DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Peraturan ini mengatur penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan RKA-PD Kabupaten Empat Lawang; Disusun untuk mewujudkan keselarasan antara Renja PD dan RKPD Tahun 2026; Bertujuan memperkuat koordinasi dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Ca ra Perencanaa n , Pen genda lian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah, Tata Cara Evaluasi Ra n cangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemba ngunan Jangka Pa njang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Men engah Daerah, dan Rencana Kerja Pem erintah Daerah , Rencan a 2 Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undan.g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj a menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 4 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 8);
16.Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2024 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 9);
17.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 11);
18.Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 34);
19.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 11); 20 . Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 13); 5 MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Empat Lawang
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disingkat BAPPEDA DAN LITBANG
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah un tuk periode 1 (satu) Tahun
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. 6
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

KETENTUAN UMUM Pasal 2 Renja PD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2026. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD Tahun 2026. 7

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang. Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 30 Juli 2025 j SEKRETARIS DAERAH / ,f KABUPATEN EMPAT LAWANG Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tang 1 30 Juli 2025 ; H. JONCIK M HAMMAD Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor ...... . NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 8 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR .i.1.. TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 Dinas Pendidikan dan Ke budayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Ketahanan Pangan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persa ndia n Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kepemudaan dan Ola hraga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Perikanan Dinas Pertanian Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 9 27 Sekretariat Daerah 28 Sekretariat DPRD 29 Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitia n dan Pengembangan 30 Sadan Pendapatan Daerah 31 Sadan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah 32 Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 33 lnspektorat 34 Kecamatan Tebing Tinggi 35 Kecamatan Pendopo 36 Kecamatan Muara Pinang 37 Kecam tan Talang Padang 38 Kee am a tan Pase mah Air Keruh 39 Ke cam a tan Lin tang Kanan 40 Kecamatan Pendopo Sarat 41 Kecamatan Ulu Musi 42 Kecamatan Saling 43 Kecamatan Sikap Dalam 44 Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik I SUPATI l~TLAWANG, V L/ J H. JONCIK M HAMMAD

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 21 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Pasal 2 Renja PD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2026. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Pasal 2 Renja PD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2026. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017