DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) yang khusus digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta pelaksanaan anggaran belanja jasa dan honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yang mencakup satuan biaya operasional untuk berbagai jenis pelayanan kesehatan dan administrasi rumah sakit dengan rincian biaya yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Standar Satuan Harga dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan tuntutan pelayanan publik dan adanya kekhususan satuan biaya yang diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat menerapkan Standar Satuan Harga untuk menyusun Rencana Bisnis Anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Biaya Operasional Belanja Jasa dan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
16.Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);
17.Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 83);
18.Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 46); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL BELANJA JASA DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut RSUD Ibnu Sina adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus memiliki klasifıkasi Kelas B Pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah, dan pengelolaan bidang kepegawaian.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
7.Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD Ibnu Sina setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.

Pasal 2

(1)Rincian Standar Satuan Harga Biaya Operasional Belanja Jasa dan Honorarium pada BLUD RSUD Ibnu Sina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Dalam hal Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, BLUD RSUD Ibnu Sina menggunakan Standar Satuan Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Dalam rangka penyusunan anggaran, Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan RBA BLUD RSUD Ibnu Sina.
(4)Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan DBA BLUD RSUD Ibnu Sina.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 30 April 2025 BUPATI GRESIK TTD. FANDI AKHMAD YANI Diundangkan di Gresik pada tanggal 30 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, TTD. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 20 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL BELANJA JASA DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL BELANJA JASA DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4

1.Honorarium Pengarah Kegiatan

a.Pengarah I (Bupati)
b.Pengarah II (Wakil Bupati)
c.Pengarah III (Sekretaris Daerah) OB OB OB 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00
1. 2.Dewan Pengawas
a.Ketua Dewan Pengawas
b.Anggota Dewan Pengawas
c.Sekretaris Dewan Pengawas OB OB OB 10.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00
1. 3.Pembicara/Narasumber/Moderator
a.Profesional
b.Bupati/Pejabat
c.Pejabat Eselon I/yang disetarakan
d.Pejabat Eselon II/yang disetarakan
e.Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan
f.Pejabat Eselon II/yang disetarakan dari BLUD RSUD Ibnu Sina
g.Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan dari BLUD RSUD Ibnu Sina
h.Moderator
i.Moderator dari BLUD RSUD Ibnu Sina
j.Pembawa Acara Non ASN/Protokoler OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OK OK OK 1.700.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 900.000,00 500.000,00 450.000,00 700.000,00 350.000,00 400.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
1. 4.Petugas Home Visit/Kunjungan ke Rumah Pasien (diluar jam kerja dan minimal 3 (tiga) pasien)
a.Dokter Spesialis (datang ke rumah pasien)
b.Dokter Umum
c.Perawat/Nakes Lain
d.Pengemudi/Sopir OP OK OK OK 100.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00
1. 5.Petugas Posko Kesehatan Kunjungan Pejabat Negara
a.Dokter Spesialis
b.Dokter
c.Perawat/Nakes lainya
d.Pengemudi/Sopir OK OK OK OK 1.000.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00
1. 6.Petugas Posko Kesehatan
a.Dokter
b.Perawat/Nakes lainya
c.Pengemudi/Sopir OK OK OK 300.000,00 250.000,00 150.000,00
1. 7.Jaga Libur Hari Raya Idul Fitri
a.Hari Raya Idul Fitri
b.Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri OH OH 150.000,00 100.000,00
1. 8.Pegawai Teladan
a.Juara I
b.Juara II
c.Juara III OK OK OK 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00
1. 9.Satuan Pengawas Internal (SPI)
a.Penanggung Jawab Tim
b.Ketua Tim
c.Anggota Tim OK OK OK 250.000,00 200.000,00 100.000,00
1. 10.Petugas Pengambilan Bank Darah ke Surabaya
a.Kriteria Biasa
b.Kriteria Referal OK OK 100.000,00 200.000,00
1. 11.Petugas Pengambilan Bank Darah ke Gresik OK 20.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
2. 12.Layanan Emergency
a.Golongan I
b.Golongan II/PPPK/Pegawai BLUD Non ASN
c.Golongan III
d.Golongan IV OJ OJ OJ OJ 68.000,00 74.000,00 80.000,00 88.000,00
1. 13.Lembur Pelayanan
a.Golongan I
b.Golongan II/PPPK/Pegawai BLUD Non ASN
c.Golongan III
d.Golongan IV OJ OJ OJ OJ 22.500,00 25.000,00 27.500,00 30.000,00
1. 14.Pengemudi/Sopir Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
a.Jawa Timur ≥200 KM
b.Jawa Tengah
c.D.I.Yogyakarta
d.Banten
e.Jawa Barat
f.D.K.I. Jakarta
g.Bali OH OH OH OH OH OH OH 410.000,00 370.000,00 420.000,00 370.000,00 430.000,00 530.000,00 480.000,00
1. 15.Saksi Ahli Persidangan di Pengadilan OK 1.500.000,00
2. 16.Dokter Interensif OB 1.000.000,00
3. 17.Dokter PPDS I OB 1.300.000,00
4. 18.Dokter Spesialis Tamu OH 650.000,00
5. 19.Instruktur Senam OK 400.000,00
6. 20.Rohaniawan Pendampingan Pasien OK 250.000,00
7. 21.Penyelia OK 200.000,00
8. 22.Tim Assesor Komite Profesi OK 500.000,00
9. 23.Tokoh Masyarakat OK 250.000,00
10. 24.Translate Bahasa Lbr 155.000,00
11. 25.Tenaga Tukang Bangunan OH 150.000,00
12. 26.Honorarium Pemulasaran Jenazah OK 100.000,00 BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018