DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 63 Tahun 2025

Nomor: 63
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Dana Pendapatan dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pendapatan, alokasi jasa layanan, penggunaan dana jasa layanan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pendapatan Yang Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penggunaan Dana Pendapatan Dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat: l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 2 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENGGUNAAN DANA PENDAPATANDARI JASA LAYANAN PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Bupati adalah Bupati Cianjur. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur.
5.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif di wilayah kerjanya.
7.Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

PENDAPATAN

Pasal 2

(1)Pendapatan Puskesmas dan bersumber dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah;
3. c.hasil kerjasama dengan pihak lain;
4. d.anggaran pendapatan belanja daerah; dan
5. e.lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Puskesmas dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB III

ALOKASIJASALAYANAN

Pasal 3

Besaran alokasi penggunaan dana pendapatan dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Bupati. 4

BAB IV

PENGGUNAAN DANA JASA LAYANAN

Pasal 4

(1)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimanfaatkan pembayaran jasa layanan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang melakukan pelayanan.
(2)Ketentuan besaran pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1).Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.biaya pelayanan; dan
2. b.biaya umum dan administrasi.
(2).Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan meliputi :
1. a.biaya pegawai;
2. b.biaya bahan;
3. c.biaya barang dan jasa; dan
4. d.biaya pelayanan lain-lain.
(3).Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan meliputi :
1. a.biaya administrasi kantor;dan
2. b.biaya umum dan administrasi lain-lain. B AB V

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pendapatan Yang Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 22 Juli 2025 BUPATI CIANJUR, Ttd/cap. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN Diundangkan di Cianjur Pada tanggal 23 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, · . ede -�•.,7t,;"_ .. � . . } t " CECEP S. ALAMSYAH SERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 561

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2015