DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SASARAN PENERIMA BKK, BAB III BESARAN BKK, BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII MONITORING DAN EVALUASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus diperlukan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat dikabupaten Buton Utara;
c.bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa; .d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025; Menimbang BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR C../ TAHlJN 2025 TENTANG PEDOMANPEMBERIANBANTUANKEUANGANKHUSUSKEPADAPEMERINTAH DESA KABUPATENBUTONUTARATAHUNANGGARAN2025 UPATI BUTON UTARA NSISULAWESITEN ARA -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. 3.. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Urata.
5.Camat adalah permmpm dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati nntuk menanganr sebagtan urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tu gas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9.Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang. selanjutnya disingkat. BKK. adalah. bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang berwujud uang.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANGPEDOMAN PEMBERIAN BANTUANKEUANGANKHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN2025. MEMUTUSKAN: Menetapkan j' /

BAB LII

BESARANBKK

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BKK dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

(2)Alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.655.140.000 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas:
1. a.Alokasi BKK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.490.000.000,- (Dua Milyar Ernpat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). BABil SASARANPENERIMA BKK

Pasal 2

( 1) Pemerintah Daerah memberikan BKK kepada Tokoh Agama.

(2)Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan.
(3)Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk insentif Tokoh Agama
(4)Tokoh Agama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Imam;
2. b.Khotib;
3. c.Pendeta/Pemangku;
4. d.Moji e.Tunggu;dan f.Ouru Ngaji
  1. 12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
  2. 13.Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka, panutan dan memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat.
  3. 14.Imam adalah orang yang ditunjuk sebagai imam desa berdasarkan keputusan kepala desa.
  4. 15.Khotib adalah orang yang ditunjuk menyampaikan khutbah dalam upacara adat dan keagamaan berdasarkan surat keputusan kepala desa. 16.Pendeta/Pemangku adalah seorang pemimpin atau pelayan rohani dalam suatu agama yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala desa,
  5. 17.Moji adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin doa dalam berbagai upacara adat dan keagamaan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala desa.
  6. 18.Tunggu adalah orang yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala desa yang bertugas untuk menyiapkan kegiatan adat dan keagamaan.
  7. 19.Guru Ngaji adalah orang yang bertugas mengajarkan pmbacaan, pemahaman dan pengamalan Alquran yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala desa.

Pasal 7

[I] Persyaratan pencairan BKKmeliputi:

a.surat keputusan kepala desa tentang penerimaan BKK;dan
b.laporan pertanggungjawaban penerimaan BKKtahun anggaran sebelumnya atau tahap pertama tahun a:nggaran berjalan;

(2)Mekanisme Pencairan BKKmelipu ti:
1. a.Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Bupati cq. Kepala DINAS PMD melalui Carnat;
2. b.Camat mcmverifikasi berkas persyaratan permohonan pencairan BKK;
3. c.berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan BKK kepada Bupati cq. Kepala DINASPMD;
4. d.berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala DINAS PMD memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan BKK;dan

Pasal 6

Pencairan BKKdilaksanakan dalam 2 {dua)tahap, meliputi:

a.tahap pertama paling larnbat pada tanggal 30 juni 2025; dan
b.tahap kedua paling lambat pada tanggal 15 desember 2025.

BAB IV

MEKA.t'\IISME DAL, TATA CARA PENCAIRAN BKK

Pasal 5

( 1) Pengalokasian besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agarna ditetapkan dengan mernpertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat dan kompleksitas tugas pemerintahan. (2} Besaran Insentif BKKdisesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

(3)Dalam hal terjadi penambahan jurnlah penerirna BKK, pengalokasian insentif dibebankan kepada ADD setiap desa.
(4)Penetapan penerimaan BKKsebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan diperhitungkan dalam perubahan APBDTahun Anggaran 2025.

b.Kurang bayar BKK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpi65.i40.000,- (Seratus Enarn Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

(3)Rincian besaran alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalarn lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, BAB VU MONITbRII'fG DAN EV ALOASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh Dinas PMD.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pemberian BKK diJaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 9

( 1} Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material dan formal penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

(2)Laporan pertanggungjawaban BKK menjadi satu kesatuan dengan laperan pertanggungjawaban APBDes.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014