DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (3) Pasal 4, penyisipan ayat (1a) Pasal 17, perubahan ayat (5) Pasal 29, penyisipan Pasal 29A, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong, memotivasi, meningkatkan integritas dan profesionalisme kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka beberapa ketentuan terkait dengan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;
c.bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja SALINAN menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan.
6.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
7.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
12.TPP berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
13.TPP berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
14.TPP berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
15.TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
16.TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Objektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
18.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
19.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20.Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis Jabatan.
21.Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
22.Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor Jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP Pegawai ASN kelas tertinggi dengan kelas terendah.
24.Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
25.Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
26.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
27.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
28.Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk kelahiran pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
29.Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang menderita sakit, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.
30.Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus kecuali untuk kepentingan agama dapat diberikan meskipun masa kerja Pegawai ASN belum 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
31.Cuti karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dan PNS laki-laki yang isterinya melahirkan operasi caesar dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
32.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala BPPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
33.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
34.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai BUD.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pada basic TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang.
(2)TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
1. a.Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh instansi yang berwenang, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa, dan penerima uang tunggu;
2. b.Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya;
3. c.Pegawai ASN yang Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam status bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
4. d.Pegawai ASN yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
6. f.PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
7. g.Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya sendiri; dan
8. h.Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
1. a.PNS yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi;
2. b.PNS yang menduduki Jabatan fungsional penilik;
3. c.PNS yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar;
4. d.PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan; dan
5. e.PPPK.
(4)Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d merupakan Pejabat fungsional, yang bersangkutan harus memilih salah satu Jabatan yang digunakan dasar penghitungan.
(5)Besaran basic TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang dan besaran TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
2. b.unit kerja pengadaan barang/jasa;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
(1a)Selain mendapat TPP Kondisi Kerja sebagaimana ayat (1) huruf d, kepada PPKD selaku BUD juga diberikan tambahan TPP Kondisi Kerja.
(2)Besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat
(1)dan ayat (1a) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentuan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pegawai ASN yang promosi dalam Jabatan tertentu, yang pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatannya dilakukan sebelum atau pada tanggal 15 (lima belas), berhak mendapat TPP pada bulan berkenaan pada Perangkat Daerah sesuai surat tugas yang baru.
(2)Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas), kepada Pegawai ASN yang bersangkutan diberikan TPP pada bulan berkenaan sesuai Jabatan sebelumnya.
(3)Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia, kepada yang bersangkutan tetap diberikan TPP Beban Kerja pada bulan berkenaan dan diterimakan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran TPP disesuaikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
(5)PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian Jabatan pimpinan tinggi atau Jabatan administrator atau penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.

5.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pegawai ASN yang mutasi masuk dari daerah/instansi lain, berhak mendapat TPP pada bulan berikutnya sesuai surat pernyataan melaksanakan tugas.

6.Ketentuan huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7.Ketentuan huruf C dan huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 23 September 2025 BUPATI GROBOGAN, ttd SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 23 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ttd ANANG ARMUNANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 37 PARAF HIERARKI PD/PEMRAKARSA KEPALA BAGIAN HUKUM JF MUDA BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI Ca TERNAK UNGGAS 7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000 7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000 7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000 7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000 7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000 7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000 7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000 7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000 7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000 7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200 CCM HEWAN LAINNYA 7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400 CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE 7920 E Book Elcsemplar 100.000 XIV. SOFTWARE 7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200 7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000 7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400 7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor CBR Client Backup and Recovery license forWindows (7-user) Set 413.200 7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi Set 12.580.800 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win Unit 4.693.000 CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000 CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400 7935 Stimuno Syr - Hs 29.760 7936 Sivit-Zinc - Tablet 702 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Paket 390.513.073 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BESARAN BASIC TPP BEBAN KERJA A. BESARAN BASIC TPP SESUAI KELAS JABATAN, PERSENTASE BEBAN KERJA DAN NILAI FAKTOR PENYEIMBANG NO KELAS JABATAN BASIC TPP PERSENTASE TPP BEBAN KERJA NILAI FAKTOR PENYEIMBANG 1 15 13.620.494 79,9751 2,078751 2 14 10.369.081 76,9451 2,078751 3 14 10.369.081 76,9451 2,078751 4 14 10.369.081 76,1880 2,078751 6 14 10.369.081 66,4338 2,078751 7 14 10.369.081 66,4338 2,078751 5 14 10.369.081 66,4338 2,078751 8 13 9.306.361 73,1766 2,078751 11 12 7.441.368 55,8701 2,078751 13 12 7.441.368 54,2172 2,078751 12 12 7.441.368 54,2172 2,078751 14 12 7.441.368 58,9945 2,078751 10 12 7.441.368 60,3585 2,078751 17 12 7.441.368 58,6048 2,078751 9 12 7.441.368 60,3585 2,078751 18 12 7.441.368 58,6048 2,078751 15 12 7.441.368 58,9945 2,078751 16 12 7.441.368 58,6048 2,078751 19 12 7.441.368 55,0705 2,078751 27 11 5.753.108 70,9530 2,078751 23 11 5.753.108 69,8144 2,078751 20 11 5.753.108 72,8389 2,078751 24 11 5.753.108 69,8144 2,078751 NO KELAS JABATAN BASIC TPP PERSENTASE TPP BEBAN KERJA NILAI FAKTOR PENYEIMBANG 22 11 5.753.108 69,8144 2,078751 25 11 5.753.108 69,5711 2,078751 26 11 5.753.108 69,5711 2,078751 21 11 5.753.108 68,2675 2,078751 28 11 5.753.108 66,2685 2,078751 29 11 5.753.108 64,6607 2,078751 40 10 5.004.320 51,6754 2,078751 38 10 5.004.320 44,2418 2,078751 30 10 5.004.320 50,7509 2,078751 31 10 5.004.320 50,7394 2,078751 32 10 5.004.320 50,6297 2,078751 33 10 5.004.320 50,5801 2,078751 34 10 5.004.320 50,4004 2,078751 35 10 5.004.320 50,3907 2,078751 36 10 5.004.320 50,3807 2,078751 37 10 5.004.320 50,2311 2,078751 41 10 5.004.320 50,1814 2,078751 42 10 5.004.320 49,9924 2,078751 39 10 5.004.320 46,7696 2,078751 49 9 4.353.200 57,0844 2,078751 50 9 4.353.200 57,0844 2,078751 48 9 4.353.200 57,0844 2,078751 59 9 4.353.200 57,0844 2,078751 45 9 4.353.200 61,4720 2,078751 51 9 4.353.200 57,0844 2,078751 43 9 4.353.200 57,2301 2,078751 46 9 4.353.200 57,1031 2,078751 47 9 4.353.200 57,0844 2,078751 54 9 4.353.200 57,0844 2,078751 58 9 4.353.200 57,0844 2,078751 52 9 4.353.200 51,0429 2,078751 44 9 4.353.200 50,9510 2,078751 57 9 4.353.200 49,0673 2,078751 NO KELAS JABATAN BASIC TPP PERSENTASE TPP BEBAN KERJA NILAI FAKTOR PENYEIMBANG 53 9 4.353.200 49,8828 2,078751 56 9 4.353.200 49,0673 2,078751 55 9 4.353.200 47,5972 2,078751 66 8 3.498.838 66,2363 2,078751 70 8 3.498.838 58,1765 2,078751 61 8 3.498.838 67,5081 2,078751 68 8 3.498.838 58,7195 2,078751 60 8 3.498.838 60,1342 2,078751 69 8 3.498.838 58,7195 2,078751 62 8 3.498.838 59,9913 2,078751 63 8 3.498.838 59,7198 2,078751 64 8 3.498.838 59,2197 2,078751 65 8 3.498.838 59,2197 2,078751 67 8 3.498.838 58,7195 2,078751 71 8 3.498.838 57,6906 2,078751 72 8 3.498.838 57,1904 2,078751 73 8 3.498.838 56,9189 2,078751 74 8 3.498.838 56,5188 2,078751 75 7 3.084.912 56,9935 2,078751 77 7 3.084.912 45,9008 2,078751 78 7 3.084.912 45,9008 2,078751 76 7 3.084.912 48,3320 2,078751 79 7 3.084.912 45,9008 2,078751 83 6 2.680.753 44,8568 2,078751 84 6 2.680.753 44,8568 2,078751 85 6 2.680.753 44,8568 2,078751 80 6 2.680.753 47,9903 2,078751 81 6 2.680.753 47,8410 2,078751 82 6 2.680.753 47,2628 2,078751 97 5 2.235.666 47,5507 2,078751 90 5 2.235.666 47,5507 2,078751 87 5 2.235.666 47,5507 2,078751 91 5 2.235.666 47,5507 2,078751 NO KELAS JABATAN BASIC TPP PERSENTASE TPP BEBAN KERJA NILAI FAKTOR PENYEIMBANG 94 5 2.235.666 47,5507 2,078751 92 5 2.235.666 47,5507 2,078751 95 5 2.235.666 47,5507 2,078751 86 5 2.235.666 47,5507 2,078751 93 5 2.235.666 47,5507 2,078751 96 5 2.235.666 47,5507 2,078751 88 5 2.235.666 47,5507 2,078751 89 5 2.235.666 47,5507 2,078751 98 5 2.235.666 47,5507 2,078751 99 3 1.094.811 73,4533 2,078751 100 1 716.232 89,2658 2,078751 B. BESARAN TPP BEBAN KERJA SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAGI PEGAWAI ASN TERTENTU NO Uraian BESARAN TPP /BULAN (Rp) 1 PNS yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi 1.000.000,00 2 PNS yang menduduki Jabatan fungsional penilik

a.jabatan fungsional penilik ahli utama
b.jabatan fungsional penilik ahli madya
c.jabatan fungsional penilik ahli muda 4.500.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00 3 PNS yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar
a.jabatan fungsional pamong belajar madya
b.jabatan fungsional pamong belajar muda
c.jabatan fungsional pamong belajar pertama 4.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 4 PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan 4.000.000,00 5 PPPK 1.000.000,00 BUPATI GROBOGAN, ttd SETYO HADI PARAF HIERARKI PD/PEMRAKARSA KEPALA BAGIAN HUKUM JF MUDA BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI Ca TERNAK UNGGAS 7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000 7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000 7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000 7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000 7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000 7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000 7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000 7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000 7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000 7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200 CCM HEWAN LAINNYA 7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400 CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE 7920 E Book Elcsemplar 100.000 XIV. SOFTWARE 7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200 7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000 7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400 7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor CBR Client Backup and Recovery license forWindows (7-user) Set 413.200 7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi Set 12.580.800 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win Unit 4.693.000 CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000 CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400 7935 Stimuno Syr - Hs 29.760 7936 Sivit-Zinc - Tablet 702 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Paket 390.513.073 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BESARAN TPP PRESTASI KERJA, TPP KONDISI KERJA, TPP KELANGKAAN PROFESI, TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN TPP UNIT KERJA BLUD A. TPP PRESTASI KERJA NO Uraian BESARAN TPP (Rp) 1 Pegawai ASN Berprestasi/Teladan Tingkat Nasional 7.500.000,00 Tingkat Provinsi 6.000.000,00 Tingkat Kabupaten 4.500.000,00 2 Perangkat Daerah Berprestasi (Kelembagaan) Peringkat 1 25.000.000,00 Peringkat 2 20.000.000,00 Peringkat 3 15.000.000,00 3 perencana anggaran
a.kepala subbagian perencanaan 300.000,00
b.pelaksana 225.000,00 4 penyusun laporan keuangan
a.pejabat penatausahaan keuangan SKPD 250.000,00
b.kepala subbagian pelaporan pada bagian keuangan sekretariat Daerah 250.000,00
c.pelaksana penyusun laporan keuangan 200.000,00 5 penyusun laporan barang milik Daerah
a.pejabat penatausahaan barang pengguna 250.000,00
b.pengurus barang pengguna barang 200.000,00 6 Penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan
a.kepala subbagian 175.000,00
b.pelaksana 150.000,00 7 Pendamping Bupati/wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 1.000.000,00 8 Tim Pelaksana TPP
a.Tim Pelaksana Pengarah 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1.250.000,00 Ketua 1.000.000,00 Wakil Ketua 900.000,00 Sekretaris 800.000,00 Anggota 750.000,00
b.Sekretariat Ketua 800.000,00 Anggota 750.000,00 9 Pengelola aplikasi TPP
a.Kepala Diskominfo 1.000.000,00
b.Ketua Pengelola Aplikasi 750.000,00
c.Pelaksana 500.000,00 B. TPP KONDISI KERJA NO NAMA JABATAN BESARAN TPP /BULAN (Rp) I. INSPEKTORAT 1 Inspektur 4.000.000,00 2 Sekretaris 2.100.000,00 3 Inspektur Pembantu 2.000.000,00 4 Kepala Subbagian 1.135.000,00 5 Pejabat Fungsional Madya 3.515.000,00 6 Pejabat Fungsional Muda 2.240.000,00 7 Pejabat Fungsional Pertama 1.675.000,00 8 Pejabat Fungsional Terampil 750.000,00 9 Pelaksana 510.000,00 II. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 1 Kepala Bagian 1.875.000,00 2 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya 3.750.000,00 3 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda 3.000.000,00 4 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama 2.250.000,00 5 Kepala Subbagian 1.125.000,00 6 Pelaksana 500.000,00 III. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Kepala 500.000,00 2 Sekretaris 150.000,00 3 Kepala Bidang 150.000,00 4 Kepala Seksi/Kepala Subbagian 125.000,00 5 Pelaksana 100.000,00 IV. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1 PPKD 7.370.000,00 C. TPP KELANGKAAN PROFESI NO NAMA JABATAN BESARAN TPP/ BULAN (Rp) 1 Sekretaris Daerah 15.000.000,00 D. TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA NO NAMA JABATAN BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
1. 1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Kepala 1.000.000,00 2 Sekretaris 750.000,00 3 Kepala Bidang 600.000,00 4 Kepala Subbagian 500.000,00 5 Pejabat Fungsional 500.000,00 E. BESARAN TPP UNIT KERJA BLUD
2. 1.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO NO NAMA JABATAN BESARAN TPP /BULAN (Rp)
3. 1.TPP Kelangkaan Profesi
a.Dokter Spesialis 10.000.000,00
1. 2.TPP Kondisi Kerja
a.Kepala seksi dan kepala subbagian RSUD 2.700.000,00
b.Pengadministrasi Umum 1.593.000,00
c.Analis Pengembangan Sistem Operasi Medis 2.332.000,00
d.Pejabat Fungsional Terampil 1.550.000,00
e.Pejabat Fungsional Penyelia 1.950.000,00
f.Pejabat Fungsional Mahir 1.940.000,00
g.Pejabat Fungsional Muda 1.930.000,00
h.Pejabat Fungsional Pertama 1.920.000,00
i.Pejabat Fungsional Madya 4.050.000,00
1. 2.LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH NO NAMA JABATAN BESARAN TPP /BULAN (Rp) TPP Kondisi Kerja
a.Kepala 2.200.000,00
b.Pejabat Fungsional 2.000.000,00
c.Pelaksana 1.000.000,00 BUPATI GROBOGAN, ttd SETYO HADI PARAF HIERARKI PD/PEMRAKARSA KEPALA BAGIAN HUKUM JF MUDA BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI 7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi Set 12.580.800 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win Unit 4.693.000 CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000 CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400 7935 Stimuno Syr - Hs 29.760 7936 Sivit-Zinc - Tablet 702 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Paket 390.513.073 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…