a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaa.n Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
BUPATIBUTON UTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATIBUTON UTARA NOMOR 15 TAHUN2025 TENTANG TATACARAPENGANGGARAN,PELAKSANAANDANPENATAUSAHAAN, PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABANSERTA MONITORINGDAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH A.TI BUTON UTARA SULAWESITENGGARA B PRO VI Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
t.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2 Bupati adalah Bupati Buton Utara. . .
3.Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indo1?"esta.
4~ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai ~s':1r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menu~p~ pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah Organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terns menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran Bantuan Sosial.
9.Pelaksanaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan Bantuan Sosial.
I 0. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh Belanja Bantuan Sosial dalam satu tahun anggaran.
11.Pertanggungjawaban adalah bentuk dokumen laporan Belanja Bantuan Sosial yang dilengkapi dengan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pelaporan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi Belanja Bantuan Sosial dan kinerjanya.
13.Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas Belanja Bantuan Sosial.
14.Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana Belanja Bantuan Sosial dtelah dicapai.
15.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian nega.ra dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
Pasa.11 BABl KETENTUAN UMUM