DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD KP2K, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang kemudian disebut UPTD merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas.
8.Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau factor resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan/atau masyarakat.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas bidang laboratorium kesehatan.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Paru dan Kusta yang selanjutnya disingkat UPTD KP2K adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas bidang pengobatan paru-paru dan kusta.
11.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kepala UPTD KP2K.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)UPTD merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.
(2)UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)UPTD dalam Dinas meliputi :
1. a.UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
2. b.UPTD KP2K Kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A mempunyai fungsi :

a.Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD;
b.Pelaksanaan kegiatan teknis operasional sesuai bidang tugas masing-masing;
c.Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang;
d.Pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
1. a.Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD;
2. b.Pelaksanaan kegiatan teknis operasional sesuai bidang tugas masing- masing;
3. c.Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang.
4. d.Pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
5. e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

UPTD KP2K

Pasal 8

UPTD KP2K Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan klinik pengobatan paru dan kusta.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD KP2K, Kelas A mempunyai fungsi :

a.Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD.
b.Pelaksanaan kegiatan teknis operasional sesuai bidang tugas masing-masing.
c.Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang.
d.Pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022