DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang koordinator wilayah pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; pegawai; pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan pendidikan di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);
9.Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
5.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
6.Koordinator Wilayah Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah masing-masing.
7.Koordinator Wilayah adalah Koordinator Wilayah Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Pendidikan pada Dinas.
(2)Koordinator Wilayah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
1. a.Koordinator Wilayah Pendidikan I, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Karawang Barat;
  2. 2.Kecamatan Telukjambe Timur; dan
  3. 3.Kecamatan Rawamerta.
2. b.Koordinator Wilayah Pendidikan II, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Karawang Timur;
  2. 2.Kecamatan Majalaya; dan
  3. 3.Kecamatan Telagasari.
3. c.Koordinator Wilayah Pendidikan III, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Telukjambe Barat;
  2. 2.Kecamatan Pangkalan; dan
  3. 3.Kecamatan Tegalwaru.
4. d.Koordinator Wilayah Pendidikan IV, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Klari;
  2. 2.Kecamatan Purwasari; dan
  3. 3.Kecamatan Ciampel.
5. e.Koordinator Wilayah Pendidikan V, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Cikampek;
  2. 2.Kecamatan Kotabaru; dan
  3. 3.Kecamatan Tirtamulya.
6. f.Koordinator Wilayah PendidikanVI, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Jatisari;
  2. 2.Kecamatan Banyusari; dan
  3. 3.Kecamatan Cilamaya Wetan.
7. g.Koordinator Wilayah Pendidikan VII, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Cilamaya Kulon;
  2. 2.Kecamatan Lemahabang; dan
  3. 3.Kecamatan Tempuran.
8. h.Koordinator Wilayah Pendidikan VIII, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Rengasdengklok;
  2. 2.Kecamatan Kutawaluya; dan
  3. 3.Kecamatan Jayakerta.
9. i.Koordinator Wilayah Pendidikan IX, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Cibuaya;
  2. 2.Kecamatan Pedes; dan
  3. 3.Kecamatan Cilebar.
10. j.Koordinator Wilayah Pendidikan X, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Pakisjaya;
  2. 2.Kecamatan Batujaya; dan
  3. 3.Kecamatan Tirtajaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Koordinator Wilayah Pendidikan adalah unit kerja non struktural pada Dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen Pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya.
(2)Koordinator Wilayah Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah yang berasal dari jabatan pengawas sekolah atau dari pegawai aparatur sipil negara lainnya.

Pasal 4

Koordinator Wilayah Pendidikan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator Wilayah Pendidikan memiliki fungsi;

a.pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya;
b.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan Pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya; dan
c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PEGAWAI

Pasal 6

(1)Koordinator Wilayah Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai aparatur sipil negara yang sebelumnya digunakan Koordinator Wilayah kecamatan Bidang Pendidikan atau aparatur sipil negara lainnya yang ditugaskan oleh Dinas.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 25), dicabut dan

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. Diundangkan di Karawang pada tanggal 12 Jan oar 1 2 #26 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG, Ditetapkan di Karawang pada tanggal 12 Jaaaari 2 #26 RAWANG, ASEP AANG RAHMATULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026 NOMOR J .

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2025