( 1) Bupati menunjuk Kepa]a perangkat Daerah sesuai dengan urusan atau tugas fungsinya untuk melakukan evaluasi atas usulan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
(2)Kepala perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan Hibah, baik hibah berupa uang maupun hibah berupa barang/jasa.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
(4)Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bertujuan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dalam pemberian Hibah dan hasilnya dituangkan dalam format basil penelitian administrasi.
(5)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan daJam berita acara peninjauan lapangan.
(6)Penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar kepala perangkat Daerah menerbitkan surat rekomendasi persetujuan dan/ atau penolakan terhadap usulan Hibah.
Bagian Ketiga Evaluasi Usulan Hibah
(6)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)hurufb, huruf c dan huruf f, dikecualikan bagi:
a.tempat ibadah;
b.majelis taklim; dan
c.taman/tempat pendidikan Al-Quran, yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.
( 1) Hibah clianggarkan dalam APBDsesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RKPD, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Hibah berupa uang, barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPDpada jenis belanja Hibah.
(3)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
(4)Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, clianggarkan pada perangkat Daerah sesuai dengan urusan /tugas fungsinya.
(5)Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana climaksud pada ayat (2) yang bukan merupakan urusan kewenangan Pemerirrtah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
(6)Hibah uang, barang dan jasa terkait menjaga pola hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, clianggarkan pada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
Bagian Kellina Penganggaran
(1)Surat rekomendasi khusus untuk usulan hibah berupa barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
a.identitas penerima;
b.jenis dan jurnlah; dan
c.rencana anggaran biaya berdasarkan standar harga satuan Daerah.
(2)Pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjacli dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan RKPDatau rancangan perubahan RKPD.