3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) % 0,0027 6,08 DP3A 2.3 BIDANG URUSAN PANGAN 2.3.1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) % 100 225,06 Dinas Ketahanan Pangan 2.4 BIDANG URUSAN PERTANAHAN 2.4.1 Persentase pemanfaatan tanah yg sesuai dgn peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dgn luas izin lokasi yg diterbitkan % 100 64,65 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.4.2 Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum % 100 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 6PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH No. Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN Target Tahun 2025 Realisasi s.d. Tw. II OPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5 Permukiman dan Pertanahan 2.4.3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal % 100 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.4.4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee % 86,25 57,72 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.4.5 Tersedianya tanah untuk masyarakat % 0 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.4.6 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi % 100 50,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.5 BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten % 69,97 76,10 Dinas Lingkungan Hidup 2.5.2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten % 80,22 22,60 Dinas Lingkungan Hidup 2.5.3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten % 100 77,78 Dinas Lingkungan Hidup 2.5.4 Pejabat Pengawas LH % 1,79 na Dinas Lingkungan Hidup 2.5.5 Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 66,67 na Dinas Lingkungan Hidup 2.6 BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.6.1 Perekaman KTP elektronik % 99,68 98,87 Dinas Dukcapil 2.6.2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 90,39 55,13 Dinas Dukcapil 2.6.3 Kepemilikan akta kelahiran % 98,33 98,35 Dinas Dukcapil 2.6.4 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama % 61,67 32,26 Dinas Dukcapil 2.7 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.7.1 Persentase pengentasan desa tertinggal % 100 66,67 Dinas PMD 2.7.2 Persentase peningkatan status desa mandiri % 0 86,11 Dinas PMD 2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.8.1 TFR (Angka Kelahiran Total) 2.994 3,74 Dinas Dalduk dan KB 2.8.2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 86,75 74,58 Dinas Dalduk dan KB 2.8.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 9,55 4,81 Dinas Dalduk dan KB 2.9 BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN 2.9.1 Rasio konektivitas kab/kota % 83 82,69 Dinas Perhubungan 2.10 BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 7PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH No. Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN Target Tahun 2025 Realisasi s.d. Tw. II OPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5 2.10.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 40,63 100,00 Dinas Kominfo dan Statistika 2.10.2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 100 100,00 Dinas Kominfo dan Statistika 2.10.3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda kabupaten % 70 80,01 Dinas Kominfo dan Statistika 2.11 BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11.1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 18,25 73,91 Perindagkop dan UMKM 2.11.2 Persentase koperasi yang diaudit pembukuan, permasalahan, unit usaha yang tidak maksimal % 10,88 na Perindagkop dan UMKM 2.11.3 Meningkatnya Koperasi Sehat % 6,32 na Perindagkop dan UMKM 2.11.4 Persentase Koperasi yang sudah mengikuti pelatihan % 15,79 na Perindagkop dan UMKM 2.11.5 Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan koperasi % 3,61 na Perindagkop dan UMKM 2.11.6 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha % 6,51 4,19 Perindagkop dan UMKM 2.12 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 2.12.1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 26,96 -82,18 Dinas PM & PTSP 2.13 BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.13.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 0,3 0,57 Dinas Parpora 2.13.2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 2,7 12,70 Dinas Parpora 2.13.3 Peningkatan prestasi olahraga Medali 50 55,00 Dinas Parpora 2.14 BIDANG URUSAN STATISTIK 2.14.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100,00 Dinas Kominfo dan Statistika 2.14.2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100,00 Dinas Kominfo dan Statistika 2.15 BIDANG URUSAN PERSANDIAN 2.15.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah % 26 39,11 Dinas Kominfo dan Statistika 2.16 BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN 2.16.1 Terlestarikannya Cagar Budaya % 54,79 17,31 Dinas Pendidikan dan kebudayaan 2.17 BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN 2.17.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat % 80,5 61,12 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 2.17.2 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat % 80 73,92 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 2.18 BIDANG URUSAN KEARSIPAN ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 8PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH No. Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN Target Tahun 2025 Realisasi s.d. Tw. II OPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5 2.18.1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan % 12,38 62,25 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 2.18.2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. % 0 0,00 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 3 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.1 BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.1.1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) Ton 40.018,60 36.880 Dinas Perikanan 3.2 BIDANG URUSAN PARIWISATA 3.2.1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 35 32,35 Dinas Parpora 3.2.2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten % 35 32,35 Dinas Parpora 3.2.3 Tingkat hunian akomodasi % 90 518,21 Dinas Parpora 3.2.4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku. % 0,55 0,38 Dinas Parpora 3.2.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. % 0,85 31,79 Dinas Parpora 3.3 BIDANG URUSAN PERTANIAN 3.3.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun % 475 4.453,46 Dinas Pertanian 3.3.2 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 66,66 47,56 Dinas Pertanian 3.4 BIDANG URUSAN PERDAGANGAN 3.4.1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 16,26 1,37 Dinas Perindagkop dan UMKM 3.4.2 Persentase kinerja realisasi Pupuk % 0 52,99 Dinas Perindagkop dan UMKM 3.4.3 Persentase alat-alat ukur, takar, timban dan perlengkapannya (UTT) bertanda tera sah yang berlaku % 4,06 5,29 Dinas Perindagkop dan UMKM 3.5 BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN 3.5.1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten % 4,54 14,00 Dinas Perindagkop dan UMKM 3.5.2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP % 0 90,00 Dinas Perindagkop dan UMKM 3.5.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait % 8,57 0,00 Dinas Perindagkop dan UMKM 3.5.4 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Dinas Perindagkop dan UMKM 3.6 BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI 3.6.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi Kawasan 1 0,00 Dinas Transmigrasi ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 9PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH No. Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN Target Tahun 2025 Realisasi s.d. Tw. II OPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5 4 FOKUS LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.1 PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.1.1 Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan % 25 BKD 4.1.2 Rasio PAD % 5,5 6,20 BKD 4.1.3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3,43 3,00 Inspektorat 4.1.4 Peningkatan Kualitasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Level 3,4 3,00 Inspektorat 4.1.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) % 15 63,60 BKD 4.1.6 Opini Laporan Keuangan Kategori WTP WTP BKD 4.2 PENGADAAN 4.2.1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama. % 7,77 0,00 Setda 4.2.2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 55,38 65,43 Setda 4.2.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan % 98,88 63,48 Setda 4.3 KEPEGAWAIAN 4.3.1 Rasio Pegawai pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 90,00 81,62 BKPSDM 4.3.2 Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 12,04 29,24 BKPSDM 4.3.3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 6,24 34,93 BKPSDM 4.4 KEUANGAN 4.4.1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD % 95 0,69 BKD 4.4.2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD % 100 3,90 BKD 4.4.3 Manajemen Aset Ada/Tidak Ada 0,00 BKD 4.4.4 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya % 3,5 0,00 BKD 4.5 TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK 4.5.1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan. % 100 86,92 Dinas Kominfo dan Statistika 4.5.2 Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah % 100 100,00 Dinas Kominfo dan Statistika 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II Dalam rangka menjamin terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara signifikan, maka dilakukan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Evaluasi ini penting dilakukan untuk ~ .. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 II - 10PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH mewujudkan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen RKPD. Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bombana yang dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II (dua) dapat dapat dilihat pada tabel berikut : ~ .. Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 256.270.961.730 82.372.599.670 32,14 1 1 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 197.540.247.930 50 79.085.488.420 50 40,04 1 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 9 256.054.000 9 78.898.000 100 31 1 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 88.368.000 1 78.898.000 50 89 1 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 2 22.796.000 0 0 0 0 1 1 1 2 1 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data 10 91.150.000 0 0 0 0 1 1 1 2 1 13 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Berita Acara 2 53.740.000 0 0 0 0 1 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 194.560.526.930 100 78.644.555.491 100 40 1 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 8.000 194.104.610.930 3.500 78.451.560.591 44 40 1 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 2 427.680.000 1 187.912.000 50 44 1 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 28.236.000 6 5.082.900 50 18 1 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 107.324.000 100 11.939.000 100 11 1 1 1 2 3 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Laporan 2 44.924.000 1 9.839.000 50 22 1 1 1 2 3 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 8.400.000 1 2.100.000 50 25 1 1 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 54.000.000 0 0 0 0 1 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 369.307.000 100 2.250.000 100 1 1 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 4 308.000.000 0 0 0 0 1 1 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 2 61.307.000 1 2.250.000 50 4 1 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 1.057.566.000 100 252.349.958 100 24 1 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 12.560.000 2 5.529.100 44 44 1 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 189.980.000 2 45.505.875 24 24 1 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 45.000.000 1 9.419.378 50 21 Tabel 2.3 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II 11 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 72.000.000 1 3.600.000 100 5 1 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 12.000.000 1 5.926.200 100 49 1 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 716.636.000 1 173.369.405 24 24 1 1 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 9.390.000 1 9.000.000 96 96 1 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 14 428.920.000 0 0 0 0 1 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 5 190.920.000 0 0 0 0 1 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 20 88.000.000 0 0 0 0 1 1 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 1 150.000.000 0 0 0 0 1 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 244.860.000 100 63.651.372 100 26 1 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 33.000.000 1 2.500.000 100 8 1 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 2 162.060.000 1 49.751.372 50 31 1 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 49.800.000 1 11.400.000 100 23 1 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 515.690.000 100 31.844.599 100 6 1 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 261.890.000 1 24.794.099 100 9 1 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 20 12.810.000 9 5.750.000 45 45 1 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 17.990.000 1 1.300.500 50 7 1 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 223.000.000 0 0 1 1 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Persentase Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun % Tahun 12,35 79,77 9,67 56.384.077.800 12,35 79,77 9,67 3.277.431.250 100 5,81 1 1 2 2 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APS 7 - 12 Tahun Iklim Keamanan SD iklim kebhinekaan SD Persentase Pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik Rata-rata Kemampuan Literasi SD % % % % % 100 78 78 79,95 70 24.800.417.000 100 78 78 79,95 70 1.953.336.450 100 8 1 1 2 2 1 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 2 277.992.500 0 0 0 0 1 1 2 2 1 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 4 1.906.348.500 1 398.910.650 21 21 1 1 2 2 1 7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Unit 2 217.330.000 1 126.436.700 58 58 1 1 2 2 1 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 2 142.425.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 2 292.864.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Paket 5 242.500.000 2 114.846.000 47 47 1 1 2 2 1 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 100 376.400.000 22 82.920.000 22 22 12 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 1 2 2 1 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 250 114.209.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang 3 11.090.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 250 102.940.700 0 0 0 0 1 1 2 2 1 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Satuan Pendidikan 180 114.145.000 144 91.324.400 80 80 1 1 2 2 1 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 180 9.955.729.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang 180 182.088.500 23 23.700.000 13 13 1 1 2 2 1 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Orang 250 144.776.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 24 33.400.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Orang 250 206.944.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 2 20.800.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dokumen 1 59.050.000 1 129.425.000 100 219 1 1 2 2 1 41 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Komunitas 5 27.291.800 0 0 0 0 1 1 2 2 1 43 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kegiatan 3 29.408.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 45 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Buku 1.000 91.400.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 46 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket 250 882.000.000 98 345.600.000 39 39 1 1 2 2 1 47 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 4 2.302.543.500 1 432.076.200 19 19 1 1 2 2 1 49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 250 91.310.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Satuan Pendidikan 170 108.644.000 0 0 0 0 1 1 2 2 1 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 4.457.387.500 1 208.097.500 25 5 1 1 2 2 1 55 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Paket 10 2.409.400.000 0 0 0 1 1 2 2 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama APS 13 - 15 Tahun Persentase Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik Persentase Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik Rata-rata Kemampuan Literasi SMP Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP % % % Nilai Nilai % 100 85,60 82,98 2,10 2,10 70 15.657.103.200 100 85,60 82,98 2,10 2,10 70 679.706.300 100 4 1 1 2 2 2 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 2 1.019.000.000 0 0 0 0 13 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 1 2 2 2 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 3 937.500.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 2 691.000.000 1 207.300.000 50 30 1 1 2 2 2 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 250 62.225.900 0 0 0 0 1 1 2 2 2 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Satuan Pendidikan 65 52.950.000 64 51.816.200 98 98 1 1 2 2 2 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 65 7.623.520.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Orang 20 152.168.000 3 21.950.000 14 14 1 1 2 2 2 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Orang 250 324.194.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 100 37.774.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Orang 250 330.760.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 4 42.700.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dokumen 5 109.304.300 0 0 0 0 1 1 2 2 2 58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Satuan Pendidikan 70 103.279.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 59 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 6 1.026.000.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 61 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Buku 100 84.128.000 0 0 0 0 1 1 2 2 2 62 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket 250 480.000.000 162 310.400.000 65 65 1 1 2 2 2 64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 152.000.000 2 88.240.100 58 58 1 1 2 2 2 67 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Paket 250 2.428.600.000 0 0 0 0 1 1 2 2 3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APS 5 - 6 Tahun Persentase Pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B % % % 100 95,08 67,57 11.824.683.400 100 95,08 67,57 636.820.000 5 1 1 2 2 3 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Unit 4 2.901.254.500 1 153.783.500 25 5 1 1 2 2 3 7 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Paket 5 111.000.000 0 0 0 0 1 1 2 2 3 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Orang 10 16.100.000 0 0 0 0 1 1 2 2 3 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 250 6.620.000 0 0 0 0 1 1 2 2 3 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 160 210.970.600 0 0 0 0 1 1 2 2 3 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 160 2.078.946.100 0 0 0 0 1 1 2 2 3 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 160 20.333.000 8 992.500 5 5 14 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 1 2 2 3 23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 150 100.000.000 0 0 0 0 1 1 2 2 3 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dokumen 4 105.383.000 0 0 0 0 1 1 2 2 3 28 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 10 451.392.000 0 0 0 0 1 1 2 2 3 30 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 5 4.246.991.000 1 147.712.500 20 3 1 1 2 2 3 39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 250 154.654.300 0 0 0 0 1 1 2 2 3 47 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Satuan Pendidikan 120 125.871.000 59 62.395.500 50 50 1 1 2 2 3 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 1.295.167.900 1 271.936.000 21 21 1 1 2 2 4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun keatas yang menyelesaikan Ujian Kesetaraan Partisipasi Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang tidak sedang bersekolah atau tamat pada pendidikan Formal Orang % 15069 100 4.101.874.200 15069 100 7.568.500 100 0 1 1 2 2 4 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 65 59.307.200 0 0 0 0 1 1 2 2 4 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 60 3.706.500.000 0 0 0 0 1 1 2 2 4 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Orang 60 20.333.000 12 4.130.500 20 20 1 1 2 2 4 46 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Peserta Didik 250 315.734.000 3 3.438.000 1 1 1 1 3 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Mulok % 100 738.900.000 0 0 0 0,00 1 1 3 2 1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar yang ditetapkan Dokumen 0 570.000.000 0 0 0 1 1 3 2 1 3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia Buku 1.000 570.000.000 0 0 0 0 1 1 3 2 2 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - - 0 168.900.000 0 0 0 0 1 1 3 2 2 5 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun Dokumen 5 168.900.000 0 0 0 0 2 22 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 115.968.000 0 0 0 0,00 2 22 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 9 98.034.000 0 0 0 0 2 22 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 98.034.000 0 0 0 0 2 22 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 17.934.000 0 0 0 0 2 22 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 17.934.000 0 0 0 0 2 22 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan % 60 1.119.897.000 0 0 0 0,00 15 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 22 2 2 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan Pemajuan Objek Kebudayaan Orang 250 332.335.000 0 0 0 0 2 22 2 2 1 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 4 332.335.000 0 0 0 0 2 22 2 2 2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 406.857.000 0 0 0 0 2 22 2 2 2 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek 250 276.377.000 0 0 0 0 2 22 2 2 2 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Laporan 1 130.480.000 0 0 0 0 2 22 2 2 3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 380.705.000 0 0 0 0 2 22 2 2 3 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek 4 85.400.000 0 0 0 0 2 22 2 2 3 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina Orang 20 295.305.000 0 0 0 0 2 22 5 2 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan % 54,79 371.871.000 55 9.680.000 20 2,60 2 22 5 2 1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan % 100 112.047.000 100 9.680.000 100 9 2 22 5 2 1 1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Objek 6 65.303.000 1 9.680.000 15 15 2 22 5 2 1 2 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Objek 4 46.744.000 0 0 0 0 2 22 5 2 2 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase objek Cagar Budaya yang dilindungi % 100 259.824.000 0 0 0 0 2 22 5 2 2 1 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Objek 4 63.182.000 0 0 0 0 2 22 5 2 2 2 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Objek 4 196.642.000 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 162.852.829.964 62.874.130.439 38,61 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100,00 84.594.773.158 49,34 41.741.408.660 49,34 49,34 1 2 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7,00 217.984.800 2,00 61.829.400 28,57 28,36 1 2 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1,00 113.200.000 1,00 14.574.600 100,00 12,88 1 2 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1,00 49.984.800 1,00 12.919.800 100,00 25,85 1 2 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1,00 54.800.000 1,00 34.335.000 100,00 62,66 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 78.000.316.158 52,72 41.124.010.544 52,72 52,72 1 2 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 532,00 77.760.810.158 52,79 41.049.170.544 9,92 52,79 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1,00 239.506.000 1,00 74.840.000 100,00 31,25 1 2 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100,00 33.480.000 29,29 9.805.000 29,29 29,29 1 2 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1,00 33.480.000 1,00 9.805.000 100,00 29,29 1 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100,00 195.600.000 0,00 0 0,00 0,00 16 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 2 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1,00 159.600.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4,00 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 1.395.894.200 19,73 275.432.624 19,73 19,73 1 2 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1,00 39.499.200 1,00 12.953.000 100,00 32,79 1 2 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1,00 43.655.000 1,00 12.152.200 100,00 27,84 1 2 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1,00 24.000.000 1,00 2.600.000 100,00 10,83 1 2 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1,00 24.000.000 0,40 7.394.000 40,00 30,81 1 2 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1,00 1.264.740.000 1,00 240.333.424 100,00 19,00 1 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2,00 3.050.000.000 1,00 75.000.000 50,00 2,46 1 2 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 5,00 3.050.000.000 2,46 75.000.000 49,18 2,46 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 757.070.000 15,98 120.973.697 15,98 15,98 1 2 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1,00 22.500.000 0,00 500.000 0,00 2,22 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1,00 394.320.000 1,00 104.473.697 100,00 26,49 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1,00 0 0,00 0,00 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1,00 340.250.000 0,00 16.000.000 0,00 4,70 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100,00 944.428.000 7,87 74.357.395 7,87 7,87 1 2 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 30,00 100.000.000 22,24 22.242.459 74,14 22,24 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30,00 253.500.000 16,82 42.649.936 56,08 16,82 1 2 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2,00 572.898.000 1,00 7.200.000 50,00 1,26 1 2 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2,00 18.030.000 1,00 2.265.000 50,00 12,56 1 2 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat % % 0,00 100 75.302.279.206 0,00 100 20.721.081.379 100,00 27,52 1 2 2 2 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%) Persen 80,00 35.757.222.856 7,48 2.675.061.833 9,35 7,48 1 2 2 2 1 4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Unit 5,00 712.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 1 6 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 5,00 6.265.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 1 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 4,00 12.729.100.000 1,00 71.142.500 25,00 0,56 1 2 2 2 1 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Unit 5,00 6.823.700.000 1,00 71.100.000 20,00 1,04 17 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 2 2 2 1 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 6,00 3.564.207.000 1,00 37.800.000 16,67 1,06 1 2 2 2 1 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Unit 6,00 442.572.000 1,00 40.645.000 16,67 9,18 1 2 2 2 1 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 1,00 4.610.985.256 1,00 2.342.706.303 100,00 50,81 1 2 2 2 1 25 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan Layanan 10,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 1 26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Paket 1,00 609.658.600 1,00 111.668.030 100,00 18,32 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) Persen 100,00 39.236.137.350 45,99 18.046.019.546 45,99 45,99 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4.205,00 189.156.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3.823,00 191.100.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 20.511,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 20.511,00 41.910.000 99,86 41.850.000 0,49 99,86 1 2 2 2 2 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 132.812,00 443.101.000 26,18 116.013.728 0,02 26,18 1 2 2 2 2 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3.152,00 173.740.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 3.227,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1,00 300.686.000 0,50 59.872.800 50,00 19,91 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1,00 643.390.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1,00 242.487.000 1,00 69.511.600 100,00 28,67 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1,00 541.740.000 1,00 111.643.000 100,00 20,61 1 2 2 2 2 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 2.099,00 148.412.000 34,70 51.501.100 1,65 34,70 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1,00 852.261.000 1,00 99.089.000 100,00 11,63 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 1,00 22.508.773.750 1,00 13.288.916.370 100,00 59,04 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 1,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Paket 1,00 9.400.000 0,00 0 0,00 0,00 18 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 2 2 2 2 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 1,00 11.727.123.200 1,00 4.093.384.348 100,00 34,91 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 5,00 557.816.400 1,00 52.350.000 20,00 9,38 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 1,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 1,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 3.292,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 3.292,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1,00 665.041.000 1,00 61.887.600 100,00 9,31 1 2 2 2 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen yang tesedia dan telah terintgrasi dalan sistem informasi kesehatan Dokumen 1,00 308.919.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 2 2 3 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 1,00 308.919.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 3 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas % 100,00 1.800.775.000 8,18 147.240.000 8,18 8,18 1 2 3 2 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 225,00 612.053.000 24,06 147.240.000 10,69 24,06 1 2 3 2 2 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Orang 532,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 3 2 2 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1,00 612.053.000 1,00 147.240.000 100,00 24,06 1 2 3 2 3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persen 100,00 1.188.722.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 3 2 3 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Orang 532,00 1.188.722.000 0,00 0 0,00 0,00 1 2 4 2 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Apotek, Toko Obat, toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar % 90,00 383.966.600 38,10 146.280.400 42,33 38,10 1 2 4 2 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diterbitkan Sarana 49,00 342.332.600 30,62 104.825.400 62,49 30,62 1 2 4 2 1 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 1,00 342.332.600 1,00 104.825.400 100,00 30,62 1 2 4 2 2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Persentase permohonan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang diberikan Dokumen 1,00 41.634.000 1,00 41.455.000 100,00 99,57 19 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 2 4 2 2 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen 1,00 41.634.000 1,00 41.455.000 100,00 99,57 1 2 4 2 3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase permohinan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diterbitkan Dokumen 1,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 4 2 3 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Dokumen 1,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 4 2 6 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah laporan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang disusun Sarana 45,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 4 2 6 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Unit 45,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 2 5 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) % 77,00 771.036.000 15,32 118.120.000 19,90 15,32 1 2 5 2 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Dokumen 1,00 771.036.000 15,32 118.120.000 1.531,96 15,32 1 2 5 2 1 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 1,00 771.036.000 15,32 118.120.000 1.531,96 15,32 Rumah Sakit Umum Daerah 44.892.776.000 15.492.426.162 34,51 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 23.650.000.000 50 11.118.591.606 50 47,01 1 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2 650.000.000 0 0 0 0 1 2 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 10 650.000.000 0,00 0 0 0 1 2 1 2 # Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD Persen 100 23.000.000.000 100 11.118.591.606 100 48 1 2 1 2 # 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 23.000.000.000 48 11.118.591.606 4.834 48 1 2 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat % % 100,00 20.636.776.000 100 4.218.209.706 30 20,44 1 2 2 2 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%) Persen 80 14.088.234.000 80 810.000.000 100 6 1 2 2 2 1 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit 1 6.561.025.000 0,00 0 0 0 1 2 2 2 1 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 10 7.527.209.000 11 810.000.000 108 11 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) Persen 100 6.548.542.000 100 3.408.209.706 100 52 1 2 2 2 2 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 1 6.548.542.000 52 3.408.209.706 5.205 52 1 2 3 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas % 100,00 606.000.000 10.000 155.624.850 30 25,68 20 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 2 3 2 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 225 606.000.000 225 155.624.850 100 26 1 2 3 2 2 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Orang 10 606.000.000 26 155.624.850 257 26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 136.703.404.176 16.406.476.843 12,00 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 11.102.338.176 27 3.738.585.093 27 33,67 1 3 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 395.130.000 0 28.251.000 0 7 1 3 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 155.411.000 0 1.911.000 0 1 1 3 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 72.455.000 0 26.340.000 0 36 1 3 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 33.836.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 133.428.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 7.154.780.576 38 3.039.083.868 38 42 1 3 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 826 6.805.650.576 504 2.901.074.868 61 43 1 3 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 14 289.270.000 6 121.680.000 43 42 1 3 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 11.992.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 47.868.000 6 16.329.000 50 34 1 3 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 42.671.000 38 17.323.000 38 41 1 3 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 8.539.000 1 802.000 100 9 1 3 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 34.132.000 6 16.521.000 50 48 1 3 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 183.349.600 20 8.272.000 20 5 1 3 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 180 84.500.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 28.059.600 1 6.393.000 100 23 1 3 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 34.790.000 1 1.879.000 100 5 1 3 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 5 36.000.000 0,00 0 0 0 21 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 3 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 872.927.000 43 417.927.761 43 48 1 3 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 7 6.000.000 1 345.500 14 6 1 3 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 36.003.000 1 10.420.000 33 29 1 3 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 24.600.000 1 8.990.000 100 37 1 3 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 26.400.000 6 9.950.000 50 38 1 3 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 3.545.600 50 30 1 3 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 749.924.000 6 384.676.661 50 51 1 3 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 18.000.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 1 2.049.300.000 0 0 0 0 1 3 1 2 7 3 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit 1 1.500.000.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 10 73.500.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 475.800.000 0,00 0 0 0 1 3 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 136.700.000 50 61.319.484 50 45 1 3 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 3.990.000 6 1.250.000 50 31 1 3 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 66.110.000 6 32.812.642 50 50 1 3 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 66.600.000 6 27.256.842 50 41 1 3 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 267.480.000 49 166.407.980 49 62 1 3 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 20 117.880.000 16 82.957.980 80 70 1 3 1 2 9 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Unit 3 54.000.000 1 6.950.000 33 13 1 3 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 5.840.000 3 1.500.000 30 26 1 3 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 86.100.000 1 75.000.000 100 87 1 3 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 3.660.000 0,00 0 0 0 1 3 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air sesuai standar % 58 13.807.385.000 0 469.324.750 0 3,40 1 3 2 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.650.000.000 0 0 0 1 3 2 2 1 93 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KM 1 400.000.000 0,00 0 0 0 1 3 2 2 1 ## Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun KM 0 400.000.000 0,00 0 0 0 1 3 2 2 1 ## Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KM 1 150.000.000 0,00 0 0 0 1 3 2 2 1 ## Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun KM 1 700.000.000 0,00 0 0 0 1 3 2 2 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 12.157.385.000 - 469.324.750 #VALUE! 4 1 3 2 2 2 8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KM 2 11.512.755.000 0 419.324.750 0 4 22 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 3 2 2 2 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KM 1 500.000.000 0,00 0 0 0 1 3 2 2 2 32 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya DI 50 144.630.000 21 50.000.000 42 35 1 3 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPAM % 2,90 8.505.380.000 0 0 0,00 1 3 3 2 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 8.505.380.000 0 0 0 1 3 3 2 1 22 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun Unit 2 200.000.000 0,00 0 0 0 1 3 3 2 1 25 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Dokumen 1 1.000.000.000 0,00 0 0 0 1 3 3 2 1 26 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan Liter/Detik 20 1.500.000.000 0,00 0 0 0 1 3 3 2 1 28 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Liter/Detik 10 5.805.380.000 0,00 0 0 0 1 3 5 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPALD % 7,00 6.631.620.000 0 12.526.400 0 0,19 1 3 5 2 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.631.620.000 - 12.526.400 #VALUE! 0 1 3 5 2 1 33 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Rumah Tangga 100 22.500.000 7 7.500.000 7 33 1 3 5 2 1 38 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit 3 21.120.000 1 5.026.400 33 24 1 3 5 2 1 39 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Rumah Tangga 650 6.588.000.000 0,00 0 0 0 1 3 6 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase jumlah kawasan permukiman yang sistem drainase lingkungannya ditangani % 8,40 2.400.000.000 0 273.972.500 0 11,42 1 3 6 2 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.400.000.000 - 273.972.500 #VALUE! 11 1 3 6 2 1 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun M 3.000 2.400.000.000 0 273.972.500 0 11 1 3 8 2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase penyelenggaraan penataan bangunan gedung daerah % 100 14.390.193.000 0 275.146.500 0 1,91 1 3 8 2 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 14.390.193.000 - 275.146.500 #VALUE! 2 1 3 8 2 1 21 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 5 14.150.000.000 1 154.464.500 20 1 1 3 8 2 1 23 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dokumen 1 240.193.000 1 120.682.000 100 50 1 3 10 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani % 17,00 78.391.032.000 0 11.529.651.600 0 14,71 1 3 10 2 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani Persen 25 78.391.032.000 20 11.529.651.600 81 15 1 3 10 2 1 32 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun KM 20 14.600.000.000 0 319.011.550 0 2 1 3 10 2 1 33 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi KM 25 55.317.647.000 0 8.502.813.950 0 15 23 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 3 10 2 1 34 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KM 50 6.123.385.000 22 1.300.000.000 45 21 1 3 10 2 1 40 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun Jembatan 4 1.500.000.000 0 1.207.826.100 0 81 1 3 10 2 1 42 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala Jembatan 7 500.000.000 1 200.000.000 14 40 1 3 10 2 1 43 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KM 700 350.000.000 0,00 0 0 0 1 3 11 2 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di kabupaten % 57,75 373.054.000 0 6.987.000 0 1,87 1 3 11 2 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 300.000.000 0 0 #VALUE! 0 1 3 11 2 1 16 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih Orang 100 300.000.000 0,00 0 0 0 1 3 11 2 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Persen 100 20.102.000 50 5.515.000 50 27 1 3 11 2 2 15 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan Layanan Informasi 1 20.102.000 1 5.515.000 100 27 1 3 11 2 4 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Cakupan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persen 100 52.952.000 30 1.472.000 30 3 1 3 11 2 4 4 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan Paket Pekerjaan 30 52.952.000 0 1.472.000 0 3 1 3 12 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase pemenuhan kebutuhan regulasi penataan ruang dan sistem informasi penataan ruang kabupaten % 71,42 1.102.402.000 0 100.283.000 0 9,10 1 3 12 2 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang di tetapkan sesuai ketentuan Dokumen 1 800.000.000 0 0 0 0 1 3 12 2 1 6 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Dokumen 1 400.000.000 0,00 0 0 0 1 3 12 2 1 10 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota Dokumen 1 400.000.000 0,00 0 0 0 1 3 12 2 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000 - 50.000.000 100 1 3 12 2 2 4 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar Peta 1 50.000.000 0 50.000.000 0 1 3 12 2 2 7 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Dokumen 1 50.000.000 0,00 0 0 0 1 3 12 2 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 252.402.000 - 50.283.000 #VALUE! 20 1 3 12 2 4 4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen 25 53.762.000 25 50.283.000 100 94 1 3 12 2 4 9 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Laporan 25 198.640.000 0,00 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 6.168.110.804 1.830.337.394 29,67 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 4.080.326.804 50 1.569.273.524 50 38,46 1 4 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 70.000.000 2 7.923.000 29 11 1 4 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 65.801.000 1 5.523.000 50 8 1 4 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 4.199.000 1 2.400.000 100 57 1 4 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.939.529.504 100 1.262.702.695 100 43 1 4 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bln 14 2.748.856.004 14 1.196.540.695 100 44 24 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 4 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 145.246.500 6 56.325.000 50 39 1 4 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 3.983.000 0,00 0 0 0 1 4 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 41.444.000 6 9.837.000 50 24 1 4 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 17.625.300 100 4.481.000 100 25 1 4 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 17.625.300 6 4.481.000 50 25 1 4 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 62.000.000 0 0 0 0 1 4 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 40 62.000.000 0,00 0 0 0 1 4 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 536.122.000 100 204.492.203 100 38 1 4 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 6.000.000 1 1.361.000 100 23 1 4 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 29.281.800 1 7.481.000 33 26 1 4 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 9.570.200 1 3.375.000 50 35 1 4 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 60 12.000.000 30 2.850.000 24 1 4 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 24.000.000 6 7.000.000 50 29 1 4 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60 455.270.000 30 182.425.203 50 40 1 4 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 15 175.000.000 0 0 0 0 1 4 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 47.400.000 0,00 0 0 0 1 4 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 3 127.600.000 0,00 0 0 0 1 4 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 151.730.000 100 56.027.846 100 37 1 4 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 10.550.000 1 2.275.000 100 22 1 4 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 3 111.180.000 1 41.252.846 37 37 1 4 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 3 30.000.000 1 12.500.000 42 42 1 4 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 128.320.000 100 33.646.780 100 26 1 4 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 67.000.000 2 19.506.780 29 29 1 4 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 10 2.960.000 1 50.000 10 2 1 4 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 21.960.000 1 4.090.000 19 19 1 4 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 36.400.000 1 10.000.000 27 27 1 4 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Penurunan Baclok Perumahan 0,00 10 137.200.000 0 0 0 0,00 1 4 2 2 1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 137.200.000 0 0 0 25 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 4 2 2 1 6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Dokumen 1 68.600.000 0,00 0 0 0 1 4 2 2 1 7 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Dokumen 1 68.600.000 0,00 0 0 0 1 4 3 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang di tangani % 79,19 1.207.122.000 0 85.714.000 0 7,10 1 4 3 2 2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 400.000.000 - 82.425.000 21 1 4 3 2 2 8 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Dokumen 1 400.000.000 1 82.425.000 100 21 1 4 3 2 3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Kawasan 2 807.122.000 2 3.289.000 100 0 1 4 3 2 3 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Rumah 50 715.000.000 0,00 0 0 0 1 4 3 2 3 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Dokumen 1 92.122.000 1 3.289.000 100 4 1 4 4 2 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni % 100 50.000.000 0 0 0 0,00 1 4 4 2 1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokasi yang ditangani tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh Lokasi 5 50.000.000 0 0 0 0 1 4 4 2 1 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Unit Rumah 250 50.000.000 0,00 0 0 0 1 4 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 100,00 601.560.000 100 172.541.870 30 28,68 1 4 5 2 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jenis PSU yang disediakan Jenis 1 601.560.000 1 172.541.870 100 29 1 4 5 2 1 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 5 498.080.000 2 169.887.870 34 34 1 4 5 2 1 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Laporan 1 103.480.000 1 2.654.000 100 3 2 10 6 2 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yang terfasilitasi Bidang Tanah 50,00 91.902.000 50 2.808.000 0 3,06 2 10 6 2 1 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KK yang terfasilitasi KK 50 91.902.000 50 2.808.000 100 3 2 10 6 2 1 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dokumen 1 91.902.000 1 2.808.000 100 3 Satuan Polisi Pamong Praja 16.246.685.208 4.146.266.648 25,52 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 7.719.407.208 50 2.772.324.817 50 35,91 1 5 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 78.488.000 7 41.768.000 100 53 1 5 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 51.688.000 1 41.768.000 50 81 1 5 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 13.400.000 0,00 0 0 0 26 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 5 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 13.400.000 0,00 0 0 0 1 5 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 6.166.122.408 100 2.403.900.502 100 39 1 5 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 392 5.959.176.408 28 2.358.801.502 7 40 1 5 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 153.520.000 6 37.600.000 50 24 1 5 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 26.670.000 5 3.499.000 100 13 1 5 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 26.756.000 2 4.000.000 40 15 1 5 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 27.534.000 100 2.100.000 100 8 1 5 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 3 27.534.000 3 2.100.000 100 8 1 5 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 264.900.000 100 11.232.000 100 4 1 5 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 156.800.000 0,00 0 0 0 1 5 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 84.100.000 1 11.232.000 100 13 1 5 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0 0 0 1 5 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 619.092.800 100 194.248.409 100 31 1 5 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 36.500.000 6 830.200 50 2 1 5 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 30.000.000 6 6.970.000 50 23 1 5 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 60 24.000.000 30 4.200.000 50 18 1 5 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 295.000 50 2 1 5 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 24 470.392.800 9 174.501.209 38 37 1 5 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 46.200.000 3 7.452.000 25 16 1 5 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 15 88.300.000 15 5.800.000 100 7 1 5 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 40.800.000 1 4.800.000 100 12 1 5 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 1 47.500.000 1 1.000.000 100 2 1 5 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 115.400.000 100 46.702.834 100 40 1 5 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 10.920.000 0,00 0 0 0 1 5 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 104.480.000 6 46.702.834 50 45 1 5 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 359.570.000 100 66.573.072 100 19 27 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 5 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 9 254.800.000 9 50.223.017 100 20 1 5 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 34 16.170.000 10 4.864.055 29 30 1 5 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 82.500.000 1 11.196.000 100 14 1 5 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 10 6.100.000 1 290.000 10 5 1 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan Persen 100,00 4.813.956.000 100 1.094.905.402 100 22,74 1 5 2 2 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditangani Persen 100 4.075.216.000 100 802.205.402 100 20 1 5 2 2 1 4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 1 46.800.000 0,00 0 0 0 1 5 2 2 1 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang 150 188.630.000 0,00 0 0 0 1 5 2 2 1 11 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah Dokumen 1 14.000.000 0,00 0 0 0 1 5 2 2 1 15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan laporan 1 198.560.000 1 43.850.000 100 22 1 5 2 2 1 16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Laporan 1 1.546.000.000 1 737.380.000 100 48 1 5 2 2 1 17 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan 1 100.000.000 0,00 0 0 0 1 5 2 2 1 18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Unit 7 1.828.876.000 7 20.975.402 100 1 1 5 2 2 1 19 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas Dokumen 23 152.350.000 0,00 0 0 0 1 5 2 2 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Cakupan Penegakan PERDA Persen 100 704.740.000 100 292.700.000 100 42 1 5 2 2 2 10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 3 36.500.000 3 4.950.000 100 14 1 5 2 2 2 11 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Laporan 3 634.500.000 3 285.650.000 100 45 1 5 2 2 2 12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 3 33.740.000 3 2.100.000 100 6 1 5 2 2 3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah PPNS yang profesional Orang 1 34.000.000 1 0 100 0 1 5 2 2 3 6 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Laporan 1 34.000.000 0,00 0 0 0 28 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 5 4 2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persen 90,00 3.713.322.000 90 279.036.429 100 7,51 1 5 4 2 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ersentase pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten Persen 100 3.413.322.000 100 279.036.429 100 8 1 5 4 2 1 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Dokumen 3 769.150.000 3 164.755.000 100 21 1 5 4 2 1 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 3 45.470.000 3 21.950.000 100 48 1 5 4 2 1 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 3 20.650.000 3 10.300.000 100 50 1 5 4 2 1 5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen 2 237.100.000 1 31.531.249 50 13 1 5 4 2 1 7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 3 72.000.000 2 35.750.180 67 50 1 5 4 2 1 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 4 2.268.952.000 1 14.750.000 25 1 1 5 4 2 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 300 300.000.000 0 0 0 0 1 5 4 2 4 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 300 300.000.000 0,00 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.753.239.072 1.971.480.176 34,27 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.918.471.272 41 1.591.119.676 41 40,61 1 5 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 80.214.200 7 5.408.400 96 7 1 5 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 32.747.000 0 2.995.200 9 9 1 5 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 11.565.600 0 0 0 1 5 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 11.329.600 0 0 0 1 5 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 1.317.000 0 140.000 11 11 1 5 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 1 1.101.000 0 0 0 29 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 5 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 22.154.000 0 2.273.200 10 10 1 5 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.650.507.472 41 1.076.124.032 41 41 1 5 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 16 2.536.499.072 1.039.282.032 0 41 1 5 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 98.328.000 4 36.842.000 37 37 1 5 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 15.680.400 0 0 1 5 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 4.931.000 35 1.750.000 35 35 1 5 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 4.931.000 4 1.750.000 35 35 1 5 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 52.000.000 14 7.121.708 14 14 1 5 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 32 28.000.000 0 0 1 5 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 20 24.000.000 10 7.121.708 50 30 1 5 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 376.392.600 21 78.058.971 21 21 1 5 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 24.445.600 2 4.916.800 20 20 1 5 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 11.772.000 3 2.947.800 25 25 1 5 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 60 25.000.000 8 3.200.000 13 13 1 5 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 2 1.537.800 13 13 1 5 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 50 303.175.000 11 65.456.571 22 22 1 5 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 380.826.000 0 0 1 5 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 20 68.876.000 0 0 1 5 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 30 40.000.000 0 0 1 5 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 199.800.000 0 0 1 5 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 10 72.150.000 0 0 1 5 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 68.100.000 17 11.262.940 17 17 1 5 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 7.380.000 1 207.000 8 3 1 5 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 60.720.000 2 11.055.940 18 18 1 5 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 305.500.000 137 418.515.333 137 137 30 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 5 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 19 170.480.000 1 30.238.833 5 18 1 5 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 51.820.000 1 1.360.000 8 3 1 5 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 83.200.000 1 6.556.000 50 8 1 5 3 2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanganan Kejadian Bencana Persen 100 1.834.767.800 21 380.360.500 21 20,73 1 5 3 2 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Orang 120 385.696.500 23.768.500 0 6 1 5 3 2 1 7 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Orang 100 35.858.500 37 23.768.500 37 66 1 5 3 2 1 8 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 1 349.838.000 0 0 1 5 3 2 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Presentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Orang Persen 136223 100 524.810.600 136223 100 30.015.500 100 6 1 5 3 2 2 18 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Orang 50 15.124.500 100 0 1 5 3 2 2 19 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga 70 45.633.500 0 0 1 5 3 2 2 20 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana Kawasan 1 39.931.500 0 0 1 5 3 2 2 21 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Orang 32 150.978.000 0 0 1 5 3 2 2 26 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya laporan 12 154.167.600 0 0 1 5 3 2 2 28 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kawasan 150 118.975.500 36 30.015.500 24 25 1 5 3 2 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Saat Masa Tanggap Darurat Bencan Orang Persen 44 100 623.420.000 44 100 356.592.000 #VALUE! 57 1 5 3 2 3 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 15 442.540.000 3 356.592.000 20 81 31 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 5 3 2 3 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 200 180.880.000 0 0 1 5 3 2 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana Presentase Kelembagaan Bencana Dalam Penataan Sistem Penanggualanga Bencana lembaga Persen 150 100 300.840.700 150 100 12.002.300 100 4 1 5 3 2 4 3 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokumen 30 28.184.200 0 0 1 5 3 2 4 10 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Kegiatan 2 57.549.000 0 0 1 5 3 2 4 11 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal Lembaga 5 63.438.500 0 0 1 5 3 2 4 12 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana Laporan 1 23.844.500 1 12.002.300 100 50 1 5 3 2 4 14 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 1 127.824.500 0 0 Dinas Sosial 6.926.841.916 1.947.538.505 28,12 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 4.640.484.416 50 1.575.015.205 50 33,94 1 6 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 192.900.400 7 48.111.064 100 25 1 6 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 117.207.400 2 17.046.300 40 15 1 6 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 7 75.693.000 3 31.064.764 43 41 1 6 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.517.129.936 100 1.029.585.473 100 41 1 6 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 18 2.328.268.936 24 955.214.873 133 41 1 6 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 5 155.646.000 18 59.650.000 360 38 1 6 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 33.215.000 6 14.720.600 50 44 1 6 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 52.782.000 100 15.809.000 100 30 1 6 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 27.000.000 1 11.250.000 100 42 1 6 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 25.782.000 2 4.559.000 100 18 32 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 6 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 141.600.000 0 0 0 0 1 6 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 4 69.600.000 0,00 0 0 0 1 6 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 5 72.000.000 0,00 0 0 0 1 6 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 852.743.000 100 306.870.600 100 36 1 6 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 30 29.280.000 30 14.310.000 100 49 1 6 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 12.590.000 5 10.826.200 100 86 1 6 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 4.800.000 2 2.250.000 50 47 1 6 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 24.000.000 6 4.566.000 50 19 1 6 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 25 771.873.000 25 274.918.400 100 36 1 6 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 10.200.000 0,00 0 0 0 1 6 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 442.354.080 100 39.000.000 100 9 1 6 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 90.000.000 0,00 0 0 0 1 6 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 48.300.000 0,00 0 0 0 1 6 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2 93.900.000 2 39.000.000 100 42 1 6 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 210.154.080 0,00 0 0 0 1 6 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 104.155.000 100 40.501.286 100 39 1 6 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 350 11.875.000 90 7.000.000 26 59 1 6 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 5 58.680.000 5 25.451.286 100 43 1 6 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 3 33.600.000 3 8.050.000 100 24 1 6 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 336.820.000 100 95.137.782 100 28 1 6 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 11 203.450.000 8 74.401.782 73 37 1 6 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 21.680.000 6 9.925.000 50 46 1 6 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 111.690.000 10.811.000 0 10 1 6 2 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Persen 100 383.058.000 20 29.518.600 20 7,71 1 6 2 2 3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti pengembangan Potensi Persen 100 383.058.000 100 29.518.600 100 8 1 6 2 2 3 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 143 216.639.000 39 13.385.000 27 6 1 6 2 2 3 3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 50 78.757.000 0,00 0 0 0 1 6 2 2 3 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 3 87.662.000 1 16.133.600 33 18 33 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 6 4 2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial % 100 389.140.500 20 23.928.900 20 6,15 1 6 4 2 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial Orang 25 290.140.500 0 0 0 0 1 6 4 2 1 1 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 80 79.360.600 0,00 0 0 0 1 6 4 2 1 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 35.270.600 0,00 0 0 0 1 6 4 2 1 3 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 95.509.300 0,00 0 0 0 1 6 4 2 1 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 40.000.000 0,00 0 0 0 1 6 4 2 1 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 40.000.000 0,00 0 0 0 1 6 4 2 2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 99.000.000 - 23.928.900 24 1 6 4 2 2 6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 24.000.000 60 23.928.900 120 100 1 6 4 2 2 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 50.000.000 0,00 0 0 0 1 6 4 2 2 13 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 25.000.000 0,00 0 0 0 1 6 5 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin (P2KS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Persen 100 1.024.581.000 50 305.385.800 50 29,81 1 6 5 2 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase orang/keluarga faskir miskin yang mendapatkan pengetasan kemiskinan Persen 100 1.024.581.000 100 305.385.800 100 30 1 6 5 2 2 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 7.102 260.095.000 9.462 52.272.600 133 20 1 6 5 2 2 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 300 287.420.000 10 19.335.000 3 7 1 6 5 2 2 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 90 477.066.000 30 233.778.200 33 49 1 6 6 2 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana kewenangan kabupaten yang ditangani Persen 100 489.578.000 20 13.690.000 20 2,80 1 6 6 2 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan perlindungan sosial Persen 100 354.578.000 100 5.025.000 100 1 34 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 1 6 6 2 1 1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 300 135.000.000 176 3.000.000 59 2 1 6 6 2 1 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 135.000.000 176 2.025.000 176 2 1 6 6 2 1 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 58.078.000 0,00 0 0 0 1 6 6 2 1 5 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 26.500.000 0,00 0 0 0 1 6 6 2 2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsigaan Bencana Persen 100 135.000.000 100 8.665.000 100 6 1 6 6 2 2 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 34 135.000.000 28 8.665.000 82 6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.800.028.617 2.013.704.937 34,72 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 5.000.028.617 50 1.864.260.803 50 37,29 2 8 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 406.225.000 7 123.077.300 100 30 2 8 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 151.140.000 2 118.890.000 67 79 2 8 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 52.250.000 0,00 0 0 0 2 8 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 52.250.000 0,00 0 0 0 2 8 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 150.585.000 1 4.187.300 100 3 2 8 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.215.436.617 100 1.398.471.619 100 43 2 8 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 30 2.967.388.617 30 1.327.573.169 100 45 2 8 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 184.200.000 6 61.222.500 50 33 2 8 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 63.848.000 6 9.675.950 50 15 2 8 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 61.536.000 100 26.463.284 100 43 2 8 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 61.536.000 6 26.463.284 50 43 2 8 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 72.000.000 0 0 0 0 2 8 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 48.000.000 0,00 0 0 0 35 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 8 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 5 24.000.000 0,00 0 0 0 2 8 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 767.946.000 100 251.092.085 100 33 2 8 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 5.400.000 1 2.640.000 50 49 2 8 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 51.002.000 6 15.743.000 50 31 2 8 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 51.000.000 6 13.426.000 50 26 2 8 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 15.000.000 6 4.000.000 50 27 2 8 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 30.000.000 6 8.991.900 50 30 2 8 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 545.544.000 6 196.713.110 50 36 2 8 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 70.000.000 6 9.578.075 50 14 2 8 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 137.300.000 0 0 0 0 2 8 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 4 76.900.000 0,00 0 0 0 2 8 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 60.400.000 0,00 0 0 0 2 8 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 90.600.000 100 17.455.915 100 19 2 8 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 15.000.000 6 3.000.000 50 20 2 8 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 54.600.000 6 10.705.915 50 20 2 8 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 21.000.000 6 3.750.000 50 18 2 8 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 248.985.000 100 47.700.600 100 19 2 8 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 15 145.000.000 4 22.879.600 27 16 2 8 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 25 19.650.000 15 10.710.000 60 55 2 8 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 84.335.000 1 14.111.000 50 17 2 8 3 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan % 100 80.000.000 20 7.181.534 20 8,98 2 8 3 2 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan persen 100 50.000.000 100 960.000 100 2 2 8 3 2 1 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 31 50.000.000 0 960.000 0 2 2 8 3 2 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi persen 100 30.000.000 100 6.221.534 100 21 2 8 3 2 3 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 30 30.000.000 12 6.221.534 40 21 2 8 4 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase KK yang mendapatkan peningkatan kualitas % 100 120.000.000 20 8.396.400 20 7,00 36 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 8 4 2 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase KK yang mendapatkan peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak . persen 2 80.000.000 2 4.929.800 100 6 2 8 4 2 1 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 31 80.000.000 4 4.929.800 #VALUE! 6 2 8 4 2 3 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak persen 55 40.000.000 55 3.466.600 100 9 2 8 4 2 3 1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Layanan 1 40.000.000 0 3.466.600 0 9 2 8 5 2 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase kegiatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang terlaksana % 100 200.000.000 20 14.729.400 20 7,36 2 8 5 2 1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat pemenuhan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data persen 100 200.000.000 100 14.729.400 100 7 2 8 5 2 1 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 12 100.000.000 6 3.283.200 50 3 2 8 5 2 1 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 2 100.000.000 0 11.446.200 0 11 2 8 6 2 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama 150.000.000 Pratama 53.813.000 100 35,88 2 8 6 2 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif persen 100 120.000.000 100 53.813.000 100 45 2 8 6 2 1 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Organisasi 31 70.000.000 31 32.111.600 100 46 2 8 6 2 1 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 50.000.000 1 21.701.400 100 43 2 8 6 2 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak persen 100 30.000.000 0 0 0 0 2 8 6 2 2 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 30 30.000.000 0,00 0 0 0 2 8 7 2 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan % 100 250.000.000 30 65.323.800 30 26,13 2 8 7 2 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak persen 100 100.000.000 100 3.291.600 100 3 2 8 7 2 1 4 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Orang 22 50.000.000 0,00 0 0 0 2 8 7 2 1 6 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Dokumen 1 50.000.000 0 3.291.600 0 7 37 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 8 7 2 2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi persen 100 150.000.000 100 62.032.200 100 41 2 8 7 2 2 5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Orang 30 100.000.000 14 48.564.000 47 49 2 8 7 2 2 7 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Layanan 30 50.000.000 14 13.468.200 47 27 Dinas Ketahanan Pangan 5.351.115.622 1.595.983.679 29,83 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.903.088.622 50 1.395.197.679 50 35,75 2 9 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 73.041.600 7 17.479.680 100 24 2 9 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 24 17.872.100 6 11.006.480 25 62 2 9 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 6 18.365.500 3 6.473.200 50 35 2 9 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 6 21.469.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 24 15.335.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.965.126.022 100 1.230.962.595 100 42 2 9 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 24 2.758.431.022 6 1.151.672.595 25 42 2 9 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 6 170.310.000 2 78.750.000 33 46 2 9 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 48 17.704.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 18.681.000 1 540.000 25 3 2 9 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 15.599.000 100 4.200.000 100 27 2 9 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 15.599.000 6 4.200.000 50 27 2 9 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 172.544.000 0 0 0 0 2 9 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 25 111.600.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 3 60.944.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 353.298.000 100 86.865.424 100 25 2 9 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 6.000.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 5.500.000 0,00 0 0 0 38 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 9 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 8 1.632.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 8.822.500 1 4.545.000 100 52 2 9 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 17.004.500 1 6.294.600 50 37 2 9 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 8.200.000 0 600.000 0 7 2 9 1 2 6 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 1.470.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 24 12.350.000 6 2.141.000 25 17 2 9 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 80 292.319.000 20 73.284.824 25 25 2 9 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 16 72.000.000 0 0 0 0 2 9 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 3 18.000.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 4 18.000.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 36.000.000 0,00 0 0 0 2 9 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 69.820.000 100 31.740.865 100 45 2 9 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 56 1.000.000 28 250.000 50 25 2 9 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 34.620.000 6 14.390.865 50 42 2 9 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 24 34.200.000 12 17.100.000 50 50 2 9 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 181.660.000 100 23.949.115 100 13 2 9 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 24 156.540.000 8 15.646.115 33 10 2 9 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 8 10.720.000 2 1.103.000 25 10 2 9 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 8 14.400.000 4 7.200.000 50 50 2 9 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase rata-rata ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk % 80 42.270.000 0 0 0 0,00 2 9 2 2 1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan(unit) unit 8 42.270.000 0 0 0 0 2 9 2 2 1 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Laporan 24 42.270.000 0,00 0 0 0 2 9 3 2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Cakupan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan Angka Kecukupan Gizi, Energi dan Protein Terhadap Standar. Indeks Kecukupan Pangan Pokok Lokal Gram 80 1.198.231.000 20 199.386.000 25 16,64 2 9 3 2 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Angka Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari) KKal 2.500 509.068.000 2.500 182.542.800 100 36 2 9 3 2 1 2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Laporan 24 264.078.000 15 168.650.000 64 64 2 9 3 2 1 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Laporan 24 21.752.000 0,00 0 0 0 2 9 3 2 1 7 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga 5 147.468.000 0 6.950.000 0 5 39 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 9 3 2 1 8 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota laporan 24 20.708.000 0,00 0 0 0 2 9 3 2 1 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis Laporan 24 31.180.000 1 1.400.000 4 4 2 9 3 2 1 16 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Dokumen 12 23.882.000 12 5.542.800 100 23 2 9 3 2 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Penguatan cadangan Pangan Kabupaten persen 65 158.300.000 65 100 0 2 9 3 2 2 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Ton 100.000 154.500.000 0,00 0 0 0 2 9 3 2 2 5 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Ton 75.000 3.800.000 0,00 0 0 0 2 9 3 2 4 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) KKal 2.300 530.863.000 2.300 16.843.200 100 3 2 9 3 2 4 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 25 438.737.000 10 12.848.200 40 3 2 9 3 2 4 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Laporan 24 92.126.000 2 3.995.000 8 4 2 9 4 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan/beras % 60 111.786.000 10 1.400.000 17 1,25 2 9 4 2 1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah dokumen Peta Kerentanaan dan ketahanan pangan dokumen 5 32.185.000 5 1.400.000 100 4 2 9 4 2 1 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Dokumen 15 32.185.000 3 1.400.000 20 4 2 9 4 2 2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten desa 5 79.601.000 0 0 0 0 2 9 4 2 2 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Laporan 24 34.638.000 0,00 0 0 0 2 9 4 2 2 5 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Dokumen 8 44.963.000 0,00 0 0 0 2 9 5 2 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu % 40 95.740.000 0 0 0 0,00 2 9 5 2 1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar laporan 24 95.740.000 0 0 0 0 2 9 5 2 1 7 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Dokumen 4 38.170.000 0,00 0 0 0 2 9 5 2 1 8 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Laporan 12 57.570.000 0,00 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 8.395.923.067 2.637.577.473 31,41 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 4.482.210.567 50 1.630.565.698 50 36,38 2 11 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 86.634.100 7 65.134.520 100 75 2 11 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 35.086.100 1 32.176.600 100 92 2 11 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 15.935.000 0,00 0 0 0 40 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 11 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 35.613.000 2 32.957.920 100 93 2 11 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.410.348.267 100 1.244.994.551 100 37 2 11 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 3.223.671.667 6 1.150.553.051 43 36 2 11 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 135.480.600 1 57.614.500 100 43 2 11 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 51.196.000 1 36.827.000 100 72 2 11 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 10.122.000 100 2.695.000 100 27 2 11 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 10.122.000 6 2.695.000 50 27 2 11 1 2 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 39.225.800 0 0 0 2 11 1 2 4 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 1 39.225.800 0,00 0 0 0 2 11 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 77.000.000 0 0 0 0 2 11 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 2 65.000.000 0,00 0 0 0 2 11 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 12.000.000 0,00 0 0 0 2 11 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 445.140.400 100 216.608.885 100 49 2 11 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 25.354.000 6 13.271.640 50 52 2 11 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 15.250.000 6 7.694.350 50 50 2 11 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 5.732.500 50 48 2 11 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 383.320.400 6 187.910.395 50 49 2 11 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 9.216.000 1 2.000.000 100 22 2 11 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2 59.400.000 0 0 0 0 2 11 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 10 59.400.000 0,00 0 0 0 2 11 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 106.560.000 100 37.379.457 100 35 2 11 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 1.500.000 6 600.000 50 40 2 11 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 93.060.000 6 30.779.457 50 33 2 11 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12.000.000 6 6.000.000 50 50 2 11 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 247.780.000 100 63.753.285 100 26 2 11 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 18 188.000.000 10 36.567.200 56 19 41 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 11 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 50.400.000 1 24.821.085 100 49 2 11 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 9.380.000 2 2.365.000 100 25 2 11 3 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Pemantauan kualitas Air dan Udara % 90 79.214.100 9 6.012.900 10 7,59 2 11 3 2 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup % 90 79.214.100 90 6.012.900 100 8 2 11 3 2 1 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 1 48.432.100 1 6.012.900 100 12 2 11 3 2 1 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokumen 1 15.360.000 0,00 0 0 0 2 11 3 2 1 8 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Laporan 1 15.422.000 0,00 0 0 0 2 11 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Kelestarian Keanekaragaman hayati % 90,00 486.275.000 90 195.592.800 100 40,22 2 11 4 2 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan RTH % 90 486.275.000 90 195.592.800 100 40 2 11 4 2 1 4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha 1 486.275.000 1 195.592.800 100 40 2 11 5 2 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase B3 dan limbah B3 yang terkendali % 90,00 16.278.400 90 2.930.000 100 18,00 2 11 5 2 1 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan limbah B3 Kegiatan 6 16.278.400 6 2.930.000 100 18 2 11 5 2 1 2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Laporan 1 16.278.400 1 2.930.000 100 18 2 11 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang memenuhi ketentuan dan kewajiban lingkungan % 90,00 39.117.000 90 10.550.000 100 26,97 2 11 6 2 1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 90 39.117.000 90 10.550.000 100 27 2 11 6 2 1 9 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Badan Usaha 10 39.117.000 10 10.550.000 100 27 2 11 10 2 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani % 100 16.265.800 0 0 0 0,00 2 11 10 2 1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten % 90 16.265.800 0 0 0 0 2 11 10 2 1 4 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani Pengaduan 1 16.265.800 0,00 0 0 0 2 11 11 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang tertangani % 90,00 3.276.562.200 90 791.926.075 100 24,17 2 11 11 2 1 Pengelolaan Sampah Cakupan Penanganan Sampah di TPA/TPST % 90 3.276.562.200 90 791.926.075 100 24 42 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 11 11 2 1 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Unit 10 923.000.000 0,00 0 0 0 2 11 11 2 1 8 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan Dokumen 1 42.562.200 1 4.782.950 100 11 2 11 11 2 1 12 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton 15 2.311.000.000 15 787.143.125 100 34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.712.842.404 2.897.520.514 33,26 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 7.344.041.124 50 2.541.099.399 50 34,60 2 12 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 469.553.500 7 180.179.200 100 38 2 12 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 300.937.900 100 161.136.600 2.000 54 2 12 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 168.615.600 100 19.042.600 5.000 11 2 12 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 4.760.956.444 100 1.919.784.486 100 40 2 12 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 4.445.097.544 100 1.763.647.786 #VALUE! 40 2 12 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 160.924.600 100 82.067.000 #VALUE! 51 2 12 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 12 116.521.800 100 48.180.200 833 41 2 12 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 38.412.500 100 25.889.500 833 67 2 12 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 29.030.000 100 2.100.000 100 7 2 12 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 29.030.000 100 2.100.000 833 7 2 12 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 75.238.600 100 9.181.000 100 12 2 12 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 65 25.000.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 12 26.238.600 100 9.181.000 833 35 2 12 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 3 24.000.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 526.666.700 100 327.041.500 100 62 2 12 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 2.000.000 100 202.000 833 10 2 12 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 33.235.000 100 33.235.000 833 100 2 12 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 8.558.700 100 1.140.000 833 13 43 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 12 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 14.000.000 100 5.700.000 833 41 2 12 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 29.000.000 100 4.550.000 833 16 2 12 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 439.873.000 100 282.214.500 833 64 2 12 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 1.020.900.000 0 0 0 0 2 12 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 4 300.000.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 18 10.900.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 15 94.000.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 600.000.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 12 10.000.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 5 6.000.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 141.045.880 100 37.082.743 100 26 2 12 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 5.380.000 0,00 0 0 0 2 12 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 105.665.880 100 26.582.743 833 25 2 12 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 30.000.000 100 10.500.000 833 35 2 12 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 320.650.000 100 65.730.470 100 20 2 12 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 13 157.500.000 100 31.651.470 769 20 2 12 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 52.350.000 100 9.159.000 833 17 2 12 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 12 110.800.000 100 24.920.000 833 22 2 12 2 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk % 100,00 303.812.380 20 16.120.500 20 5,31 2 12 2 2 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk JumlahPemenuhan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan Dokumen 2168 27.895.200 2168 3.848.000 #VALUE! 14 2 12 2 2 1 4 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 12 27.895.200 100 3.848.000 833 14 2 12 2 2 2 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah layanan Pendaftaran Penduduk (KTP, KIA, KK, Pindah datang, SKTT, Suket Kependudukan, SKTS) Dokumen 55.797 210.938.580 100 9.588.500 0 5 2 12 2 2 2 2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia . Dokumen 55.797 210.938.580 100 9.588.500 0 5 2 12 2 2 3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Cakupan dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk % 100 52.978.600 100 2.684.000 100 5 2 12 2 2 3 2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk . Dokumen 55.797 52.978.600 100 2.684.000 #VALUE! 5 2 12 2 2 4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Laporan 24.027 12.000.000 0 0 0 0 2 12 2 2 4 3 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Laporan 12 12.000.000 0,00 0 0 0 2 12 3 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan layanan pencatatan sipil % 100,00 164.827.100 20 24.410.000 20 14,81 44 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 12 3 2 1 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Laporan 24.594 100.698.500 0 0 0 0 2 12 3 2 1 2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan . Layanan 49.920 100.698.500 0,00 0 0 0 2 12 3 2 2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil persentase dokumen pencatatan sipil yang disusun dan di terbitkan % 100 52.128.600 100 24.410.000 100 47 2 12 3 2 2 4 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Laporan 12 52.128.600 100 24.410.000 833 47 2 12 3 2 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil "Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan" Laporan 24.594 12.000.000 0 0 0 0 2 12 3 2 3 4 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Laporan 12 12.000.000 100 833 0 2 12 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan % 100,00 1.033.327.000 20 340.300.615 20 32,93 2 12 4 2 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase layanan database kependudukan yang disajikan % 100 458.257.600 100 189.663.300 100 41 2 12 4 2 1 1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan . Dokumen 55.797 318.236.900 100 131.620.000 0 41 2 12 4 2 1 2 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 35 140.020.700 100 58.043.300 286 41 2 12 4 2 2 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan mobile data kependudukan % 100 25.767.400 100 20.642.000 100 80 2 12 4 2 2 1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun . Dokumen 49.920 25.767.400 100 20.642.000 0 80 2 12 4 2 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik % 100 501.302.000 100 129.995.315 100 26 2 12 4 2 3 1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 12 300.000.000 100 129.891.200 833 43 2 12 4 2 3 4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 143 201.302.000 100 104.115 #VALUE! 0 2 12 4 2 4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan aparatur SIAK yang terlatih % 100 48.000.000 0 0 0 0 2 12 4 2 4 3 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Laporan 48 48.000.000 0,00 0 0 0 2 12 5 2 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan penyusunan profil kependudukan % 100 31.661.900 0 0 0 0,00 2 12 5 2 1 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase pemenuhan data kependudukan yang disajikan % 100 31.661.900 0 0 0 0 2 12 5 2 1 1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Dokumen 40 8.677.900 0,00 0 0 0 2 12 5 2 1 2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Dokumen 40 22.984.000 0,00 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.580.601.792 2.200.737.061 29,03 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.443.025.992 50 1.427.339.857 50 41,46 45 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 13 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 94.208.600 3 27.800.000 43 30 2 13 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 83.575.400 2 27.800.000 67 33 2 13 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 3 2.629.700 0,00 0 0 0 2 13 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 3 2.657.500 0,00 0 0 0 2 13 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 3 1.151.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 3 1.200.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 2.995.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.262.781.792 100 950.264.857 100 42 2 13 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 378 2.102.012.792 216 902.624.857 57 43 2 13 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 127.120.000 6 47.640.000 50 37 2 13 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 14.880.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 18.769.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 6.487.000 100 2.100.000 100 32 2 13 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 6.487.000 6 2.100.000 50 32 2 13 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 110.400.000 0 0 0 0 2 13 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 34 86.400.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 743.633.600 100 397.200.000 100 53 2 13 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 9.045.800 6 2.850.000 50 32 2 13 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 14.315.800 6 12.500.000 50 87 2 13 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 14.400.000 6 7.500.000 50 52 2 13 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 3.000.000 50 25 46 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 13 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 693.872.000 6 371.350.000 50 54 2 13 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 62.900.000 0 0 0 0 2 13 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 30.000.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 32.900.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 64.395.000 100 32.100.000 100 50 2 13 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 375.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 38.220.000 6 10.500.000 50 27 2 13 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 25.800.000 6 21.600.000 50 84 2 13 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 98.220.000 100 17.875.000 100 18 2 13 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 12 69.500.000 6 17.875.000 50 26 2 13 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 9.940.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 15.120.000 0,00 0 0 0 2 13 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 3.660.000 0,00 0 0 0 2 13 4 2 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan kategori desa maju 0,00 37,19 1.872.655.800 37 515.397.204 100 27,52 2 13 4 2 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan dengan kategori Desa Maju Desa 45 1.872.655.800 45 515.397.204 100 28 2 13 4 2 1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Dokumen 2 398.253.000 1 59.860.000 50 15 2 13 4 2 1 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen 484 1.091.310.000 183 415.042.204 38 38 2 13 4 2 1 5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 242 266.958.800 0,00 0 0 0 2 13 4 2 1 8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen 67 40.495.000 67 40.495.000 100 100 2 13 4 2 1 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Desa 121 51.841.000 0,00 0 0 0 2 13 4 2 1 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Dokumen 121 23.798.000 0,00 0 0 0 2 13 5 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase lembaga pemberdayaan dan lembaga kemasyarakatan desa aktif % 59,00 2.264.920.000 20 258.000.000 34 11,39 2 13 5 2 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif % 59 2.264.920.000 59 258.000.000 100 11 47 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 13 5 2 1 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 22 180.000.000 0,00 0 0 0 2 13 5 2 1 6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan 1 103.263.500 0,00 0 0 0 2 13 5 2 1 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen 12 720.000.000 6 225.500.000 50 31 2 13 5 2 1 10 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 100 1.261.656.500 100 32.500.000 100 3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.389.701.088 3.563.026.751 37,95 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 7.400.977.288 50 3.456.805.351 50 46,71 2 14 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 69.994.800 7 7.356.000 100 11 2 14 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 16.756.800 0,00 0 0 0 2 14 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 18.840.000 1 4.261.000 50 23 2 14 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 20.634.800 1 1.599.000 50 8 2 14 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 13.763.200 0 1.496.000 0 11 2 14 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 6.008.187.088 100 3.188.248.451 100 53 2 14 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 756 5.852.265.088 432 3.130.554.451 57 53 2 14 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 135.523.000 5 50.200.000 42 37 2 14 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 20.399.000 2 7.494.000 50 37 2 14 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 47.962.100 100 24.905.000 100 52 2 14 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 47.962.100 1 24.905.000 50 52 2 14 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 51.000.000 0 0 0 0 2 14 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 39.000.000 0,00 0 0 0 2 14 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 12.000.000 0,00 0 0 0 2 14 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 382.953.300 100 121.331.860 100 32 48 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 14 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 23 70.576.300 10 18.792.700 43 27 2 14 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 23 25.000.000 3 6.600.000 13 26 2 14 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 8.200.000 0,00 0 0 0 2 14 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 22.000.000 3 3.778.500 25 17 2 14 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 227.177.000 6 79.660.660 50 35 2 14 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 2 30.000.000 1 12.500.000 50 42 2 14 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 70.320.000 100 17.437.600 100 25 2 14 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 7.500.000 0,00 0 0 0 2 14 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 41.820.000 6 12.437.600 50 30 2 14 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 21.000.000 6 5.000.000 50 24 2 14 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 770.560.000 100 97.526.440 100 13 2 14 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 3 150.000.000 1 53.115.558 33 35 2 14 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 50 137.000.000 15 40.563.882 30 30 2 14 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 1.200.000 0,00 0 0 0 2 14 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 23 19.200.000 6 3.847.000 26 20 2 14 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 21 13.160.000 0,00 0 0 0 2 14 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 450.000.000 0,00 0 0 0 2 14 2 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga jiwa 3 461.150.000 0 0 0 0,00 2 14 2 2 2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data mikro keluarga yang tersedia Dokumen 2 461.150.000 2 100 0 2 14 2 2 2 2 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Dokumen 1 153.350.000 1 25.166.000 100 16 2 14 2 2 2 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Laporan 1 60.000.000 0,00 0 0 0 2 14 2 2 2 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Laporan 2 115.800.000 0,00 0 0 0 2 14 2 2 2 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Dokumen 1 132.000.000 1 60.720.000 100 46 2 14 3 2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet-Need) % 7,00 4.415.104.000 7 1.728.879.492 100 39,16 2 14 3 2 1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal % 100 1.772.000.000 100 643.515.000 100 36 2 14 3 2 1 8 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Laporan 22 300.000.000 8 91.235.000 36 30 49 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 14 3 2 1 10 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Laporan 22 682.000.000 11 332.280.000 50 49 2 14 3 2 1 11 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan 22 440.000.000 11 220.000.000 50 50 2 14 3 2 1 12 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen 2 100.000.000 0,00 0 0 0 2 14 3 2 1 14 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Organisasi 7 250.000.000 0,00 0 0 0 2 14 3 2 2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Tenaga PKB/PLKB yang ber daya guna Orang 153 1.069.226.000 153 543.952.000 100 51 2 14 3 2 2 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang 450 581.022.000 450 259.200.000 100 45 2 14 3 2 2 5 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Organisasi 73 68.204.000 73 24.352.000 100 36 2 14 3 2 2 6 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Laporan 4 420.000.000 4 260.400.000 100 62 2 14 3 2 3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarpras penunjang Pelayanan serta Alat dan Obat Kontrasepsi di kabupaten Bombana yang memadai,terjangkau dan berkesinambungan % 100 566.078.000 100 62.912.492 100 11 2 14 3 2 3 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 23 52.600.000 23 34.000.000 100 65 2 14 3 2 3 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 1.550 436.278.000 100 19.057.492 6 4 2 14 3 2 3 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Unit 12 52.900.000 3 9.855.000 25 19 2 14 3 2 3 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 22 24.300.000 0,00 0 0 0 2 14 3 2 4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah POKJA di Kampung KB yang aktif Kampung 50 1.007.800.000 50 478.500.000 100 47 2 14 3 2 4 2 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen 1 30.800.000 0,00 0 0 0 50 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 14 3 2 4 6 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung 50 977.000.000 25 478.500.000 50 49 2 14 4 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase anggota keluarga Poktan Tribina dan UPPKS yang ber-KB 0,00 76,80 1.527.573.800 77 106.221.400 100 6,95 2 14 4 2 1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase POKTAN Tribina,PIK-R dan UPPKS yang aktif % 87 491.373.800 87 106.221.400 100 22 2 14 4 2 1 18 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Unit 22 195.000.000 0,00 0 0 0 2 14 4 2 1 24 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Orang 471 211.200.000 150 68.760.000 32 33 2 14 4 2 1 26 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Kelompok 40 85.173.800 20 37.461.400 50 44 2 14 4 2 2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Poktan Tribina dan UPPKS dalam Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Kelompok 143 1.036.200.000 0 0 0 0 2 14 4 2 2 6 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan laporan 471 1.036.200.000 0,00 0 0 0 Dinas Perhubungan 18.255.963.867 3.433.314.200 18,81 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 9.080.423.417 50 2.653.199.112 50 29,22 2 15 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 163.149.600 0 0 0 0 2 15 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 100.867.600 0,00 0 0 0 2 15 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 62.282.000 0,00 0 0 0 2 15 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 4.334.374.557 50 1.918.876.033 50 44 2 15 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 38 4.063.662.557 20 1.786.152.233 53 44 2 15 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 233.148.000 6 95.160.000 50 41 2 15 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 37.564.000 6 37.563.800 50 100 51 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 15 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 60.634.600 0 0 0 0 2 15 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 60.634.600 0,00 0 0 0 2 15 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 496.972.300 50 262.386.893 50 53 2 15 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 6.000.000 1 3.000.000 50 50 2 15 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 10.475.800 6 6.650.000 50 63 2 15 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 7.499.500 12 6.955.000 100 93 2 15 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 36 10.600.000 12 3.700.000 33 35 2 15 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 8.000.000 6 3.000.000 50 38 2 15 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 454.397.000 6 239.081.893 50 53 2 15 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 31 2.898.674.360 1 70.246.300 3 2 2 15 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 5 1.787.014.360 0,00 0 0 0 2 15 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 10 78.880.000 3 22.980.000 30 29 2 15 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 1.032.780.000 1 47.266.300 50 5 2 15 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 939.780.000 50 336.610.886 50 36 2 15 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 52.980.000 6 40.000.000 50 76 2 15 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 49.200.000 4 14.810.886 33 30 2 15 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 837.600.000 4 281.800.000 33 34 2 15 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 186.838.000 50 65.079.000 50 35 2 15 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 14 72.500.000 6 29.929.000 43 41 2 15 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 60.248.000 3 13.280.000 30 22 2 15 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 9.260.000 1 500.000 10 5 2 15 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 44.830.000 1 21.370.000 50 48 2 15 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas baik % 100 7.606.957.900 10 751.755.488 10 9,88 2 15 2 2 1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan Dokumen 3 72.842.400 0 0 0 0 2 15 2 2 1 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen 1 35.973.600 0,00 0 0 0 2 15 2 2 1 2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen 1 36.868.800 0,00 0 0 0 2 15 2 2 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Dibangun Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Dipelihara/Direhabilitasi unit unit 52 200 6.878.352.500 52 200 493.367.452 100 7 52 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 15 2 2 2 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Unit 50 5.120.652.500 0,00 0 0 0 2 15 2 2 2 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit 700 1.757.700.000 0 493.367.452 0 28 2 15 2 2 5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Cakupan Pemenuhuan Kendaraan Wajib Uji % 100 12.912.200 0 0 0 0 2 15 2 2 5 6 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Laporan 1 12.912.200 0,00 0 0 0 2 15 2 2 6 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Terpenuhinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten % 100 198.204.400 100 128.515.400 100 65 2 15 2 2 6 15 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Laporan 2 78.738.400 1 78.738.400 50 100 2 15 2 2 6 17 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi Laporan 1 119.466.000 1 49.777.000 100 42 2 15 2 2 7 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten % 100 50.000.000 0 0 0 0 2 15 2 2 7 5 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi Orang 5 50.000.000 0,00 0 0 0 2 15 2 2 8 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Cakupan Pemenuhan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi LLAJ % 100 19.386.400 0 0 0 0 2 15 2 2 8 7 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Laporan 2 19.386.400 0,00 0 0 0 2 15 2 2 9 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Disediakan % 100 352.956.600 50 129.872.636 50 37 2 15 2 2 9 3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Unit 3 352.956.600 1 129.872.636 33 37 2 15 2 2 # Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen tentang Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota Yang Diundangkan Dokumen 1 22.303.400 0 0 0 0 2 15 2 2 # 1 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 22.303.400 0,00 0 0 0 2 15 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi % 89,00 1.568.582.550 20 28.359.600 22 1,81 2 15 3 2 5 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha - - - 39.872.200 0 0 0 2 15 3 2 5 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 2 39.872.200 0,00 0 0 0 2 15 3 2 7 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 29.569.600 0 0 0 53 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 15 3 2 7 4 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 2 29.569.600 0,00 0 0 0 2 15 3 2 9 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten yang ditetapkan % 100 28.359.600 100 28.359.600 100 100 2 15 3 2 9 3 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 1 28.359.600 1 28.359.600 100 100 2 15 3 2 # Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan Dokumen 2 242.048.400 0 0 0 0 2 15 3 2 # 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Dokumen 1 242.048.400 0,00 0 0 0 2 15 3 2 # Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Keterpenuhan Pembangunan, Pemeliharaan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Unit 4 1.188.650.750 0 0 0 0 2 15 3 2 # 2 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun Unit 1 327.892.000 0,00 0 0 0 2 15 3 2 # 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara Unit 4 860.758.750 0,00 0 0 0 2 15 3 2 # Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan % 100 40.082.000 0 0 0 0 2 15 3 2 # 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal Laporan 2 40.082.000 0,00 0 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 9.666.209.856 3.678.477.373 38,06 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 5.771.175.856 50 1.915.583.267 50 33,19 2 16 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 70.000.000 7 17.723.200 100 25 2 16 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 28.665.000 1 16.118.200 25 56 2 16 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 2.195.000 1 655.000 50 30 2 16 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 2 2.590.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 2.491.000 0,00 0 0 0 54 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 16 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 1 2.104.500 0,00 0 0 0 2 16 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 31.954.500 1 950.000 25 3 2 16 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 4.132.615.856 100 1.436.726.867 100 35 2 16 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 27 3.961.830.856 14 1.372.486.867 52 35 2 16 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 139.618.000 1 64.240.000 100 46 2 16 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 16.938.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 14.229.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 23.833.000 0 0 0 0 2 16 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 4 23.833.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 66.000.000 0 0 0 0 2 16 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 30.000.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 36.000.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 877.772.000 100 297.553.850 100 34 2 16 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 15.000.000 0 6.869.000 0 46 2 16 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 75.172.000 0 36.376.000 0 48 2 16 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 105.600.000 0 62.837.000 0 60 2 16 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 36 16.000.000 12 5.200.000 46 33 2 16 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 20.000.000 6 7.865.000 50 39 2 16 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 36 646.000.000 16 178.406.850 44 28 2 16 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 13 64.300.000 0 0 0 0 2 16 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 6 18.500.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 6 45.800.000 0,00 0 0 0 2 16 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 172.320.000 50 69.453.620 50 40 2 16 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 9.000.000 6 2.825.000 50 31 2 16 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 115.320.000 6 42.628.620 50 37 55 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 16 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 48.000.000 6 24.000.000 50 50 2 16 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 364.335.000 100 94.125.730 100 26 2 16 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 204.000.000 3 63.836.730 50 31 2 16 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 45 58.270.000 10 11.005.000 22 19 2 16 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 102.065.000 0 19.284.000 0 19 2 16 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Kemitraan Komunitas dan Media Yang Aktif Dalam Pengelolaan Komunikasi Publik % 100 1.528.077.000 50 1.031.991.406 50 67,54 2 16 2 2 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan/ Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 1.528.077.000 1 1.031.991.406 100 68 2 16 2 2 1 14 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Laporan 10 8.608.000 0,00 0 0 0 2 16 2 2 1 17 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Permoho nan 10 198.424.000 5 190.491.406 50 96 2 16 2 2 1 19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Rekomen dasi 5 20.500.000 0,00 0 0 0 2 16 2 2 1 21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Media 28 1.300.545.000 14 841.500.000 50 65 2 16 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Yang Menerapkan E-Government % 56,00 2.001.957.000 50 627.770.980 89 31,36 2 16 3 2 1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Website Perangkat Daerah Yang memiliki Domain/Sub Domain Yang Terintegrasi dengan Domain Pemerintah Daerah. Persen 100 36.016.000 0 0 0 0 2 16 3 2 1 4 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Dokumen 1 36.016.000 0,00 0 0 0 2 16 3 2 2 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi Dengan SPBE Aplikasi 19 1.965.941.000 19 627.770.980 100 32 2 16 3 2 2 15 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Laporan 2 27.994.000 0,00 0 0 0 2 16 3 2 2 16 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional Dokumen 5 53.597.000 2 14.424.600 40 27 2 16 3 2 2 17 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah Dokumen 1 37.943.000 1 6.513.000 100 17 2 16 3 2 2 19 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Dokumen 2 211.214.000 0,00 0 0 0 2 16 3 2 2 24 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Perangkat Daerah 32 158.313.000 12 10.000.000 38 6 2 16 3 2 2 30 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Perangkat Daerah 32 1.476.880.000 15 596.833.380 47 40 56 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 20 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Cakupan Pemenuhan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota % 100,00 290.000.000 50 89.515.600 50 30,87 2 20 2 2 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dasboard/Dokumen Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota Yang Disediakan Dokumen 1 290.000.000 1 89.515.600 100 31 2 20 2 2 1 8 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Persentase 100 28.868.000 0,00 0 0 0 2 20 2 2 1 9 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Persentase 100 134.994.000 45 40.145.400 45 30 2 20 2 2 1 10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dokumen 3 126.138.000 1 49.370.200 33 39 2 21 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase PD Yang Memanfaatkan Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi % 100,00 75.000.000 10.000 13.616.120 10.000 18,15 2 21 2 2 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Permintaan Layanan Persandian Yang Dipenuhi Persen 100 75.000.000 100 13.616.120 100 18 2 21 2 2 1 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Laporan 1 29.044.000 1 8.580.320 100 30 2 21 2 2 1 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah 32 45.956.000 18 5.035.800 56 11 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 6.064.741.178 2.488.048.411 41,02 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 5.241.936.178 50 2.122.000.311 50 40,48 2 18 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 98.478.000 7 98.478.000 100 100 2 18 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 64.662.000 4 64.662.000 100 100 2 18 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 12.776.000 1 12.776.000 100 100 2 18 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 1 11.900.000 1 11.900.000 100 100 2 18 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 9.140.000 1 9.140.000 100 100 2 18 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.275.088.178 100 1.505.008.211 100 46 2 18 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 3.065.252.578 6 1.418.168.211 50 46 2 18 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 134.359.600 1 64.840.000 100 48 2 18 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 75.476.000 6 22.000.000 50 29 2 18 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 10.246.000 100 10.246.000 100 100 2 18 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 10.246.000 6 10.246.000 50 100 57 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 18 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 66.500.000 0 0 0 0 2 18 1 2 5 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 10 66.500.000 0,00 0 0 0 2 18 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 934.800.000 100 351.689.100 100 38 2 18 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 23.040.000 1 10.603.000 100 46 2 18 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 41.200.000 0,00 0 0 0 2 18 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 6 174.544.000 3 85.528.000 50 49 2 18 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 109.120.000 1 46.841.900 50 43 2 18 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 7.200.000 1 3.600.000 100 50 2 18 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 84.000.000 6 32.515.000 50 39 2 18 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 495.696.000 6 172.601.200 50 35 2 18 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 82.800.000 0 0 0 0 2 18 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 43.800.000 0,00 0 0 0 2 18 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 4 39.000.000 0,00 0 0 0 2 18 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 86.420.000 100 66.544.000 100 77 2 18 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 13.200.000 6 7.600.000 50 58 2 18 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 28.700.000 6 14.424.000 50 50 2 18 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 44.520.000 6 44.520.000 50 100 2 18 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 687.604.000 100 90.035.000 100 13 2 18 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 16 87.532.000 8 48.788.000 50 56 2 18 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 16 8.000.000 0,00 0 0 0 2 18 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 36 33.120.000 18 15.060.000 50 45 2 18 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 449.968.000 0,00 0 0 0 2 18 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 36 108.984.000 12 26.187.000 33 24 2 18 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah promosi potensi investasi Jenis 4 238.280.000 2 166.588.100 50 69,91 2 18 2 2 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah unit 3 133.794.000 1 62.102.100 33 46 2 18 2 2 1 4 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dokumen 1 133.794.000 1 62.102.100 100 46 2 18 2 2 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - 100 104.486.000 100 104.486.000 100 100 58 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 18 2 2 2 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 44.486.000 1 44.486.000 100 100 2 18 2 2 2 3 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi kecamatan Daerah 22 60.000.000 22 60.000.000 100 100 2 18 3 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Nilai PMA dan PMDN Triliyun 2,01 216.604.000 2 45.000.000 100 20,78 2 18 3 2 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kegiatan 2 216.604.000 2 45.000.000 100 21 2 18 3 2 1 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen 2 216.604.000 1 45.000.000 50 21 2 18 4 2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP Poin 85,75 266.111.000 86 122.000.000 100 45,85 2 18 4 2 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota "Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota" Kegiatan 4 266.111.000 4 122.000.000 100 46 2 18 4 2 1 6 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 100 217.378.000 50 122.000.000 50 56 2 18 4 2 1 7 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 100 18.208.000 0,00 0 0 0 2 18 4 2 1 8 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha 10 30.525.000 0,00 0 0 0 2 18 5 2 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah PMA/ PMDN yang dipantau Perusahaan 12 101.810.000 4 32.460.000 33 31,88 2 18 5 2 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan PM yang dilaksanakan Kegiatan 3 101.810.000 1 32.460.000 33 32 2 18 5 2 1 4 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usaha. 10 27.150.000 0,00 0 0 0 2 18 5 2 1 5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha 100 36.000.000 0,00 0 0 0 2 18 5 2 1 6 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha 10 38.660.000 10 32.460.000 100 84 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 3.076.593.000 1.314.839.200 42,74 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 5.785.048.925 50 2.372.314.955 50 41,01 2 19 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 161.219.000 7 82.845.478 100 51 2 19 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 101.358.000 1 41.804.076 50 41 2 19 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 59.861.000 1 41.041.402 100 69 59 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 19 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 4.022.424.925 100 1.638.602.304 100 41 2 19 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 30 3.753.772.925 30 1.516.011.304 100 40 2 19 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 223.600.000 6 107.430.000 50 48 2 19 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 25.048.000 0,00 0 0 0 2 19 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 20.004.000 6 15.161.000 50 76 2 19 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 16.512.000 100 3.900.000 100 24 2 19 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 16.512.000 3 3.900.000 25 24 2 19 1 2 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Administrasi Pendapatan Perangat Daerah Persen 2 19.269.000 2 1.720.000 100 9 2 19 1 2 4 5 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Laporan 1 19.269.000 1 1.720.000 100 9 2 19 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 74.500.000 0 0 0 0 2 19 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 50 50.500.000 0,00 0 0 0 2 19 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4 24.000.000 0,00 0 0 0 2 19 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 850.184.000 50 471.938.170 50 56 2 19 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 30 15.460.000 10 4.859.000 33 31 2 19 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 24.760.000 12 12.400.000 60 50 2 19 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 50 30.841.000 30 15.405.000 60 50 2 19 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 12.000.000 3 3.200.000 25 27 2 19 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 24 24.000.000 12 12.000.000 50 50 2 19 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 100 691.215.000 70 409.004.170 70 59 2 19 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 15.070.000 12 15.070.000 100 100 2 19 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 36.838.000 0,00 0 0 0 2 19 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 1 159.600.000 0 0 0 0 2 19 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 10 16.000.000 0,00 0 0 0 2 19 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 4 143.600.000 0,00 0 0 0 2 19 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 101.120.000 100 42.252.245 100 42 2 19 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 101.120.000 6 42.252.245 50 42 60 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 19 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 380.220.000 100 131.056.758 100 34 2 19 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 14 160.020.000 13 73.624.758 93 46 2 19 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 40.200.000 18 24.490.000 60 61 2 19 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 180.000.000 1 32.942.000 50 18 2 19 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Orang Orang 208 243 239.532.000 208 243 178.272.000 100 100 74,43 2 19 2 2 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Penyadaran, pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota Orang 243 190.429.000 243 178.272.000 100 94 2 19 2 2 1 11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Orang 40 150.000.000 30 150.000.000 75 100 2 19 2 2 1 15 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Orang 50 40.429.000 30 28.272.000 60 70 2 19 2 2 2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota Organisasi 1 49.103.000 0 0 0 0 2 19 2 2 2 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Organisasi 10 49.103.000 0,00 0 0 0 2 19 3 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan % 80,00 10.463.871.000 8.000 1.556.300.800 10.000 14,87 2 19 3 2 1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cabor 3 9.807.269.000 3 1.088.804.800 100 11 2 19 3 2 1 5 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia Unit 3 8.689.200.000 1 181.330.000 33 2 2 19 3 2 1 6 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Dokumen 1 1.118.069.000 1 907.474.800 100 81 2 19 3 2 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Turnamen 1 619.882.000 1 432.296.000 100 70 2 19 3 2 2 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan 4 619.882.000 4 432.296.000 100 70 2 19 3 2 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kegiatan 1 36.720.000 1 35.200.000 100 96 2 19 3 2 5 10 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Lembaga 1 36.720.000 1 35.200.000 100 96 61 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 19 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan dan pengembangan kapasitas % 100,00 150.000.000 10.000 150.000.000 10.000 100,00 2 19 4 2 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 100 2 19 4 2 1 2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Organisasi 1 150.000.000 1 150.000.000 100 100 3 26 2 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan Lokasi 2,00 485.910.000 2 450.000.000 100 92,61 3 26 2 2 2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota Lokasi 2 185.910.000 2 150.000.000 100 81 3 26 2 2 2 4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Unit 2 150.000.000 1 150.000.000 50 100 3 26 2 2 2 9 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Laporan 1 35.910.000 0,00 0 0 0 3 26 2 2 3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Lokasi 2 300.000.000 2 300.000.000 100 100 3 26 2 2 3 6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Laporan 2 300.000.000 2 300.000.000 100 100 3 26 3 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 73.200,00 1.101.962.000 73.200 473.131.000 100 42,94 3 26 3 2 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Dokumen 13 1.101.962.000 13 473.131.000 100 43 3 26 3 2 1 4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dokumen 1 202.091.000 1 16.306.000 100 8 3 26 3 2 1 5 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dokumen 1 46.905.000 1 17.385.000 100 37 3 26 3 2 1 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kegiatan 3 652.966.000 1 261.840.000 33 40 3 26 3 2 1 7 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Promosi 1 200.000.000 1 177.600.000 100 89 3 26 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya % 80,00 921.531.000 50 63.436.200 63 6,88 3 26 4 2 2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - 100 921.531.000 10 63.436.200 10 7 3 26 4 2 2 5 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif Dokumen 1 293.466.000 1 4.536.200 100 2 3 26 4 2 2 14 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual Kegiatan 3 415.602.000 1 58.900.000 33 14 3 26 4 2 2 20 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Laporan 1 36.691.000 0,00 0 0 0 3 26 4 2 2 21 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen 1 175.772.000 0,00 0 0 0 3 26 5 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Dibina Orang 200 177.658.000 0 0 0 0,00 3 26 5 2 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Orang 200 177.658.000 0 0 0 0 3 26 5 2 1 5 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Laporan 1 177.658.000 0,00 0 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.298.344.272 2.242.152.112 30,72 62 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 4.578.611.272 50 1.803.444.112 50 39,39 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 286.257.000 7 72.309.000 100 25 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 127.922.200 1 46.831.000 50 37 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 21.182.000 1 16.053.000 100 76 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 55.071.000 1 4.726.000 100 9 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 82.081.800 3 4.699.000 60 6 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.035.364.272 100 1.333.862.308 100 44 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 2.855.304.272 6 1.247.918.808 43 44 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 114.817.000 6 62.661.000 50 55 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 16.404.000 1 12.962.900 100 79 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 48.839.000 6 10.319.600 50 21 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 30.729.000 100 5.700.000 100 19 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 30.729.000 6 5.700.000 50 19 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 118.000.000 0 0 0 0 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 35 82.000.000 0,00 0 0 0 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 10 36.000.000 0,00 0 0 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 506.991.000 100 221.357.000 100 44 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 8.200.000 3 740.000 60 9 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 28.970.000 6 13.405.000 50 46 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 34.320.000 6 14.000.000 50 41 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 15.000.000 6 2.550.000 50 17 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 36.000.000 6 6.000.000 50 17 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 374.501.000 6 182.162.000 50 49 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 10.000.000 6 2.500.000 50 25 63 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 103.400.000 0 0 0 0 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 4 50.000.000 0,00 0 0 0 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 9.000.000 0,00 0 0 0 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 26.000.000 0,00 0 0 0 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 18.400.000 0,00 0 0 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 163.490.000 100 63.503.012 100 39 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 35.550.000 6 25.470.000 50 72 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 94.340.000 6 31.033.012 50 33 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 33.600.000 6 7.000.000 50 21 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 334.380.000 100 106.712.792 100 32 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 6 174.000.000 4 43.099.792 67 25 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 6 25.580.000 4 1.850.000 67 7 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 134.800.000 1 61.763.000 50 46 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya Jumlah Pengunjung Dan Pembinaan Perpustakaan % 70 2.000.000.000 20 385.912.000 29 19,30 1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan Dan perputakaan yang dibina Persen 70 1.324.235.800 70 293.223.000 100 22 1 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Perpusta kaan 65 39.844.000 25 16.097.000 38 40 1 11 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Perpusta kaan 65 361.779.000 50 111.635.000 77 31 1 12 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Layanan 50 281.895.000 45 104.310.000 90 37 1 13 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan Perpusta kaan 40 39.800.000 15 10.120.000 38 25 1 16 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Orang 7 76.470.000 0 1.500.000 0 2 1 18 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Eksemplar 900 220.129.900 600 19.647.000 67 9 1 19 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Eksemplar 300 159.945.000 200 19.880.000 67 12 1 20 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Perpust akaan 300 144.372.900 200 10.034.000 67 7 64 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokus dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi budaya baca dan literasi Dan Meningkatnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Persen 31 675.764.200 31 92.689.000 100 14 2 6 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Orang 40 100.255.000 0,00 0 0 0 2 7 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Perpust akaan 300 255.357.200 150 81.139.000 50 32 2 9 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Orang 60 185.460.000 0,00 0 0 0 2 10 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Lokus 50 134.692.000 15 11.550.000 30 9 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Arsip OPD Yang dihasilkan Ton 20 646.686.000 5 43.486.000 25 6,72 1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota yang disusun Persen 20 142.612.000 20 26.001.400 100 18 1 1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Berkas 40 69.805.000 25 5.670.000 63 8 1 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 40 72.807.000 27 20.331.400 68 28 2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota yang disusun Persen 20 160.084.000 20 11.278.200 100 7 2 4 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Arsip 53 160.084.000 35 11.278.200 66 7 3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang disusun Persen 25 343.990.000 25 6.206.400 100 2 3 1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pengguna 45 225.523.000 45 6.206.400 100 3 3 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Laporan 1 118.467.000 0,00 0 0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Volume Arsip Statis yang Berada Dalam Perlindungan dan Penyelamatan Lembaga Kearsipan Daerah % 60,00 73.047.000 50 9.310.000 83 12,75 1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah laporan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disusun Persen 25 73.047.000 25 9.310.000 100 13 1 4 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Arsip 40 73.047.000 12 9.310.000 30 13 Dinas Perikanan 11.989.307.582 3.149.695.846 26,27 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 5.264.998.182 50 1.993.704.480 50 37,87 3 25 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 167.114.000 7 74.352.000 100 44 3 25 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 98.054.000 3 50.000.000 60 51 3 25 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 35.868.000 2 3.727.000 40 10 3 25 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12 33.192.000 8 20.625.000 67 62 65 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 3 25 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.300.225.582 100 1.385.260.923 100 42 3 25 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 25 3.020.191.582 9 1.283.899.923 36 43 3 25 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 228.850.000 1 97.250.000 100 42 3 25 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 25.000.000 7 1.111.000 58 4 3 25 1 2 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 26.184.000 1 3.000.000 100 11 3 25 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 79.286.000 100 27.000.000 100 34 3 25 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 54.000.000 1 27.000.000 100 50 3 25 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 13.018.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 12.268.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 122.000.000 0 0 0 0 3 25 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 86.000.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 36.000.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 944.472.600 100 357.716.987 100 38 3 25 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 30.000.000 1 1.385.000 100 5 3 25 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 49.029.600 1 10.715.000 100 22 3 25 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 64.747.000 1 7.495.000 100 12 3 25 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 18.000.000 1 3.800.000 100 21 3 25 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 3.530.000 50 29 3 25 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 720.696.000 5 297.020.159 42 41 3 25 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 50.000.000 1 33.771.828 100 68 3 25 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 152.533.000 0 0 0 0 3 25 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 25.000.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 53.600.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 3 57.000.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 16.933.000 0,00 0 0 0 3 25 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 216.515.000 100 56.350.570 100 26 3 25 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 20.000.000 4 2.550.000 33 13 3 25 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 196.515.000 6 53.800.570 50 27 66 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 3 25 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 282.852.000 100 93.024.000 100 33 3 25 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 138.000.000 6 31.710.000 23 23 3 25 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 29.940.000 3 1.500.000 30 5 3 25 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 114.912.000 1 59.814.000 50 52 3 25 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 30.600,83 2.394.073.000 20.124 391.597.000 16,36 3 25 3 2 1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kelompok 115 250.231.000 115 31.708.000 100 13 3 25 3 2 1 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 100.241.000 1 31.708.000 100 32 3 25 3 2 1 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Unit 3 149.990.000 0,00 0 0 0 3 25 3 2 2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Kelompok 45 2.143.842.000 45 359.889.000 100 17 3 25 3 2 2 1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 50 33.000.000 0,00 0 0 0 3 25 3 2 2 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Kelompok 1 87.261.000 1 87.189.000 160 100 3 25 3 2 2 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Unit 50 2.023.581.000 10 272.700.000 20 13 3 25 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 7.431,95 3.661.515.400 7.432 700.090.366 100 19,12 3 25 4 2 2 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan kegiatan pemberdayaan pembudidayaan ikan Kelompok 47 378.466.000 47 72.594.466 100 19 3 25 4 2 2 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 1 82.016.000 1 40.494.466 141 49 3 25 4 2 2 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok 1 21.450.000 0,00 0 0 0 3 25 4 2 2 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok 1 275.000.000 1 32.100.000 160 12 3 25 4 2 4 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Kelompok 37 3.283.049.400 37 627.495.900 100 19 3 25 4 2 4 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 55.815.000 1 27.924.500 100 50 3 25 4 2 4 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 2 860.500.000 0,00 0 0 0 3 25 4 2 4 4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 1 25.000.000 0,00 0 0 0 3 25 4 2 4 9 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 25 2.227.626.000 7 547.485.000 28 25 3 25 4 2 4 10 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Unit 5 62.808.400 2 27.086.400 40 43 3 25 4 2 4 12 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan Dokumen 1 51.300.000 1 25.000.000 100 49 3 25 6 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. Milyar 16,24 668.721.000 16,24 64.304.000 100 9,62 67 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 3 25 6 2 1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Dokumen 33 59.571.000 33 29.304.000 100 49 3 25 6 2 1 5 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Dokumen 1 59.571.000 1 29.304.000 100 49 3 25 6 2 2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah kelompok usaha perikanan bagi usaha pengelolaan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang memenuhi standar pengelolaan mutu usaha pemasaran Kelompok 1 82.495.000 1 30.000.000 100 36 3 25 6 2 2 2 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit Usaha 3 82.495.000 1 30.000.000 33 36 3 25 6 2 3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolah ikan dalam setiap daerah Unit 9 526.655.000 9 5.000.000 100 1 3 25 6 2 3 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 1 230.864.000 0,00 0 0 0 3 25 6 2 3 2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pelaku Usaha 3 295.791.000 1 5.000.000 33 2 Dinas Pertanian 33.496.941.861 14.468.055.614 43,19 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 14.232.322.661 50 5.675.594.026 50 39,88 3 27 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 137.889.000 7 76.120.000 100 55 3 27 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 12 72.854.000 6 46.578.000 50 64 3 27 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 12 65.035.000 6 29.542.000 50 45 3 27 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 10.267.636.161 100 5.206.037.775 100 51 3 27 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 90 9.996.444.161 90 5.079.650.775 100 51 3 27 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 218.496.000 6 86.250.000 50 39 3 27 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 52.696.000 6 40.137.000 50 76 3 27 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 42.816.000 100 1.750.000 100 4 3 27 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 42.816.000 1 1.750.000 100 4 3 27 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 299.154.000 100 4.320.000 100 1 3 27 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 65 144.000.000 0,00 0 0 0 3 27 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 131.154.000 0 4.320.000 0 3 68 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 3 27 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4 24.000.000 0,00 0 0 0 3 27 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 1.033.216.000 100 305.355.600 100 30 3 27 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 6.000.000 0,00 0 0 0 3 27 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 42.470.000 2 16.576.000 67 39 3 27 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 39.500.000 2 13.341.000 67 34 3 27 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 60 13.000.000 30 5.800.000 50 45 3 27 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 24.000.000 6 1.968.300 50 8 3 27 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 908.246.000 6 267.670.300 50 29 3 27 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 27 1.737.305.500 27 24.000.000 100 1 3 27 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 826.368.000 0,00 0 0 0 3 27 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 57.000.000 0,00 0 0 0 3 27 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 49.900.000 2 24.000.000 40 48 3 27 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 804.037.500 0,00 0 0 0 3 27 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 150.980.000 100 33.010.651 100 22 3 27 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 5.000.000 6 2.100.000 50 42 3 27 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 124.980.000 6 22.160.651 50 18 3 27 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 21.000.000 6 8.750.000 50 42 3 27 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 563.326.000 100 25.000.000 100 4 3 27 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 167.110.000 1 8.750.000 100 5 3 27 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 17 54.000.000 0,00 0 0 0 3 27 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 16.080.000 3 1.600.000 60 10 3 27 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 326.136.000 2 14.650.000 50 4 3 27 2 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Ketersediaan Komoditas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan persen 25 4.670.208.000 0 1.568.023.824 0 33,58 3 27 2 2 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Peningkatan Produksi tanaman Pangan, Hortikulura dan perkebunan 0,00% 3 1.626.388.000 3 534.666.174 100 33 3 27 2 2 1 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 12 1.027.964.000 6 467.986.474 50 46 3 27 2 2 1 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Laporan 12 598.424.000 6 66.679.700 50 11 3 27 2 2 6 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 100 3.043.820.000 30 1.033.357.650 30 34 69 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 3 27 2 2 6 3 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Ekor 1.000 3.043.820.000 300 1.033.357.650 30 34 3 27 3 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indeks Ketersediaan Prasarana pertanian yang sesuai Peruntukan Poin 4,50 10.213.274.000 5 6.613.750.500 100 64,76 3 27 3 2 2 Pembangunan Prasarana Pertanian Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pertanian berdasarkan kebutuhan % 45 10.213.274.000 45 6.613.750.500 100 65 3 27 3 2 2 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 5 2.680.000.000 1 126.260.500 20 5 3 27 3 2 2 9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 5 7.533.274.000 3 6.487.490.000 60 86 3 27 4 2 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Tersedianya Sarana Peternakan yang sesuai kebutuhan % 23,00 2.655.374.000 2.300 353.914.100 10.000 13,33 3 27 4 2 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Rasio Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular terhadap total wilayah yang terdampak Penyakit Hewan Menular % 80 2.049.900.000 80 253.260.000 100 12 3 27 4 2 1 8 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Laporan 1 2.049.900.000 1 253.260.000 100 12 3 27 4 2 3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya mutu, keamanan dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan % 30 605.474.000 30 100.654.100 100 17 3 27 4 2 3 1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Laporan 12 244.000.000 6 42.750.000 50 18 3 27 4 2 3 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan 12 361.474.000 6 57.904.100 50 16 3 27 5 2 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani % 50,00 257.658.000 500 2.273.200 1.000 0,88 3 27 5 2 1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Rasio Serangan OPT dan DPI terhadap Luas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 0,00% 3 257.658.000 3 2.273.200 100 1 3 27 5 2 1 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Ha 50 100.000.000 0,00 0 0 0 3 27 5 2 1 6 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Laporan 12 55.024.000 0,00 0 0 0 3 27 5 2 1 7 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan laporan 12 102.634.000 0 2.273.200 0 2 3 27 7 2 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh % 20,00 1.468.105.200 20 254.499.964 100 17,34 3 27 7 2 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang meningkat Kapasitasnya % 70 1.468.105.200 70 254.499.964 100 17 3 27 7 2 1 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 22 663.695.200 22 87.999.964 100 13 3 27 7 2 1 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 22 804.410.000 22 166.500.000 100 21 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 10.326.393.776 2.252.925.983 21,82 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 4.917.522.256 50 1.902.736.483 50 38,69 2 17 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 139.732.000 7 6.575.000 100 5 2 17 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 91.336.500 1 5.205.000 33 6 70 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 17 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 4 7.354.500 0,00 0 0 0 2 17 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 12 41.041.000 6 1.370.000 50 3 2 17 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.503.450.756 100 1.619.973.016 100 46 2 17 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 360 3.305.658.756 180 1.550.336.516 50 47 2 17 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 120 162.485.000 60 62.177.500 50 38 2 17 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 3 3.285.000 1 1.222.000 33 37 2 17 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 32.022.000 6 6.237.000 50 19 2 17 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 42.319.000 100 17.111.000 100 40 2 17 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 12.814.000 1 4.901.000 50 38 2 17 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 29.505.000 6 12.210.000 50 41 2 17 1 2 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah kewenangan Perangkat Daerah laporan 12 7.982.000 6 1.551.000 50 19 2 17 1 2 4 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 12 7.982.000 6 1.551.000 50 19 2 17 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 460 107.389.000 0 0 0 0 2 17 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 98 84.000.000 0,00 0 0 0 2 17 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 360 11.389.000 0,00 0 0 0 2 17 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 12.000.000 0,00 0 0 0 2 17 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 170 547.811.500 58 176.590.864 34 32 2 17 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 6.028.000 2 880.000 40 15 2 17 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 34 11.795.000 10 350.000 29 3 2 17 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 8 6.000.000 2 1.324.000 25 22 2 17 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 36 9.600.000 18 1.500.000 50 16 2 17 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 977.100 50 8 2 17 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 75 502.388.500 20 171.559.764 27 34 2 17 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 8 185.000.000 0 0 0 0 71 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 17 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 6 35.000.000 0,00 0 0 0 Sedang berproses pada UPBJK 2 17 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 150.000.000 0,00 0 0 0 Sedang berproses pada UPBJK 2 17 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 284 122.998.000 92 30.455.136 32 25 2 17 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 200 21.298.000 50 1.625.000 25 8 2 17 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 63.900.000 24 16.930.136 50 26 2 17 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 36 37.800.000 18 11.900.000 50 31 2 17 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 43 260.840.000 22 50.480.467 51 19 2 17 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 51.500.000 2 20.489.669 100 40 2 17 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 14 148.200.000 7 17.740.798 50 12 2 17 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 25 17.940.000 12 3.250.000 48 18 2 17 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 43.200.000 1 9.000.000 50 21 2 17 3 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan panjam koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dab akuntabel % 26,32 58.182.000 26 25.130.000 100 43,19 2 17 3 2 1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Koperasi 10 58.182.000 10 25.130.000 100 43 2 17 3 2 1 4 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Unit Usaha 20 58.182.000 15 25.130.000 75 43 2 17 4 2 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat 0,00 42,86 56.478.000 43 3.490.000 100 6,18 2 17 4 2 1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi KSP/USP 10 56.478.000 10 3.490.000 100 6 2 17 4 2 1 3 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan Unit Usaha 20 56.478.000 7 3.490.000 35 6 2 17 5 2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan perkoperasian % 29,60 51.178.000 30 32.291.000 100 63,10 2 17 5 2 1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan pengelolaan perkoperasi Koperasi 30 51.178.000 30 32.291.000 100 63 2 17 5 2 1 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Orang 25 51.178.000 25 32.291.000 100 63 2 17 7 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase kenaikan UMKM yang berdaya % 6,51 219.307.000 7 68.450.000 100 31,21 2 17 7 2 1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan jumlah usaha mikro yang telah diberdayakan Usaha Mikro 126 219.307.000 53 68.450.000 42 31 72 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 17 7 2 1 4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 20 67.922.000 0,00 0 0 0 2 17 7 2 1 5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Orang 6 96.050.000 3 28.055.000 50 29 2 17 7 2 1 14 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata Unit Usaha 100 55.335.000 50 40.395.000 50 73 2 17 8 2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang telah menjadi usaha kecil % 37,22 1.586.406.480 37 49.894.500 100 3,15 2 17 8 2 1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha mikro menjadi usaha kecil Usaha Mikro 300 1.586.406.480 300 49.894.500 100 3 2 17 8 2 1 2 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Unit Usaha 100 1.586.406.480 0 49.894.500 0 3 Sedang berproses pada UPBJK 3 30 3 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat, gudang nonsistem resi gundang, dan pusat distribusi) yang sesuai dengan ketentuan (luas, kapasitas, lokasi, sarana dan prasarana penunjang) % 58,33 1.947.011.040 58 80.689.000 100 4,14 3 30 3 2 1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah direvitalisasi Unit 4 1.737.576.040 0 0 0 0 3 30 3 2 1 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit 4 1.737.576.040 0,00 0 0 0 Sedang berproses pada UPBJK 3 30 3 2 2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Cakupan pembinaan terhadap pengelola dan penagihan pemanfaatan sarana perdagangan. Cakupan pembinaan terhadap pengelola dan penagihan pemanfaatan sarana perdagangan. Cakupan pembinaan terhadap pengelola dan penagiharan pemanfaatan sarana perdagangan % Laporan Orang/Bulan 48 209.435.000 20 80.689.000 42 39 3 30 3 2 2 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokumen 48 209.435.000 20 80.689.000 42 39 3 30 4 2 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indeks Perkembangan Harga (IPH) Persentase rata-rata kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting % 1,14 1.172.468.000 1 67.250.200 100 5,74 3 30 4 2 1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan laporan ketersediaan barag kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat Laporan 3 170.923.000 3 23.980.200 100 14 3 30 4 2 1 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Laporan 3 170.923.000 2 23.980.200 67 14 3 30 4 2 2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Laporan 88 1.001.545.000 88 43.270.000 100 4 3 30 4 2 2 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 48 131.801.000 24 43.270.000 50 33 73 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 3 30 4 2 2 3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 40 869.744.000 0,00 0 0 0 Sudah ada realisasi sebesar 345.673.50 0, belum ter SPJ karena masih menunggu laporan Nihil karena TU 3 31 2 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang ditetapkan % 100,00 263.066.000 10.000 12.854.800 10.000 4,89 3 31 2 2 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Cakupan laporan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Laporan 11 263.066.000 1 12.854.800 9 5 3 31 2 2 1 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dokumen 5 130.357.000 0,00 0 0 0 3 31 2 2 1 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dokumen 3 14.300.000 0,00 0 0 0 3 31 2 2 1 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 3 118.409.000 1 12.854.800 33 11 3 31 3 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Pengedalian atas penerbitan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten oleh Instansi terkait % 8,51 54.775.000 9 10.140.000 100 18,51 3 31 3 2 1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan Pengawasan Izin Usaha Industri Dokumen 4 54.775.000 4 10.140.000 100 19 3 31 3 2 1 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 4 54.775.000 2 10.140.000 50 19 UPTD Metrologi Legal 80.174.000 14.643.950 18,27 3 30 6 2 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 0,00 4,06 80.174.000 4 14.643.950 100 18,27 3 30 6 2 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera yang sah Alat UTTP 100 80.174.000 100 14.643.950 100 18 3 30 6 2 1 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Unit 100 80.174.000 75 14.643.950 75 18 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 5.894.025.272 2.123.351.860 36,03 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.921.468.772 50 1.494.595.260 50 38,11 74 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 7 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 234.328.400 7 60.166.500 100 26 2 7 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 119.863.500 1 16.744.200 100 14 2 7 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 9.650.000 1 4.019.000 100 42 2 7 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 104.814.900 1 39.403.300 100 38 2 7 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.834.668.572 100 1.208.826.166 100 43 2 7 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 23 2.721.508.572 18 1.161.976.166 78 43 2 7 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 113.160.000 6 46.850.000 50 41 2 7 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 30.000.000 100 3.245.000 100 11 2 7 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 30.000.000 6 3.245.000 50 11 2 7 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 188.637.000 100 4.665.000 100 2 2 7 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 149.000.000 0,00 0 0 0 2 7 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 6 15.637.000 3 4.665.000 50 30 2 7 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 6 24.000.000 0,00 0 0 0 2 7 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 422.794.800 100 139.407.849 100 33 2 7 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 24.788.800 1 14.164.000 100 57 2 7 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 15.000.000 1 7.251.500 100 48 2 7 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 6 14.400.000 3 4.800.000 50 33 2 7 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 3.553.000 50 30 2 7 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 100 356.606.000 50 109.639.349 50 31 2 7 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 9 47.100.000 0 0 0 0 2 7 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 3 6.400.000 0,00 0 0 0 2 7 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 40.700.000 0,00 0 0 0 2 7 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 51.850.000 100 27.489.226 100 53 2 7 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 150 13.750.000 75 9.875.000 50 72 2 7 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 26.100.000 6 12.614.226 50 48 2 7 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12.000.000 6 5.000.000 50 42 2 7 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 112.090.000 100 50.795.519 100 45 75 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 2 7 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 9 60.500.000 6 26.715.519 67 44 2 7 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 12.790.000 6 4.500.000 50 35 2 7 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 38.800.000 1 19.580.000 50 50 2 7 3 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Peserta Pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten % 100,00 138.035.900 100 99.447.000 100 72,04 2 7 3 2 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta yang memiliki sertifikat kompetensi pelatihan % 100 138.035.900 100 99.447.000 100 72 2 7 3 2 1 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang 20 138.035.900 20 99.447.000 100 72 2 7 4 2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota % 100,00 630.520.600 70 340.809.000 70 54,05 2 7 4 2 1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 100 2 7 4 2 1 5 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Orang 40 200.000.000 40 200.000.000 100 100 2 7 4 2 3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase Pelayanan dan Pengelolaan informasi Kerja % 100 430.520.600 100 140.809.000 100 33 2 7 4 2 3 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang 1.000 430.520.600 315 140.809.000 32 33 2 7 4 2 4 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota % 100 81.443.500 100 23.261.000 100 29 2 7 4 2 4 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang 20 81.443.500 0 23.261.000 0 29 2 7 5 2 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan % 100,00 754.000.000 30 96.549.600 30 12,80 2 7 5 2 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota % 100 704.000.000 100 65.711.600 100 9 2 7 5 2 1 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Perusahaan 10 100.000.000 9 25.723.000 90 26 2 7 5 2 1 3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan 1 604.000.000 1 39.988.600 100 7 2 7 5 2 2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota % 100 50.000.000 100 30.838.000 100 62 2 7 5 2 2 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Perkara 3 50.000.000 1 30.838.000 33 62 3 32 2 2 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang tersusun % 100,00 435.000.000 30 90.831.000 30 20,88 3 32 2 2 1 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi % 100 435.000.000 100 90.831.000 100 21 3 32 2 2 1 1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain Dokumen 1 435.000.000 0 90.831.000 0 21 76 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 3 32 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibangun % 100,00 15.000.000 30 1.120.000 30 7,47 3 32 3 2 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota % 100 15.000.000 100 1.120.000 100 7 3 32 3 2 1 9 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan Lokasi 1 15.000.000 2 1.120.000 200 7 UPTD Balai Latihan Kerja 165.921.000 70.125.900 42,26 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 63.723.000 50 33.709.900 50 52,90 2 7 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 17.760.000 100 14.120.000 100 80 2 7 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 17.760.000 6 14.120.000 50 80 2 7 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 30.213.000 100 15.901.500 100 53 2 7 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 30.213.000 1 15.901.500 100 53 2 7 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 19.350.000 100 7.288.400 100 38 2 7 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 50 3.600.000 25 3.600.000 50 100 2 7 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 15.750.000 6 3.688.400 50 23 2 7 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 29.508.000 100 21.900.000 100 74 2 7 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 3 29.508.000 3 21.900.000 100 74 2 7 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 51.000.000 1 9.500.000 100 19 2 7 3 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Peserta Pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten % 100,00 102.198.000 50 36.416.000 50 35,63 2 7 3 2 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta yang memiliki sertifikat kompetensi pelatihan % 100 102.198.000 100 36.416.000 100 36 2 7 3 2 1 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang 30 102.198.000 10 36.416.000 33 36 Sekretariat Daerah 72.441.625.816 17.396.505.451 24,01 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 54.943.657.816 50 16.957.699.301 50 30,86 4 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 6 160.800.000 4 115.522.750 72 72 4 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 47.060.000 2 44.115.000 94 94 4 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 32.200.000 1 21.599.700 67 67 4 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 18.400.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 50.000.000 1 49.808.050 100 100 77 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 4 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 1 13.140.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 119 14.619.369.816 49 5.979.078.688 41 41 4 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 80 12.517.029.816 34 5.362.678.688 43 0 4 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 24 2.049.360.000 7 616.400.000 30 0 4 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 3 21.380.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 31.600.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 12 2.392.995.000 0 0 0 0 4 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 2.392.995.000 0,00 0 0 4 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 82 239.470.000 0 0 0 0 4 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 82 239.470.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 27 11.202.065.500 9 3.767.696.179 34 34 4 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 1.123.135.000 4 350.955.000 31 0 4 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 1.105.930.500 4 388.805.000 35 0 4 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 50.000.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1.703.000.000 1 662.982.821 100 0 4 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 7.220.000.000 1 2.364.953.358 100 0 4 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 4 6.521.385.000 1 1.588.112.782 24 24 4 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 1.552.970.000 1 1.448.385.000 100 1 4 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 515.000.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 1 1.298.005.000 1 139.727.782 100 0 4 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 3.155.410.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 16 2.176.705.000 5 719.158.043 33 33 4 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 1.170.300.000 1 438.593.243 37 0 4 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.006.405.000 3 280.564.800 28 0 4 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 17 4.548.563.700 4 1.023.702.076 23 23 78 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 4 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 446.000.000 4 177.310.496 40 0 4 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 50.000.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 3.568.513.700 1 762.378.500 50 0 4 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 484.050.000 1 84.013.080 50 0 4 1 1 2 # Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paket 9 5.696.607.000 3 1.915.971.794 34 34 4 1 1 2 # 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 1 577.727.000 1 249.397.144 100 0 4 1 1 2 # 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 6 460.000.000 3 199.848.000 43 0 4 1 1 2 # 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 2 4.658.880.000 1 1.466.726.650 31 0 4 1 1 2 # Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di Fasilitasi Paket 1 4.511.160.800 1 1.625.416.989 100 36 4 1 1 2 # 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 4.511.160.800 1 1.625.416.989 100 0 4 1 1 2 # Penataan Organisasi Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Penataan Organisasi Dokumen/ Laporan 7 538.336.000 3 29.590.000 43 5 4 1 1 2 # 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 3 90.560.000 1 7.590.000 33 0 4 1 1 2 # 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 1 57.806.000 1 8.000.000 100 0 4 1 1 2 # 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 1 55.185.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 # 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 1 10.000.000 0,00 0 0 0 4 1 1 2 # 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen 1 324.785.000 1 14.000.000 100 0 4 1 1 2 # Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Laporan 12 2.336.200.000 6 193.450.000 50 8 4 1 1 2 # 1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 1 2.336.200.000 0 193.450.000 8 0 4 1 2 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Sesuai Ketentuan % 100 15.309.943.000 30 115.458.300 30 26,40 4 1 2 2 1 Administrasi Tata Pemerintahan umlah Dokumen Hasil Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Dokumen/ Laporan 6 1.508.240.000 0 0 0 0 4 1 2 2 1 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 2 1.457.240.000 0,00 0 0 0 4 1 2 2 1 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 4 51.000.000 0,00 0 0 0 4 1 2 2 2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dokumen/ Laporan 11 13.204.203.000 0 0 0 0 4 1 2 2 2 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen 5 3.143.300.000 0,00 0 0 0 79 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 4 1 2 2 2 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen 3 8.292.740.000 0,00 0 0 0 4 1 2 2 2 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen 3 1.768.163.000 0,00 0 0 0 4 1 2 2 3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Produk Hukum Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Dokumen/ Laporan 11 437.350.000 3 115.458.300 26 26 4 1 2 2 3 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 3 90.000.000 0,00 0 0 0 4 1 2 2 3 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 5 256.350.000 2 115.458.300 45 0 4 1 2 2 3 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen 3 91.000.000 0,00 0 0 0 4 1 2 2 4 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - 2 160.150.000 0 0 0 0 4 1 2 2 4 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 132.400.000 0,00 0 0 0 4 1 2 2 4 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 27.750.000 0,00 0 0 0 4 1 3 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Pelaksaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Sesuai Ketentuan % 1,00 2.188.025.000 1 323.347.850 100 68,77 4 1 3 2 1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Dokumen/ Laporan 3 444.550.000 1 63.383.200 33 14 4 1 3 2 1 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 1 182.950.000 1 22.776.800 100 0 4 1 3 2 1 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 1 228.800.000 1 28.750.000 100 0 4 1 3 2 1 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0 1 32.800.000 1 11.856.400 100 0 4 1 3 2 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Dokumen/ Laporan 3 185.960.000 1 78.558.150 42 42 4 1 3 2 2 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen 1 51.410.000 1 28.601.700 56 1 4 1 3 2 2 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0 1 91.450.000 1 25.446.500 100 0 4 1 3 2 2 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 1 43.100.000 1 24.509.950 57 1 4 1 3 2 3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase paket pengadaan barang/jasa yang mendapatkan layanan sesuai standar % 17 1.479.215.000 2 181.406.500 12 12 4 1 3 2 3 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1 462.125.000 1 78.506.500 100 0 4 1 3 2 3 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 1 618.090.000 1 102.900.000 100 0 4 1 3 2 3 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 15 399.000.000 0,00 0 0 0 4 1 3 2 4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Dokumen/ Laporan 3 78.300.000 0 0 0 0 80 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 4 1 3 2 4 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokumen 1 26.100.000 0,00 0 0 0 4 1 3 2 4 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Dokumen 1 26.100.000 0,00 0 0 0 4 1 3 2 4 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 1 26.100.000 0,00 0 0 0 Sekretariat DPRD 39.414.342.176 15.500.809.637 39,33 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 23.369.349.776 50 10.056.213.263 50 43,03 4 2 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 140.221.000 7 60.570.881 100 43 4 2 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 114.541.000 3 42.430.881 60 37 4 2 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 7.190.000 1 7.190.000 50 100 4 2 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 2 7.190.000 0,00 0 0 0 4 2 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 11.300.000 1 10.950.000 100 97 4 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 4.413.104.426 100 1.970.673.233 100 45 4 2 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 4.182.765.426 7 1.915.917.233 50 46 4 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 179.231.000 6 53.217.000 50 30 4 2 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 4.820.000 0,00 0 0 0 4 2 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 46.288.000 2 1.539.000 50 3 4 2 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 96.719.000 100 4.645.350 100 5 4 2 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 19.659.000 0,00 0 0 0 4 2 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 77.060.000 6 4.645.350 50 6 4 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 152.058.000 100 4.500.000 100 3 4 2 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 2 76.200.000 0,00 0 0 0 81 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 4 2 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 12 3.858.000 0,00 0 0 0 4 2 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 10 72.000.000 1 4.500.000 10 6 4 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 914.720.900 100 332.684.058 100 36 4 2 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 15.095.000 6 8.458.250 300 56 4 2 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 51.525.400 0 19.831.160 0 38 4 2 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 53.390.500 2 19.725.500 50 37 4 2 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 123.800.000 6 52.895.000 50 43 4 2 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 50.000.000 6 34.988.500 50 70 4 2 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 605.583.000 6 195.665.648 50 32 4 2 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 15.327.000 6 1.120.000 50 7 4 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 3.562.536.750 100 709.685.000 100 20 4 2 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 2 779.338.000 1 648.385.000 50 83 4 2 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 436.800.000 1 61.300.000 20 14 4 2 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 10 410.420.000 0,00 0 0 0 4 2 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 5 1.935.978.750 0,00 0 0 0 4 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 507.800.000 100 223.803.306 100 44 4 2 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 3.000.000 6 1.000.000 50 33 4 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 261.000.000 6 116.303.306 50 45 4 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 243.800.000 6 106.500.000 50 44 4 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 977.578.000 100 154.443.988 100 16 4 2 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 365.500.000 2 99.309.711 50 27 4 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 124.000.000 6 28.067.277 20 23 4 2 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 51.890.000 1 2.030.000 2 4 4 2 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 186.688.000 1 25.037.000 50 13 4 2 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 249.500.000 0,00 0 0 0 4 2 1 2 # Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Cakupan pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD % 100 10.761.088.800 100 5.832.125.961 100 54 4 2 1 2 # 1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Orang/Bulan 25 10.440.338.800 6 5.832.125.961 24 56 4 2 1 2 # 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Paket 26 270.750.000 0,00 0 0 0 82 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 4 2 1 2 # 3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Orang 25 50.000.000 0,00 0 0 0 4 2 1 2 # Layanan Administrasi DPRD Cakupan pemenuhan layanan administrasi DPRD % 100 1.843.522.900 100 763.081.486 100 41 4 2 1 2 # 1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Dokumen 12 23.048.800 6 7.653.000 50 33 4 2 1 2 # 2 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Laporan 12 11.436.000 6 1.221.000 50 11 4 2 1 2 # 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan 12 1.269.038.100 6 568.699.486 50 45 4 2 1 2 # 4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Paket 1 540.000.000 1 185.508.000 50 34 4 2 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah % 100,00 16.044.992.400 50 5.444.596.374 50 33,93 4 2 2 2 1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Rancangan Perda Yang Disepakati dan Peraturan DPRD Yang Dibentuk Dokumen 21 298.944.000 21 40.243.850 100 13 4 2 2 2 1 1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen 6 18.787.000 2 4.181.000 33 22 4 2 2 2 1 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen 9 61.589.000 5 36.062.850 56 59 4 2 2 2 1 4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dokumen 4 200.000.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 1 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dokumen 1 18.568.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran Dokumen 7 158.925.000 7 10.419.000 100 7 4 2 2 2 2 1 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen 2 14.136.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 2 2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dokumen 2 14.686.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 2 3 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen 1 52.159.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 2 4 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dokumen 1 62.238.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 2 6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen 1 15.706.000 1 10.419.000 100 66 4 2 2 2 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyeelenggaraan Pemerintahan Laporan 32 87.745.900 32 20.089.000 100 23 4 2 2 2 3 1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Laporan 4 13.576.000 1 4.875.000 25 36 4 2 2 2 3 2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Laporan 4 13.584.900 0,00 0 0 0 4 2 2 2 3 3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 4 10.476.000 1 2.780.000 25 27 4 2 2 2 3 4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Laporan 4 10.476.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 3 5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Laporan 4 10.476.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 3 7 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Dokumen 2 11.096.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 3 8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dokumen 2 18.061.000 1 12.434.000 50 69 4 2 2 2 4 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Yang Disusun Jumlah Kelompok Pakar/ Tim Ahli /Tenaga Ahli Yang Disediakan Orang Dokumen Orang 25 2 9 1.276.108.000 25 2 9 241.900.660 19 83 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 4 2 2 2 4 2 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 25 852.000.000 1 63.000.660 4 7 4 2 2 2 4 4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang 3 48.000.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 4 5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Orang 6 252.000.000 6 105.000.000 100 42 4 2 2 2 4 7 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen 1 5.108.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 4 8 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Dokumen 4 119.000.000 3 73.900.000 75 62 4 2 2 2 5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dokumen 5 2.344.605.500 5 203.917.500 100 9 4 2 2 2 5 1 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan 50 536.434.000 15 22.492.000 30 4 4 2 2 2 5 2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen 100 68.359.000 50 18.235.500 50 27 4 2 2 2 5 3 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen 3 1.283.287.500 2 163.190.000 67 13 4 2 2 2 5 4 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Orang 4 456.525.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Dokumen 2 41.379.000 2 8.339.750 100 20 4 2 2 2 6 1 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dokumen 1 35.948.000 1 8.339.750 100 23 4 2 2 2 6 2 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan 1 5.431.000 0,00 0 0 0 4 2 2 2 7 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen 1 300.000.000 1 117.900.000 100 39 4 2 2 2 7 2 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen 5 300.000.000 3 117.900.000 60 39 4 2 2 2 8 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen 40 11.537.285.000 40 4.801.786.614 100 42 4 2 2 2 8 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen 100 9.725.958.000 50 4.056.613.251 50 42 4 2 2 2 8 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen 12 20.225.000 6 8.870.000 50 44 4 2 2 2 8 4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen 12 1.791.102.000 6 736.303.363 50 41 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.611.506.628 3.115.693.174 36,18 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 5.009.824.528 47 2.374.816.165 47 47,40 5 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 337.729.500 7 180.391.500 100 53 5 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 188.900.000 1 105.894.200 50 56 5 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 45.000.000 1 26.997.400 100 60 5 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 5.000.000 0,00 0 0 0 5 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 98.829.500 1 47.499.900 100 48 5 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.340.979.028 47 1.572.286.258 47 47 5 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 2.830.325.528 6 1.309.072.258 46 46 84 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 299.401.500 6 131.171.000 50 44 5 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 109.452.000 1 68.921.400 63 63 5 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 101.800.000 2 63.121.600 62 62 5 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 102.290.000 61 62.481.900 61 61 5 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 102.290.000 7 62.481.900 61 61 5 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 76.000.000 0 0 0 0 5 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 40.000.000 0,00 0 0 0 5 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 3 36.000.000 0,00 0 0 0 5 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 598.278.000 59 353.904.977 59 59 5 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 6.000.000 0,00 0 0 0 5 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 20.044.000 1 13.785.000 69 69 5 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 25.000.000 1 17.290.000 69 69 5 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 12.000.000 1 5.800.000 100 48 5 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 0,00 0 0 0 5 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 523.234.000 7 317.029.977 61 61 5 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 15 216.600.000 100 15 53.300.000 25 5 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 19.800.000 4 19.500.000 98 98 5 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 86.800.000 2 33.800.000 39 39 5 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 110.000.000 0,00 0 0 0 5 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 111.720.000 39 43.451.530 39 39 5 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 81.720.000 5 30.951.530 38 38 5 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 30.000.000 5 12.500.000 42 42 5 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 226.228.000 48 109.000.000 48 48 5 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 18 93.200.000 5 25.000.000 27 27 5 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 24 14.860.000 0,00 0 0 0 5 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 118.168.000 1 84.000.000 71 71 85 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 1 2 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku % 100 2.351.682.100 21 501.555.625 21 21,33 5 1 2 2 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai peraturan yang berlaku % 100 1.572.982.700 100 296.249.800 100 19 5 1 2 2 1 1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Dokumen 1 85.438.800 1 9.388.800 100 11 5 1 2 2 1 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara 2 150.939.600 1 46.849.000 50 31 5 1 2 2 1 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara 1 43.912.000 1 21.419.000 100 49 5 1 2 2 1 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara 1 232.504.000 1 51.419.000 100 22 5 1 2 2 1 6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Usulan 1 85.348.000 1 84.683.000 100 99 5 1 2 2 1 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen 1 974.840.300 1 82.491.000 100 8 5 1 2 2 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan pemenuhan data dan informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan daerah % 100 33.463.800 0 0 0 0 5 1 2 2 2 3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku 1 33.463.800 0,00 0 0 0 5 1 2 2 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pemenuhan dokumen laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku % 100 595.231.800 27 161.600.825 27 27 5 1 2 2 3 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 12 331.702.600 5 131.721.025 40 40 5 1 2 2 3 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan 6 263.529.200 1 29.879.800 11 11 5 1 2 2 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah % 100 150.003.800 29 43.705.000 29 29 5 1 2 2 4 3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Dokumen 6 150.003.800 2 43.705.000 29 29 5 1 3 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 83 1.250.000.000 16 239.321.384 19 19,15 5 1 3 2 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian dokumen rencana Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan dokumen rencana daerah % 94 500.000.000 10 55.042.200 11 11 5 1 3 2 1 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 92.264.800 0,00 0 0 0 5 1 3 2 1 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Laporan 12 164.943.900 2 30.772.600 19 19 5 1 3 2 1 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 81.514.900 0,00 0 0 0 5 1 3 2 1 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan 12 161.276.400 2 24.269.600 15 15 5 1 3 2 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase kesesuaian dokumen rencana Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA dan dokumen rencana daerah % 94 291.291.000 33 101.847.184 35 35 86 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 1 3 2 2 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 60.000.000 1 21.828.900 100 36 5 1 3 2 2 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Laporan 1 57.940.000 1 11.039.800 100 19 5 1 3 2 2 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan 12 40.000.000 5 18.012.100 45 45 5 1 3 2 2 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 52.705.000 1 14.553.200 100 28 5 1 3 2 2 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Laporan 1 40.350.000 1 17.175.184 100 43 5 1 3 2 2 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Laporan 12 40.296.000 6 19.238.000 48 48 5 1 3 2 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian dokumen rencana Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokumen rencana daerah % 94 458.709.000 17 82.432.000 18 18 5 1 3 2 3 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 64.653.000 1 21.989.000 100 34 5 1 3 2 3 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Laporan 12 40.000.000 7 23.773.200 59 59 5 1 3 2 3 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Laporan 12 60.000.000 4 19.874.800 33 33 5 1 3 2 3 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 150.000.000 0,00 0 0 0 5 1 3 2 3 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Laporan 12 41.000.000 5 16.795.000 41 41 5 1 3 2 3 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan 12 103.056.000 0,00 0 0 0 Badan Keuangan Daerah 194.523.024.998 86.287.558.930 44,36 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 10.549.418.998 50 4.221.258.803 50 40,01 5 2 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 148.500.000 7 44.830.800 100 30 5 2 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 37.117.000 0 4.823.400 0 13 5 2 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 18.000.000 0 4.548.100 0 25 5 2 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 17.000.000 1 5.079.500 100 30 5 2 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 76.383.000 0 30.379.800 0 40 87 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 8.188.992.998 100 3.847.187.761 100 47 5 2 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 600 7.552.866.998 300 3.633.229.611 50 48 5 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 636.126.000 6 213.958.150 50 34 5 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 514.850.000 0 0 0 0 5 2 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 75.500.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 12 415.350.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 6 24.000.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 487.405.000 100 145.114.200 100 30 5 2 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 6.000.000 1 142.000 100 2 5 2 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 9.300.000 1 4.102.000 100 44 5 2 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 37.224.000 1 4.350.000 100 12 5 2 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 24.000.000 6 4.250.000 50 18 5 2 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 4.679.000 50 39 5 2 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 398.881.000 6 127.591.200 50 32 5 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 441.200.000 0 0 0 0 5 2 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 125.000.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 12.000.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 40 304.200.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 231.735.000 100 95.500.808 100 41 5 2 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 1.875.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 217.860.000 5 91.500.808 42 42 5 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12.000.000 4 4.000.000 33 33 5 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 536.736.000 100 88.625.234 100 17 5 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 8 366.000.000 2 60.121.234 25 16 5 2 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 12.210.000 0,00 0 0 0 5 2 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 143.276.000 1 25.204.000 100 18 5 2 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 15.250.000 1 3.300.000 100 22 5 2 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tepat waktu tepat waktu. 181.886.433.000 tepat waktu 81.596.689.727 100 44,86 5 2 2 2 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Dokumen 6 2.146.200.000 6 394.934.100 100 18 88 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 2 2 2 1 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 2 68.435.000 0,00 0 0 0 5 2 2 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 2 78.579.000 0,00 0 0 0 5 2 2 2 1 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 2 253.220.000 0,00 0 0 0 5 2 2 2 1 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 2 335.720.000 0,00 0 0 0 5 2 2 2 1 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 2 212.442.000 0 41.370.000 0 19 5 2 2 2 1 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 150 1.197.804.000 50 353.564.100 33 30 5 2 2 2 2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Dokumen 280 700.000.000 280 213.167.800 100 30 5 2 2 2 2 1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 12 92.000.000 6 45.300.000 50 49 5 2 2 2 2 3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen 1.500 19.000.000 750 19.000.000 50 100 5 2 2 2 2 5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 12 63.000.000 6 21.156.000 50 34 5 2 2 2 2 6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dokumen 12 110.000.000 6 38.506.000 50 35 5 2 2 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 12 173.445.400 6 28.925.000 50 17 5 2 2 2 2 9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen 1 192.000.000 1 38.100.000 100 20 5 2 2 2 2 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Dokumen 1 27.554.600 1 10.610.000 100 39 5 2 2 2 2 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 160 23.000.000 160 11.570.800 100 50 5 2 2 2 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen hasil Koordinasi akuntasi dan pelaporan Dokumen 388 700.000.000 388 210.930.300 100 30 5 2 2 2 3 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan 52 38.193.000 30 19.777.100 58 52 5 2 2 2 3 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Dokumen 572 72.710.000 290 23.072.500 51 32 89 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 2 2 2 3 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 18 231.743.900 9 24.550.800 50 11 5 2 2 2 3 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 360 56.382.000 180 4.293.000 50 8 5 2 2 2 3 5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 1 166.982.200 1 69.376.200 100 42 5 2 2 2 3 6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 2 31.942.500 1 15.839.400 50 50 5 2 2 2 3 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 1 102.046.400 1 54.021.300 100 53 5 2 2 2 4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase dana transfer yang tersalurkan % 100 178.340.233.000 100 80.777.657.527 100 45 5 2 2 2 4 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan 12 170.340.233.000 6 80.248.282.527 50 47 5 2 2 2 4 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan 12 8.000.000.000 6 529.375.000 50 7 5 2 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Presentase jumlah aset yang terdata dengan baik % 100,00 723.173.000 50 269.887.800 50 37,32 5 2 3 2 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang milik daerah Dokumen 61 723.173.000 61 269.887.800 100 37 5 2 3 2 1 4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dokumen 1 1.690.000 0,00 0 0 0 5 2 3 2 1 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 12 358.929.000 6 118.371.000 50 33 5 2 3 2 1 6 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Laporan 12 1.925.400 6 1.925.400 50 100 5 2 3 2 1 7 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 12 56.179.000 0,00 0 0 0 5 2 3 2 1 8 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Laporan 1 2.160.000 0,00 0 0 0 5 2 3 2 1 9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 1 35.750.000 0 1.790.000 0 5 5 2 3 2 1 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 12 3.028.600 0,00 0 0 0 5 2 3 2 1 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 1 108.028.000 1 41.430.000 100 38 5 2 3 2 1 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan 1 154.733.000 1 106.371.400 100 69 5 2 3 2 1 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 53 750.000 0,00 0 0 0 5 2 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah % 100,00 1.364.000.000 50 199.722.600 50 14,64 5 2 4 2 1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan realisasi PAD % 50 1.364.000.000 50 199.722.600 100 15 5 2 4 2 1 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan 12 79.000.000 6 21.568.900 50 27 5 2 4 2 1 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 12 184.200.000 6 38.500.000 50 21 5 2 4 2 1 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 12 249.800.000 0,00 0 0 0 5 2 4 2 1 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen 1 87.000.000 1 7.750.000 100 9 90 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 2 4 2 1 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 12 398.988.000 6 57.657.500 #VALUE! 14 5 2 4 2 1 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1 26.113.000 0,00 0 0 0 5 2 4 2 1 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 1 76.585.000 0,00 0 0 0 5 2 4 2 1 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 1 126.574.000 1 74.246.200 100 59 5 2 4 2 1 15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 1 135.740.000 0,00 0 0 0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 10.753.635.190 1.958.784.474 18,22 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 5.700.165.046 50 1.394.564.700 50 24,47 5 3 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 240.206.000 7 90.178.921 100 38 5 3 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 96.367.000 4 83.767.000 80 87 5 3 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 47.621.000 1 6.411.921 100 13 5 3 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 43.727.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 52.491.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.382.908.046 100 1.093.188.546 100 32 5 3 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 30 3.155.776.046 15 1.038.990.546 #VALUE! 33 5 3 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 7 177.132.000 2 51.640.000 29 29 5 3 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 25.000.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 25.000.000 2.558.000 0 10 5 3 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 35.762.000 100 2.000.000 100 6 5 3 1 2 3 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1.419.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 29.055.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 5.288.000 1 2.000.000 100 38 5 3 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 468.920.000 - 21.371.400 #VALUE! 5 5 3 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 58.500.000 0,00 0 0 0 91 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 3 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 5 50.092.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 5 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 5 115.647.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 3 208.681.000 2 21.371.400 67 10 5 3 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 5 36.000.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 682.442.000 100 108.850.273 100 16 5 3 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 19.500.000 6 2.564.000 50 13 5 3 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 50.159.000 1 7.631.000 100 15 5 3 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 50.000.000 8.850.350 0 18 5 3 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 6 10.000.000 3.600.000 0 36 5 3 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 24.000.000 5 3.164.000 42 13 5 3 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 449.563.000 78.240.923 0 17 5 3 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 5 20.944.000 2 4.800.000 40 23 5 3 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 3 58.276.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 17 218.420.000 0 0 0 0 5 3 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 25.000.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 21.500.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 10 71.920.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 1 100.000.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 155.230.000 100 31.945.372 100 21 5 3 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 6.250.000 0,00 0 0 0 5 3 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 136.980.000 5 26.945.372 42 20 5 3 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12.000.000 5 5.000.000 42 42 5 3 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 516.277.000 100 47.030.188 100 9 5 3 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 16 141.500.000 7 26.485.188 44 19 5 3 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 110 119.770.000 20 12.500.000 18 10 5 3 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 205.007.000 8.045.000 0 4 5 3 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 50.000.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi % % % 85 90 95 2.625.024.000 85 90 95 480.880.602 #VALUE! 18,32 92 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 3 2 2 1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Rencana Pengadaan dan Pemberhentian serta Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN % 90 811.750.000 90 87.380.202 100 11 5 3 2 2 1 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Dokumen 2 9.088.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 1 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokumen 2 43.570.000 1 5.459.002 50 13 5 3 2 2 1 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 1 271.245.000 1 36.066.200 100 13 5 3 2 2 1 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Laporan 2 54.927.000 1 30.415.000 50 55 5 3 2 2 1 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen 1 38.127.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 1 9 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Dokumen 1 5.392.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 1 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 2 181.944.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 1 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen 5 83.341.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 1 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Laporan 2 124.116.000 1 15.440.000 50 12 5 3 2 2 2 Mutasi dan Promosi ASN - - - 753.400.000 - 323.842.800 #VALUE! 43 5 3 2 2 2 1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen 2 37.712.000 1 8.894.000 50 24 5 3 2 2 2 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 2 583.114.000 1 290.112.000 50 50 5 3 2 2 2 3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 1 132.574.000 1 24.836.800 100 19 5 3 2 2 3 Pengembangan Kompetensi ASN - - 20 598.128.000 0 0 0 0 5 3 2 2 3 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 20 1.026.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 3 2 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen 1 596.076.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 3 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 10 1.026.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan 12 461.746.000 6 69.657.600 50 15 5 3 2 2 4 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 1 1.932.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 4 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 12 159.152.000 5 39.000.000 42 25 5 3 2 2 4 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan 12 45.951.000 5 10.265.000 42 22 5 3 2 2 4 6 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Dokumen 1 54.068.000 1 20.392.600 100 38 5 3 2 2 4 7 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang 0 81.852.000 0,00 0 #DIV/0! 0 5 3 2 2 4 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan 2 60.282.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 4 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen 2 13.890.000 0,00 0 0 0 5 3 2 2 4 10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Laporan 12 44.619.000 0,00 0 0 0 5 4 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur % 86,00 2.428.446.144 20 83.339.172 23 3,43 5 4 2 2 1 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis % 83 117.074.000 83 25.856.600 100 22 93 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 4 2 2 1 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Dokumen 8 73.859.000 2 25.856.600 25 35 5 4 2 2 1 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 25 1.026.000 0,00 0 0 0 5 4 2 2 1 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 1 42.189.000 0,00 0 0 0 5 4 2 2 2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur % 85 2.311.372.144 85 57.482.572 100 2 5 4 2 2 2 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Dokumen 5 51.518.000 0,00 0 0 0 5 4 2 2 2 5 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dokumen 2 427.378.144 1 44.047.572 50 10 5 4 2 2 2 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan 10 1.778.910.000 2 300.000 20 0 5 4 2 2 2 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Dokumen 2 53.566.000 1 13.135.000 50 25 Badan Riset dan Inovasi Daerah 5.168.532.062 1.195.203.992 23,12 1 2 1 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100,00 3.768.532.062 30,35 1.143.844.336 30,35 30,35 5 5 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7,00 106.182.000 0,00 32.306.550 0,00 30,43 5 5 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2,00 64.412.000 2,00 32.306.550 100,00 50,16 5 5 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5,00 41.770.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100,00 2.232.763.262 0,00 941.375.142 0,00 42,16 5 5 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 20,00 2.058.167.962 16,00 898.025.142 80,00 43,63 5 5 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 3,00 119.514.000 6,00 40.100.000 200,00 33,55 94 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 5 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1,00 55.081.300 1,00 3.250.000 100,00 5,90 5 5 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100,00 15.309.500 18,29 2.800.000 18,29 18,29 5 5 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1,00 15.309.500 1,00 2.800.000 100,00 18,29 5 5 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100,00 67.787.000 8,18 5.545.000 8,18 8,18 5 5 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3,00 37.800.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 1,00 5.987.000 1,00 5.545.000 100,00 92,62 5 5 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4,00 24.000.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100,00 420.330.300 21,67 91.080.694 21,67 21,67 5 5 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2,00 6.000.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3,00 26.571.300 1,00 4.953.733 33,33 18,64 5 5 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2,00 15.344.000 1,00 3.490.000 50,00 22,75 5 5 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3,00 6.000.000 5,00 2.000.000 166,67 33,33 5 5 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1,00 12.000.000 5,00 1.892.000 500,00 15,77 5 5 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 5,00 354.415.000 5,00 78.744.961 100,00 22,22 5 5 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100,00 666.000.000 0 0 0,00 0,00 5 5 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5,00 45.900.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2,00 67.900.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2,00 552.200.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100,00 71.700.000 37,95 27.211.950 37,95 37,95 5 5 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1,00 4.500.000 1,00 2.021.000 100,00 44,91 5 5 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 3,00 55.200.000 2,00 21.190.950 66,67 38,39 5 5 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 2,00 12.000.000 1,00 4.000.000 50,00 33,33 5 5 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100,00 188.460.000 23,10 43.525.000 23,10 23,10 5 5 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7,00 138.500.000 6,00 38.370.000 85,71 27,70 5 5 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1,00 37.980.000 1,00 5.155.000 100,00 13,57 5 5 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2,00 7.100.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1,00 4.880.000 0,00 0 0,00 0,00 95 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 5 5 2 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengambangan Daerah Dokumen 3,00 1.400.000.000 0,00 51.359.656 0,00 3,67 5 5 2 2 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Dokumen dan Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Dokumen 3,00 610.241.700 0 0 0,00 0,00 5 5 2 2 1 2 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Laporan 4,00 68.936.700 0,00 0 0,00 0,00 5 5 2 2 1 5 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Laporan 4,00 200.000.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 2 2 1 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Laporan 1,00 341.305.000 0,00 0 0,00 0,00 5 5 2 2 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Dokumen 4,00 89.758.300 0,00 15.418.328 0,00 17,18 5 5 2 2 2 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Dokumen 1,00 89.758.300 1,00 15.418.328 100,00 17,18 5 5 2 2 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Dokumen 6,00 700.000.000 0,00 35.941.328 0,00 5,13 5 5 2 2 4 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Dokumen 1,00 700.000.000 1,00 35.941.328 100,00 5,13 5 5 2 2 4 5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan IntelektualLaporan 1,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Inspektorat Daerah 15.129.891.525 3.904.968.025 25,81 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 10.047.422.525 50 2.040.515.780 50 20,31 6 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 210.155.000 2 65.087.600 31 31 6 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 9 87.775.000 4 43.247.200 49 49 6 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 9 27.713.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 9 27.245.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 9 67.422.000 3 21.840.400 32 32 6 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 5.681.442.525 23 1.293.708.882 23 23 6 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 50 5.450.491.525 11 1.199.683.882 22 22 6 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 183.457.000 6 91.260.000 50 50 6 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 12 23.747.000 0,00 0 0 0 96 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 6 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 23.747.000 1 2.765.000 12 12 6 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 27.621.000 8 2.110.000 8 8 6 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 27.621.000 0 2.100.000 8 8 6 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 647.808.000 2 13.256.400 2 2 6 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 140 99.200.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 149.608.000 0 13.256.400 9 9 6 1 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 20 375.000.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 9 24.000.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 1.375.635.000 39 540.294.700 39 39 6 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 100 18.780.000 2 300.000 2 2 6 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 100 71.525.000 39 28.000.000 39 39 6 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 100 52.820.000 31 16.500.000 31 31 6 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 48 20.000.000 16 6.750.000 34 34 6 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 60 48.000.000 16 12.757.800 27 27 6 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 120 1.133.466.000 49 460.236.900 41 41 6 1 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 10 31.044.000 5 15.750.000 51 51 6 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 30 1.552.480.000 0 0 0 0 6 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 5 1.219.600.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 10 232.880.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 100.000.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 151.189.000 17 25.493.149 17 17 6 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 300 3.125.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 9 117.120.000 2 25.583.149 22 22 6 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 30.944.000 0,00 0 0 0 6 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 401.092.000 25 100.565.049 25 25 6 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 16 128.500.000 3 24.942.049 19 19 6 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 236.422.000 0 70.898.000 30 30 97 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 6 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 15 36.170.000 2 4.725.000 13 13 6 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, serta Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah % 100 4.275.870.000 1.708.171.745 0 39,95 6 1 2 2 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pesentase Hasil Pengawasan Internal yang dicapai % 100 3.729.648.000 31 1.167.306.745 31 31 6 1 2 2 1 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 202 1.823.419.000 58 521.551.311 29 29 6 1 2 2 1 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 30 88.300.000 0,00 0 0 0 6 1 2 2 1 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 32 833.959.000 13 330.911.734 40 40 6 1 2 2 1 4 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 1 59.152.000 0 22.555.000 38 38 6 1 2 2 1 5 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 121 537.029.000 38 166.665.800 31 31 6 1 2 2 1 6 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakat an 5 95.885.000 0,00 0 0 0 6 1 2 2 1 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 120 291.904.000 52 125.622.900 43 43 6 1 2 2 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu % 100 546.222.000 99 540.865.000 99 99 6 1 2 2 2 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 4 123.431.000 1 30.800.000 25 25 6 1 2 2 2 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan 15 422.791.000 15 420.065.000 99 99 6 1 3 2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, Serta Pendampingan dan Asistensi % 100 806.599.000 19 156.280.500 19 19,38 6 1 3 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang dirumusan % 100 76.528.000 12 9.450.000 12 12 6 1 3 2 1 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Rekomen dasi 1 76.528.000 0 9.450.000 12 12 6 1 3 2 2 Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan MCP Korsupgah serta Peningkatan Level Kapabilitas APIP-SPIP % 100 730.071.000 20 146.830.500 20 20 6 1 3 2 2 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah perangkat daerah 3 134.838.000 1 24.000.000 18 18 6 1 3 2 2 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi perangkat daerah 1 356.870.000 0 10.410.000 3 3 6 1 3 2 2 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 1 216.470.000 1 112.420.500 52 52 6 1 3 2 2 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas perangkat daerah 1 21.893.000 0,00 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.328.783.960 1.776.549.727 33,34 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.904.596.336 50 1.447.524.800 50 37,07 8 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 50.405.400 5 27.405.400 100 54 8 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.957.927.836 100 1.144.488.424 100 39 8 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 86 2.822.911.836 43 1.092.078.424 50,00 38,69 98 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 8 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 135.016.000 6 52.410.000 50,00 38,82 8 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 6.564.000 100 2.843.400 100 43 8 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 6.564.000 6 2.843.400 50,00 43,32 8 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 504.439.500 100 235.770.084 100 47 8 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 5.265.000 1 97.500 100 2 8 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 28.069.000 1 9.635.000 100,00 34,33 8 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 7.685.000 1 1.967.500 25,00 25,60 8 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 9.400.000 2 3.200.000 50,00 34,04 8 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 50 12.000.000 6 2.972.000 12,00 24,77 8 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 100 442.020.500 50 217.898.084 50,00 49,30 8 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 44.970.000 100 21.285.402 100 47 8 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 32.970.000 6 14.285.402 50,00 43,33 8 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12.000.000 6 7.000.000 50,00 58,33 8 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 390.695.000 100 43.137.490 100 11 8 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 88.500.000 3 22.042.490 30,00 24,91 8 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 302.195.000 1 21.095.000 33,33 6,98 8 1 2 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase penduduk/ keluarga yang yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa % 100,00 111.678.000 50 49.983.767 50 44,76 8 1 2 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Yang Disusun Dokumen 12 111.678.000 12 49.983.767 100 45 8 1 2 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang 15 111.678.000 7 49.983.767 46,67 44,76 8 1 3 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik % 100,00 1.033.334.624 30 156.301.560 30 15,13 8 1 3 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Politik, Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang Disusun Persen 100 1.033.334.624 100 156.301.560 100 15 99 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 8 1 3 2 1 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Dokumen 13 789.567.824 2 21.279.400 15,38 2,70 8 1 3 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang 15 163.818.000 10 109.192.160 66,67 66,65 8 1 3 2 1 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Laporan 12 79.948.800 6 25.830.000 50,00 32,31 8 1 4 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Diawasi % 100,00 91.791.000 50 48.424.800 50 52,76 8 1 4 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Yang Disusun Persen 100 91.791.000 100 48.424.800 100 53 8 1 4 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 15 91.791.000 8 48.424.800 53,33 52,76 8 1 6 2 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentasi Konflik, Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelijen yang tertangani % 100,00 187.384.000 50 74.314.800 50 39,66 8 1 6 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persen 100 187.384.000 100 74.314.800 100 40 8 1 6 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Orang 12 103.384.000 6 49.809.800 50,00 48,18 8 1 6 2 1 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Laporan 12 84.000.000 6 24.505.000 50,00 29,17 Kecamatan Rumbia 4.948.071.650 2.098.248.508 42,41 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 4.742.868.650 50 2.072.898.508 50,00 43,71 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 4.215.861.650 100 2.016.590.008 100,00 47,83 100 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 44 4.148.071.650 22 1.986.080.008 50,00 47,88 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 67.790.000 6 30.510.000 50,00 45,01 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 4.200.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan 12 4.200.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 12.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 127.841.000 100 32.681.000 100,00 25,56 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 14.720.000 5 3.835.000 41,67 26,05 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 6.097.000 6 2.494.000 50,00 40,91 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 2.400.000 1 750.000 100,00 31,25 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 20.000.000 4 7.122.000 33,33 35,61 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 80.424.000 6 17.430.000 50,00 21,67 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 4.200.000 3 1.050.000 25,00 25,00 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 281.426.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 3 68.876.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 18.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 4 55.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 138.950.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 17.220.000 100 2.959.500 100,00 17,19 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 17.220.000 6 2.959.500 50,00 17,19 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 84.320.000 100 20.668.000 100,00 24,51 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 47.600.000 5 15.953.000 50,00 33,51 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 36.720.000 1 4.715.000 50,00 12,84 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 40.500.000 30 10.000.000 30 24,69 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 40.500.000 100 10.000.000 100,00 24,69 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 40.500.000 3 10.000.000 25,00 24,69 101 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 84.703.000 30 15.350.000 30 18,12 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 9.000.000 100 9.000.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 10 9.000.000 10 9.000.000 100,00 100,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 75.703.000 100 6.350.000 100,00 8,39 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 100 75.703.000 25 6.350.000 25,00 8,39 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 80.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 80.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 150 80.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Kasipute 600.000.000 54.425.000 9,07 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 268.700.000 50 21.425.000 50,00 7,97 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 2.100.000 7 0 100,00 0,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 3 2.100.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 53.390.000 100 13.215.000 100,00 24,75 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 4 53.390.000 6 13.215.000 150,00 24,75 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 22.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 10.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 89.085.000 100 2.000.000 100,00 2,25 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 10.900.000 1 2.000.000 25,00 18,35 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 2.725.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 2.400.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 61.060.000 0,00 0 0,00 0,00 102 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 60.195.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2 33.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 27.195.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 12.730.000 100 2.010.000 100,00 15,79 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 12.730.000 1 2.010.000 25,00 15,79 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 29.200.000 100 4.200.000 100,00 14,38 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 10.000.000 1 4.200.000 25,00 42,00 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 19.200.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 306.300.000 30 33.000.000 30 10,77 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 274.800.000 100 33.000.000 100,00 12,01 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 2 6.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 68.800.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 4 200.000.000 1 33.000.000 25,00 16,50 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 31.500.000 100 0 100,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 4 31.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 25.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 25.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 1 25.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Doule 600.000.000 73.204.000 12,20 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 302.628.500 50 45.744.000 50,00 15,12 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 2.790.000 7 0 100,00 0,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 2.790.000 0,00 0 0,00 0,00 103 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 60.220.000 100 15.055.000 100,00 25,00 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 60.220.000 1 15.055.000 100,00 25,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 36.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 93.308.500 100 19.839.000 100,00 21,26 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 4.000.000 1 1.000.000 100,00 25,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 17.094.500 3 4.769.000 25,00 27,90 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 5.994.000 3 1.800.000 25,00 30,03 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 1.800.000 3 450.000 25,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 3 3.000.000 25,00 25,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 52.420.000 4 8.820.000 33,33 16,83 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 46.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 1 46.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 10.200.000 100 2.550.000 100,00 25,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 10.200.000 3 2.550.000 25,00 25,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 54.110.000 100 8.300.000 100,00 15,34 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 20.500.000 1 4.000.000 100,00 19,51 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 7 3.450.000 1 700.000 14,29 20,29 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 14.400.000 1 3.600.000 100,00 25,00 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 15.760.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 272.371.500 30 27.460.000 30 10,08 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 260.560.000 100 27.460.000 100,00 10,54 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 5 4.960.000 5 4.960.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 55.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 10 200.000.000 1 22.500.000 10,00 11,25 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 11.811.500 100 0 100,00 0,00 104 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 50 11.811.500 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 25.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 25.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 25.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Lampopala 600.000.000 105.973.360 17,66 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 246.400.000 50 66.597.360 50,00 27,03 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 1.800.000 7 0 100,00 0,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD bulan Dokumen 12 1.800.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 61.174.000 100 16.589.000 100,00 27,12 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Dokumen 12 61.174.000 16.589.000 0,00 27,12 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 24.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 100.696.000 100 33.433.000 100,00 33,20 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan bulan Paket 12 19.304.000 7.000.000 0,00 36,26 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 13.322.000 5.000.000 0,00 37,53 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.400.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 5.000.000 0,00 41,67 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 53.670.000 16.433.000 0,00 30,62 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 12.730.000 100 4.735.360 100,00 37,20 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12.730.000 4.735.360 0,00 37,20 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 46.000.000 100 11.840.000 100,00 25,74 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 8.500.000 1.500.000 0,00 17,65 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 3 4.300.000 2.840.000 0,00 66,05 105 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 33.200.000 7.500.000 0,00 22,59 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 301.600.000 30 39.376.000 30 13,06 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 257.600.000 100 29.250.000 100,00 11,35 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 5 3.600.000 5 3.600.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 150.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 12 104.000.000 3 25.650.000 25,00 24,66 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 44.000.000 100 10.126.000 100,00 23,01 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 100 44.000.000 3 10.126.000 #VALUE! 23,01 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 52.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 52.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 52.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Lameroro 534.050.000 75.965.000 14,22 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 202.200.000 50 38.965.000 50,00 19,27 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 4.000.000 7 4.000.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 4.000.000 2 4.000.000 100,00 100,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 56.520.000 100 14.130.000 100,00 25,00 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 3 56.520.000 1 14.130.000 33,33 25,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 24.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 25.910.000 100 12.600.000 100,00 48,63 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 25.910.000 1 5.000.000 100,00 19,30 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 4.800.000 1.600.000 0,00 33,33 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 24.000.000 3 6.000.000 25,00 25,00 106 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 8 37.150.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 29.940.000 100 6.435.000 100,00 21,49 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 21.540.000 3 5.385.000 25,00 25,00 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 8.400.000 1 1.050.000 100,00 12,50 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 61.830.000 100 1.800.000 100,00 2,91 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 2 4.950.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 56.880.000 1 1.800.000 100,00 3,16 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 307.850.000 30 37.000.000 30 12,02 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 303.850.000 100 37.000.000 100,00 12,18 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 0 4.000.000 100 4.000.000 #DIV/0! 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 12 99.850.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 10 200.000.000 1 33.000.000 10,00 16,50 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 4.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 12 4.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 24.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 24.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 24 24.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Rumbia Tengah 3.922.131.398 1.655.214.867 42,20 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.655.031.398 100 1.649.014.867 100,00 45,12 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 27.793.000 7 3.719.000 100,00 13,38 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 27.793.000 1 3.719.000 25,00 13,38 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 3.199.911.398 100 1.600.723.617 100,00 50,02 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Orang/bulan 25 3.145.131.398 6 1.575.433.617 24,00 50,09 107 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 54.780.000 1 25.290.000 100,00 46,17 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 8.037.000 100 4.013.750 100,00 49,94 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 8.037.000 6 4.013.750 300,00 49,94 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 52.200.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 16.200.000 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4 36.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 115.368.000 100 39.298.500 100,00 34,06 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 12.602.000 6 7.360.000 60,00 58,40 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 8.806.000 6 2.401.500 600,00 27,27 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 12.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 81.960.000 6 29.537.000 600,00 36,04 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 1 101.600.000 1 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 101.600.000 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 13.900.000 100 1.260.000 100,00 9,06 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 13.900.000 6 1.260.000 600,00 9,06 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 136.222.000 100 - 100,00 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 12 58.000.000 6 20.693.144 50,00 35,68 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 2 2.190.000 6 1.000.000 300,00 45,66 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 76.032.000 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 169.200.000 10.000 6.200.000 10000,00 3,66 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 169.200.000 100 6.200.000 100,00 3,66 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 169.200.000 6.200.000 0,00 3,66 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 169.200.000 30 6.200.000 30,00 3,66 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 6.200.000 100 6.200.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 1 6.200.000 100 6.200.000 10000,00 100,00 108 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 93.400.000 100 0 100,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 6 93.400.000 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 69.600.000 100 0 100,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 100 69.600.000 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 97.900.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 97.900.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 97.900.000 0,00 0,00 Kelurahan Lauru 600.000.000 149.464.000 24,91 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 368.920.000 100 88.594.000 100,00 24,01 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 62.540.000 100 38.028.000 100,00 60,81 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 10 62.540.000 10 38.028.000 100,00 60,81 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 8.160.000 100 3.400.000 100,00 41,67 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 3 8.160.000 3 3.400.000 100,00 41,67 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 24.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 124.270.000 100 25.810.000 100,00 20,77 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 10.420.000 12 4.815.000 100,00 46,21 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 5.460.000 6 2.350.000 100,00 43,04 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.400.000 12 1.000.000 100,00 41,67 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 12 5.000.000 100,00 41,67 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 30 93.990.000 30 12.645.000 100,00 13,45 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 1 49.000.000 1 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 10 25.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 10 24.000.000 0,00 0,00 109 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 9.350.000 100 4.106.000 100,00 43,91 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 24 9.350.000 24 4.106.000 100,00 43,91 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 91.600.000 100 17.250.000 100,00 18,83 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 20.000.000 3 8.250.000 100,00 41,25 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 12 71.600.000 12 9.000.000 100,00 12,57 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 198.920.000 30 60.870.000 30,00 30,60 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 198.920.000 100 60.870.000 100,00 30,60 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 4 4.120.000 4 4.120.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 12 33.800.000 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 15 161.000.000 15 56.750.000 100,00 35,25 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 32.160.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 32.160.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 32.160.000 0,00 0,00 Kelurahan Poea 600.000.000 103.880.000 17,31 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 385.134.000 100 61.064.000 100,00 15,86 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 51.240.000 100 21.350.000 100,00 41,67 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 6 51.240.000 2 21.350.000 33,33 41,67 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 8.160.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 5 8.160.000 0,00 0,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 67.500.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 15 43.500.000 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 113.534.000 100 23.624.000 100,00 20,81 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 8 15.526.000 3 5.576.000 37,50 35,91 110 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 4.298.000 2 1.258.000 33,33 29,27 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 6 4.800.000 3 2.400.000 50,00 50,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 6 12.000.000 5.000.000 0,00 41,67 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 6 76.910.000 2 9.390.000 33,33 12,21 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 1 69.100.000 1 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 8.300.000 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 60.800.000 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 4.680.000 100 2.340.000 100,00 50,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 2 4.680.000 1 2.340.000 50,00 50,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 70.920.000 100 13.750.000 100,00 19,39 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 20.020.000 1 10.000.000 33,33 49,95 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 3 10.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 40.900.000 2 3.750.000 28,57 9,17 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 183.866.000 30 42.816.000 30,00 23,29 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 3.966.000 100 3.966.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 50 3.966.000 50 3.966.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 179.900.000 100 38.850.000 100,00 21,60 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 9 35.000.000 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 12 144.900.000 5 38.850.000 41,67 26,81 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 31.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 31.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 31.000.000 0,00 0,00 Kelurahan Kampung Baru 600.000.000 120.034.800 20,01 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 301.980.000 100 72.314.800 100,00 23,95 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 3.620.000 7 1.820.000 100,00 50,28 111 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 3.620.000 2 1.820.000 100,00 50,28 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 46.220.000 100 18.500.000 100,00 40,03 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 46.220.000 12 18.500.000 100,00 40,03 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 6.020.000 100 1.750.000 100,00 29,07 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 6.020.000 12 1.750.000 100,00 29,07 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 24.000.000 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 91.960.000 28.244.800 0,00 30,71 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 6 6.000.000 3 1.500.000 50,00 25,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 11.500.000 12 6.040.000 100,00 52,52 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 7.000.000 12 4.260.000 100,00 60,86 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.400.000 0,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 12 4.000.000 100,00 33,33 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 53.060.000 12 12.444.800 100,00 23,45 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 1 20.760.000 1 8.590.000 100,00 41,38 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2 20.760.000 2 8.590.000 100,00 41,38 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 10.200.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 10.200.000 0,00 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 99.200.000 100 13.410.000 100,00 13,52 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 20.000.000 3 8.010.000 100,00 40,05 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 79.200.000 4 5.400.000 100,00 6,82 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 259.320.000 30 42.720.000 30,00 16,47 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 259.320.000 100 42.720.000 100,00 16,47 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 4 4.000.000 4 4.000.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 43.000.000 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 10 212.320.000 10 38.720.000 100,00 18,24 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 38.700.000 90 5.000.000 100,00 12,92 112 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 38.700.000 100 5.000.000 100,00 12,92 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 12 38.700.000 12 5.000.000 100,00 12,92 Kecamatan Rarowatu 2.705.899.926 1.119.497.071 41,37 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 2.471.336.926 100 1.097.097.071 100,00 44,39 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 15.200.000 7 7.039.000 100,00 46,31 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 4.610.000 1 1.539.000 100,00 33,38 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 2.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 1.500.000 1 1.500.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 5.090.000 1 2.000.000 100,00 39,29 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.990.463.926 100 1.014.501.071 100,00 50,97 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 1.910.949.926 7 976.341.071 50,00 51,09 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 79.514.000 6 38.160.000 50,00 47,99 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 9.400.000 100 4.200.000 100,00 44,68 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 9.400.000 6 4.200.000 50,00 44,68 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 65.650.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 30 29.650.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 155.385.000 100 39.367.000 100,00 25,34 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 15.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 31.907.000 6 15.537.000 50,00 48,69 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 5.000.000 6 2.200.000 50,00 44,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 5.000.000 50,00 41,67 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 82.078.000 6 12.430.000 50,00 15,14 113 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 9.400.000 6 4.200.000 50,00 44,68 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 15 77.000.000 15 6.500.000 100,00 8,44 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 10.800.000 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2 43.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 23.200.000 1 6.500.000 100,00 28,02 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 23.200.000 100 6.500.000 100,00 28,02 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 900.000 0,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 22.300.000 6 6.500.000 50,00 29,15 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 135.038.000 100 18.990.000 100,00 14,06 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 9 43.500.000 4 4.500.000 44,44 10,34 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 3.650.000 2 1.490.000 40,00 40,82 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 87.888.000 1 13.000.000 50,00 14,79 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 54.000.000 10.000 10000,00 0,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 54.000.000 100 11.000.000 100,00 20,37 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 3 54.000.000 1 11.000.000 33,33 20,37 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 64.075.000 30 22.400.000 30,00 34,96 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 11.925.000 100 11.925.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 6 11.925.000 6 11.925.000 100,00 100,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 52.150.000 100 10.475.000 100,00 20,09 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 33 52.150.000 15 10.475.000 45,45 20,09 7 1 4 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100 10.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100 10.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 2 10.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 96.450.000 0 0 0,00 0,00 114 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 96.450.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 96.450.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan % 100,00 10.038.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa % 100 10.038.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 9 10.038.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Taubonto 600.000.000 145.869.000 24,31 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 366.600.000 100 81.634.000 100,00 22,27 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 38.520.000 100 15.425.000 100,00 40,04 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 38.520.000 6 15.425.000 50,00 40,04 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 33.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 30 9.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 24.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 73.250.000 100 37.084.000 100,00 50,63 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 3.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 21.704.000 6 10.854.000 50,00 50,01 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 5.120.000 6 2.500.000 50,00 48,83 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 1.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 10.000.000 6 5.000.000 50,00 50,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 31.826.000 6 18.730.000 50,00 58,85 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 15 168.350.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 30.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2 27.400.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 105.450.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 5.500.000 0,00 0 0,00 0,00 115 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 12.850.000 100 5.925.000 100,00 46,11 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 1.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 11.850.000 6 5.925.000 50,00 50,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 40.630.000 100 23.200.000 100,00 57,10 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 18.500.000 2 8.750.000 50,00 47,30 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 4 2.920.000 2 1.450.000 50,00 49,66 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 19.210.000 1 13.000.000 100,00 67,67 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 204.200.000 30 64.235.000 30,00 31,46 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 161.000.000 100 54.950.000 100,00 34,13 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 6 4.200.000 6 4.200.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 6 156.800.000 3 50.750.000 50,00 32,37 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 43.200.000 100 9.285.000 100,00 21,49 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 33 43.200.000 15 9.285.000 45,45 21,49 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 29.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 29.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 29.200.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Rarowatu Utara 2.113.062.497 804.205.051 38,06 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.946.361.697 100 784.969.051 100,00 40,33 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.758.420.297 50 729.243.535 50,00 41,47 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 238 1.662.062.497 119 693.773.535 50,00 41,74 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 12 96.357.800 6 35.470.000 50,00 36,81 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 120.116.400 50 39.182.400 50,00 32,62 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 4.584.000 6 1.850.000 50,00 40,36 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 30.302.400 6 16.630.000 50,00 54,88 116 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 4.900.000 6 3.000.000 50,00 61,22 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.400.000 6 900.000 50,00 37,50 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 5.931.000 50,00 49,43 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 65.930.000 6 10.871.400 50,00 16,49 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 19.835.000 50 3.915.306 50,00 19,74 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.500.000 6 1.300.000 50,00 52,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 17.335.000 6 2.615.306 50,00 15,09 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 47.990.000 50 12.627.810 50,00 26,31 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 12 47.990.000 6 12.627.810 50,00 26,31 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 30.000.000 10.000 7.500.000 10000,00 25,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 30.000.000 50 7.500.000 50,00 25,00 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 30.000.000 1 7.500.000 25,00 25,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 136.700.800 30 11.736.000 30,00 8,59 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 6.686.000 100 6.686.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan 4 6.686.000 4 6.686.000 100,00 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 130.014.800 50 5.050.000 50,00 3,88 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang DiselenggarakanLembaga Kemasyarakatan 12 130.014.800 0 5.050.000 0,00 3,88 Kelurahan Aneka Marga 281.567.000 143.360.000 50,92 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 2.340.000 100 1.260.000 100,00 53,85 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 2.340.000 4 1.260.000 57,14 53,85 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 2.340.000 2 1.260.000 50,00 53,85 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 32.280.000 50 16.140.000 50,00 50,00 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 32.280.000 6 16.140.000 50,00 50,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 50.828.000 50 18.720.000 50,00 36,83 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 2.000.000 6 1.000.000 50,00 50,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 20.090.000 6 10.080.000 50,00 50,17 117 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 1.000.000 6 500.000 50,00 50,00 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 1.800.000 6 900.000 50,00 50,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 3.000.000 6 1.100.000 50,00 36,67 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 22.938.000 6 5.140.000 50,00 22,41 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 8.325.000 50 4.160.400 50,00 49,97 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 8.325.000 6 4.160.400 50,00 49,97 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 76.300.000 50 34.730.000 50,00 45,52 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 12.260.000 1 3.630.000 33,33 29,61 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 64.040.000 1 31.100.000 50,00 48,56 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 279.227.000 30 142.100.000 30,00 50,89 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 279.227.000 50 142.100.000 50,00 50,89 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan 2 4.190.000 1 2.870.000 50,00 68,50 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 10 275.037.000 5 139.230.000 50,00 50,62 Kecamatan Mataoleo 2.350.092.073 788.466.107 33,55 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 2.114.336.073 100 780.710.107 100,00 36,92 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 4.000.000 7 2.000.000 100,00 50,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2.000.000 2 2.000.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 2.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 1.625.372.073 100 748.826.107 100,00 46,07 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 1.550.092.073 6 722.696.107 50,00 46,62 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 75.280.000 4 26.130.000 33,33 34,71 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 51.200.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 15.200.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 3 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 116.361.000 100 21.404.000 100,00 18,39 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 1.000.000 4 500.000 33,33 50,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 24.155.000 4 9.664.000 33,33 40,01 118 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.400.000 4 800.000 33,33 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 6.000.000 3 3.000.000 25,00 50,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 82.806.000 4 7.440.000 33,33 8,98 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 66.038.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 34.438.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 100 21.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 12 10.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 3.720.000 100 700.000 100,00 18,82 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 3.720.000 4 700.000 33,33 18,82 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 247.645.000 100 7.780.000 100,00 3,14 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 43.500.000 4 6.380.000 57,14 14,67 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 204.145.000 4 1.400.000 400,00 0,69 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 14.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 14.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 14.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 138.756.000 30 7.756.000 30,00 5,59 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 7.756.000 100 7.756.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 0 7.756.000 7.756.000 #DIV/0! 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 100.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 12 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 31.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 30 31.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 83.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 83.000.000 100 0 100,00 0,00 119 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 12 83.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Lantari Jaya 2.102.809.898 655.963.868 31,19 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.777.589.898 100 628.527.868 100,00 35,36 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 7.600.000 7 3.400.000 100,00 44,74 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 3.400.000 1 3.400.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 2.100.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 2.100.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 1.320.995.898 100 578.079.930 100,00 43,76 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Orang/bulan 12 1.260.989.898 6 551.404.930 50,00 43,73 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 60.006.000 5 26.675.000 41,67 44,45 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 24.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 15 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 134.384.000 100 17.856.200 100,00 13,29 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 2.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 5.380.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 17.389.000 4.104.100 0,00 23,60 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 6.363.000 1.253.000 0,00 19,69 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.400.000 600.000 0,00 25,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 10.000.000 4.000.000 0,00 40,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 90.852.000 7.899.100 0,00 8,69 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 1 33.510.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 1 25.800.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 7.710.000 0,00 0 0,00 0,00 120 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 46.540.000 100 6.640.000 100,00 14,27 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 45.540.000 6.640.000 0,00 14,58 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 210.560.000 100 22.551.738 100,00 10,71 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 14 44.000.000 5.271.738 0,00 11,98 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 2 43.280.000 0 8.640.000 0,00 19,96 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 43.280.000 8.640.000 0,00 19,96 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 80.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 13.650.000 10.000 13.650.000 10000,00 100,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 13.650.000 100 13.650.000 100,00 100,00 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 3 13.650.000 3 13.650.000 100,00 100,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 185.570.000 30 12.650.000 30,00 6,82 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 10.700.000 100 1.400.000 100,00 13,08 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 1 10.700.000 1 1.400.000 100,00 13,08 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 107.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 3 107.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 67.370.000 100 11.250.000 100,00 16,70 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 200 67.370.000 11.250.000 0,00 16,70 7 1 4 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100,00 10.000.000 30 1.136.000 30,00 11,36 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemenuhan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100 10.000.000 100 1.136.000 100,00 11,36 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 4 10.000.000 1 1.136.000 25,00 11,36 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 116.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 116.000.000 0 0 0,00 0,00 121 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 200 116.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Poleang Barat 1.821.207.315 649.080.965 35,64 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.484.775.315 100 634.080.965 100,00 42,71 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.095.631.315 100 618.977.894 100,00 56,50 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 1.037.991.315 8 593.137.894 66,67 57,14 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 57.640.000 25.840.000 0,00 44,83 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 9.780.000 100 4.200.000 100,00 42,94 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan 12 9.780.000 4.200.000 0,00 42,94 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 36.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 148.875.000 100 2.963.000 100,00 1,99 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 10 6.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 6.506.500 1.463.000 0,00 22,49 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 14.302.500 1.500.000 0,00 10,49 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 110.066.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2 38.600.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 7 27.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 10 11.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 48.945.000 100 4.340.071 100,00 8,87 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 48.945.000 4.340.071 0,00 8,87 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 106.944.000 100 3.600.000 100,00 3,37 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 37.440.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 5.000.000 0,00 0 0,00 0,00 122 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 9 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 7 3.160.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 12 7.200.000 3.600.000 0,00 50,00 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 54.144.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 143.216.000 10.000 7.500.000 10000,00 5,24 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 143.216.000 100 7.500.000 100,00 5,24 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 143.216.000 7.500.000 0,00 5,24 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 143.216.000 30 7.500.000 30,00 5,24 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 7.500.000 100 7.500.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 1 7.500.000 7.500.000 0,00 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 92.290.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 12 92.290.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 43.426.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 3 43.426.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 50.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 50.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 30 50.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Poleang Timur 3.283.815.000 1.455.072.194 44,31 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.041.243.000 100 1.423.026.194 100,00 46,79 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 4.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 4.200.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 2.420.826.000 100 1.080.063.638 100,00 44,62 123 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Orang/bulan 23 2.420.826.000 11 1.080.063.638 47,83 44,62 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 10 51.300.000 6 27.100.000 60,00 52,83 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 4.200.000 100 1.750.000 100,00 41,67 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 10 4.200.000 5 1.750.000 50,00 41,67 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 56.000.000 100 8.000.000 100,00 14,29 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 12 8.000.000 12 8.000.000 100,00 100,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4 48.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 142.679.000 100 41.036.000 100,00 28,76 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 6.126.000 10 4.025.000 66,67 65,70 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 20 8.000.000 9 3.300.000 45,00 41,25 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 12.000.000 5 5.981.000 50,00 49,84 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 20 95.553.000 14 27.730.000 70,00 29,02 7 1 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 21.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 67.760.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 5 67.760.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 80.200.000 100 48.010.556 100,00 59,86 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 50 1.000.000 50 1.000.000 100,00 100,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 64.800.000 6 33.510.556 50,00 51,71 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 14.400.000 5 13.500.000 41,67 93,75 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 265.378.000 100 244.166.000 100,00 92,01 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 8 29.500.000 6 25.500.000 75,00 86,44 7 1 1 2 9 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 5 117.939.000 3 109.333.000 60,00 92,70 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 117.939.000 5 109.333.000 100,00 92,70 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 74.572.000 10.000 20.046.000 10000,00 26,88 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 31.610.000 100 15.000.000 100,00 47,45 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 10 31.610.000 5 15.000.000 #VALUE! 47,45 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 42.962.000 100 5.046.000 100,00 11,75 124 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 5 42.962.000 1 5.046.000 20,00 11,75 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 112.000.000 30 12.000.000 30,00 10,71 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 112.000.000 100 12.000.000 100,00 10,71 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 10 12.000.000 10 12.000.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 10 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 56.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 56.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 200 56.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Bambaea 600.000.000 199.160.000 33,19 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 244.172.000 100 92.200.000 100,00 100,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 30.240.000 100 15.120.000 100,00 50,00 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 10 30.240.000 7 15.120.000 #VALUE! 50,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 29.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 29.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 63.478.000 100 35.612.000 100,00 56,10 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 21.768.000 10 12.052.000 100,00 55,37 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 10.000.000 7 7.000.000 70,00 70,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 25 31.710.000 12 16.560.000 48,00 52,22 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 3.150.000 100 1.460.000 100,00 46,35 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 3.150.000 7 1.460.000 58,33 46,35 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 118.304.000 100 40.008.000 100,00 33,82 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 12.000.000 3 7.000.000 75,00 58,33 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 106.304.000 5 33.008.000 100,00 31,05 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 312.328.000 30 106.960.000 30,00 34,25 125 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 312.328.000 100 106.960.000 100,00 34,25 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 5 3.360.000 5 3.360.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 37.398.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 10 271.570.000 4 103.600.000 40,00 38,15 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 43.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 43.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 150 43.500.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Puulemo 600.000.000 222.371.000 37,06 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 199.927.000 100 116.460.000 100,00 58,25 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 45.030.000 100 15.120.000 100,00 33,58 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 10 45.030.000 6 15.120.000 60,00 33,58 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 39.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 39.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 81.687.000 100 58.670.000 100,00 71,82 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 14.877.000 9 14.440.000 90,00 97,06 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 4.950.000 5 4.950.000 100,00 100,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 12.000.000 6 7.600.000 60,00 63,33 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 25 49.860.000 20 31.680.000 80,00 63,54 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 3.350.000 100 2.010.000 100,00 60,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 3.350.000 7 2.010.000 58,33 60,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 30.860.000 100 40.660.000 100,00 131,76 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 11.000.000 3 8.800.000 75,00 80,00 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 19.860.000 5 31.860.000 100,00 160,42 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 364.573.000 30 105.911.000 30,00 29,05 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 364.573.000 100 105.911.000 100,00 29,05 126 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 5 3.100.000 5 3.100.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 20.685.000 5 2.500.000 100,00 12,09 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 10 340.788.000 4 100.311.000 40,00 29,44 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 35.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 35.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 150 35.500.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Poleang Utara 1.956.185.610 648.791.700 33,17 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.655.289.610 100 646.904.700 100,00 39,08 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 7.103.000 7 330.000 100,00 4,65 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 4 2.306.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Dokumen 4 4.797.000 3 330.000 75,00 6,88 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.287.210.610 100 617.768.700 100,00 47,99 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 1.196.295.610 6 590.418.700 50,00 49,35 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 12 90.915.000 6 27.350.000 50,00 30,08 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 4.703.000 100 1.050.000 100,00 22,33 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 4.703.000 6 1.050.000 50,00 22,33 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 58.600.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 22.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 103.599.000 100 16.586.000 100,00 16,01 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 1.500.000 1 500.000 33,33 33,33 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 14.765.000 6 4.507.000 50,00 30,52 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 2.200.000 1 1.200.000 50,00 54,55 127 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.400.000 3 600.000 25,00 25,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 9.000.000 6 1.950.000 50,00 21,67 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 71.561.000 6 7.829.000 50,00 10,94 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 2 2.173.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 9 136.208.000 9 0 100,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 76.368.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 2 27.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 32.840.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 14.550.000 100 3.270.000 100,00 22,47 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 1.125.000 6 240.000 50,00 21,33 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 13.425.000 6 3.030.000 50,00 22,57 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 43.316.000 100 7.900.000 100,00 18,24 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 2.190.000 5 1.325.000 50,00 60,50 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 9 2.190.000 5 1.325.000 55,56 60,50 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 18.936.000 1 5.250.000 100,00 27,72 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 20.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 58.140.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 58.140.000 100 0 100,00 0,00 7 1 2 2 2 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokumen 4 58.140.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan 2 0 0,00 #DIV/0! 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan 2 0 0,00 #DIV/0! 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 142.891.000 30 1.887.000 30,00 1,32 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 9.585.000 100 1.587.000 100,00 16,56 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 9 9.585.000 9 1.587.000 100,00 16,56 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 101.800.000 100 0 100,00 0,00 128 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 2 101.800.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 31.506.000 100 300.000 100,00 0,95 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 8 31.506.000 3 300.000 37,50 0,95 7 1 4 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100 2.665.000 0 0 0,00 0,00 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemenuhan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100 2.665.000 - 0 #VALUE! 0,00 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 3 2.665.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 97.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 97.200.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 97.200.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Orang 10 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! Kecamatan Poleang Selatan 1.927.295.248 565.637.583 29,35 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.646.161.248 100 541.759.583 100,00 32,91 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 2.500.000 7 1.500.000 100,00 60,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 1.500.000 2 1.500.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 2 1.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.163.685.248 100 457.017.583 100,00 39,27 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Orang/bulan 12 1.092.865.248 6 433.577.583 50,00 39,67 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 12 70.820.000 6 23.440.000 50,00 33,10 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 6.200.000 100 1.400.000 100,00 22,58 129 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 6.200.000 6 1.400.000 50,00 22,58 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 69.600.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 35 21.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1 48.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 126.024.000 100 33.557.000 100,00 26,63 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 18.210.000 6 4.177.000 50,00 22,94 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 4.200.000 6 3.995.000 50,00 95,12 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 5.000.000 50,00 41,67 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 91.614.000 6 20.385.000 50,00 22,25 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 9 95.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 3 28.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 55.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 41.400.000 100 3.830.000 100,00 9,25 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 41.400.000 6 3.830.000 50,00 9,25 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 141.252.000 100 44.455.000 100,00 31,47 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 12 46.000.000 6 13.705.000 50,00 29,79 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 3 2.190.000 1 500.000 33,33 22,83 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 57.312.000 1 13.300.000 100,00 23,21 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 35.750.000 1 16.950.000 100,00 47,41 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 35.750.000 10.000 16.950.000 10000,00 47,41 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 35.750.000 100 16.950.000 100,00 47,41 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 35.750.000 6 16.950.000 50,00 47,41 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 142.884.000 30 5.428.000 30,00 3,80 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 5.428.000 100 5.428.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 2 5.428.000 2 5.428.000 100,00 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 100.000.000 0 0 0,00 0,00 130 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 3 100.000.000 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 37.456.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 50 37.456.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 4 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100,00 1.500.000 30 1.500.000 30,00 100,00 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemenuhan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100 1.500.000 0 1.500.000 0,00 100,00 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 1 1.500.000 1 1.500.000 100,00 100,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 100.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 100.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan % 100,00 1.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa % 100 1.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 2 1.000.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Poleang Tengah 1.833.111.514 523.520.327 28,56 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.599.099.514 100 502.174.327 100,00 31,40 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 3.750.000 7 3.750.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 3.750.000 100,00 3.750.000 5000,00 100,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.146.707.514 100 477.542.227 100,00 41,64 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 1.080.151.514 42,90 463.366.227 357,49 42,90 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 12 66.556.000 21,30 14.176.000 177,49 21,30 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 4.970.000 100 1.050.000 100,00 21,13 131 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 4.970.000 21,13 1.050.000 176,06 21,13 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 64.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 36 16.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 3 48.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 141.364.000 100 13.032.100 100,00 9,22 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 15.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 9.278.000 23,84 2.211.500 198,63 23,84 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 9.022.000 12,84 1.158.600 107,02 12,84 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2.000.000 25,00 500.000 208,33 25,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 7.000.000 20,00 1.400.000 166,67 20,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 99.064.000 7,84 7.762.000 65,29 7,84 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 167.388.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 34.438.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 18.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 3 9.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 105.450.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 20.000.000 100 2.980.000 100,00 14,90 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.000.000 25,00 500.000 208,33 25,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 18.000.000 13,78 2.480.000 114,81 13,78 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 50.920.000 100 3.820.000 100,00 7,50 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 1.460.000 7,53 110.000 75,34 7,53 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 3 1.460.000 7,53 110.000 251,14 7,53 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 14.400.000 25,00 3.600.000 1250,00 25,00 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 33.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 37.120.000 50 13.120.000 50,00 35,34 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 37.120.000 100 13.120.000 100,00 35,34 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 3 37.120.000 35,34 13.120.000 1178,16 35,34 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 58.342.000 30 8.226.000 30,00 14,10 132 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 8.226.000 100 8.226.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 4 8.226.000 100,00 8.226.000 2500,00 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 5.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 2 5.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 45.116.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 33 45.116.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 138.550.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 138.550.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 200 138.550.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Tontonunu 2.027.452.380 691.481.714 34,11 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.733.862.380 100 660.621.714 100,00 38,10 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.301.737.380 100 620.671.714 100,00 47,68 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 140 1.227.452.380 80 587.461.714 57,14 47,86 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 74.285.000 6 33.210.000 50,00 44,71 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 10.342.000 100 3.150.000 100,00 30,46 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan 12 10.342.000 6 3.150.000 50,00 30,46 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 36.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 112.405.000 100 21.172.000 100,00 18,84 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 2.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 17.100.000 6 3.100.000 50,00 18,13 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 7.675.000 6 1.000.000 50,00 13,03 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 6.000.000 6 1.017.000 50,00 16,95 133 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 79.630.000 6 16.055.000 50,00 20,16 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 97.238.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 34.438.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 18.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 3 44.800.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 14.400.000 100 809.500 100,00 5,62 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 14.400.000 6 809.500 50,00 5,62 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 161.740.000 100 14.818.500 100,00 9,16 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 58.000.000 2 12.168.500 20,00 20,98 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 2.190.000 2 850.000 40,00 38,81 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 101.550.000 0 1.800.000 0,00 1,77 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 91.300.000 10.000 26.660.000 10000,00 29,20 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 60.050.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 60.050.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 31.250.000 100 26.660.000 100,00 85,31 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 31.250.000 1 26.660.000 100,00 85,31 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 133.700.000 30 4.200.000 30,00 3,14 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 4.200.000 100 4.200.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 5 4.200.000 5 4.200.000 100,00 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 96.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 1 96.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 33.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 20 33.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 4 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100 3.680.000 0 0 0,00 0,00 134 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemenuhan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 100 3.680.000 0 0 0,00 0,00 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan 4 3.680.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 60.400.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 60.400.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 60.400.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan % 100,00 4.510.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa % 100 4.510.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 2 4.510.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Matausu 1.585.212.000 328.503.774 20,72 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.277.960.000 100 324.473.774 100,00 25,39 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 694.727.000 100 279.503.774 100,00 40,23 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 6 607.967.000 6 279.503.774 100,00 45,97 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 86.760.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 4.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan 3 4.200.000 0,00 0 1,00 0,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 48.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 3 48.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 275.365.000 100 24.370.000 100,00 8,85 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 175.301.000 4 3.200.000 100,00 1,83 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 6 100.064.000 6 21.170.000 100,00 21,16 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 9 11.400.000 0 0 0,00 0,00 135 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 11.400.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 25.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 2 25.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 218.768.000 100 20.600.000 100,00 9,42 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 83.780.000 5 20.600.000 100,00 24,59 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 97.488.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 37.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 160.752.000 30 4.030.000 30,00 2,51 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 100.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 1 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 60.752.000 100 4.030.000 100,00 6,63 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 10 60.752.000 10 4.030.000 100,00 6,63 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 146.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 146.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 12 146.500.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Kabaena 3.241.005.187 1.255.032.060 38,72 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 2.978.415.187 100 1.249.702.060 100,00 41,96 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 2.541.731.187 100 1.206.208.942 100,00 47,46 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 2.487.215.187 6 1.185.008.942 50,00 47,64 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 54.516.000 4 21.200.000 33,33 38,89 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 45.600.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Paket 25 9.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Orang 2 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 136 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 194.936.000 100 31.625.000 100,00 16,22 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 4.900.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 16.274.000 4 2.210.000 33,33 13,58 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 15.037.000 4 2.635.000 33,33 17,52 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 3 3.000.000 25,00 25,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 146.725.000 4 23.780.000 33,33 16,21 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2 88.888.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 88.888.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 4.680.000 100 1.148.118 100,00 24,53 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 4.680.000 4 1.148.118 33,33 24,53 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 102.580.000 100 10.720.000 100,00 10,45 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 20 22.500.000 10.720.000 0,00 47,64 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 80.080.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 28.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 28.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 28.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 112.750.000 30 5.330.000 30,00 4,73 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 5.330.000 100 5.330.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 1 5.330.000 1 5.330.000 100,00 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 53.710.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 12 53.710.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 53.710.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 33 53.710.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 121.340.000 0 0 0,00 0,00 137 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 121.340.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 120 121.340.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Teomokole 600.000.000 75.755.000 12,63 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 401.400.000 100 40.555.000 100,00 10,10 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 50.460.000 100 19.640.000 100,00 38,92 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 50.460.000 4 19.640.000 33,33 38,92 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 17.600.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 5 5.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 95.954.000 100 16.040.000 100,00 16,72 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12.470.000 4 2.920.000 33,33 23,42 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 880.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 3 3.000.000 25,00 25,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 70.604.000 4 10.120.000 33,33 14,33 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2 59.838.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 34.438.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 3 25.400.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 5.030.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 350.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 4.680.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 172.518.000 100 4.875.000 100,00 2,83 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 13.500.000 4 2.475.000 100,00 18,33 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 88.128.000 4 2.400.000 200,00 2,72 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 70.890.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 198.600.000 30 35.200.000 30,00 17,72 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 198.600.000 100 35.200.000 100,00 17,72 138 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 0 3.600.000 1 3.600.000 #DIV/0! 100,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 30 195.000.000 4 31.600.000 13,33 16,21 Kelurahan Rahampuu 600.000.000 77.960.000 12,99 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 418.900.000 100 41.760.000 100,00 9,97 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 4.480.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 4.480.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 51.540.000 100 20.000.000 100,00 38,80 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 51.540.000 4 20.000.000 33,33 38,80 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 18.400.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 15 6.400.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 150.480.000 100 19.285.000 100,00 12,82 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 38.184.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 19.172.000 4 3.700.000 400,00 19,30 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 4 4.000.000 33,33 33,33 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 81.124.000 4 11.585.000 33,33 14,28 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2 180.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 39.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 5 141.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 13.500.000 100 2.475.000 100,00 18,33 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 13.500.000 2.475.000 0,00 18,33 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 181.100.000 30 36.200.000 30,00 19,99 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 181.100.000 100 36.200.000 100,00 19,99 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 1 3.600.000 1 3.600.000 100,00 100,00 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 5 177.500.000 4 32.600.000 80,00 18,37 Kecamatan Kabaena Barat 2.072.997.389 720.630.451 34,76 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.817.633.389 100 702.975.451 100,00 38,68 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 1.292.404.389 100 585.783.251 100,00 45,33 139 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 11 1.231.462.389 11 549.663.251 44,64 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 60.942.000 12 36.120.000 59,27 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 4.317.000 100 2.100.000 100,00 48,64 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan 12 4.317.000 12 2.100.000 100,00 48,64 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 51.750.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 12 3.750.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 4 48.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 291.204.000 100 79.525.200 100,00 27,31 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1.600.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 6 18.006.000 6 2.885.200 100,00 16,02 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 18.799.000 6 2.100.000 100,00 11,17 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 56.000.000 12 23.500.000 100,00 41,96 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 196.799.000 12 51.040.000 100,00 25,94 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 7 53.800.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 3 53.800.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 9.660.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 9.660.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 114.498.000 100 35.567.000 100,00 31,06 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 9 54.450.000 9 16.627.000 100,00 30,54 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 60.048.000 3 18.940.000 100,00 31,54 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 39.394.000 10.000 15.355.000 10000,00 38,98 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 39.394.000 100 15.355.000 100,00 38,98 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 12 39.394.000 12 15.355.000 100,00 38,98 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 97.070.000 30 2.300.000 30,00 2,37 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 48.535.000 100 1.150.000 100,00 2,37 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 1 48.535.000 1 1.150.000 100,00 2,37 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 48.535.000 100 1.150.000 100,00 2,37 140 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang DiselenggarakanLembaga Kemasyarak atan 2 48.535.000 2 1.150.000 100,00 2,37 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 118.900.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 118.900.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 500 118.900.000 0,00 0 0,00 0,00 Kelurahan Sikeli 600.000.000 206.996.000 34,50 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 98.900.000 100 39.846.000 100,00 40,29 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 25.080.000 100 12.540.000 100,00 50,00 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 0 25.080.000 12.540.000 50,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 30.720.000 100 9.096.000 100,00 29,61 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 0 30.720.000 9.096.000 29,61 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 7 9.680.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 9.680.000 0,00 0 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 33.420.000 100 18.210.000 100,00 54,49 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 0 11.820.000 0 7.410.000 62,69 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 0 21.600.000 0 10.800.000 50,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 305.400.000 10.000 122.400.000 10000,00 40,08 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 94.200.000 100 17.500.000 100,00 18,58 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 0 94.200.000 17.500.000 18,58 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 211.200.000 100 104.900.000 100,00 49,67 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 0 211.200.000 104.900.000 49,67 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 145.700.000 30 44.750.000 30,00 30,71 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 100 105.700.000 100 29.000.000 100,00 27,44 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarak atan 0 5.000.000 0 5.000.000 100,00 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 2 100.700.000 2 24.000.000 100,00 23,83 141 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 40.000.000 100 15.750.000 100,00 39,38 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang DiselenggarakanLembaga Kemasyarak atan 0 40.000.000 0 15.750.000 39,38 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 50.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 50.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 0 50.000.000 0,00 0 0,00 Kecamatan Kabaena Timur 3.155.412.000 1.550.568.420 49,14 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 3.048.052.000 100 1.550.158.420 100,00 50,86 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 820.000 7 0 100,00 0,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 410.000 0,00 0,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 410.000 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 2.431.088.000 100 1.403.174.920 100,00 57,72 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Orang/bulan 12 2.355.412.000 8 1.352.674.920 66,67 57,43 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 50 75.676.000 8 50.500.000 16,00 66,73 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 15.200.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 15.200.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 213.680.000 100 61.893.500 100,00 28,97 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 13.574.000 6.393.500 0,00 47,10 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 11.250.000 4.000.000 0,00 35,56 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 50 176.856.000 51.500.000 0,00 29,12 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 0 107.600.000 0 40.000.000 0,00 37,17 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 12 107.600.000 40.000.000 0,00 37,17 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 4.680.000 100 2.340.000 100,00 50,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 4.680.000 2.340.000 0,00 50,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 274.984.000 100 42.750.000 100,00 15,55 142 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 25.000.000 1 2.750.000 14,29 11,00 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 249.984.000 1 40.000.000 25,00 16,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 820.000 - 410.000 0,00 50,00 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 410.000 100 0 100,00 0,00 7 1 2 2 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 2 410.000 0,00 0,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 410.000 100 410.000 100,00 100,00 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 410.000 2 410.000 50,00 100,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 105.720.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 105.720.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 12 105.720.000 0,00 0,00 7 1 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan % 100,00 820.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa % 100 820.000 100 0 100,00 0,00 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 410.000 #VALUE! 0,00 7 1 6 2 1 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dokumen 12 410.000 #VALUE! 0,00 Kelurahan Dongkala 595.600.000 94.000.000 15,78 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 386.570.000 100 38.000.000 100,00 9,83 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 1.230.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 410.000 0,00 0,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 410.000 0,00 0,00 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 2 410.000 0,00 0,00 143 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 60.024.000 100 12.000.000 100,00 19,99 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 60.024.000 5 12.000.000 41,67 19,99 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 9.600.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 9.600.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 170.436.000 100 26.000.000 100,00 15,25 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 5 16.610.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 15.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 37 126.826.000 26.000.000 0,00 20,50 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 0 94.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 4 94.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 4.680.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 4.680.000 0,00 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 46.600.000 100 0 100,00 0,00 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 25.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 21.600.000 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 410.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 410.000 100 0 100,00 0,00 7 1 2 2 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 1 410.000 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 152.800.000 - 56.000.000 0,00 36,65 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 152.800.000 100 56.000.000 100,00 36,65 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 24 152.800.000 5 56.000.000 20,83 36,65 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 55.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 55.000.000 100 0 100,00 0,00 144 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 9 55.000.000 0,00 0,00 7 1 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan % 100,00 820.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa % 100 820.000 100 0 100,00 0,00 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 410.000 0,00 0,00 7 1 6 2 1 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dokumen 14 410.000 0,00 0,00 Kelurahan Lambale 608.400.000 121.350.000 19,95 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 394.970.000 100 65.350.000 100,00 16,55 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 1.230.000 7 0 100,00 0,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 410.000 0,00 0,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 410.000 0,00 0,00 7 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 410.000 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 60.024.000 40 24.000.000 39,98 39,98 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 23 60.024.000 10 24.000.000 43,48 39,98 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 9.600.000 - 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 9.600.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 170.436.000 100 34.010.000 100,00 19,95 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 6 16.610.000 3 6.010.000 50,00 36,18 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 15.000.000 3 4.000.000 50,00 26,67 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 0,00 0,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 37 126.826.000 10 24.000.000 27,03 18,92 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit - 102.400.000 - 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 6 102.400.000 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 4.680.000 50 2.340.000 50,00 50,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 4.680.000 6 2.340.000 50,00 50,00 145 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 46.600.000 11 5.000.000 10,73 10,73 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 6 25.000.000 3 5.000.000 50,00 20,00 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 21.600.000 0,00 0,00 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 410.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 410.000 100 0 100,00 0,00 7 1 2 2 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 1 410.000 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 157.200.000 - 56.000.000 0,00 35,62 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 157.200.000 100 56.000.000 100,00 35,62 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 7 157.200.000 56.000.000 0,00 35,62 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 55.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 55.000.000 100 0 100,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 24 55.000.000 0,00 0,00 7 1 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan % 100,00 820.000 0 0 0,00 0,00 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa % 100 820.000 100 0 100,00 0,00 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 410.000 0,00 0,00 7 1 6 2 1 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dokumen 12 410.000 0,00 0,00 Kecamatan Kabaena Selatan 1.854.413.822 652.901.291 35,21 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.504.705.622 100 617.624.291 100,00 41,05 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 30.932.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 6.732.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 8.256.000 0,00 0 0,00 0,00 146 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 8.104.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan 1 7.840.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 1.114.773.822 100 481.574.291 100,00 43,20 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 1.057.293.822 6 452.834.291 50,00 42,83 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 57.480.000 6 28.740.000 50,00 50,00 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah % 100 12.600.000 100 6.300.000 100,00 50,00 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 12.600.000 6 6.300.000 50,00 50,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 43.200.000 100 7.200.000 100,00 16,67 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 9 7.200.000 9 7.200.000 100,00 100,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 2 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 154.085.800 100 38.413.000 100,00 24,93 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 6.000.000 6 2.755.000 50,00 45,92 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 16.235.800 6 8.034.000 50,00 49,48 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 3.950.000 6 1.904.000 50,00 48,20 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Laporan 12 12.000.000 6 6.000.000 50,00 50,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 30 115.900.000 3 19.720.000 10,00 17,01 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 22 50.184.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 38.184.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 1 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 6.930.000 100 1.100.000 100,00 15,87 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.250.000 6 1.100.000 50,00 48,89 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 4.680.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 92.000.000 100 47.760.000 100,00 51,91 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 8 46.000.000 3 23.880.000 37,50 51,91 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 46.000.000 2 23.880.000 50,00 51,91 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 16.800.000 10.000 16.800.000 10000,00 100,00 147 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 16.800.000 100 16.800.000 100,00 100,00 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 3 16.800.000 3 16.800.000 100,00 100,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 212.180.200 30 15.389.000 30,00 7,25 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 5.881.600 100 5.795.000 100,00 98,53 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 80 5.881.600 80 5.795.000 100,00 98,53 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 114.714.600 100 4.817.000 100,00 4,20 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 4 114.714.600 2 4.817.000 50,00 4,20 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 91.584.000 100 4.777.000 100,00 5,22 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 80 91.584.000 6 4.777.000 7,50 5,22 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 105.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 105.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 160 105.200.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 6 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan % 100,00 15.528.000 30 3.088.000 30,00 19,89 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa % 100 15.528.000 30 3.088.000 30,00 19,89 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 15.528.000 3 3.088.000 25,00 19,89 Kecamatan Kabaena Utara 1.563.559.783 912.190.876 58,34 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.312.083.783 100 901.794.876 100,00 68,73 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun Dokumen 7 2.300.000 7 2.300.000 100,00 100,00 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 2.300.000 1 2.300.000 100,00 100,00 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 849.451.783 100 522.211.876 100,00 61,48 148 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 84 763.559.783 48 436.319.876 57,14 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 85.892.000 1 85.892.000 100,00 100,00 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD % 100 48.000.000 100 12.000.000 100,00 25,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1 48.000.000 1 12.000.000 100,00 25,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 151.297.000 100 107.128.000 100,00 70,81 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 5 11.663.000 5 11.663.000 100,00 100,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 6.000.000 1 6.000.000 100,00 100,00 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 133.634.000 1 89.465.000 100,00 66,95 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 2 48.420.000 2 48.420.000 100,00 100,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 48.420.000 4 48.420.000 100,00 100,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 13.275.000 100 13.275.000 100,00 100,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 13.275.000 6 5.310.000 50,00 40,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 199.340.000 100 196.460.000 100,00 98,56 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 29.612.000 7 29.612.000 100,00 100,00 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 169.728.000 1 166.848.000 100,00 98,30 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 32.580.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kecamatan yang dilimpahkan persen 100 32.580.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 32.580.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 110.396.000 10 10.396.000 10,00 9,42 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 110.396.000 10 10.396.000 10,00 9,42 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 1 10.396.000 1 10.396.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 108.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 108.500.000 100 0 100,00 0,00 149 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 90 108.500.000 0,00 0 0,00 0,00 Kecamatan Kabaena Tengah 1.709.582.518 451.764.268 26,43 1 2 1 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota % 100 1.442.035.518 100 445.577.268 100,00 30,90 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah % 100 982.962.518 100 383.212.468 100,00 38,99 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 84 909.582.518 48 352.637.468 57,14 38,77 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 73.380.000 6 30.575.000 50,00 41,67 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % 100 51.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Paket 1 15.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Orang 3 36.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah % 100 228.873.000 100 45.504.800 100,00 19,88 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12.908.000 6 3.920.000 50,00 30,37 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 6.750.000 6 270.000 50,00 4,00 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12.000.000 6 2.500.000 50,00 20,83 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 197.215.000 6 38.814.800 50,00 19,68 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan Unit 100 22.500.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 22.500.000 0,00 0 0,00 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % 100 4.900.000 0 0 0,00 0,00 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 0 4.900.000 0,00 0 0,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi % 100 151.800.000 100 16.860.000 100,00 11,11 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 51.000.000 2 10.860.000 33,33 21,29 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 10 100.800.000 1 6.000.000 10,00 5,95 7 1 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat % 100,00 18.000.000 0 0 0,00 0,00 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan % 100 18.000.000 0 0 0,00 0,00 150 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 Target Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*100 10 = 8/6*100 12 Keterangan 1 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan DPA Pokok 2025 Realisasi s.d. Tw II Persentase Capaian 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 8 18.000.000 0,00 0 0,00 0,00 7 1 3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diperdayakan % 100,00 146.347.000 30 6.187.000 30,00 4,23 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemenuhan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100 4.357.000 100 4.357.000 100,00 100,00 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarak atan 2 4.357.000 2 4.357.000 100,00 100,00 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan lemabaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan % 100 106.900.000 0 0 0,00 0,00 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 0 106.900.000 0,00 0 0,00 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 35.090.000 100 1.830.000 100,00 5,22 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Keluarga 10 35.090.000 2 1.830.000 20,00 5,22 7 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum Poin 90 103.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 103.200.000 0 0 0,00 0,00 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 200 103.200.000 0,00 0 0,00 0,00 151 PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 11 - KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024) berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistik serta memperhitungkan tantangan dan prospek perekonomian 2025. Sedangkan untuk gambaran kemampuan keuangan daerah dalam rangka pendanaan pembangunan 2025 didasarkan pada laporan realisasi APBD Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi pendanaan tahun 2025. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondis Ekonomi Daerah Tahun 2020-2024 Selama Kabupaten Bombana mulai berdiri tahun 2003 setelah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Buton, sampai dengan tahun 2024, perekonomian Kabupaten Bombana masih ditopang oleh sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Hal tersebut terlihat dari kontribusi PDRB kedua sektor tersebut terhadap total PDRB Kabupaten Bombana dalam 5 (lima) tahun terakhir menyumbang lebih dari 50 persen, dimana pada tahun 2020, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 59,05 persen dan meningkat di tahun 2024 menjadi 60,84 persen terhadap total PDRB Kabupaten Bombana. Disisi lain, sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor konstruksi, hanya memberikan kontribusi sebesar 14,95 persen di tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi sebesar 13,84 persen ditahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan ekonomi Bombana pada sektor primer tidak berkurang, melainkan semakin terkonsolidasi. Sementara itu, beberapa sektor lain seperti Konstruksi dan Industri Pengolahan menunjukkan sedikit penurunan pangsa, yang semakin mempertegas struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi. Ketiadaan diversifikasi ini menjadi akar penyebab dari ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dan dapat berkontribusi pada isu pemerataan hasil pembangunan. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Gambaran distribusi Lapangan Usaha PDRB terhadap total PDRB Kabupaten Bombana Tahun dalam 5 tahun terkhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bombana Tahun 2020- 2024 No. Lapangan Usaha Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 30,6 30,93 30,41 31,36 34,43 2 Pertambangan dan Penggalian 28,45 27,01 28,53 29,13 26,41 3 Industri Pengolahan 5,1 5,33 4,83 3,93 4,37 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,12 0,12 0,11 0,1 0,09 6 Konstruksi 9,72 10,49 10,3 9,6 9,37 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,73 13,07 13,5 13,67 13,24 8 Transportasi dan Pergudangan 0,55 0,54 0,53 0,56 0,55 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 10 Informasi dan Komunikasi 0,69 0,68 0,64 0,62 0,64 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1 1,06 1,06 1,04 1 12 Real Estate 1,28 1,25 1,16 1,1 1,09 13 Jasa Perusahaan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,87 3,68 3,29 3,3 3,43 15 Jasa Pendidikan 4,25 4,21 4,08 4,09 3,95 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,8 0,82 0,78 0,72 0,68 17 Jasa lainnya 0,39 0,38 0,37 0,37 0,34 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber : BPS Kabupaten Bombana (2025) Pertumbuhan Ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana menjadi titik terendah dalam perjalan selama Kabupaten Bombana berdiri yaitu sebesar 0,56% di tahun 2020. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek ekonomi di Kabupaten Bombana bahkan di tingkat regional, nasional dan dunia. Namun demikian, di tahun 2021, perekonomian Kabupaten Bombana mengalami recovery mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,49%. Kondisi tersebut terus berlanjut ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,11%. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui intervensi Pemerintah Kabupaten Bombana pada KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH sektor sektor unggulan daerah, seperti penyaluran bantuan sarana produksi pertanian dan perikanan pada petani dan petani tambak, bantuan bibit ternak pada kelompok ternak dan bantuan peralatan tangkap pada nelayan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing UMKM, Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan fasilitasi berupa subsidi bunga bagi pelaku UMKM dalam upaya peningkatan modal usaha. Di tahun 2024, perekonomian Kabupaten Bombana kembali terjadi perlambatan dan hanya mampu tumbuh sebesar sebesar 4,26%, lebih rendah dibanding tahun 2022. Hal tersebut, lebih dipengaruhi oleh penurunan pada laju pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Tahun 2024, kondisi perekonomian Kabupaten Bombana kembali terjadi peningkatan dimana mampu tumbuh sebesar 5,04. Gambaran laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut : Sumber : BPS Kabupaten Bombana (2025) Grafik. 3.1. Perkembangan Laju PDRB Kabupaten Bombana Tahun 2020 – 2024 (Persen) Dari sisi Lapangan Usaha, dari 17 lapangan usaha PDRB Kabupaten Bombana di tahun 2024, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 13,56 persen, langan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 9,73 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9,61 persen sedangkan pertumbuhan yang paling kecil terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang terkontraksi sebesar -3,09 persen. Gambaran laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut :: ~ ~ KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 4 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Langan Usaha Kabupaten Bombana Tahun 2020- 2024 No Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,38 5,16 7,11 8,32 9,73 2 Pertambangan dan Penggalian -2,51 -1,96 2,75 2,81 0,58 3 Industri Pengolahan -3,39 7,56 -0,3 -12,89 13,56 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,1 8,38 8,16 7,07 3,94 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,21 1,79 0,62 2,34 -3,09 6 Konstruksi 4,16 8,56 4,06 -0,88 3,63 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -0,09 7,61 9,62 6,38 1,88 8 Transportasi dan Pergudangan -1,17 2,65 4,81 5,97 3,62 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,55 3,09 5,03 4,87 2 10 Informasi dan Komunikasi 7,4 3,14 7,15 8,7 9,61 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,93 6,1 4,92 6,14 2,15 12 Real Estate 1,96 2,64 4,04 2,13 5,21 13 Jasa Perusahaan -0,68 6,99 6,59 4,55 1,31 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,86 -0,83 0,15 8,53 8,51 15 Jasa Pendidikan 1,96 3,61 5,33 5,67 1,48 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,06 5,73 6,32 0,09 1,24 17 Jasa lainnya -1,01 2,31 6,16 6,56 1,28 PDRB 0,56 3,49 5,11 4,26 5,04 Sumber : BPS Kabupaten Bombana (2025) Berdasarkan jenis pengeluaran, laju pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh 4 (empat) jenis pengeluaran dimana di tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,65 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,55 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT ditahun 2024 sebesar 4,51 persen lebih rendah dibangingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,70 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 dimana pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,22 persen sedangkan ditahun 2023 sebesar 4,04 persen dan terakhir pada sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto ditahun 2024 tumbuh sebesar 2,27 persen, meningkat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 1,16 persen. Gambaran Llaju pertumbuhan PDRB berdasarkan jenis pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut : KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupate Bombana Tahun 2020- 2024 No Jenis Pengeluaran Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga -0,02 0,76 3,92 4,55 3,65 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT -2,71 0,45 5,81 4,7 4,51 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -0,78 -0,97 1,26 4,04 5,22 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 0,19 6 4,23 1,16 2,73 PDRB 0,56 3,49 5,11 4,26 5,04 Sumber : BPS Kabupaten Bombana (2025) 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 3.1.2.1 Kondisi Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Triwulan I Dari data Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi tenggara yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Triwulan I 2025, ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,66% (yoy), terakselerasi dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,08% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,87% (yoy), sedangkan berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 29/05/74/Th. XIX, 5 Mei 2025, ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,98 persen. Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,74 persen. Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan terjadi pada LU Pertambangan. LU Pertambangan seiring dengan meningkatnya aktivitas tambang, khususnya tambang bijih nikel dan pembukaan tambang nikel baru yang telah disetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)-nya oleh pemerintah. Akselerasi pertumbuhan juga terjadi pada LU Industri Pengolahan seiring dengan meningkatnya permintaan produk industri makanan dan minuman yang meningkat selama momen Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Selain itu, aktivitas industri pengolahan nikel mengalami peningkatan yang lebih tinggi seiring antisipasi terhadap perubahan ketentuan royalti tambang yang akan berlaku pada Triwulan II 2025. Selanjutnya, akselerasi pertumbuhan terjadi pada LU Perdagangan seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 6 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH libur tahun baru Imlek dan pada momen Ramadan serta Idul Fitri yang pada tahun 2025 jatuh pada Triwulan I. Dari sisi permintaan, akselerasi disebabkan oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga seiring dengan peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan meningkatnya konsumsi masyarakat selama momen Ramadan dan Idul Fitri. Lebih lanjut, akselerasi pertumbuhan terjadi pada Komponen Ekspor seiring dengan peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan logam dasar, yaitu pengolahan nikel. Akselerasi pertumbuhan juga terjadi pada Komponen Impor seiring dengan meningkatnya aktivitas LU Industri Pengolahan yang meningkatkan kebutuhan terhadap bahan baku produksi secara impor. Keuangan Pemerintah Pada Tahun 2025, secara total realisasi target pendapatan dan realisasi anggaran belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi realisasi anggaran APBN, Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2025 mengalami penurunan sebesar 16,59% (yoy) di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal realisasi belanja pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp1,08 triliun atau 17,22% dari total target. Realisasi tersebut di antaranya didorong oleh telah terealisasinya anggaran Tunjangan Hari raya (THR), penerimaan dana manfaat pensiun dan penyaluran dana subsidi. Dari sisi realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2025, pencapaian realisasi belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara total nominal mengalami peningkatan sebesar 43,78% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada periode laporan tercatat sebesar Rp539,56 Miliar atau 11,29% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp375,29 Miliar atau 7,53% dari total pagu. Perkembangan Inflasi Daerah Pada Triwulan I 2025, inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 1,53% (yoy), lebih tinggi dari inflasi tahunan pada Triwulan IV 2024 yang sebesar 1,05% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 1,03% KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 7 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (yoy). Inflasi pada Triwulan I 2025 dipicu oleh beberapa kelompok pengeluaran, utamanya Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,24% (yoy) dengan andil 1,39% (yoy), yang didorong oleh kenaikan harga ikan layang dan ikan selar akibat penurunan produksi perikanan seiring dengan frekuensi melaut nelayan yang lebih rendah pada periode Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga ikan bandeng akibat kenaikan harga pakan impor dari awal tahun 2025 serta peningkatan curah hujan, dan kenaikan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) akibat kenaikan harga eceran rokok. Inflasi juga disebabkan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan tingkat inflasi 5,76% (yoy) dan andil sebesar 0,45% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan akibat kenaikan harga emas global dampak dari instabilitas dan ketidakpastian kondisi ekonomi geopolitik dunia. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi lebih jauh tertahan oleh deflasi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan deflasi masing-masing sebesar 4,71% (yoy) dan 2,09% (yoy) dan dengan andil sebesar -0,55% (yoy) dan -0,11% (yoy). Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Pada Triwulan I 2025, pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terpantau masih dalam kondisi yang terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih tumbuh positif dengan risiko kredit yang terjaga. Kredit pada periode laporan tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply, peningkatan aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi serta kondisi keuangan perbankan yang positif, meningkatkan confidence perbankan untuk semakin ekspansif, khususnya kredit rumah tangga. Dari sisi demand, pemintaan kredit yang masih tumbuh positif dan meningkat selaras dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang terus tumbuh di atas Nasional pada periode Triwulan I 2025 serta terus membaiknya ekspektasi ekonomi pelaku usaha. Hal ini tercermin dari rata-rata indeks keyakinan konsumen sepanjang Triwulan I 2025 yang terus berada pada level optimis, khususnya dari sisi penghasilan saat ini dan ekspektasi penghasilan di masa mendatang. Optimisme ini didorong oleh terus positifnya pertumbuhan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 8 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH perekonomian Sulawesi Tenggara yang didukung inflasi dalam rentang target nasional, serta didukung oleh realisasi berbagai program insentif pemerintah. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Pada Triwulan I 2025, penggunaan sistem pembayaran non-tunai terus meningkat dan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki sistem keuangan daerah. Selain itu, ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) semakin berkembang dan fokus pada mencakup seluruh lapisan masyarakat terutama yang belum memiliki akses ke sistem perbankan. Pada triwulan I 2025, jumlah merchant QRIS di Sulawesi Tenggara mencapai 188.806 merchant, atau meningkat 29,76% (yoy) dibandingkan jumlah merchant triwulan I 2024 yang sebesar 145.503 merchant. Selain itu, sebagai buah dari upaya peningkatan digitalisasi di Pemerintah Daerah, sebanyak 17 Pemerintah Daerah telah berstatus Pemda Digital pada Semester II 2024. Pada Triwulan I 2025, jumlah uang yang keluar dari Bank Indonesia (outflow) lebih kecil dibandingkan jumlah uang tunai yang masuk (inflow). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya pembatasan konsumsi dan belanja khususnya pada segmen pemerintah pasca isu efisiensi di Triwulan I 2025. Kondisi Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Berdasarkan tracking kondisi ketenagakerjaan pada triwulan I 2025, indeks ketersediaan lapangan kerja masih dalam kategori optimis. Tingkat penggunaan tenaga kerja pada periode laporan juga berada pada level optimis. Dari sisi kesejahteraan, pendapatan petani di Sulawesi Tenggara tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini didorong oleh meningkatnya harga komoditas hortikultura dan perkebunan rakyat. Akselerasi pendapatan petani juga tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) di mana rata-rata indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada Triwulan I 2025 meningkat sebesar 3,18 poin, dari 114,53 poin pada Triwulan IV 2024 menjadi 117,71 poin pada Triwulan I 2025. Disisi lain, kesejahteraan secara umum berdasarkan hasil Survei Bank Indonesia, Indeks Penghasilan Saat Ini sebesar 127,00 poin pada Triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan Triwulan IV 2024 yang sebesar 142,70 poin. Hal ini berdampak pada Indeks KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 9 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Ekspektasi Penghasilan pada Triwulan I 2025 yang sebesar 148,00 poin, menurun dibandingkan Triwulan IV 2024 yang sebesar 159,70 poin, capaian tersebut tercatat masih berada pada level optimis. 3.1.2.2 Prospek Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Berdasarkan beberapa indikator pendukung, hasil survei dan liaison, ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh terakselerasi dibandingkan dengan tahun 2024. Akselerasi diperkirakan sebagai dampak dari meningkatnya kinerja LU Pertanian yang disebabkan oleh peningkatan produksi padi dan perikanan seiring dengan perbaikan cuaca di tengah terhindarnya anomali, baik La Nina maupun El Nino. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan turut mendorong kinerja LU Pertanian seiring dengan adanya permintaan baru yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya dan berada di dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% + 1%. Inflasi yang terjaga didorong oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi secara nasional maupun daerah yang berorientasi pada stabilisasi inflasi serta prospek harga beberapa komoditas global yang menurun di tengah beberapa program yang dapat meningkatkan permintaan pangan utamanya Makan Bergizi Gratis (MBG) 3.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Memperhatikan kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dan perkembangan perekonomian tahun 2025 pada triwulan I, serta untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan di Sulawesi Tenggara, maka arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengacu pada Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029. 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bombana Tahun 2025 Perkembangan kondisi perekonomian baik secara Nasional maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, baik secara langsung maupun tidak KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 10 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH langsung tentu membawa pengaruh terhadap kondisi serta arah kebijakan ekonomi di Kabupaten Bombana. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana menunjukkan hasil yang cenderung lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2023 dimana pada tahun 2024 ekonomi kabupaten Bombana mampu tumbuh pada angka 5,04 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,26 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pada tahun 2024 juga diiringi dengan penurunan angka kemiskinan dimana pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 10,54 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,76 persen. Selain itu, nilai PDRB Perkapita Kabupaten Bombana juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun pada 2024 PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp.56,99 juta rupiah meningkat menjadi sebesar Rp. Rp.54,12 juta rupiah di tahun 2023. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bombana juga mengalami peningkatan di mana pada tahun 2024, IPM Kabupaten Bombana sebesar 68,12 poin meningkat menjadi sebesar 68,85 poin di tahun 2024. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pendapatan perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan adanya peningkatan dimana pada tahun 2024 sebesar 1,43 persen, lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2023 yaitu sebesar 1,16 persen. Demikian pula dengan angka Gini Rasio, dimana pada tahun 2024 sebesar 0,317 lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2023 yaitu sebesar 0,311. Gambaran lengkap kondisi perekonomian Kabupaten Bombana Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4. Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Bombana Tahun 2019- 2024 No. Jenis Data Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,99 0,56 3,5 5,11 4,26 5,04 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 2,44 2,74 3,17 1,47 1,16 1,43 3 Persentase Penduduk Miskin % 10,56 10,01 10,76 10,26 10,76 10,54 4 Gini Rasio Poin 0,413 0,339 0,361 0,370 0,311 0,344 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 65,65 66,05 66,25 66,81 68,12 68,85 6 PDRB Perkapita ADHB Rp. Juta 34,60 34,69 45,40 50,03 54,12 56,99 Sumber : Bombana Dalam Angka, BPS 2025 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 11 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bombana tahun 2025, dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. 1.Akselarasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang ditujukan pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor unggulan daerah yang terdiri dari sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan industri kreatif sebagai penggerak utama perekonomian di Kabupaten Bombana yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat.
2. 2.Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah mendukung akses mobilisasi barang dan jasa serta menghubungkan kawasan-kawasan perekonomian di Kabupaten Bombana.
3. 3.Mendorong peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif serta peningkatan kualitas tenaga kerja dengan memaksimalkan fungsi Balai Latihan Kerja sehingga dapat mengahsilkan tenaga kerja yang mampu diserap oleh dunia usaha baik yang berada di kabupaten Bombana maupun Kabupaten sekitar.
4. 4.Menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi didaerah sebagai wujud sinergitas daerah dalam mendukung kebijakan nasional melalui pengawasan serta intervensi komoditas pangan utama. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Arah kebijakan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Bombana tahun 2025 diarahkan dengan memperhatikan :
5. 1.Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II Pemerintah Kabupaten Bombana dengan melakukan penyesuaian komposisi pendapatan untuk pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. 2.Penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Arah kebijakan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Bombana pada tahun KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 12 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2025 meliputi kebijakan pendapatan asli daerah, kebijakan :
7. 1.Pendapatan Asli Daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pendapatan asli daerah, maka kebijakan yang ditetapkan adalah 1) peningkatan sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah; 2) peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah; 3) melaksanakan rekonsialisasi penerimaan pajak yang bersumber dari PBB-P2 dengan pemerintah desa dan kelurahan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak PBB-P2; 3) menyesuaikan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang sah yang bersumber dari deviden atas penyertaan modal pada Bank Sultra sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham.
8. 2.Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
9. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 Kebijakan- kebijakan belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 masih diarahkan sebagai berikut: KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 13 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
10. 1.Pemenuhan belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
11. 2.Penyediaan belanja daerah berupa hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilu tahun 2025 dan bantuan sosial yang diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12. 3.Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
13. 4.Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
14. 5.Belanja daerah berupa belanja modal dan belanja operasi diluar belanja gaji pada setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat dan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan keselaranan dalam memberikan dukungan dalam pencapaian prioritas nasional, perovinsi Sulawesi Tenggara serta dukungan terhadap pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tercermin dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029.
15. 6.Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan kebijakan nasional dan provinsi dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah seperti seperti termuat dalam surat edaran Menteri Dalam negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ dimana setiap daerah agar memastikan beberap tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
a.Penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan;
b.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d.Pengendalian Inflasi di daerah; KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 14 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
e.Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
f.Dukungan swasembada pangan; dan
g.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2025. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan pada Penyesuaian nilai SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan dalam menutup defisit belanja daerah; 3.2.4. Perubahan Target Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Pendapatan Transfer adalah KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 15 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maupun transfer antar daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target pendapatan daerah dalam RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.137.401.704.900 namun dalam Perda APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025 pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.1.238.377.689.523. Berdasarkan Informasi yang bersumber dari Badan Keuangan daerah Kabupaten Bombana, realisasi Pendapatan Daerah APBD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II sebesar Rp.425.981.641.930 atau 34,40 persen dari target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan melihat realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II tersebut, maka dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025, pendapatan daerah ditargetkan mengalami peningkatan 7,09 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2025 atau sebesar Rp.80.618.174.362 sehingga total pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 diperkirakan menjadi sebesar Rp.1.318.995.863.885. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah tersebut diperkirakan bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan Pendapatan Transfer, sedangkan untuk sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan dari target Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang ditetapkan dalan Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Secara ringkas, proyeksi perubahan target pendapatan daerah dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Proyeksi peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 16 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Rp.2.937.581.208 atau 3,89 persen dari target PAD yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.75.505.000.000, sehingga dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, PAD ditargetkan sebesar Rp.78.442.581.208. Penyesuaian target PAD tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan triwulan II telah mencapai angka 53,32 persen dari target yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 atau sebesar Rp.40.260.088.266; 2). Target penerimaan Transfer dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.1.221.553.282.677, terjadi peningkatan sebesar Rp.77.680.593.154 atau 7,31 persen dari target yang pendapatan transfer yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.1.143.872.689.523. Perkiraan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer tersebut bersumber dari peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 3). Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.19.000.000.000, sesuai dengan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya perubahan pendapatan daerah yang termuat dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.5. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 NO URAIAN RKPD TAHUN 2025 APBD T.A. 2025 P-RKPD TAHUN 2025 BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 5 -4 8 =7/4*100
1. 1.Pendapatan Asli Daerah 75.332.500.000 75.505.000.000 78.442.581.208 2.937.581.208 3,89 2 Pendapatan Transfer 1.062.069.204.900 1.143.872.689.523 1.221.553.282.677 77.680.593.154 7,31
2. 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 0 19.000.000.000 19.000.000.000 0 Total Pendapatan Daerah 1.137.401.704.900 1.238.377.689.523 1.318.995.863.885 80.618.174.362 7,09 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana (2025) Berikut uraian lengkap tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah pada setiap komponen penerimaan : KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 17 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
3. 1.Perubahan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.75.332.500.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar Rp.75.505.000.000. Berdasarkan Informasi dari Badan Keuangan daerah Kabupaten Bombana, sampai dengan bulan juni 2025 realisasi pendapatan asli daerah baru mencapai Rp.40.260.088.266 atau 53,32 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan melihat capain realisasi PAD tersebut maka pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.78.442.581.208, naik sebesar Rp.2.937.581.208 atau 3,89 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :
a.Pajak Daerah dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.21.832.500.000, sedangkan target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.23.815.000.000. Mengacu pada informasi yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah sampai dengan bulan Juni 2025 baru mencapai Rp.21.254.124.637 atau sebesar 89,25 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2025. Memperhatikan realisasi pajak serta potensi pajak yang ada, maka dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 target penerimaan pajak daerah tetap menyesuaikan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025.
b.Retribusi Daerah dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.6.000.000.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.34.840.000.000. berdasarkan informasi dari Badan Keuangan Daerah, sampai dengan bulan Juni Tahun 2025, retribusi daerah telah terealisasi sebesar Rp.2.685.942.833 atau 7,71persen. Melihat tren realisasi dalam 3 tahun terakhir serta mempertimbangkan tingkat capaian realisasi pada triwulan 2 tahun 2025, maka dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp.20.000.000, atau KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 18 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 0,06 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp.34.860.000.000.
c.Target pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.12.500.000.000 namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.13.000.000.000. Untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berdasarkan realisasi dari bagi hasil atau deviden atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sultra untuk tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp.15.917.581.208 atau 122,44 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2025.
d.Target Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.33.000.000.000, sedangkan dalam APBD Tahun 2025, target pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.3.850.000.000. Realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan juni 2025 telah mencapai Rp.402.439.588 atau sebesar 10,45 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2025. Mempertimbangkan besaran realisasi capaian dari target APBD tersebut, maka dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 pemerintah Kabupaten Bombana ditargetkan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian dalam rencana target penerimaan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dilakukan dengan melihat capain realisasi sampai dengan triwulan II-2025, sehingga secara matematis target penerimaan PAD pada tiga sektor dimaksud dianggap dapat tercapai namun melalui berbagai terobosan dari OPD teknis dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan berbagai regulasi yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah terutama tentang pajak daerah dan retribusi daerah. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 19 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Untuk lebih jelasnya perubahan Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.6. Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. % 1 2 3 4 5 4 1 1 Pajak Daerah 21.832.500.000 23.815.000.000 23.815.000.000 0 0 4 1 1 9 Pajak Reklame 200.000.000 200.000.000 0 0 4 1 1 12 Pajak Air Tanah 35.000.000 35.000.000 0 0 4 1 1 13 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000 100.000.000 0 0 4 1 1 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0 4 1 1 15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.100.000.000 4.100.000.000 0 0 4 1 1 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 500.000.000 500.000.000 0 0 4 1 1 19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 9.180.000.000 9.180.000.000 0 0 4 1 1 20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3.700.000.000 3.700.000.000 0 0 4 1 1 21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 4.800.000.000 4.800.000.000 0 0 4 1 2 Retribusi Daerah 6.000.000.000 34.840.000.000 34.860.000.000 20.000.000 0,06 4 1 2 1 Retribusi Jasa Umum 30.160.000.000 30.160.000.000 0 0 4 1 2 2 Retribusi Jasa Usaha 3.880.000.000 3.900.000.000 20.000.000 0,52 4 1 2 3 Retribusi Perizinan Tertentu 800.000.000 800.000.000 0 0 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.500.000.000 13.000.000.000 15.917.581.208 2.917.581.208 22,14 4 1 3 2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 13.000.000.000 15.917.581.208 2.917.581.208 22,14 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 35.000.000.000 3.850.000.000 3.850.000.000 0 0 4 1 4 5 Jasa Giro 800.000.000 800.000.000 0 4 1 4 8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 3.000.000.000 3.000.000.000 0 4 1 4 13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 50.000.000 50.000.000 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.332.500.000 75.505.000.000 78.442.581.208 2.937.581.208 3,89 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana (2025) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 20 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
1. 2.Perubahan Pendapatan Dana Transfer Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar- daerah. Transfer pemerintah pusat meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sedangkan untuk transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Untuk target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.1.221.553.282.677, terjadi peningkatan sebesar Rp.77.680.593.154 atau 7,31 persen dari besaran target pendapatan transfer yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.1.143.872.689.523. Perubahan target pendapatan tersebut terjadi akibat penyesuaian terhadap besaran pendapatan transfer yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dimana dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.190.553.282.677, terjadi peningkatan sebesar Rp.77.680.593.154 atau 6,98 persen dari target Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.1.112.872.689.523. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari besaran target yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.31.000.000.000. Rincian perubahan target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat disajikan seperti pada tabel berikut. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 21 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tabel 3.7. Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Bombana Tahun 2025 KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. % 1 2 3 4 5 4 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.027.069.204.900 1.112.872.689.523 1.190.553.282.677 77.680.593.154 6,98 4 2 1 5 Dana Desa 94.240.233.000 94.240.233.000 0 0,00 4 2 1 7 Dana Bagi Hasil (DBH) 252.978.161.523 406.922.921.677 153.944.760.154 60,85 4 2 1 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 513.313.692.000 486.709.927.000 (26.603.765.000) (5,18) 4 2 1 9 Dana Alokasi Khusus (DAK) 252.340.603.000 202.680.201.000 (49.660.402.000) (19,68) 4 2 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 35.000.000.000 31.000.000.000 31.000.000.000 0 0,00 4 2 2 1 Pendapatan Bagi Hasil 31.000.000.000 31.000.000.000 0 0,00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.062.069.204.900 1.143.872.689.523 1.221.553.282.677 77.680.593.154 6,79 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana (2025)
2. 3.Perubahan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Target penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.19.000.000.000. sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Rincian perubahan rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.8 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025 NO URAIAN RKPD TAHUN 2025 APBD T.A. 2025 RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025 BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1 2 3 4 6 7 = 6 -4 8 = 7/4*100 3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 19.000.000.000 19.000.000.000 0 0,00 3.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0 19.000.000.000 19.000.000.000 0 0,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 0 19.000.000.000 19.000.000.000 0 0,00 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana (2025) 3.2.5. Perubahan Belanja Daerah Terkait dengan penambahan pada target pendapatan daerah tersebut, maka alokasi belanja daerah juga ikut mengalami penyesuaian, dimana dalam RKPD Tahun 2025 alokasi belanja daerah sebesar KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 22 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Rp.1.147.401.704.900 namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.1.240.977.689.523 dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.324.217.810.394, dimana terjadi peningkatan jumlah belanja daerah sebesar Rp.83.240.120.871 atau 6,71 persen dari besaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Dari total rencana belanja daerah dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.1.324.217.810.394, sebesar Rp.877.133.944.278 atau 66,24 persen akan dialokasikan untuk Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain untuk belanja operasi, belanja daerah juga digunakan untuk belanja modal sebesar Rp.268.297.340.674 atau 20,26 persen dari total belanja daerah yang terdapat dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, belanja tidak terduga sebesar Rp.5.051.560.758 atau 0,38 persen dari total belanja daerah yang terdapat dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan belanja transfer sebesar Rp.173.734.964.684 atau 13,12 persen dari total belanja daerah yang terdapat dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.
3. 1.Perubahan Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hiban dan belanja bantuan sosial. Dalam RKPD Tahun 2025, alokasi anggaran Belanja Operasi diperkirakan sebesar Rp.803.354.904.000 namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.830.010.058.753 sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, Belanja Operasi diperkirakan sebesar Rp.877.133.944.278, dimana terjadi penambahan alokasi untuk Belanja Operasi sebesar Rp.47.123.885.525 atau 5,68 persen dari Belanja Operasi yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya, perubahan rencana Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut: KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
a.Belanja Pegawai Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/ wakil kepala daerah, pimpinan/ angora DPRD dan pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Belanja Pegawai dalam RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.415.854.904.000, namun demikian dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp.450.673.540.939, sedangkan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, Belanja Pegawai diperkirakan sebesar Rp.481.083.419.729, terjadi peningkatan alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp.30.409.878.790 atau sebesar 6,75 persen dari jumlah Belanja Pegawai yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
b.Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa merupaka belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Untuk belanja barang jasa, dalam RKPD Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp.355.000.000.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, besaran alokasi anggaran belanja barang jasa ditetapkan sebesar Rp.363.761.068.290, dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp.21.721.406.735 atau 5,97 persen dari besaran Belanja Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga menjadi sebesar Rp.385.482.475.025.
c.Belanja Subsidi Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 24 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Untuk belanja subsidi, dalam RKPD Tahun 2025, besaran alokasi belanja subsidi diperkirakan sebesar Rp.500.000.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 disepakati untuk tidak mengalokasikan belanja subsidi, demikian pula dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
d.Belanja Hibah Belanja hibah merupakan diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Belanja Hibah dalam RKPD Tahun 2025, diperkirakan sebesar Rp.31.500.000.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran belanja hibah ditetapkan sebesar Rp.15.575.449.524, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, belanja hibah diperkirakan sebesar Rp.10.568.049.524, mengalami pengurangan sebesar Rp.5.007.400.000 atau 32,15 persen dari besaran belanja hibah yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Besaran alokasi belanja hibah dalam Perubahan RKPD tersebut digunakan dalam rangka dukungan terhadap organisasi olahraga, organisasi kepanduan dan organisasi pemuda serta hibah pada partai politik yang memiliki kursi di DPRD serta hibah kepada penyelenggaran pemiludan dan pemilukada serentak tahun 2025.
e.Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 25 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Untuk alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam RKPD Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.500.000.000 namun dalam perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak dialokasikan anggaran belanja bantuan sosial.
1. 2.Perubahan Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria:
a.Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b.Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c.Batas minimal kapitalisasi aset Belanja modal meliputi :
a.Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
b.Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c.Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
d.Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 26 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
e.Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
f.Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana terkait perubahan penganggaran belanja modal lebih diarahkan pada belanja modal dalam rangka perencanaan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik yang didanai melalui DBH, DAU maupun DAK serta penyelesaian kewajiban Pemerintah Kabupaten terhadap pihak ketiga untuk pembayaran pekerjaan fisik dan retensi tahun 2023 serta tambahan pembangunan infrastruktur publik. Untuk alokasi Belanja Modal dalam RKPD Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.182.444.123.900, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp.232.627.397.770 dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, alokasi Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp.268.297.340.674, terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp.35.669.942.904 atau sebesar 15,33 persen dari alokasi Belanja Modal yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025.
1. 3.Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 27 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Untuk Belanja Tidak Terduga, dalam RKPD Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.5.000.000.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000, sedangkan untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.5.051.560.758, terjadi pengurangan sebesar Rp.2.948.439.242 atau 36,86 persen.
2. 4.Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja transfer dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Untuk Belanja Transfer dalam RKPD Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.156.602.677.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja transfer ditetapkan sebesar Rp.170.340.233.000, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 di alokasikan anggaran sebesar Rp.173.734.964.684, mengalami peningkatan sebesar Rp.3.394.731.684 atau 1,99 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Secara rinci, alokasi belanja daerah baik yang terdapat dalam RKPD Tahun 2025, Perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.9 Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. % 1 2 3 4 5 6 7 5 1 BELANJA OPERASI 803.354.904.000 830.010.058.753 877.133.944.278 47.123.885.525 5,68 5 1 1 Belanja Pegawai 415.854.904.000 450.673.540.939 481.083.419.729 30.409.878.790 6,75 5 1 1 1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 332.812.758.779 333.183.129.810 370.371.031 0,11 5 1 1 2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 95.163.580.100 125.203.502.119 30.039.922.019 31,57 5 1 1 4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 10.329.458.800 10.449.458.800 120.000.000 1,16 5 1 1 5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 176.666.000 178.917.000 2.251.000 1,27 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 28 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. % 1 2 3 4 5 6 7 5 1 1 6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 510.880.000 510.880.000 0 0,00 5 1 1 7 Belanja Gaji dan Tunjangan MRP 122.665.260 0 (122.665.260) (100,00) 5 1 1 89 Belanja Pegawai BOSP 4.683.392.000 4.683.392.000 0 0,00 5 1 1 99 Belanja Pegawai BLUD 6.874.140.000 6.874.140.000 0 0,00 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000.000 363.761.068.290 385.482.475.025 21.721.406.735 5,97 5 1 2 1 Belanja Barang 98.104.432.116 127.658.143.562 29.553.711.446 30,12 5 1 2 2 Belanja Jasa 105.036.533.830 111.032.953.557 5.996.419.727 5,71 5 1 2 3 Belanja Pemeliharaan 16.153.631.000 18.899.277.342 2.745.646.342 17,00 5 1 2 4 Belanja Perjalanan Dinas 90.933.934.000 68.447.001.020 (22.486.932.980) (24,73) 5 1 2 5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.368.786.144 7.296.648.344 5.927.862.200 433,07 5 1 2 89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 8.297.845.200 8.297.845.200 0 0,00 5 1 2 90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.056.906.000 18.041.606.000 (15.300.000) (0,08) 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 25.809.000.000 25.809.000.000 0 0,00 5 1 3 Belanja Subsidi 500.000.000 5 1 5 Belanja Hibah 31.500.000.000 15.575.449.524 10.568.049.524 (5.007.400.000) (32,15) 5 1 5 5 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 9.450.000.000 4.442.600.000 (5.007.400.000) (52,99) 5 1 5 6 Belanja Hibah Dana BOS 5.401.856.900 5.401.856.900 0 0,00 5 1 5 7 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 723.592.624 723.592.624 0 0,00 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000 5 2 BELANJA MODAL 182.444.123.900 232.627.397.770 268.297.340.674 35.669.942.904 15,33 5 2 1 Belanja Modal Tanah 50.000.000 1.782.020.000 1.732.020.000 3.464,04 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.699.765.000 51.279.229.707 579.464.707 1,14 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 81.879.225.770 97.811.051.358 15.931.825.588 19,46 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.353.077.000 116.034.670.809 16.681.593.809 16,79 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 370.330.000 368.268.000 (2.062.000) (0,56) 5 2 6 Belanja Modal Aset Lainnya 275.000.000 1.022.100.800 747.100.800 271,67 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 8.000.000.000 5.051.560.758 (2.948.439.242) (36,86) 5 3 1 Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000 5.051.560.758 (2.948.439.242) (36,86) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 29 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. % 1 2 3 4 5 6 7 5 4 BELANJA TRANSFER 156.602.677.000 170.340.233.000 173.734.964.684 3.394.731.684 1,99 5 4 2 Belanja Bantuan Keuangan 170.340.233.000 173.734.964.684 3.394.731.684 1,99 5 4 2 5 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 170.340.233.000 173.734.964.684 3.394.731.684 1,99 JUMLAH BELANJA DAERAH 1.147.401.704.900 1.240.977.689.523 1.324.217.810.394 83.240.120.871 6,71 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana (2025) 3.2.6. Perubahan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi difisit anggaran yang disebabkan oleh selisih kurang antara pendapatan dengan belanja atau memanfaatkan surplus anggaran karena adanya selisih lebih antara pendapatan dengan belanja. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto dimana pembiayaan netto tersebut harus dapat menutupi defisit anggaran.
3. 1.Perubahahan Penerimaan Pembiayaan Pada dasarnya, penerimaan pembiayaan diharapkan dapat menutupi beban pengeluaran, baik untuk menutupi defisit anggaran belanja atau untuk menutupi kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan penerimaan pembiayaan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Dalam RKPD Tahun 2025, Penerimaan Pembiayaan diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000, namun dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, disepakati dan ditetapkan sebesar Rp.2.600.000.000, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, perkiraan besaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.5.221.946.509, terjadi peningkatan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.2.621.946.509 atau sebesar 100,84 persen dari KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA III - 30 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH total penerimaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Peningkatan penerimaan pembiayaan menyesuaiakn dengan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. 2.Perubahahan Pengeluaran Pembiayaan Untuk pengeluaran pembiayaan daerah baik dalam RKPD Tahun 2025, Perda APBD Tahun 2025 maupun dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak dialokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan daerah. secara rinci, alokasi pembiayaan daerah baik dalam RKPD Tahun 2025, Perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 NO URAIAN RKPD TAHUN 2025 APBD T.A. 2025 Perubahan RKPD TAHUN 2025 BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 5 -4 7 = 6/4*100 6.1. Penerimaan Pembiayaan 10.000.000.000 2.600.000.000 5.221.946.509 2.621.946.509 100,84 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 10.000.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 0 0 PEMBIAYAAN NETTO 10.000.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 0 0 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana (2025) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 1PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 di susun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. 4.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 2PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut: Sumber : RKP Tahun 2025, Bappenas 2024 Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 4.1.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2025 Memperhatikan arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana dalam Perubahan RKPD dipastikan kesesuian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna mensinergikan program Asta Cita Presiden dan 0 7,0- 8,0 Tingkat Kemiskinan Ekstrem(%) Nilai Tukar Petani (kumulattf Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 3PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Wakil Presiden maka sasaran Pembangunan Kabupaten Bombana dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 diarahkan dalam mendukung kebijakan nasional dengan isu pembangunan serta arah kebijakan pembangunan mendukung prioritas nasional yang antara lain :
5. 1.Penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan;
6. 2.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
7. 3.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
8. 4.Pengendalian Inflasi di daerah;
9. 5.Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
10. 6.Dukungan swasembada pangan; dan
11. 7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk menjaga keselarasan sasaran Pembangunan Nasional dan Prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan perubahan target indikator makro dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 4.1. Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2025 No. Indikator Makro Satuan RKPD 2025 Capaian Tahun 2024 Perubahan RKPD 2025 Keterangan 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,5 5,04 5,5 Tetap 2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,00 – 1,50 1,43 1,25 Berubah 3 - Tingkat Kemiskinan % 9,35 10,54 9,35 Tetap - Tingkat Kemiskinan Ekstrem % - 1,04 0,50 -1,00 Baru 4 Rasio Gini Poin 0,300 – 0,320 0,344 0,300 – 0,320 Tetap 5 - Indeks Pembangunan Manusia Poin 70,10 68,85 70,10 Tetap - Indeks Modal Manusia Poin - - - Belum dihitung 6 Penurunan Intensitas Emisi GRK % 35,40 - 35,40 Tetap 7 PDRB Perkapita (ADHB) (juta Rp) 60 56,99 60 Tetap Sumber : Bappeda Kab. Bombana, 2025 (data diolah). Dari 8 (delapan) indikator makro pembangunan, terdapat 1 (satu) indikator makro pembangunan yang mengalami perubahan target yaitu 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan 6 (lima) indikator lainnya yaitu 1) Pertumbuhan ekonomi; 2) Tingkat Kemiskinan; 3) Rasio Gini; 4) Indeks Pembangunan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 4PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Manusia (IPM); 5) Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan 6) PDRB Perkapita (ADHB) tidak mengalami perubahan target. Selain itu, terdapat penambahan target baru dalam sasaran Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disesuaikan dengan sasaran prioritas nasional yaitu Tingkat kemiskinan ekstrim. Perubahan target pada 1 indikator makro pembangunan memperhatikan capaian makro pembangunan tahun 2024 serta mengacu pada target indikator makro pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Gambaran keselarasan target indikator makro pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bombana, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.2. Penyelarasan Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bombana Tahun 2025 No. Target Makro Ekonomi Satuan Target Tahun 2025 Nasional Sulawesi Tenggara Kabupaten Bombana
12. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) persen 5,3 -5,6 6,23-6,27 5,5
13. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 4,5 – 5,0 2,54-3,04 1,25
14. 3.Tingkat Kemiskinan persen 7,00 – 8,00 10,04-10,54 9,50
15. 4.Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382 0,365 – 0,371 0,300 – 0,320
16. 5.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai Na 74,00 70,10 Indeks Modal Manusia (IMM) nilai 0,56 0,540 -
17. 6.Penurunan Intensitas Emisi GRK persen 38,60 35,4 35,40 Sumber : Bappeda Kab. Bombana, 2025 (data diolah). Dari data diatas terlihat bahwa, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana di tahun 2025 sebesar 5,50 persen, telah sesuai dengan target nasional namun demikian masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditargetkan ditahun 2025 sebesar 6,23–6,27 persen. Selanjutnya untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Rasio Kabupaten Bombana tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,25 dan 0,300 – 0,320, lebih rendah dari TPT dan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bombana tahun 2025 di targetkan sebesar 70,10 poin tahun 2025, meningkat dibandingkan dengan capaian IPM Kabupaten Bombana Tahun 2024 yaitu sebesar 68,85 poin, namun masih lebih rendah dari target IPM Provinsi Sulawesi KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 5PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tenggara sebesar 7,40 poin. Untuk tingkat nasional, sejak tahun 2025 pengukuran indeks pembangunan manusia telah diubah dengan Indeks Modal Manusia (IMM) dimana pada tahun 2025, target nasional sebesar 0,56 poin dan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan sebesar 0,54 poin sedangkan di tingkat Kabupaten Bombana Indeks Modal Manusia belum di jadikan ukuran indikator makro dikarenakan pengukuran IMM saat ini hanya di lakukan di tingkat nasional dan provinsi. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bombana tahun 2025 ditargetkan sebesar 9,35 persen, lebih rendah dari target tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 10,04 – 10,54 persen namun masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Nasional tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 7,00 – 8,00 persen. Selain pencapaian sasaran makro pembangunan, Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan transisi dimana tahun 2025 merupakan manifestasi pelaksanaan tahun ke-2 tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dan langkah awal dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029. A. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Bombana untuk tahun 2025 sesuai dengan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :
18. 1.Tujuan 1, Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
a.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator sasaran: 1) Laju pertumbuhan ekonomi 2) Tingkat kemiskinan 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
b.Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator sasaran: 1) Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar 2) Indeks Konektivitas Wilayah KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 6PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
c.Meningkatnya Kualitas SDM, dengan indikator sasaran: 1) Indeks Pembangunan Manusia
d.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran : 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1. 2.Tujuan 2, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengansasaran yang ingin dicapai yaitu:
a.Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran : 1) Indeks Kepuasan masyarakat 2) Opini Laporan Keuangan Daerah 3) Tingkat Maturitas SPIP 4) Nilai Sakip Adapun target capaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 4.3 Target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bombana Tahun 2025 No. Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target RPD/RKPD Tahun 2025 Capaian Tahun 2024 Target Perubahan RPD/RKPD Tahun 2025 Keterangan 1 2 3 4 5 5 5 6 T. 1 Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan Indeks Pembangunan Berkelanjutan S.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Laju pertumbuhan ekonomi % 5,5* 5,04 5,5* Tetap Tingkat kemiskinan % 9,35 10,54 9,35 Tetap Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,00 – 1,50 1,43 1,00 – 1,50 Tetap S.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar Poin 85,50 78,17 85,50 Berubah Indeks Konektivitas Wilayah Poin 74,84 51,45 74,84 Tetap S.3 Meningkatnya Kualitas SDM, Indeks Pembangunan Manusia Poin 70,10 68,85 70,10 Tetap S.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 80,00 76,11 80,00 Tetap KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 7PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH No. Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target RPD/RKPD Tahun 2025 Capaian Tahun 2024 Target Perubahan RPD/RKPD Tahun 2025 Keterangan 1 2 3 4 5 5 5 6 T. 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi S.5 Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel Indeks Kepuasan masyarakat Poin 90,00 85,33 90,00 Tetap Opini Laporan Keuangan Daerah Predikat WTP WTP WTP Tetap Tingkat Maturitas SPIP Poin 3,45 3,60 3,75 Berubah Nilai Sakip Poin 68,80 (B) 67,76 (B) 68,80 (B) Tetap Sumber : Bappeda Kab. Bombana, 2025 (data diolah). B. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bombana 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih lima tahun kedepan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembagunan daerah melalui Implementasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang terukur, fokus dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan isu strategis Nasional, Regional dan Provinsi.
1. 1.Visi Daerah Visi merupakan rumusan mengenai keadaan /kondisi daerah yang diinginkan dan diwujudkan pada periode sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Bombana sebagai berikut : “ Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan ” Berdaya Saing adalah Kabupaten Bombana dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan kompetitif yang memperhatikan aspek pemerataan pembangunan antar wilayah Agrominapolitan Agrominapolitan merupakan kondisi atau perlakukan wilayah dengan dukungan program pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat dalam KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 8PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH melaksanakan program pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industri Kreatif berbasis Kawasan pedesaan yang melibatkan secara luas par1sipasi masyarakat, dengan program pengelolaan yang bertujuan menciptakan dan menumbuhkan ekosistem dengan terencana, modern, dan massive mengantar Kabupaten Bombana menuju daerah yang sejahtera, maju dan berkelanjutan. Kawasan Agropilitan Kawasan Agropolitan menurut Undang-Undang Penataan Ruang No 26/2007, didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis termasuk Minapolitan sebagai turunannya yang berkonsentrasi pada pengembangan sumberdaya perikanan. Kawasan Minapolitan Berdasarkan turunan Kawasan Agrominapolitan adalah Kawasan Minapolitan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis
2. 2.Misi Daerah Misi Daerah didefinisikan sebagai rumusan yang berisi tentang upaya- upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi.Implementasi pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bombana selama lima tahun kedepan akan dirumuskan sebagai berikut :
a.Meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta industri kreatif
b.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
c.Meningkatkan keterhubungan desa – kota dan konektivitas antar wilayah
d.Mengembangkan kearifan lokal
e.Meningkatkan tata kelola pemerintahan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 9PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
1. 3.Tujuan dan Sasaran Perwujudan visi dan mis pembangunan diterjemahkan dalam tujuan yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pemerintah kabupaten bombana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Masing-masing tujuan memiliki sasaran yang dirumuskan untuk memberikan gambaran dalam pencapaian tujuan. Rumusan tujuan, sasaran dan indicator dalam RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029 TUJUAN SASARAN STRATEGI

(1)(2) (3) Visi : Bombana berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan Misi 1 : Meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta industri kreatif Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian yang inklusif, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja yang didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan ketahanan energi yang berkelanjutan. Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. • Penyediaan Sarana dan Prasana Pertanian guna meningkatkan produksi Pertanian • Pengembangan kawasan sentra produksi dan ekonomi lokal dalam peningkatan sektor unggulan daerah • Pengembangan hilirisasi dan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan • Penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku usaha Ekonomi Lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif Sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja disektor • Penyelenggaraan dan penguatan perencanaan tenaga kerja berbasis data dan kebutuhan sektor unggulan • Pengembangan dan Penguatan pelatihan vokasional berbasis kompetensi, serta pemanfaatan teknologi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Sasaran 3 Terjaganya stabilitas ekonomi, dan Ketahanan Pangan Daerah • Penguatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas , diverifikasi dan nilai tambah sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang berbasis inovasi, teknologi, serta kemandirian pelaku usaha lokal. • Penciptaan penyederhanaan Perijinan, Penguatan koordinasi, Evisiensi operasional, pelayanan produk diversipikasi pasar dan teknologi Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim • Penguatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. • Penguatan tata kelola lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui penerapan green KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 10PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TUJUAN SASARAN STRATEGI
(1)(2) (3) ekonomi dan Blue ekonomi Sasaran 5 Meningkatnya peran desa sebagai pendukung aktivitas perekonomian daerah • Pemberdayaan potensi ekonomi desa melalui pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal dan peningkatan daya saing ekonomi desa • Pengembangan wilayah berbasis klaster agrominapolitan melalui pelatihan vokasional kebutuhan sektor unggulan, penguatan kemitraan triple helix (pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara terpadu dan berkelanjut Misi 2: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan 2. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing Sasaran 6 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan • Peningkatan fasilitas pendidikan • Peningkatan partisipasi pendidikan tingkat PAUD • Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan • Peningkatan gemar baca dan literasi Sasaran 7 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat • Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan • Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting • Peningkatan kualitas kesehatan ibu • Peningkatan penanganan penyakit menular (TBC dan HIV) dan tidak menular (Hipertensi, DM) • Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat Sasaran 8 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan • Peningkatan olahraga rekreasi • Peningkatan prestasi olahraga • Pengembangan organisasi kepemudaan Sasaran 9 Meningkatnya Paten/Hak Kekayaan Intelektual • Peningkatan kualitas organisasi kepramukaan Sasaran 10 Support System Star Up di Daerah • Penguatan Ekosistem Startup melalui Akses Pendanaan, Kapasitas Skalabilitas, dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Startup Inovatif di Daerah Tujuan 3. Meningkatnya Keberdayaan Sosial Sasaran 11 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak • Peningkatan partisipasi perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik • Peningkatan perlindungan terhadap perempuan • Peningkatan perlindungan terhadap anak • Pemenuhan hak anak Sasaran 12 Meningkatnya kesejahteraan PMKS • Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS • Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan makam pahlawan • Peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam dan non alam Sasaran 13 Meningkatnya keberdayaan desa • Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Tujuan 4. Meningkatnya Kesalehan Sosial, Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sasaran 14 Angka Literasi Al Quran • Penguatan Literasi Al Quran Sasaran 15 Rumah Tangga PMKS yang mendapatkan ZIS • Pemberdayaan Keluarga melalui Pendekatan Kolaboratif untuk Mewujudkan Masyarakat yang Saleh dan Sejahtera Sasaran 16 PDRB Per Kapita • Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 17 Jumlah penduduk terlibat aktifitas event olahraga • Revitalisasi Ekosistem Olahraga Masyarakat melalui Pendekatan Partisipatif dan Infrastruktur yang Inklusif KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 11PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TUJUAN SASARAN STRATEGI
(1)(2) (3) • Misi 3 : Meningkatkan keterhubungan desa-kota dan konektivitas antar wilayah. Tujuan 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas dalam mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan Sasaran 18 Meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi • Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Jalan,jembatan, pelabuhan antar wilayah untuk menjamin konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi,kawasan potensial,lokal dan regional • Pemerataan jaringan telekomunikasi dan digitalisasi (internet • Perluasan akses energi listrik ke desa terpencil • Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kelengkapan jalan secara bertahap dan keberlanjutan • Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan di wilayah strategis dan padat lalu lintas. • Sasaran 19 Meningkatnya kualitas dan cakupan penyelenggaraan infrastruktur dasar permukiman, meliputi air minum, sanitasi, persampahan, dan perumahan yang berwawasan lingkungan, dengan pendekatan perencanaan ruang berbasis kawasan." • Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan permukiman padat, perdesaan, dan daerah rawan air. • Peningkatan permukiman layak huni • Peningkatan Jumlah Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni • penyediaan sarana dan prasarana persampahan terpadu dan berkelanjutan • Pengembangan infrastruktur hijau dan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan mendukung konektivitas desa-kota. • Penguatan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat • Pembangunan dan pemeliharaan RTH baru secara terencana dan merata • Misi 4 : Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal Tujuan 6. Meningkatkan peran nilai budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat Sasaran 20 Meningkatnya kontribusi urusan kebudayaan terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) • Revitalisasi gotong royong dan nilai budaya lokal sebagai modal pembangunan daerah Sasaran 21 Terlestarikannya nilai-nilai budaya lokal melalui Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah • Pemberdayaan pemuda desa dan kelompok masyarakat adat Sasaran 22 Pembinaan Seni pertunjukan yang bertemakan adat dan budaya di Bombana • Menjadikan kearifan lokal sebagai sumber inovasi bagi produk UMKM Sasaran 23 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung budaya • Pengembangan Infrastruktur Budaya yang Inklusif dan Representatif Tujuan 7. Meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan melalui ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal Sasaran 24 Terintegrasinya aset budaya lokal ke dalam pengembangan destinasi pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif • Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya Sasaran 25 Meningkatnya kapasitas pelaku usaha lokal dalam menerapkan produksi ramah lingkungan berbasis kearifan lokal • Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Identitas Budaya KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 12PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TUJUAN SASARAN STRATEGI
(1)(2) (3) • Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Tujuan 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran 26 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik • Penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur melalui sistem merit Sasaran 27 Meningkatnya Kemudahan dan Kecepatan Pelayanan Perizinan Berusaha • Mewujudkan Ekosistem Perizinan Berusaha yang Terintegrasi dan Inovatif melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Sasaran 28 Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif • Membangun Kemitraan Inklusif antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat untuk Menciptakan Lingkungan Investasi yang Ramah dan Responsif. Sasaran 29 Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal yang Akurat dan Terbarukan untuk Pengambilan • Membangun Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi dan User-Friendly untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data Sasaran 30 Tersedianya Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien • Membangun Ekosistem Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Modern, Inovatif, dan Berpusat pada Kebutuhan Masyarakat. • Optimalisasi Layanan Pencatatan Sipil Melalui Inovasi Digital dan Peningkatan Kapasitas Aparatur. • Mendorong Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Melalui Optimalisasi Pelayanan yang Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat • Membangun Ekosistem Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. • Membangun Sistem Pengelolaan Profil Kependudukan yang Komprehensif dan Berkesinambungan untuk Mendukung Kebijakan Berbasis Data. Sasaran 31 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berstandar Nasional • Mengembangkan dan Menguatkan Sistem Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkelanjutan dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat Sasaran 32 Terciptanya Lingkungan Daerah yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sampah yang Optimal • Menerapkan Pendekatan Ekonomi Sirkular dan Berbasis Komunitas dalam Pengelolaan Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah dan Meningkatkan Daur Ulang Sasaran 33 Meningkatnya kualitas dan keteraturan infrastruktur perkantoran dan fasilitas publik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. • Revitalisasi dan Pemeliharaan Berkelanjutan Infrastruktur Perkantoran dan Fasilitas Publik Guna Mendukung Optimalisasi Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Sasaran 34 Terjaminnya Ketersediaan Lahan untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Pelayanan Publik. • Mewujudkan Mekanisme Pengadaan Tanah yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Publik. Sasaran 35 Meningkatnya cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah. • Membangun Sinergi Antar-Lembaga dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Kondusif. Sasaran 36 Terwujudnya Sistem • Mengembangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Adaptif, KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 13PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TUJUAN SASARAN STRATEGI
(1)(2) (3) Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu, Efektif, dan Akuntabel. Partisipatif, dan Berbasis Kinerja Guna Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Daerah Sasaran 37 Terwujudnya Keterpaduan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Antar Sektor • Membangun Sistem Perencanaan yang Holistik dan Kolaboratif untuk Memastikan Keselarasan Prioritas Pembangunan Lintas Sektor. Sasaran 38 Meningkatnya Pelayanan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel • Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sasaran 39 Tercapainya 100% laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) • Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Digitalisasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Akuntabilitas Penuh. Sasaran 40 Tercapainya persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target yang ditetapkan dalam APBD • Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Digitalisasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Akuntabilitas Penuh. Sasaran 41 Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. • Membangun Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, Responsif, dan Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional guna Mencegah Penyelewengan Sasaran 42 Meningkatnya nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten secara signifikan • Penerapan Sistem Merit dan Budaya Kerja Berorientasi Kinerja Sasaran 43 Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien • Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Pengembangan Karir dan Pembinaan Etika yang Berkelanjutan. Sasaran 44 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berbasis digital • Penguatan kapasitas aparatur dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik Sasaran 45 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan didukung oleh SDM yang kompeten • Penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Sasaran 46 Meningkatnya kemandirian desa/kelurahan yang didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel • Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di desa/kelurahan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan yang transparan untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi agrominapolitan. Sasaran 47 Meningkatnya sinergi antarlembaga dan efektivitas penegakan aturan dalam menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif. • Penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan preventif dan responsif. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 14PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TUJUAN SASARAN STRATEGI
(1)(2) (3) Sasaran 48 Meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi umum, pelayanan dasar umum, dan koordinasi internal pemerintahan daerah • Penyempurnaan sistem administrasi dan koordinasi internal pemerintah daerah serta penguatan kapasitas aparatur untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sasaran 49 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan kinerja aparatur • Peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan sistem pengawasan internal serta eksternal untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kab. Bombana Tahun 2025-2029 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, ditetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 “Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yang akan dilaksanakan melalui 37 (tiga puluh tujuh) arah kebijakan sebagai berikut: 1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
1. a.Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan
(4)internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.
1. b.Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 15PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.
2. c.Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.. 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
3. a.Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 16PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.
4. b.Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.
5. c.Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme
6. d.Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 17PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.
7. e.Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut.
8. f.Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.
9. g.Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 18PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia.
10. h.Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.
11. i.Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.
12. j.Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global,
(5)perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 19PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development.
1. k.Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 20PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.
2. l.Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.
3. m.Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 21PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.
4. n.Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf).
5. o.Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat,
(2)mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 22PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan). Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
(20)memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
(27)peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 23PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia;
(39)meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
(45)menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 24PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH kebakaran dan perambahan hutan. Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masingmasing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi
(70)mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.
1. p.Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 25PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 26PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
2. a.Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat
3. b.Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 27PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat;
(4)mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
1. c.Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui
(1)penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 28PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia;
(9)memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata,
(17)pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance).
1. d.Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak;
(2)memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 29PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH menjadikan koperasi yang unbancable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
1. e.Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 30PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui:
2. a.Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 31PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
3. b.Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah- sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 32PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.
4. c.Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 33PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 34PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
5. d.Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 35PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat
6. e.Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional. 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
7. a.Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
8. b.Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta
9. c.Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan arah kebijakanakan dilaksanakan melalui :
10. a.Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui (1) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa; (2) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 36PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa; (3) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota; (4) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan; (5) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; (6) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa; (7) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan); (8) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan; (9) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra- desa; (10) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa); (11) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; (12) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran; (13) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.
11. b.Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 37PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda); (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi; (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro; (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.
12. c.Arah kebijakan memberantas kemiskinan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 38PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
13. a.Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 39PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
14. b.Selanjutnya arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang- undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum
15. c.Berikutnya, arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 40PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.
16. d.Arah kebijakan Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik. Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Mengacu pada prioritas nasional serta dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu strategis daerah tahun 2025, maka ditetapkan 4 (empat) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 41PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 yaitu sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan manusia unggul dan kompetitif, yang berfokus pada :
17. a.Peningkatan kualitas dan pemertaan pendidikan menengah;
18. b.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional dan tetap fokus pada permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas daerah antara lain : penanganan stunting
  1. 2.Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, yang berfokus pada :
19. a.Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin rentan
20. b.Meningkatkan kapasitas sektor riil dan menciptakan iklim usaha kondusif
21. c.meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat
  1. 3.Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan, yang berfokus pada :
22. a.Mendorong transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja
  1. 4.Tata kelola pemerintahan yang baik, yang berfokus pada :
23. a.Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja instransi pemerintah dan penerapan SPBE ( SIPD, SDI, dll)
24. b.Optimalisasi investasi daerah Selanjutnya dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 direkomendasikan sebagai berikut:
  1. 1.Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi blue,green,circular economy
  2. 2.Pengembangan Kawasan Perkotaa[ Kecil berbasis industri;
  3. 3.Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pcngolahan berbasis mineral dan sumberdaya alam (nikel dan logam dasar)
  4. 4.Pengembangan kawasan perkebunan kakao dengan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah
  5. 5.Pengembangan kawasan perikanan tangkap sebagai ekonomi biru berkelanjutan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 42PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
  6. 6.Pengembangan lumbung pangan dengan hilirisasi komoditas pertanian unggulanyang berkelanjutan
  7. 7.Pengembangan kawasan transmigrasi
  8. 8.Pengembangan hilirisasi rumput laut
  9. 9.Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
  10. 10.Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi
  11. 11.Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan
  12. 12.Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pcngelolaan persampahan dari hulu ke hilir berrbasis ekonomi sirkular
  13. 13.Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, Pencegahan dan penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita
  14. 14.Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
  15. 15.Penguatan pendidikan, pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tebaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal
  16. 16.Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem registrasi sosial ekonomi (regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif. 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2025 Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 20222 tentang Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dan Permen PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, maka selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2025 yang terdiri dari:
  17. 1.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
25. a.Peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 43PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
26. b.Peningkatan kualitas layanan kesehatan
27. c.Percepatan penurunan prevalensi Stunting.
28. d.Peningkatan kualitas keluarga
  1. 2.Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
29. a.Peningkatan cakupan rumah tangga pengguna air bersih
30. b.Peningkatan cakupan rumah tangga pengguna sanitasi layak (SPAL-D)
31. c.Peningkatan cakupan rumah layak huni
32. d.Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
33. e.Penangangan kawasan kumuh dan penataan wilayah kota.
  1. 3.Pertumbuhan ekonomi yang berkulitas, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
34. a.Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
35. b.Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan
36. c.Penguatan sektor UMKM
  1. 4.Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
37. a.Perlindungan sosial dalam rangka pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin ekstrim, miskin dan rentan miskin
38. b.Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatn produktivitas kelompok miskin ekstrim, miskin dan rentan miskin
39. c.Peningkatan ketahan pangan
40. d.Peningkatan kualitas tenaga kerja
  1. 5.Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, dengan arah kebiajkan akan dilaksanakan melalui :
41. a.Optimalisasi inovasi pelayanan publik
42. b.Optimalisasi Sakip dan Penerapan SPBE
43. c.Penguatan Kapasitas ASN
  1. 6.Peningkatan kualitas lingkungan dan keberlanjutan, dengan arah kebijakan akan dilaksanakan melalui :
44. a.Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan
45. b.Optimalisasi pengelolaan persampahan
46. c.Mitigasi bencana akibat perubahan iklim. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 44PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 4.2.4. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029 Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam lima tahun kedepan untuk mendukung visi Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan dan misi tidak hanya menjadi sebuah cita-cita melainkan gerak langkah terarah dan sistematis untuk menciptakan Bombana yang insklusif, maju dan berkelanjutan, untuk itu berbagai Program Prioritas yang akan dicapai melalui solusi konkret terhadap tantangan pembangunan dan aspirasi masyarakat Bombana. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
  1. 1.Penguatan Pembangunan Desa dan Komunitas dalam mendukung Ketahanan Sosial Ekonomi berbasis Lokal. Dalam rangka memperkuat pembangunan insklusif dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen dalam menetapkan program prioritas berupa penguatan pembangunan desa dan komunitas esbagai upaya strategis dalam mendukung ketahanan sosial ekonomi berbasis potensi lokal. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran desa dan komunitas sebagai pilar utama pembangunan daerah sekaligus mempercepat transformasi sosial dan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 45PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ekonomi masyarakat secara mandiri dan penguatan kapasitas desa secara menyeluruh. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut Pemerintah memberikan dukungan pendanaan melalui Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1 Miliar untuk desa yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, pengembangan program One Village One product (OVOP) serta pembangunan infrastruktur desa secara terpadu. Selain itu, disediakan pula alokasi sebesar Rp. 20 Juta untuk dusun dan kelurahan yang diperuntukan bagi kegiatan sosial kemasyarakatan, program keamanan lingkungan (siskamling), pembangunan kebun rumah tangga serta pelaksanaan pemberdayaan dan bantuan sosial berbasis partisipasi warga. Dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif dan berbasis potensi lokal diharapkan mampu membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat, guna mendorong tumbuhnya inovasi lokal sebagai instrument startegis dalam mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan kualitas dasar serta pertumbuhan ekonomi insklusif sehingga menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang mandiri berdaya saing wilayah yang selaras dengan visi pembangunan ‘Bombana Berdaya Saing Berbasi Agrominapolitan”
  2. 2.Program “SDM CERDAS BOMBANA” Kabupaten Bombana sedang menapaki transformasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan kawasanan Agropilitan sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Sejalan dengan Visi Misi Bombana Berdaya Saing berbasis Agrominapolitan dengan pencapai misi menuntun penyiapan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teknis pertanian, pertambangan tetapi juga memiliki kemampuan mengintegrasikan kedua sektor tersebut dengan pendekatan industri kreatif yang inovatif. Data terakhir menunjukan bahwa hanya 18 % tenaga kerja di Bombana yang memiliki latar belakang sementara kebutuhan akan tenaga terampil di sektor Agrominapolitan diproyeksikan meningkat hingga 25 % dalam lima tahun mendatang. Program Beasiswa Tinggi Kabupaten Bombana ini dalam penguatan sumber daya yang unggul dengan Pogram Prioritas SDM Cerdas Bombana KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 46PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (Cetak Riset dan daya Saing untuk Agrosmart Bombana) sebagai bagian integral dari strategi pengembangan Agrominapolitan yang tercermin dalam penyediaan beasiswa untuk bidang - bidang strategis yang terintegrasi dengan teknologi agroindustri, pengolahan hasil tambang berkelanjutan, desain produk kreatif berbasis sumber daya lokal dan manajemen rantai pasok modern. Pelaksanaannya mengadopsi pendekatan triple helix yang mensinergikan akademisi, bisnis dan pemerintah dan Model link and match dengan kebutuhan Kawasan guna menjamin keterikatan antara Pendidikan industri dan kebijakan daerah. Dalam mendukung Visi Bombana Berdaya Saing dengan penguatan tiga pilar utama. Pertama pengembangan kompetensi inti dibidang agromineral teknologi menjadi ciri bombana. Kedua pembentukan talenta digital yang mampu yang mampu mengintegritasikan teknologi 4.0 dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketiga penyiapan wirausaha kreatif yang dapat mengembangkan produk bernilai tinggi berbasis komoditas lokal. Program beasiswa ini menjadi jembatan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dengan penguatan nilai tambah SDM unggul sehingga terbentuk critical mass tenaga ahli menjadi penggerak utama Agrominapolitan Bombana. Keberhasilan Program ini diukur tidak hanya dari peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi tetapi juga dari kontribusi nyata lulusan terhadap Peningkatan daya saing daerah, pencipataan lapangan kerja dan pengembangan inovasi berbasis lokal.
  3. 3.Penguatan Budaya Lokal. Masyarakat Bombana yang mejemuk dengan beraneka ragam suku dan budaya untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan kebudayaan lokal sebagai kekuatan dalam membangun sektor pariwisata dan meningkatkan daya saing daerah. Hal ini mencakup dukungan terhadap komunitas adat, pelestarian hidup dan pengembangan objek wisata berbasis budaya. Penguatan budaya dan kearifan lokal sebagai upaya pelestarian, pengembangan budaya serta kearifan lokal dalam pembangunan daerah. Program ini diarahkan untuk mempekuat identitas dan kohesi sosial masyarakat melalui revitalisasi nilai – nilai budaya, penguatan kelembagaan adat serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis warisan KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 47PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH budaya. Pelaksanaan program mencakup dokumentasi budaya, fasilitas ruang ekspresi seni dan tadisi serta integrasi muatan lokal daerah. Pemuda dan Lembaga adat sebagai motor Pembangunan ekonomi daerah dengan memberikan ruang dan dukungan strategis bagi inisiatif -inisiatif yang datang dari pemuda maupun Lembaga adat dalam mengembangkan potensi lokal , menciptakan lapangan kerja dan menjaga nilai -nilai budaya Dengan Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas dan pelaku budaya diharapkan budaya lokal menjadi daya saing sosial dan ekonomi berkelanjutan.
  4. 4.Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar Kawasan Agrominapolitan Menciptakan kawasan agrominapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian, peternakan dan perikanan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mendorong efisiensi dan modernisasi sistem usaha sektor pertanian. Program Kandang titip sebagai bagian dari inovasi peternakan akan difasilitasi untuk meningkatkan pendapatan peternak lokal. Integrasi antara pertanian, peternakan dan perikanan diharapkan dapat menciptakan ekosistem produksi yang berdaya saing, berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM dan Industri Pengolahan Sebagai langkah strategis guna mendorong Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan industri pengolahan berbasis potensi lokal diharapkan menjadi motor pengerak dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperkuat struktur ekonomi daerah yang tangguh dan adaftif terhadap perubahan pasar. Inkubasi UMKM dan Inovasi Mengembangkan inkubator penunjang UMKM agar naik kelas sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperkuat ekosistem kewirausahaan dan memperluas akses pasar. Melalui program ini produk – produk unggulan berbasis kearifan lokaldaya saing produk lokal, serta Mendorong pengembangan produk-produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal akan didorong unuk naik kelas dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 48PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
  5. 5.Peningkatan Infrastruktur Jalan, jembatan, Irigasi dan Air Minum. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal, menetpakan sejumlah proram unggulan yan terfokus pada peningkatan infrastruktur guna mendukung peningkatan nilai tambah produktivitas hasill -hasil produksi melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Membangun infrastruktur jalan yang layak hingga ke daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah desa- kota, mempercepat arus distribusi barang dan jasa serta membuka akses terhadap layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka menjamin pemerataan antar wilayah desa kota dan keterhubungan kesataran akses terhadap layanan dasar mencakup program penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, secara merata, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta penyediaan ruang terbuka hijau di seluruh wilayah Kabupaten Bombana baik di daratan maupun di wilayah kepulauan sebagai fondasi utama pembangunan sosial dan ekonomi.
  6. 6.Hililirisasi Sumber Daya Alam Dalam sektor pertanian, hilirisasi diarahkan pada pengolahan hasil panen seperti jagung, padi, kako dan koModitas holtikultura menjadi produk olahan benilai tinggi. Sektor peternakan strategi difokuskan pada hilirissai berupa (aendang titip) Adapun sektor perikanan hilirosasi mencakup modernisasi teknologi pengolahan hasil tangkap dan budidaya seperti Ikan segar, ikan asao serta ptoduk olahan seperti abon, krupuk ikan, dan olahan beku (frozen food). Untuk menunjang keberhasilan perlunya kolaborasi antara pelaku usaha, koperasi, BUMDES produksi , serta pengolahan.
  7. 7.Pelayanan Kesehatan Merata Berbasis KTP Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, dengan system pelayanan yang cukup menujukan identitas berbasis KTP. Inisiatif ini mencakup penyediaan Ambulan Laut untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan sehingga tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dari layanan kesehatan hanya karena faktor geografis. pemerataan dan kualitas layanan kesehatan, termasuk penyediaan ambulance laut untuk menjangkau wilayah kepulauan. KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 49PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
  8. 8.Bantuan Operasional Rumah Ibadah Dalam upaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong transformasi rumah ibadah menjadi pusat pembinaan karakter dan kecerdasan spiritual masyarakat. Melalui program Bantuan Operasional Rumah Ibadah, inisiatif ini tidak hanya menjamin keberlanjutan fungsi keagamaan, tetapi juga memperluas peran sosial rumah ibadah sebagai episentrum pendidikan nonformal dan pengembangan potensi generasi muda. Rumah ibadah yang memperoleh bantuan akan diberdayakan menjadi Pusat Tahfidz Al-Qur’an, dengan fasilitas pembelajaran yang representatif, tenaga pengajar yang kompeten, dan kurikulum yang berorientasi pada pembentukan akhlak mulia serta peningkatan literasi keagamaan. Program ini ditujukan untuk melahirkan generasi penghafal Al-Qur’an yang tidak hanya memiliki daya spiritual tinggi, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah secara holistik. Program ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bombana dan instruksi pemerintah pusat (INMEN) dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, dengan indikator keagamaan sebagai basis penguatan karakter dan etika publik.
  9. 9.Bantuan Alat Perikanan dan pertanian Tanpa Syarat Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat laju pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menetapkan suatu kebijakan strategis berupa penyaluran bantuan alat pertanian dan perikanan secara langsung kepada petani dan nelayan lokal tanpa syarat yang memberatkan. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya intervensi sektoral semata, tetapi lebih jauh merupakan terobosan transformasi yang bertujuan mengubah struktur produksi rakyat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bombana. Melalui pendekatan berbasis produktivitas serta pengukuran capaian berdasarkan indikator pertumbuhan sektoral, program ini ditempatkan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan akses alat produksi yang lebih KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IV- 50PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH memadai, diharapkan sektor pertanian dan perikanan dapat berkembang secara optimal, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjadikan masyarakat sebagai agen utama pembangunan, sekaligus mendorong tumbuhnya basis ekonomi daerah yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 1PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 5.1. Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyesuaian belanja akan dilakukan pada beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang dianggap tidak efektif dan efisien, serta penambahan pagu belanja pada beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang bersifat prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Atas dasar pertimbangan perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana pembiayaan, dan perubahan prioritas pembangunan daerah, maka, setiap OPD akan mengalami penyesuaian terhadap belanja. Secara umum, terjadi penambahan alokasi belanja dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan pagu dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meningkat sebesar Rp.163.387.512.966 atau 13,37 persen, dimana dalam Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025, jumlah belanja daerah sebesar Rp.1.240.977.689.523 sedangkan dalam Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025, jumlah belanja daerah menjadi sebesar Rp. 1.324.217.810.394, meningkat sebesar Rp.83.240.120.873 atau 6,71 persen Secara ringkas, perubahan belanja berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut : PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 2PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tabel 5.1. Alokasi Rencana Perubahan Jumlah Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Rp. % 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100 1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 269.124.167.000 256.270.961.730 298.874.468.655 42.603.506.925 16,62 2 Dinas Kesehatan 72.499.725.472 142.147.814.592 156.065.073.989 13.917.259.397 9,79 3 Rumah Sakit Umum Daerah 36.100.000.000 44.892.776.000 45.772.587.009 879.811.009 1,96 4 Puskesmas Rumbia 1.679.849.800 1.570.296.000 1.558.662.800 (11.633.200) (,74) 5 Puskesmas Rumbia Tengah 1.397.366.300 1.336.926.000 1.327.112.000 (9.814.000) (,73) 6 Puskesmas Rarowatu 1.381.223.800 1.231.588.000 1.218.187.000 (13.401.000) (1,09) 7 Puskesmas Rarowatu Utara 1.432.602.000 1.296.180.000 1.287.264.000 (8.916.000) (,69) 8 Puskesmas Mataoleo 1.379.633.500 1.783.277.500 1.769.410.000 (13.867.500) (,78) 9 Puskesmas Masalaoka Raya 944.970.000 739.167.000 732.424.000 (6.743.000) (,91) 10 Puskesmas Lantari Jaya 1.709.417.800 1.547.634.000 1.535.739.000 (11.895.000) (,77) 11 Puskesmas Poleang 2.021.692.000 2.127.890.000 2.109.589.600 (18.300.400) (,86) 12 Puskesmas Poleang Barat 2.040.153.000 2.198.095.000 2.181.585.200 (16.509.800) (,75) 13 Puskesmas Poleang Timur 1.511.689.000 1.527.886.000 1.513.176.000 (14.710.000) (,96) ~ ., PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 3PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO. URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Rp. % 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100 14 Puskesmas Poleang Tenggara 1.267.352.000 1.176.964.000 1.162.915.500 (14.048.500) (1,19) 15 Puskesmas Poleang Selatan 1.464.717.000 1.542.280.000 1.531.164.800 (11.115.200) (,72) 16 Puskesmas Poleang Utara 1.855.546.000 1.939.989.000 1.927.109.000 (12.880.000) (,66) 17 Puskesmas Poleang Tengah 923.654.500 955.400.000 948.317.000 (7.083.000) (,74) 18 Puskesmas Tontonunu 1.199.672.800 1.271.538.500 1.261.019.500 (10.519.000) (,83) 19 Puskesmas Matausu 874.690.800 837.130.000 831.889.500 (5.240.500) (,63) 20 Puskesmas Kabaena 814.468.000 933.613.000 928.060.000 (5.553.000) (,59) 21 Puskesmas Kabaena Barat 1.641.480.000 1.758.683.000 1.765.856.500 7.173.500 ,41 22 Puskesmas Kabaena Timur 1.538.383.000 1.253.235.000 1.239.532.000 (13.703.000) (1,09) 23 Puskesmas Kabaena Selatan 1.089.120.000 1.028.700.000 1.022.158.500 (6.541.500) (,64) 24 Puskesmas Kabaena Utara 1.176.722.000 1.433.060.000 1.422.012.500 (11.047.500) (,77) 25 Puskesmas Kabaena Tengah 1.166.788.500 3.052.752.000 2.807.497.027 (245.254.973) (8,03) 26 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 134.709.985.000 136.703.404.176 146.026.836.230 9.323.432.054 6,82 27 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 9.706.000.000 6.168.110.804 7.301.473.750 1.133.362.946 18,37 28 Satuan Polisi Pamong Praja 5.606.886.000 16.246.685.208 14.175.638.355 (2.071.046.853) (12,75) ~ ., PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 4PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO. URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Rp. % 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.318.155.000 5.753.239.072 5.488.555.273 (264.683.799) (4,60) 30 Dinas Sosial 2.855.438.750 6.926.841.916 5.963.411.990 (963.429.926) (13,91) 31 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 5.627.000.000 5.800.028.617 5.753.146.188 (46.882.429) (,81) 32 Dinas Ketahanan Pangan 4.808.370.000 5.351.115.622 5.567.146.050 216.030.428 4,04 33 Dinas Lingkungan Hidup 7.540.919.000 8.395.923.067 8.735.231.922 339.308.855 4,04 34 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1.450.000.000 8.877.669.504 7.899.687.994 (977.981.510) (11,02) 35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.508.527.000 7.580.601.792 6.192.146.210 (1.388.455.582) (18,32) 36 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 14.834.792.000 13.804.805.088 13.298.183.844 (506.621.244) (3,67) 37 Dinas Perhubungan 10.047.952.000 15.802.696.942 18.731.593.867 2.928.896.925 18,53 38 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 8.603.113.000 9.666.209.856 12.955.164.753 3.288.954.897 34,03 39 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 8.730.000.000 6.064.741.178 5.583.189.370 (481.551.808) (7,94) 40 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 31.299.000.000 19.325.512.925 20.148.434.553 822.921.628 4,26 41 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 4.544.989.000 7.281.544.272 6.076.890.145 (1.204.654.127) (16,54) 42 Dinas Perikanan 14.681.200.000 11.933.591.582 13.886.620.129 1.953.028.547 16,37 43 Dinas Pertanian 23.581.905.000 33.496.941.861 46.664.056.985 13.167.115.124 39,31 ~ ., PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 5PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO. URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Rp. % 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100 44 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 5.348.200.000 10.406.567.776 11.719.402.777 1.312.835.001 12,62 45 Uptd Metrologi Legal 150.000.000 80.174.000 42.519.000 (37.655.000) (46,97) 46 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 5.008.783.700 6.225.497.772 5.197.758.450 (1.027.739.322) (16,51) 47 Uptd Balai Latihan Kerja 5.008.783.700 6.225.497.772 5.197.758.450 (1.027.739.322) (16,51) 48 Sekretariat Daerah 50.662.500.000 56.164.010.321 73.824.912.340 17.660.902.019 31,45 49 Sekretariat Dprd 27.255.948.000 39.414.342.176 31.021.058.066 (8.393.284.110) (21,29) 50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.804.861.000 8.611.506.628 6.643.384.973 (1.968.121.655) (22,85) 51 Badan Keuangan Daerah 193.548.674.000 194.523.024.998 193.251.767.347 (1.271.257.651) (,65) 52 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 7.101.021.000 10.753.635.190 9.917.054.696 (836.580.494) (7,78) 53 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 2.467.000.000 5.168.532.062 4.483.921.118 (684.610.944) (13,25) 54 Inspektorat Daerah 12.562.531.700 15.129.891.525 14.075.632.552 (1.054.258.973) (6,97) 55 Kecamatan Rumbia 7.195.586.000 7.348.071.650 7.313.569.250 (34.502.400) (,47) 56 Kelurahan Kasipute 600.000.000 600.000.000 555.000.000 (45.000.000) (7,50) 57 Kelurahan Doule 700.000.000 600.000.000 612.548.000 12.548.000 2,09 58 Kelurahan Lampopala 583.762.500 556.000.000 534.601.100 (21.398.900) (3,85) ~ ., PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 6PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO. URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Rp. % 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100 59 Kelurahan Lameroro 700.000.000 600.000.000 748.625.500 148.625.500 24,77 60 Kecamatan Rumbia Tengah 2.668.500.000 5.745.131.398 5.784.704.198 39.572.800 ,69 61 Kelurahan Lauru 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 62 Kelurahan Poea 700.000.000 600.000.000 873.065.000 273.065.000 45,51 63 Kelurahan Kampung Baru 618.500.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 64 Kecamatan Rarowatu 3.365.635.000 3.310.949.926 3.227.238.926 (83.711.000) (2,53) 65 Kelurahan Taubonto 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 66 Kecamatan Rarowatu Utara 3.221.114.000 3.062.062.497 3.113.012.497 50.950.000 1,66 67 Kelurahan Aneka Marga 674.120.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 68 Kecamatan Mataoleo 2.075.963.000 2.350.092.073 2.362.809.347 12.717.274 ,54 69 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 1.689.861.000 1.863.451.244 1.757.808.444 (105.642.800) (5,67) 70 Kecamatan Lantari Jaya 2.142.742.000 2.060.989.898 2.114.269.898 53.280.000 2,59 71 Kecamatan Poleang 7.938.187.000 7.149.774.101 6.946.735.101 (203.039.000) (2,84) 72 Kelurahan Boepinang 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 73 Kelurahan Boepinang Barat 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) ~ ., PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 7PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO. URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Rp. % 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100 74 Kelurahan Boeara 670.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 75 Kelurahan Kastarib 700.000.000 600.000.000 611.276.000 11.276.000 1,88 76 Kelurahan Barangga 700.000.000 600.000.000 584.888.000 (15.112.000) (2,52) 77 Kelurahan Kasabolo 524.700.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 78 Kecamatan Poleang Barat 1.967.260.000 1.837.991.315 1.654.991.315 (183.000.000) (9,96) 79 Kecamatan Poleang Timur 4.572.155.000 4.420.826.000 4.204.390.010 (216.435.990) (4,90) 80 Kelurahan Bambaea 700.400.000 683.550.000 620.354.000 (63.196.000) (9,25) 81 Kelurahan Puulemo 700.000.000 600.000.000 525.000.000 (75.000.000) (12,50) 82 Kecamatan Poleang Tenggara 649.840.000 1.696.313.486 1.511.313.486 (185.000.000) (10,91) 83 Kecamatan Poleang Utara 2.081.733.000 1.996.295.610 1.932.575.280 (63.720.330) (3,19) 84 Kecamatan Poleang Selatan 1.939.817.000 1.892.865.248 2.058.546.448 165.681.200 8,75 85 Kecamatan Poleang Tengah 1.000.000.000 1.880.151.514 1.764.231.514 (115.920.000) (6,17) 86 Kecamatan Tontonunu 1.906.410.000 2.027.452.380 2.076.974.180 49.521.800 2,44 87 Kecamatan Matausu 1.585.212.000 1.585.212.000 1.622.376.380 37.164.380 2,34 88 Kecamatan Kabaena 4.735.796.000 4.487.215.187 4.491.363.770 4.148.583 ,09 ~ ., PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 V - 8PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO. URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Rp. % 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100 89 Kelurahan Teomokole 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 90 Kelurahan Rahampuu 700.000.000 600.000.000 615.000.000 15.000.000 2,50 91 Kecamatan Kabaena Barat 4.249.531.000 2.631.462.389 2.454.390.389 (177.072.000) (6,73) 92 Kelurahan Sikeli 577.600.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) (14,17) 93 Kecamatan Kabaena Timur 4.868.854.000 4.359.412.000 4.884.611.175 525.199.175 12,05 94 Kelurahan Dongkala 703.000.000 595.600.000 887.505.000 291.905.000 49,01 95 Kelurahan Lambale 703.000.000 608.400.000 618.055.000 9.655.000 1,59 96 Kecamatan Kabaena Selatan 1.863.411.000 1.857.293.822 1.937.127.522 79.833.700 4,30 97 Kecamatan Kabaena Utara 1.626.197.000 1.563.559.783 1.380.510.783 (183.049.000) (11,71) 98 Kecamatan Kabaena Tengah 1.710.710.000 1.709.582.518 1.604.740.942 (104.841.576) (6,13) 99 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6.173.490.000 7.161.803.460 6.468.213.484 (693.589.976) (9,68) J U M L A H 1.107.590.705.622 1.240.977.689.523 1.324.217.810.396 83.240.120.873 6,71 Adapun program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 yang mengalami perubahan baik yang diakibatkan oleh penambahan atau pengurangan program, kegiatan dan subkegiatan, maupun dikarenakan oleh pergeseran anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut : ~ ., SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 269.124.167.000 256.270.961.730 298.874.468.655 42.603.506.925 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 264.374.167.000 254.663.225.730 297.424.896.029 42.761.670.299 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 264.374.167.000 254.663.225.730 297.424.896.029 42.761.670.299 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 196.944.500.000 197.656.215.930 231.550.377.394 33.894.161.464 1 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 1.550.000.000 354.088.000 238.188.000 (115.900.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 250.000.000 88.368.000 88.368.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000 22.796.000 15.965.600 (6.830.400) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 2 Laporan 0 0 58.545.400 58.545.400 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 10 Data 10 Data 150.000.000 91.150.000 48.439.000 (42.711.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Berita Acara 0 Berita Acara 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 13 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 2 Berita Acara 2 Berita Acara 150.000.000 53.740.000 26.870.000 (26.870.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 186.650.000.000 194.578.460.930 228.603.126.294 34.024.665.364 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8000 Orang /bulan 8000 Orang /bulan 186.100.000.000 194.104.610.930 228.099.555.294 33.994.944.364 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 427.680.000 474.140.000 46.460.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 1 Laporan 0 0 11.325.400 11.325.400 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 28.236.000 18.105.600 (10.130.400) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 400.000.000 107.324.000 280.641.300 173.317.300 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 3 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 0 198.758.000 198.758.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TABEL 5.2 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 9 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 1 1 2 3 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000 44.924.000 23.143.400 (21.780.600) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 3 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 8.400.000 8.400.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000 54.000.000 48.066.900 (5.933.100) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 2 Laporan 100.000.000 0 2.273.000 2.273.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 850.000.000 369.307.000 553.838.800 184.531.800 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 300.000.000 308.000.000 188.750.000 (119.250.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000 0 102.476.000 102.476.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 61.307.000 262.612.800 201.305.800 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 2.362.000.000 1.057.566.000 999.030.000 (58.536.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 150.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.000.000.000 12.560.000 41.380.000 28.820.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 150.000.000 189.980.000 103.148.000 (86.832.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 250.000.000 45.000.000 45.300.000 300.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 72.000.000 30.000.000 (42.000.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 250.000.000 716.636.000 688.802.000 (27.834.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 9.390.000 78.400.000 69.010.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 14 Unit 14 Unit 3.000.000.000 428.920.000 221.520.000 (207.400.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 750.000.000 190.920.000 0 (190.920.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 250.000.000 88.000.000 221.520.000 133.520.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 150.000.000 150.000.000 0 (150.000.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 1.750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 432.500.000 244.860.000 189.450.000 (55.410.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 57.500.000 33.000.000 20.270.000 (12.730.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 162.060.000 117.580.000 (44.480.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 1 1 2 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 175.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000 49.800.000 51.600.000 1.800.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 1.700.000.000 515.690.000 464.583.000 (51.107.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 300.000.000 261.890.000 137.973.000 (123.917.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 250.000.000 12.810.000 14.750.000 1.940.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 250.000.000 17.990.000 106.560.000 88.570.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 150.000.000 223.000.000 205.300.000 (17.700.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Persentase Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 12,35 Tahun 79,77 % 9,67 Tahun 12,35 Tahun 79,77 % 9,67 Tahun 66.679.667.000 56.384.077.800 65.304.518.635 8.920.440.835 1 1 2 2 1 Pengelolaan PendidikanSekolah Dasar APS 7 - 12 Tahun Iklim Keamanan SD iklim kebhinekaan SD Persentase Pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik Rata-rata Kemampuan Literasi SD 100 % 70 % 78 % 79,95 % 100 % 70 % 78 % 79,95 % 18.414.667.000 24.800.417.000 30.939.417.930 6.139.000.930 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0 Unit 200.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 200.000.000 277.992.500 303.913.400 25.920.900 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 200.000.000 0 52.146.300 52.146.300 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 350.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 4 Unit 350.000.000 1.906.348.500 3.594.085.700 1.687.737.200 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 1.150.000.000 217.330.000 496.177.400 278.847.400 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 300.000.000 142.425.000 153.519.850 11.094.850 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 3 Ruang 250.000.000 0 3.409.000 3.409.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 750.000.000 292.864.000 294.662.100 1.798.100 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0 Unit 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 250.000.000 242.500.000 2.096.624.100 1.854.124.100 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 100 Paket 100 Paket 75.000.000 376.400.000 398.380.930 21.980.930 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 250 Peserta Didik 250 Peserta Didik 250.000.000 114.209.000 214.209.000 100.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3 Orang 0 Orang 100.000.000 11.090.000 0 (11.090.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 250 Orang 1.250.000.000 102.940.700 120.376.200 17.435.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 180 Satuan Pendidikan 180 Satuan Pendidikan 100.000.000 114.145.000 207.791.200 93.646.200 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 11 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 1 2 2 1 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 180 Satuan Pendidikan 180 Satuan Pendidikan 100.000.000 9.955.729.000 9.955.729.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 180 Orang 180 Orang 175.000.000 182.088.500 142.694.800 (39.393.700) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 0 Ruang 3 Ruang 1.175.000.000 0 51.505.050 51.505.050 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 3 Ruang 200.000.000 0 3.458.000 3.458.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 34 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 250 Orang 0 Orang 150.000.000 144.776.000 0 (144.776.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 24 Konten Digital 24 Konten Digital 150.000.000 33.400.000 36.400.000 3.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 250 Orang 0 Orang 839.667.000 206.944.000 0 (206.944.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 2 Dokumen 250.000.000 20.800.000 22.220.000 1.420.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 950.000.000 59.050.000 142.821.000 83.771.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 41 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 5 Komunitas 5 Komunitas 250.000.000 27.291.800 14.240.900 (13.050.900) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 42 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 Paket 0 Paket 1.500.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 43 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 250.000.000 29.408.000 20.408.000 (9.000.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 44 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 Ruang 0 Ruang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 45 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima PesertaDidik 1000 Buku 1000 Buku 175.000.000 91.400.000 91.400.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 46 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 250 Paket 250 Paket 250.000.000 882.000.000 345.600.000 (536.400.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 47 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 4 Ruang 1.500.000.000 2.302.543.500 5.055.258.950 2.752.715.450 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 2 Unit 250.000.000 0 74.136.050 74.136.050 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 250 Orang 0 Orang 175.000.000 91.310.000 0 (91.310.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 170 Satuan Pendidikan 170 Satuan Pendidikan 150.000.000 108.644.000 164.269.800 55.625.800 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 1.250.000.000 4.457.387.500 6.775.381.200 2.317.993.700 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 52 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 0 Ruang 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 53 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 200.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 54 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 1 55 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 1.000.000.000 2.409.400.000 108.600.000 (2.300.800.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 Pengelolaan PendidikanSekolah Menengah Pertama APS 13 - 15 Tahun Persentase Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik Persentase Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik Rata-rata Kemampuan Literasi SMP Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP 100 % 2,10 Nilai 70 % 82,98 % 85,60 % 100 % 2,10 Nilai 70 % 82,98 % 85,60 % 27.575.000.000 15.657.103.200 14.667.381.900 (989.721.300) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0 Unit 1.750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 1.550.000.000 0 46.259.150 46.259.150 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 12 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 1 2 2 2 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 2 Ruang 1.500.000.000 0 29.859.450 29.859.450 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 925.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 6 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 2 Ruang 1.000.000.000 0 23.620.000 23.620.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 7 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 1.750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 2 Unit 750.000.000 0 137.569.400 137.569.400 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 10 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 250.000.000 1.019.000.000 1.857.394.850 838.394.850 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 1.000.000.000 937.500.000 1.525.903.000 588.403.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 2 Ruang 850.000.000 0 17.348.200 17.348.200 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 3 Ruang 1.000.000.000 0 194.364.650 194.364.650 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0 Ruang 1.000.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0 Unit 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0 Unit 150.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0 Unit 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 3 Paket 750.000.000 0 378.812.750 378.812.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 2 Paket 750.000.000 691.000.000 711.000.000 20.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 1.000.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 Orang 0 Orang 1.000.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 250 Orang 750.000.000 62.225.900 97.634.900 35.409.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 65 Satuan Pendidikan 65 Satuan Pendidikan 150.000.000 52.950.000 52.950.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 65 Satuan Pendidikan 65 Satuan Pendidikan 900.000.000 7.623.520.000 7.623.520.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 20 Orang 20 Orang 175.000.000 152.168.000 117.021.000 (35.147.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 250 Orang 250 Orang 500.000.000 324.194.000 85.214.000 (238.980.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 100 Konten Digital 0 Konten Digital 250.000.000 37.774.000 0 (37.774.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 250 Orang 0 Orang 250.000.000 330.760.000 0 (330.760.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 Dokumen 750.000.000 42.700.000 40.240.000 (2.460.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 Dokumen 5 Dokumen 250.000.000 109.304.300 80.348.200 (28.956.100) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 13 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 1 2 2 2 54 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 0 Komunitas 175.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 55 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 0 Kegiatan 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 70 Satuan Pendidikan 70 Satuan Pendidikan 150.000.000 103.279.000 103.279.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 59 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 6 Ruang 750.000.000 1.026.000.000 552.338.500 (473.661.500) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0 Orang 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 61 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 0 Buku 100 Buku 0 84.128.000 84.128.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 62 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 250 Paket 250 Paket 250.000.000 480.000.000 310.400.000 (169.600.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 1.100.000.000 152.000.000 261.576.850 109.576.850 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 65 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 150.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 67 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 250 Paket 250 Paket 500.000.000 2.428.600.000 336.600.000 (2.092.000.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 2 68 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 Paket 0 Paket 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APS 5 - 6 Tahun Persentase Pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B 100 % 67,57 % 95,08 % 100 % 67,57 % 95,08 % 19.290.000.000 11.824.683.400 15.421.864.705 3.597.181.305 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 4 Unit 4 Unit 350.000.000 2.901.254.500 2.618.782.950 (282.471.550) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 7 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 250.000.000 111.000.000 490.759.000 379.759.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 0 Paket 0 Paket 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 10 Orang 10 Orang 100.000.000 16.100.000 8.050.000 (8.050.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 250 Orang 250.000.000 6.620.000 3.310.000 (3.310.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 160 Satuan Pendidikan 160 Satuan Pendidikan 150.000.000 210.970.600 2.129.087.300 1.918.116.700 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 160 Satuan Pendidikan 160 Satuan Pendidikan 5.000.000.000 2.078.946.100 2.078.946.100 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 160 Orang 160 Orang 100.000.000 20.333.000 7.566.500 (12.766.500) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0 Orang 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 150 Konten Digital 0 Konten Digital 150.000.000 100.000.000 0 (100.000.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0 Orang 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 0 Dokumen 175.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 250.000.000 105.383.000 136.545.900 31.162.900 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 28 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 10 Ruang 10 Ruang 2.250.000.000 451.392.000 567.395.415 116.003.415 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 29 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 0 Komunitas 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 14 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 1 2 2 3 30 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 5 Ruang 500.000.000 4.246.991.000 3.957.437.750 (289.553.250) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 31 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 Paket 0 Paket 240.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 33 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 34 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta didik 0 Peserta didik 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 37 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 0 Kegiatan 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 250 Orang 250 Orang 100.000.000 154.654.300 79.222.150 (75.432.150) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 40 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0 Unit 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 41 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0 Paket 150.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit 350.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 44 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0 Unit 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 46 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 Paket 10 Paket 1.000.000.000 0 807.430.000 807.430.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 47 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 120 Satuan Pendidikan 120 Satuan Pendidikan 250.000.000 125.871.000 84.395.500 (41.475.500) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 48 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 49 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0 Ruang 575.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 50 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 3 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 1.500.000.000 1.295.167.900 2.452.936.140 1.157.768.240 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun keatas yang menyelesaikan Ujian Kesetaraan Partisipasi Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang tidak sedang bersekolah atau tamat pada pendidikan Formal 100 % 15069 Orang 100 % 15069 Orang 1.400.000.000 4.101.874.200 4.275.854.100 173.979.900 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 0 Orang 150.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 65 Satuan Pendidikan 65 Satuan Pendidikan 100.000.000 59.307.200 29.653.600 (29.653.600) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 60 Satuan Pendidikan 60 Satuan Pendidikan 100.000.000 3.706.500.000 3.706.500.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 60 Orang 60 Orang 100.000.000 20.333.000 10.266.500 (10.066.500) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 24 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 25 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 0 Konten Digital 50.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 26 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 15 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 1 2 2 4 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 39 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 0 Ruang 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 46 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 250 Peserta Didik 250 Peserta Didik 100.000.000 315.734.000 305.517.000 (10.217.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 48 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 2 2 4 52 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 0 unit 1 unit 0 0 223.917.000 223.917.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Mulok 100 % 100 % 1.100.000.000 738.900.000 570.000.000 (168.900.000) 1 1 3 2 1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000.000 570.000.000 570.000.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 1 2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 1 3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 1000 Buku 1000 Buku 100.000.000 570.000.000 570.000.000 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 1 4 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 1 5 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah 0 Buku 0 Buku 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 1 6 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 1 7 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 2 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kurikulum Mulok PAUD dan Non Formal yang ditetapkan 1 Dokumen 0 Dokumen 500.000.000 168.900.000 0 (168.900.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 2 2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 2 3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 0 Buku 0 Buku 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 2 4 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai 0 Buku 0 Buku 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 2 5 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 5 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 168.900.000 0 (168.900.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 3 2 2 6 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.750.000.000 1.607.736.000 1.449.572.626 (158.163.374) 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.750.000.000 1.607.736.000 1.449.572.626 (158.163.374) 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 196.944.500.000 197.656.215.930 231.550.377.394 33.894.161.464 1 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 1.550.000.000 354.088.000 238.188.000 (115.900.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0 Laporan 250.000.000 98.034.000 0 (98.034.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 186.650.000.000 194.578.460.930 228.603.126.294 34.024.665.364 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0 Laporan 100.000.000 17.934.000 0 (17.934.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 60 % 60 % 3.200.000.000 1.119.897.000 1.028.493.572 (91.403.428) 16 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 22 2 2 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan Pemajuan Objek Kebudayaan 250 Orang 250 Orang 1.000.000.000 332.335.000 262.656.200 (69.678.800) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 1 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 4 Objek 4 Objek 250.000.000 332.335.000 262.656.200 (69.678.800) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 1 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0 Orang 0 Orang 750.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan 3 Jenis 3 Jenis 1.000.000.000 406.857.000 418.177.372 11.320.372 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 2 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 250 Objek 250 Objek 750.000.000 276.377.000 292.697.372 16.320.372 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 2 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000 130.480.000 125.480.000 (5.000.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 1.200.000.000 380.705.000 347.660.000 (33.045.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 3 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek 4 Objek 750.000.000 85.400.000 76.355.000 (9.045.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 3 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 20 Orang 20 Orang 300.000.000 295.305.000 271.305.000 (24.000.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 2 2 3 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 0 Unit 0 Unit 150.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan 54,79 % 54,79 % 1.200.000.000 371.871.000 421.079.054 49.208.054 2 22 5 2 1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan 100 % 100 % 450.000.000 112.047.000 213.809.054 101.762.054 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 5 2 1 1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 6 Objek 6 Objek 250.000.000 65.303.000 157.226.000 91.923.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 5 2 1 2 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 4 Objek 4 Objek 200.000.000 46.744.000 56.583.054 9.839.054 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 5 2 2 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase objek Cagar Budaya yang dilindungi 100 % 100 % 750.000.000 259.824.000 207.270.000 (52.554.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 5 2 2 1 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 4 Objek 4 Objek 250.000.000 63.182.000 109.440.000 46.258.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 5 2 2 2 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 4 Objek 4 Objek 250.000.000 196.642.000 97.830.000 (98.812.000) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2 22 5 2 2 3 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 0 Objek 0 Objek 250.000.000 0 0 0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan DINAS KESEHATAN 72.499.725.472 142.147.814.592 156.065.073.989 13.917.259.397 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 72.499.725.472 142.147.814.592 156.065.073.989 13.917.259.397 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 72.499.725.472 142.147.814.592 156.065.073.989 13.917.259.397 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 34.314.049.541 63.315.213.386 68.855.905.924 5.540.692.538 1 2 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 90.000.000 217.984.800 217.984.800 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 38.200.000 113.200.000 113.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 23.099.600 49.984.800 49.984.800 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 28.700.400 54.800.000 54.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 26.735.446.799 56.720.756.386 62.807.467.497 6.086.711.111 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 532 Orang/ bulan 532 Orang/ bulan 26.574.422.299 56.481.250.386 62.569.123.997 6.087.873.611 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 161.024.500 239.506.000 238.343.500 (1.162.500) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 95.300.000 33.480.000 16.740.000 (16.740.000) Dinas Kesehatan 17 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 95.300.000 33.480.000 16.740.000 (16.740.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 145.296.000 195.600.000 106.000.000 (89.600.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 121.296.000 159.600.000 70.000.000 (89.600.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 24.000.000 36.000.000 36.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 847.080.200 1.395.894.200 1.191.619.300 (204.274.900) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 39.499.200 39.499.200 22.666.800 (16.832.400) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 43.620.000 43.655.000 21.827.500 (21.827.500) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.000.000 24.000.000 43.200.000 19.200.000 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 24.000.000 24.000.000 16.800.000 (7.200.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 715.961.000 1.264.740.000 1.087.125.000 (177.615.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 2 Unit 2 Unit 4.314.000.000 3.050.000.000 3.050.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 4.314.000.000 3.050.000.000 3.050.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 1.363.395.000 757.070.000 604.190.000 (152.880.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000 22.500.000 22.500.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 360.395.000 394.320.000 412.440.000 18.120.000 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000.000 340.250.000 169.250.000 (171.000.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 723.531.542 944.428.000 861.904.327 (82.523.673) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 30 Unit 69.000.000 100.000.000 70.000.000 (30.000.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 181.500.000 253.500.000 158.000.000 (95.500.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 333.300.000 572.898.000 615.874.327 42.976.327 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 139.731.542 18.030.000 18.030.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 35.795.643.131 75.302.279.206 83.756.926.065 8.454.646.859 1 2 2 2 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%) 80 Persen 80 Persen 6.208.640.231 35.757.222.856 38.700.258.750 2.943.035.894 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 5 Unit 5 Unit 646.348.000 712.000.000 1.132.988.000 420.988.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 6 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5 Unit 5 Unit 0 6.265.000.000 6.799.292.454 534.292.454 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit 4 Unit 0 12.729.100.000 12.422.142.500 (306.957.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 5 Unit 5 Unit 1.066.082.350 6.823.700.000 6.991.071.700 167.371.700 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Unit 5 Unit 133.528.481 0 86.104.500 86.104.500 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0 3.564.207.000 4.090.067.000 525.860.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 6 Unit 6 Unit 200.500.200 442.572.000 464.272.700 21.700.700 Dinas Kesehatan 18 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 1 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 3.083.677.200 4.610.985.256 6.104.661.296 1.493.676.040 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 25 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan 0 Layanan 0 Layanan 780.154.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 298.350.000 609.658.600 609.658.600 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 29.419.862.900 39.236.137.350 44.902.207.815 5.666.070.465 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4205 Orang 4205 Orang 72.830.800 189.156.000 189.156.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3823 Orang 3823 Orang 174.643.200 191.100.000 191.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 73.433.600 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20511 Orang 20511 Orang 44.930.000 41.910.000 43.190.000 1.280.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 132812 Orang 132812 Orang 50.037.000 443.101.000 345.823.500 (97.277.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3152 Orang 3152 Orang 235.680.000 173.740.000 173.976.300 236.300 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 3227 Orang 201.698.700 0 200.717.750 200.717.750 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 747.270.000 300.686.000 818.111.000 517.425.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 365.915.000 643.390.000 643.390.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 822.221.600 242.487.000 282.981.000 40.494.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 371.621.000 541.740.000 541.740.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2099 Orang 2099 Orang 65.000.000 148.412.000 97.347.000 (51.065.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 697.737.200 852.261.000 956.665.700 104.404.700 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 18.495.140.100 22.508.773.750 27.070.456.315 4.561.682.565 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1 Paket 49.040.000 9.400.000 62.075.000 52.675.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 4.780.915.800 11.727.123.200 11.644.133.450 (82.989.750) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 5 Unit 5 Unit 825.420.000 557.816.400 707.588.000 149.771.600 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 1 Laporan 170.745.000 0 50.775.000 50.775.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 0 Dokumen 1 Dokumen 895.720.000 0 102.130.000 102.130.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 3292 Orang 36.621.900 0 15.810.800 15.810.800 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 243.242.000 665.041.000 765.041.000 100.000.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen yang tesedia dan telah terintgrasi dalan sistem informasi kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 167.140.000 308.919.000 154.459.500 (154.459.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 3 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 167.140.000 308.919.000 154.459.500 (154.459.500) Dinas Kesehatan 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 100 % 100 % 1.450.133.900 1.800.775.000 1.758.425.000 (42.350.000) 19 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 3 2 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar 225 Orang 225 Orang 350.133.900 612.053.000 569.703.000 (42.350.000) Dinas Kesehatan 1 2 3 2 2 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 3 2 2 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 250.133.900 612.053.000 569.703.000 (42.350.000) Dinas Kesehatan 1 2 3 2 3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase sumberdaya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensi teknisnya 100% 100% 1.100.000.000 1.188.722.000 1.188.722.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 3 2 3 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 532 Orang 532 Orang 1.100.000.000 1.188.722.000 1.188.722.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Apotek, Toko Obat, toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar 90 % 90 % 789.798.800 958.511.000 958.511.000 0 1 2 4 2 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro nObat Tradisional (UMOT) Persentase permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diterbitkan 49 Sarana 49 Sarana 217.609.100 342.332.600 342.332.600 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 2 1 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 217.609.100 342.332.600 342.332.600 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 2 2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Persentase permohonan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang diberikan 1 Dokumen 1 Dokumen 122.716.800 41.634.000 41.634.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 2 2 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 122.716.800 41.634.000 41.634.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 2 3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase permohinan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 169.472.900 275.364.900 275.364.900 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 2 3 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 169.472.900 275.364.900 275.364.900 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 2 6 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah laporan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang disusun 45 Sarana 45 Sarana 280.000.000 299.179.500 299.179.500 0 Dinas Kesehatan 1 2 4 2 6 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 45 Unit 45 Unit 280.000.000 299.179.500 299.179.500 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 150.100.100 771.036.000 735.306.000 (35.730.000) 1 2 5 2 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 1 Dokumen 1 Dokumen 150.100.100 771.036.000 735.306.000 (35.730.000) Dinas Kesehatan 1 2 5 2 1 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 150.100.100 771.036.000 735.306.000 (35.730.000) Dinas Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 36.100.000.000 44.892.776.000 45.772.587.009 879.811.009 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36.100.000.000 44.892.776.000 45.772.587.009 879.811.009 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 36.100.000.000 44.892.776.000 45.772.587.009 879.811.009 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 28.000.000.000 23.650.000.000 23.650.000.000 0 20 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 4.135.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ bulan 0 Orang/ bulan 4.000.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 135.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 0% 0% 30.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 30.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 0% 0% 24.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 2 Unit 2 Unit 200.000.000 650.000.000 650.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 200.000.000 650.000.000 650.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 0 Persen 0 Persen 544.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 539.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 35.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 35.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD 100 Persen 100 Persen 23.000.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 23.000.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 7.500.000.000 20.636.776.000 21.785.925.009 1.149.149.009 1 2 2 2 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%) 80 Persen 80 Persen 5.300.000.000 14.088.234.000 15.275.707.909 1.187.473.909 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 2.700.000.000 6.561.025.000 6.653.225.600 92.200.600 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 2.200.000.000 7.527.209.000 8.613.165.309 1.085.956.309 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 1 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 21 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 1 22 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 60 Unit 200.000.000 0 9.317.000 9.317.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 2.150.000.000 6.548.542.000 6.510.217.100 (38.324.900) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000.000 6.548.542.000 6.510.217.100 (38.324.900) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 150.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan rumah sakit kelas C,D dan fasilitas kesehatan yang memiliki izin 0 Persen 0 Persen 50.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 4 2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 100 % 100 % 600.000.000 606.000.000 336.662.000 (269.338.000) 1 2 3 2 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar 225 Orang 225 Orang 600.000.000 606.000.000 336.662.000 (269.338.000) Dinas Kesehatan 1 2 3 2 2 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 10 Orang 10 Orang 600.000.000 606.000.000 336.662.000 (269.338.000) Dinas Kesehatan PUSKESMAS RUMBIA 1.679.849.800 1.570.296.000 1.558.662.800 (11.633.200) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.679.849.800 1.570.296.000 1.558.662.800 (11.633.200) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.679.849.800 1.570.296.000 1.558.662.800 (11.633.200) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 48.697.500 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 15.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 7.997.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 7.997.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.630.263.300 1.562.046.000 1.550.412.800 (11.633.200) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.630.263.300 1.562.046.000 1.550.412.800 (11.633.200) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 308 Orang 308 Orang 18.000.000 44.880.000 44.880.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 4.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1502 Orang 1502 Orang 33.600.000 25.000.000 25.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 6.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 291.135.000 265.300.000 265.300.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000 7.500.000 7.500.000 0 Dinas Kesehatan 22 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.400.000 9.670.000 9.670.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 71.950.000 57.600.000 57.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 727.500.000 782.000.000 782.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 275.178.300 325.296.000 313.662.800 (11.633.200) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 4.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 24 Orang 24 Orang 17.500.000 9.000.000 9.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 00 Orang 15.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 5.200.000 5.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 102.700.000 3.100.000 3.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 27.500.000 27.500.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 889.000 8.250.000 8.250.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 889.000 8.250.000 8.250.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 889.000 8.250.000 8.250.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS RUMBIA TENGAH 1.397.366.300 1.336.926.000 1.327.112.000 (9.814.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.397.366.300 1.336.926.000 1.327.112.000 (9.814.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.397.366.300 1.336.926.000 1.327.112.000 (9.814.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 65.400.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 29.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 11.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.330.466.300 1.324.846.000 1.315.032.000 (9.814.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.330.466.300 1.324.846.000 1.315.032.000 (9.814.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 184 Orang 20.760.000 41.520.000 41.520.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.130.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 896 Orang 896 Orang 37.200.000 32.120.000 32.120.000 0 Dinas Kesehatan 23 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 3.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 200.500.000 186.876.000 186.876.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.500.000 15.480.000 15.480.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.376.000 11.868.000 11.868.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 73.735.000 80.620.000 80.620.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 543.200.000 592.000.000 592.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 241.505.300 304.960.000 295.146.000 (9.814.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 3.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17 Orang 17 Orang 22.800.000 16.060.000 16.060.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 15.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 6.190.000 6.190.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 71.760.000 6.200.000 6.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 30.952.000 30.952.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 1.500.000 12.080.000 12.080.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.500.000 12.080.000 12.080.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000 12.080.000 12.080.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS RAROWATU 1.381.223.800 1.231.588.000 1.218.187.000 (13.401.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.381.223.800 1.231.588.000 1.218.187.000 (13.401.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.381.223.800 1.231.588.000 1.218.187.000 (13.401.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 56.422.500 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 22.725.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 10.725.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 7.997.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 7.997.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.321.201.300 1.219.589.000 1.206.188.000 (13.401.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.321.201.300 1.219.589.000 1.206.188.000 (13.401.000) Dinas Kesehatan 24 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 184 Orang 26.100.000 73.872.000 73.872.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 175 Orang 175 Orang 7.900.000 852.000 852.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 895 Orang 895 Orang 143.100.000 57.936.000 57.936.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 3.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 236.327.000 195.747.000 195.747.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.200.000 5.680.000 5.680.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.040.000 5.186.000 5.186.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 119.152.000 78.881.000 78.881.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 368.600.000 412.000.000 412.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 243.026.300 327.180.000 313.779.000 (13.401.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 2.500.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 18 Orang 18 Orang 3.100.000 6.390.000 6.390.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 34.756.000 11.135.000 11.135.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 54.400.000 4.260.000 4.260.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 40.470.000 40.470.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 3.600.000 11.999.000 11.999.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 3.600.000 11.999.000 11.999.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000 11.999.000 11.999.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS RAROWATU UTARA 1.432.602.000 1.296.180.000 1.287.264.000 (8.916.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.432.602.000 1.296.180.000 1.287.264.000 (8.916.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.432.602.000 1.296.180.000 1.287.264.000 (8.916.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 59.640.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 26.270.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 26.270.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 28.925.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 10.925.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 4.445.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 4.445.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 25 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.372.426.000 1.286.670.000 1.277.754.000 (8.916.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.372.426.000 1.286.670.000 1.277.754.000 (8.916.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 217 Orang 217 Orang 27.840.000 59.520.000 59.520.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 207 Orang 207 Orang 9.000.000 600.000 600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1059 Orang 1059 Orang 78.000.000 38.700.000 38.700.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 6.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 254.080.000 228.590.000 228.590.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.600.000 5.850.000 5.850.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 59.580.000 8.070.000 8.070.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 100.300.000 80.400.000 80.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 417.100.000 462.000.000 462.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 267.086.000 340.870.000 331.954.000 (8.916.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 4.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 4.200.000 10.800.000 10.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 2.400.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 33.600.000 14.850.000 14.850.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 63.840.000 5.100.000 5.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 31.320.000 31.320.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 536.000 9.510.000 9.510.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 536.000 9.510.000 9.510.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 536.000 9.510.000 9.510.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS MATAOLEO 1.379.633.500 1.783.277.500 1.769.410.000 (13.867.500) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.379.633.500 1.783.277.500 1.769.410.000 (13.867.500) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.379.633.500 1.783.277.500 1.769.410.000 (13.867.500) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 47.532.500 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 13.175.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1.175.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 26 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 3.517.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 3.517.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.321.201.000 1.762.487.500 1.748.620.000 (13.867.500) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.321.201.000 1.762.487.500 1.748.620.000 (13.867.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 207 Orang 207 Orang 0 113.080.000 113.080.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 198 Orang 198 Orang 7.200.000 900.000 900.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1009 Orang 1009 Orang 165.800.000 88.480.000 88.480.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 3.050.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 216.225.000 244.377.500 244.377.500 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.200.000 15.880.000 15.880.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.270.000 11.940.000 11.940.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 220.500.000 216.080.000 216.080.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 475.300.000 522.000.000 522.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 0 368.490.000 354.622.500 (13.867.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 12.300.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 15 Orang 7.995.000 27.720.000 27.720.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 3.050.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 6.441.000 31.680.000 31.680.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 103.870.000 35.280.000 35.280.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 86.580.000 86.580.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 10.900.000 20.790.000 20.790.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 10.900.000 20.790.000 20.790.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 10.900.000 20.790.000 20.790.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS MASALAOKA RAYA 944.970.000 739.167.000 732.424.000 (6.743.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 944.970.000 739.167.000 732.424.000 (6.743.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 944.970.000 739.167.000 732.424.000 (6.743.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 60.215.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 26.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 26.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 27 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 23.375.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 8.975.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 14.400.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 883.410.500 728.104.000 721.361.000 (6.743.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 883.410.500 728.104.000 721.361.000 (6.743.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 80 Orang 80 Orang 13.440.000 38.880.000 38.880.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 76 Orang 76 Orang 4.100.000 1.400.000 1.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 391 Orang 391 Orang 47.680.000 25.720.000 25.720.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 00 Orang 9.020.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 257.330.000 114.926.000 114.926.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.840.000 4.050.000 4.050.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.280.000 5.820.000 5.820.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 79.681.500 46.124.000 46.124.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 144.000.000 182.000.000 182.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 159.509.000 236.672.000 229.929.000 (6.743.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 30.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4 Orang 4 Orang 9.840.000 4.100.000 4.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 00 Orang 15.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 33.060.000 24.972.000 24.972.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 33.630.000 3.080.000 3.080.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 40.360.000 40.360.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 1.344.500 11.063.000 11.063.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.344.500 11.063.000 11.063.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 1.344.500 11.063.000 11.063.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS LANTARI JAYA 1.709.417.800 1.547.634.000 1.535.739.000 (11.895.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.709.417.800 1.547.634.000 1.535.739.000 (11.895.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.709.417.800 1.547.634.000 1.535.739.000 (11.895.000) 28 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 33.010.000 0 0 0 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 27.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 11.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 16.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 5.110.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 5.110.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.661.407.800 1.531.204.000 1.519.309.000 (11.895.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.661.407.800 1.531.204.000 1.519.309.000 (11.895.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 222 Orang 222 Orang 36.720.000 77.760.000 77.760.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 212 Orang 212 Orang 6.800.000 600.000 600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1085 Orang 1085 Orang 88.350.000 45.060.000 45.060.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 7.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 208.230.000 210.894.000 210.894.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.800.000 18.200.000 18.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 48.120.000 7.040.000 7.040.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 172.149.000 124.280.000 124.280.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 582.000.000 632.000.000 632.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 265.855.800 318.050.000 306.155.000 (11.895.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 7.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 7.200.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 5.400.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 62.640.000 20.400.000 20.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 108.743.000 7.500.000 7.500.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 57.420.000 57.420.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 15.000.000 16.430.000 16.430.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 15.000.000 16.430.000 16.430.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 16.430.000 16.430.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS POLEANG 2.021.692.000 2.127.890.000 2.109.589.600 (18.300.400) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.021.692.000 2.127.890.000 2.109.589.600 (18.300.400) 29 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.021.692.000 2.127.890.000 2.109.589.600 (18.300.400) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 63.204.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 27.640.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 27.640.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 35.450.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 17.450.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 114.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 114.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.949.504.000 2.105.360.000 2.087.059.600 (18.300.400) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.949.504.000 2.105.360.000 2.087.059.600 (18.300.400) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 431 Orang 431 Orang 43.200.000 81.600.000 81.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 411 Orang 411 Orang 11.560.000 1.200.000 1.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2100 Orang 2100 Orang 62.600.000 82.000.000 82.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 6.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 313.527.000 378.060.000 378.060.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000 18.000.000 18.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 34.000.000 22.590.000 22.590.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 253.700.000 158.920.000 158.920.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 727.500.000 782.000.000 782.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 299.092.000 456.080.000 437.779.600 (18.300.400) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 4.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 6.000.000 14.000.000 14.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 5.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000 7.400.000 7.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 126.325.000 16.950.000 16.950.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 86.560.000 86.560.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 8.984.000 22.530.000 22.530.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 8.984.000 22.530.000 22.530.000 0 Dinas Kesehatan 30 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 8.984.000 22.530.000 22.530.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS POLEANG BARAT 2.040.153.000 2.198.095.000 2.181.585.200 (16.509.800) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.040.153.000 2.198.095.000 2.181.585.200 (16.509.800) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.040.153.000 2.198.095.000 2.181.585.200 (16.509.800) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 242.710.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 208.450.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 9.950.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 198.500.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 3.420.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 3.420.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.789.493.000 2.176.865.000 2.160.355.200 (16.509.800) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.789.493.000 2.176.865.000 2.160.355.200 (16.509.800) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 339 Orang 339 Orang 48.400.000 110.880.000 110.880.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 324 Orang 324 Orang 7.200.000 700.000 700.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1655 Orang 1655 Orang 82.600.000 93.200.000 93.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 371.660.000 405.375.000 405.375.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.000.000 15.600.000 15.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.007.000 10.460.000 10.460.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 169.100.000 172.400.000 172.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 756.600.000 812.000.000 812.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 163.326.000 450.850.000 434.340.200 (16.509.800) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 2.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17 Orang 17 Orang 2.200.000 8.000.000 8.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 2.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 13.800.000 13.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 96.800.000 11.600.000 11.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 72.000.000 72.000.000 0 Dinas Kesehatan 31 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 7.950.000 21.230.000 21.230.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 7.950.000 21.230.000 21.230.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 7.950.000 21.230.000 21.230.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS POLEANG TIMUR 1.511.689.000 1.527.886.000 1.513.176.000 (14.710.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.511.689.000 1.527.886.000 1.513.176.000 (14.710.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.511.689.000 1.527.886.000 1.513.176.000 (14.710.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 63.257.500 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 29.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 29.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 29.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 11.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 3.517.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 3.517.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.440.664.500 1.517.866.000 1.503.156.000 (14.710.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.440.664.500 1.517.866.000 1.503.156.000 (14.710.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 267 Orang 267 Orang 16.500.000 43.200.000 43.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 255 Orang 255 Orang 8.400.000 1.200.000 1.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1303 Orang 1303 Orang 103.230.000 74.000.000 74.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 251.675.000 229.266.000 229.266.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 16.200.000 16.400.000 16.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.140.000 5.290.000 5.290.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 137.900.000 103.300.000 103.300.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 514.100.000 545.140.000 545.140.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 255.178.500 405.970.000 391.260.000 (14.710.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 3.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 14 Orang 14 Orang 11.400.000 11.000.000 11.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 32 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.241.000 12.100.000 12.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 52.100.000 17.200.000 17.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 53.800.000 53.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 7.767.000 10.020.000 10.020.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 7.767.000 10.020.000 10.020.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 7.767.000 10.020.000 10.020.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS POLEANG TENGGARA 1.267.352.000 1.176.964.000 1.162.915.500 (14.048.500) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.267.352.000 1.176.964.000 1.162.915.500 (14.048.500) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.267.352.000 1.176.964.000 1.162.915.500 (14.048.500) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 60.705.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 28.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 28.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 25.025.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 7.025.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 6.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 6.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.201.024.000 1.167.064.000 1.153.015.500 (14.048.500) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.201.024.000 1.167.064.000 1.153.015.500 (14.048.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 115 Orang 115 Orang 20.400.000 36.000.000 36.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 110 Orang 110 Orang 7.740.000 1.600.000 1.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 561 Orang 561 Orang 53.050.000 36.100.000 36.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.300.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 232.605.000 132.784.000 132.784.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.300.000 12.150.000 12.150.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.910.000 8.340.000 8.340.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 155.800.000 120.420.000 120.420.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000 382.000.000 382.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 221.069.000 331.980.000 317.931.500 (14.048.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 33 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 22.600.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 5.300.000 14.850.000 14.850.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.300.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 9.000.000 9.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 56.650.000 8.400.000 8.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 73.440.000 73.440.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 5.623.000 9.900.000 9.900.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 5.623.000 9.900.000 9.900.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.623.000 9.900.000 9.900.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS POLEANG SELATAN 1.464.717.000 1.542.280.000 1.531.164.800 (11.115.200) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.464.717.000 1.542.280.000 1.531.164.800 (11.115.200) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.464.717.000 1.542.280.000 1.531.164.800 (11.115.200) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 61.480.000 28.840.000 28.840.000 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 28.840.000 28.840.000 28.840.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28.840.000 28.840.000 28.840.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 25.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 7.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 6.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 6.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.398.287.000 1.499.440.000 1.488.324.800 (11.115.200) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.398.287.000 1.499.440.000 1.488.324.800 (11.115.200) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 192 Orang 192 Orang 16.000.000 36.400.000 36.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 184 Orang 6.600.000 800.000 800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 938 Orang 938 Orang 106.900.000 93.120.000 93.120.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 9.600.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 262.800.000 274.710.000 274.710.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.400.000 16.800.000 16.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.800.000 5.010.000 5.010.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 145.455.000 134.880.000 134.880.000 0 Dinas Kesehatan 34 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 388.000.000 432.000.000 432.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 280.076.000 417.040.000 405.924.800 (11.115.200) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 7.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 15 Orang 8.400.000 15.600.000 15.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 5.460.000 6.600.000 6.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 55.396.000 8.160.000 8.160.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 58.320.000 58.320.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 4.950.000 14.000.000 14.000.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 4.950.000 14.000.000 14.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 4.950.000 14.000.000 14.000.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS POLEANG UTARA 1.855.546.000 1.939.989.000 1.927.109.000 (12.880.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.855.546.000 1.939.989.000 1.927.109.000 (12.880.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.855.546.000 1.939.989.000 1.927.109.000 (12.880.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 63.540.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 28.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 28.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 25.950.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 9.950.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 16.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 8.750.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 8.750.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.781.106.000 1.920.939.000 1.908.059.000 (12.880.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.781.106.000 1.920.939.000 1.908.059.000 (12.880.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 317 Orang 317 Orang 24.351.000 76.800.000 76.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 302 Orang 302 Orang 6.950.000 1.400.000 1.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1544 Orang 1544 Orang 69.450.000 67.200.000 67.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 9.600.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 320.990.000 414.109.000 414.109.000 0 Dinas Kesehatan 35 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.300.000 20.160.000 20.160.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 43.800.000 12.060.000 12.060.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 226.379.000 134.400.000 134.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 650.000.000 682.000.000 682.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 266.926.000 393.010.000 380.130.000 (12.880.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 9.600.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 23 Orang 23 Orang 19.200.000 23.040.000 23.040.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 10.960.000 10.960.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 66.660.000 11.400.000 11.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 74.400.000 74.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 10.900.000 19.050.000 19.050.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 10.900.000 19.050.000 19.050.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 10.900.000 19.050.000 19.050.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS POLEANG TENGAH 923.654.500 955.400.000 948.317.000 (7.083.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 923.654.500 955.400.000 948.317.000 (7.083.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 923.654.500 955.400.000 948.317.000 (7.083.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 51.160.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 16.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 3.420.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 3.420.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 869.344.500 949.160.000 942.077.000 (7.083.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 869.344.500 949.160.000 942.077.000 (7.083.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 107 Orang 107 Orang 15.360.000 36.480.000 36.480.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 102 Orang 102 Orang 0 350.000 350.000 0 Dinas Kesehatan 36 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 521 Orang 521 Orang 87.150.000 36.840.000 36.840.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 179.531.000 212.958.000 212.958.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.750.000 12.420.000 12.420.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.930.000 6.992.800 6.992.800 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 81.719.000 91.812.000 91.812.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 150.350.000 188.000.000 188.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 218.369.500 304.880.000 297.797.000 (7.083.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 4.300.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6 Orang 6 Orang 15.000.000 11.520.000 11.520.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 9.345.000 10.000.000 10.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 31.140.000 8.820.000 8.820.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 28.087.200 28.087.200 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 3.150.000 6.240.000 6.240.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 3.150.000 6.240.000 6.240.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 3.150.000 6.240.000 6.240.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS TONTONUNU 1.199.672.800 1.271.538.500 1.261.019.500 (10.519.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.199.672.800 1.271.538.500 1.261.019.500 (10.519.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.199.672.800 1.271.538.500 1.261.019.500 (10.519.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 52.590.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 21.750.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 9.750.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.144.037.800 1.259.381.500 1.248.862.500 (10.519.000) 37 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.144.037.800 1.259.381.500 1.248.862.500 (10.519.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159 Orang 159 Orang 19.200.000 48.000.000 48.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 151 Orang 151 Orang 7.000.000 1.400.000 1.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 774 Orang 774 Orang 89.500.000 46.000.000 46.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 215.407.000 174.981.500 174.981.500 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000 11.400.000 11.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 31.920.000 6.320.000 6.320.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 90.250.000 110.400.000 110.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 378.300.000 422.000.000 422.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 208.800.800 346.380.000 335.861.000 (10.519.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 4.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 13 Orang 13 Orang 0 28.800.000 28.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 6.960.000 6.600.000 6.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 40.200.000 5.900.000 5.900.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 51.200.000 51.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 3.045.000 12.157.000 12.157.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 3.045.000 12.157.000 12.157.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 3.045.000 12.157.000 12.157.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS MATAUSU 874.690.800 837.130.000 831.889.500 (5.240.500) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 874.690.800 837.130.000 831.889.500 (5.240.500) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 874.690.800 837.130.000 831.889.500 (5.240.500) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 59.587.500 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 21.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3.900.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 11.987.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 38 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 11.987.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 813.578.300 821.080.000 815.839.500 (5.240.500) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 813.578.300 821.080.000 815.839.500 (5.240.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 47 Orang 47 Orang 4.320.000 11.070.000 11.070.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 45 Orang 45 Orang 3.720.000 2.000.000 2.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 230 Orang 230 Orang 46.850.000 43.800.000 43.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 4.350.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 206.560.000 151.160.000 151.160.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.100.000 16.060.000 16.060.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 45.160.000 13.266.000 13.266.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 103.050.000 115.104.000 115.104.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 97.000.000 132.000.000 132.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 206.038.300 254.420.000 249.179.500 (5.240.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 5.850.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 2.900.000 17.520.000 17.520.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.450.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.990.000 14.100.000 14.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 30.240.000 12.740.000 12.740.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 37.840.000 37.840.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 1.525.000 16.050.000 16.050.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.525.000 16.050.000 16.050.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 1.525.000 16.050.000 16.050.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS KABAENA 814.468.000 933.613.000 928.060.000 (5.553.000) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 814.468.000 933.613.000 928.060.000 (5.553.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 814.468.000 933.613.000 928.060.000 (5.553.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 58.909.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 28.270.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 28.270.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 24.825.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 39 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 6.825.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 5.814.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 5.814.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 750.105.000 921.363.000 915.810.000 (5.553.000) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 750.105.000 921.363.000 915.810.000 (5.553.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 91 Orang 91 Orang 15.200.000 34.200.000 34.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 87 Orang 87 Orang 0 2.800.000 2.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 446 Orang 446 Orang 44.280.000 36.800.000 36.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 960.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 262.267.000 84.933.000 84.933.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.840.000 10.440.000 10.440.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.378.000 5.640.000 5.640.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 93.600.000 98.880.000 98.880.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0 282.000.000 282.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 188.500.000 297.670.000 292.117.000 (5.553.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 11.520.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4 Orang 4 Orang 17.280.000 19.200.000 19.200.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 960.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 7.040.000 7.040.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 36.320.000 15.360.000 15.360.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 26.400.000 26.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 5.454.000 12.250.000 12.250.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 5.454.000 12.250.000 12.250.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.454.000 12.250.000 12.250.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS KABAENA BARAT 1.641.480.000 1.758.683.000 1.765.856.500 7.173.500 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.641.480.000 1.758.683.000 1.765.856.500 7.173.500 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.641.480.000 1.758.683.000 1.765.856.500 7.173.500 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 64.695.000 0 0 0 40 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 28.725.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 10.725.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 5.130.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 5.130.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.569.135.000 1.744.223.000 1.751.396.500 7.173.500 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.569.135.000 1.744.223.000 1.751.396.500 7.173.500 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 227 Orang 227 Orang 28.070.000 66.500.000 60.900.000 (5.600.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 217 Orang 217 Orang 12.750.000 2.000.000 2.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1107 Orang 1107 Orang 183.931.000 107.800.000 124.100.000 16.300.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.250.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 260.430.000 429.475.000 418.475.000 (11.000.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.500.000 19.500.000 19.500.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.700.000 7.768.000 8.068.000 300.000 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 175.904.000 122.800.000 122.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 436.500.000 482.000.000 482.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 267.980.000 403.530.000 410.703.500 7.173.500 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 5.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.250.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 13.800.000 7.250.000 7.250.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 87.070.000 10.600.000 10.600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 70.000.000 70.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 7.650.000 14.460.000 14.460.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 7.650.000 14.460.000 14.460.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 7.650.000 14.460.000 14.460.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS KABAENA TIMUR 1.538.383.000 1.253.235.000 1.239.532.000 (13.703.000) 41 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.538.383.000 1.253.235.000 1.239.532.000 (13.703.000) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.538.383.000 1.253.235.000 1.239.532.000 (13.703.000) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 57.500.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 19.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 7.800.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 12.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.475.423.000 1.242.237.000 1.228.534.000 (13.703.000) 1 2 2 2 2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.475.423.000 1.242.237.000 1.228.534.000 (13.703.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 203 Orang 203 Orang 48.720.000 57.120.000 57.120.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 194 Orang 194 Orang 11.200.000 2.000.000 2.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 990 Orang 990 Orang 24.500.000 35.280.000 35.280.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 980.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 416.870.000 240.317.000 240.317.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.840.000 8.400.000 8.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.220.000 5.410.000 5.410.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 124.973.000 54.740.000 54.740.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 380.000.000 432.000.000 432.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 265.190.000 343.550.000 329.847.000 (13.703.000) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 11.760.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 18 Orang 18 Orang 24.480.000 10.780.000 10.780.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 980.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 5.750.000 7.980.000 7.980.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 92.960.000 4.900.000 4.900.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 39.760.000 39.760.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 5.460.000 10.998.000 10.998.000 0 42 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 5.460.000 10.998.000 10.998.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.460.000 10.998.000 10.998.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS KABAENA SELATAN 1.089.120.000 1.028.700.000 1.022.158.500 (6.541.500) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.089.120.000 1.028.700.000 1.022.158.500 (6.541.500) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.089.120.000 1.028.700.000 1.022.158.500 (6.541.500) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 26.055.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 20.925.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 2.925.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 5.130.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 5.130.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.059.565.000 1.016.200.000 1.009.658.500 (6.541.500) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.059.565.000 1.016.200.000 1.009.658.500 (6.541.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 89 Orang 89 Orang 14.370.000 34.550.000 34.550.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 85 Orang 85 Orang 14.380.000 600.000 600.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 434 Orang 434 Orang 68.550.000 22.800.000 22.800.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 00 Orang 3.200.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 208.955.000 235.390.000 235.390.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.250.000 9.750.000 9.750.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.093.000 5.910.000 5.910.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 125.477.000 76.150.000 76.150.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 261.900.000 302.000.000 302.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 188.830.000 287.640.000 281.098.500 (6.541.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 7.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 23.600.000 7.650.000 7.650.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 00 Orang 1.250.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 18.640.000 5.550.000 5.550.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 55.370.000 2.250.000 2.250.000 0 Dinas Kesehatan 43 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 25.960.000 25.960.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 3.500.000 12.500.000 12.500.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 3.500.000 12.500.000 12.500.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000 12.500.000 12.500.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS KABAENA UTARA 1.176.722.000 1.433.060.000 1.422.012.500 (11.047.500) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.176.722.000 1.433.060.000 1.422.012.500 (11.047.500) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.176.722.000 1.433.060.000 1.422.012.500 (11.047.500) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 0% 0% 56.895.000 0 0 0 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.840.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 20.925.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 2.925.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 5.130.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 5.130.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.111.377.000 1.417.230.000 1.406.182.500 (11.047.500) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.111.377.000 1.417.230.000 1.406.182.500 (11.047.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 115 Orang 115 Orang 21.283.000 59.430.000 59.430.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 110 Orang 110 Orang 5.400.000 1.400.000 1.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 562 Orang 562 Orang 93.300.000 93.500.000 93.500.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.650.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 159.820.000 382.100.000 382.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 16.750.000 18.000.000 18.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 33.340.000 9.140.000 9.140.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 173.150.000 133.900.000 133.900.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 252.200.000 292.000.000 292.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 177.174.000 321.710.000 310.662.500 (11.047.500) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 3.350.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7 Orang 7 Orang 20.150.000 21.000.000 21.000.000 0 Dinas Kesehatan 44 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1.650.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 52.800.000 11.900.000 11.900.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 64.360.000 16.850.000 16.850.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 56.300.000 56.300.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 8.450.000 15.830.000 15.830.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 8.450.000 15.830.000 15.830.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 8.450.000 15.830.000 15.830.000 0 Dinas Kesehatan PUSKESMAS KABAENA TENGAH 1.166.788.500 3.052.752.000 2.807.497.027 (245.254.973) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.166.788.500 3.052.752.000 2.807.497.027 (245.254.973) 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.166.788.500 3.052.752.000 2.807.497.027 (245.254.973) 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 58.722.500 1.701.498.000 1.466.094.327 (235.403.673) 1 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 0% 0% 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 25.700.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 25.025.000 757.070.000 604.190.000 (152.880.000) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 7.025.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 18.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 7.997.500 944.428.000 861.904.327 (82.523.673) Dinas Kesehatan 1 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 7.997.500 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan pemenuhan ketersediaan obat 0,00% 100 % 0,00% 100 % 1.102.616.000 1.328.434.000 1.318.582.700 (9.851.300) 1 2 2 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 1.102.616.000 1.328.434.000 1.318.582.700 (9.851.300) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 104 Orang 104 Orang 29.140.000 79.680.000 79.680.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 25.000.000 1.400.000 1.400.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 509 Orang 509 Orang 72.700.000 78.180.000 78.180.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.050.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 257.545.000 314.100.000 314.100.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.050.000 9.492.000 9.492.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.728.000 6.307.000 6.307.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 143.950.000 132.140.000 132.140.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 194.000.000 232.000.000 232.000.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 211.290.000 379.800.000 369.948.700 (9.851.300) Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 45 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 2 2 2 2 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 2.050.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7 Orang 7 Orang 2.000.000 4.520.000 4.520.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 2.050.000 0 0 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 57.600.000 11.245.000 11.245.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 54.463.000 11.145.000 11.145.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 2 2 2 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 68.425.000 68.425.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 77 % 77 % 5.450.000 22.820.000 22.820.000 0 1 2 5 2 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 Persen 100 Persen 5.450.000 22.820.000 22.820.000 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 2 3 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.450.000 22.820.000 22.820.000 0 Dinas Kesehatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 134.709.985.000 136.703.404.176 146.026.836.230 9.323.432.054 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 134.709.985.000 136.703.404.176 146.026.836.230 9.323.432.054 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 134.709.985.000 136.703.404.176 146.026.836.230 9.323.432.054 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 10.372.000.000 11.102.338.176 10.183.404.271 (918.933.905) 1 3 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 417.000.000 395.130.000 220.506.000 (174.624.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000 155.411.000 65.584.000 (89.827.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000 72.455.000 44.170.000 (28.285.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 37.000.000 33.836.000 8.618.000 (25.218.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 235.000.000 133.428.000 102.134.000 (31.294.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 5.855.000.000 7.154.780.576 6.850.627.254 (304.153.322) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 826 Orang/ bulan 826 Orang/ bulan 5.500.000.000 6.805.650.576 6.519.715.254 (285.935.322) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14 Dokumen 14 Dokumen 285.000.000 289.270.000 281.000.000 (8.270.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000 11.992.000 10.718.000 (1.274.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 47.868.000 39.194.000 (8.674.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 105.000.000 42.671.000 43.551.000 880.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 3 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 46 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 3 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 8.539.000 7.881.000 (658.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 34.132.000 35.670.000 1.538.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 Persen 0 Persen 30.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 4 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 310.000.000 183.349.600 156.016.000 (27.333.600) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 5 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 180 Paket 180 Paket 80.000.000 84.500.000 115.500.000 31.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 28.059.600 23.046.000 (5.013.600) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 34.790.000 17.470.000 (17.320.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 Orang 70.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 900.000.000 872.927.000 769.416.517 (103.510.483) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 30.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 50.000.000 36.003.000 22.198.000 (13.805.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000 24.600.000 12.805.000 (11.795.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000 26.400.000 26.400.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000 12.000.000 8.000.000 (4.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 700.000.000 749.924.000 694.013.517 (55.910.483) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 18.000.000 0 (18.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 2.150.000.000 2.049.300.000 1.591.550.000 (457.750.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 7 3 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.800.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0 Unit 100.000.000 73.500.000 0 (73.500.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.000.000 475.800.000 91.550.000 (384.250.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 205.000.000 136.700.000 134.135.000 (2.565.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 3.990.000 3.990.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000 66.110.000 63.545.000 (2.565.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000 66.600.000 66.600.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 400.000.000 267.480.000 417.602.500 150.122.500 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 180.000.000 117.880.000 158.002.500 40.122.500 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 47 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 3 1 2 9 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 50.000.000 54.000.000 54.000.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10.000.000 5.840.000 5.840.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 9 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000 86.100.000 196.100.000 110.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 10.000.000 3.660.000 3.660.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air sesuai standar 58 Persen 58 Persen 7.400.000.000 13.807.385.000 9.435.956.309 (4.371.428.691) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, dan longsor yang ditangani 7 Kawasan 7 Kawasan 3.500.000.000 1.650.000.000 4.510.495.750 2.860.495.750 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 1 93 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 1 KM 1 KM 1.000.000.000 400.000.000 1.474.595.750 1.074.595.750 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 1 102 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun 0,1 KM 0,0 KM 500.000.000 400.000.000 0 (400.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 1 109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0,5 KM 0,5 KM 1.000.000.000 150.000.000 2.505.900.000 2.355.900.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 1 117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0,5 KM 0,5 KM 1.000.000.000 700.000.000 530.000.000 (170.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang dalam kondisi baik 2700 Ha 2700 Ha 3.900.000.000 12.157.385.000 4.925.460.559 (7.231.924.441) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 2 2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0,0 KM 0,0 KM 1.000.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 2 8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1,5 KM 1,5 KM 2.000.000.000 11.512.755.000 3.510.260.559 (8.002.494.441) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 2 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 1 KM 500.000.000 500.000.000 1.300.000.000 800.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 2 32 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya 50 DI 50 DI 200.000.000 144.630.000 115.200.000 (29.430.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 2 2 2 35 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan DokumenLingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPAM 2,90 Persen 2,90 Persen 11.450.000.000 8.505.380.000 5.164.223.100 (3.341.156.900) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPAM 1.400 Rumah Tangga 1.400 Rumah Tangga 11.450.000.000 8.505.380.000 5.164.223.100 (3.341.156.900) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 22 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 200.000.000 200.000.000 621.318.300 421.318.300 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 25 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 (200.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 26 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 20 Liter/Detik 20 Liter/Detik 6.000.000.000 1.500.000.000 116.807.000 (1.383.193.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 27 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 Desa 0 Desa 50.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 28 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Siste Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 10 Liter/Detik 10 Liter/Detik 2.000.000.000 5.805.380.000 3.626.097.800 (2.179.282.200) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 29 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 31 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 0 Unit 0 Unit 1.000.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 3 2 1 32 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 SR 0 SR 2.000.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase jumlah rumah tangga baru yang dilayani pengelolaan persampahan 0,0 Persen 0,0 Persen 1.850.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 4 2 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase voume sampah tertangani 0 persen 0 persen 1.850.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 48 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 3 4 2 1 10 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 0 Ton/hari 0 Ton/hari 1.600.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 4 2 1 15 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 250.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPALD 7 Persen 7 Persen 7.280.000.000 6.631.620.000 4.624.620.000 (2.007.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 5 2 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPALD 3.000 Rumah tangga 3.000 Rumah tangga 7.280.000.000 6.631.620.000 4.624.620.000 (2.007.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 5 2 1 33 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 100 Rumah Tangga 100 Rumah Tangga 50.000.000 22.500.000 22.500.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 5 2 1 38 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 30.000.000 21.120.000 21.120.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 5 2 1 39 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 650 Rumah Tangga 650 Rumah Tangga 7.000.000.000 6.588.000.000 4.581.000.000 (2.007.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 5 2 1 41 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase jumlah kawasan permukiman yang sistem drainase lingkungannya ditangani 8,40 Persen 8,40 Persen 3.500.000.000 2.400.000.000 1.559.517.850 (840.482.150) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 6 2 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungaidalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kawasan permukiman yang sistem drainase lingkungannya ditangani 11 Kawasan 11 Kawasan 3.500.000.000 2.400.000.000 1.559.517.850 (840.482.150) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 6 2 1 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 3000 M 3000 M 3.500.000.000 2.400.000.000 1.559.517.850 (840.482.150) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase penyelenggaraan penataan bangunan gedung daerah 100 Persen 100 Persen 10.400.000.000 14.390.193.000 11.916.914.000 (2.473.279.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 8 2 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah sektor Penyelenggaraan Bangunan Gedung kabupaten yang dilaksanakan 6 Sektor 6 Sektor 10.400.000.000 14.390.193.000 11.916.914.000 (2.473.279.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 8 2 1 21 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000.000 14.150.000.000 11.594.806.000 (2.555.194.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 8 2 1 23 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkara Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000 240.193.000 322.108.000 81.915.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang ditata bangunan dan lingkungannya 0,0 Persen 69,23 Persen 5.500.000.000 0 8.905.810.000 8.905.810.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 9 2 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kawasan strategis kabupaten yang ditata bangunan dan lingkungannya 0 Kawasan 7 Kawasan 5.500.000.000 0 8.905.810.000 8.905.810.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 9 2 1 8 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 0 Kawasan 1 Kawasan 5.000.000.000 0 8.905.810.000 8.905.810.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 9 2 1 10 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daera Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 500.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani 17 Persen 17 Persen 73.425.985.000 78.391.032.000 92.839.786.500 14.448.754.500 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah jembatan kabupaten yang ditangani Panjang jalan kabupaten yang ditangani 21 Unit 120 Km 21 Unit 120 Km 73.425.985.000 78.391.032.000 92.839.786.500 14.448.754.500 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 31 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 0 Jembatan 0 Jembatan 1.000.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 32 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 20 KM 20 KM 5.000.000.000 14.600.000.000 14.935.059.900 335.059.900 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 33 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 25 KM 25 KM 50.000.000.000 55.317.647.000 61.793.584.600 6.475.937.600 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 34 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 50 KM 50 KM 6.000.000.000 6.123.385.000 6.123.385.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 49 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 3 10 2 1 36 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 0 KM 0 KM 75.985.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 38 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 0 Jembatan 0 Jembatan 50.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 40 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 4 Jembatan 4 Jembatan 2.000.000.000 1.500.000.000 9.137.757.000 7.637.757.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 42 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 7 Jembatan 7 Jembatan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 43 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 700 KM 700 KM 700.000.000 350.000.000 350.000.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 44 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 8.000.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 10 2 1 46 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 0 KM 100.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di kabupaten 55,75 Persen 55,75 Persen 632.000.000 373.054.000 135.164.000 (237.890.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi 3 Persen 3 Persen 300.000.000 300.000.000 90.000.000 (210.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 1 10 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 1 16 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 100 Orang 100 Orang 200.000.000 300.000.000 90.000.000 (210.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan data dan informasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten 50 Persen 50 Persen 250.000.000 20.102.000 18.370.000 (1.732.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 2 13 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 2 15 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 1 Layanan Informasi 50.000.000 20.102.000 18.370.000 (1.732.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 4 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase usaha jasa konstruksi yang diawasi 40 Persen 40 Persen 82.000.000 52.952.000 26.794.000 (26.158.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 11 2 4 4 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 30 Paket Pekerjaan 30 Paket Pekerjaan 82.000.000 52.952.000 26.794.000 (26.158.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase pemenuhan kebutuhan regulasi penataan ruang dan sistem informasi penataan ruang kabupaten 71,42 Persen 71,42 Persen 2.900.000.000 1.102.402.000 1.261.440.200 159.038.200 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 800.000.000 460.000.000 (340.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 1 6 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 400.000.000 260.000.000 (140.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 1 7 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 0 Publikasi 0 Publikasi 50.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 1 10 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RTRW Kabupaten dan RRTR Kabupaten yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000.000 50.000.000 437.840.200 387.840.200 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 2 4 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 0 Peta 1 Peta 100.000.000 0 87.840.200 87.840.200 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 2 5 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 0 Dokumen 1 Dokumen 700.000.000 0 300.000.000 300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 2 7 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000.000 50.000.000 50.000.000 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditindak 0 Persen 00 Persen 200.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 3 4 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 0 Layanan 0 Layanan 100.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 3 7 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 Sistem Informasi 0 Sistem Informasi 100.000.000 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukkannya 80 Persen 80 Persen 200.000.000 252.402.000 363.600.000 111.198.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 3 12 2 4 4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 25 Dokumen 25 Dokumen 100.000.000 53.762.000 206.740.000 152.978.000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 50 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 3 12 2 4 9 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 25 Laporan 25 Laporan 100.000.000 198.640.000 156.860.000 (41.780.000) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 9.706.000.000 6.168.110.804 7.301.473.750 1.133.362.946 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.656.000.000 6.076.208.804 7.265.195.000 1.188.986.196 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.656.000.000 6.076.208.804 7.265.195.000 1.188.986.196 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 2.206.000.000 4.080.326.804 3.864.268.950 (216.057.854) 1 4 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 50.000.000 70.000.000 32.029.450 (37.970.550) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000 65.801.000 28.655.650 (37.145.350) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000 4.199.000 3.373.800 (825.200) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 1 4 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.313.000.000 2.939.529.504 2.953.874.320 14.344.816 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 0 1.150.000.000 2.748.856.004 2.776.287.120 27.431.116 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 130.000.000 145.246.500 145.961.700 715.200 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000 3.983.000 3.389.500 (593.500) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 41.444.000 28.236.000 (13.208.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 1 4 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 15.000.000 17.625.300 16.822.200 (803.100) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 17.625.300 16.822.200 (803.100) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 34.000.000 62.000.000 55.800.000 (6.200.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 40 Paket 14.000.000 62.000.000 55.800.000 (6.200.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 20.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 51 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 4 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 427.000.000 536.122.000 485.296.980 (50.825.020) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000 6.000.000 3.000.000 (3.000.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 16.000.000 29.281.800 19.118.280 (10.163.520) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.000.000 9.570.200 4.800.100 (4.770.100) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 60 Dokumen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 24.000.000 16.800.000 (7.200.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 350.000.000 455.270.000 429.578.600 (25.691.400) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 18.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 15 Unit 15 Unit 100.000.000 175.000.000 66.000.000 (109.000.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 40.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 30.000.000 47.400.000 47.400.000 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 10.000.000 127.600.000 18.600.000 (109.000.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 146.500.000 151.730.000 150.455.000 (1.275.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000 10.550.000 5.275.000 (5.275.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 100.000.000 111.180.000 111.180.000 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 45.000.000 30.000.000 34.000.000 4.000.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 120.500.000 128.320.000 103.991.000 (24.329.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 65.000.000 67.000.000 48.550.000 (18.450.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 52 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 4 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 15.000.000 2.960.000 2.960.000 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 10.000.000 21.960.000 21.960.000 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 15.000.000 36.400.000 30.521.000 (5.879.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 5.500.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Penurunan Baclok Perumahan 10,22 % 10,22 % 170.000.000 137.200.000 59.748.300 (77.451.700) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 1 4 2 2 1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 137.200.000 59.748.300 (77.451.700) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 2 2 1 6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 68.600.000 29.874.150 (38.725.850) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 2 2 1 7 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 68.600.000 29.874.150 (38.725.850) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 2 2 1 9 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 2 2 2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang disusun 0 Sosialisasi 0 Sosialisasi 20.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 1 4 2 2 2 4 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 0 Orang 0 Orang 20.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang di tangani 79,19 Persen 79,19 Persen 2.250.000.000 1.207.122.000 668.984.750 (538.137.250) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 1 4 3 2 2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya 2 Kawasan 2 Kawasan 200.000.000 400.000.000 632.425.000 232.425.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 3 2 2 8 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 400.000.000 632.425.000 232.425.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 3 2 3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 2 Kawasan 2 Kawasan 2.050.000.000 807.122.000 36.559.750 (770.562.250) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 3 2 3 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 50 Unit Rumah 0 Unit Rumah 1.000.000.000 715.000.000 0 (715.000.000) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 3 2 3 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 92.122.000 36.559.750 (55.562.250) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 3 2 3 12 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 Unit 0 Unit 1.000.000.000 0 0 0 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 26,91 % 26,91 % 3.700.000.000 50.000.000 1.481.000.000 1.431.000.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 53 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 4 4 2 1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokasi yang ditangani tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh 5 Lokasi 5 Lokasi 3.700.000.000 50.000.000 1.481.000.000 1.431.000.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 4 2 1 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 250 Unit Rumah 250 Unit Rumah 2.700.000.000 50.000.000 1.265.000.000 1.215.000.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 1 4 4 2 1 4 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 0 Unit 25 Unit 1.000.000.000 0 216.000.000 216.000.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 0,1462 % 0,1462 % 1.330.000.000 601.560.000 1.191.193.000 589.633.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 1 4 5 2 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jenis PSU yang disediakan 1 Jenis 1 Jenis 1.330.000.000 601.560.000 1.191.193.000 589.633.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 5 2 1 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 5 Lokasi 5 Lokasi 1.280.000.000 498.080.000 1.123.784.300 625.704.300 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 1 4 5 2 1 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 103.480.000 67.408.700 (36.071.300) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.000.000 91.902.000 36.278.750 (55.623.250) 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 50.000.000 91.902.000 36.278.750 (55.623.250) 2 10 6 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yang terfasilitasi 50 Bidang Tanah 50 Bidang Tanah 50.000.000 91.902.000 36.278.750 (55.623.250) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 2 10 6 2 1 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KK yang terfasilitasi 50 KK 50 KK 50.000.000 91.902.000 36.278.750 (55.623.250) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 2 10 6 2 1 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 91.902.000 36.278.750 (55.623.250) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.606.886.000 16.246.685.208 14.175.638.355 (2.071.046.853) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.606.886.000 16.246.685.208 14.175.638.355 (2.071.046.853) 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.606.886.000 16.246.685.208 14.175.638.355 (2.071.046.853) 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 874.564.000 7.719.407.208 6.837.826.855 (881.580.353) 1 5 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 0 78.488.000 51.528.000 (26.960.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0 51.688.000 49.208.000 (2.480.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0 13.400.000 1.000.000 (12.400.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0 13.400.000 1.320.000 (12.080.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 0 6.166.122.408 5.649.019.255 (517.103.153) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 0 5.959.176.408 5.462.055.755 (497.120.653) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0 153.520.000 153.520.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0 26.670.000 16.750.000 (9.920.000) Satuan Polisi Pamong Praja 54 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 5 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0 26.756.000 16.693.500 (10.062.500) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 0 27.534.000 18.400.000 (9.134.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0 27.534.000 18.400.000 (9.134.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 0 264.900.000 46.820.000 (218.080.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 0 156.800.000 0 (156.800.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 0 84.100.000 46.820.000 (37.280.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 0 24.000.000 0 (24.000.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 359.744.000 619.092.800 478.963.600 (140.129.200) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0 36.500.000 36.500.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0 30.000.000 36.700.000 6.700.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 60 Dokumen 0 24.000.000 24.000.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 7.200.000 (4.800.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 300.584.000 470.392.800 341.563.600 (128.829.200) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 47.160.000 46.200.000 33.000.000 (13.200.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 15 Unit 15 Unit 66.000.000 88.300.000 168.700.000 80.400.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 25.000.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 25.000.000 0 50.000.000 50.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000 40.800.000 64.700.000 23.900.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000 47.500.000 54.000.000 6.500.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 6.000.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 120.620.000 115.400.000 125.060.000 9.660.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 33.420.000 10.920.000 10.920.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 87.200.000 104.480.000 114.140.000 9.660.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 328.200.000 359.570.000 299.336.000 (60.234.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 243.800.000 254.800.000 192.700.000 (62.100.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 34 Unit 15.500.000 16.170.000 16.170.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 63.900.000 82.500.000 84.366.000 1.866.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 5.000.000 6.100.000 6.100.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 3.006.272.000 4.813.956.000 3.553.704.500 (1.260.251.500) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditangani 100 Persen 100 Persen 2.395.922.000 4.075.216.000 2.574.870.500 (1.500.345.500) Satuan Polisi Pamong Praja 55 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 5 2 2 1 4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 204.310.000 46.800.000 84.500.000 37.700.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 150 Orang 150 Orang 112.830.000 188.630.000 88.498.000 (100.132.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 6 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 0 Dokumen 0 Dokumen 21.600.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 0 Dokumen 0 Dokumen 5.550.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 10 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 0 Orang 0 Orang 169.660.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 11 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 13.960.000 14.000.000 10.504.000 (3.496.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 13 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 0 Orang 0 Orang 169.660.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 1 laporan 203.812.000 198.560.000 66.342.500 (132.217.500) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 1 Laporan 1.250.000.000 1.546.000.000 1.737.700.000 191.700.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 17 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 1 Laporan 22.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 7 Unit 7 Unit 172.500.000 1.828.876.000 487.326.000 (1.341.550.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 1 19 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas 23 Dokumen 0 Dokumen 50.040.000 152.350.000 0 (152.350.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Cakupan Penegakan PERDA 100 Persen 100 Persen 589.350.000 704.740.000 944.834.000 240.094.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 2 5 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 dokumen 0 dokumen 5.550.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 2 10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3 Laporan 3 Laporan 33.800.000 36.500.000 27.950.000 (8.550.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 2 11 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 3 Laporan 3 Laporan 513.800.000 634.500.000 893.430.000 258.930.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 2 12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3 Laporan 3 Laporan 36.200.000 33.740.000 23.454.000 (10.286.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah PPNS yang profesional 1 Orang 1 Orang 21.000.000 34.000.000 34.000.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 3 2 Pembentukan Sekretariat PPNS Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS 0 Dokumen 0 Dokumen 21.000.000 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 2 3 6 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 1 Laporan 0 34.000.000 34.000.000 0 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 90 Persen 90 Persen 1.726.050.000 3.713.322.000 3.784.107.000 70.785.000 Satuan Polisi Pamong Praja 56 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 5 4 2 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten 100 Persen 100 Persen 1.226.050.000 3.413.322.000 3.576.157.000 162.835.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 1 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 3 Dokumen 3 Dokumen 501.750.000 769.150.000 351.685.000 (417.465.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 1 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 107.250.000 45.470.000 35.495.000 (9.975.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 1 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiata Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 3 Dokumen 3 Dokumen 61.950.000 20.650.000 10.325.000 (10.325.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 1 5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 2 Dokumen 2 Dokumen 230.100.000 237.100.000 877.700.000 640.600.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 1 7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 3 Orang 3 Orang 75.000.000 72.000.000 36.000.000 (36.000.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 1 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 4 Unit 4 Unit 250.000.000 2.268.952.000 2.264.952.000 (4.000.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan danPenanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 300 Orang 300 Orang 500.000.000 300.000.000 207.950.000 (92.050.000) Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 2 4 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 300 Orang 300 Orang 500.000.000 300.000.000 207.950.000 (92.050.000) Satuan Polisi Pamong Praja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.318.155.000 5.753.239.072 5.488.555.273 (264.683.799) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.318.155.000 5.753.239.072 5.488.555.273 (264.683.799) 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.318.155.000 5.753.239.072 5.488.555.273 (264.683.799) 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.268.155.000 3.918.471.272 3.991.834.073 73.362.801 1 5 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 70.000.000 80.214.200 40.379.100 (39.835.100) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 32.903.800 32.747.000 16.449.000 (16.298.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.495.400 11.565.600 5.695.300 (5.870.300) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.362.000 11.329.600 5.577.300 (5.752.300) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.333.000 1.317.000 784.500 (532.500) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.054.000 1.101.000 638.000 (463.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.851.800 22.154.000 11.235.000 (10.919.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.086.709.900 2.650.507.472 2.598.184.073 (52.323.399) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.947.000.000 2.536.499.072 2.480.554.873 (55.944.199) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 84.709.900 98.328.000 110.594.000 12.266.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 57 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 5 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000 15.680.400 7.035.200 (8.645.200) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.460.000 4.931.000 5.346.000 415.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.460.000 4.931.000 5.346.000 415.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 40.450.000 52.000.000 57.328.000 5.328.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 32 Paket 32 Paket 16.450.000 28.000.000 45.328.000 17.328.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 20 24.000.000 24.000.000 12.000.000 (12.000.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 372.317.800 376.392.600 246.060.900 (130.331.700) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 24.070.600 24.445.600 17.522.500 (6.923.100) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.504.000 11.772.000 6.818.400 (4.953.600) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 60 Dokumen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 8.000.000 (4.000.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 298.743.200 303.175.000 188.720.000 (114.455.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 350.215.400 380.826.000 667.813.500 286.987.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 20 20 80.000.000 68.876.000 93.076.000 24.200.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 30 42.000.000 40.000.000 101.360.000 61.360.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 150.000.000 199.800.000 275.260.000 75.460.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 10 78.215.400 72.150.000 198.117.500 125.967.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 68.040.000 68.100.000 68.100.000 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.320.000 7.380.000 7.380.000 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.720.000 60.720.000 60.720.000 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 274.961.900 305.500.000 308.622.500 3.122.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 19 Unit 181.500.000 170.480.000 162.647.000 (7.833.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 27.900.000 51.820.000 51.820.000 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 65.561.900 83.200.000 94.155.500 10.955.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanganan Kejadian Bencana 100 Persen 100 Persen 2.050.000.000 1.834.767.800 1.496.721.200 (338.046.600) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 120 Orang 120 Orang 435.700.000 385.696.500 224.404.700 (161.291.800) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 1 7 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 100 Orang 85.700.000 35.858.500 25.543.800 (10.314.700) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 1 8 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000 349.838.000 198.860.900 (150.977.100) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 58 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 5 3 2 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Presentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 Persen 136223 Orang 100 Persen 136223 Orang 663.091.500 524.810.600 503.729.800 (21.080.800) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 2 18 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 32.956.700 15.124.500 9.590.500 (5.534.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 2 19 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 70 Keluarga 70 Keluarga 102.463.000 45.633.500 27.776.800 (17.856.700) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 2 20 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 57.156.900 39.931.500 23.117.000 (16.814.500) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 2 21 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 32 Orang 32 Orang 169.351.700 150.978.000 83.495.500 (67.482.500) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 2 26 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 12 laporan 12 laporan 151.163.200 154.167.600 262.513.800 108.346.200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 2 28 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 150 Kawasan 150 Kawasan 150.000.000 118.975.500 97.236.200 (21.739.300) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Saat Masa Tanggap Darurat Bencana 100 Persen 44 Orang 100 Persen 44 Orang 679.359.800 623.420.000 611.210.000 (12.210.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 3 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 15 Dokumen 15 Dokumen 481.459.800 442.540.000 437.770.000 (4.770.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 3 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 200 Orang 200 Orang 197.900.000 180.880.000 173.440.000 (7.440.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana Presentase Kelembagaan Bencana Dalam Penataan Sistem Penanggualanga Bencana 100 Persen 150 lembaga 100 Persen 150 lembaga 271.848.700 300.840.700 157.376.700 (143.464.000) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 4 3 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 30 Dokumen 30 Dokumen 45.700.000 28.184.200 16.379.600 (11.804.600) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 4 10 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 28.000.000 57.549.000 29.978.500 (27.570.500) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 4 11 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 5 Lembaga 5 Lembaga 25.000.000 63.438.500 35.160.000 (28.278.500) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 4 12 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 1 Laporan 30.148.700 23.844.500 12.002.300 (11.842.200) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5 3 2 4 14 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 143.000.000 127.824.500 63.856.300 (63.968.200) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DINAS SOSIAL 2.855.438.750 6.926.841.916 5.963.411.990 (963.429.926) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.855.438.750 6.926.841.916 5.963.411.990 (963.429.926) 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.855.438.750 6.926.841.916 5.963.411.990 (963.429.926) 59 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 0 4.640.484.416 3.947.961.180 (692.523.236) 1 6 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 15 dokumen 15 dokumen 0 192.900.400 85.823.450 (107.076.950) Dinas Sosial 1 6 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 0 117.207.400 49.610.450 (67.596.950) Dinas Sosial 1 6 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 0 75.693.000 36.213.000 (39.480.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 0 2.517.129.936 2.356.419.660 (160.710.276) Dinas Sosial 1 6 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 0 2.328.268.936 2.184.159.660 (144.109.276) Dinas Sosial 1 6 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 0 155.646.000 154.323.000 (1.323.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 33.215.000 17.937.000 (15.278.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 0 52.782.000 43.556.000 (9.226.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 27.000.000 27.000.000 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0 25.782.000 16.556.000 (9.226.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 0 141.600.000 19.000.000 (122.600.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 0 69.600.000 19.000.000 (50.600.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 Orang 0 72.000.000 0 (72.000.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 0 852.743.000 685.817.990 (166.925.010) Dinas Sosial 1 6 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 0 29.280.000 28.906.990 (373.010) Dinas Sosial 1 6 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 0 12.590.000 18.888.000 6.298.000 Dinas Sosial 1 6 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 0 4.800.000 4.800.000 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0 24.000.000 16.800.000 (7.200.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 0 771.873.000 616.423.000 (155.450.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0 10.200.000 0 (10.200.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 0 442.354.080 418.354.080 (24.000.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0 90.000.000 90.000.000 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 48.300.000 48.300.000 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0 93.900.000 69.900.000 (24.000.000) Dinas Sosial 60 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 6 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 210.154.080 210.154.080 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 0 Persen 100 Persen 0 104.155.000 102.155.000 (2.000.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350 Laporan 350 Laporan 0 11.875.000 11.875.000 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 0 58.680.000 56.680.000 (2.000.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0 33.600.000 33.600.000 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0 336.820.000 236.835.000 (99.985.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 0 203.450.000 144.065.000 (59.385.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 0 21.680.000 15.110.000 (6.570.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 9 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0 111.690.000 77.660.000 (34.030.000) Dinas Sosial 1 6 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 100 Persen 100 Persen 260.000.000 383.058.000 301.748.600 (81.309.400) 1 6 2 2 3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti pengembangan Potensi 100 Persen 100 Persen 260.000.000 383.058.000 301.748.600 (81.309.400) Dinas Sosial 1 6 2 2 3 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 143 Orang 143 Orang 30.000.000 216.639.000 117.709.600 (98.929.400) Dinas Sosial 1 6 2 2 3 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 22 Orang 60.000.000 0 31.650.000 31.650.000 Dinas Sosial 1 6 2 2 3 3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Keluarga 50 Keluarga 50.000.000 78.757.000 53.426.000 (25.331.000) Dinas Sosial 1 6 2 2 3 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Lembaga 3 Lembaga 100.000.000 87.662.000 98.963.000 11.301.000 Dinas Sosial 1 6 2 2 3 5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Sertifikat 0 Sertifikat 20.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani 0 Persen 0 Persen 10.000.000 0 0 0 1 6 3 2 1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan 0 Persen 0 Persen 10.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 3 2 1 1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial 100 Persen 100 Persen 375.000.000 389.140.500 343.297.010 (45.843.490) 1 6 4 2 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial 25 Orang 25 Orang 295.000.000 290.140.500 232.721.750 (57.418.750) Dinas Sosial 61 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 6 4 2 1 1 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 80 Orang 20.000.000 79.360.600 72.715.000 (6.645.600) Dinas Sosial 1 6 4 2 1 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 35.000.000 35.270.600 31.723.600 (3.547.000) Dinas Sosial 1 6 4 2 1 3 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 120.000.000 95.509.300 88.171.550 (7.337.750) Dinas Sosial 1 6 4 2 1 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 20.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 4 2 1 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 20.000.000 40.000.000 20.278.700 (19.721.300) Dinas Sosial 1 6 4 2 1 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 50.000.000 40.000.000 19.832.900 (20.167.100) Dinas Sosial 1 6 4 2 1 9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 4 2 2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Cakupan PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial 100 persen 100 persen 80.000.000 99.000.000 110.575.260 11.575.260 Dinas Sosial 1 6 4 2 2 3 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 20 Orang 20.000.000 0 50.500.000 50.500.000 Dinas Sosial 1 6 4 2 2 4 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 4 2 2 6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 20.000.000 24.000.000 24.000.000 0 Dinas Sosial 1 6 4 2 2 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 0 50.000.000 22.000.000 (28.000.000) Dinas Sosial 1 6 4 2 2 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 4 2 2 13 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 30.000.000 25.000.000 14.075.260 (10.924.740) Dinas Sosial 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin (P2KS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 100 Persen 1.610.438.750 1.024.581.000 871.993.000 (152.588.000) 1 6 5 2 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase orang/keluarga faskir miskin yang mendapatkan pengetasan kemiskinan 100 Persen 100 Persen 1.610.438.750 1.024.581.000 871.993.000 (152.588.000) Dinas Sosial 1 6 5 2 2 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 200.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 5 2 2 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 7102 Keluarga 7102 Keluarga 300.000.000 260.095.000 180.101.700 (79.993.300) Dinas Sosial 1 6 5 2 2 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Keluarga 300 Keluarga 500.000.000 287.420.000 269.468.500 (17.951.500) Dinas Sosial 1 6 5 2 2 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang 90 Orang 610.438.750 477.066.000 422.422.800 (54.643.200) Dinas Sosial 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana kewenangan kabupaten yang ditangani 100 Persen 100 Persen 600.000.000 489.578.000 498.412.200 8.834.200 1 6 6 2 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan perlindungan sosial Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan perlindungan sosial 100 Persen 100 Persen 400.000.000 354.578.000 340.183.300 (14.394.700) Dinas Sosial 62 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1 6 6 2 1 1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 100.000.000 135.000.000 148.620.000 13.620.000 Dinas Sosial 1 6 6 2 1 2 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 100.000.000 135.000.000 147.801.000 12.801.000 Dinas Sosial 1 6 6 2 1 3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 80.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 6 2 1 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 70.000.000 58.078.000 29.435.200 (28.642.800) Dinas Sosial 1 6 6 2 1 5 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 50.000.000 26.500.000 14.327.100 (12.172.900) Dinas Sosial 1 6 6 2 2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsigaan Bencana 100 Persen 100 Persen 200.000.000 135.000.000 158.228.900 23.228.900 Dinas Sosial 1 6 6 2 2 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Kampung 0 Kampung 100.000.000 0 0 0 Dinas Sosial 1 6 6 2 2 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Orang 34 Orang 100.000.000 135.000.000 158.228.900 23.228.900 Dinas Sosial DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.627.000.000 5.800.028.617 5.753.146.188 (46.882.429) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.627.000.000 5.800.028.617 5.753.146.188 (46.882.429) 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.627.000.000 5.800.028.617 5.753.146.188 (46.882.429) 2 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.675.000.000 5.000.028.617 4.708.520.309 (291.508.308) 2 8 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 400.000.000 406.225.000 332.117.500 (74.107.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 150.000.000 151.140.000 157.343.000 6.203.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 52.250.000 43.560.500 (8.689.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 52.250.000 42.624.500 (9.625.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000 150.585.000 88.589.500 (61.995.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.800.000.000 3.215.436.617 3.115.661.184 (99.775.433) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 1.500.000.000 2.967.388.617 2.887.593.759 (79.794.858) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 175.000.000 184.200.000 210.841.925 26.641.925 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 75.000.000 63.848.000 17.225.500 (46.622.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 63 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 8 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 60.000.000 61.536.000 42.644.800 (18.891.200) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000 61.536.000 42.644.800 (18.891.200) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 155.000.000 72.000.000 27.500.000 (44.500.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 80.000.000 48.000.000 27.500.000 (20.500.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 Orang 75.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 795.000.000 767.946.000 774.655.225 6.709.225 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 5.400.000 5.400.000 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 100.000.000 51.002.000 96.031.100 45.029.100 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 75.000.000 51.000.000 86.656.500 35.656.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000 545.544.000 435.984.200 (109.559.800) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000 70.000.000 115.583.425 45.583.425 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 220.000.000 137.300.000 118.929.000 (18.371.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 120.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 100.000.000 76.900.000 46.900.000 (30.000.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0 60.400.000 72.029.000 11.629.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 95.000.000 90.600.000 85.400.000 (5.200.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 15.000.000 22.500.000 7.500.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 54.600.000 38.400.000 (16.200.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.000.000 21.000.000 24.500.000 3.500.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 64 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 8 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 150.000.000 248.985.000 211.612.600 (37.372.400) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 0 145.000.000 89.000.000 (56.000.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 50.000.000 19.650.000 55.380.600 35.730.600 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000 84.335.000 67.232.000 (17.103.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan 0.0 persen 0.0 persen 240.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan lembaga pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip PUG 0 persen 0 persen 120.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 1 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 1 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 1 8 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Tingkat pelibatan perempuan yang dilibatkan dibidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 persen 0 persen 50.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 2 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Organisasi 0 Organisasi 50.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 3 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Tingkat pelibatan perempuan yang dilibatkan dibidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 persen 0 persen 70.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 3 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 Orang 0 Orang 45.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 2 2 3 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan 100 % 100 % 235.000.000 80.000.000 62.382.500 (17.617.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan 100 persen 100 persen 110.000.000 50.000.000 46.800.000 (3.200.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 1 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 1 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Perangkat Daerah 31 Perangkat Daerah 60.000.000 50.000.000 46.800.000 (3.200.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 0 persen 0 persen 0 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 2 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 0 Orang 0 Orang 0 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 65 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 8 3 2 2 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Layanan 0 Layanan 0 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi 100 persen 100 persen 125.000.000 30.000.000 15.582.500 (14.417.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 3 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 45.000.000 30.000.000 15.582.500 (14.417.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 3 3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 3 2 3 4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase KK yang mendapatkan peningkatan kualitas 100 % 100 % 430.000.000 120.000.000 238.548.000 118.548.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase KK yang mendapatkan peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak 1.83 persen 1.83 persen 300.000.000 80.000.000 199.005.000 119.005.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 1 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Perangkat Daerah 31 Perangkat Daerah 250.000.000 80.000.000 35.744.000 (44.256.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 1 2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 1 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 0 163.261.000 163.261.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak 0 persen 0 persen 30.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 2 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 0 Lembaga 0 Lembaga 30.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 3 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 54.55 persen 54.55 persen 100.000.000 40.000.000 39.543.000 (457.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 4 2 3 1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Layanan 1 Layanan 100.000.000 40.000.000 39.543.000 (457.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase kegiatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang terlaksana 100 % 100 % 400.000.000 200.000.000 221.075.979 21.075.979 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 5 2 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat pemenuhan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data 100 persen 100 persen 400.000.000 200.000.000 221.075.979 21.075.979 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 5 2 1 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 200.000.000 100.000.000 121.141.500 21.141.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 5 2 1 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000 100.000.000 99.934.479 (65.521) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 66 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Predikat Kabupaten Layak Anak Pratama Predikat Pratama Predikat 275.000.000 150.000.000 242.454.700 92.454.700 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif 100 persen 100 persen 115.000.000 120.000.000 96.538.200 (23.461.800) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 1 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 31 Organisasi 31 Organisasi 75.000.000 70.000.000 71.500.700 1.500.700 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 1 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 50.000.000 25.037.500 (24.962.500) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak 100 persen 100 persen 160.000.000 30.000.000 145.916.500 115.916.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 2 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 30.000.000 30.000.000 145.916.500 115.916.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 2 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 2 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 2 2 4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan 100 % 100 % 372.000.000 250.000.000 280.164.700 30.164.700 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak 100 persen 100 persen 90.000.000 100.000.000 130.036.000 30.036.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 1 4 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 22 Orang 22 Orang 40.000.000 50.000.000 92.800.000 42.800.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 1 6 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 37.236.000 (12.764.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 persen 100 persen 100.000.000 150.000.000 150.128.700 128.700 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 2 5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 30 Orang 30 Orang 40.000.000 100.000.000 125.128.700 25.128.700 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 2 7 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan 30 Layanan 60.000.000 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan peningkatan kualitas 0.0 persen 0.0 persen 182.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 3 4 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar 0 Lembaga 0 Lembaga 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 3 5 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 0 Kegiatan 0 Kegiatan 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 3 6 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 0 Orang 0 Orang 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 67 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 8 7 2 3 8 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus 0 Orang 0 Orang 22.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 7 2 3 9 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak DINAS KETAHANAN PANGAN 4.808.370.000 5.351.115.622 5.567.146.050 216.030.428 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.808.370.000 5.351.115.622 5.567.146.050 216.030.428 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.808.370.000 5.351.115.622 5.567.146.050 216.030.428 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.820.370.000 3.903.088.622 4.388.032.550 484.943.928 2 9 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 11 dokumen 11 dokumen 130.000.000 73.041.600 64.576.000 (8.465.600) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 3 Dokumen 0 17.872.100 16.562.000 (1.310.100) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 30.000.000 18.365.500 16.815.000 (1.550.500) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 35.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 35.000.000 21.469.000 15.335.000 (6.134.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 Laporan 24 Laporan 30.000.000 15.335.000 15.864.000 529.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 162.370.000 2.965.126.022 2.992.008.850 26.882.828 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 0 2.758.431.022 2.828.817.350 70.386.328 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 122.370.000 170.310.000 145.095.000 (25.215.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 48 Laporan 48 Laporan 20.000.000 17.704.000 8.856.000 (8.848.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 20.000.000 18.681.000 9.240.500 (9.440.500) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 20.000.000 15.599.000 11.999.500 (3.599.500) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 15.599.000 11.999.500 (3.599.500) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 125.000.000 172.544.000 71.472.000 (101.072.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 25 Paket 30.000.000 111.600.000 65.000.000 (46.600.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 45.000.000 60.944.000 6.472.000 (54.472.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 592.500.000 353.298.000 340.937.200 (12.360.800) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.500.000 6.000.000 6.000.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 20.000.000 5.500.000 5.500.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 20.000.000 1.632.000 1.632.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000 8.822.500 8.831.000 8.500 Dinas Ketahanan Pangan 68 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 9 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000 17.004.500 21.976.200 4.971.700 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000 8.200.000 8.200.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 20.000.000 1.470.000 23.478.000 22.008.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 24 Laporan 25.000.000 12.350.000 5.000.000 (7.350.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 80 Laporan 400.000.000 292.319.000 260.320.000 (31.999.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 16 unit 16 unit 410.000.000 72.000.000 222.009.000 150.009.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 60.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 10.000.000 18.000.000 18.000.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 60.000.000 18.000.000 25.500.000 7.500.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 7 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 200.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 30.000.000 36.000.000 178.509.000 142.509.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 52.500.000 69.820.000 69.820.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56 Laporan 56 Laporan 2.500.000 1.000.000 1.000.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 34.620.000 34.620.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 25.000.000 34.200.000 34.200.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 328.000.000 181.660.000 615.210.000 433.550.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 24 Unit 130.000.000 156.540.000 112.540.000 (44.000.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 8.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 10.000.000 10.720.000 10.720.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 180.000.000 14.400.000 491.950.000 477.550.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase rata-rata ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk 80 % 0% 720.000.000 42.270.000 0 (42.270.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 2 2 1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan DaerahKabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan(unit) 8 unit 0 unit 720.000.000 42.270.000 0 (42.270.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 2 2 1 3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 400.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 2 2 1 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 24 Laporan 0 Laporan 20.000.000 42.270.000 0 (42.270.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 2 2 1 6 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 0 unit 00 unit 300.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Cakupan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan Angka Kecukupan Gizi, Energi dan Protein Terhadap Standar. IndeksKecukupan Pangan Pokok Lokal 80 Gram 80 Gram 2.068.000.000 1.198.231.000 1.081.710.500 (116.520.500) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Angka Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari) 2500 KKal 2500 KKal 903.000.000 509.068.000 493.956.500 (15.111.500) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 1 2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 24 Laporan 24 Laporan 300.000.000 264.078.000 261.289.500 (2.788.500) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 1 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 24 Laporan 24 Laporan 80.000.000 21.752.000 17.195.000 (4.557.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 1 7 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5 Keluarga 5 Keluarga 250.000.000 147.468.000 169.603.000 22.135.000 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 1 8 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 24 laporan 24 laporan 200.000.000 20.708.000 15.632.000 (5.076.000) Dinas Ketahanan Pangan 69 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 9 3 2 1 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 24 Laporan 24 Laporan 48.000.000 31.180.000 24.692.000 (6.488.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 1 16 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000 23.882.000 5.545.000 (18.337.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Penguatan cadangan Pangan Kabupaten 65 persen 65 persen 680.000.000 158.300.000 150.950.000 (7.350.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 2 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100000 Ton 100000 Ton 450.000.000 154.500.000 147.150.000 (7.350.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 2 4 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 0 Ton 0 Ton 160.000.000 0 0 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 2 5 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 75000 Ton 75000 Ton 70.000.000 3.800.000 3.800.000 0 Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 4 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) 2300 KKal 2300 KKal 485.000.000 530.863.000 436.804.000 (94.059.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 4 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 25 Laporan 25 Laporan 450.000.000 438.737.000 375.348.000 (63.389.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 3 2 4 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 24 Laporan 24 Laporan 35.000.000 92.126.000 61.456.000 (30.670.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan/beras 60 % 60 % 130.000.000 111.786.000 58.992.000 (52.794.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 4 2 1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah dokumen Peta Kerentanaan dan ketahanan pangan 5 dokumen 5 dokumen 60.000.000 32.185.000 14.684.000 (17.501.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 4 2 1 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 15 Dokumen 15 Dokumen 60.000.000 32.185.000 14.684.000 (17.501.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 4 2 2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten 5 desa 5 desa 70.000.000 79.601.000 44.308.000 (35.293.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 4 2 2 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 24 Laporan 24 Laporan 35.000.000 34.638.000 14.158.000 (20.480.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 4 2 2 5 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 8 Dokumen 8 Dokumen 35.000.000 44.963.000 30.150.000 (14.813.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu 40 % 40 % 70.000.000 95.740.000 38.411.000 (57.329.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 5 2 1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar 24 laporan 24 laporan 70.000.000 95.740.000 38.411.000 (57.329.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 5 2 1 7 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 4 Dokumen 4 Dokumen 35.000.000 38.170.000 13.251.000 (24.919.000) Dinas Ketahanan Pangan 2 9 5 2 1 8 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 12 Laporan 12 Laporan 35.000.000 57.570.000 25.160.000 (32.410.000) Dinas Ketahanan Pangan DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.540.919.000 8.395.923.067 8.735.231.922 339.308.855 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.540.919.000 8.395.923.067 8.735.231.922 339.308.855 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7.540.919.000 8.395.923.067 8.735.231.922 339.308.855 2 11 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.310.919.000 4.482.210.567 3.975.636.692 (506.573.875) 2 11 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 150.000.000 86.634.100 129.296.200 42.662.100 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0 35.086.100 63.733.700 28.647.600 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 15.935.000 14.921.500 (1.013.500) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 70 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 11 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000 35.613.000 50.641.000 15.028.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.690.919.000 3.410.348.267 3.154.617.692 (255.730.575) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.500.919.000 3.223.671.667 2.979.443.592 (244.228.075) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 130.000.000 135.480.600 135.480.600 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 51.196.000 39.693.500 (11.502.500) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 32.000.000 10.122.000 7.250.000 (2.872.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 22.000.000 10.122.000 7.250.000 (2.872.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 Persen 0 Persen 10.000.000 39.225.800 19.732.400 (19.493.400) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 4 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 39.225.800 19.732.400 (19.493.400) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 118.000.000 77.000.000 27.000.000 (50.000.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 40.000.000 65.000.000 27.000.000 (38.000.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 48.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 802.000.000 445.140.400 308.355.400 (136.785.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 15.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000 25.354.000 21.212.000 (4.142.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 15.250.000 15.690.000 440.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 8.000.000 (4.000.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 650.000.000 383.320.400 258.437.400 (124.883.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 9.216.000 5.016.000 (4.200.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 2 unit 2 unit 275.000.000 59.400.000 86.400.000 27.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000 59.400.000 86.400.000 27.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 75.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 10.000.000 106.560.000 80.645.000 (25.915.000) Dinas Lingkungan Hidup 71 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 11 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 1.500.000 1.500.000 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 0 93.060.000 67.145.000 (25.915.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 0 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 223.000.000 247.780.000 162.340.000 (85.440.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 18 Unit 30.000.000 188.000.000 113.000.000 (75.000.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 43.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 60.000.000 50.400.000 39.960.000 (10.440.000) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 40.000.000 9.380.000 9.380.000 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup 0% 0% 630.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 2 2 1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 2 2 1 3 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 2 2 2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Cakupan keterpenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten 0% 0% 600.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 2 2 2 2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 300.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 2 2 2 5 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 300.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Pemantauan kualitas Air dan Udara 90 % 90 % 410.000.000 79.214.100 173.232.900 94.018.800 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 90 % 90 % 340.000.000 79.214.100 173.232.900 94.018.800 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000 48.432.100 73.838.100 25.406.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 15.360.000 85.884.000 70.524.000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 5 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 7 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 0 Lokasi 0 Lokasi 10.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 8 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 15.422.000 13.510.800 (1.911.200) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 10 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 12 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 0 Paket 0 Paket 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 13 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 1 14 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim 0 Laporan 0 Laporan 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 72 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 11 3 2 3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 0% 0% 70.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 3 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 3 11 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0 M0 0 M0 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 2 3 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 0 Kegiatan 0 Kegiatan 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Kelestarian Keanekaragaman hayati 90 % 90 % 530.000.000 486.275.000 1.136.232.630 649.957.630 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 4 2 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan RTH 90 % 90 % 530.000.000 486.275.000 1.136.232.630 649.957.630 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 4 2 1 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 4 2 1 4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Ha 1 Ha 450.000.000 486.275.000 1.136.232.630 649.957.630 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 4 2 1 6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase B3 dan limbah B3 yang terkendali 90 % 90 % 60.000.000 16.278.400 8.188.600 (8.089.800) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 5 2 1 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan limbah B3 6 Kegiatan 6 Kegiatan 60.000.000 16.278.400 8.188.600 (8.089.800) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 5 2 1 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 5 2 1 2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 16.278.400 8.188.600 (8.089.800) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang memenuhi ketentuan dan kewajiban lingkungan 90 % 90 % 150.000.000 39.117.000 19.860.800 (19.256.200) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 6 2 1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 90 % 90 % 150.000.000 39.117.000 19.860.800 (19.256.200) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 6 2 1 6 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 6 2 1 7 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 6 2 1 9 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Badan Usaha 10 Badan Usaha 50.000.000 39.117.000 19.860.800 (19.256.200) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 7 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase lembaga pemberdayaan dan lembaga kemasyarakatan desa aktif 0 Persen 0 Persen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 7 2 1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 0% 0% 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 7 2 1 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 73 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 11 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah Penghargaan lingkungan hidup 0% 0% 15.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 9 2 1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten yang diberikan (penghargaan) 0 Sertifikat 0 Sertifikat 15.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 9 2 1 1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 0 Entitas 0 Entitas 15.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani 100 % 100 % 115.000.000 16.265.800 8.404.000 (7.861.800) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 2 1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten 90 % 90 % 115.000.000 16.265.800 8.404.000 (7.861.800) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 2 1 4 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 1 Pengaduan 1 Pengaduan 40.000.000 16.265.800 8.404.000 (7.861.800) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 2 1 5 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0 Perkara 0 Perkara 40.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 2 1 6 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 0 Perkara 0 Perkara 35.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang tertangani 90 % 90 % 2.290.000.000 3.276.562.200 3.413.676.300 137.114.100 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 2 1 Pengelolaan Sampah Cakupan Penanganan Sampah di TPA/TPST 90 % 90 % 2.290.000.000 3.276.562.200 3.413.676.300 137.114.100 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 2 1 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 10 Unit 10 Unit 250.000.000 923.000.000 1.078.470.900 155.470.900 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 2 1 8 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 42.562.200 24.205.400 (18.356.800) Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 2 1 9 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 0 Unit 0 Unit 40.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 2 1 12 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 15 Ton 15 Ton 1.950.000.000 2.311.000.000 2.311.000.000 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 2 1 17 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 0 Ton 0 Ton 10.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 2 1 19 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 0 Ton 0 Ton 20.000.000 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.450.000.000 8.877.669.504 7.899.687.994 (977.981.510) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.450.000.000 8.877.669.504 7.899.687.994 (977.981.510) 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.450.000.000 8.877.669.504 7.899.687.994 (977.981.510) 2 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 60.000.000 7.344.041.124 6.790.332.344 (553.708.780) 2 12 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 45.000.000 469.553.500 234.421.500 (235.132.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 0 300.937.900 179.893.000 (121.044.900) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 74 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 12 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0 168.615.600 54.528.500 (114.087.100) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 0 4.760.956.444 4.659.702.712 (101.253.732) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 0 4.445.097.544 4.390.279.712 (54.817.832) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0 160.924.600 162.628.600 1.704.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 116.521.800 63.704.900 (52.816.900) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 38.412.500 43.089.500 4.677.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 15.000.000 29.030.000 16.925.000 (12.105.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 15.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 29.030.000 16.925.000 (12.105.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 0 75.238.600 50.808.600 (24.430.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 65 Paket 0 25.000.000 25.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 0 26.238.600 25.808.600 (430.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0 Orang 0 24.000.000 0 (24.000.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 0 526.666.700 650.829.700 124.163.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0 2.000.000 2.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0 33.235.000 60.898.500 27.663.500 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0 8.558.700 4.261.700 (4.297.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0 14.000.000 14.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0 29.000.000 20.400.000 (8.600.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 439.873.000 517.769.500 77.896.500 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 12 Dokumen 0 0 31.500.000 31.500.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 0 1.020.900.000 720.593.000 (300.307.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0 300.000.000 0 (300.000.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 18 Unit 18 Unit 0 10.900.000 10.693.000 (207.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 0 94.000.000 93.900.000 (100.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0 600.000.000 600.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0 10.000.000 10.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 75 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 12 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 5 Unit 0 6.000.000 6.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 0 Persen 100 Persen 0 141.045.880 141.300.280 254.400 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0 5.380.000 5.634.400 254.400 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0 105.665.880 105.665.880 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0 30.000.000 30.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0 320.650.000 315.751.552 (4.898.448) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 0 157.500.000 132.032.000 (25.468.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 0 52.350.000 54.540.000 2.190.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0 110.800.000 129.179.552 18.379.552 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk 100 % 100 % 576.000.000 303.812.380 234.508.750 (69.303.630) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk JumlahPemenuhan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan 2168 Dokumen 2168 Dokumen 90.000.000 27.895.200 14.566.700 (13.328.500) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 1 4 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 27.895.200 14.566.700 (13.328.500) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 1 7 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 2 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah layanan Pendaftaran Penduduk (KTP, KIA, KK, Pindah datang, SKTT, Suket Kependudukan, SKTS) 28434 Dokumen 28434 Dokumen 350.000.000 210.938.580 175.155.450 (35.783.130) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 2 2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 55.797 Dokumen 55.797 Dokumen 350.000.000 210.938.580 175.155.450 (35.783.130) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Cakupan dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk 100 % 100 % 100.000.000 52.978.600 32.786.600 (20.192.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 3 2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 55.797 Dokumen 55.797 Dokumen 50.000.000 52.978.600 32.786.600 (20.192.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 3 5 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan 24027 Laporan 24027 Laporan 36.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 2 4 3 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan layanan pencatatan sipil 100 % 100 % 166.000.000 164.827.100 100.962.900 (63.864.200) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 3 2 1 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 24594 Laporan 24594 Laporan 40.000.000 100.698.500 12.859.000 (87.839.500) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 3 2 1 2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 49.920 Layanan 49.920 Layanan 40.000.000 100.698.500 12.859.000 (87.839.500) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 3 2 2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil persentase dokumen pencatatan sipil yang disusun dan di terbitkan 100 % 100 % 50.000.000 52.128.600 76.103.900 23.975.300 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 3 2 2 4 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 52.128.600 76.103.900 23.975.300 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 3 2 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil "Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan" 24594 Laporan 24594 Laporan 76.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 76 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 12 3 2 3 2 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 0 Laporan 0 Laporan 40.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 3 2 3 4 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan 100 % 100 % 588.000.000 1.033.327.000 753.474.100 (279.852.900) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase layanan database kependudukan yang disajikan 100 % 100 % 310.000.000 458.257.600 377.335.200 (80.922.400) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 1 1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 55.797 Dokumen 55.797 Dokumen 250.000.000 318.236.900 300.034.900 (18.202.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 1 2 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 35 Dokumen 35 Dokumen 60.000.000 140.020.700 77.300.300 (62.720.400) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 2 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan mobile data kependudukan 100 % 100 % 50.000.000 25.767.400 63.688.400 37.921.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 2 1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 49.920 Dokumen 49.920 Dokumen 50.000.000 25.767.400 63.688.400 37.921.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik 100 % 100 % 140.000.000 501.302.000 264.450.500 (236.851.500) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 3 1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 300.000.000 160.335.500 (139.664.500) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 3 4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 143 Dokumen 143 Dokumen 50.000.000 201.302.000 104.115.000 (97.187.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 3 8 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 0.0 Dokumen 0.0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan aparatur SIAK yang terlatih 100 % 100 % 88.000.000 48.000.000 48.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 4 2 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 4 2 4 3 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 48 Laporan 48 Laporan 48.000.000 48.000.000 48.000.000 0 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan penyusunan profil kependudukan 100 % 100 % 60.000.000 31.661.900 20.409.900 (11.252.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 5 2 1 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase pemenuhan data kependudukan yang disajikan 100 % 100 % 60.000.000 31.661.900 20.409.900 (11.252.000) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 5 2 1 1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 40 Dokumen 40 Dokumen 30.000.000 8.677.900 14.840.000 6.162.100 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 5 2 1 2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 40 Dokumen 40 Dokumen 30.000.000 22.984.000 5.569.900 (17.414.100) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.508.527.000 7.580.601.792 6.192.146.210 (1.388.455.582) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.508.527.000 7.580.601.792 6.192.146.210 (1.388.455.582) 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.508.527.000 7.580.601.792 6.192.146.210 (1.388.455.582) 2 13 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 854.860.000 3.443.025.992 3.569.072.310 126.046.318 2 13 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 84.000.000 94.208.600 103.965.300 9.756.700 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 83.575.400 72.914.000 (10.661.400) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 6.000.000 2.629.700 19.234.000 16.604.300 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 77 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 13 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 6.000.000 2.657.500 5.171.500 2.514.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 6.000.000 1.151.000 713.000 (438.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000 1.200.000 1.200.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 2.995.000 4.732.800 1.737.800 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 122.100.000 2.262.781.792 2.250.778.910 (12.002.882) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 0 2.102.012.792 2.106.059.910 4.047.118 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 110.000.000 127.120.000 124.395.000 (2.725.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4.600.000 14.880.000 9.431.000 (5.449.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 7.500.000 18.769.000 10.893.000 (7.876.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 6.600.000 6.487.000 5.727.000 (760.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 6.600.000 6.487.000 5.727.000 (760.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 72.000.000 110.400.000 112.840.000 2.440.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 36.000.000 86.400.000 112.840.000 26.440.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 36.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 248.000.000 743.633.600 636.292.100 (107.341.500) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7.000.000 9.045.800 6.277.800 (2.768.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 14.000.000 14.315.800 24.731.300 10.415.500 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 14.400.000 14.400.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 12.000.000 5.000.000 (7.000.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000 693.872.000 585.883.000 (107.989.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 160.160.000 62.900.000 282.204.000 219.304.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 50.160.000 30.000.000 38.500.000 8.500.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 32.900.000 72.200.000 39.300.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 171.504.000 171.504.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 46.500.000 64.395.000 112.035.000 47.640.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2.000.000 375.000 375.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0 38.220.000 30.060.000 (8.160.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 78 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 13 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 44.500.000 25.800.000 81.600.000 55.800.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 115.500.000 98.220.000 65.230.000 (32.990.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 70.000.000 69.500.000 45.200.000 (24.300.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 4.500.000 9.940.000 6.290.000 (3.650.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 38.000.000 15.120.000 10.080.000 (5.040.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 3.000.000 3.660.000 3.660.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan kategori desa maju 37,19 % 37,19 % 274.978.000 1.872.655.800 1.410.325.900 (462.329.900) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 2 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan dengan kategori Desa Maju 45 Desa 45 Desa 274.978.000 1.872.655.800 1.410.325.900 (462.329.900) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 2 1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 84.989.000 398.253.000 241.167.600 (157.085.400) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 2 1 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 84.989.000 1.091.310.000 931.417.000 (159.893.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 2 1 5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 Orang 0 Orang 50.000.000 266.958.800 115.410.300 (151.548.500) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 2 1 8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 40.495.000 81.230.000 40.735.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 2 1 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 0 Desa 0 Desa 0 51.841.000 25.628.000 (26.213.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 4 2 1 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000 23.798.000 15.473.000 (8.325.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase lembaga pemberdayaan dan lembaga kemasyarakatan desa aktif 59 % 59 % 1.378.689.000 2.264.920.000 1.212.748.000 (1.052.172.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 5 2 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif 59 % 59 % 1.378.689.000 2.264.920.000 1.212.748.000 (1.052.172.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 5 2 1 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga 0 Lembaga 268.700.000 180.000.000 0 (180.000.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 5 2 1 6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 Laporan 0 Laporan 25.000.000 103.263.500 73.823.500 (29.440.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 5 2 1 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000.000 720.000.000 1.053.218.000 333.218.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2 13 5 2 1 10 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0 Keluarga 0 Keluarga 84.989.000 1.261.656.500 85.706.500 (1.175.950.000) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.834.792.000 13.804.805.088 13.298.183.844 (506.621.244) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.834.792.000 13.804.805.088 13.298.183.844 (506.621.244) 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.834.792.000 13.804.805.088 13.298.183.844 (506.621.244) 2 14 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 6.340.132.000 7.400.977.288 7.075.235.844 (325.741.444) 2 14 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 76.900.000 69.994.800 23.416.000 (46.578.800) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 79 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 14 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 33.000.000 16.756.800 4.554.800 (12.202.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12.000.000 18.840.000 9.204.800 (9.635.200) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.900.000 20.634.800 3.217.200 (17.417.600) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 22.000.000 13.763.200 6.439.200 (7.324.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 4.784.462.000 6.008.187.088 5.870.624.744 (137.562.344) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/b ulan 54 Orang/b ulan 4.641.662.000 5.852.265.088 5.718.454.744 (133.810.344) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 133.800.000 135.523.000 135.523.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 9.000.000 20.399.000 16.647.000 (3.752.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 16.000.000 47.962.100 41.927.000 (6.035.100) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16.000.000 47.962.100 41.927.000 (6.035.100) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 82.000.000 51.000.000 48.000.000 (3.000.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 27.000.000 39.000.000 48.000.000 9.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 35.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 20.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 796.800.000 382.953.300 230.988.100 (151.965.200) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 23 Paket 23 Paket 116.000.000 70.576.300 43.100.100 (27.476.200) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 23 Paket 23 Paket 12.000.000 25.000.000 12.520.000 (12.480.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 8.500.000 8.200.000 8.200.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000 22.000.000 22.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 582.300.000 227.177.000 115.168.000 (112.009.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 54.000.000 30.000.000 30.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 80 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 14 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 0 Unit 0 Unit 84.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 25.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 39.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 104.000.000 70.320.000 70.320.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 7.500.000 7.500.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.000.000 41.820.000 41.820.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21.000.000 21.000.000 21.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 395.970.000 770.560.000 789.960.000 19.400.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 28.500.000 150.000.000 173.000.000 23.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 50 Unit 292.970.000 137.000.000 137.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 2.500.000 1.200.000 1.200.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 23 Unit 50.000.000 19.200.000 15.600.000 (3.600.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 21 Unit 21 Unit 12.000.000 13.160.000 13.160.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000 450.000.000 450.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga 2,76 jiwa 2,76 jiwa 580.000.000 461.150.000 486.316.000 25.166.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 2 2 1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 0 Dokumen 0 Dokumen 145.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 2 2 1 2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 145.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 2 2 2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data mikro keluarga yang tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 435.000.000 461.150.000 486.316.000 25.166.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 2 2 2 2 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 180.000.000 153.350.000 178.516.000 25.166.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 81 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 14 2 2 2 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 2 2 2 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 115.800.000 115.800.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 2 2 2 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 95.000.000 132.000.000 132.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet-Need) 7,00 % 7,00 % 5.894.600.000 4.415.104.000 4.294.232.000 (120.872.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 100 % 100 % 1.914.560.000 1.772.000.000 1.698.765.000 (73.235.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 1 8 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 22 Laporan 22 Laporan 510.000.000 300.000.000 208.765.000 (91.235.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 1 10 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 22 Laporan 22 Laporan 786.360.000 682.000.000 700.000.000 18.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 1 11 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 22 Laporan 22 Laporan 343.200.000 440.000.000 440.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 1 12 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 105.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 1 13 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 95.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 1 14 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 7 Organisasi 7 Organisasi 75.000.000 250.000.000 250.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Tenaga PKB/PLKB yang ber daya guna 153 Orang 153 Orang 2.547.400.000 1.069.226.000 1.059.089.000 (10.137.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 2 2 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 1.320.000.000 0 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 2 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 450 Orang 450 Orang 686.400.000 581.022.000 581.022.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 2 5 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 73 Organisasi 73 Organisasi 146.000.000 68.204.000 58.067.000 (10.137.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 2 6 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 4 Laporan 4 Laporan 395.000.000 420.000.000 420.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarpras penunjang Pelayanan serta Alat dan Obat Kontrasepsi di kabupaten Bombana yang memadai,terjangkau dan berkesinambungan 100 % 100 % 465.000.000 566.078.000 528.578.000 (37.500.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 82 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 14 3 2 3 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 23 Laporan 23 Laporan 50.000.000 52.600.000 42.600.000 (10.000.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 3 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1550 Orang 1550 Orang 245.000.000 436.278.000 433.778.000 (2.500.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 3 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 12 Unit 12 Unit 85.000.000 52.900.000 27.900.000 (25.000.000) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 3 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya 22 Laporan 22 Laporan 85.000.000 24.300.000 24.300.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah POKJA di Kampung KB yang aktif 50 Kampung 50 Kampung 967.640.000 1.007.800.000 1.007.800.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 4 2 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 1 Dokumen 17.640.000 30.800.000 30.800.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 3 2 4 6 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 50 Kampung 50 Kampung 950.000.000 977.000.000 977.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase anggota keluarga Poktan Tribina dan UPPKS yang ber-KB 76,80 % 76,80 % 2.020.060.000 1.527.573.800 1.442.400.000 (85.173.800) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 4 2 1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase POKTAN Tribina,PIK-R dan UPPKS yang aktif 86,55 % 86,55 % 1.030.960.000 491.373.800 406.200.000 (85.173.800) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 4 2 1 18 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 22 Unit 22 Unit 300.000.000 195.000.000 195.000.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 4 2 1 24 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 471 Orang 471 Orang 230.960.000 211.200.000 211.200.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 4 2 1 26 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 40 Kelompok 0 Kelompok 500.000.000 85.173.800 0 (85.173.800) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 4 2 2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Poktan Tribina dan UPPKS dalam Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 143 Kelompok 143 Kelompok 989.100.000 1.036.200.000 1.036.200.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2 14 4 2 2 6 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 471 laporan 471 laporan 989.100.000 1.036.200.000 1.036.200.000 0 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DINAS PERHUBUNGAN 10.047.952.000 15.802.696.942 18.731.593.867 2.928.896.925 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.047.952.000 15.802.696.942 18.731.593.867 2.928.896.925 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.047.952.000 15.802.696.942 18.731.593.867 2.928.896.925 2 15 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.987.952.000 10.691.793.942 9.759.463.417 (932.330.525) 2 15 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 dokumen 4 dokumen 270.000.000 213.198.400 188.149.600 (25.048.800) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 146.021.400 125.867.600 (20.153.800) Dinas Perhubungan 83 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 15 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 60.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 60.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 67.177.000 62.282.000 (4.895.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 919.200.000 5.793.797.742 4.409.575.557 (1.384.222.185) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 38 Orang/b ulan 688.880.000 5.486.110.942 4.063.662.557 (1.422.448.385) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 180.320.000 233.868.000 272.364.000 38.496.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 73.818.800 73.549.000 (269.800) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 30.000.000 80.987.600 80.800.600 (187.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 80.987.600 80.800.600 (187.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 158.000.000 187.000.000 16.000.000 (171.000.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 50.000.000 65.000.000 16.000.000 (49.000.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0 Orang 48.000.000 122.000.000 0 (122.000.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 872.752.000 1.287.002.200 851.259.300 (435.742.900) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 30.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 39.000.000 20.034.200 61.932.800 41.898.600 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 21.000.000 15.000.000 52.499.500 37.499.500 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 36 Dokumen 7.200.000 10.600.000 10.600.000 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 18.000.000 12.000.000 18.000.000 6.000.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 710.552.000 1.223.368.000 702.227.000 (521.141.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 39.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 31 unit 31 unit 553.000.000 2.834.880.000 2.905.680.360 70.800.360 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 70.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 200.000.000 1.790.000.000 1.787.014.360 (2.985.640) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 3.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 30.000.000 61.880.000 85.886.000 24.006.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 84 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 15 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 100.000.000 983.000.000 1.032.780.000 49.780.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 805.000.000 94.820.000 955.280.000 860.460.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 14.420.000 52.980.000 38.560.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000 49.200.000 55.700.000 6.500.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 740.000.000 31.200.000 846.600.000 815.400.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 380.000.000 200.108.000 352.718.000 152.610.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 100.000.000 100.000.000 82.500.000 (17.500.000) Dinas Perhubungan 2 15 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 80.000.000 60.248.000 175.128.000 114.880.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 20.000.000 9.260.000 9.260.000 0 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 180.000.000 30.600.000 85.830.000 55.230.000 Dinas Perhubungan 2 15 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas baik 100 % 100 % 4.350.000.000 4.704.374.600 7.313.157.900 2.608.783.300 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan 3 Dokumen 3 Dokumen 410.000.000 143.242.000 72.842.400 (70.399.600) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 1 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000 68.047.600 35.973.600 (32.074.000) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 1 2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000 75.194.400 36.868.800 (38.325.600) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 1 4 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Dibangun Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Dipelihara/Direhabilitasi 200 unit 52 unit 200 unit 52 unit 2.450.000.000 3.726.341.000 6.584.552.500 2.858.211.500 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 2 1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 400.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 2 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Unit 50 Unit 850.000.000 2.198.141.000 5.120.652.500 2.922.511.500 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 2 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 700 Unit 700 Unit 1.200.000.000 1.528.200.000 1.463.900.000 (64.300.000) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase Pengajuan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Diterbitkan 0 Laporan 0 Laporan 60.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 4 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 60.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Cakupan Pemenuhuan Kendaraan Wajib Uji 100 % 100 % 420.000.000 30.757.600 12.912.200 (17.845.400) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 5 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Orang 0 Orang 60.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 5 3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 0 Unit 0 Unit 120.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 5 4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 5 6 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000 30.757.600 12.912.200 (17.845.400) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 5 8 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 Laporan 0 Laporan 100.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 85 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 15 2 2 6 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Terpenuhinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten 100 % 100 % 160.000.000 249.947.000 198.204.400 (51.742.600) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 6 15 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 80.042.400 78.738.400 (1.304.000) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 6 17 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000 169.904.600 119.466.000 (50.438.600) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 7 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten 100 % 100 % 160.000.000 50.000.000 50.000.000 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 7 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 7 5 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi 5 Orang 5 Orang 60.000.000 50.000.000 50.000.000 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 7 6 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 8 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Cakupan Pemenuhan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi LLAJ 100 % 100 % 230.000.000 60.420.000 19.386.400 (41.033.600) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 8 4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 60.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 8 7 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2 Laporan 2 Laporan 60.000.000 60.420.000 19.386.400 (41.033.600) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 8 8 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya 0 Orang 0 Orang 60.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 8 9 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 9 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Disediakan 100 % 100 % 330.000.000 394.890.400 352.956.600 (41.933.800) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 9 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 394.890.400 352.956.600 (41.933.800) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 9 3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 300.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengajuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaYang Diterbitkan 0% 0% 30.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 14 3 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Unit 0 Unit 30.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 2 2 16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen tentang Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota Yang Diundangkan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 48.776.600 22.303.400 (26.473.200) Dinas Perhubungan 2 15 2 2 16 1 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 48.776.600 22.303.400 (26.473.200) Dinas Perhubungan 2 15 3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi 89 % 89 % 1.710.000.000 406.528.400 1.658.972.550 1.252.444.150 Dinas Perhubungan 86 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 15 3 2 1 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten / Dalam Daerah Kabupaten / Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 50.000.000 78.189.200 39.872.200 (38.317.000) Dinas Perhubungan 2 15 3 2 1 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000 78.189.200 39.872.200 (38.317.000) Dinas Perhubungan 2 15 3 2 5 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Cakupan pengajuan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang diterbitkan 0 persen 0 persen 50.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 5 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 7 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasianuntuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasianuntuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah yang ditetapkan 1 buah 1 buah 50.000.000 57.581.600 29.569.600 (28.012.000) Dinas Perhubungan 2 15 3 2 7 4 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000 57.581.600 29.569.600 (28.012.000) Dinas Perhubungan 2 15 3 2 9 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten yang ditetapkan 100 % 100 % 30.000.000 56.381.600 28.359.600 (28.022.000) Dinas Perhubungan 2 15 3 2 9 3 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 56.381.600 28.359.600 (28.022.000) Dinas Perhubungan 2 15 3 2 10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan 0 Dokumen 2 Dokumen 230.000.000 0 242.048.400 242.048.400 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 10 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 0 242.048.400 242.048.400 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 10 2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Keterpenuhan Pembangunan, Pemeliharaan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 4 Unit 4 Unit 1.200.000.000 134.288.000 1.258.940.750 1.124.652.750 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 12 2 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 0 Unit 1 Unit 1.000.000.000 0 327.892.000 327.892.000 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 12 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 4 Unit 4 Unit 200.000.000 134.288.000 931.048.750 796.760.750 Dinas Perhubungan 2 15 3 2 19 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan 100 % 100 % 100.000.000 80.088.000 60.182.000 (19.906.000) Dinas Perhubungan 2 15 3 2 19 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 80.088.000 60.182.000 (19.906.000) Dinas Perhubungan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 8.603.113.000 9.666.209.856 12.955.164.753 3.288.954.897 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.603.113.000 9.666.209.856 12.955.164.753 3.288.954.897 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.078.712.000 9.301.209.856 12.501.494.003 3.200.284.147 2 16 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.749.149.000 5.771.175.856 7.178.446.915 1.407.271.059 2 16 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 112.340.000 70.000.000 66.215.200 (3.784.800) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 87 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 16 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 22.977.000 28.665.000 42.177.200 13.512.200 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10.245.000 2.195.000 1.623.000 (572.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 16.700.000 2.590.000 1.864.500 (725.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 17.821.000 2.491.000 1.933.500 (557.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.340.000 2.104.500 1.568.500 (536.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 28.257.000 31.954.500 17.048.500 (14.906.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.502.304.000 4.132.615.856 4.114.118.715 (18.497.141) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 2.351.693.000 3.961.830.856 3.922.963.715 (38.867.141) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 119.041.000 139.618.000 169.677.000 30.059.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 9.870.000 16.938.000 11.497.500 (5.440.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 21.700.000 14.229.000 9.980.500 (4.248.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 19.000.000 23.833.000 17.002.500 (6.830.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 19.000.000 23.833.000 17.002.500 (6.830.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 45.000.000 66.000.000 27.000.000 (39.000.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 15.000.000 0 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 30.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 416.189.000 877.772.000 628.094.500 (249.677.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.904.000 15.000.000 15.000.000 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 55.625.000 75.172.000 141.946.000 66.774.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.755.000 105.600.000 105.944.500 344.500 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 88 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 16 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 36 Dokumen 9.600.000 16.000.000 16.000.000 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 19.500.000 20.000.000 14.000.000 (6.000.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 36 Laporan 281.805.000 646.000.000 335.204.000 (310.796.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 13 Unit 13 Unit 351.931.000 64.300.000 1.838.539.000 1.774.239.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 43.200.000 0 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 12.315.000 18.500.000 27.500.000 9.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 46.416.000 45.800.000 1.811.039.000 1.765.239.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 250.000.000 0 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 229.468.000 172.320.000 190.320.000 18.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0 9.000.000 9.000.000 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 87.860.000 115.320.000 115.320.000 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 141.608.000 48.000.000 66.000.000 18.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 72.917.000 364.335.000 297.157.000 (67.178.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 0 204.000.000 144.500.000 (59.500.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 45 Unit 38.600.000 58.270.000 58.270.000 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.550.000 102.065.000 94.387.000 (7.678.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 10.478.000 0 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 11.289.000 0 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Kemitraan Komunitas dan Media yang Aktif Dalam Pengelolaan Komunikasi Publik 100 % 100 % 2.545.499.000 1.528.077.000 3.272.424.000 1.744.347.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 2 2 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan/ Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 2.545.499.000 1.528.077.000 3.272.424.000 1.744.347.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 2 2 1 14 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 10 Laporan 10 Laporan 1.000.000.000 8.608.000 1.057.500 (7.550.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 89 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 16 2 2 1 17 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 10 Permoh onan 10 Permoh onan 300.000.000 198.424.000 343.183.000 144.759.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 2 2 1 19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 5 Rekomen dasi 5 Rekomen dasi 80.000.000 20.500.000 3.584.000 (16.916.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 2 2 1 21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 28 Media 28 Media 1.000.000.000 1.300.545.000 2.924.599.500 1.624.054.500 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 2 2 1 24 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 0 Orang 0 Orang 165.499.000 0 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Yang Menerapkan E- Government 56 % 56 % 1.784.064.000 2.001.957.000 2.050.623.088 48.666.088 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Website Perangkat Daerah Yang memiliki Domain/Sub Domain Yang Terintegrasi dengan Domain Pemerintah Daerah. 100 Persen 100 Persen 52.295.000 36.016.000 23.372.000 (12.644.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 1 4 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 52.295.000 36.016.000 23.372.000 (12.644.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 2 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi Dengan SPBE 19 Aplikasi 19 Aplikasi 1.731.769.000 1.965.941.000 2.027.251.088 61.310.088 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 2 15 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 27.994.000 17.896.500 (10.097.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 2 16 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 5 Dokumen 5 Dokumen 100.000.000 53.597.000 29.395.500 (24.201.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 2 17 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 37.943.000 19.166.500 (18.776.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 2 19 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000 211.214.000 189.831.500 (21.382.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 2 24 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 32 Perangkat Daerah 32 Perangkat Daerah 1.206.769.000 158.313.000 94.510.000 (63.803.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 16 3 2 2 30 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 32 Perangkat Daerah 32 Perangkat Daerah 100.000.000 1.476.880.000 1.676.451.088 199.571.088 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 257.037.000 290.000.000 373.516.750 83.516.750 2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Cakupan Pemenuhan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota 100 % 100 % 257.037.000 290.000.000 373.516.750 83.516.750 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 20 2 2 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dasboard/Dokumen Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota Yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 257.037.000 290.000.000 373.516.750 83.516.750 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 20 2 2 1 8 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 100 Persentase 57.037.000 28.868.000 237.093.250 208.225.250 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 20 2 2 1 9 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 100 Persentase 130.000.000 134.994.000 73.189.000 (61.805.000) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 20 2 2 1 10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000 126.138.000 63.234.500 (62.903.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 267.364.000 75.000.000 80.154.000 5.154.000 2 21 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase PD Yang Memanfaatkan Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 100 % 100 % 267.364.000 75.000.000 80.154.000 5.154.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 90 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 21 2 2 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Permintaan Layanan Persandian Yang Dipenuhi 100 Persen 100 Persen 267.364.000 75.000.000 80.154.000 5.154.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 21 2 2 1 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 76.564.000 29.044.000 47.952.500 18.908.500 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2 21 2 2 1 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 32 Perangkat Daerah 32 Perangkat Daerah 190.800.000 45.956.000 32.201.500 (13.754.500) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 8.730.000.000 6.064.741.178 5.583.189.370 (481.551.808) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.730.000.000 6.064.741.178 5.583.189.370 (481.551.808) 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.730.000.000 6.064.741.178 5.583.189.370 (481.551.808) 2 18 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 6.840.000.000 5.241.936.178 4.977.327.270 (264.608.908) 2 18 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 125.000.000 98.478.000 108.618.000 10.140.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000 64.662.000 64.662.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 0 10.140.000 10.140.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 12.776.000 12.776.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 11.900.000 11.900.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000 9.140.000 9.140.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 3.300.000.000 3.275.088.178 3.124.948.170 (150.140.008) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.900.000.000 3.065.252.578 2.949.340.570 (115.912.008) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000.000 134.359.600 134.359.600 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 90.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000 75.476.000 41.248.000 (34.228.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 100.000.000 10.246.000 17.900.000 7.654.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 60.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 10.246.000 17.900.000 7.654.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 500.000.000 66.500.000 20.000.000 (46.500.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 5 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10 Unit 10 Unit 100.000.000 66.500.000 20.000.000 (46.500.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 80.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 120.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 200.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 91 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 18 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 1.373.000.000 934.800.000 788.019.000 (146.781.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 23.040.000 28.800.000 5.760.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 180.000.000 41.200.000 41.200.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 100.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 220.000.000 174.544.000 207.493.000 32.949.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 200.000.000 109.120.000 139.768.000 30.648.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000 7.200.000 9.600.000 2.400.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 84.000.000 72.000.000 (12.000.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 600.000.000 495.696.000 289.158.000 (206.538.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 480.000.000 82.800.000 43.800.000 (39.000.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 280.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 60.000.000 43.800.000 43.800.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 40.000.000 39.000.000 0 (39.000.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 140.000.000 86.420.000 232.742.100 146.322.100 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 13.200.000 15.700.000 2.500.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 28.700.000 28.700.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000 44.520.000 188.342.100 143.822.100 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 822.000.000 687.604.000 641.300.000 (46.304.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 120.000.000 87.532.000 98.396.000 10.864.000 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 12.000.000 8.000.000 8.000.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 36 Unit 40.000.000 33.120.000 33.120.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 450.000.000 449.968.000 400.000.000 (49.968.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 36 Unit 36 Unit 200.000.000 108.984.000 101.784.000 (7.200.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah promosi potensi investasi 4 Jenis 4 Jenis 550.000.000 238.280.000 204.592.100 (33.687.900) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 2 2 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang ditetapkan 2 buah 2 buah 50.000.000 133.794.000 110.030.100 (23.763.900) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 2 2 1 4 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 133.794.000 110.030.100 (23.763.900) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 2 2 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah dokumen potensi investasi yang disusun 1 DOkumen 1 DOkumen 500.000.000 104.486.000 94.562.000 (9.924.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 2 2 2 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000 44.486.000 34.562.000 (9.924.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 92 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 18 2 2 2 3 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 22 kecamatan Daerah 22 kecamatan Daerah 100.000.000 60.000.000 60.000.000 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Nilai PMA dan PMDN 2,01 T 2,01 T 400.000.000 216.604.000 87.000.000 (129.604.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 3 2 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 400.000.000 216.604.000 87.000.000 (129.604.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 3 2 1 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000.000 216.604.000 87.000.000 (129.604.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 3 2 1 3 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP 85,75 Poin 85,75 Poin 620.000.000 266.111.000 240.860.000 (25.251.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 4 2 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota "Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota" 4 Kegiatan 4 Kegiatan 620.000.000 266.111.000 240.860.000 (25.251.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 4 2 1 6 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 420.000.000 217.378.000 214.326.000 (3.052.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 4 2 1 7 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 80.000.000 18.208.000 6.134.000 (12.074.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 4 2 1 8 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 10 Kegiatan Usaha 10 Kegiatan Usaha 120.000.000 30.525.000 20.400.000 (10.125.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah PMA/ PMDN yang dipantau 11 Perusa haan 11 Perusa haan 260.000.000 101.810.000 73.410.000 (28.400.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 5 2 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan PM yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 260.000.000 101.810.000 73.410.000 (28.400.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 5 2 1 4 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 10 Kegiatan Usaha. 10 Kegiatan Usaha. 60.000.000 27.150.000 16.950.000 (10.200.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 5 2 1 5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 120.000.000 36.000.000 24.000.000 (12.000.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 5 2 1 6 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 10 Kegiatan Usaha 10 Kegiatan Usaha 80.000.000 38.660.000 32.460.000 (6.200.000) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Izin yang diterbitkan 0 Izin 0 Izin 60.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 6 2 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 Kegiatan 0 Kegiatan 60.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp 2 18 6 2 1 2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 0 Dokumen 0 Dokumen 60.000.000 0 0 0 Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 31.299.000.000 19.325.512.925 20.148.434.553 822.921.628 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.129.000.000 16.638.451.925 17.534.705.153 896.253.228 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.129.000.000 16.638.451.925 17.534.705.153 896.253.228 2 19 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 5.929.000.000 5.785.048.925 5.479.469.353 (305.579.572) 93 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 19 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 150.000.000 161.219.000 134.274.000 (26.945.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 101.358.000 88.157.000 (13.201.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 59.861.000 46.117.000 (13.744.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 3.055.000.000 4.022.424.925 3.826.062.953 (196.361.972) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 2.800.000.000 3.753.772.925 3.586.582.953 (167.189.972) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 200.000.000 223.600.000 211.000.000 (12.600.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000 25.048.000 9.883.000 (15.165.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 20.004.000 18.597.000 (1.407.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 50.000.000 16.512.000 29.909.000 13.397.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 16.512.000 29.909.000 13.397.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Administrasi Pendapatan Perangat Daerah 2 Persen 2 Persen 30.000.000 19.269.000 8.742.000 (10.527.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 4 5 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 19.269.000 8.742.000 (10.527.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 110.000.000 74.500.000 46.500.000 (28.000.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 50.000.000 50.500.000 46.500.000 (4.000.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0 Orang 60.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 1.274.000.000 850.184.000 714.997.000 (135.187.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 30.000.000 15.460.000 6.800.000 (8.660.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 50.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 30.000.000 24.760.000 14.816.000 (9.944.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 30.000.000 30.841.000 26.719.000 (4.122.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 94 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 19 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 24 Laporan 24.000.000 24.000.000 18.000.000 (6.000.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 1.000.000.000 691.215.000 608.992.000 (82.223.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000 15.070.000 27.670.000 12.600.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 36.838.000 0 (36.838.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 780.000.000 159.600.000 355.451.900 195.851.900 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 500.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0 Unit 50.000.000 16.000.000 0 (16.000.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 80.000.000 143.600.000 129.225.000 (14.375.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 100.000.000 0 226.226.900 226.226.900 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 90.000.000 101.120.000 104.162.500 3.042.500 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000 101.120.000 104.162.500 3.042.500 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 390.000.000 380.220.000 259.370.000 (120.850.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 170.000.000 160.020.000 119.200.000 (40.820.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 30.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 40.000.000 40.200.000 32.170.000 (8.030.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 150.000.000 180.000.000 108.000.000 (72.000.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan 208 243 Orang Orang 208 243 Orang Orang 400.000.000 239.532.000 207.084.000 (32.448.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 2 2 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Penyadaran, pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda PeloporKabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 243 Orang 243 Orang 300.000.000 190.429.000 178.272.000 (12.157.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 95 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 19 2 2 1 11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 40 Orang 40 Orang 100.000.000 150.000.000 150.000.000 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 2 2 1 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 Kegiatan 0 Kegiatan 100.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 2 2 1 15 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 50 Orang 50 Orang 100.000.000 40.429.000 28.272.000 (12.157.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 2 2 2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Organisasi 1 Organisasi 100.000.000 49.103.000 28.812.000 (20.291.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 2 2 2 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 10 Organisasi 10 Organisasi 100.000.000 49.103.000 28.812.000 (20.291.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 80 % 80 % 3.600.000.000 10.463.871.000 11.403.151.800 939.280.800 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3 Cabor 3 Cabor 3.000.000.000 9.807.269.000 10.457.893.000 650.624.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 1 5 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 3 Unit 3 Unit 2.000.000.000 8.689.200.000 9.310.060.000 620.860.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 1 6 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000 1.118.069.000 1.147.833.000 29.764.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Turnamen 1 Turnamen 400.000.000 619.882.000 910.058.800 290.176.800 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 2 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4 Kegiatan 4 Kegiatan 400.000.000 619.882.000 910.058.800 290.176.800 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 0 Atlet 0 Atlet 100.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 3 10 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 36.720.000 35.200.000 (1.520.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 3 2 5 10 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 100.000.000 36.720.000 35.200.000 (1.520.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan dan pengembangan kapasitas 100 % 100 % 200.000.000 150.000.000 445.000.000 295.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 4 2 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 100 % 100 % 200.000.000 150.000.000 445.000.000 295.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 2 19 4 2 1 2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 200.000.000 150.000.000 445.000.000 295.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 21.170.000.000 2.687.061.000 2.613.729.400 (73.331.600) 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 21.170.000.000 2.687.061.000 2.613.729.400 (73.331.600) 3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan 2 Lokasi 2 Lokasi 18.240.000.000 485.910.000 877.994.700 392.084.700 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 96 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 26 2 2 2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nKabupaten/Kota 2 Lokasi 2 Lokasi 18.040.000.000 185.910.000 557.994.700 372.084.700 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 2 2 2 4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 18.000.000.000 150.000.000 539.995.700 389.995.700 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 2 2 2 9 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 35.910.000 17.999.000 (17.911.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 2 2 3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Lokasi 2 Lokasi 200.000.000 300.000.000 320.000.000 20.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 2 2 3 6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 200.000.000 300.000.000 320.000.000 20.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisatawan 73200 Orang 73200 Orang 1.140.000.000 1.101.962.000 740.857.400 (361.104.600) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 3 2 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 13 Dokumen 13 Dokumen 1.140.000.000 1.101.962.000 740.857.400 (361.104.600) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 3 2 1 4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 202.091.000 20.785.000 (181.306.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 3 2 1 5 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 46.905.000 19.005.000 (27.900.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 3 2 1 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 3 Kegiatan 600.000.000 652.966.000 399.072.000 (253.894.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 3 2 1 7 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 1 Promosi 300.000.000 200.000.000 301.995.400 101.995.400 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya 80 % 80 % 1.390.000.000 921.531.000 817.219.300 (104.311.700) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 4 2 2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Cakupan ekosistem sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 17,65 persen 17,65 persen 1.390.000.000 921.531.000 817.219.300 (104.311.700) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 4 2 2 5 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 293.466.000 216.951.000 (76.515.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 4 2 2 9 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 4 2 2 14 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 3 Kegiatan 3 Kegiatan 700.000.000 415.602.000 534.187.300 118.585.300 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 4 2 2 20 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 36.691.000 14.398.000 (22.293.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 4 2 2 21 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000 175.772.000 51.683.000 (124.089.000) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Dibina 200 Orang 200 Orang 400.000.000 177.658.000 177.658.000 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 5 2 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 200 Orang 200 Orang 400.000.000 177.658.000 177.658.000 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga 3 26 5 2 1 5 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan HasilFasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 400.000.000 177.658.000 177.658.000 0 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.544.989.000 7.281.544.272 6.076.890.145 (1.204.654.127) 97 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.544.989.000 7.281.544.272 6.076.890.145 (1.204.654.127) 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.129.989.000 6.561.811.272 5.683.977.545 (877.833.727) 2 23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.674.770.000 4.561.811.272 4.229.981.245 (331.830.027) 2 23 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 160.000.000 286.257.000 154.684.600 (131.572.400) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000 127.922.200 69.407.700 (58.514.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 21.182.000 16.053.000 (5.129.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 55.071.000 27.814.500 (27.256.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 30.000.000 82.081.800 41.409.400 (40.672.400) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.179.770.000 3.035.364.272 3.044.167.945 8.803.673 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 2.019.770.000 2.855.304.272 2.864.262.945 8.958.673 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000 114.817.000 139.381.000 24.564.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 2 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000 16.404.000 12.963.000 (3.441.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 48.839.000 27.561.000 (21.278.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 40.000.000 30.729.000 21.982.900 (8.746.100) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 30.729.000 21.982.900 (8.746.100) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 120.000.000 118.000.000 18.000.000 (100.000.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 35 Paket 60.000.000 82.000.000 18.000.000 (64.000.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0 Orang 60.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 615.000.000 506.991.000 355.372.900 (151.618.100) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000 8.200.000 8.200.000 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 28.970.000 15.126.700 (13.843.300) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 34.320.000 30.548.000 (3.772.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 36.000.000 24.000.000 (12.000.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000 374.501.000 257.489.700 (117.011.300) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 98 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 23 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000 10.000.000 5.008.500 (4.991.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 200.000.000 103.400.000 163.197.900 59.797.900 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 60.000.000 50.000.000 50.000.000 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 50.000.000 9.000.000 88.797.900 79.797.900 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 40.000.000 26.000.000 6.000.000 (20.000.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.000.000 18.400.000 18.400.000 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 180.000.000 146.690.000 163.490.000 16.800.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 18.750.000 35.550.000 16.800.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000 94.340.000 94.340.000 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000 33.600.000 33.600.000 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 180.000.000 334.380.000 309.085.000 (25.295.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 100.000.000 174.000.000 140.120.000 (33.880.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 20.000.000 25.580.000 25.580.000 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 60.000.000 134.800.000 143.385.000 8.585.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya Jumlah Pengunjung Dan Pembinaan Perpustakaan 70 % 70 % 455.219.000 2.000.000.000 1.453.996.300 (546.003.700) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan Dan perputakaan yang dibina 70 Persen 70 Persen 325.219.000 1.324.235.800 1.080.712.200 (243.523.600) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 65 Perpust akaan 65 Perpust akaan 30.000.000 39.844.000 20.144.500 (19.699.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 11 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 65 Perpust akaan 65 Perpust akaan 0 361.779.000 236.119.500 (125.659.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 12 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 50 Layanan 50 Layanan 0 281.895.000 261.296.100 (20.598.900) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 13 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 40 Perpust akaan 40 Perpust akaan 20.000.000 39.800.000 19.933.000 (19.867.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 14 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 0 Eksemplar 0 Eksemplar 30.219.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 15 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 16 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7 Orang 7 Orang 30.000.000 76.470.000 62.337.000 (14.133.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 17 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 18 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 900 Eksemplar 900 Eksemplar 100.000.000 220.129.900 337.619.900 117.490.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 19 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 300 Eksemplar 300 Eksemplar 50.000.000 159.945.000 80.196.500 (79.748.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 1 20 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 300 Perpus takaan 300 Perpus takaan 30.000.000 144.372.900 63.065.700 (81.307.200) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 99 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 23 2 2 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokus dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi budaya baca dan literasi Dan Meningkatnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 30.5 Persen 30.5 Persen 130.000.000 675.764.200 373.284.100 (302.480.100) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 2 6 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 40 Orang 40 Orang 20.000.000 100.255.000 57.419.500 (42.835.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 2 7 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 300 Perpus takaan 300 Perpus takaan 60.000.000 255.357.200 155.198.600 (100.158.600) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 2 8 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 Perpust akaan 0 Perpust akaan 0 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 2 9 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 60 Orang 60 Orang 30.000.000 185.460.000 98.098.000 (87.362.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 23 2 2 2 10 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 50 Lokus 50 Lokus 20.000.000 134.692.000 62.568.000 (72.124.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 415.000.000 719.733.000 392.912.600 (326.820.400) 2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah OPD Yang Menghasilkan Arsip 20,00 Ton 20,00 Ton 365.000.000 646.686.000 356.212.400 (290.473.600) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota yang disusun 20 Persen 20 Persen 190.000.000 142.612.000 81.459.000 (61.153.000) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 40 Berkas 40 Berkas 30.000.000 69.805.000 43.674.500 (26.130.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 0 Berkas 0 Berkas 15.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Laporan 40 Laporan 20.000.000 72.807.000 37.784.500 (35.022.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 5 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan 0 Lembaga 0 Lembaga 15.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 6 Penyusunan Database Arsiparis Jumlah arsiparis 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 7 Pemilihan Arsiparis Teladan Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya 0 Orang 0 Orang 15.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 8 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip 0 Lembaga 0 Lembaga 20.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 9 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 0 Laporan 0 Laporan 20.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 1 10 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis 0 Instansi 0 Instansi 20.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota yang disusun 20 Persen 20 Persen 95.000.000 160.084.000 91.736.500 (68.347.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 2 1 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 0 Arsip 0 Arsip 15.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 2 3 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip 0 Naskah 0 Naskah 20.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 2 4 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 53 Arsip 53 Arsip 30.000.000 160.084.000 91.736.500 (68.347.500) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 2 5 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang disusun 25 Persen 25 Persen 80.000.000 343.990.000 183.016.900 (160.973.100) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 3 1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 45 Pengguna 45 Pengguna 50.000.000 225.523.000 129.680.100 (95.842.900) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 2 2 3 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 118.467.000 53.336.800 (65.130.200) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 100 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 24 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Volume Arsip Statis yang Berada Dalam Perlindungan dan Penyelamatan Lembaga Kearsipan Daerah 60 % 60 % 50.000.000 73.047.000 36.700.200 (36.346.800) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 3 2 1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah laporan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disusun 25 Persen 25 Persen 50.000.000 73.047.000 36.700.200 (36.346.800) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 3 2 1 3 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 0 Berkas 0 Berkas 30.000.000 0 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 24 3 2 1 4 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 40 Arsip 40 Arsip 20.000.000 73.047.000 36.700.200 (36.346.800) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan DINAS PERIKANAN 14.681.200.000 11.933.591.582 13.886.620.129 1.953.028.547 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.681.200.000 11.933.591.582 13.886.620.129 1.953.028.547 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.681.200.000 11.933.591.582 13.886.620.129 1.953.028.547 3 25 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.217.000.000 5.264.998.182 4.664.826.705 (600.171.477) 3 25 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 100.000.000 167.114.000 112.657.000 (54.457.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 50.000.000 98.054.000 67.803.400 (30.250.600) Dinas Perikanan 3 25 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 25.000.000 35.868.000 24.228.000 (11.640.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 33.192.000 20.625.600 (12.566.400) Dinas Perikanan 3 25 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.090.000.000 3.300.225.582 3.318.408.705 18.183.123 Dinas Perikanan 3 25 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 1.900.000.000 3.020.191.582 3.054.844.105 34.652.523 Dinas Perikanan 3 25 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 228.850.000 244.157.500 15.307.500 Dinas Perikanan 3 25 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 25.000.000 6.463.100 (18.536.900) Dinas Perikanan 3 25 1 2 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 26.184.000 12.944.000 (13.240.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 60.000.000 79.286.000 64.740.000 (14.546.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 54.000.000 54.000.000 0 Dinas Perikanan 3 25 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 13.018.000 6.178.000 (6.840.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 12.268.000 4.562.000 (7.706.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 49.000.000 122.000.000 30.000.000 (92.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 86.000.000 30.000.000 (56.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 468.000.000 944.472.600 582.262.000 (362.210.600) Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 30.000.000 13.500.000 (16.500.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000 0 0 0 Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000 49.029.600 29.122.000 (19.907.600) Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 64.747.000 17.160.000 (47.587.000) Dinas Perikanan 101 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 25 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 16.000.000 18.000.000 12.000.000 (6.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 10.000.000 (2.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 350.000.000 720.696.000 450.280.000 (270.416.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 50.000.000 50.200.000 200.000 Dinas Perikanan 3 25 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 175.000.000 152.533.000 107.533.000 (45.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 Dinas Perikanan 3 25 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 50.000.000 53.600.000 53.600.000 0 Dinas Perikanan 3 25 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000 57.000.000 12.000.000 (45.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000 16.933.000 16.933.000 0 Dinas Perikanan 3 25 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 215.000.000 216.515.000 206.515.000 (10.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 20.000.000 10.000.000 (10.000.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000 196.515.000 196.515.000 0 Dinas Perikanan 3 25 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 60.000.000 282.852.000 242.711.000 (40.141.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 20.000.000 138.000.000 109.700.000 (28.300.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 15.000.000 29.940.000 17.770.000 (12.170.000) Dinas Perikanan 3 25 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.000.000 114.912.000 115.241.000 329.000 Dinas Perikanan 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 30.600,83 Ton 30.600,83 Ton 4.851.400.000 2.389.657.000 3.952.913.400 1.563.256.400 3 25 3 2 1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 115 Kelompok 115 Kelompok 308.800.000 250.231.000 783.926.700 533.695.700 Dinas Perikanan 3 25 3 2 1 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 33.100.000 100.241.000 99.896.700 (344.300) Dinas Perikanan 3 25 3 2 1 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 3 Unit 3 Unit 275.700.000 149.990.000 684.030.000 534.040.000 Dinas Perikanan 3 25 3 2 2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 45 Kelompok 45 Kelompok 4.477.600.000 2.139.426.000 3.039.586.700 900.160.700 Dinas Perikanan 3 25 3 2 2 1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 50 Orang 33.100.000 33.000.000 16.658.900 (16.341.100) Dinas Perikanan 3 25 3 2 2 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 3 Kelompok 3 Kelompok 35.200.000 82.845.000 149.044.000 66.199.000 Dinas Perikanan 3 25 3 2 2 3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 0 Kelompok 0 Kelompok 20.000.000 0 0 0 Dinas Perikanan 3 25 3 2 2 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 50 Unit 50 Unit 4.389.300.000 2.023.581.000 2.873.883.800 850.302.800 Dinas Perikanan 3 25 3 2 3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah TPI yang dikelola 0 Unit 1 Unit 25.000.000 0 129.400.000 129.400.000 Dinas Perikanan 3 25 3 2 3 2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0 Layanan 12 Layanan 25.000.000 0 129.400.000 129.400.000 Dinas Perikanan 3 25 3 2 4 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data Informasi Penangkapan Ikan 0 Laporan 0 Laporan 40.000.000 0 0 0 Dinas Perikanan 3 25 3 2 4 5 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Dinas Perikanan 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 7.431,95 Ton 7.431,95 Ton 5.832.800.000 3.610.215.400 4.722.476.524 1.112.261.124 3 25 4 2 2 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan kegiatan pemberdayaan pembudidayaan ikan 47 Kelompok 47 Kelompok 230.800.000 378.466.000 325.590.624 (52.875.376) Dinas Perikanan 102 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 25 4 2 2 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 5 Kelompok 33.100.000 82.016.000 41.582.000 (40.434.000) Dinas Perikanan 3 25 4 2 2 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 5 Kelompok 5 Kelompok 27.700.000 21.450.000 8.696.400 (12.753.600) Dinas Perikanan 3 25 4 2 2 3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 0 Kelompok 0 Kelompok 20.000.000 0 0 0 Dinas Perikanan 3 25 4 2 2 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3 Kelompok 3 Kelompok 150.000.000 275.000.000 275.312.224 312.224 Dinas Perikanan 3 25 4 2 4 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 37 Kelompok 37 Kelompok 5.602.000.000 3.231.749.400 4.396.885.900 1.165.136.500 Dinas Perikanan 3 25 4 2 4 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 55.815.000 27.924.500 (27.890.500) Dinas Perikanan 3 25 4 2 4 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 100.000.000 860.500.000 1.521.529.000 661.029.000 Dinas Perikanan 3 25 4 2 4 4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.000.000 25.000.000 8.232.500 (16.767.500) Dinas Perikanan 3 25 4 2 4 9 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25 Unit 25 Unit 5.410.000.000 2.227.626.000 2.729.569.500 501.943.500 Dinas Perikanan 3 25 4 2 4 10 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 5 Unit 5 Unit 10.000.000 62.808.400 58.330.400 (4.478.000) Dinas Perikanan 3 25 4 2 4 12 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 0 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 0 51.300.000 51.300.000 Dinas Perikanan 3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 16,24 M Rp. 16,24 M 780.000.000 668.721.000 546.403.500 (122.317.500) 3 25 6 2 1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro danKecil 33 Dokumen 33 Dokumen 30.000.000 59.571.000 32.646.500 (26.924.500) Dinas Perikanan 3 25 6 2 1 5 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 59.571.000 32.646.500 (26.924.500) Dinas Perikanan 3 25 6 2 2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah kelompok usaha perikanan bagi usaha pengelolaan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang memenuhi standar pengelolaan mutu usahapemasaran 5 Kelompok 5 Kelompok 150.000.000 82.495.000 34.145.000 (48.350.000) Dinas Perikanan 3 25 6 2 2 2 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 Unit Usaha 3 Unit Usaha 150.000.000 82.495.000 34.145.000 (48.350.000) Dinas Perikanan 3 25 6 2 3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolah ikan dalam setiap daerah 9 Unit 9 Unit 600.000.000 526.655.000 479.612.000 (47.043.000) Dinas Perikanan 3 25 6 2 3 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Ton 1 Ton 250.000.000 230.864.000 184.227.000 (46.637.000) Dinas Perikanan 3 25 6 2 3 2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 3 Pelaku Usaha 3 Pelaku Usaha 350.000.000 295.791.000 295.385.000 (406.000) Dinas Perikanan DINAS PERTANIAN 23.581.905.000 33.496.941.861 46.664.056.985 13.167.115.124 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.581.905.000 33.496.941.861 46.664.056.985 13.167.115.124 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23.581.905.000 33.496.941.861 46.664.056.985 13.167.115.124 3 27 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 10.822.904.000 14.232.322.661 13.285.097.635 (947.225.026) 3 27 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 56.700.000 137.889.000 71.064.900 (66.824.100) Dinas Pertanian 3 27 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 0 72.854.000 53.930.900 (18.923.100) Dinas Pertanian 103 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 27 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 56.700.000 65.035.000 17.134.000 (47.901.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 8.761.559.088 10.267.636.161 10.665.685.735 398.049.574 Dinas Pertanian 3 27 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/b ulan 90 Orang/b ulan 8.511.298.088 9.996.444.161 10.381.760.735 385.316.574 Dinas Pertanian 3 27 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 213.480.000 218.496.000 243.696.000 25.200.000 Dinas Pertanian 3 27 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 36.781.000 52.696.000 40.229.000 (12.467.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 25.000.000 42.816.000 33.936.000 (8.880.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000 42.816.000 33.936.000 (8.880.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 185.000.000 299.154.000 146.673.500 (152.480.500) Dinas Pertanian 3 27 1 2 5 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 65 Paket 65.000.000 144.000.000 126.000.000 (18.000.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 131.154.000 20.673.500 (110.480.500) Dinas Pertanian 3 27 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 20.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0 Orang 50.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 875.994.912 1.033.216.000 786.694.000 (246.522.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 15.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 50.000.000 42.470.000 34.570.000 (7.900.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 15.000.000 39.500.000 47.300.000 7.800.000 Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 60 Dokumen 12.000.000 13.000.000 13.000.000 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000 24.000.000 36.000.000 12.000.000 Dinas Pertanian 3 27 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 754.994.912 908.246.000 649.824.000 (258.422.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 27 unit 27 unit 530.000.000 1.737.305.500 907.037.500 (830.268.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 50.000.000 826.368.000 0 (826.368.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10.000.000 57.000.000 74.100.000 17.100.000 Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 80.000.000 49.900.000 37.900.000 (12.000.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 300.000.000 804.037.500 795.037.500 (9.000.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 30.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 103.650.000 150.980.000 155.980.000 5.000.000 Dinas Pertanian 104 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 27 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 Dinas Pertanian 3 27 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 68.650.000 124.980.000 124.980.000 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 21.000.000 21.000.000 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 285.000.000 563.326.000 518.026.000 (45.300.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 45.000.000 167.110.000 160.450.000 (6.660.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 45.000.000 54.000.000 132.000.000 78.000.000 Dinas Pertanian 3 27 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 5.000.000 16.080.000 8.040.000 (8.040.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 150.000.000 326.136.000 217.536.000 (108.600.000) Dinas Pertanian 3 27 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 30.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Ketersediaan Komoditas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 25 persen 25 persen 7.524.001.000 4.670.208.000 8.865.688.000 4.195.480.000 3 27 2 2 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Peningkatan Produksi tanaman Pangan, Hortikulura dan perkebunan 2,64 % 2,64 % 6.724.001.000 1.626.388.000 3.534.430.000 1.908.042.000 Dinas Pertanian 3 27 2 2 1 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 12 Laporan 5.845.501.000 1.027.964.000 1.170.272.000 142.308.000 Dinas Pertanian 3 27 2 2 1 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 878.500.000 598.424.000 2.364.158.000 1.765.734.000 Dinas Pertanian 3 27 2 2 6 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang di penuhi 25 persen 25 persen 800.000.000 3.043.820.000 5.331.258.000 2.287.438.000 Dinas Pertanian 3 27 2 2 6 3 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1000 Ekor 1000 Ekor 800.000.000 3.043.820.000 5.331.258.000 2.287.438.000 Dinas Pertanian 3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indeks Ketersediaan Prasarana pertanian yang sesuai Peruntukan 4,5 Poin 4,5 Poin 3.165.000.000 10.213.274.000 20.364.419.150 10.151.145.150 3 27 3 2 2 Pembangunan Prasarana Pertanian Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pertanian berdasarkan kebutuhan 45 % 45 % 3.165.000.000 10.213.274.000 20.364.419.150 10.151.145.150 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit 15.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 5 Unit 1.500.000.000 2.680.000.000 6.085.311.850 3.405.311.850 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 6 Unit 350.000.000 0 222.657.500 222.657.500 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 5 Unit 600.000.000 7.533.274.000 14.056.449.800 6.523.175.800 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 12 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 0 Unit 0 Unit 300.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 14 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 0 Unit 0 Unit 250.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 3 2 2 15 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 105 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Tersedianya Sarana Peternakan yang sesuai kebutuhan 23 % 23 % 220.000.000 2.655.374.000 2.586.042.000 (69.332.000) 3 27 4 2 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Rasio Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular terhadap total wilayah yang terdampak Penyakit Hewan Menular 80 % 80 % 20.000.000 2.049.900.000 1.743.700.000 (306.200.000) Dinas Pertanian 3 27 4 2 1 8 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000 2.049.900.000 1.743.700.000 (306.200.000) Dinas Pertanian 3 27 4 2 3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya mutu, keamanan dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan 3 % 3 % 200.000.000 605.474.000 842.342.000 236.868.000 Dinas Pertanian 3 27 4 2 3 1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 244.000.000 403.000.000 159.000.000 Dinas Pertanian 3 27 4 2 3 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 361.474.000 439.342.000 77.868.000 Dinas Pertanian 3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani 5 % 5 % 300.000.000 257.658.000 132.389.000 (125.269.000) 3 27 5 2 1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Rasio Serangan OPT dan DPI terhadap Luas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2,5 % 2,5 % 300.000.000 257.658.000 132.389.000 (125.269.000) Dinas Pertanian 3 27 5 2 1 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 50 Ha 0 Ha 50.000.000 100.000.000 0 (100.000.000) Dinas Pertanian 3 27 5 2 1 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 0 Ha 0 Ha 50.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 5 2 1 6 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 55.024.000 42.722.000 (12.302.000) Dinas Pertanian 3 27 5 2 1 7 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 12 laporan 12 laporan 100.000.000 102.634.000 89.667.000 (12.967.000) Dinas Pertanian 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh 20 % 20 % 1.550.000.000 1.468.105.200 1.430.421.200 (37.684.000) 3 27 7 2 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang meningkat Kapasitasnya 70 % 70 % 1.550.000.000 1.468.105.200 1.430.421.200 (37.684.000) Dinas Pertanian 3 27 7 2 1 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 22 Unit 22 Unit 250.000.000 663.695.200 763.339.200 99.644.000 Dinas Pertanian 3 27 7 2 1 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 7 2 1 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 22 Unit 22 Unit 900.000.000 804.410.000 667.082.000 (137.328.000) Dinas Pertanian 3 27 7 2 1 5 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 0 Unit 0 Unit 150.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian 3 27 7 2 1 7 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya 0 Unit 0 Unit 150.000.000 0 0 0 Dinas Pertanian DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 5.348.200.000 10.406.567.776 11.719.402.777 1.312.835.001 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.522.000.000 6.889.073.736 6.991.235.040 102.161.304 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.522.000.000 6.889.073.736 6.991.235.040 102.161.304 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan panjam koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dab akuntabel 26,32 % 26,32 % 50.000.000 58.182.000 29.771.000 (28.411.000) 2 17 3 2 1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi 10 Koperasi 10 Koperasi 50.000.000 58.182.000 29.771.000 (28.411.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 3 2 1 4 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 50.000.000 58.182.000 29.771.000 (28.411.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat 42,86 % 42,86 % 45.000.000 56.478.000 27.834.000 (28.644.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 4 2 1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi 10 KSP/USP 10 KSP/USP 45.000.000 56.478.000 27.834.000 (28.644.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 106 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 17 4 2 1 3 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 45.000.000 56.478.000 27.834.000 (28.644.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan perkoperasian 29,60 % 29,60 % 60.000.000 51.178.000 32.291.000 (18.887.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 5 2 1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan pengelolaan perkoperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 60.000.000 51.178.000 32.291.000 (18.887.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 5 2 1 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 25 Orang 25 Orang 60.000.000 51.178.000 32.291.000 (18.887.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi 0 Persen 100 Persen 0 0 155.000.000 155.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 6 2 1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang diberdayakan dan dilindungi 0 persen 100 persen 0 0 155.000.000 155.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 6 2 1 4 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 0 Unit Usaha 143 Unit Usaha 0 0 155.000.000 155.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase kenaikan UMKM yang berdaya 6,51 % 6,51 % 240.000.000 219.307.000 124.329.000 (94.978.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 7 2 1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan jumlah usaha mikro yang telah diberdayakan 153 Usaha Mikro 153 Usaha Mikro 240.000.000 219.307.000 124.329.000 (94.978.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 7 2 1 4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 70.000.000 67.922.000 26.000.000 (41.922.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 7 2 1 5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 6 Orang 6 Orang 70.000.000 96.050.000 48.043.000 (48.007.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 7 2 1 14 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 50.000.000 55.335.000 50.286.000 (5.049.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 7 2 1 15 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang telah menjadi usaha kecil 37,22 % 37,22 % 800.000.000 1.586.406.480 2.308.410.850 722.004.370 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 8 2 1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha mikro menjadi usaha kecil 300 Usaha Mikro 300 Usaha Mikro 800.000.000 1.586.406.480 2.308.410.850 722.004.370 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 2 17 8 2 1 2 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 800.000.000 1.586.406.480 2.308.410.850 722.004.370 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.327.000.000 4.917.522.256 4.313.599.190 (603.923.066) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 16 Dokumen 16 Dokumen 0 139.732.000 53.362.000 (86.370.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0 91.336.500 27.997.000 (63.339.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0 7.354.500 4.140.000 (3.214.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 41.041.000 21.225.000 (19.816.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 107 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 31 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 0 3.503.450.756 3.410.981.940 (92.468.816) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 360 Orang/ bulan 360 Orang/ bulan 0 3.305.658.756 3.216.167.940 (89.490.816) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 120 Dokumen 120 Dokumen 0 162.485.000 166.335.000 3.850.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0 3.285.000 4.361.000 1.076.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 32.022.000 24.118.000 (7.904.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 17.000.000 42.319.000 24.514.900 (17.804.100) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 17.000.000 12.814.000 6.347.000 (6.467.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0 29.505.000 18.167.900 (11.337.100) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah kewenangan Perangkat Daerah 12 laporan 12 laporan 23.000.000 7.982.000 12.575.350 4.593.350 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 4 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 23.000.000 7.982.000 12.575.350 4.593.350 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 39.000.000 107.389.000 60.838.500 (46.550.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 98 Paket 98 Paket 0 84.000.000 54.400.000 (29.600.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 360 Dokumen 360 Dokumen 15.000.000 11.389.000 6.438.500 (4.950.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 538.000.000 547.811.500 273.943.000 (273.868.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 6.000.000 6.028.000 6.028.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 34 Paket 34 Paket 20.000.000 11.795.000 5.924.000 (5.871.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 10.000.000 6.000.000 10.000.000 4.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 36 Dokumen 10.000.000 9.600.000 9.600.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 8.000.000 (4.000.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 75 Laporan 480.000.000 502.388.500 234.391.000 (267.997.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 108 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 31 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 8 Unit 8 Unit 348.000.000 185.000.000 159.500.000 (25.500.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 48.000.000 35.000.000 9.500.000 (25.500.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 250.000.000 150.000.000 150.000.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 114.000.000 122.998.000 119.623.500 (3.374.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 17.000.000 21.298.000 17.923.500 (3.374.500) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 58.000.000 63.900.000 63.900.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 39.000.000 37.800.000 37.800.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 248.000.000 260.840.000 198.260.000 (62.580.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 0 51.500.000 36.950.000 (14.550.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 180.000.000 148.200.000 106.650.000 (41.550.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 18.000.000 17.940.000 17.940.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000 43.200.000 36.720.000 (6.480.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.826.200.000 3.517.494.040 4.728.167.737 1.210.673.697 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.366.200.000 3.199.653.040 3.898.690.337 699.037.297 3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat, gudang nonsistem resi gundang, dan pusat distribusi) yang sesuai dengan ketentuan (luas, kapasitas, lokasi, sarana dan prasarana penunjang) 58,33 % 58,33 % 906.200.000 1.947.011.040 2.869.543.337 922.532.297 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 3 2 1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah direvitalisasi 4 Unit 4 Unit 606.200.000 1.737.576.040 2.664.968.337 927.392.297 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 3 2 1 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 4 Unit 4 Unit 606.200.000 1.737.576.040 2.664.968.337 927.392.297 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 3 2 2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Cakupan pembinaan terhadap pengelola dan penagihan pemanfaatan sarana perdagangan. 100% 100% 300.000.000 209.435.000 204.575.000 (4.860.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 3 2 2 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 48 Dokumen 48 Dokumen 300.000.000 209.435.000 204.575.000 (4.860.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indeks Perkembangan Harga (IPH) Persentase rata-rata kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting 1,14 14,29 % % 1,14 14,29 % % 1.220.000.000 1.172.468.000 986.628.000 (185.840.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 4 2 1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan laporan ketersediaan barag kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat 3 Laporan 3 Laporan 85.000.000 170.923.000 89.282.000 (81.641.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 109 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 30 4 2 1 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3 Laporan 3 Laporan 85.000.000 170.923.000 89.282.000 (81.641.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 4 2 2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. 88 Laporan 88 Laporan 1.135.000.000 1.001.545.000 897.346.000 (104.199.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 4 2 2 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 48 Laporan 48 Laporan 135.000.000 131.801.000 58.398.000 (73.403.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 4 2 2 3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 40 Laporan 40 Laporan 1.000.000.000 869.744.000 838.948.000 (30.796.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pengembangan produk komoditi unggulan daerah kategori ekspor 0,00% 0,00% 90.000.000 0 0 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 5 2 1 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi melalui promosi dagang dan misi dagang produk unggulan ekspor 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 90.000.000 0 0 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 5 2 1 4 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 90.000.000 0 0 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 460.000.000 317.841.000 829.477.400 511.636.400 3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang ditetapkan 100 % 100 % 390.000.000 263.066.000 778.865.400 515.799.400 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 2 2 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Cakupan laporan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri 11 Laporan 11 Laporan 390.000.000 263.066.000 778.865.400 515.799.400 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 2 2 1 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 5 Dokumen 5 Dokumen 170.000.000 130.357.000 79.096.000 (51.261.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 2 2 1 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3 Dokumen 3 Dokumen 150.000.000 14.300.000 386.570.500 372.270.500 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 2 2 1 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000 118.409.000 313.198.900 194.789.900 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Pengedalian atas penerbitan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten oleh Instansi terkait 8,51 % 8,51 % 70.000.000 54.775.000 50.612.000 (4.163.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 3 2 1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan Pengawasan Izin Usaha Industri 4 Dokumen 4 Dokumen 70.000.000 54.775.000 50.612.000 (4.163.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 31 3 2 1 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industridengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 4 Dokumen 70.000.000 54.775.000 50.612.000 (4.163.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm UPTD METROLOGI LEGAL 150.000.000 80.174.000 42.519.000 (37.655.000) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 150.000.000 80.174.000 42.519.000 (37.655.000) 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 150.000.000 80.174.000 42.519.000 (37.655.000) 3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4,06 % 4,06 % 150.000.000 80.174.000 42.519.000 (37.655.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 110 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 30 6 2 1 Pelaksanaan Metrolog Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera yang sah 100 Alat UTTP 100 Alat UTTP 150.000.000 80.174.000 42.519.000 (37.655.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm 3 30 6 2 1 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 100 Unit 100 Unit 150.000.000 80.174.000 42.519.000 (37.655.000) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 5.008.783.700 6.225.497.772 5.197.758.450 (1.027.739.322) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.658.783.700 5.775.497.772 4.849.274.450 (926.223.322) 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.658.783.700 5.775.497.772 4.849.274.450 (926.223.322) 2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan 0 Persen 0 Persen 70.000.000 0 0 0 2 7 2 2 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) persentase dokumen perencanaan tenaga kerja Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja 0 % undefined undefined 0 % undefined undefined 70.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 2 2 1 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 0 Dokumen 0 Dokumen 70.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Peserta Pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten 100 % 100 % 370.000.000 240.233.900 168.726.000 (71.507.900) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 3 2 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta yang memiliki sertifikat kompetensi pelatihan 100 % 100 % 370.000.000 240.233.900 168.726.000 (71.507.900) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 3 2 1 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 20 Orang 20 Orang 200.000.000 138.035.900 99.447.000 (38.588.900) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota 100 % 100 % 450.000.000 711.964.100 472.631.600 (239.332.500) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 2 1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 100 % 100 % 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 2 1 5 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 100 Orang 100 Orang 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 2 3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase Pelayanan danPengelolaan informasi Kerja 100 % 100 % 250.000.000 430.520.600 243.812.600 (186.708.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 2 3 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 1000 Orang 1000 Orang 150.000.000 430.520.600 243.812.600 (186.708.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 2 3 3 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 2 4 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 0 81.443.500 28.819.000 (52.624.500) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 4 2 4 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang 20 Orang 0 81.443.500 28.819.000 (52.624.500) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan 100 % 100 % 260.000.000 754.000.000 641.117.000 (112.883.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 5 2 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 140.000.000 704.000.000 598.482.000 (105.518.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 5 2 1 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 50 Perusah aan 50 Perusah aan 70.000.000 100.000.000 38.232.000 (61.768.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 5 2 1 3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000 604.000.000 560.250.000 (43.750.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 5 2 2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 120.000.000 50.000.000 42.635.000 (7.365.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 5 2 2 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 3 Perkara 3 Perkara 70.000.000 50.000.000 42.635.000 (7.365.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 111 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2 7 5 2 2 3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 0 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.508.783.700 4.069.299.772 3.566.799.850 (502.499.922) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 3 dokumen 3 dokumen 110.000.000 234.328.400 132.576.400 (101.752.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 119.863.500 61.613.700 (58.249.800) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 9.650.000 11.054.800 1.404.800 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000 104.814.900 59.907.900 (44.907.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.281.383.700 2.852.428.572 2.891.498.500 39.069.928 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 2.093.443.700 2.721.508.572 2.733.438.500 11.929.928 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 167.940.000 113.160.000 142.500.000 29.340.000 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 38.400.000 30.000.000 15.871.000 (14.129.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 30.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.400.000 30.000.000 15.871.000 (14.129.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 110.000.000 188.637.000 9.174.000 (179.463.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 0 Paket 42.000.000 149.000.000 0 (149.000.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 20.000.000 15.637.000 9.174.000 (6.463.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0 Orang 48.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 419.000.000 453.007.800 201.926.300 (251.081.500) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 30.000.000 24.788.800 19.214.800 (5.574.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 20.000.000 14.400.000 14.400.000 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 5.000.000 (7.000.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 300.000.000 356.606.000 128.690.000 (227.916.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 unit 0 unit 186.000.000 47.100.000 0 (47.100.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 66.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 20.000.000 6.400.000 0 (6.400.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 50.000.000 40.700.000 0 (40.700.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 112 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 32 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 64.000.000 71.200.000 101.350.000 30.150.000 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 13.000.000 13.750.000 19.000.000 5.250.000 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 200 Laporan 200 Laporan 24.000.000 26.100.000 30.000.000 3.900.000 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 300.000.000 192.598.000 214.403.650 21.805.650 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 50.000.000 60.500.000 36.950.000 (23.550.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 10.000.000 12.790.000 12.790.000 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 150.000.000 38.800.000 131.505.650 92.705.650 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 350.000.000 450.000.000 348.484.000 (101.516.000) 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 350.000.000 450.000.000 348.484.000 (101.516.000) 3 32 2 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang tersusun 100 % 100 % 250.000.000 435.000.000 340.831.000 (94.169.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 2 2 1 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 100 % 100 % 250.000.000 435.000.000 340.831.000 (94.169.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 2 2 1 1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000 435.000.000 340.831.000 (94.169.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibangun 100 % 100 % 100.000.000 15.000.000 7.653.000 (7.347.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 3 2 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 100.000.000 15.000.000 7.653.000 (7.347.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 3 2 1 5 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 0 Kepala Keluarga 0 Kepala Keluarga 50.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 3 2 1 9 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 1 Lokasi 1 Lokasi 50.000.000 15.000.000 7.653.000 (7.347.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja UPTD BALAI LATIHAN KERJA 5.008.783.700 6.225.497.772 5.197.758.450 (1.027.739.322) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 310.000.000 250.029.000 177.968.500 (72.060.500) 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 310.000.000 250.029.000 177.968.500 (72.060.500) 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Peserta Pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten 100 % 100 % 170.000.000 102.198.000 69.279.000 (32.919.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 3 2 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta yang memiliki sertifikat kompetensi pelatihan 100 % 100 % 170.000.000 102.198.000 69.279.000 (32.919.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 2 7 3 2 1 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 30 Orang 30 Orang 170.000.000 102.198.000 69.279.000 (32.919.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 140.000.000 147.831.000 108.689.500 (39.141.500) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 20.000.000 17.760.000 15.560.000 (2.200.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000 17.760.000 15.560.000 (2.200.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 25.000.000 30.213.000 19.621.500 (10.591.500) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000 30.213.000 19.621.500 (10.591.500) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 15.000.000 19.350.000 40.350.000 21.000.000 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 50 Laporan 5.000.000 3.600.000 24.600.000 21.000.000 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 113 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 3 32 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 15.750.000 15.750.000 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 80.000.000 80.508.000 33.158.000 (47.350.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 25.000.000 29.508.000 23.658.000 (5.850.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 3 32 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000 51.000.000 9.500.000 (41.500.000) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja SEKRETARIAT DAERAH 50.662.500.000 56.164.010.321 73.824.912.340 17.660.902.019 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 50.662.500.000 56.164.010.321 73.824.912.340 17.660.902.019 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 50.662.500.000 56.164.010.321 73.824.912.340 17.660.902.019 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 32.747.500.000 39.062.160.321 56.026.944.340 16.964.784.019 4 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 15 Dokumen/ Laporan 15 Dokumen/ Laporan 150.000.000 200.000.000 160.800.000 (39.200.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 30.000.000 50.000.000 47.060.000 (2.940.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 40.000.000 32.200.000 (7.800.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 35.000.000 18.400.000 (16.600.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 35.000.000 50.000.000 50.000.000 0 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 13.140.000 (11.860.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 15.622.500.000 14.423.934.321 14.719.369.816 295.435.495 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/b ulan 80 Orang/b ulan 15.062.500.000 12.449.574.321 12.517.029.816 67.455.495 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 24 Dokumen 500.000.000 1.874.360.000 2.149.360.000 275.000.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 25.000.000 40.000.000 21.380.000 (18.620.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 35.000.000 60.000.000 31.600.000 (28.400.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 100.000.000 200.000.000 2.392.995.000 2.192.995.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 200.000.000 2.392.995.000 2.192.995.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 0% 100 % 50.000.000 0 239.470.000 239.470.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 80 Paket 50.000.000 0 239.470.000 239.470.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 4.325.000.000 10.879.060.000 11.620.065.500 741.005.500 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 500.000.000 1.219.060.000 1.156.135.000 (62.925.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 100.000.000 1.200.000.000 1.168.930.500 (31.069.500) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 50.000.000 50.000.000 0 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 700.000.000 1.350.000.000 1.927.000.000 577.000.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000.000 7.060.000.000 7.318.000.000 258.000.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 109 Unit 109 Unit 5.700.000.000 1.772.400.000 6.580.585.000 4.808.185.000 Sekretariat Daerah 114 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000.000 750.000.000 1.552.970.000 802.970.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.000.000 15.000.000 515.000.000 500.000.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 100.000.000 7.400.000 1.357.205.000 1.349.805.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5.000.000.000 1.000.000.000 3.155.410.000 2.155.410.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 400.000.000 2.007.825.000 2.316.268.524 308.443.524 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000 1.170.300.000 1.158.027.000 (12.273.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000 837.525.000 1.158.241.524 320.716.524 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 1.275.000.000 1.293.875.000 4.587.836.700 3.293.961.700 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 200.000.000 446.000.000 465.273.000 19.273.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 25.000.000 50.000.000 50.000.000 0 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 1.000.000.000 672.875.000 3.568.513.700 2.895.638.700 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 50.000.000 125.000.000 504.050.000 379.050.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.400.000.000 3.246.666.000 5.848.857.000 2.602.191.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang/Bu lan 1 Orang/Bu lan 300.000.000 576.666.000 579.977.000 3.311.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 11 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 100.000.000 200.000.000 460.000.000 260.000.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 11 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang/Bu lan 1 Orang/Bu lan 2.000.000.000 2.470.000.000 4.808.880.000 2.338.880.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di Fasilitasi 3 Paket 3 Paket 2.000.000.000 2.330.000.000 4.686.160.800 2.356.160.800 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000.000 2.330.000.000 4.686.160.800 2.356.160.800 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 13 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Penataan Organisasi 7 Dokumen/ Laporan 7 Dokumen/ Laporan 225.000.000 752.000.000 538.336.000 (213.664.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000 159.600.000 90.560.000 (69.040.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 100.000.000 57.806.000 (42.194.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 100.000.000 55.185.000 (44.815.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 13 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 20.000.000 10.000.000 (10.000.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 13 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 372.400.000 324.785.000 (47.615.000) Sekretariat Daerah 4 1 1 2 14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan 36 Laporan 36 Laporan 500.000.000 1.956.400.000 2.336.200.000 379.800.000 Sekretariat Daerah 4 1 1 2 14 1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000 1.956.400.000 2.336.200.000 379.800.000 Sekretariat Daerah 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Sesuai Ketentuan 100 % 100 % 15.885.000.000 14.412.850.000 15.309.943.000 897.093.000 Sekretariat Daerah 4 1 2 2 1 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen/ Laporan 3 Dokumen/ Laporan 400.000.000 1.732.850.000 1.508.240.000 (224.610.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 1 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000 1.632.850.000 1.457.240.000 (175.610.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 1 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 100.000.000 51.000.000 (49.000.000) Sekretariat Daerah 115 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4 1 2 2 2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 7 Dokumen/ Laporan 7 Dokumen/ Laporan 15.000.000.000 11.930.000.000 13.204.203.000 1.274.203.000 Sekretariat Daerah 4 1 2 2 2 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000.000 2.600.000.000 3.143.300.000 543.300.000 Sekretariat Daerah 4 1 2 2 2 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000.000 7.480.000.000 8.292.740.000 812.740.000 Sekretariat Daerah 4 1 2 2 2 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000.000 1.850.000.000 1.768.163.000 (81.837.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Produk Hukum Hasil Fasilitasi dan Koordinasi 11 Dokumen/ Laporan 11 Dokumen/ Laporan 285.000.000 500.000.000 437.350.000 (62.650.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 3 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000 169.000.000 90.000.000 (79.000.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 3 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 5 Kasus 200.000.000 258.000.000 256.350.000 (1.650.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 3 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 3 Dokumen 3 Dokumen 35.000.000 73.000.000 91.000.000 18.000.000 Sekretariat Daerah 4 1 2 2 4 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi 10 kerjasama 10 kerjasama 200.000.000 250.000.000 160.150.000 (89.850.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 4 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 200.000.000 132.400.000 (67.600.000) Sekretariat Daerah 4 1 2 2 4 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000 50.000.000 27.750.000 (22.250.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Pelaksaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Sesuai Ketentuan 100 % 100 % 2.030.000.000 2.689.000.000 2.488.025.000 (200.975.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian 14 Dokumen/ Laporan 14 Dokumen/ Laporan 725.000.000 600.000.000 444.550.000 (155.450.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 1 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 300.000.000 182.950.000 (117.050.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 1 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000 250.000.000 228.800.000 (21.200.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 1 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 50.000.000 32.800.000 (17.200.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil FasilitasiPenyusunan Program dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 17 Dokumen/ Laporan 17 Dokumen/ Laporan 120.000.000 340.000.000 185.960.000 (154.040.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 2 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 90.000.000 51.410.000 (38.590.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 2 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0 0 0 0 50.000.000 175.000.000 91.450.000 (83.550.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 2 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000 75.000.000 43.100.000 (31.900.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase paket pengadaan barang/jasa yang mendapatkan layanan sesuai standar 100 % 100 % 1.035.000.000 1.599.000.000 1.779.215.000 180.215.000 Sekretariat Daerah 4 1 3 2 3 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 600 Dokumen 600 Dokumen 500.000.000 700.000.000 762.125.000 62.125.000 Sekretariat Daerah 4 1 3 2 3 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 600 Dokumen 600 Dokumen 500.000.000 800.000.000 618.090.000 (181.910.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 3 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 50 Orang 35.000.000 99.000.000 399.000.000 300.000.000 Sekretariat Daerah 4 1 3 2 4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 3 Dokumen /Laporan 3 Dokumen /Laporan 150.000.000 150.000.000 78.300.000 (71.700.000) Sekretariat Daerah 116 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4 1 3 2 4 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 26.100.000 (23.900.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 4 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan valuasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 26.100.000 (23.900.000) Sekretariat Daerah 4 1 3 2 4 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 26.100.000 (23.900.000) Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DPRD 27.255.948.000 39.414.342.176 31.021.058.066 (8.393.284.110) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 27.255.948.000 39.414.342.176 31.021.058.066 (8.393.284.110) 4 2 SEKRETARIAT DPRD 27.255.948.000 39.414.342.176 31.021.058.066 (8.393.284.110) 4 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 13.908.668.000 23.369.349.776 22.101.755.566 (1.267.594.210) 4 2 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 74.200.000 140.221.000 90.953.000 (49.268.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 48.300.000 114.541.000 65.273.000 (49.268.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.250.000 7.190.000 7.190.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.250.000 7.190.000 7.190.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.400.000 11.300.000 11.300.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.203.300.000 4.413.104.426 4.257.191.316 (155.913.110) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 2.000.000.000 4.182.765.426 4.052.728.316 (130.037.110) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 178.800.000 179.231.000 177.603.000 (1.628.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.350.000 4.820.000 3.177.000 (1.643.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 13.150.000 46.288.000 23.683.000 (22.605.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 87.250.000 96.719.000 84.560.000 (12.159.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 12.950.000 19.659.000 12.098.000 (7.561.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 74.300.000 77.060.000 72.462.000 (4.598.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 105.660.000 152.058.000 119.643.500 (32.414.500) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 35.000.000 76.200.000 45.000.000 (31.200.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 10.660.000 3.858.000 2.643.500 (1.214.500) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 60.000.000 72.000.000 72.000.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 791.850.000 914.720.900 566.160.200 (348.560.700) Sekretariat Dprd 117 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4 2 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.450.000 15.095.000 15.095.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 50.000.000 0 0 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 49.750.000 51.525.400 34.684.700 (16.840.700) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 50.250.000 53.390.500 29.835.500 (23.555.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 123.800.000 123.800.000 121.800.000 (2.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 52.000.000 50.000.000 35.000.000 (15.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 436.950.000 605.583.000 320.035.000 (285.548.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 13.650.000 15.327.000 9.710.000 (5.617.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 175.230.000 3.562.536.750 3.518.654.750 (43.882.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.080.000 779.338.000 779.338.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 40.000.000 436.800.000 532.230.000 95.430.000 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 60.150.000 410.420.000 161.800.000 (248.620.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 50.000.000 1.935.978.750 2.045.286.750 109.308.000 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 507.450.000 507.800.000 500.800.000 (7.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 19.200.000 3.000.000 2.000.000 (1.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 257.350.000 261.000.000 261.000.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 230.900.000 243.800.000 237.800.000 (6.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 700.300.000 977.578.000 1.020.594.000 43.016.000 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 367.500.000 365.500.000 437.000.000 71.500.000 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 101.000.000 124.000.000 101.500.000 (22.500.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 20.500.000 51.890.000 51.890.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 156.300.000 186.688.000 180.704.000 (5.984.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000 249.500.000 249.500.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Cakupan pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 100 % 8.213.478.000 10.761.088.800 10.856.088.800 95.000.000 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 15 1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Orang/B ulan 25 Orang/B ulan 7.872.728.000 10.440.338.800 10.560.338.800 120.000.000 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 15 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 26 Paket 26 Paket 290.750.000 270.750.000 270.750.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 1 2 15 3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 0 Orang 0 Orang 50.000.000 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 16 Layanan Administrasi DPRD Cakupan pemenuhan layanan administrasi DPRD 100 % 100 % 1.049.950.000 1.843.522.900 1.087.110.000 (756.412.900) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 16 1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 6.850.000 23.048.800 9.367.900 (13.680.900) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 16 2 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 12 Laporan 10.200.000 11.436.000 6.948.000 (4.488.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 16 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 12 Laporan 612.900.000 1.269.038.100 650.794.100 (618.244.000) Sekretariat Dprd 4 2 1 2 16 4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 420.000.000 540.000.000 420.000.000 (120.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah 100 % 100 % 13.347.280.000 16.044.992.400 8.919.302.500 (7.125.689.900) Sekretariat Dprd 118 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4 2 2 2 1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Rancangan Perda Yang Disepakati dan Peraturan DPRD Yang Dibentuk 21 Dokumen 21 Dokumen 237.880.000 298.944.000 269.479.500 (29.464.500) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 1 1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 9.000.000 18.787.000 18.787.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 2 2 1 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 24.130.000 61.589.000 40.599.500 (20.989.500) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 1 4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 2 2 1 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 4.750.000 18.568.000 10.093.000 (8.475.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran 7 Dokumen 7 Dokumen 106.850.000 158.925.000 100.449.000 (58.476.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 2 1 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 16.850.000 14.136.000 9.716.000 (4.420.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 2 2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 16.850.000 14.686.000 10.266.000 (4.420.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 2 3 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 32.550.000 52.159.000 31.698.000 (20.461.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 2 4 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 28.600.000 62.238.000 37.856.000 (24.382.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 2 6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000 15.706.000 10.913.000 (4.793.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyeelenggaraan Pemerintahan 32 Laporan 32 Laporan 80.150.000 87.745.900 55.617.500 (32.128.400) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 Laporan 4 Laporan 6.200.000 13.576.000 8.028.000 (5.548.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 6.200.000 13.584.900 8.032.500 (5.552.400) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 Laporan 4 Laporan 5.250.000 10.476.000 6.756.000 (3.720.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 6.200.000 10.476.000 6.168.000 (4.308.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 4 Laporan 4 Laporan 6.100.000 10.476.000 6.168.000 (4.308.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0 Dokumen 0 Dokumen 15.250.000 0 0 0 Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 7 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 15.250.000 11.096.000 8.028.000 (3.068.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 3 8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 19.700.000 18.061.000 12.437.000 (5.624.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 4 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Yang Disusun Jumlah Kelompok Pakar/ Tim Ahli /Tenaga Ahli Yang Disediakan 25 Orang 2 Dokumen 9 Orang 25 Orang 2 Dokumen 9 Orang 821.100.000 1.276.108.000 676.253.000 (599.855.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 4 2 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 25 Dokumen 25 Dokumen 480.000.000 852.000.000 192.000.000 (660.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 4 4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 Orang 0 Orang 35.000.000 48.000.000 0 (48.000.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 4 5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 6 Orang 252.000.000 252.000.000 252.000.000 0 Sekretariat Dprd 4 2 2 2 4 7 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.100.000 5.108.000 2.653.000 (2.455.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 4 8 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000 119.000.000 229.600.000 110.600.000 Sekretariat Dprd 4 2 2 2 5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5 Dokumen 5 Dokumen 3.286.100.000 2.344.605.500 572.441.000 (1.772.164.500) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 5 1 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 50 Laporan 50 Laporan 136.900.000 536.434.000 268.338.000 (268.096.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 5 2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 100 Dokumen 100 Dokumen 8.100.000 68.359.000 36.103.000 (32.256.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 5 3 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 2.765.700.000 1.283.287.500 268.000.000 (1.015.287.500) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 5 4 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 4 Orang 0 Orang 375.400.000 456.525.000 0 (456.525.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.000.000 41.379.000 27.400.500 (13.978.500) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 6 1 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.850.000 35.948.000 23.872.000 (12.076.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 6 2 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan 3.150.000 5.431.000 3.528.500 (1.902.500) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 7 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 184.800.000 (115.200.000) Sekretariat Dprd 119 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4 2 2 2 7 2 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000.000 300.000.000 184.800.000 (115.200.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 8 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 40 Dokumen 40 Dokumen 8.506.200.000 11.537.285.000 7.032.862.000 (4.504.423.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 8 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 100 Dokumen 100 Dokumen 6.927.800.000 9.725.958.000 5.940.792.000 (3.785.166.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 8 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 12 Dokumen 8.400.000 20.225.000 14.791.000 (5.434.000) Sekretariat Dprd 4 2 2 2 8 4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.570.000.000 1.791.102.000 1.077.279.000 (713.823.000) Sekretariat Dprd BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7.804.861.000 8.611.506.628 6.643.384.973 (1.968.121.655) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.804.861.000 8.611.506.628 6.643.384.973 (1.968.121.655) 5 1 PERENCANAAN 7.804.861.000 8.611.506.628 6.643.384.973 (1.968.121.655) 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 4.085.000.000 5.009.824.528 4.615.666.873 (394.157.655) 5 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 150.000.000 337.729.500 202.446.000 (135.283.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000 188.900.000 112.965.000 (75.935.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 45.000.000 27.047.500 (17.952.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 5.000.000 3.019.500 (1.980.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 98.829.500 59.414.000 (39.415.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.225.000.000 3.340.979.028 3.380.737.973 39.758.945 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.000.000.000 2.830.325.528 2.993.515.273 163.189.745 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 155.000.000 299.401.500 255.118.700 (44.282.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000 109.452.000 68.970.000 (40.482.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000 101.800.000 63.134.000 (38.666.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 50.000.000 102.290.000 62.532.000 (39.758.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 102.290.000 62.532.000 (39.758.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 81.000.000 76.000.000 20.000.000 (56.000.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 45.000.000 40.000.000 20.000.000 (20.000.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0 Orang 36.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 889.000.000 598.278.000 440.765.200 (157.512.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 6.000.000 3.000.000 (3.000.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 25.000.000 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.000.000 20.044.000 13.786.200 (6.257.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.000.000 25.000.000 17.501.000 (7.499.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 120 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 750.000.000 523.234.000 382.478.000 (140.756.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 390.000.000 216.600.000 177.177.700 (39.422.300) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 80.000.000 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 30.000.000 19.800.000 21.537.700 1.737.700 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 80.000.000 86.800.000 45.640.000 (41.160.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000 110.000.000 110.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 120.000.000 111.720.000 159.120.000 47.400.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000 81.720.000 74.520.000 (7.200.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 30.000.000 84.600.000 54.600.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 180.000.000 226.228.000 172.888.000 (53.340.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 100.000.000 93.200.000 53.940.000 (39.260.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 30.000.000 14.860.000 14.860.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000 118.168.000 104.088.000 (14.080.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku 100 % 100 % 1.994.861.000 2.351.682.100 1.338.607.400 (1.013.074.700) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai peraturan yang berlaku Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100 % 100 % 1.140.955.000 1.572.982.700 935.101.200 (637.881.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 1 1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen 56.517.200 85.438.800 12.039.800 (73.399.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 1 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 127.537.800 150.939.600 118.157.600 (32.782.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 1 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 47.000.000 43.912.000 21.627.500 (22.284.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 1 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara nMusrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 180.000.000 232.504.000 122.477.000 (110.027.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 1 6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1 Usulan 1 Usulan 129.900.000 85.348.000 85.348.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 1 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000.000 974.840.300 575.451.300 (399.389.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan pemenuhan data dan informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan daerah 100 % 100 % 37.500.000 33.463.800 19.981.300 (13.482.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 2 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 2 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 0 Orang 0 Orang 0 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 2 3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 37.500.000 33.463.800 19.981.300 (13.482.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 121 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 1 2 2 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pemenuhan dokumen laporan pengendalian, evaluasi dan yang berlaku 100 % 100 % 696.406.000 595.231.800 305.490.000 (289.741.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 3 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 350.000.000 331.702.600 187.590.600 (144.112.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 3 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 6 Laporan 346.406.000 263.529.200 117.899.400 (145.629.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 100 % 100 % 120.000.000 150.003.800 78.034.900 (71.968.900) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 2 4 3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 120.000.000 150.003.800 78.034.900 (71.968.900) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 83 % 83 % 1.725.000.000 1.250.000.000 689.110.700 (560.889.300) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian dokumen rencana Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan dokumen rencana daerah 94 % 94 % 550.000.000 500.000.000 252.311.900 (247.688.100) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 92.264.800 40.462.600 (51.802.200) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 25.000.000 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 164.943.900 87.798.100 (77.145.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 81.514.900 38.802.600 (42.712.300) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 Laporan 0 Laporan 25.000.000 0 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 1 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 161.276.400 85.248.600 (76.027.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase kesesuaian dokumen rencana Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA dan dokumen rencana daerah 94 % 94 % 600.000.000 291.291.000 154.358.400 (136.932.600) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 2 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 60.000.000 33.882.500 (26.117.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 2 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000 57.940.000 27.562.200 (30.377.800) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 2 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 40.000.000 24.607.700 (15.392.300) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 2 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 52.705.000 23.966.600 (28.738.400) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 2 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000 40.350.000 21.191.800 (19.158.200) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 122 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 1 3 2 2 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 40.296.000 23.147.600 (17.148.400) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian dokumen rencana Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokumen rencana daerah 94 % 94 % 575.000.000 458.709.000 282.440.400 (176.268.600) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 3 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 64.653.000 32.224.300 (32.428.700) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 3 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000 40.000.000 26.058.500 (13.941.500) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 3 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 60.000.000 31.357.000 (28.643.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 3 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 150.000.000 78.110.000 (71.890.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 3 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 41.000.000 24.542.000 (16.458.000) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 2 3 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 103.056.000 90.148.600 (12.907.400) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BADAN KEUANGAN DAERAH 193.548.674.000 194.523.024.998 193.251.767.347 (1.271.257.651) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 193.548.674.000 194.523.024.998 193.251.767.347 (1.271.257.651) 5 2 KEUANGAN 193.548.674.000 194.523.024.998 193.251.767.347 (1.271.257.651) 5 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 13.615.051.000 10.549.418.998 9.141.570.005 (1.407.848.993) 5 2 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 148.488.000 148.500.000 95.319.100 (53.180.900) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 37.465.500 37.117.000 10.163.300 (26.953.700) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 18.390.500 18.000.000 6.947.800 (11.052.200) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 17.102.500 17.000.000 10.408.000 (6.592.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 75.529.500 76.383.000 67.800.000 (8.583.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 10.254.060.000 8.188.992.998 7.556.038.905 (632.954.093) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 600 Orang/ bulan 600 Orang/ bulan 9.755.272.000 7.552.866.998 6.820.203.905 (732.663.093) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 498.788.000 636.126.000 735.835.000 99.709.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 562.100.000 514.850.000 324.750.000 (190.100.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 75.500.000 75.500.000 75.500.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 426.600.000 415.350.000 249.250.000 (166.100.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0 Orang 60.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 654.418.000 487.405.000 466.279.000 (21.126.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.964.000 9.300.000 70.586.000 61.286.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 37.224.000 37.224.000 59.246.000 22.022.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 24.000.000 24.000.000 24.000.000 0 Badan Keuangan Daerah 123 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 2 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 8.000.000 (4.000.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 566.230.000 398.881.000 298.447.000 (100.434.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 1.217.625.000 441.200.000 79.000.000 (362.200.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 25.000.000 125.000.000 0 (125.000.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 22.800.000 12.000.000 0 (12.000.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 40 Unit 40 Unit 400.000.000 304.200.000 79.000.000 (225.200.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 769.825.000 0 0 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 231.660.000 231.735.000 231.735.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000 1.875.000 1.875.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 217.860.000 217.860.000 217.860.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 546.700.000 536.736.000 388.448.000 (148.288.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 483.500.000 366.000.000 267.750.000 (98.250.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 10.200.000 12.210.000 12.210.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 36.000.000 143.276.000 93.238.000 (50.038.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 17.000.000 15.250.000 15.250.000 0 Badan Keuangan Daerah 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tepat waktu . tepat waktu . 177.753.623.000 181.886.433.000 181.652.491.342 (233.941.658) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 1.969.615.200 2.146.200.000 1.852.239.000 (293.961.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 1 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 67.516.000 68.435.000 47.049.000 (21.386.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 76.676.200 78.579.000 52.572.000 (26.007.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 1 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 203.400.000 253.220.000 178.718.000 (74.502.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 1 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 203.400.000 335.720.000 206.170.000 (129.550.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 1 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 212.264.000 212.442.000 231.266.000 18.824.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 1 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 1.206.359.000 1.197.804.000 1.136.464.000 (61.340.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 280 Dokumen 280 Dokumen 606.048.300 700.000.000 510.787.400 (189.212.600) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 120.358.500 92.000.000 94.893.200 2.893.200 Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1500 Dokumen 1500 Dokumen 28.064.700 19.000.000 77.698.000 58.698.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 77.189.200 63.000.000 40.062.000 (22.938.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen 12 Dokumen 187.638.100 110.000.000 73.780.000 (36.220.000) Badan Keuangan Daerah 124 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 2 2 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 12 Laporan 34.761.900 173.445.400 84.186.900 (89.258.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 1 Dokumen 92.691.000 192.000.000 99.438.600 (92.561.400) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 31.516.300 27.554.600 18.910.100 (8.644.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 2 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 160 Orang 160 Orang 33.828.600 23.000.000 21.818.600 (1.181.400) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen hasil Koordinasi akuntasi dan pelaporan 388 Dokumen 388 Dokumen 600.282.500 700.000.000 502.939.500 (197.060.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 52 Laporan 52 Laporan 64.625.500 38.193.000 19.894.700 (18.298.300) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 572 Dokumen 572 Dokumen 75.631.000 72.710.000 60.150.500 (12.559.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 18 Laporan 18 Laporan 42.578.900 231.743.900 117.545.800 (114.198.100) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 360 Laporan 360 Laporan 95.682.200 56.382.000 116.973.000 60.591.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 166.982.200 166.982.200 97.361.000 (69.621.200) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 31.942.500 31.942.500 17.226.400 (14.716.100) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 3 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 122.840.200 102.046.400 73.788.100 (28.258.300) Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase dana transfer yang tersalurkan 100 % 100 % 174.577.677.000 178.340.233.000 178.786.525.442 446.292.442 Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 4 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 168.577.677.000 170.340.233.000 173.734.964.684 3.394.731.684 Badan Keuangan Daerah 5 2 2 2 4 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000.000 8.000.000.000 5.051.560.758 (2.948.439.242) Badan Keuangan Daerah 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Presentase jumlah aset yang terdata dengan baik 100 % 100 % 885.000.000 723.173.000 1.353.487.000 630.314.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang milik daerah 61 Dokumen 61 Dokumen 885.000.000 723.173.000 1.353.487.000 630.314.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.517.500 1.690.000 75.510.000 73.820.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 73.904.000 358.929.000 639.546.000 280.617.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 6 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 94.464.000 1.925.400 210.984.800 209.059.400 Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 7 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 121.910.000 56.179.000 35.936.500 (20.242.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 8 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 20.457.500 2.160.000 30.981.000 28.821.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 35.750.000 35.750.000 42.120.000 6.370.000 Badan Keuangan Daerah 125 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 2 3 2 1 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 94.244.000 3.028.600 77.215.700 74.187.100 Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 165.020.000 108.028.000 89.952.500 (18.075.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 154.733.000 154.733.000 150.865.500 (3.867.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 3 2 1 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 53 Orang 53 Orang 114.000.000 750.000 375.000 (375.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 100 % 100 % 1.295.000.000 1.364.000.000 1.104.219.000 (259.781.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan realisasi PAD 5 % 5 % 1.295.000.000 1.364.000.000 1.104.219.000 (259.781.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 146.022.000 79.000.000 107.812.500 28.812.500 Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 146.297.600 184.200.000 149.933.500 (34.266.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 227.812.200 249.800.000 167.853.000 (81.947.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 47.808.500 87.000.000 69.476.500 (17.523.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 475.038.200 398.988.000 288.276.000 (110.712.000) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 22.206.600 26.113.000 13.051.500 (13.061.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 53.570.000 76.585.000 59.624.500 (16.960.500) Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 99.238.900 126.574.000 164.592.000 38.018.000 Badan Keuangan Daerah 5 2 4 2 1 15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 77.006.000 135.740.000 83.599.500 (52.140.500) Badan Keuangan Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 7.101.021.000 10.753.635.190 9.917.054.696 (836.580.494) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.101.021.000 10.753.635.190 9.917.054.696 (836.580.494) 5 3 KEPEGAWAIAN 6.369.021.000 8.325.189.046 6.980.513.952 (1.344.675.094) 5 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 4.186.671.000 5.700.165.046 5.179.008.952 (521.156.094) 5 3 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 165.000.000 240.206.000 206.848.400 (33.357.600) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 65.000.000 96.367.000 96.367.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 47.621.000 32.286.000 (15.335.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 43.727.000 34.277.400 (9.449.600) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 45.000.000 52.491.000 43.918.000 (8.573.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.475.000.000 3.382.908.046 3.343.909.152 (38.998.894) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 1.300.000.000 3.155.776.046 3.130.609.652 (25.166.394) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 120.000.000 177.132.000 176.461.500 (670.500) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000 25.000.000 13.419.000 (11.581.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 126 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 3 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 30.000.000 25.000.000 23.419.000 (1.581.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 75.000.000 35.762.000 31.364.000 (4.398.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 3 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 1.419.000 765.000 (654.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000 29.055.000 25.728.000 (3.327.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 5.288.000 4.871.000 (417.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 375.000.000 468.920.000 277.139.000 (191.781.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 0 58.500.000 58.500.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 40.000.000 50.092.000 32.040.000 (18.052.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 45.000.000 115.647.000 37.270.000 (78.377.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 45.000.000 208.681.000 149.329.000 (59.352.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 55.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 Orang 60.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 577.000.000 682.442.000 499.322.400 (183.119.600) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 55.000.000 19.500.000 19.500.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 45.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000 50.159.000 39.054.400 (11.104.600) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 28.000.000 50.000.000 40.140.000 (9.860.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 35.000.000 10.000.000 10.000.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000 24.000.000 16.000.000 (8.000.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000 449.563.000 328.682.500 (120.880.500) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 30.000.000 20.944.000 13.383.500 (7.560.500) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 55.000.000 58.276.000 32.562.000 (25.714.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 840.671.000 218.420.000 218.420.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.000.000 25.000.000 25.000.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 25.000.000 21.500.000 21.500.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 250.000.000 71.920.000 71.920.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 127 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 3 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 150.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 200.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 140.671.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 209.000.000 155.230.000 155.230.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 6.250.000 6.250.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.000.000 136.980.000 136.980.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 62.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 470.000.000 516.277.000 446.776.000 (69.501.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 90.000.000 141.500.000 114.584.000 (26.916.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 40.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 110 Unit 110 Unit 95.000.000 119.770.000 119.770.000 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 25.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 120.000.000 205.007.000 164.622.000 (40.385.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000 50.000.000 47.800.000 (2.200.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 85% 90% 95 % 85% 90% 95 % 2.182.350.000 2.625.024.000 1.801.505.000 (823.519.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Rencana Pengadaan dan Pemberhentian serta Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN 90 % 90 % 660.350.000 811.750.000 508.508.000 (303.242.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000 9.088.000 4.120.000 (4.968.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000 43.570.000 20.318.000 (23.252.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 271.245.000 144.614.000 (126.631.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 2 Laporan 2 Laporan 55.000.000 54.927.000 47.547.000 (7.380.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 5 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 35.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 55.350.000 38.127.000 19.647.000 (18.480.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 7 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 0 Lembaga 0 Lembaga 25.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 9 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 5.392.000 2.696.000 (2.696.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 181.944.000 160.559.000 (21.385.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 1 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 80.000.000 83.341.000 46.891.000 (36.450.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 128 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 3 2 2 1 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Laporan 2 Laporan 65.000.000 124.116.000 62.116.000 (62.000.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 2 Mutasi dan Promosi ASN Cakupan penyelesaian proses mutasi dan promosi ASN 100 persen 100 persen 275.000.000 753.400.000 523.508.000 (229.892.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 2 1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000 37.712.000 18.345.000 (19.367.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 2 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000 583.114.000 427.851.000 (155.263.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 2 3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 132.574.000 77.312.000 (55.262.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya 20 ASN 20 ASN 707.000.000 598.128.000 453.489.000 (144.639.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 20 Orang 60.000.000 1.026.000 513.000 (513.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 2 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 596.076.000 452.463.000 (143.613.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 3 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 52.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 10 Orang 10 Orang 55.000.000 1.026.000 513.000 (513.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 6 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 0 Orang 0 Orang 60.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 7 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 0 Laporan 0 Laporan 20.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 8 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 0 Orang 0 Orang 25.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 9 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 0 Dokumen 0 Dokumen 80.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 0 Orang 0 Orang 70.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 11 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional 0 Laporan 0 Laporan 25.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 0 Orang 0 Orang 40.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 3 15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 0 Laporan 0 Laporan 20.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Cakupan ASN yang mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja 100 persen 100 persen 540.000.000 461.746.000 316.000.000 (145.746.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 1.932.000 966.000 (966.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 12 Dokumen 12 Dokumen 80.000.000 159.152.000 144.526.000 (14.626.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000 45.951.000 22.289.000 (23.662.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 0 Orang 0 Orang 25.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 5 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 6 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 54.068.000 22.030.000 (32.038.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 7 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 0 Orang 0 Orang 80.000.000 81.852.000 34.266.000 (47.586.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000 60.282.000 63.816.000 3.534.000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000 13.890.000 6.459.000 (7.431.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 3 2 2 4 10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 44.619.000 21.648.000 (22.971.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 732.000.000 2.428.446.144 2.936.540.744 508.094.600 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur 86 % 86 % 732.000.000 2.428.446.144 2.936.540.744 508.094.600 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 129 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 4 2 2 1 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis 83 % 83 % 320.000.000 117.074.000 54.218.000 (62.856.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 1 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun 8 Dokumen 8 Dokumen 80.000.000 73.859.000 33.632.000 (40.227.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 1 2 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 70.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 1 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 25 Orang 25 Orang 120.000.000 1.026.000 513.000 (513.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 1 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 42.189.000 20.073.000 (22.116.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 85 % 85 % 412.000.000 2.311.372.144 2.882.322.744 570.950.600 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 2 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 57.000.000 51.518.000 24.154.000 (27.364.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 2 5 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 2 Dokumen 2 Dokumen 45.000.000 427.378.144 304.693.144 (122.685.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 2 6 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 45.000.000 0 0 0 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 2 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 10 Laporan 10 Laporan 200.000.000 1.778.910.000 2.528.763.600 749.853.600 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 5 4 2 2 2 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 2 Dokumen 2 Dokumen 65.000.000 53.566.000 24.712.000 (28.854.000) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2.467.000.000 5.168.532.062 4.483.921.118 (684.610.944) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.467.000.000 5.168.532.062 4.483.921.118 (684.610.944) 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.467.000.000 5.168.532.062 4.483.921.118 (684.610.944) 5 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.317.000.000 3.768.532.062 3.325.488.670 (443.043.392) 5 5 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 13 Dokumen 13 Dokumen 140.000.000 106.182.000 73.877.600 (32.304.400) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000 64.412.000 42.385.300 (22.026.700) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 130 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 5 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 70.000.000 41.770.000 31.492.300 (10.277.700) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 130.000.000 2.232.763.262 1.970.835.670 (261.927.592) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 0 2.058.167.962 1.822.257.870 (235.910.092) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000 119.514.000 118.861.400 (652.600) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 55.081.300 29.716.400 (25.364.900) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 30.000.000 15.309.500 12.913.400 (2.396.100) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 30.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0 15.309.500 12.913.400 (2.396.100) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 160.000.000 67.787.000 54.131.000 (13.656.000) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 80.000.000 37.800.000 31.500.000 (6.300.000) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 5.987.000 22.631.000 16.644.000 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0 Orang 70.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 90.000.000 420.330.300 303.681.000 (116.649.300) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0 26.571.300 16.883.500 (9.687.800) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000 15.344.000 22.844.000 7.500.000 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000 6.000.000 6.400.000 400.000 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000 12.000.000 8.000.000 (4.000.000) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0 354.415.000 243.553.500 (110.861.500) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 350.000.000 666.000.000 641.400.000 (24.600.000) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 70.000.000 45.900.000 45.900.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 100.000.000 67.900.000 43.300.000 (24.600.000) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000 552.200.000 552.200.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 95.000.000 71.700.000 71.700.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 131 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 5 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000 4.500.000 4.500.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 80.000.000 55.200.000 55.200.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 0 12.000.000 12.000.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 322.000.000 188.460.000 196.950.000 8.490.000 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 150.000.000 138.500.000 93.500.000 (45.000.000) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.000.000 37.980.000 91.470.000 53.490.000 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000 7.100.000 7.100.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000 4.880.000 4.880.000 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengambangan Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.150.000.000 1.400.000.000 1.158.432.448 (241.567.552) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Dokumen dan Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 3 Dokumen Dokumen 530.000.000 610.241.700 240.551.348 (369.690.352) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 1 1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 0 Laporan 0 Laporan 100.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 1 2 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 0 Laporan 0 Laporan 100.000.000 68.936.700 60.952.048 (7.984.652) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 1 4 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 0 Laporan 0 Laporan 100.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 1 5 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 0 Laporan 0 Laporan 150.000.000 200.000.000 109.171.900 (90.828.100) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 1 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000 341.305.000 70.427.400 (270.877.600) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Penelitia dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 4 Dokumen 4 Dokumen 280.000.000 89.758.300 632.768.900 543.010.600 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 2 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 89.758.300 632.768.900 543.010.600 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 2 3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 2 5 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 2 6 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Penelitia dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 0 Dokumen 0 Dokumen 160.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 3 5 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 3 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 3 9 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 132 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 5 5 2 2 3 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 6 Dokumen 6 Dokumen 180.000.000 700.000.000 285.112.200 (414.887.800) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 4 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 700.000.000 264.112.200 (435.887.800) Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 4 4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0 Laporan 0 Laporan 40.000.000 0 0 0 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 5 5 2 2 4 5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 0 Laporan 1 Laporan 40.000.000 0 21.000.000 21.000.000 Badan Riset Dan Inovasi Daerah INSPEKTORAT DAERAH 12.562.531.700 15.129.891.525 14.075.632.552 (1.054.258.973) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.562.531.700 15.129.891.525 14.075.632.552 (1.054.258.973) 6 1 INSPEKTORAT DAERAH 12.562.531.700 15.129.891.525 14.075.632.552 (1.054.258.973) 6 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 7.584.294.800 10.047.422.525 9.006.972.352 (1.040.450.173) 6 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 282.776.900 210.155.000 209.954.000 (201.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 0 87.775.000 137.552.000 49.777.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9 Dokumen 0 Dokumen 43.351.600 27.713.000 0 (27.713.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 33.676.800 27.245.000 2.806.000 (24.439.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 33.237.400 0 0 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 32.851.400 0 0 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 9 Laporan 139.659.700 67.422.000 69.596.000 2.174.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 4.635.553.257 5.681.442.525 6.111.849.352 430.406.827 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 4.434.368.057 5.450.491.525 5.876.818.352 426.326.827 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 147.185.200 183.457.000 187.537.000 4.080.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 27.000.000 23.747.000 23.747.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 27.000.000 23.747.000 23.747.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 34.193.600 27.621.000 16.901.000 (10.720.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 34.193.600 27.621.000 16.901.000 (10.720.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 471.678.600 647.808.000 367.078.000 (280.730.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 140 Paket 140 Paket 70.000.000 99.200.000 49.600.000 (49.600.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 40.678.600 149.608.000 122.478.000 (27.130.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 253.000.000 375.000.000 195.000.000 (180.000.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9 Orang 0 Orang 108.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 1.310.168.400 1.375.635.000 1.456.275.000 80.640.000 Inspektorat Daerah 133 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 6 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 10.245.700 18.780.000 27.600.000 8.820.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 15.025.200 0 0 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 71.479.700 71.525.000 71.525.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 52.362.200 52.820.000 64.428.000 11.608.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 48 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 60 Laporan 48.000.000 48.000.000 48.000.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 120 Laporan 1.000.000.000 1.133.466.000 1.179.678.000 46.212.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 49.041.200 31.044.000 45.044.000 14.000.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 44.014.400 0 0 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 30 Unit 30 Unit 387.733.643 1.552.480.000 439.104.000 (1.113.376.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 112.500.000 1.219.600.000 79.600.000 (1.140.000.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 150.420.000 232.880.000 269.104.000 36.224.000 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 115.323.143 0 0 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 7.267.500 0 0 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.223.000 100.000.000 90.400.000 (9.600.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 196.178.400 151.189.000 121.189.000 (30.000.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 300 Laporan 7.500.000 3.125.000 3.125.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 9 Laporan 9 Laporan 158.400.000 117.120.000 117.120.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 30.278.400 30.944.000 944.000 (30.000.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 266.012.000 401.092.000 284.622.000 (116.470.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 203.000.000 128.500.000 95.500.000 (33.000.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 22.512.000 236.422.000 168.822.000 (67.600.000) Inspektorat Daerah 6 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 40.500.000 36.170.000 20.300.000 (15.870.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, serta Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 3.956.145.600 4.275.870.000 4.176.594.000 (99.276.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pesentase Hasil Pengawasan Internal yang dicapai 100 % 100 % 3.478.376.100 3.729.648.000 3.138.233.000 (591.415.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 202 Laporan 202 Laporan 1.670.640.500 1.823.419.000 1.606.983.000 (216.436.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 30 Laporan 30 Laporan 86.399.000 88.300.000 85.588.000 (2.712.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 32 Laporan 32 Laporan 1.038.393.000 833.959.000 817.434.000 (16.525.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 4 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 89.867.600 59.152.000 50.091.000 (9.061.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 5 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 121 Laporan 121 Laporan 253.660.600 537.029.000 172.760.000 (364.269.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 6 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 5 Kesepaka tan 5 Kesepaka tan 138.325.500 95.885.000 95.885.000 0 Inspektorat Daerah 6 1 2 2 1 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 120 Dokumen 120 Dokumen 201.089.900 291.904.000 309.492.000 17.588.000 Inspektorat Daerah 134 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 6 1 2 2 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu 100 % 100 % 477.769.500 546.222.000 1.038.361.000 492.139.000 Inspektorat Daerah 6 1 2 2 2 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 Laporan 4 Laporan 65.018.700 123.431.000 94.245.000 (29.186.000) Inspektorat Daerah 6 1 2 2 2 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 15 Laporan 15 Laporan 412.750.800 422.791.000 944.116.000 521.325.000 Inspektorat Daerah 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, Serta Pendampingan dan Asistensi 100 % 100 % 1.022.091.300 806.599.000 892.066.200 85.467.200 Inspektorat Daerah 6 1 3 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang dirumusan 100 % 100 % 200.633.600 76.528.000 80.178.000 3.650.000 Inspektorat Daerah 6 1 3 2 1 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 45.602.300 0 0 0 Inspektorat Daerah 6 1 3 2 1 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 155.031.300 76.528.000 80.178.000 3.650.000 Inspektorat Daerah 6 1 3 2 2 Pendampingan dan Asistensi 0 Inspektorat Daerah 6 1 3 2 2 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 3 perangkat daerah 3 perangkat daerah 43.024.600 134.838.000 51.379.000 (83.459.000) Inspektorat Daerah 6 1 3 2 2 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 1 perangkat daerah 1 perangkat daerah 452.953.400 356.870.000 493.692.000 136.822.000 Inspektorat Daerah 6 1 3 2 2 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 304.024.700 216.470.000 244.562.000 28.092.000 Inspektorat Daerah 6 1 3 2 2 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 1 perangkat daerah 1 perangkat daerah 21.455.000 21.893.000 22.255.200 362.200 Inspektorat Daerah KECAMATAN RUMBIA 7.195.586.000 7.348.071.650 7.313.569.250 (34.502.400) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.195.586.000 7.348.071.650 7.313.569.250 (34.502.400) 7 1 KECAMATAN 7.195.586.000 7.348.071.650 7.313.569.250 (34.502.400) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 5.117.089.800 5.828.747.150 5.612.744.450 (216.002.700) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 16.125.000 10.690.000 10.890.000 200.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2.500.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2.500.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 3.766.396.000 4.447.165.650 4.451.365.650 4.200.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/b ulan 44 Orang/b ulan 3.501.586.000 4.148.071.650 4.148.071.650 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 72.000.000 67.790.000 71.990.000 4.200.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.000.000 4.200.000 0 (4.200.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0 Laporan 5.000.000 4.200.000 0 (4.200.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 130.700.000 118.000.000 19.500.000 (98.500.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 6.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0 Orang 12.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 373.984.800 502.790.500 391.299.700 (111.490.800) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 14.720.000 11.000.000 (3.720.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.000.000 6.097.000 6.287.000 190.000 Kecamatan Rumbia 135 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 20.000.000 19.000.000 (1.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000 80.424.000 44.522.000 (35.902.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 462.679.000 387.621.000 402.690.000 15.069.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 66.000.000 68.876.000 68.876.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 25.000.000 18.000.000 3.200.000 (14.800.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 25.000.000 55.600.000 23.800.000 (31.800.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 49.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000 138.950.000 138.950.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 68.105.000 82.820.000 98.975.000 16.155.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000 17.220.000 17.220.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 294.100.000 275.460.000 238.024.100 (37.435.900) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 20.000.000 47.600.000 47.600.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0,0,0 Unit 0,0,0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 44.000.000 36.720.000 36.720.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 232.500.000 40.500.000 30.500.000 (10.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang TIdak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Yang Ada Di Kecamatan 100 % 100 % 232.500.000 40.500.000 30.500.000 (10.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 32.500.000 40.500.000 30.500.000 (10.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 1.636.106.200 1.272.824.500 1.528.724.800 255.900.300 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 1.164.800.000 1.105.810.000 1.354.590.000 248.780.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 0% 100% 100.000.000 0 57.500.000 57.500.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 12 Laporan 100.000.000 0 57.500.000 57.500.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 321.306.200 167.014.500 116.634.800 (50.379.700) Kecamatan Rumbia 136 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 100 Keluarga 100 Keluarga 70.000.000 75.703.000 41.735.000 (33.968.000) Kecamatan Rumbia 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 0% 0% 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 194.890.000 206.000.000 141.600.000 (64.400.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 194.890.000 206.000.000 141.600.000 (64.400.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 83.500.000 80.000.000 40.000.000 (40.000.000) Kecamatan Rumbia KELURAHAN KASIPUTE 600.000.000 600.000.000 555.000.000 (45.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 600.000.000 600.000.000 555.000.000 (45.000.000) 7 1 KECAMATAN 600.000.000 600.000.000 555.000.000 (45.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 281.486.500 268.700.000 215.700.000 (53.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 3.000.000 2.100.000 2.100.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 3.000.000 2.100.000 2.100.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 55.670.000 53.390.000 53.390.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 55.670.000 53.390.000 53.390.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 21.000.000 22.000.000 7.500.000 (14.500.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 9.000.000 10.000.000 7.500.000 (2.500.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 12.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 52.531.500 89.085.000 61.345.000 (27.740.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.610.000 10.900.000 10.900.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.961.500 2.725.000 2.045.000 (680.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 1.800.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 12.000.000 12.000.000 11.000.000 (1.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 23.160.000 61.060.000 35.000.000 (26.060.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 82.000.000 60.195.000 55.195.000 (5.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 22.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000 33.000.000 28.000.000 (5.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 20.000.000 27.195.000 27.195.000 0 Kecamatan Rumbia 137 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 9.585.000 12.730.000 12.730.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 9.585.000 12.730.000 12.730.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 57.700.000 29.200.000 23.440.000 (5.760.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 18.500.000 10.000.000 10.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 1.400.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 27.800.000 19.200.000 13.440.000 (5.760.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 287.923.500 306.300.000 324.300.000 18.000.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 206.200.000 274.800.000 304.800.000 30.000.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 6.200.000 6.000.000 6.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 200.000.000 68.800.000 108.800.000 40.000.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas /Ormas 4 Pokmas /Ormas 0 200.000.000 190.000.000 (10.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MAsyarakat (PPKM) 0% 0% 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 5 1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 61.723.500 31.500.000 19.500.000 (12.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 4 Keluarga 4 Keluarga 61.723.500 31.500.000 19.500.000 (12.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 20.590.000 25.000.000 15.000.000 (10.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 20.590.000 25.000.000 15.000.000 (10.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 20.590.000 25.000.000 15.000.000 (10.000.000) Kecamatan Rumbia KELURAHAN DOULE 700.000.000 600.000.000 612.548.000 12.548.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 612.548.000 12.548.000 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 612.548.000 12.548.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 298.247.000 302.628.500 257.659.500 (44.969.000) Kecamatan Rumbia 138 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 3.000.000 2.790.000 2.790.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 2.790.000 2.790.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 47.040.000 60.220.000 60.220.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 47.040.000 60.220.000 60.220.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 31.200.000 36.000.000 12.000.000 (24.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 7.200.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 86.007.000 93.308.500 72.667.500 (20.641.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000 4.000.000 4.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.750.000 17.094.500 17.094.500 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.049.000 5.994.000 5.563.000 (431.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.600.000 1.800.000 1.800.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 47.108.000 52.420.000 32.210.000 (20.210.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 22.000.000 46.000.000 50.400.000 4.400.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 22.000.000 46.000.000 50.400.000 4.400.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 10.200.000 10.200.000 10.200.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 98.800.000 54.110.000 49.382.000 (4.728.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 20.500.000 20.500.000 20.500.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 1.900.000 3.450.000 3.450.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 41.400.000 14.400.000 14.400.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 35.000.000 15.760.000 11.032.000 (4.728.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 362.953.000 272.371.500 333.888.500 61.517.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 304.400.000 260.560.000 325.708.000 65.148.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 6.000.000 4.960.000 4.960.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 200.000.000 55.600.000 148.748.000 93.148.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 98.400.000 200.000.000 172.000.000 (28.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 58.553.000 11.811.500 8.180.500 (3.631.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 50 Keluarga 50 Keluarga 58.553.000 11.811.500 8.180.500 (3.631.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 38.800.000 25.000.000 21.000.000 (4.000.000) Kecamatan Rumbia 139 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 38.800.000 25.000.000 21.000.000 (4.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 38.800.000 25.000.000 21.000.000 (4.000.000) Kecamatan Rumbia KELURAHAN LAMPOPALA 583.762.500 556.000.000 534.601.100 (21.398.900) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 583.762.500 556.000.000 534.601.100 (21.398.900) 7 1 KECAMATAN 583.762.500 556.000.000 534.601.100 (21.398.900) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 268.762.500 246.400.000 173.569.100 (72.830.900) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 bulan Dokumen 12 bulan Dokumen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 58.988.000 61.174.000 61.174.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 bulan Dokumen 12 bulan Dokumen 58.988.000 61.174.000 61.174.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 36.500.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 STEEL Paket 0 STEEL Paket 12.500.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 71.254.500 100.696.000 62.373.000 (38.323.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 bulan Paket 12 bulan Paket 8.388.500 19.304.000 13.334.000 (5.970.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.138.000 13.322.000 8.269.000 (5.053.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 9.000.000 (3.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 42.328.000 53.670.000 29.370.000 (24.300.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 0 Unit 0 Unit 74.840.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 24.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 12.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 28.840.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 8.780.000 12.730.000 12.730.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.780.000 12.730.000 12.730.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 16.600.000 46.000.000 35.492.100 (10.507.900) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 3.500.000 8.500.000 3.000.000 (5.500.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2.100.000 4.300.000 4.300.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.000.000 33.200.000 28.192.100 (5.007.900) Kecamatan Rumbia 140 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 303.000.000 257.600.000 314.432.000 56.832.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 303.000.000 257.600.000 314.432.000 56.832.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 0 3.600.000 3.600.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 200.000.000 150.000.000 206.832.000 56.832.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 103.000.000 104.000.000 104.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MAsyarakat (PPKM) 0% 0% 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 5 1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 90.237.500 44.000.000 40.223.000 (3.777.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 100 Keluarga 100 Keluarga 90.237.500 44.000.000 40.223.000 (3.777.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 12.000.000 52.000.000 46.600.000 (5.400.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 12.000.000 52.000.000 46.600.000 (5.400.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 12.000.000 52.000.000 46.600.000 (5.400.000) Kecamatan Rumbia KELURAHAN LAMERORO 700.000.000 600.000.000 748.625.500 148.625.500 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 748.625.500 148.625.500 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 748.625.500 148.625.500 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 267.007.800 268.150.000 321.979.200 53.829.200 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 3.325.000 4.000.000 4.200.000 200.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.325.000 4.000.000 4.200.000 200.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 31.112.000 56.520.000 56.520.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 31.112.000 56.520.000 56.520.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 62.191.800 91.860.000 107.505.200 15.645.200 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.776.800 25.910.000 45.315.200 19.405.200 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000 4.800.000 4.800.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 24.000.000 24.000.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 8 Laporan 20.815.000 37.150.000 33.390.000 (3.760.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 0 Unit 3 Unit 83.839.000 0 62.269.000 62.269.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 6 Unit 11.200.000 0 14.221.000 14.221.000 Kecamatan Rumbia 141 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 3 Unit 10.000.000 0 48.048.000 48.048.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 51.400.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 11.239.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 30.540.000 29.940.000 46.095.000 16.155.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21.540.000 21.540.000 37.695.000 16.155.000 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9.000.000 8.400.000 8.400.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 32.000.000 61.830.000 45.390.000 (16.440.000) Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 12.000.000 4.950.000 4.950.000 0 Kecamatan Rumbia 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000 56.880.000 40.440.000 (16.440.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 392.992.200 307.850.000 407.646.300 99.796.300 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 342.200.000 303.850.000 400.650.000 96.800.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 6.000.000 4.000.000 7.000.000 3.000.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 200.000.000 99.850.000 214.650.000 114.800.000 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 136.200.000 200.000.000 179.000.000 (21.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MAsyarakat (PPKM) 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 5 2 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 40.792.200 4.000.000 6.996.300 2.996.300 Kecamatan Rumbia 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 12 Keluarga 12 Keluarga 40.792.200 4.000.000 6.996.300 2.996.300 Kecamatan Rumbia 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 40.000.000 24.000.000 19.000.000 (5.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 40.000.000 24.000.000 19.000.000 (5.000.000) Kecamatan Rumbia 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 40.000.000 24.000.000 19.000.000 (5.000.000) Kecamatan Rumbia KECAMATAN RUMBIA TENGAH 2.668.500.000 5.745.131.398 5.784.704.198 39.572.800 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.668.500.000 5.745.131.398 5.784.704.198 39.572.800 7 1 KECAMATAN 2.668.500.000 5.745.131.398 5.784.704.198 39.572.800 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.291.400.000 4.711.065.398 4.585.990.198 (125.075.200) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 19.500.000 31.413.000 22.036.000 (9.377.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000 27.793.000 18.416.000 (9.377.000) Kecamatan Rumbia Tengah 142 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 155.600.000 3.359.911.398 3.345.589.398 (14.322.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 0 3.145.131.398 3.145.131.398 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 57.000.000 54.780.000 54.780.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 22.500.000 30.377.000 30.377.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000 8.037.000 8.037.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 129.500.000 167.700.000 87.400.000 (80.300.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 10.000.000 16.200.000 0 (16.200.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 40.000.000 36.000.000 36.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 388.736.000 445.132.000 315.785.000 (129.347.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 15.000.000 12.602.000 12.602.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 8.806.000 8.940.000 134.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 90.000.000 81.960.000 50.957.000 (31.003.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 1 Unit 1 Unit 197.000.000 240.460.000 200.747.800 (39.712.200) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 90.000.000 101.600.000 81.587.800 (20.012.200) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 35.314.000 38.130.000 39.300.000 1.170.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 13.900.000 13.900.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 343.250.000 397.942.000 544.755.000 146.813.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 60.000.000 58.000.000 58.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 40.000.000 2.190.000 1.460.000 (730.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0 76.032.000 77.880.000 1.848.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 80.000.000 23.000.000 6.800.000 (16.200.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 80.000.000 23.000.000 6.800.000 (16.200.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000 23.000.000 6.800.000 (16.200.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 1.178.000.000 811.306.000 1.011.854.000 200.548.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 14.000.000 10.166.000 10.166.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 143 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 6.200.000 6.200.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 0 93.400.000 180.228.000 86.828.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 0 93.400.000 180.228.000 86.828.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 60.000.000 69.600.000 30.520.000 (39.080.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 100 Keluarga 100 Keluarga 60.000.000 69.600.000 30.520.000 (39.080.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 119.100.000 199.760.000 180.060.000 (19.700.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 119.100.000 199.760.000 180.060.000 (19.700.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 50.000.000 97.900.000 78.200.000 (19.700.000) Kecamatan Rumbia Tengah KELURAHAN LAURU 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 255.000.000 368.920.000 295.920.000 (73.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 30.000.000 62.540.000 62.418.000 (122.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 30.000.000 62.540.000 62.418.000 (122.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.500.000 8.160.000 8.160.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 5.500.000 8.160.000 8.160.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 90.000.000 124.270.000 95.092.000 (29.178.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 10.420.000 10.420.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 6.000.000 5.460.000 5.460.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 9.600.000 12.000.000 10.000.000 (2.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 60.000.000 93.990.000 66.812.000 (27.178.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 1 Unit 1 Unit 40.000.000 49.000.000 29.300.000 (19.700.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 20.000.000 25.000.000 17.300.000 (7.700.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 20.000.000 24.000.000 12.000.000 (12.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 13.500.000 9.350.000 9.350.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 500.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia Tengah 144 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 13.000.000 9.350.000 9.350.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 52.000.000 91.600.000 91.600.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 12.000.000 20.000.000 20.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 40.000.000 71.600.000 71.600.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 415.000.000 198.920.000 186.920.000 (12.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 415.000.000 198.920.000 186.920.000 (12.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 4.000.000 4.120.000 4.120.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 200.000.000 33.800.000 33.800.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 15 Pokmas / Ormas 211.000.000 161.000.000 149.000.000 (12.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 32.160.000 32.160.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 32.160.000 32.160.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 30.000.000 32.160.000 32.160.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah KELURAHAN POEA 700.000.000 600.000.000 873.065.000 273.065.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 873.065.000 273.065.000 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 873.065.000 273.065.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 355.500.000 385.134.000 457.799.000 72.665.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 33.600.000 51.240.000 37.040.000 (14.200.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 33.600.000 51.240.000 37.040.000 (14.200.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.000.000 8.160.000 8.160.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5 Laporan 5.000.000 8.160.000 8.160.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 31.500.000 67.500.000 51.400.000 (16.100.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 15 Paket 7.500.000 43.500.000 27.400.000 (16.100.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 24.000.000 24.000.000 24.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 91.336.000 113.534.000 69.634.000 (43.900.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 12.863.000 15.526.000 9.991.000 (5.535.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 4.129.000 4.298.000 4.138.000 (160.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 4.800.000 4.800.000 4.800.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 10.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 59.544.000 76.910.000 38.705.000 (38.205.000) Kecamatan Rumbia Tengah 145 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 1 Unit 1 Unit 20.000.000 69.100.000 69.100.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10.000.000 8.300.000 8.300.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10.000.000 60.800.000 60.800.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 1.314.000 4.680.000 5.850.000 1.170.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 1.314.000 4.680.000 5.850.000 1.170.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 172.750.000 70.920.000 216.615.000 145.695.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 20.000.000 20.020.000 20.020.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 1.700.000 10.000.000 10.700.000 700.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 151.050.000 40.900.000 185.895.000 144.995.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 329.000.000 183.866.000 384.266.000 200.400.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 4.000.000 3.966.000 3.966.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 4.000.000 3.966.000 3.966.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 325.000.000 179.900.000 380.300.000 200.400.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 9 Unit 200.000.000 35.000.000 225.000.000 190.000.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 125.000.000 144.900.000 155.300.000 10.400.000 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 15.500.000 31.000.000 31.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 15.500.000 31.000.000 31.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 15.500.000 31.000.000 31.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah KELURAHAN KAMPUNG BARU 618.500.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 618.500.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 618.500.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 230.900.000 301.980.000 252.580.000 (49.400.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 3.500.000 3.620.000 3.620.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000 3.620.000 3.620.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 35.000.000 46.220.000 46.220.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 35.000.000 46.220.000 46.220.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 7.000.000 6.020.000 6.020.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000 6.020.000 6.020.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 146 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 85.400.000 91.960.000 66.560.000 (25.400.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.000.000 6.000.000 3.000.000 (3.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 11.500.000 9.750.000 (1.750.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.000.000 7.000.000 6.895.000 (105.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 53.060.000 32.515.000 (20.545.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 1 Unit 1 Unit 47.000.000 20.760.000 20.760.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 22.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000 20.760.000 20.760.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 10.500.000 10.200.000 10.200.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 500.000 0 0 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.200.000 10.200.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 18.500.000 99.200.000 99.200.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 18.500.000 20.000.000 20.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 0 79.200.000 79.200.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 364.000.000 259.320.000 223.720.000 (35.600.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 364.000.000 259.320.000 223.720.000 (35.600.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 100.000.000 43.000.000 34.000.000 (9.000.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 260.000.000 212.320.000 185.720.000 (26.600.000) Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 23.600.000 38.700.000 38.700.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 23.600.000 38.700.000 38.700.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 23.600.000 38.700.000 38.700.000 0 Kecamatan Rumbia Tengah KECAMATAN RAROWATU 3.365.635.000 3.310.949.926 3.227.238.926 (83.711.000) 147 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.365.635.000 3.310.949.926 3.227.238.926 (83.711.000) 7 1 KECAMATAN 3.365.635.000 3.310.949.926 3.227.238.926 (83.711.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 2.475.635.000 2.842.986.926 2.669.431.926 (173.555.000) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 12 dok 12 dok 7.400.000 15.200.000 15.200.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000 4.610.000 4.610.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1.100.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 0 1.100.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000 1.500.000 1.500.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1.100.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 1 Laporan 0 5.090.000 5.090.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.768.335.000 2.028.983.926 2.033.183.926 4.200.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.665.635.000 1.910.949.926 1.910.949.926 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 82.700.000 79.514.000 83.714.000 4.200.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 12.000.000 9.400.000 9.400.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000 9.400.000 9.400.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 71.600.000 98.650.000 56.650.000 (42.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 17.600.000 29.650.000 29.650.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 24.000.000 36.000.000 12.000.000 (24.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 218.800.000 228.635.000 202.773.000 (25.862.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.000.000 15.000.000 6.000.000 (9.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 31.907.000 37.739.000 5.832.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.000.000 5.000.000 10.700.000 5.700.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 0 78.000.000 82.078.000 53.684.000 (28.394.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000 9.400.000 9.400.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 15 unit 15 unit 265.300.000 250.400.000 159.329.000 (91.071.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.900.000 10.800.000 10.800.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 16.000.000 43.000.000 43.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 120.000.000 0 6.195.000 6.195.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000 28.250.000 28.250.000 0 Kecamatan Rarowatu 148 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 28.800.000 36.050.000 49.050.000 13.000.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 900.000 900.000 900.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 22.300.000 22.300.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 103.400.000 175.668.000 143.846.000 (31.822.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 33.500.000 43.500.000 43.500.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 3.000.000 3.650.000 5.840.000 2.190.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 15.800.000 87.888.000 41.610.000 (46.278.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 40.000.000 54.000.000 16.000.000 (38.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 40.000.000 54.000.000 16.000.000 (38.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 40.000.000 54.000.000 16.000.000 (38.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 730.000.000 268.275.000 434.769.000 166.494.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 10.000.000 11.925.000 11.925.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 11.925.000 11.925.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 0% 100% 300.000.000 0 178.094.000 178.094.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 6 Laporan 300.000.000 0 178.094.000 178.094.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 100.000.000 95.350.000 83.750.000 (11.600.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 33 Keluarga 33 Keluarga 50.000.000 52.150.000 36.050.000 (16.100.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 10.000.000 10.000.000 6.000.000 (4.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 100 % 10.000.000 10.000.000 6.000.000 (4.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000 10.000.000 6.000.000 (4.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 100.000.000 125.650.000 91.000.000 (34.650.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku,agama ras dan golongan 50 orang 50 orang 100.000.000 125.650.000 91.000.000 (34.650.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 80.000.000 96.450.000 61.300.000 (35.150.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 100 % 100 % 10.000.000 10.038.000 10.038.000 0 Kecamatan Rarowatu 149 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 2 dok 2 dok 10.000.000 10.038.000 10.038.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 10.000.000 10.038.000 10.038.000 0 Kecamatan Rarowatu KELURAHAN TAUBONTO 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 310.000.000 366.600.000 276.600.000 (90.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 20.000.000 38.520.000 38.520.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000 38.520.000 38.520.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 6.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 6.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 30.000.000 33.000.000 15.000.000 (18.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 6.000.000 9.000.000 15.000.000 6.000.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 78.600.000 73.250.000 73.250.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 21.704.000 21.704.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 5.120.000 5.120.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.600.000 1.600.000 1.600.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 31.826.000 31.826.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 15 unit 15 unit 111.400.000 168.350.000 71.084.000 (97.266.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.200.000 30.000.000 38.184.000 8.184.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 12.000.000 27.400.000 27.400.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 64.200.000 105.450.000 0 (105.450.000) Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 10.000.000 5.500.000 5.500.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 12.900.000 12.850.000 25.850.000 13.000.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 900.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 11.850.000 24.850.000 13.000.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 51.100.000 40.630.000 52.896.000 12.266.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 21.500.000 18.500.000 18.500.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.000.000 2.920.000 2.920.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 26.600.000 19.210.000 31.476.000 12.266.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 370.000.000 204.200.000 208.700.000 4.500.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 320.000.000 161.000.000 161.000.000 0 Kecamatan Rarowatu 150 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga Kemasyarakatan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 215.800.000 156.800.000 156.800.000 0 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 50.000.000 43.200.000 47.700.000 4.500.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 33 Keluarga 33 Keluarga 50.000.000 43.200.000 47.700.000 4.500.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 20.000.000 29.200.000 29.700.000 500.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 20.000.000 29.200.000 29.700.000 500.000 Kecamatan Rarowatu 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 20.000.000 29.200.000 29.700.000 500.000 Kecamatan Rarowatu KECAMATAN RAROWATU UTARA 3.221.114.000 3.062.062.497 3.113.012.497 50.950.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.221.114.000 3.062.062.497 3.113.012.497 50.950.000 7 1 KECAMATAN 3.221.114.000 3.062.062.497 3.113.012.497 50.950.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 2.197.711.900 2.279.084.697 2.228.877.697 (50.207.000) 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.614.403.300 1.790.700.297 1.790.700.297 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.536.301.300 1.662.062.497 1.662.062.497 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 78.102.000 96.357.800 96.357.800 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 13.547.400 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 9.347.400 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 36.000.000 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0 Orang 12.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 215.401.200 175.144.400 176.657.400 1.513.000 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.500.000 4.584.000 4.584.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5 Paket 49.190.900 0 42.000.000 42.000.000 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 22.722.300 30.302.400 30.302.400 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 4.900.000 4.900.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000 2.400.000 1.800.000 (600.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 51.010.000 65.930.000 37.480.000 (28.450.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 5.915.000 15.000.000 15.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 151 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 915.000 15.000.000 15.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 47.525.000 28.160.000 28.160.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 2.500.000 2.500.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 17.335.000 17.335.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 16.200.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 261.620.000 243.740.000 217.100.000 (26.640.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 49.740.000 47.990.000 47.990.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 149.950.000 119.450.000 119.450.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 78.594.800 90.000.000 83.600.000 (6.400.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 48.594.800 60.000.000 53.600.000 (6.400.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 48.594.800 60.000.000 53.600.000 (6.400.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 868.912.500 631.477.800 740.034.800 108.557.000 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 9.545.500 6.686.000 6.686.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 9.545.500 6.686.000 6.686.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 380.480.000 229.564.800 370.964.800 141.400.000 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga Kemasyarakatan 83.358.700 130.014.800 68.014.800 (62.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 297.121.300 99.550.000 302.950.000 203.400.000 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 70.894.800 61.500.000 60.500.000 (1.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 70.894.800 61.500.000 60.500.000 (1.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 48.594.800 43.000.000 43.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 0% 0% 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 0 dok 0 dok 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara KELURAHAN ANEKA MARGA 674.120.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 152 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 674.120.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 674.120.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 172.933.000 186.273.000 135.116.000 (51.157.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 3.300.000 2.340.000 1.260.000 (1.080.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3.300.000 2.340.000 1.260.000 (1.080.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 0 32.280.000 32.280.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 32.280.000 32.280.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.200.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4.200.000 0 0 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 24.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 24.000.000 12.000.000 0 (12.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 71.178.000 55.028.000 43.591.000 (11.437.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 21.066.000 20.090.000 19.815.000 (275.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1.600.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 6.000.000 3.000.000 2.000.000 (1.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 31.712.000 22.938.000 12.776.000 (10.162.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 8.325.000 8.325.000 8.325.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 8.325.000 8.325.000 8.325.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 61.930.000 76.300.000 49.660.000 (26.640.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 13.130.000 12.260.000 12.260.000 0 Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 48.800.000 64.040.000 37.400.000 (26.640.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 478.887.000 395.227.000 362.384.000 (32.843.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 478.887.000 395.227.000 362.384.000 (32.843.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 4.190.000 4.190.000 2.870.000 (1.320.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 270.000.000 116.000.000 88.000.000 (28.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 204.697.000 275.037.000 271.514.000 (3.523.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 22.300.000 18.500.000 17.500.000 (1.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 153 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 22.300.000 18.500.000 17.500.000 (1.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 22.300.000 18.500.000 17.500.000 (1.000.000) Kecamatan Rarowatu Utara KECAMATAN MATAOLEO 2.075.963.000 2.350.092.073 2.362.809.347 12.717.274 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.075.963.000 2.350.092.073 2.362.809.347 12.717.274 7 1 KECAMATAN 2.075.963.000 2.350.092.073 2.362.809.347 12.717.274 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.613.563.000 2.114.336.073 2.029.563.347 (84.772.726) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.140.963.000 1.625.372.073 1.636.832.073 11.460.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.075.963.000 1.550.092.073 1.550.092.073 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 65.000.000 75.280.000 86.740.000 11.460.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 50.000.000 51.200.000 17.600.000 (33.600.000) Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 14.000.000 15.200.000 17.600.000 2.400.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0 Orang 36.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 54.400.000 116.361.000 164.248.274 47.887.274 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 24.155.000 24.214.000 59.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 6.000.000 12.000.000 6.000.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 82.806.000 123.634.274 40.828.274 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 254.980.000 66.038.000 108.263.000 42.225.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000 34.438.000 34.438.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 0 Unit 40.000.000 21.600.000 0 (21.600.000) Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0 10.000.000 50.000.000 40.000.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 199.980.000 0 23.825.000 23.825.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 6.720.000 3.720.000 7.860.000 4.140.000 Kecamatan Mataoleo 154 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.520.000 3.720.000 7.860.000 4.140.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4.200.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 88.500.000 247.645.000 90.760.000 (156.885.000) Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 31.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 15.000.000 43.500.000 52.500.000 9.000.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000 204.145.000 38.260.000 (165.885.000) Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 13 Penataan Organisasi Persentase pelaksanaan penataan birokrasi 0 persen 0 persen 7.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 1 2 13 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 7.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 191.400.000 14.000.000 108.490.000 94.490.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 0% 0% 40.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 150.000.000 14.000.000 108.490.000 94.490.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 150.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0 14.000.000 108.490.000 94.490.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 2 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan kepada camat 0 persen 0 persen 1.400.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 2 2 4 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 Laporan 0 Laporan 1.400.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 188.000.000 138.756.000 141.756.000 3.000.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 8.000.000 7.756.000 7.756.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 8.000.000 7.756.000 7.756.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 150.000.000 100.000.000 115.000.000 15.000.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 3 2 3 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 100.000.000 115.000.000 15.000.000 Kecamatan Mataoleo 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 30.000.000 31.000.000 19.000.000 (12.000.000) Kecamatan Mataoleo 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 30 Keluarga 30 Keluarga 30.000.000 31.000.000 19.000.000 (12.000.000) Kecamatan Mataoleo 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 4 2 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0% 0% 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 4 2 1 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Mataoleo 155 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 80.000.000 83.000.000 83.000.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 80.000.000 83.000.000 83.000.000 0 Kecamatan Mataoleo 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 80.000.000 83.000.000 83.000.000 0 Kecamatan Mataoleo KECAMATAN KEP. MASALOKA RAYA 1.689.861.000 1.863.451.244 1.757.808.444 (105.642.800) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.689.861.000 1.863.451.244 1.757.808.444 (105.642.800) 7 1 KECAMATAN 1.689.861.000 1.863.451.244 1.757.808.444 (105.642.800) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.509.861.000 1.605.455.244 1.446.112.444 (159.342.800) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 35.000.000 41.601.100 34.237.100 (7.364.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 15.000.000 41.601.100 34.237.100 (7.364.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 959.861.000 1.107.059.244 1.107.059.244 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 889.861.000 1.063.451.244 1.063.451.244 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 70.000.000 43.608.000 43.608.000 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 10.000.000 6.447.900 4.200.000 (2.247.900) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 3 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 6.447.900 4.200.000 (2.247.900) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 64.000.000 48.000.000 0 (48.000.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 16.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0 Orang 48.000.000 48.000.000 0 (48.000.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 112.000.000 241.075.000 169.269.700 (71.805.300) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 9.269.000 9.269.000 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000 36.767.000 16.408.900 (20.358.100) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 0 0 15.000.000 30.210.000 30.210.000 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 156 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 152.829.000 101.381.800 (51.447.200) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 174.000.000 48.500.000 27.000.000 (21.500.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 44.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 15.000.000 48.500.000 27.000.000 (21.500.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 10.000.000 10.312.000 10.192.000 (120.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 10.312.000 10.192.000 (120.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 145.000.000 102.460.000 94.154.400 (8.305.600) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 50.000.000 86.260.000 76.260.000 (10.000.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 30.000.000 1.200.000 17.894.400 16.694.400 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0 Unit 10.000.000 15.000.000 0 (15.000.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 0% 0% 0 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 0% 0% 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 125.000.000 188.794.000 242.494.000 53.700.000 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 0% 5.000.000 6.300.000 0 (6.300.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000 6.300.000 0 (6.300.000) Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 120.000.000 182.494.000 242.494.000 60.000.000 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000 48.444.000 48.444.000 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 134.050.000 194.050.000 60.000.000 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 69.202.000 69.202.000 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 157 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 69.202.000 69.202.000 0 Kecamatan Kep. Masaloka Raya 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 0 KECAMATAN LANTARI JAYA 2.142.742.000 2.060.989.898 2.114.269.898 53.280.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.142.742.000 2.060.989.898 2.114.269.898 53.280.000 7 1 KECAMATAN 2.142.742.000 2.060.989.898 2.114.269.898 53.280.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.587.742.000 1.735.769.898 1.635.549.898 (100.220.000) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 11 Dokumen 11 Dokumen 7.600.000 7.600.000 7.600.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.400.000 3.400.000 3.400.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.206.758.000 1.320.995.898 1.323.095.898 2.100.000 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.142.742.000 1.260.989.898 1.260.989.898 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 64.016.000 60.006.000 62.106.000 2.100.000 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.800.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4.800.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 21.000.000 24.000.000 24.000.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 15 Paket 9.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 127.711.000 134.384.000 112.064.000 (22.320.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 4.000.000 5.380.000 0 (5.380.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.107.000 17.389.000 17.389.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.412.000 6.363.000 6.169.000 (194.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 93.092.000 90.852.000 74.106.000 (16.746.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 700.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 1 Unit 1 Unit 61.883.000 33.510.000 33.510.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 49.020.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.363.000 25.800.000 25.800.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 158 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 9.500.000 7.710.000 7.710.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 42.390.000 46.540.000 46.540.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 990.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.400.000 45.540.000 45.540.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 115.600.000 168.740.000 88.740.000 (80.000.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 38.000.000 44.000.000 44.000.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.200.000 1.460.000 1.460.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 36.400.000 43.280.000 43.280.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 40.000.000 80.000.000 0 (80.000.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 233.500.000 13.650.000 13.650.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 233.500.000 13.650.000 13.650.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 33.500.000 13.650.000 13.650.000 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 199.500.000 185.570.000 353.190.000 167.620.000 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 8.500.000 10.700.000 1.400.000 (9.300.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 8.500.000 10.700.000 1.400.000 (9.300.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 103.500.000 107.500.000 280.000.000 172.500.000 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 103.500.000 107.500.000 280.000.000 172.500.000 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 87.500.000 67.370.000 71.790.000 4.420.000 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 200 Keluarga 200 Keluarga 87.500.000 67.370.000 71.790.000 4.420.000 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 10.000.000 10.000.000 7.880.000 (2.120.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 100 % 10.000.000 10.000.000 7.880.000 (2.120.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.880.000 (2.120.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 104.000.000 116.000.000 104.000.000 (12.000.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan banga serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 200 Orang 200 Orang 104.000.000 116.000.000 104.000.000 (12.000.000) Kecamatan Lantari Jaya 159 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 104.000.000 116.000.000 104.000.000 (12.000.000) Kecamatan Lantari Jaya 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 0% 0% 8.000.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 0 dok 0 dok 8.000.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 8.000.000 0 0 0 Kecamatan Lantari Jaya KECAMATAN POLEANG 7.938.187.000 7.149.774.101 6.946.735.101 (203.039.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.938.187.000 7.149.774.101 6.946.735.101 (203.039.000) 7 1 KECAMATAN 7.938.187.000 7.149.774.101 6.946.735.101 (203.039.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 5.428.527.000 5.500.189.101 5.061.137.101 (439.052.000) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 14 Dokumen 14 Dokumen 30.310.200 19.363.800 17.885.800 (1.478.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.823.000 2.507.000 2.507.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.979.000 4.394.800 4.394.800 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 3.209.647.000 3.117.877.101 3.117.247.101 (630.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 2.943.487.000 2.732.174.101 2.732.174.101 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 63.960.000 81.023.000 81.023.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 7.800.000 75.881.000 59.243.000 (16.638.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.800.000 11.443.000 10.443.000 (1.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 69.500.000 168.540.000 52.540.000 (116.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 12 Paket 6.000.000 30.140.000 34.140.000 4.000.000 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 560.003.400 498.289.200 335.641.200 (162.648.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 6.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3.525.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.462.000 10.327.200 8.887.200 (1.440.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.039.000 7.600.000 7.592.000 (8.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 9.000.000 (3.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 53.605.600 84.750.000 54.990.000 (29.760.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 8 Paket 8 Paket 400.431.400 237.684.000 233.384.000 (4.300.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 36.000.000 38.184.000 87.584.000 49.400.000 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.000.000 22.500.000 18.000.000 (4.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 59.531.400 75.200.000 45.000.000 (30.200.000) Kecamatan Poleang 160 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 150.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 763.835.000 936.265.000 896.695.000 (39.570.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.315.000 3.000.000 1.000.000 (2.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18.140.000 55.800.000 30.800.000 (25.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 7.200.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 387.000.000 446.289.000 348.501.000 (97.788.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 25.000.000 53.000.000 53.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 30.000.000 81.646.000 74.416.000 (7.230.000) Kecamatan Poleang 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 111.450.000 33.520.000 31.400.000 (2.120.000) Kecamatan Poleang 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 86.450.000 33.520.000 31.400.000 (2.120.000) Kecamatan Poleang 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 86.450.000 33.520.000 31.400.000 (2.120.000) Kecamatan Poleang 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 0% 0% 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 2.111.710.000 1.185.085.000 1.493.898.000 308.813.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 1.966.030.000 1.166.885.000 1.453.598.000 286.713.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 22 Lembaga K emasyarak atan 22 Lembaga K emasyarak atan 7.200.000 12.065.000 7.000.000 (5.065.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 99.470.000 50.000.000 240.520.000 190.520.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 145.680.000 18.200.000 40.300.000 22.100.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 100.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 286.500.000 430.980.000 360.300.000 (70.680.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 286.500.000 430.980.000 360.300.000 (70.680.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 72.500.000 122.500.000 118.700.000 (3.800.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3 Orang 3 Orang 59.000.000 24.000.000 36.000.000 12.000.000 Kecamatan Poleang KELURAHAN BOEPINANG 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 161 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 215.000.000 202.460.000 154.836.000 (47.624.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 33.000.000 47.280.000 49.800.000 2.520.000 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.000.000 47.280.000 49.800.000 2.520.000 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 12.000.000 36.000.000 12.000.000 (24.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 12.000.000 36.000.000 12.000.000 (24.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 65.000.000 56.580.000 36.436.000 (20.144.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.000.000 9.108.000 6.148.000 (2.960.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000 3.876.000 2.959.000 (917.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 10.000.000 7.000.000 (3.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 40.000.000 32.596.000 19.329.000 (13.267.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 8 Paket 8 Paket 55.000.000 29.000.000 29.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10.000.000 29.000.000 29.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 4.000.000 5.400.000 5.400.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 3.900.000 3.900.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 40.000.000 28.200.000 22.200.000 (6.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 20.000.000 21.000.000 15.000.000 (6.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000 7.200.000 7.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 455.000.000 357.060.000 328.564.000 (28.496.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 455.000.000 357.060.000 328.564.000 (28.496.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 100.000.000 138.680.000 110.184.000 (28.496.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 350.000.000 213.380.000 213.380.000 0 Kecamatan Poleang 162 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 40.480.000 31.600.000 (8.880.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 40.480.000 31.600.000 (8.880.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 30.000.000 40.480.000 31.600.000 (8.880.000) Kecamatan Poleang KELURAHAN BOEPINANG BARAT 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 435.640.000 387.600.000 321.200.000 (66.400.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 14 Dokumen 14 Dokumen 1.508.200 1.614.000 1.614.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.508.200 1.614.000 1.614.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 33.840.000 54.000.000 54.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.840.000 54.000.000 54.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 27.500.000 42.400.000 6.400.000 (36.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 Paket 7 Paket 3.500.000 6.400.000 6.400.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0 Orang 24.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 89.371.800 62.061.000 37.669.000 (24.392.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.500.000 3.000.000 3.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.504.800 11.937.000 8.777.000 (3.160.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.239.000 640.000 640.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 8.000.000 4.000.000 4.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 66.128.000 42.484.000 21.252.000 (21.232.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 8 Paket 8 Paket 30.000.000 27.600.000 27.600.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000 3.200.000 3.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000 24.400.000 24.400.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 176.920.000 163.030.000 160.030.000 (3.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 360.000 300.000 300.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 16.360.000 9.730.000 9.730.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 160.200.000 153.000.000 150.000.000 (3.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 76.500.000 36.895.000 33.887.000 (3.008.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 20.500.000 20.500.000 20.500.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 56.000.000 16.395.000 13.387.000 (3.008.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 234.360.000 169.400.000 172.400.000 3.000.000 Kecamatan Poleang 163 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 234.360.000 169.400.000 172.400.000 3.000.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 3.520.000 4.340.000 4.340.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 110.000.000 129.100.000 121.600.000 (7.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 120.840.000 35.960.000 46.460.000 10.500.000 Kecamatan Poleang 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 43.000.000 21.400.000 (21.600.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 43.000.000 21.400.000 (21.600.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 30.000.000 43.000.000 21.400.000 (21.600.000) Kecamatan Poleang KELURAHAN BOEARA 670.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 670.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 670.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 350.120.000 416.640.000 362.150.000 (54.490.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 14 Dokumen 14 Dokumen 5.000.000 2.100.000 2.100.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000 2.100.000 2.100.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 33.840.000 54.000.000 54.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.840.000 54.000.000 54.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 69.000.000 56.890.000 53.002.000 (3.888.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 10.500.000 3.000.000 (7.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 10.790.000 9.806.000 (984.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.000.000 2.000.000 600.000 (1.400.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 6.000.000 (6.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 30.000.000 21.600.000 33.596.000 11.996.000 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 0 Paket 0 Paket 4.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 4.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 188.280.000 189.550.000 189.550.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 Laporan 1.000.000 1.150.000 1.150.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.640.000 10.200.000 10.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 178.640.000 178.200.000 178.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 50.000.000 114.100.000 63.498.000 (50.602.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 20.000.000 20.500.000 14.250.000 (6.250.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 30.000.000 93.600.000 49.248.000 (44.352.000) Kecamatan Poleang 164 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 304.880.000 147.360.000 111.850.000 (35.510.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 304.880.000 147.360.000 111.850.000 (35.510.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 4.880.000 4.960.000 4.960.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 100.000.000 87.400.000 9.890.000 (77.510.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 200.000.000 55.000.000 97.000.000 42.000.000 Kecamatan Poleang 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 15.000.000 36.000.000 41.000.000 5.000.000 Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 15.000.000 36.000.000 41.000.000 5.000.000 Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 100 Orang 0 0 41.000.000 41.000.000 Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1 Orang 0 Orang 15.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Kecamatan Poleang KELURAHAN KASTARIB 700.000.000 600.000.000 611.276.000 11.276.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 611.276.000 11.276.000 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 611.276.000 11.276.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 360.880.000 386.100.000 336.000.000 (50.100.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 14 Dokumen 14 Dokumen 5.000.000 5.248.000 5.248.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000 5.248.000 5.248.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 33.840.000 37.200.000 37.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.840.000 37.200.000 37.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 67.000.000 75.592.000 51.692.000 (23.900.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 34.686.000 32.895.000 (1.791.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.000.000 2.000.000 240.000 (1.760.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0 Laporan 10.000.000 10.000.000 0 (10.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 23.906.000 13.557.000 (10.349.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 8 Paket 0 Paket 4.000.000 19.000.000 0 (19.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 4.000.000 19.000.000 0 (19.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 201.040.000 192.100.000 192.100.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000 2.500.000 2.500.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.640.000 10.200.000 10.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 191.400.000 179.400.000 179.400.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 50.000.000 56.960.000 49.760.000 (7.200.000) Kecamatan Poleang 165 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 20.000.000 26.000.000 26.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000 30.960.000 23.760.000 (7.200.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 319.120.000 126.900.000 232.776.000 105.876.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 314.120.000 118.900.000 224.776.000 105.876.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 4.120.000 6.200.000 6.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000 10.000.000 5.076.000 (4.924.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 300.000.000 102.700.000 213.500.000 110.800.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 5.000.000 8.000.000 8.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000 8.000.000 8.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 20.000.000 87.000.000 42.500.000 (44.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 20.000.000 87.000.000 42.500.000 (44.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 20.000.000 87.000.000 42.500.000 (44.500.000) Kecamatan Poleang KELURAHAN BARANGGA 700.000.000 600.000.000 584.888.000 (15.112.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 584.888.000 (15.112.000) 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 584.888.000 (15.112.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 349.000.000 358.600.000 289.100.000 (69.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 33.840.000 54.000.000 54.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.840.000 54.000.000 54.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 24.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0 Orang 24.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 58.000.000 59.927.000 33.375.000 (26.552.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 15.000.000 12.682.000 10.012.000 (2.670.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.000.000 1.469.000 256.000 (1.213.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 10.000.000 6.000.000 4.000.000 (2.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 33.776.000 13.107.000 (20.669.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 8 Paket 8 Paket 29.900.000 26.200.000 26.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 14.500.000 3.800.000 3.800.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 15.400.000 22.400.000 22.400.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 157.760.000 149.485.000 149.485.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.160.000 475.000 475.000 0 Kecamatan Poleang 166 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 11.610.000 11.610.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 141.600.000 137.400.000 137.400.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 45.500.000 32.988.000 26.040.000 (6.948.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 20.500.000 20.500.000 18.000.000 (2.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 25.000.000 12.488.000 8.040.000 (4.448.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 321.000.000 203.400.000 260.288.000 56.888.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 306.000.000 203.400.000 260.288.000 56.888.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 6.000.000 6.100.000 6.100.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 100.000.000 102.700.000 172.588.000 69.888.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 200.000.000 94.600.000 81.600.000 (13.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 0% 0% 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemerintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 38.000.000 35.500.000 (2.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 38.000.000 35.500.000 (2.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 30.000.000 38.000.000 35.500.000 (2.500.000) Kecamatan Poleang KELURAHAN KASABOLO 524.700.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 524.700.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 524.700.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 234.020.000 441.100.000 340.900.000 (100.200.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 14 Dokumen 14 Dokumen 10.000.000 3.500.000 2.022.000 (1.478.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000 3.500.000 2.022.000 (1.478.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 33.840.000 58.200.000 55.050.000 (3.150.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.840.000 58.200.000 55.050.000 (3.150.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 0 64.438.000 48.800.000 (15.638.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 12 Laporan 0 64.438.000 48.800.000 (15.638.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 0 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 0 Kecamatan Poleang 167 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0 Orang 0 24.000.000 0 (24.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 113.000.000 70.562.000 40.998.000 (29.564.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 12 Paket 0 6.000.000 6.000.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000 12.358.000 9.717.000 (2.641.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 8 Laporan 8.000.000 7.000.000 6.000.000 (1.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000 45.204.000 19.281.000 (25.923.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 7.180.000 177.900.000 168.330.000 (9.570.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000 2.100.000 1.050.000 (1.050.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.680.000 10.200.000 4.680.000 (5.520.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0 165.600.000 162.600.000 (3.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 70.000.000 42.500.000 25.700.000 (16.800.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 20.000.000 20.500.000 14.500.000 (6.000.000) Kecamatan Poleang 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000 22.000.000 11.200.000 (10.800.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 260.680.000 118.900.000 140.500.000 21.600.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 245.000.000 108.700.000 108.200.000 (500.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 4 Unit 40.000.000 0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 200.000.000 104.500.000 94.000.000 (10.500.000) Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 15.680.000 10.200.000 32.300.000 22.100.000 Kecamatan Poleang 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga Kemasyarakatan 15.680.000 10.200.000 32.300.000 22.100.000 Kecamatan Poleang 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 40.000.000 33.600.000 (6.400.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 40.000.000 33.600.000 (6.400.000) Kecamatan Poleang 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 30.000.000 40.000.000 33.600.000 (6.400.000) Kecamatan Poleang KECAMATAN POLEANG BARAT 1.967.260.000 1.837.991.315 1.654.991.315 (183.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.967.260.000 1.837.991.315 1.654.991.315 (183.000.000) 7 1 KECAMATAN 1.967.260.000 1.837.991.315 1.654.991.315 (183.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.561.260.000 1.484.775.315 1.405.091.315 (79.684.000) 168 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 0 Laporan 0 Dokumen 0 Laporan 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.042.260.000 1.095.631.315 1.100.571.315 4.940.000 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 977.260.000 1.037.991.315 1.037.991.315 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 65.000.000 57.640.000 62.580.000 4.940.000 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.000.000 9.780.000 8.400.000 (1.380.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 9.780.000 8.400.000 (1.380.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 94.000.000 36.000.000 24.000.000 (12.000.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 5 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 45.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 25.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 24.000.000 36.000.000 24.000.000 (12.000.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 100.000.000 148.875.000 95.083.000 (53.792.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 10.000.000 6.000.000 4.500.000 (1.500.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.000.000 6.506.500 6.542.500 36.000 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 14.302.500 12.767.500 (1.535.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0 12.000.000 10.000.000 (2.000.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 70.000.000 110.066.000 61.273.000 (48.793.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 105.000.000 38.600.000 36.100.000 (2.500.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 25.000.000 27.000.000 27.000.000 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 30.000.000 11.600.000 9.100.000 (2.500.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 50.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 35.000.000 48.945.000 48.945.000 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 48.945.000 48.945.000 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 165.000.000 106.944.000 91.992.000 (14.952.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 10 Unit 0 37.440.000 32.170.000 (5.270.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 9 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 10.000.000 3.160.000 2.550.000 (610.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 10.000.000 7.200.000 14.400.000 7.200.000 Kecamatan Poleang Barat 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 140.000.000 54.144.000 37.872.000 (16.272.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 35.000.000 160.000.000 120.500.000 (39.500.000) Kecamatan Poleang Barat 169 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 35.000.000 160.000.000 120.500.000 (39.500.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000 160.000.000 120.500.000 (39.500.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 335.000.000 143.216.000 87.400.000 (55.816.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 10.000.000 7.500.000 7.500.000 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 7.500.000 7.500.000 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0% 0% 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 300.000.000 92.290.000 57.900.000 (34.390.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000 92.290.000 57.900.000 (34.390.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 10.000.000 43.426.000 22.000.000 (21.426.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 3 Keluarga 3 Keluarga 10.000.000 43.426.000 22.000.000 (21.426.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 50.000.000 42.000.000 (8.000.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 50.000.000 42.000.000 (8.000.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 30.000.000 50.000.000 42.000.000 (8.000.000) Kecamatan Poleang Barat 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 0% 0% 6.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 0 dok 0 dok 6.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 6.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Barat KECAMATAN POLEANG TIMUR 4.572.155.000 4.420.826.000 4.204.390.010 (216.435.990) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.572.155.000 4.420.826.000 4.204.390.010 (216.435.990) 7 1 KECAMATAN 4.572.155.000 4.420.826.000 4.204.390.010 (216.435.990) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.352.355.000 3.422.353.000 3.292.507.010 (129.845.990) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 5.200.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 5.200.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.284.755.000 2.547.396.000 2.657.636.010 110.240.010 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 2.170.755.000 2.420.826.000 2.531.066.010 110.240.010 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 50.000.000 51.300.000 51.300.000 0 Kecamatan Poleang Timur 170 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.800.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10 Laporan 10 Laporan 4.800.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 102.000.000 124.000.000 8.000.000 (116.000.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 12 Paket 6.000.000 8.000.000 8.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0 Orang 48.000.000 48.000.000 0 (48.000.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 352.000.000 287.844.000 249.410.000 (38.434.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 15.000.000 6.126.000 6.910.000 784.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 20.000.000 8.000.000 8.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 10.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 120.000.000 95.553.000 44.115.000 (51.438.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 14.000.000 21.000.000 12.600.000 (8.400.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000 67.760.000 5.060.000 (62.700.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 50.000.000 67.760.000 5.060.000 (62.700.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 37.000.000 86.700.000 108.400.000 21.700.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 50 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.100.000 100.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 64.800.000 64.800.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.000.000 14.400.000 36.000.000 21.600.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 516.600.000 300.253.000 255.601.000 (44.652.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 40.000.000 29.500.000 29.500.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 3.000.000 3.650.000 5.110.000 1.460.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 85.000.000 117.939.000 109.333.000 (8.606.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 110.000.000 74.572.000 66.992.000 (7.580.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 35.000.000 31.610.000 31.610.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Dokumen 10 Dokumen 35.000.000 31.610.000 31.610.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 75.000.000 42.962.000 35.382.000 (7.580.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 75.000.000 42.962.000 35.382.000 (7.580.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 939.800.000 788.901.000 701.491.000 (87.410.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 300.000.000 112.000.000 112.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat 10 Laporan 10 Laporan 290.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 170.000.000 135.000.000 143.400.000 8.400.000 Kecamatan Poleang Timur 171 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 170.000.000 135.000.000 143.400.000 8.400.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 90.000.000 56.000.000 52.000.000 (4.000.000) Kecamatan Poleang Timur KELURAHAN BAMBAEA 700.400.000 683.550.000 620.354.000 (63.196.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.400.000 683.550.000 620.354.000 (63.196.000) 7 1 KECAMATAN 700.400.000 683.550.000 620.354.000 (63.196.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 383.600.000 327.722.000 271.176.000 (56.546.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 24.000.000 30.240.000 30.240.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 24.000.000 30.240.000 30.240.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 24.000.000 29.000.000 0 (29.000.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 29.000.000 0 (29.000.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 88.000.000 63.478.000 63.738.000 260.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 10.000.000 21.768.000 22.098.000 330.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 10 Paket 35.000.000 0 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 33.000.000 31.710.000 26.640.000 (5.070.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 4.000.000 86.700.000 108.400.000 21.700.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000 3.150.000 3.150.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 243.600.000 118.304.000 68.798.000 (49.506.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 9.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 234.600.000 106.304.000 56.798.000 (49.506.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 286.800.000 312.328.000 305.778.000 (6.550.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 286.800.000 312.328.000 305.778.000 (6.550.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 3.400.000 3.360.000 3.360.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 53.400.000 37.398.000 37.398.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 230.000.000 271.570.000 265.020.000 (6.550.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 30.000.000 43.500.000 43.400.000 (100.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 30.000.000 43.500.000 43.400.000 (100.000) Kecamatan Poleang Timur 172 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 30.000.000 43.500.000 43.400.000 (100.000) Kecamatan Poleang Timur KELURAHAN PUULEMO 700.000.000 600.000.000 525.000.000 (75.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 525.000.000 (75.000.000) 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 525.000.000 (75.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 297.000.000 199.927.000 193.287.000 (6.640.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 40.000.000 45.030.000 45.030.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 40.000.000 45.030.000 45.030.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 24.000.000 39.000.000 0 (39.000.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 39.000.000 0 (39.000.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 85.000.000 81.687.000 102.047.000 20.360.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 15.000.000 14.877.000 17.907.000 3.030.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.000.000 4.950.000 14.950.000 10.000.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 55.000.000 49.860.000 57.190.000 7.330.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 3.000.000 3.350.000 3.350.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 3.350.000 3.350.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 145.000.000 30.860.000 42.860.000 12.000.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 15.000.000 11.000.000 11.000.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 130.000.000 19.860.000 31.860.000 12.000.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 353.000.000 364.573.000 283.713.000 (80.860.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 353.000.000 364.573.000 283.713.000 (80.860.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 4.000.000 3.100.000 3.100.000 0 Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 149.000.000 20.685.000 27.095.000 6.410.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 200.000.000 340.788.000 253.518.000 (87.270.000) Kecamatan Poleang Timur 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 50.000.000 35.500.000 48.000.000 12.500.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 50.000.000 35.500.000 48.000.000 12.500.000 Kecamatan Poleang Timur 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 50.000.000 35.500.000 48.000.000 12.500.000 Kecamatan Poleang Timur KECAMATAN POLEANG TENGGARA 649.840.000 1.696.313.486 1.511.313.486 (185.000.000) 173 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 649.840.000 1.696.313.486 1.511.313.486 (185.000.000) 7 1 KECAMATAN 649.840.000 1.696.313.486 1.511.313.486 (185.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 450.500.000 1.408.403.486 1.265.603.486 (142.800.000) 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 0 975.693.486 973.893.486 (1.800.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 0 896.313.486 896.313.486 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0 79.380.000 77.580.000 (1.800.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 9.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 9.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 60.000.000 60.000.000 24.000.000 (36.000.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 12.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 48.000.000 60.000.000 24.000.000 (36.000.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 132.500.000 143.933.000 92.917.000 (51.016.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.000.000 12.972.000 12.964.000 (8.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.000.000 2.840.000 2.130.000 (710.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000 110.721.000 60.423.000 (50.298.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 13 Unit 13 Unit 150.000.000 127.732.000 73.748.000 (53.984.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.000.000 72.622.000 34.438.000 (38.184.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.000.000 11.400.000 14.000.000 2.600.000 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 7 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 10.000.000 24.000.000 12.000.000 (12.000.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 80.000.000 19.710.000 13.310.000 (6.400.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 14.000.000 14.325.000 14.325.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.000.000 13.325.000 13.325.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 85.000.000 86.720.000 86.720.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 60.000.000 62.320.000 62.320.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.000.000 24.400.000 24.400.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 10.000.000 14.015.000 11.915.000 (2.100.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 10.000.000 14.015.000 11.915.000 (2.100.000) Kecamatan Poleang Tenggara 174 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 14.015.000 11.915.000 (2.100.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 75.000.000 154.791.000 137.691.000 (17.100.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 10.000.000 12.127.000 8.527.000 (3.600.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 12.127.000 8.527.000 (3.600.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 10.000.000 100.300.000 100.300.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 2 3 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan ang ditingkatkan kapasitasnya 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 0 100.300.000 100.300.000 0 Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 55.000.000 42.364.000 28.864.000 (13.500.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 15 Keluarga 15 Keluarga 55.000.000 42.364.000 28.864.000 (13.500.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 114.340.000 119.104.000 96.104.000 (23.000.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 114.340.000 119.104.000 96.104.000 (23.000.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 100.000.000 108.848.000 88.848.000 (20.000.000) Kecamatan Poleang Tenggara 7 1 5 2 1 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 20 Orang 20 Orang 14.340.000 10.256.000 7.256.000 (3.000.000) Kecamatan Poleang Tenggara KECAMATAN POLEANG UTARA 2.081.733.000 1.996.295.610 1.932.575.280 (63.720.330) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.081.733.000 1.996.295.610 1.932.575.280 (63.720.330) 7 1 KECAMATAN 2.081.733.000 1.996.295.610 1.932.575.280 (63.720.330) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.534.733.000 1.695.399.610 1.499.177.280 (196.222.330) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000 7.103.000 4.036.000 (3.067.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000 2.306.000 2.306.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 1 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 2.000.000 4.797.000 1.730.000 (3.067.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.151.733.000 1.287.210.610 1.202.600.280 (84.610.330) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.081.733.000 1.196.295.610 1.129.115.280 (67.180.330) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 70.000.000 90.915.000 73.485.000 (17.430.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 6.000.000 4.703.000 4.703.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000 4.703.000 4.703.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 77.000.000 58.600.000 40.200.000 (18.400.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 12.000.000 22.600.000 16.200.000 (6.400.000) Kecamatan Poleang Utara 175 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 65.000.000 36.000.000 24.000.000 (12.000.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 126.000.000 103.599.000 78.078.000 (25.521.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000 14.765.000 14.758.000 (7.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.000.000 2.200.000 2.200.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 2.400.000 2.400.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 9.000.000 8.000.000 (1.000.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000 71.561.000 47.047.000 (24.514.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 2.173.000 2.173.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 30.000.000 136.208.000 88.584.000 (47.624.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 2 Unit 0 76.368.000 38.184.000 (38.184.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000 27.000.000 34.000.000 7.000.000 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 15.000.000 32.840.000 16.400.000 (16.440.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 16.000.000 14.550.000 14.550.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000 1.125.000 1.125.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.000.000 13.425.000 13.425.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 123.000.000 83.426.000 66.426.000 (17.000.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 50.000.000 42.300.000 42.300.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 6.000.000 2.190.000 2.190.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 27.000.000 18.936.000 21.936.000 3.000.000 Kecamatan Poleang Utara 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 40.000.000 20.000.000 0 (20.000.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 270.000.000 58.140.000 229.720.000 171.580.000 Kecamatan Poleang Utara 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 270.000.000 58.140.000 229.720.000 171.580.000 Kecamatan Poleang Utara 7 1 2 2 2 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 70.000.000 58.140.000 49.860.000 (8.280.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 2 Laporan 200.000.000 0 179.860.000 179.860.000 Kecamatan Poleang Utara 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 160.000.000 142.891.000 117.813.000 (25.078.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 10.000.000 9.585.000 1.587.000 (7.998.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 9.585.000 1.587.000 (7.998.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000 101.800.000 98.000.000 (3.800.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 0 Kecamatan Poleang Utara 176 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 8 Keluarga 8 Keluarga 50.000.000 31.506.000 18.226.000 (13.280.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 7.000.000 2.665.000 2.665.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 100 % 7.000.000 2.665.000 2.665.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 3 Laporan 3 Laporan 7.000.000 2.665.000 2.665.000 0 Kecamatan Poleang Utara 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 110.000.000 97.200.000 83.200.000 (14.000.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 110.000.000 97.200.000 83.200.000 (14.000.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 100.000.000 97.200.000 83.200.000 (14.000.000) Kecamatan Poleang Utara 7 1 5 2 1 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang 0 Orang 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Utara KECAMATAN POLEANG SELATAN 1.939.817.000 1.892.865.248 2.058.546.448 165.681.200 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.939.817.000 1.892.865.248 2.058.546.448 165.681.200 7 1 KECAMATAN 1.939.817.000 1.892.865.248 2.058.546.448 165.681.200 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.430.817.000 1.611.731.248 1.632.812.448 21.081.200 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 15 Dokumen 15 Dokumen 5.000.000 2.500.000 2.500.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.006.815.000 1.163.685.248 1.163.685.248 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 939.817.000 1.092.865.248 1.092.865.248 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 66.998.000 70.820.000 70.820.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 7.700.000 6.200.000 6.200.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 7.700.000 6.200.000 6.200.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 30.000.000 69.600.000 47.600.000 (22.000.000) Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 35 Paket 18.000.000 21.600.000 35.600.000 14.000.000 Kecamatan Poleang Selatan 177 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 12.000.000 48.000.000 12.000.000 (36.000.000) Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 121.722.000 126.024.000 133.520.700 7.496.700 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.922.000 18.210.000 16.869.000 (1.341.000) Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.000.000 4.200.000 9.720.000 5.520.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 85.600.000 91.614.000 94.931.700 3.317.700 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.200.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 107.080.000 95.500.000 107.450.000 11.950.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 25.080.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 10.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 28.000.000 28.000.000 39.950.000 11.950.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 40.000.000 55.500.000 55.500.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 49.600.000 41.400.000 35.880.000 (5.520.000) Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 48.600.000 41.400.000 35.880.000 (5.520.000) Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 102.900.000 106.822.000 135.976.500 29.154.500 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 38.500.000 46.000.000 46.000.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2.500.000 2.190.000 2.190.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 14.400.000 57.312.000 86.466.500 29.154.500 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 45.500.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000 1.320.000 1.320.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 50.000.000 35.750.000 35.750.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 50.000.000 35.750.000 35.750.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 35.750.000 35.750.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 178 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 354.000.000 142.884.000 242.884.000 100.000.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 4.000.000 5.428.000 5.428.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 4.000.000 5.428.000 5.428.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 300.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 300.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 50.000.000 37.456.000 37.456.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 50 Keluarga 50 Keluarga 50.000.000 37.456.000 37.456.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 100 % 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 100.000.000 100.000.000 144.600.000 44.600.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 144.600.000 44.600.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 100.000.000 100.000.000 144.600.000 44.600.000 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 100 % 100 % 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 2 dok 2 dok 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Poleang Selatan 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Kecamatan Poleang Selatan KECAMATAN POLEANG TENGAH 1.000.000.000 1.880.151.514 1.764.231.514 (115.920.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.000.000.000 1.880.151.514 1.764.231.514 (115.920.000) 7 1 KECAMATAN 1.000.000.000 1.880.151.514 1.764.231.514 (115.920.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 490.000.000 1.646.139.514 1.557.265.514 (88.874.000) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000 3.750.000 3.750.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 3.750.000 3.750.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 59.280.000 1.146.707.514 1.146.707.514 0 Kecamatan Poleang Tengah 179 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 0 1.080.151.514 1.080.151.514 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 59.280.000 66.556.000 66.556.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 6.000.000 4.970.000 4.585.000 (385.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000 4.970.000 4.585.000 (385.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 67.000.000 64.000.000 25.600.000 (38.400.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket 36 Paket 18.000.000 16.000.000 13.600.000 (2.400.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 49.000.000 48.000.000 12.000.000 (36.000.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 152.200.000 141.364.000 97.085.000 (44.279.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 9.278.000 9.278.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000 9.022.000 7.927.000 (1.095.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 7.000.000 5.000.000 (2.000.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 110.000.000 99.064.000 57.880.000 (41.184.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.200.000 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 85.000.000 167.388.000 161.088.000 (6.300.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 34.438.000 34.438.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000 18.500.000 18.500.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000 9.000.000 9.000.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0 0 4.800.000 4.800.000 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20.000.000 105.450.000 94.350.000 (11.100.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 26.500.000 20.000.000 21.890.000 1.890.000 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 18.000.000 19.890.000 1.890.000 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 89.020.000 97.960.000 96.560.000 (1.400.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 59.000.000 48.500.000 48.500.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 600.000 1.460.000 730.000 (730.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 29.420.000 14.400.000 14.400.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0 33.600.000 32.930.000 (670.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 45.000.000 37.120.000 13.120.000 (24.000.000) Kecamatan Poleang Tengah 180 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 0% 0% 0 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 45.000.000 37.120.000 13.120.000 (24.000.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 45.000.000 37.120.000 13.120.000 (24.000.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 345.000.000 58.342.000 93.826.000 35.484.000 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 10.000.000 8.226.000 8.226.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 8.226.000 8.226.000 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 300.000.000 5.000.000 60.000.000 55.000.000 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 300.000.000 5.000.000 60.000.000 55.000.000 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 35.000.000 45.116.000 25.600.000 (19.516.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 33 Keluarga 33 Keluarga 35.000.000 45.116.000 25.600.000 (19.516.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 0 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 0% 0% 0 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Kecamatan Poleang Tengah 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 120.000.000 138.550.000 100.020.000 (38.530.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 120.000.000 138.550.000 100.020.000 (38.530.000) Kecamatan Poleang Tengah 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 120.000.000 138.550.000 100.020.000 (38.530.000) Kecamatan Poleang Tengah KECAMATAN TONTONUNU 1.906.410.000 2.027.452.380 2.076.974.180 49.521.800 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.906.410.000 2.027.452.380 2.076.974.180 49.521.800 7 1 KECAMATAN 1.906.410.000 2.027.452.380 2.076.974.180 49.521.800 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.386.410.000 1.733.862.380 1.694.286.180 (39.576.200) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 966.410.000 1.301.737.380 1.301.737.380 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 906.410.000 1.227.452.380 1.227.452.380 0 Kecamatan Tontonunu 181 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 60.000.000 74.285.000 74.285.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 10.000.000 10.342.000 10.342.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000 10.342.000 10.342.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 44.000.000 36.000.000 12.000.000 (24.000.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 24.000.000 36.000.000 12.000.000 (24.000.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 128.500.000 112.405.000 83.029.800 (29.375.200) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 17.100.000 20.735.000 3.635.000 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.500.000 7.675.000 8.604.800 929.800 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 95.000.000 79.630.000 45.690.000 (33.940.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 75.000.000 97.238.000 82.050.000 (15.188.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000 34.438.000 25.000.000 (9.438.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20.000.000 18.000.000 18.000.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 30.000.000 44.800.000 39.050.000 (5.750.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 9.000.000 14.400.000 11.662.000 (2.738.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000 14.400.000 11.662.000 (2.738.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 148.500.000 161.740.000 193.465.000 31.725.000 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 55.000.000 58.000.000 50.500.000 (7.500.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 5 Unit 0 2.190.000 2.190.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 73.500.000 101.550.000 140.775.000 39.225.000 Kecamatan Tontonunu 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 95.000.000 91.300.000 242.288.000 150.988.000 Kecamatan Tontonunu 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 50.000.000 60.050.000 59.350.000 (700.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 60.050.000 59.350.000 (700.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 45.000.000 31.250.000 182.938.000 151.688.000 Kecamatan Tontonunu 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 1 Laporan 20.000.000 0 156.278.000 156.278.000 Kecamatan Tontonunu 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000 31.250.000 26.660.000 (4.590.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 360.000.000 133.700.000 91.770.000 (41.930.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 10.000.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Tontonunu 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Tontonunu 182 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 300.000.000 96.000.000 65.750.000 (30.250.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000 96.000.000 65.750.000 (30.250.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 50.000.000 33.500.000 21.820.000 (11.680.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 20 Keluarga 50.000.000 33.500.000 21.820.000 (11.680.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 10.000.000 3.680.000 1.640.000 (2.040.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 100 % 10.000.000 3.680.000 1.640.000 (2.040.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000 3.680.000 1.640.000 (2.040.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 50.000.000 60.400.000 44.600.000 (15.800.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 50.000.000 60.400.000 44.600.000 (15.800.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 50.000.000 60.400.000 44.600.000 (15.800.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 100 % 100 % 5.000.000 4.510.000 2.390.000 (2.120.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 2 dok 2 dok 5.000.000 4.510.000 2.390.000 (2.120.000) Kecamatan Tontonunu 7 1 6 2 1 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000 4.510.000 2.390.000 (2.120.000) Kecamatan Tontonunu KECAMATAN MATAUSU 1.585.212.000 1.585.212.000 1.622.376.380 37.164.380 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.585.212.000 1.585.212.000 1.622.376.380 37.164.380 7 1 KECAMATAN 1.585.212.000 1.585.212.000 1.622.376.380 37.164.380 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.075.212.000 1.277.960.000 1.306.224.380 28.264.380 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 635.212.000 694.727.000 840.393.380 145.666.380 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bul an 6 Orang/bul an 585.212.000 607.967.000 771.393.380 163.426.380 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 86.760.000 69.000.000 (17.760.000) Kecamatan Matausu 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 30.000.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 30.000.000 4.200.000 4.200.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 0% 48.000.000 48.000.000 0 (48.000.000) Kecamatan Matausu 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0 Orang 48.000.000 48.000.000 0 (48.000.000) Kecamatan Matausu 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 95.500.000 275.365.000 214.013.000 (61.352.000) Kecamatan Matausu 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000 175.301.000 133.748.000 (41.553.000) Kecamatan Matausu 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 75.500.000 100.064.000 80.265.000 (19.799.000) Kecamatan Matausu 183 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 20.000.000 11.400.000 11.400.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20.000.000 11.400.000 11.400.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 33.500.000 25.500.000 17.450.000 (8.050.000) Kecamatan Matausu 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1.500.000 0 0 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 32.000.000 25.500.000 17.450.000 (8.050.000) Kecamatan Matausu 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 213.000.000 218.768.000 218.768.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 53.000.000 83.780.000 83.780.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000 97.488.000 97.488.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 60.000.000 37.500.000 37.500.000 0 Kecamatan Matausu 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 70.000.000 0 0 0 Kecamatan Matausu 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 0% 0% 70.000.000 0 0 0 Kecamatan Matausu 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 70.000.000 0 0 0 Kecamatan Matausu 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 370.000.000 160.752.000 202.752.000 42.000.000 Kecamatan Matausu 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 300.000.000 100.000.000 160.000.000 60.000.000 Kecamatan Matausu 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 300.000.000 100.000.000 160.000.000 60.000.000 Kecamatan Matausu 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 70.000.000 60.752.000 42.752.000 (18.000.000) Kecamatan Matausu 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga 10 Keluarga 70.000.000 60.752.000 42.752.000 (18.000.000) Kecamatan Matausu 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 70.000.000 146.500.000 113.400.000 (33.100.000) Kecamatan Matausu 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 70.000.000 146.500.000 113.400.000 (33.100.000) Kecamatan Matausu 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 70.000.000 146.500.000 113.400.000 (33.100.000) Kecamatan Matausu KECAMATAN KABAENA 4.735.796.000 4.487.215.187 4.491.363.770 4.148.583 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.735.796.000 4.487.215.187 4.491.363.770 4.148.583 7 1 KECAMATAN 4.735.796.000 4.487.215.187 4.491.363.770 4.148.583 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.316.439.400 3.798.715.187 3.588.863.770 (209.851.417) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 11 dokumen 11 dokumen 17.209.000 4.480.000 4.480.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4.999.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.460.888.600 2.643.731.187 2.549.658.770 (94.072.417) Kecamatan Kabaena 184 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.335.796.000 2.487.215.187 2.393.142.770 (94.072.417) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 50.880.000 54.516.000 54.516.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.800.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4.800.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 86.400.000 81.600.000 57.600.000 (24.000.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 25 Paket 15.000.000 9.600.000 9.600.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 24.000.000 36.000.000 12.000.000 (24.000.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 357.452.400 441.370.000 327.260.000 (114.110.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.500.000 4.900.000 4.900.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23.072.000 16.274.000 16.274.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.435.000 15.037.000 15.073.000 36.000 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 107.771.000 146.725.000 81.189.000 (65.536.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 2 paket 2 paket 135.646.400 329.226.000 329.779.900 553.900 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 78 Unit 0 0 35.673.900 35.673.900 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 46.000.000 88.888.000 113.968.000 25.080.000 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 13.680.000 9.710.000 9.710.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.680.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 240.363.000 288.598.000 310.375.100 21.777.100 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 20.000.000 22.500.000 22.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 12 Unit 68.300.000 0 130.467.100 130.467.100 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 84.563.000 80.080.000 35.080.000 (45.000.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 130.800.000 28.500.000 28.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 30.000.000 28.500.000 28.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 28.500.000 28.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 1.019.565.800 538.660.000 776.160.000 237.500.000 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 10.000.000 5.330.000 5.330.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000 5.330.000 5.330.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 300.000.000 99.920.000 234.920.000 135.000.000 Kecamatan Kabaena 185 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000 99.920.000 234.920.000 135.000.000 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 75.962.800 53.710.000 53.710.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 33 Keluarga 33 Keluarga 55.962.800 53.710.000 53.710.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 22.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 2 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0% 0% 22.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 2 1 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 2.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 246.990.800 121.340.000 97.840.000 (23.500.000) Kecamatan Kabaena 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 246.990.800 121.340.000 97.840.000 (23.500.000) Kecamatan Kabaena 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 104.037.200 121.340.000 97.840.000 (23.500.000) Kecamatan Kabaena KELURAHAN TEOMOKOLE 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 243.000.000 401.400.000 316.400.000 (85.000.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 0 dokumen 0 dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 35.000.000 50.460.000 50.460.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 35.000.000 50.460.000 50.460.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 18.000.000 17.600.000 17.600.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 5 Paket 6.000.000 5.600.000 5.600.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 75.000.000 95.954.000 74.644.000 (21.310.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 12.470.000 12.470.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000 880.000 900.000 20.000 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 70.604.000 49.274.000 (21.330.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 2 paket 2 paket 65.000.000 59.838.000 59.838.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.000.000 34.438.000 34.438.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 10.000.000 25.400.000 25.400.000 0 Kecamatan Kabaena 186 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 5.000.000 5.030.000 5.030.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000 350.000 350.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 40.000.000 172.518.000 108.828.000 (63.690.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 10.000.000 13.500.000 13.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.000 88.128.000 88.128.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 20.000.000 70.890.000 7.200.000 (63.690.000) Kecamatan Kabaena 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 0% 0% 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 337.000.000 198.600.000 198.600.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 307.000.000 198.600.000 198.600.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 7.000.000 3.600.000 3.600.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 100.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 30 Pokmas / Ormas 30 Pokmas / Ormas 200.000.000 195.000.000 195.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MAsyarakat (PPKM) 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 5 1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0% 0% 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0 Keluarga 0 Keluarga 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 2 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 2 1 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 0 Poin 0 Poin 90.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 90.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 0 Orang 90.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 187 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELURAHAN RAHAMPUU 700.000.000 600.000.000 615.000.000 15.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 700.000.000 600.000.000 615.000.000 15.000.000 7 1 KECAMATAN 700.000.000 600.000.000 615.000.000 15.000.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 239.643.400 418.900.000 331.400.000 (87.500.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 11 dokumen 11 dokumen 4.210.000 4.480.000 4.480.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.210.000 4.480.000 4.480.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 39.212.600 51.540.000 51.540.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 39.212.600 51.540.000 51.540.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 29.400.000 18.400.000 18.400.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 15 Paket 17.400.000 6.400.000 6.400.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 116.674.400 150.480.000 123.180.000 (27.300.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000 38.184.000 38.184.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.994.400 19.172.000 19.172.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 16.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 66.680.000 81.124.000 53.824.000 (27.300.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 2 paket 2 paket 24.646.400 180.500.000 120.300.000 (60.200.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 11.400.000 39.500.000 39.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 13.246.400 141.000.000 80.800.000 (60.200.000) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 0 Persen 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 22.500.000 13.500.000 13.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 22.500.000 13.500.000 13.500.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 80.800.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 0% 0% 80.800.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 80.800.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 316.603.000 181.100.000 283.600.000 102.500.000 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 306.603.000 181.100.000 283.600.000 102.500.000 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 6.603.000 3.600.000 3.600.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 1 Unit 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 200.000.000 177.500.000 180.000.000 2.500.000 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MAsyarakat (PPKM) 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 3 2 5 1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 188 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 2 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0% 0% 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 4 2 1 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 0 Poin 0 Poin 52.953.600 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 52.953.600 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 0 Orang 52.953.600 0 0 0 Kecamatan Kabaena KECAMATAN KABAENA BARAT 4.249.531.000 2.631.462.389 2.454.390.389 (177.072.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.249.531.000 2.631.462.389 2.454.390.389 (177.072.000) 7 1 KECAMATAN 4.249.531.000 2.631.462.389 2.454.390.389 (177.072.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.504.281.000 1.916.533.389 1.851.061.389 (65.472.000) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 0 Kegiatan 0 Kegiatan 28.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 9.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.809.031.000 1.317.484.389 1.317.484.389 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/b ulan 11 Orang/b ulan 2.716.931.000 1.231.462.389 1.231.462.389 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 73.500.000 60.942.000 60.942.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.000.000 4.317.000 4.317.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 4.317.000 4.317.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 54.000.000 51.750.000 15.750.000 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 12 Paket 6.000.000 3.750.000 3.750.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 48.000.000 48.000.000 12.000.000 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 226.500.000 321.924.000 205.004.000 (116.920.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 5.500.000 1.600.000 0 (1.600.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 15.000.000 18.006.000 17.500.000 (506.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 10.000.000 18.799.000 18.484.000 (315.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0 56.000.000 40.000.000 (16.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 140.000.000 196.799.000 98.300.000 (98.499.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 7 Unit 7 Unit 108.000.000 63.480.000 76.480.000 13.000.000 Kecamatan Kabaena Barat 189 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000 53.800.000 66.800.000 13.000.000 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 0 Persen 100 Persen 0 9.660.000 9.660.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 0 9.660.000 9.660.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 273.750.000 147.918.000 222.366.000 74.448.000 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 45.000.000 54.450.000 53.850.000 (600.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 60.000.000 60.048.000 135.096.000 75.048.000 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 269.000.000 344.794.000 291.094.000 (53.700.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 50.000.000 133.594.000 79.894.000 (53.700.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000 39.394.000 28.294.000 (11.100.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 361.000.000 201.235.000 165.735.000 (35.500.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 305.000.000 7.000.000 3.500.000 (3.500.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000 7.000.000 3.500.000 (3.500.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 300.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 56.000.000 88.535.000 56.535.000 (32.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000 48.535.000 36.535.000 (12.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 3 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0% 0% 4.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 4 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Pemenuhan Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 0% 0% 4.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 4 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 0 Laporan 0 Laporan 4.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 111.250.000 168.900.000 146.500.000 (22.400.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 111.250.000 168.900.000 146.500.000 (22.400.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 100.000.000 118.900.000 118.900.000 0 Kecamatan Kabaena Barat KELURAHAN SIKELI 577.600.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 577.600.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 KECAMATAN 577.600.000 600.000.000 515.000.000 (85.000.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 301.350.000 98.900.000 98.900.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 18.600.000 25.080.000 25.080.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 190 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 18.600.000 25.080.000 25.080.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 56.000.000 30.720.000 30.720.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 56.000.000 30.720.000 30.720.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 7 Unit 7 Unit 58.000.000 9.680.000 9.680.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 58.000.000 9.680.000 9.680.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 168.750.000 33.420.000 33.420.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 20.000.000 11.820.000 11.820.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 148.750.000 21.600.000 21.600.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 239.000.000 305.400.000 262.800.000 (42.600.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 20.000.000 94.200.000 51.600.000 (42.600.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 94.200.000 51.600.000 (42.600.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 219.000.000 211.200.000 211.200.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 219.000.000 211.200.000 211.200.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 26.000.000 145.700.000 125.700.000 (20.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 0 105.700.000 105.700.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 5.000.000 5.000.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 2 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 0 100.700.000 100.700.000 0 Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 26.000.000 40.000.000 20.000.000 (20.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 3 2 3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga Kemasyarakatan 26.000.000 40.000.000 20.000.000 (20.000.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 11.250.000 50.000.000 27.600.000 (22.400.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 11.250.000 50.000.000 27.600.000 (22.400.000) Kecamatan Kabaena Barat 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 11.250.000 50.000.000 27.600.000 (22.400.000) Kecamatan Kabaena Barat KECAMATAN KABAENA TIMUR 4.868.854.000 4.359.412.000 4.884.611.175 525.199.175 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.868.854.000 4.359.412.000 4.884.611.175 525.199.175 7 1 KECAMATAN 4.868.854.000 4.359.412.000 4.884.611.175 525.199.175 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 3.231.854.000 3.829.592.000 4.128.372.175 298.780.175 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 27.000.000 3.280.000 13.365.500 10.085.500 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000 410.000 4.963.000 4.553.000 Kecamatan Kabaena Timur 191 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000 410.000 4.829.500 4.419.500 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.280.018.000 2.551.136.000 2.637.885.175 86.749.175 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.111.218.000 2.355.412.000 2.419.405.175 63.993.175 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen 50 Dokumen 56.800.000 75.676.000 95.526.000 19.850.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 30.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 45.000.000 34.400.000 23.200.000 (11.200.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 0 Paket 15.000.000 15.200.000 0 (15.200.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 570.000.000 554.552.000 391.308.500 (163.243.500) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 01 Paket 01 Paket 30.000.000 13.574.000 36.391.000 22.817.000 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000 11.250.000 9.000.000 (2.250.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 174.000.000 176.856.000 127.523.000 (49.333.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 150.000.000 304.000.000 488.417.000 184.417.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 50.000.000 107.600.000 75.300.000 (32.300.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 31.836.000 14.040.000 14.040.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.836.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 98.000.000 368.184.000 560.156.000 191.972.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 25.000.000 249.984.000 285.083.000 35.099.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 399.000.000 1.640.000 2.832.000 1.192.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 9.000.000 1.230.000 2.422.000 1.192.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000 410.000 653.500 243.500 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 390.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 320.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 940.000.000 310.000.000 549.511.000 239.511.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 870.000.000 310.000.000 496.311.000 186.311.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 18 Laporan 470.000.000 0 200.411.000 200.411.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 280.000.000 215.720.000 201.000.000 (14.720.000) Kecamatan Kabaena Timur 192 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 280.000.000 215.720.000 201.000.000 (14.720.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 100.000.000 105.720.000 76.620.000 (29.100.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 100 % 100 % 18.000.000 2.460.000 2.896.000 436.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 2 dok 2 dok 18.000.000 2.460.000 2.896.000 436.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 410.000 628.000 218.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Penyusunan Dokumen Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 410.000 628.000 218.000 Kecamatan Kabaena Timur KELURAHAN DONGKALA 703.000.000 595.600.000 887.505.000 291.905.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 703.000.000 595.600.000 887.505.000 291.905.000 7 1 KECAMATAN 703.000.000 595.600.000 887.505.000 291.905.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 335.000.000 386.570.000 634.402.500 247.832.500 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 9.000.000 1.230.000 1.230.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 56.000.000 60.024.000 60.024.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 56.000.000 60.024.000 60.024.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 15.000.000 9.600.000 13.600.000 4.000.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 15.000.000 9.600.000 13.600.000 4.000.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 162.000.000 170.436.000 106.463.500 (63.972.500) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 15.000.000 16.610.000 16.099.500 (510.500) Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37 Laporan 37 Laporan 120.000.000 126.826.000 63.364.000 (63.462.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 50.000.000 94.000.000 255.457.000 161.457.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 50.000.000 94.000.000 255.457.000 161.457.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 9.000.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 193 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 24.000.000 46.600.000 192.948.000 146.348.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 12.000.000 25.000.000 25.000.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 12.000.000 21.600.000 167.948.000 146.348.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 2.000.000 410.000 902.500 492.500 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 2.000.000 410.000 902.500 492.500 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 410.000 902.500 492.500 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 270.000.000 152.800.000 218.000.000 65.200.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0% 100 % 70.000.000 0 53.200.000 53.200.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 70.000.000 0 53.200.000 53.200.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 200.000.000 152.800.000 164.800.000 12.000.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 24 Laporan 24 Laporan 200.000.000 152.800.000 164.800.000 12.000.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 90.000.000 55.000.000 33.380.000 (21.620.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 90.000.000 55.000.000 33.380.000 (21.620.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 90.000.000 55.000.000 33.380.000 (21.620.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 100 % 100 % 6.000.000 820.000 820.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 2 dok 2 dok 6.000.000 820.000 820.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Penyusunan Dokumen Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 3.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur KELURAHAN LAMBALE 703.000.000 608.400.000 618.055.000 9.655.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 703.000.000 608.400.000 618.055.000 9.655.000 7 1 KECAMATAN 703.000.000 608.400.000 618.055.000 9.655.000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 335.000.000 394.970.000 394.269.000 (701.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 9.000.000 1.230.000 2.343.000 1.113.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 410.000 781.000 371.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 410.000 781.000 371.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 410.000 781.000 371.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 56.000.000 60.024.000 62.930.000 2.906.000 Kecamatan Kabaena Timur 194 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 24 Dokumen 56.000.000 60.024.000 62.930.000 2.906.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 15.000.000 9.600.000 9.600.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 15.000.000 9.600.000 9.600.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 162.000.000 170.436.000 99.931.000 (70.505.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 15.000.000 16.610.000 25.271.000 8.661.000 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37 Laporan 37 Laporan 120.000.000 126.826.000 47.660.000 (79.166.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 50.000.000 102.400.000 157.660.000 55.260.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 50.000.000 102.400.000 157.660.000 55.260.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 9.000.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 24.000.000 46.600.000 57.125.000 10.525.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 12.000.000 25.000.000 25.000.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 12.000.000 21.600.000 32.125.000 10.525.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 72.000.000 410.000 866.000 456.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 2.000.000 410.000 866.000 456.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 410.000 866.000 456.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 0% 0% 70.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 70.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 200.000.000 157.200.000 131.100.000 (26.100.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 200.000.000 157.200.000 131.100.000 (26.100.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7 Laporan 7 Laporan 200.000.000 157.200.000 131.100.000 (26.100.000) Kecamatan Kabaena Timur 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 90.000.000 55.000.000 91.000.000 36.000.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 90.000.000 55.000.000 91.000.000 36.000.000 Kecamatan Kabaena Timur 195 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 90.000.000 55.000.000 91.000.000 36.000.000 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 100 % 100 % 6.000.000 820.000 820.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 2 dok 2 dok 6.000.000 820.000 820.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur 7 1 6 2 1 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Penyusunan Dokumen Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000 410.000 410.000 0 Kecamatan Kabaena Timur KECAMATAN KABAENA SELATAN 1.863.411.000 1.857.293.822 1.937.127.522 79.833.700 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.863.411.000 1.857.293.822 1.937.127.522 79.833.700 7 1 KECAMATAN 1.863.411.000 1.857.293.822 1.937.127.522 79.833.700 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.251.111.000 1.507.585.622 1.450.625.322 (56.960.300) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 26 Dokumen 26 Dokumen 24.000.000 30.932.000 22.560.800 (8.371.200) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000 6.732.000 6.612.000 (120.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000 8.256.000 4.448.000 (3.808.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000 8.104.000 4.607.800 (3.496.200) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000 7.840.000 6.893.000 (947.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 960.411.000 1.114.773.822 1.119.781.822 5.008.000 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 893.411.000 1.057.293.822 1.057.293.822 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 67.000.000 57.480.000 62.488.000 5.008.000 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 13.200.000 12.600.000 15.997.400 3.397.400 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000 12.600.000 15.997.400 3.397.400 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 28.500.000 43.200.000 7.200.000 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 9 Paket 9 Paket 4.500.000 7.200.000 7.200.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 24.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 131.000.000 154.085.800 129.290.900 (24.794.900) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 16.235.800 16.333.400 97.600 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 3.950.000 4.788.500 838.500 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 12 Laporan 0 12.000.000 20.000.000 8.000.000 Kecamatan Kabaena Selatan 196 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 100.000.000 115.900.000 82.169.000 (33.731.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 35.000.000 50.184.000 53.984.400 3.800.400 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0 38.184.000 38.184.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 30.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 45000000 Unit 45000000 Unit 0 12.000.000 15.800.400 3.800.400 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 5.000.000 6.930.000 6.930.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 12 Laporan 0 2.250.000 2.250.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 4.680.000 4.680.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 54.000.000 94.880.000 94.880.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 20.000.000 48.880.000 48.880.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 34.000.000 46.000.000 46.000.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 230.900.000 16.800.000 16.800.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 230.900.000 16.800.000 16.800.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 30.900.000 16.800.000 16.800.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 241.400.000 212.180.200 348.914.200 136.734.000 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 5.400.000 5.881.600 5.881.600 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 5.400.000 5.881.600 5.881.600 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 100% 100.000.000 114.714.600 318.848.600 204.134.000 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 100.000.000 114.714.600 318.848.600 204.134.000 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 136.000.000 91.584.000 24.184.000 (67.400.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 80 Keluarga 80 Keluarga 136.000.000 91.584.000 24.184.000 (67.400.000) Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemerintahan umum 90 Poin 90 Poin 130.000.000 105.200.000 105.200.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 130.000.000 105.200.000 105.200.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 197 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 130.000.000 105.200.000 105.200.000 0 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan 100 % 100 % 10.000.000 15.528.000 15.588.000 60.000 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi dan rekomondasi terkait Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa 2 dok 2 dok 10.000.000 15.528.000 15.588.000 60.000 Kecamatan Kabaena Selatan 7 1 6 2 1 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000 15.528.000 15.588.000 60.000 Kecamatan Kabaena Selatan KECAMATAN KABAENA UTARA 1.626.197.000 1.563.559.783 1.380.510.783 (183.049.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.626.197.000 1.563.559.783 1.380.510.783 (183.049.000) 7 1 KECAMATAN 1.626.197.000 1.563.559.783 1.380.510.783 (183.049.000) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.089.197.000 1.312.083.783 1.229.034.783 (83.049.000) 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 0 2.300.000 2.300.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 2.300.000 2.300.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 830.497.000 849.451.783 849.451.783 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bul an 6 Orang/bul an 765.497.000 763.559.783 763.559.783 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000 85.892.000 85.892.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 40.000.000 48.000.000 12.000.000 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 40.000.000 48.000.000 12.000.000 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 99.500.000 151.297.000 107.128.000 (44.169.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2.500.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 12.000.000 11.663.000 11.663.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000 133.634.000 89.465.000 (44.169.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 9 Unit 9 Unit 83.000.000 48.420.000 48.420.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 13.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 20.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0 0 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 7 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 40.000.000 48.420.000 28.420.000 (20.000.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 1.200.000 13.275.000 13.275.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000 13.275.000 13.275.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 35.000.000 199.340.000 196.460.000 (2.880.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 35.000.000 29.612.000 29.612.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 198 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0 169.728.000 166.848.000 (2.880.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 0 0 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 40.000.000 32.580.000 32.580.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 100 % 100 % 40.000.000 32.580.000 32.580.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000 32.580.000 32.580.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 315.000.000 110.396.000 10.396.000 (100.000.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 315.000.000 110.396.000 10.396.000 (100.000.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000 10.396.000 10.396.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 3 2 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 Laporan 0 Laporan 300.000.000 100.000.000 0 (100.000.000) Kecamatan Kabaena Utara 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 182.000.000 108.500.000 108.500.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 182.000.000 108.500.000 108.500.000 0 Kecamatan Kabaena Utara 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 182.000.000 108.500.000 108.500.000 0 Kecamatan Kabaena Utara KECAMATAN KABAENA TENGAH 1.710.710.000 1.709.582.518 1.604.740.942 (104.841.576) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.710.710.000 1.709.582.518 1.604.740.942 (104.841.576) 7 1 KECAMATAN 1.710.710.000 1.709.582.518 1.604.740.942 (104.841.576) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 1.160.710.000 1.442.035.518 1.471.215.942 29.180.424 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 795.710.000 982.962.518 993.789.518 10.827.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bul an 6 Orang/bul an 710.710.000 909.582.518 909.582.518 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 80.000.000 73.380.000 84.207.000 10.827.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 12.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 46.000.000 51.000.000 15.000.000 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0 Orang 36.000.000 36.000.000 0 (36.000.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 218.000.000 228.873.000 262.570.424 33.697.424 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 199 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000 12.908.000 25.611.000 12.703.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.000.000 6.750.000 6.750.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 153.000.000 197.215.000 218.209.424 20.994.424 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 5.000.000 22.500.000 22.500.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 22.500.000 22.500.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 4.000.000 4.900.000 4.900.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4.000.000 4.900.000 4.900.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 80.000.000 151.800.000 172.456.000 20.656.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 50.000.000 51.000.000 51.000.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 1 2 9 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 25.000.000 100.800.000 121.456.000 20.656.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat 100 % 100 % 185.000.000 18.000.000 35.000.000 17.000.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan 100 % 100 % 70.000.000 18.000.000 15.000.000 (3.000.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokumen 8 Dokumen 70.000.000 18.000.000 15.000.000 (3.000.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 2 2 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Kecamatan Yang Dilimpahkan 0% 100 % 115.000.000 0 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 2 2 2 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 2 2 2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 20 Laporan 100.000.000 0 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 2 2 2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 10.000.000 0 0 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan keluarahan yang diberdayakan 100 % 100 % 235.000.000 146.347.000 45.025.000 (101.322.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 5.000.000 4.357.000 4.357.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 3 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000 4.357.000 4.357.000 0 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 3 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyaakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan 100% 0% 200.000.000 106.900.000 0 (106.900.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 3 2 3 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000 106.900.000 0 (106.900.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 3 2 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 30.000.000 35.090.000 40.668.000 5.578.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 3 2 6 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga 10 Keluarga 30.000.000 35.090.000 40.668.000 5.578.000 Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tingkat kepuasaan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum 90 Poin 90 Poin 130.000.000 103.200.000 53.500.000 (49.700.000) Kecamatan Kabaena Tengah 200 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar suku dan agama ras dan golongan 100 persen 100 persen 130.000.000 103.200.000 53.500.000 (49.700.000) Kecamatan Kabaena Tengah 7 1 5 2 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 130.000.000 103.200.000 53.500.000 (49.700.000) Kecamatan Kabaena Tengah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.173.490.000 7.161.803.460 6.468.213.484 (693.589.976) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.173.490.000 7.161.803.460 6.468.213.484 (693.589.976) 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.173.490.000 7.161.803.460 6.272.349.884 (889.453.576) 8 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 2.575.400.000 4.455.970.436 4.150.380.060 (305.590.376) 8 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun 11 Dokumen 11 Dokumen 225.000.000 95.454.600 60.452.960 (35.001.640) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 50.000.000 50.405.400 32.941.400 (17.464.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 36.930.000 23.444.660 (13.485.340) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 8.119.200 4.066.900 (4.052.300) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0 Data 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Berita Acara 0 Berita Acara 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 12 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0 Substansi 0 Substansi 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 1 13 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 Berita Acara 0 Berita Acara 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.200.000.000 3.012.927.836 2.908.018.850 (104.908.986) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86 Orang/b ulan 86 Orang/b ulan 1.000.000.000 2.822.911.836 2.723.964.190 (98.947.646) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 120.000.000 135.016.000 156.391.000 21.375.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 201 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 8 1 1 2 2 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000 55.000.000 27.663.660 (27.336.340) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 43.400.000 13.562.500 11.481.500 (2.081.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 6.998.500 3.588.100 (3.410.400) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.400.000 6.564.000 7.893.400 1.329.400 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 3 7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 140.000.000 109.250.000 31.500.000 (77.750.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 50.000.000 61.250.000 31.500.000 (29.750.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 Orang 50.000.000 48.000.000 0 (48.000.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 558.000.000 507.116.500 416.299.750 (90.816.750) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000 5.265.000 5.265.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000 28.069.000 31.301.000 3.232.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.000.000 7.685.000 4.835.500 (2.849.500) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 12.000.000 9.400.000 9.400.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 202 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 8 1 1 2 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 50 Laporan 24.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 300.000.000 442.020.500 352.106.050 (89.914.450) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 63.000.000 2.677.000 1.392.200 (1.284.800) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 6 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 54.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 3 Unit 3 Unit 253.000.000 275.014.000 275.014.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 44.000.000 103.314.000 103.314.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 44.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.000.000 18.500.000 18.500.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 60.000.000 151.600.000 151.600.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000 1.600.000 1.600.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 25.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 47.000.000 46.220.000 48.220.000 2.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 300 Laporan 10.000.000 1.250.000 1.250.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000 32.970.000 32.970.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000 12.000.000 14.000.000 2.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 92.000.000 396.425.000 399.393.000 2.968.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 40.000.000 88.500.000 74.680.000 (13.820.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 6.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 9 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 6.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 9 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 15.000.000 5.730.000 5.730.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000 302.195.000 318.983.000 16.788.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 Laporan 0 Laporan 17.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0 Laporan 0 Laporan 12.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 1 2 14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase penduduk/ keluarga yang yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa 100 % 100 % 1.095.590.768 992.059.400 896.049.300 (96.010.100) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 203 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 8 1 2 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Yang Disusun 12 Dokumen 12 Dokumen 1.095.590.768 992.059.400 896.049.300 (96.010.100) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 Orang 0 Orang 75.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 15 Orang 15 Orang 82.687.500 111.678.000 55.843.200 (55.834.800) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 12 Laporan 12 Laporan 0 80.381.400 40.206.100 (40.175.300) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 6 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 Keluarga 0 Keluarga 22.050.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 7 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 2 Dokumen 2 Dokumen 715.853.268 800.000.000 800.000.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 8 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 9 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 10 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 2 2 1 11 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah PurnapaskibrakaDuta Pancasila 0 Orang 0 Orang 30.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik 100 % 100 % 1.162.499.232 1.033.334.624 964.832.424 (68.502.200) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 3 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Politik, Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang Disusun 100 Persen 100 Persen 1.162.499.232 1.033.334.624 964.832.424 (68.502.200) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 3 2 1 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 55.125.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 3 2 1 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 13 Dokumen 13 Dokumen 692.374.232 789.567.824 790.040.224 472.400 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 204 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 8 1 3 2 1 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 0 Orang 100.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 3 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 15 Orang 15 Orang 50.000.000 163.818.000 113.598.200 (50.219.800) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 3 2 1 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000 79.948.800 61.194.000 (18.754.800) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 3 2 1 6 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 0 Kegiatan 0 Kegiatan 200.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Diawasi 100 % 100 % 210.000.000 114.066.000 71.556.900 (42.509.100) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 4 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Yang Disusun 100 Persen 100 Persen 210.000.000 114.066.000 71.556.900 (42.509.100) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 4 2 1 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 4 2 1 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 4 2 1 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Orang 0 Orang 50.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 4 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 15 Orang 15 Orang 50.000.000 91.791.000 55.156.900 (36.634.100) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 4 2 1 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000 22.275.000 16.400.000 (5.875.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba,dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan 100 % 100 % 210.000.000 228.989.000 189.531.200 (39.457.800) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 5 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 100 Persen 100 Persen 210.000.000 228.989.000 189.531.200 (39.457.800) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 5 2 1 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 5 2 1 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 205 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 8 1 5 2 1 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 300 Orang 300 Orang 50.000.000 150.000.000 150.000.000 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 5 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 15 Orang 15 Orang 50.000.000 54.314.000 27.187.100 (27.126.900) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 5 2 1 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000 24.675.000 12.344.100 (12.330.900) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentasi Konflik, Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelijen yang tertangani 100 % 100 % 920.000.000 337.384.000 195.863.600 (141.520.400) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 2 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 Persen 100 Persen 920.000.000 337.384.000 195.863.600 (141.520.400) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 2 1 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 2 1 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 75.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 2 1 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 Orang 0 Orang 75.000.000 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 2 1 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Orang 12 Orang 75.000.000 103.384.000 73.314.000 (30.070.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 2 1 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000 84.000.000 31.610.000 (52.390.000) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 1 6 2 1 6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000 150.000.000 90.939.600 (59.060.400) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1.107.590.705.622 1.240.977.689.523 1.324.217.810.394 83.240.120.871J U M L A H 206 ••••••••••••••• PEMERINTAH KABUPATEN BDMBANA • • ••••••••••• PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BDMBANA TAHUN 2025 11- KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA VI - 1PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAH DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 ini juga merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam implementasi pembangunan, terdapat berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. Oleh karena itu, manajemen risiko pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan RKPD. Manajemen risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring risiko secara berkelanjutan. Beberapa potensi risiko pembangunan daerah yang perlu diantisipasi antara lain:
  10. 1.Risiko Fiskal Keterbatasan kapasitas fiskal daerah akibat fluktuasi transfer dari pusat, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dinamika ekonomi nasional dapat memengaruhi pembiayaan dalam rangka belanja program prioritas daerah. Mitigasi: Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, optimalisasi PAD, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan transfer ke daerah.
  11. 2.Risiko Sosial dan Politik Potensi konflik sosial, dinamika politik lokal, serta perbedaan kepentingan dapat menghambat kelancaran pembangunan. Mitigasi: Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, komunikasi publik yang transparan, serta pendekatan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. 3. mamltl ktfi nt n n d mp k Mlt b naun n b 1ketanJutan. pen ru1utam an mm sf dan dapta&t .perubehan tktlm. aerta pen uatan 111t m p tn atan dlnl bencane . .t. Rl ko K l an dan Tata Keto e Lorn hnya k00tdlne1I Unlat en teat d erah, rendahny kap 1tt11 aparatur. 1 rta b tum opt1m lnye etst m monitor n d n evaluait dap t mengh mb t penc pal n k nerja p ban unan. Mill aal: Peningkat n k p sitaa SOM ap ratur. reform I btrokr ai, dlgitaUsa i tat ketola pem rint n, aerta pengu t n slstem pengendaU n den ev luas kinerj pembangunan. D n an memp rhetttcan berbapl potana~ rlsiko tersebut, maka tmptemant . st perub h n RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 memerlukan komitmen yang kual, ainerg1 antar-per ngJ(at da rah, serta dukungan eluruh pemangkukepentingan. Diharapkan dokumen inf dapat m nj di pedoman yang fektif dat . m penyetenggaran pemb ngun n daerah, sehingga m mpu menlngkatk n kJ sej hteraan m syarakat. me.mp rtcuat day ing d erah. d n mewu'udkan pembangunan yang lnJdusif, b rkelanjutan, dan berketahanan menuju Kabupaten Bombana yang B rdaya Saing Serb is Agromfnapobtan. BUPATI BOMBANA, .... 1TD BURHANUDDIN PERUBAIWI RBDHA BIA POtERllHHAH DAERAH Yl • 2 IABUPATBI BONBW TAHlll 2025 DlpJndaldt..-ngan l!l CamScanner · PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017