DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian TPP, Tata Cara Pembayaran, Pembatasan Pemberian Honorarium, TPP Pegawai ASN pada Unit Kerja BLUD, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pegawai ASN, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
c.bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan.
6.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
7.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
12.TPP berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut TPP Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
13.TPP berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
14.TPP berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
15.TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
16.TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Objektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
18.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
19.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20.Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis Jabatan.
21.Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
22.Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP Pegawai ASN kelas tertinggi dengan kelas terendah.
23.Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
24.Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
25.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
26.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala BPPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
27.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
28.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP terdiri atas:

a.kepastian hukum, yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
b.akuntabel, yaitu pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
d.efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
f.kesejahteraan, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN; dan
g.optimalisasi, yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan kriteria:

a.TPP Beban Kerja;
b.TPP Prestasi Kerja;
c.TPP Kondisi Kerja;
d.TPP Kelangkaan Profesi; dan/atau
e.TPP Pertimbangan Objektif Lainnya.

Pasal 4

(1)TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pada basic TPP sesuai kelas jabatan, persentase beban kerja dan nilai Faktor Penyeimbang.
(2)TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
1. a.Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh instansi yang berwenang, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa, dan penerima uang tunggu;
2. b.Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada kementerian/lembaga/pemerintah Daerah lainnya;
3. c.Pegawai ASN yang cuti di luar tanggungan negara atau dalam status bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
4. d.Pegawai ASN yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
6. f.PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
7. g.Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya sendiri; dan
8. h.Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
1. a.PNS yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi;
2. b.PNS yang menduduki Jabatan fungsional penilik;
3. c.PNS yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar;
4. d.PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan; dan
5. e.PPPK selain yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
(4)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d merupakan pejabat fungsional, yang bersangkutan harus memilih salah satu Jabatan yang digunakan dasar penghitungan.
(5)TPP Beban Kerja dihitung dengan formulasi basic TPP sesuai kelas jabatan dikali persentase beban kerja dikali nilai Faktor Penyeimbang.
(6)Besaran basic TPP sesuai kelas jabatan, persentase beban kerja dan nilai Faktor Penyeimbang dan besaran TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 5

TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas sebagai:

a.pejabat pengelola keuangan Daerah;
b.perencana anggaran;
c.penyusun laporan keuangan;
d.penyusun laporan barang milik Daerah;
e.penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
f.pendamping Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
g.tim pemberian TPP; dan
h.bendahara pengeluaran.

Pasal 6

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kepala BPPKAD selaku BUD.

Pasal 7

(1)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.kepala subbagian perencanaan; dan
2. b.pejabat pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja Perangkat Daerah.
(2)Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
1. a.pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah;
2. b.kepala subbagian pelaporan pada bagian keuangan sekretariat Daerah; dan
3. c.pejabat pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyusunan laporan keuangan.
(2)Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 9

(1)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyusun laporan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.pejabat penatausahaan barang pengguna; dan
2. b.pengurus barang pengguna barang.
(2)Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
1. a.kepala subbagian analis dan evaluasi pada Inspektorat Daerah; dan
2. b.pejabat pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan serta pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan.
(2)Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…