DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup pada Peraturan Bupati ini antara lain Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan dan Komponen NPA, Perhitungan Nilai Air Tanah, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penetapan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai dasar perhitungan pajak daerah,
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Penetapan Niiai Perolehan Air Tanah; BUPATIBUTON TENGAH, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATIBUTON TENGAH PROVINS! SULAWESITENGGARA PERATURANBUPATI BUTON TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPANNILAIPEROLEHAN AIR TANAH Mengingat Menimbang ------~~~-~~------- - -----------------

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3.Air adalah air yang terdapat di dalam dan berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat di bawah permukaan tanah.
4.Sumber Air adalah tempat wadah air baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan laut.
5.Air Tanah adalah semua Air yang terdapat dalam lapisan pengandung Air di bawah permukaan tanah, termasuk mata Air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
6.Jenis Sumber Air adalah jenis air tanah yang terdiri dari Air tanah dalam, Air Tanah dangkal dan mata Air.
7.Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
8.Pengambilan Air adalah pengambilan dan/ atau penggunaan Air oleh para pengambil Air untuk berbagai macam keperluan.
9.Pajak AirTanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
10.NilaiPerolehan AirTanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besamya sama dengan volume Air yang diambil dan dikalikan dengan harga dasar Air.
11.Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDAadalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besanya sama dengan harga Air baku dikalikan faktor nilai Air.
12.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HABadalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besamya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13.Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNAadalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang Besaran ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHANAIR TANAH. MEMUTUSKAN:

(5)HDA dirumuskan sebagai berikut: HDA = FNAx HAB
(6)Di dalam perhitungan FNA untuk pengguna Air yang tidak bersumber dari Air Tanah, hanya dipengaruhi oleh perkalian komponen kompensasi dan tidak dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam, sedangkan untuk pengguna Air yang bersumber dari Air Tanah, sangat dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam dan perkalian komponen kompensasi.
(7)HAB ditentukan berdasarkan besaran nilai investasi yang kemudian dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi, yang kemudian akan menentukan nilai HAB: HAB = biaya investasi Volume pengambilan selama umur produksi No. Komponen Bobot 1 sumber daya alam 60°/o (enam puluh persen) 2 Kompensasi pemulihan, 40°/o (empat puluh peruntukan dan persen) pengolahan

Pasal 2

( 1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.

(2)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:
1. a.jenis sumber Air;
2. b.lokasi sumber Air;
3. c.tujuan atau fungsi Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air;
4. d.volume Air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas Air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air.
(3)Besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah volume air yang diambil dikalikan dengan HDA.
(4)Besaran FNA ditentukan oleh komponen sumber daya alam dan/atau komponen kompensasi pemulihan, komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan. Setiap komponen mempunyai presentase masing- masing yang Besaran se bagai beriku t :
(8)Komponen sumber daya alam Air Tanah nilainya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.
(9)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif tercantum dalam Lapiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ( 10) Komponen peruntukan dan pengolahan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
1. a.kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi: ·
  1. 1.pemasok Air baku;
  2. 2.perusahaan Air minum;
  3. 3.industri Air minum dalam kemasan;
  4. 4.pabrik es kristal; dan
  5. 5.pabrik minuman olahan.
2. b.kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membentuk proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
  1. 1.industri tekstil;
  2. 2.pabrik makanan olahan;
  3. 3.hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. 4.pabrik kimia; dan
  5. 5.industri farmasi.
3. c.kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan pengunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  1. 1.hotel bin tang 1 dan hotel bin tang 2;
  2. 2.usaha persewaan jasa kantor;
  3. 3.apartemen;
  4. 4.pabrik es skala kecil; 5.agroindustri;dan
  5. 6.industri pengolahan logam.
4. d.kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan pengunaan Air dalam jumlah kecil meliputi:
5. l.losmen/pondok/penginapan/rumah sewa;
  1. 2.tern pat hiburan;
  2. 3.restoran;
  3. 4.gudang pendingin;
  4. 5.pabrik mesin elektronik; dan
  5. 6.pencucian kendaraan bermotor.
6. e.kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  1. 1.usaha kecil skala rumah tangga;
  2. 2.hotel non-bintang; BERITA DAERAH KABUPATENBUTON TENGAH TAHUN aoic; NOMOR G g ~ , ' KOSTAN' ,~UKIDE Diundangkan di Labun kari da tanggal \ !) Vt-bvua.v i" a.fJ ?Ji KRETARIS DAERAH KABUPATENBUTON TENGAH, H, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati mi dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Agar setiap pengundangan penempatannya Tengah.

BAB II

DASARPENGENAANDAN KOMPONENNPA

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 4

(1)Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20o/o (dua puluh persen) dari NPA.

3.rumah makan; dan
4.rumah sakit. ( 11) Perhitungan Volume air diperoleh dari basil pendataan lapangan oleh petugas. . ' No ~ 0 - 50 51 - 501 - 1001- >2500 m3 500 1000 2500 m3 m3 m3 m3 an an 1 Kelompok 5 1 1,5 2,25 3,38 5,06 2 Kelompok 4 3 4,5 6,75 10,13 15,19 3 Kelompok 3 5 7,5 11,25 16,88 25,31 4 Kelompok 2 7 10,5 15,75 23,63 35,44 5 Kelompok 1 9 13,5 20,25 30,38 45,56 Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah No Kriteria Peringkat Bobot 1 Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air 4 16 altematif 2 Air Tanah kualitas baik,tidak ada Sumber 3 9 Air altematif 3 Air Tanah kualitas tidak baik,ada Sumber 2 4 Air altematif 4 Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada 1 1 Sumber Air altematif Komponen Sumber Daya Alam LAMPIRANI PERATURANBUPATIBUTONTENGAH NOMOR ' TAHUN :;J..O'J.-5 TENTANG PENETAPANNILAIPEROLEHANAIR TANAH ,• 0000 0000 0000 ('I ('I C'l C'l ti) ti) ti) ti) ti) ti) ti) ti) ~ ~ C'l ('I ...-t ............... .......t ...................... ...-t co co co co co co co co '° '° '° '° .-( ...-t ........ .-( ....-4 .......t T"""I ....... ~ ~ (") (") ti) ti) ti) ti) C'l C'l C'l C'l 0000 0000 _.. .-( ........ '"""" ('I ('I ('I ('I 0000 0000 ('l('l('l('I C'l C'l C'l C'l <t <t <t <t ('I ('I ('I C'l !'-- ti) ti) l'-- ai iri c-i o .......t ........ .......t'"""" 0000 0000 NCOCOC'l tll\00 • C'l ..........!'-- 0000 0000 ('I co co ('I co ()'I (") ci N .......t .......t ....-4 co co co co <t <t <t <t <t O O <t ()'I ..... ti) .....• ('()(")('I ('I ti) ti) ti) ti) o ci ci o ....-t ....-t ........ .-( ti) ti) ti) ti) !'-- !'-- !'-- t-. 1/) II) II) II) .......t .-4 ........ .......t (") (") (") (") ~~~~ (") (") (") (") ('l('l('l('I <t <t <t <t <t <t st: st: ti) ti) ti) ti) (") (") (") (") IO IO IO IO !'-- !'-- !'-- l'-- 1.'-- ti) ti)!'-- (") ()'I '° ,i N .......t _.'"""" 0000 CO 10 10 CO O'I,..... COO CO O MO N N .......t ......t 0000 ()'I!'--!'-- ()'I (") ti) ('I <t (") <t co <t. ('I') N .......t .......i ()'I ()'I ()'I ()'I ococoo 0,..... CO,..... 0 ..... <t .....• <t (") ('I ('I 0000 (Y) .......t ........ ('f') ()'I,..... COO 0\ .-4 V" .......t <t <t (") (") ()'I ()'I ()'I ()'I ti) ti) ti) ti) ('l('l('l('I o o ci ci ('l('l('l('I co co co co (") (") (") (") o o ci o (") (") (") (") s :g :g :g ti) ti) II) II) <t <t <t <t ('l('l('l('I ti) ti) ti) ti) t- ti) ti) l'-- ,...i ,:-.: <t ('I N .......t .......t _. <t <t <t <t ('l('l('l('I CO 10 10 CO ,:-.: c,i o cxi ('I ('I ('I ..... 0000 OIOIOO 0 !'--,..... N. (") (") !'-- (") ('f')N-''"""" 0000 <t O O <t ()'I!'-- .......... co ()'I (") oi (')('I ('I.-< <t <t <t <t tll,..... Otll COIO..-.O l'--CONOO <t (")(")('I ('() (") ('() (") ..... !'-- !'-- ..... N~<":,<t. ...-t ........ lf) ...-t IOtll<t<t ~ <'d O C 0.. ::l E gg _g c Q) Q) :<: e, ] 0 co rWOOS-TS rWOOOl-OTS £WOOOT-OTS £woos-rs £W0001-0TS £woosi-1001 ] li E ~ Q) 0.. Q) E ::l 0 > 3 ....... z •• ~ 0 ::E 0 z , .. E "'.g .E 0000 0000 00 00 00 00 ,.......f rl .-I .-1 0000 0000 (JI (JI (JI (JI ...... ,.......f.,........ l"""'"'I (') (') <') (') lf) lf) lf) lf) lf) lf) II) II) 0l 0l 0l 0l 0i0i0i0i II) lf) lf) lf) t-- t-- t-- t-- lD ID ID ID 00 00 00 00 <') <') <') (') (') <') (') (') <') <') <') <') ................-I .-1 o ci ci o ......-! .-1 ......... .-1 ID 1()\0 ID 0000 U) U) U) U) (JI (JI (JI (JI .-I .-I ,.......f .-I U) U) U) U) ...... .-I .-I .-1 0l 0l 0l 0l lf) lf) lf) II) (JI r- t-- (JI o ID (') ....; .... i l . .

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

DASARPENGENAANDAN KOMPONENNPA

Pasal 5

KETENTUANPENUTUP

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

DASARPENGENAANDAN KOMPONENNPA

Pasal 5

KETENTUANPENUTUP

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024