Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 dan 3 Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, Pasal 8 Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tu gas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR I'-{ TAHUN2025 TENTANG BIAYAPENUNJANGOPERASIONAL BUPATIDANWAKILBUPATI PATI EUTON UTA.~ SISULAWESITENGG.A.RAPRO Mengingat Menimbang: •,
( 1) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan W akil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati terpilih diberikan sejak bu.Ian Maret Tahun 2025
Permintaan pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan W akil Bupati dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan dapat d:ipertanggungjawabkan.
Pemberian Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimulai pada awal tahun anggaran berkenaan. undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (fj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- . undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100°/o (seratus persen).
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Pemerintah (PP)