DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SASARAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN HIBAH, BAB III PENGANGGARAN, BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, BAB VI MONITORING DAN EVALUASI, BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilalrukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR / ~ TAHUN 2025 TENT ANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHMN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BUPATI BUTON UT~..RA P OVINSIRULAW11:'SITENGGAR Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2.Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.· Bupati adalah Bupati Buton Utara. 5.. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6.Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/ atau Badan dan Lembaga serta orgamsasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menertrs setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran Hibah.
9.Pelaksanaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan Hibah.
10.Penatausahaan adalah pencatatan seluruh Belanja Hibah dalam satu tahun anggaran. 1 I. Pertanggungjawaban adalah bentuk dokumen laporan Belanja Hibah yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pelaporan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi Belanja Hibah dan kinerjanya.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. MEMUTUSKAN: Menetapkan

13.Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas Belanja Hibah.
14.Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana Belanja Hibah telab dicapai.
15.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahanyang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya . dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
17.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan · APBD.
20.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan : melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD. 21,. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksa.nakan . Pengelolaan Keuangan Daerah.
22.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya · disingkat PPKDadalah kepala SKPKDyang mernpunyai tugas . melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
23.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
24.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
25.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat · Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPDadalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. .... - .., -

Pasal 2

( 1} Pemberian Hibah diberika.n dalam bentuk uang, barang ataujasa.

(2)Sasaran pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Pemerintah Pusat;
  1. 26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  2. 27.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPDadalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasa.r pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
  3. 28.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHDadalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBDantara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
  4. 29.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
  5. 30.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
  6. 31.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS ada)ah dokumen yang digunakan untuk · penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban · pengeluaran DPASKPDkepada pihak ketiga. 3~. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar · pencairan dana atas beban APBD.
  7. 33.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIPadalah lnstansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas , melaksanakan pengawasan intern (audit intern) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.badan usaha milik negara;
4. d.badan usaba milik Daerah;
5. e.badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/ atau
6. f.partai politik.
(3)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf a diberikan kepada satuan kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada daJam wilayah adnrinistrasi Pemerintab Daerah.
(4)Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai ketentuan perundang- undangan.
(5)Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6)Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya diberikan dalam bentuk uang atau Jasa.
(7)Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan da]am rangka untuk meneruskan Hibah dari pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
(8)Hibah kepada badan dan Iembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diberikan kepada badan atau lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang diben tuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memilik:isurat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesaban atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
4. d.koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/ atau { 1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) diberikan dengan persyaratan minimal:
5. a.memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
6. b.memiliki keterangan domisili dari Desa atau kelurahan; dan

BAB II

SASARAN,KRITERIA DANPERSYARATANHIBAH

Pasal 4

Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b.bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
1. 1.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintah pusat di Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. 2.kepada badan dan Jembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. 3.kepada partai politik; dan/ atau
4. 4.ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.· memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 3

e.lembaga pendidikan Islam dalam rangka mendukung terselenggaranya syariat Islam di Daerah.

(9)Hibah kepada organisasi kemasyara.katan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ( 10) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, diberikan kepada partai politik sesuai ketentuan pera.turan perundang-undangan. ( 1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan h ukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyampaikan usulan Hibah, baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah sesuai urusan atau tugas dan fungsinya.
(2)Bupati mendisposisikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada kepala Perangkat Daerah sesuai urusan /tugas fungsinya.
(3)Usulan pemberian hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pernerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pernerintahan umum.

Pasal 5

c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah.

(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) diberikan dengan persyaratan minimal:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Daerah.
(3)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRDyang besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (4} Usulan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) disampaikan pada saat penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan paling lambat 1 (satu] minggu sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN Bagian Kesa.tu Pengusu1an

Pasal 6

( 1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat ( 1) meliputi:

a.surat permohonan; dan
b.proposal.

(2)Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:
1. a.pimpinan kernenterian/lembaga, atau kepala instansi vertikal tingkat provinsi untuk usulan dari Pemerintah Pusat;
2. b.kepala daerah untuk usulan dari Pemerintah Daerah lain; dan
3. c.direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk usulan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan Hibah berupa uang minimal memuat:
1. a.identitas dan alamat pengusul;
2. b.latar belakang;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.rincian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya;
5. e.lokasi pelaksanaan;
6. f.waktu pelaksanaan;
7. g.data umum organisasi/le.mbaga;
8. h.susunan kepengurusan organisasi/lembaga;dan
9. i.nomor rekening bank yang masih berlaku.
(4)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pennohonan Hibah berupa barang/jasa minimal memuat:

1.identitas dan alamat pengusu];
2.latar belakang;
3.maksud dan tujuan;
4.jenis barang/ rincian pekerjaan jasa.;
5.volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
6.lokasi pemberian barang/jasa.

Pasal 7

( 1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 6 ayat ( 1) terdiri dari:

a.suratpennohonan;
b.proposal; dan
c.kelengkapan dokumen administrasi.

(2)Surat pennohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau orgamsasi kemasyarakatan.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) huruf b berupa uang minimal memuat:
1. a.identitas dan alamat pengusul;
2. b.latar belakang;
3. c.maksud dan tujuan; dan
4. d.rmcian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya.
(4)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b berupa berupa barang/ jasa:
1. a.identitas dan alamat pengusu1;
2. b.latar belakang;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.jenis barang/ rincian pekerjaan jasa;
5. e.volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
6. f.lokasi pemberian barang/ jasa.
(5)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c paling sedikit terdiri dari:
1. a.fotokopikartu tanda penduduk ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
2. b.fotokopiakta notaris penctirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum atau dokumen lain yang ctipersamakan;
3. c.fotokopinomor pokok wajib pajak;
4. d.fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/Desa atau nama lain setempat;
5. e.fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
6. f.fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/ gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa paling kurang 2 (dua) tahun;
7. g.surat pemyataan tanggung jawab pengusul bennaterai cukup;dan
8. h.sa.linan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.

Pasal 9

( 1} Kepala perangkat Daerah menyampaikan surat rekomendasi usulan hibah kepada Bupati melahri Sekretaris Daerah selaku ketua tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan RKPDatau perubahan RKPD.

Pasal 8

( 1) Bupati menunjuk Kepa]a perangkat Daerah sesuai dengan urusan atau tugas fungsinya untuk melakukan evaluasi atas usulan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

(2)Kepala perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan Hibah, baik hibah berupa uang maupun hibah berupa barang/jasa.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
(4)Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bertujuan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dalam pemberian Hibah dan hasilnya dituangkan dalam format basil penelitian administrasi.
(5)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan daJam berita acara peninjauan lapangan.
(6)Penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar kepala perangkat Daerah menerbitkan surat rekomendasi persetujuan dan/ atau penolakan terhadap usulan Hibah.
(6)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)hurufb, huruf c dan huruf f, dikecualikan bagi:
1. a.tempat ibadah;
2. b.majelis taklim; dan
3. c.taman/tempat pendidikan Al-Quran, yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum. ( 1) Hibah clianggarkan dalam APBDsesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RKPD, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Hibah berupa uang, barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPDpada jenis belanja Hibah.
(3)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
(4)Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, clianggarkan pada perangkat Daerah sesuai dengan urusan /tugas fungsinya.
(5)Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana climaksud pada ayat (2) yang bukan merupakan urusan kewenangan Pemerirrtah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
(6)Hibah uang, barang dan jasa terkait menjaga pola hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, clianggarkan pada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
(1)Surat rekomendasi khusus untuk usulan hibah berupa barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerima;
2. b.jenis dan jurnlah; dan
3. c.rencana anggaran biaya berdasarkan standar harga satuan Daerah.
(2)Pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjacli dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan RKPDatau rancangan perubahan RKPD.

Pasal 13

(1)Setiap pemberian Hibah baik berupa uang, barang danjasa terlebih dahulu dituangkan da1am NPHD yang ditandatangani oleh kepala SKPDdan penerima Hibah.
(2)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemberi dan penerima Hibah;
2. b.tujuan pemberian Hibah;
3. c.besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
6. f.tata cara pelaporan Hibah; dan/ atau
7. g.sanksi.
(3)NPHDsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh Kepala SKPDterkait dan penerima Hibah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

SASARAN,KRITERIA DANPERSYARATANHIBAH

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

PENGANGGARAN Bagian Kesa.tu Pengusu1an

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

SASARAN,KRITERIA DANPERSYARATANHIBAH

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

PENGANGGARAN Bagian Kesa.tu Pengusu1an

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020