(1)Kedudukan, struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan atau Perangkat Daerah Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ditetapkan paling lambat Akhir Bulan November 2025.
(2)Perencanaan dan penganggaran berdasarkan susunan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan membentuk tim Transisi yang berisi Perangkat Daerah yang digabungkan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanaan Urusan Perencanaan dan Penganggaran.
(3)Pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengisian personil untuk Perangkat Daerah baru ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pasal II
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 7 dan angka 13 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 30 'lktolec 2825 G, H Diundangkan di Karawang pada tanggal 38 Jktober 2*25t DAERAH KABUPATEN G, DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 NOMOR 1:5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT : (tsl2a3l2O25l. * A 4ttr PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG I. Umum Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan tugas pembantuan, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Penataan tersebut dimaksudkan agar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien, dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat sejalan dengan peraturan yang berlaku serta visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah sebagai unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional untuk menjamin terwujudkan tata Kelola rumah sakit dan tata Kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien dan berkualitas, serta mendukung optimalisasi layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1