DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas, Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas, Pemantauan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

c.bahwa untuk terlaksananya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka sebagai pengecualian dari ketentuan Daerah pada umumnya.
10.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam PPK-BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD Puskesmas adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
12.Defisit Anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
13.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan aset lancarnya.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit pelayanan teknis Daerah.
15.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

Puskesmas dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas Puskesmas.

Pasal 3

(1)Puskesmas dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya untuk digunakan:
1. a.menutupi Defisit Anggaran BLUD apabila realisasi Pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
2. b.digunakan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas; dan
3. c.dapat digunakan untuk mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan.
(2)Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Pemanfaatan Sisi Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan anggaran.
(4)Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Karakteristik Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas diperoleh dari selisih lebih antara realisasi Pendapatan BLUD dan realisasi Belanja BLUD pada 1 (satu) tahun anggaran; dan
b.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas pada sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

(1)SiLPA BLUD Puskesmas yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui Badan.
(2)SiLPA BLUD Puskesmas digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis BLUD Puskesmas, meliputi:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa; dan
3. c.Belanja modal.
(3)SiLPA BLUD Puskesmas dapat digunakan untuk:
1. a.mencukupi Defisit Anggaran Puskesmas;
2. b.mendanai kewajiban BLUD Puskesmas yang belum tersedia anggarannya; atau
3. c.digunakan untuk pengembangan Puskesmas mendukung RBA BLUD.
(4)Nilai SiLPA BLUD Puskesmas termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 6

Puskesmas yang berstatus BLUD penuh, diberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan Pendapatan dan Belanja, pembiayaan, pengelolaan kas, dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas.

Pasal 7

Penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat dalam daftar rincian Belanja kegiatan BLUD pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Dinas karena telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN

Pasal 9

(1)Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD Puskesmas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 14 November 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 14 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 47 NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 KA DINKESDA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018