DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
14.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
16.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17.Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, huruf d angka 13, angka 16 dan angka 20 dihapus, angka 7, angka 21, angka 22 diubah, dan huruf e angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban Umum;
  6. 6.Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  9. 9.Dihapus;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang kehutanan;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.dihapus;
  14. 14.Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, urusan pemerintahan bidang Statistik;
  16. 16.dihapus;
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
  18. 18.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan pemuda dan olahraga;
  19. 19.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
  20. 20.dihapus;
  21. 21.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
  22. 22.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang koperasi dan usaha kecil mikro;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
  4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; dan
  6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. f.Kecamatan, terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Karawang Barat tipe A;
  2. 2.Kecamatan Pangkalan tipe A;
  3. 3.Kecamatan Telukjambe Timur tipe A;
  4. 4.Kecamatan Ciampel tipe A;
  5. 5.Kecamatan Klari tipe A;
  6. 6.Kecamatan Rengasdengklok tipe A;
  7. 7.Kecamatan Kutawaluya tipe A;
  8. 8.Kecamatan Batujaya tipe A;
  9. 9.Kecamatan Tirtajaya tipe A;
  10. 10.Kecamatan Pedes tipe A;
  11. 11.Kecamatan Cibuaya tipe A;
  12. 12.Kecamatan Pakisjaya tipe A;
  13. 13.Kecamatan Cikampek tipe A;
  14. 14.Kecamatan Jatisari tipe A;
  15. 15.Kecamatan Cilamaya Wetan tipe A;
  16. 16.Kecamatan Tirtamulya tipe A.
  17. 17.Kecamatan Telagasari tipe A;
  18. 18.Kecamatan Rawamerta tipe A;
  19. 19.Kecamatan Lemahabang tipe A;
  20. 20.Kecamatan Tempuran tipe A;
  21. 21.Kecamatan Majalaya tipe A;
  22. 22.Kecamatan Jayakerta tipe A;
  23. 23.Kecamatan Cilamaya Kulon tipe A;
  24. 24.Kecamatan Banyusari tipe A;
  25. 25.Kecamatan Kotabaru tipe A;
  26. 26.Kecamatan Karawang Timur tipe A;
  27. 27.Kecamatan Telukjambe Barat tipe A;
  28. 28.Kecamatan Tegalwaru tipe A;
  29. 29.Kecamatan Purwasari tipe A; dan
  30. 30.Kecamatan Cilebar tipe A.
  31. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, staf ahli Bupati, kepala pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris Dinas Daerah, sekretaris Badan Daerah, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, sekretaris Kecamatan, sekretaris pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, direktur rumah sakit umum Daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, rumah sakit khusus Daerah kelas A, kelas B dan Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas C merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, kepala seksi pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada Dinas Daerah, dan Badan Daerah kelas A, sekretaris Kecamatan tipe B, kepala seksi pada Kecamatan, kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Umum Daerah Kelas B, Kelas C dan Kelas D, dan kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Khusus Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan, merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada pada Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan atau penggabungan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Kedudukan, struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan atau Perangkat Daerah Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ditetapkan paling lambat Akhir Bulan November 2025.
(2)Perencanaan dan penganggaran berdasarkan susunan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan membentuk tim Transisi yang berisi Perangkat Daerah yang digabungkan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanaan Urusan Perencanaan dan Penganggaran.
(3)Pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengisian personil untuk Perangkat Daerah baru ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Pasal II
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 7 dan angka 13 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 30 'lktolec 2825 G, H Diundangkan di Karawang pada tanggal 38 Jktober 2*25t DAERAH KABUPATEN G, DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 NOMOR 1:5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT : (tsl2a3l2O25l. * A 4ttr PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG I. Umum Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan tugas pembantuan, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Penataan tersebut dimaksudkan agar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien, dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat sejalan dengan peraturan yang berlaku serta visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah sebagai unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional untuk menjamin terwujudkan tata Kelola rumah sakit dan tata Kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien dan berkualitas, serta mendukung optimalisasi layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 42.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2026