DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Pajak dan Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa regulasi yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buton Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga per Ju dilakukan penyesuaian demi peningkatan pendapatan asli daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 94 Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribu i daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024 BUPATJBUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA ~ Dipindai dengan CamScanner

1.Pasal Hi nvat (6) Undang Undan D t Rcpublik Indonesia Tahun l 945,
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pernbentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawc i Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. l)ru)rnh 1 enrang Pajak Daerah d n Retnbu I Dar roh. Mcngingat I} Dipindai dengan CamScanner Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan: J.. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3.Pernerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pernerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang mcmegang kekuasaan pernerintahan negara Republik lndone ia yang dibantu oleh Wa.kil Presiden dan menteri sebagairnana dimaksud da1am Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PasaJ 1

BAB I

KETEKTUAJI Ull1JII PAJAKMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 3

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) termasuk pennukaan Bumi hasil kegiatan rekJa.masi atau pengerukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/ atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan semata-rnata untuk mclayani kepent.ingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makarn (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

BAB II

PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jcnis Pajak yang dipungut terdiri atas:

a.PBB P2, b BPHTB,
c.PBJT; d Pajak RekJame; e PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sa.rang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
1. 1.Opsen BBNKB. R I} Dipindai dengan CamScanner (l) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB P2 un tuk setiap Tahun Pajak.
(4)NJOP sebagaimana dirnaksud pada setiap Wajib Pajak.

Pasal 5

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Hurni dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 4

11 lh1mi yu11g nu rupnkun 111111111 Ilndung, hutnn sunkn nlrun, 1l111m1 \.\I atn, tnrru111 JIO 1011nl, LDn rh pc"ngw 111h11lt1nn yung dikua u1 oleh de n, don ton rh ncgnm yanJJ bclum dibchuni 11nt11 hak: c, Bumi d11u/ut .tt1 Bung11tu1n yur,g digurink.an oleh perwnkilnn diplomat ik dun kon ul111 herdasarkan a a p< 1 lakunn nrnbnl halik; I. Bumi clan/ntm, Bangunnn yang digunakan ol •h badan atnu perwakilan Iembagn internasional yang ditetnpkan dcngan pcrnturan mcnteri yang mcnyelenggarakan urusan perncrintahan di bidang keuangan ncgara.

g.Bum, dan/atau bangunan untuk jalur kcreta api, rnoda raya tcrpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
h.Bumi dan/otau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan Njop tcrtenlu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
1. 1.Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. Dipindai dengan CamScanner B saran pokok PBB-P2 ·ang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud d lam Pasal 5 ayat (1) dengan tanf PBB-P2 sebagaimana dimak ud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan gal berikut:

a.Tanf PBB-P2 dit pk n be r 0,3% {nol koma tiga persen)
b.Tanf P8H-P2 untuk loh n produk i pangan dan temak diietapkan be r 0,2% tnol koma dun persen] Pa I 7 ( l) NJOP digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen] dan paJing tinggi 100% (seratus perscn) dari NJOP setelah dikurangi NJOP t.idak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3).
(2)Penentuan besaran per entase sebagairnana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain.
1. a.Kenaikan JOP hasil penilaian;
2. b.Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
3. c.Kla terisa i NJOP dalam satu Oacrah.
(3)Besaran per nta ebagaimana dirnaksud pada ayol (1) dun pcrtirnbangan bagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur dalam pcraturan Bupati. PasaJ 6
(5)DaJam haJ Wajib Pajak memiliki atau rnenguasai Iebih ayat (I) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 10 Dipindai dengan CamScanner
(1)Objek BPHTB yaitu Perolehan Hale atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemindahan hak karena:
  1. 1.Jual beli;
  2. 2.Tukar-menukar;
  3. 3.Hibah;
  4. 4.Hibah wasiat;
  5. 5.Waris;
  6. 6.Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.Penunjukan pembeli dalam lelang;

Pasal 11

(1)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berada.
(2)Termasuk dalarn wilayah pemungutan PBB- P2 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
1. a.Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

( 1) Tuhuu Pajak PUB-P2 uitu jungka wuktu I ( aru) tahun kalcnd er.

(2)Saat yang rnenentukan unt uk menghitung PBB-P2 yang tcrutang uitu rnenurut keadaan objck PBB-P2 pada tanggal I Januan.
(3)Saal terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepernilikan, penguasaan, dan/ a tau pemanfaatan Bumi dan/ atau bangunan. I 1 I} Dipindai dengan CamScanner q Pt lnksanunn put 11 1111 hakirn ynng mcmpunyai kekuntnn l111k11111 I •lup; I 0. Pengguhungnn usah«: l l. P,~1<-hw,,11 usahu;

12.Pemekurnn usnha: atau
13.Hadiah.

h.Pcmbcrian hak baru karcna:
l.Kelanjutan pclcpasan hak; atau
1. 2.01 luar pelcpasan hak.

(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada a 'at (1) rneliputi: a Hak milik: b Hak guna usaha;
1. c.Hak guna bangunan;
2. d.Hak pakai;
3. e.Hak milik atas satuan rumah susun; dan
4. f.Hale pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang clicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangu.nan guna kepentingan umum;
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang cliatur dcngan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. d.Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditet.apkan oleh Bupati.
5. e.Kritcria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diselaraskan dengan kebijakan pembenan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perurnahan rakyat. 12 Dipindai dengan CamScanner
(1)Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek paja.k.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Harga transaksi untuk jual beli;
2. b.Nilai pasar untuk tulcar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pem.isahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. c.Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dunaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak burru dan bangunan pada tahun terjadmya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB

Pasal 13

( 1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Sadan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau B· dan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

tint 11k p I va kllu n ,I I ploma I I k d n kon I I I 1•11hrnr11 knn o 1 p , lnku II I lmb 11 t lik, g Olrh 1H,m pnh ula 0t1111 hudn11 karen konv t , h k nrau k.111•11 p< rh11nln11 l111k11m lnin d •r1, n tid k d inya pc, ubnhan nnmn;

h.Olt h orang pr ibarli atau Budan karcna akllf,
1. 1.01< h oran pr ihncl, atau Badau yang digunakan untuk k I ntingan ibndah: dun .I· Untuk ma ya, ukat berpenghasilan r ndah trar dengan k itentuan peraturan perundang-undangan. I} Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

(1)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
1. a.Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.Pada tanggaJ dibuat dan ditandatanganinya akt.a untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pernisahan ha.k yang menga.kibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa regulasi yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buton Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga per Ju dilakukan penyesuaian demi peningkatan pendapatan asli daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 94 Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribu i daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

1.Pasal Hi nvat (6) Undang Undan D t Rcpublik Indonesia Tahun l 945,
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pernbentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawc i Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. l)ru)rnh 1 enrang Pajak Daerah d n Retnbu I Dar roh. Mcngingat I} Dipindai dengan CamScanner Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan: J.. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3.Pernerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pernerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang mcmegang kekuasaan pernerintahan negara Republik lndone ia yang dibantu oleh Wa.kil Presiden dan menteri sebagairnana dimaksud da1am Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PasaJ 1

BAB I

KETEKTUAJI Ull1JII PAJAKMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 3

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) termasuk pennukaan Bumi hasil kegiatan rekJa.masi atau pengerukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/ atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan semata-rnata untuk mclayani kepent.ingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makarn (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

BAB II

PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jcnis Pajak yang dipungut terdiri atas:

a.PBB P2, b BPHTB,
c.PBJT; d Pajak RekJame; e PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sa.rang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
1. 1.Opsen BBNKB. R I} Dipindai dengan CamScanner (l) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB P2 un tuk setiap Tahun Pajak.
(4)NJOP sebagaimana dirnaksud pada setiap Wajib Pajak.

Pasal 5

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Hurni dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 4

g.Bum, dan/atau bangunan untuk jalur kcreta api, rnoda raya tcrpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
h.Bumi dan/otau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan Njop tcrtenlu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
1. 1.Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. Dipindai dengan CamScanner B saran pokok PBB-P2 ·ang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud d lam Pasal 5 ayat (1) dengan tanf PBB-P2 sebagaimana dimak ud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan gal berikut:

a.Tanf PBB-P2 dit pk n be r 0,3% {nol koma tiga persen)
b.Tanf P8H-P2 untuk loh n produk i pangan dan temak diietapkan be r 0,2% tnol koma dun persen] Pa I 7 ( l) NJOP digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen] dan paJing tinggi 100% (seratus perscn) dari NJOP setelah dikurangi NJOP t.idak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3).
(2)Penentuan besaran per entase sebagairnana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain.
1. a.Kenaikan JOP hasil penilaian;
2. b.Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
3. c.Kla terisa i NJOP dalam satu Oacrah.
(3)Besaran per nta ebagaimana dirnaksud pada ayol (1) dun pcrtirnbangan bagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur dalam pcraturan Bupati. PasaJ 6
(5)DaJam haJ Wajib Pajak memiliki atau rnenguasai Iebih ayat (I) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 10 Dipindai dengan CamScanner
(1)Objek BPHTB yaitu Perolehan Hale atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemindahan hak karena:
  1. 1.Jual beli;
  2. 2.Tukar-menukar;
  3. 3.Hibah;
  4. 4.Hibah wasiat;
  5. 5.Waris;
  6. 6.Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.Penunjukan pembeli dalam lelang;

Pasal 11

(1)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berada.
(2)Termasuk dalarn wilayah pemungutan PBB- P2 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
1. a.Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

( 1) Tuhuu Pajak PUB-P2 uitu jungka wuktu I ( aru) tahun kalcnd er.

(2)Saat yang rnenentukan unt uk menghitung PBB-P2 yang tcrutang uitu rnenurut keadaan objck PBB-P2 pada tanggal I Januan.
(3)Saal terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepernilikan, penguasaan, dan/ a tau pemanfaatan Bumi dan/ atau bangunan. I 1 I} Dipindai dengan CamScanner q Pt lnksanunn put 11 1111 hakirn ynng mcmpunyai kekuntnn l111k11111 I •lup; I 0. Pengguhungnn usah«: l l. P,~1<-hw,,11 usahu;

12.Pemekurnn usnha: atau
13.Hadiah.

h.Pcmbcrian hak baru karcna:
l.Kelanjutan pclcpasan hak; atau
1. 2.01 luar pelcpasan hak.

(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada a 'at (1) rneliputi: a Hak milik: b Hak guna usaha;
1. c.Hak guna bangunan;
2. d.Hak pakai;
3. e.Hak milik atas satuan rumah susun; dan
4. f.Hale pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang clicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangu.nan guna kepentingan umum;
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang cliatur dcngan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. d.Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditet.apkan oleh Bupati.
5. e.Kritcria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diselaraskan dengan kebijakan pembenan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perurnahan rakyat. 12 Dipindai dengan CamScanner
(1)Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek paja.k.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Harga transaksi untuk jual beli;
2. b.Nilai pasar untuk tulcar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pem.isahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. c.Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dunaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak burru dan bangunan pada tahun terjadmya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB

Pasal 13

( 1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Sadan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau B· dan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

h.Olt h orang pr ibarli atau Budan karcna akllf,
1. 1.01< h oran pr ihncl, atau Badau yang digunakan untuk k I ntingan ibndah: dun .I· Untuk ma ya, ukat berpenghasilan r ndah trar dengan k itentuan peraturan perundang-undangan. I} Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

(1)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
1. a.Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.Pada tanggaJ dibuat dan ditandatanganinya akt.a untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pernisahan ha.k yang menga.kibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETEKTUAJI Ull1JII PAJAKMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 3

PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETEKTUAJI Ull1JII PAJAKMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 3

PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2025