DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 2 Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 3 pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
6.Bupati adalah Bupati Karawang.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
14.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB adalah unit kerja pada dinas daerah/badan daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A ;
2. b.Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.Inspektorat tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang 4 pemuda dan olah raga;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban Umum;
  6. 6.Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  9. 9.Dinas Pangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  14. 14.Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan 5 pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
  18. 18.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  20. 20.Dinas Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. 21.Dinas Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  22. 22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
  4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. f.Kecamatan, terdiri dari;
  1. 1.Kecamatan Banyusari tipe A;
  2. 2.Kecamatan Batujaya tipe A;
  3. 3.Kecamatan Ciampel tipe A;
  4. 4.Kecamatan Cibuaya tipe A;
  5. 5.Kecamatan Cikampek tipe A;
  6. 6.Kecamatan Cilamaya Wetan tipe A;
  7. 7.Kecamatan Cilamaya Kulon tipe A;
  8. 8.Kecamatan Cilebar tipe A;
  9. 9.Kecamatan Jatisari tipe A;
  10. 10.Kecamatan Jayakerta tipe A;
  11. 11.Kecamatan Karawang Barat tipe A;
  12. 12.Kecamatan Karawang Timur tipe A;
  13. 13.Kecamatan Klari tipe A; 6
  14. 14.Kecamatan Kotabaru tipe A;
  15. 15.Kecamatan Kutawaluya tipe A;
  16. 16.Kecamatan Lemah Abang tipe A;
  17. 17.Kecamatan Majalaya tipe A;
  18. 18.Kecamatan Pakisjaya tipe A;
  19. 19.Kecamatan Pangkalan tipe A;
  20. 20.Kecamatan Pedes tipe A;
  21. 21.Kecamatan Purwasari tipe A;
  22. 22.Kecamatan Rawamerta tipe A;
  23. 23.Kecamatan Rengasdengklok tipe A;
  24. 24.Kecamatan Tegalwaru tipe A;
  25. 25.Kecamatan Telagasari tipe A;
  26. 26.Kecamatan Telukjambe Barat tipe A;
  27. 27.Kecamatan Telukjambe Timur tipe A;
  28. 28.Kecamatan Tempuran tipe A;
  29. 29.Kecamatan Tirtajaya tipe A;
  30. 30.Kecamatan Tirtamulya tipe A.

Pasal 3

(1)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdapat Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
(2)Dalam hal terdapat pembentukan Kecamatan baru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 4

Tipelogi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. 7

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan/atau UPTB.
(2)UPTD dan/atau UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 10

(1)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(2)Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 2 Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 3 pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
6.Bupati adalah Bupati Karawang.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
14.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB adalah unit kerja pada dinas daerah/badan daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A ;
2. b.Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.Inspektorat tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang 4 pemuda dan olah raga;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban Umum;
  6. 6.Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  9. 9.Dinas Pangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  14. 14.Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan 5 pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
  18. 18.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  20. 20.Dinas Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. 21.Dinas Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  22. 22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
  4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. f.Kecamatan, terdiri dari;
  1. 1.Kecamatan Banyusari tipe A;
  2. 2.Kecamatan Batujaya tipe A;
  3. 3.Kecamatan Ciampel tipe A;
  4. 4.Kecamatan Cibuaya tipe A;
  5. 5.Kecamatan Cikampek tipe A;
  6. 6.Kecamatan Cilamaya Wetan tipe A;
  7. 7.Kecamatan Cilamaya Kulon tipe A;
  8. 8.Kecamatan Cilebar tipe A;
  9. 9.Kecamatan Jatisari tipe A;
  10. 10.Kecamatan Jayakerta tipe A;
  11. 11.Kecamatan Karawang Barat tipe A;
  12. 12.Kecamatan Karawang Timur tipe A;
  13. 13.Kecamatan Klari tipe A; 6
  14. 14.Kecamatan Kotabaru tipe A;
  15. 15.Kecamatan Kutawaluya tipe A;
  16. 16.Kecamatan Lemah Abang tipe A;
  17. 17.Kecamatan Majalaya tipe A;
  18. 18.Kecamatan Pakisjaya tipe A;
  19. 19.Kecamatan Pangkalan tipe A;
  20. 20.Kecamatan Pedes tipe A;
  21. 21.Kecamatan Purwasari tipe A;
  22. 22.Kecamatan Rawamerta tipe A;
  23. 23.Kecamatan Rengasdengklok tipe A;
  24. 24.Kecamatan Tegalwaru tipe A;
  25. 25.Kecamatan Telagasari tipe A;
  26. 26.Kecamatan Telukjambe Barat tipe A;
  27. 27.Kecamatan Telukjambe Timur tipe A;
  28. 28.Kecamatan Tempuran tipe A;
  29. 29.Kecamatan Tirtajaya tipe A;
  30. 30.Kecamatan Tirtamulya tipe A.

Pasal 3

(1)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdapat Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
(2)Dalam hal terdapat pembentukan Kecamatan baru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 4

Tipelogi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. 7

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan/atau UPTB.
(2)UPTD dan/atau UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(2)Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2026