DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah , Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran V diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, antara lain pembayaran pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, serta adanya kondisi mendesak dan darurat yang harus segera ditindak lanjuti;
c.bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 serta belanja untuk kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam kondisi mendesak atau terjadi kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14);
18.Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 105); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 105) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.206.341.587.685,63 (tiga triliun dua ratus enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima koma enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :

a.PAD;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.558.497.497.900,00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.656.527.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.901.970.900,00 (seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.425.656.527.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.Dana Desa direncanakan sebesar Rp108.375.764.000,00 (seratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. b.Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp106.255.830.000,00 (seratus enam milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. c.Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp798.434.287.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
4. d.Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp412.590.646.000,00 (empat ratus dua belas milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
(2)Anggaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.255.830.000,00 (seratus enam milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp81.337.180.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
2. b.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam direncanakan sebesar Rp24.918.650.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Anggaran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp798.434.287.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp784.695.092.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
2. b.Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp13.739.195.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(4)Anggaran Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.590.646.000,00 (empat ratus dua belas milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah); dan
2. b.Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp393.090.646.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.328.394.735.878,63 (tiga triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.594.595.398.071,90 (dua triliun lima ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.219.597.415,77 (satu triliun dua ratus tujuh belas milyar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas koma tujuh puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.109.284.001.056,13 (satu triliun seratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta seribu lima puluh enam koma tiga belas rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.773.990.600,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.317.800.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.219.597.415,77 (satu triliun dua ratus tujuh belas milyar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas koma tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp659.701.763.424,31 (enam ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh satu rupiah);
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp419.393.888.653,78 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh delapan rupiah);
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp32.675.889.514,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah);
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp3.613.650.840,00 (tiga milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.825.794.634,68 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan rupiah); dan
6. f.Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp99.008.610.349,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
(2)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp659.701.763.424,31 (enam ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp470.435.889.606,91 (empat ratus tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam koma sembilan puluh satu rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp47.260.355.763,69 (empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma enam puluh sembilan rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp6.170.568.107,50 (enam milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh koma lima rupiah);
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp35.766.523.911,50 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas koma lima rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp6.115.488.651,50 (enam milyar seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu koma lima puluh rupiah);
6. f.Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp27.770.916.954,12 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat koma dua belas rupiah);
7. g.Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp19.911.340.822,97 (sembilan belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);
8. h.Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp12.575.477,56 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh enam rupiah);
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp39.353.447.682,80 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua koma delapan puluh rupiah);
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp1.135.088.469,91 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah);
11. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp3.405.232.792,54 (tiga milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma lima puluh empat rupiah); dan
12. l.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp2.357.335.183,31 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah).
(3)Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp419.393.888.653,78 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. a.Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp110.321.663.832,35 (seratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima rupiah);
2. b.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp1.755.649.499,28 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah);
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp61.188.260,00 (enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
4. d.Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp94.398.345.029,13 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan koma tiga belas rupiah); dan
5. e.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp212.857.042.033,20 (dua ratus dua belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh dua ribu tiga puluh tiga koma dua rupiah).
(4)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.675.889.514,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp126.273.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp159.179.160,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
4. d.Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. f.Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp131.726.700,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
7. g.Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp16.625.700,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
8. h.Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
9. i.Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);
10. j.Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp219.842,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
11. k.Belanja Pembulatan Gaji DPRD direncanakan sebesar Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah);
12. l.Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp11.995.279.392,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
13. m.Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp6.386.640.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
14. n.Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
(5)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.613.650.840,00 (tiga milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terdiri atas;
1. a.Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. d.Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp5.070.000,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp449.516.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. f.Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
7. g.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp6.279.840,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
8. h.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
10. j.Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.797.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); dan
11. k.Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp198.260.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
(6)Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.825.794.634,68 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.432.674.634,68 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan rupiah).
  1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.109.284.001.056,13 (satu triliun seratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta seribu lima puluh enam koma tiga belas rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Barang direncanakan sebesar Rp219.072.064.665,43 (dua ratus sembilan belas milyar tujuh puluh dua juta enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima koma empat puluh tiga rupiah);
2. b.Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp501.472.071.971,11 (lima ratus satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma sebelas rupiah);
3. c.Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp29.381.670.319,98 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan belas koma sembilan puluh delapan rupiah);
4. d.Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp53.178.036.046,44 (lima puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh enam ribu empat puluh enam koma empat puluh empat rupiah);
5. e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp33.372.450.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. f.Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp59.932.367.330,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); dan
7. g.Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp212.875.340.723,17 (dua ratus dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma tujuh belas rupiah).
(2)Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.072.064.665,43 (dua ratus sembilan belas milyar tujuh puluh dua juta enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima koma empat puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp217.731.193.865,43 (dua ratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima koma empat puluh tiga rupiah); dan
2. b.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp1.340.870.800,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
(3)Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp501.472.071.971,11 (lima ratus satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma sebelas rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp333.246.099.863,66 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma enam puluh enam rupiah);
2. b.Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp119.886.554.410,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
3. c.Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. d.Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp9.695.405.020,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu dua puluh rupiah);
5. e.Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp746.844.388,42 (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat puluh dua rupiah);
6. f.Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp13.829.583.808,30 (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan koma tiga rupiah);
7. g.Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp14.385.283.121,00 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah);
8. h.Belanja Beasiswa Pendidikan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
9. i.Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp7.549.420.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan
10. j.Belanja Sewa Aset Tidak berwujud direncanakan sebesar Rp1.353.881.360,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
(4)Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.381.670.319,98 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan belas koma sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp332.494.600,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
2. b.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp14.916.380.182,25 (empat belas milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);
3. c.Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp8.051.965.223,73 (delapan milyar lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga rupiah);
4. d.Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp6.078.009.114,00 (enam milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ribu seratus empat belas rupiah); dan
5. e.Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp12.821.200,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
(5)Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.178.036.046,44 (lima puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh enam ribu empat puluh enam koma empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp52.822.907.546,44 (lima puluh dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh enam koma empat puluh empat rupiah); dan
2. b.Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp355.128.500,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
(6)Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp33.372.450.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp15.671.250.000,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp17.701.200.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
(7)Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.932.367.330,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp59.025.809.330,00 (lima puluh sembilan milyar dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
2. b.Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini direncanakan sebesar Rp202.596.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
3. c.Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp703.962.000,00 (tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  1. 8.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp291.436.971.076,23 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh enam koma dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.150.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.159.003.861,00 (delapan puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.924.296.902,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.384.451.513,23 (seratus delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas koma dua puluh tiga rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.690.718.800,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.159.003.861,00 (delapan puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp200.850.855,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp13.407.965.400,00 (tiga belas milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp443.653.600,00 (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
4. d.Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp635.197.208,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
5. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp5.787.178.289,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.107.451.480,00 (satu milyar seratus tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp7.068.235.900,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
8. h.Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp1.730.069.600,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
9. i.Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp9.008.154.944,00 (sembilan milyar delapan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
10. j.Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
11. k.Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
12. l.Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp886.878.640,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
13. m.Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp39.217.300,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
14. n.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp24.335.760.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
15. o.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp16.457.730.645,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
(2)Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp200.850.855,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp200.850.855,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
(3)Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.407.965.400,00 (tiga belas milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp13.307.075.600,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp100.889.800,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
(4)Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.443.653.600,00 (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp128.051.800,00 (seratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp24.595.600,00 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp291.006.200,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ribu dua ratus rupiah).
(5)Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp635.197.208,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp635.197.208,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).
(6)Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.787.178.299,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp2.138.311.295,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp3.554.957.894,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp93.909.100,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah).
(7)Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.107.451.480,00 (satu milyar seratus tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp689.156.530,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp413.566.750,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi direncanakan sebesar Rp4.728.200,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
(8)Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp7.068.235.900,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp7.068.235.900,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
(9)Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.730.069.600,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp1.657.919.600,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp67.650.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
(10)Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.008.154.944,00 (sembilan milyar delapan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp7.167.289.444,00 (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp1.840.865.500,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
(11)Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika direncanakan sebesar Rp.33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
(12)Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
(13)Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp886.878.640,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp886.878.640,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
(14)Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp39.217.300,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp39.217.300,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
(15)Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp24.335.760.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp23.992.402.500,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini direncanakan sebesar Rp293.317.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
(16)Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp16.457.730.645,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp16.457.730.645,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.924.296.902,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp43.693.022.902,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah);
2. b.Belaja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp601.274.000,00 (enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp5.630.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
(2)Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.693.022.902,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp43.693.022.902,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah).
(3)Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp601.274.000,00 (enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp601.274.000,00 (enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
(4)Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.630.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) terdri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp5.630.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020