DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kebumen

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria Penduduk Miskin dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan, perlu menentukan kriteria penduduk miskin;
c.bahwa ketentuan mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kriteria mengenai penduduk miskin diatur dengan Peraturan Bupati; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen.
8.Penduduk Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penentuan kriteria mengenai penduduk miskin sehingga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan di Daerah.

BAB III

KRITERIA PENDUDUK MISKIN

Pasal 3

(1)Kriteria Penduduk Miskin adalah Penduduk yang memiliki kondisi meliputi:
1. a.luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) meter persegi per orang;
2. b.jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. c.jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. d.tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. e.sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. f.sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. g.bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang;
8. h.hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. i.hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. j.hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. k.tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. l.sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 (lima ratus) meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
13. m.pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar/tamat Sekolah Dasar; dan/atau
14. n.tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
(2)Penduduk dikategorikan sebagai Penduduk Miskin apabila memenuhi paling sedikit 9 (sembilan) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 Maret 2025 BUPATI KEBUMEN, ttd. LILIS NURYANI Diundangkan di Kebumen pada tanggal 27 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KRITERIA PENDUDUK MISKIN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KRITERIA PENDUDUK MISKIN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2015