DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan penyesuaian;yd, c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Per.1'alanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang provinsi Sulawesi Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67761;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Ta}lun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Keda menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2O14 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557\; y1, Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratu ran Bupati ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);y4,
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2O23 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentangStandar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 202 1 tentang Tata Cara Peiaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, angka 19 dihapus, angka 37, angka 39 dan angka 40 diubah, sehingga Pasa1 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan SanSihe. pq Menetapkan
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, angka 19 dihapus, angka 37, angka 39 dan angka 40 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. A,
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dan/atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10.Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa dan perangkat desa, pegawai tidak tetap yang mendapat penugasan untuk melakukan perjalanan dinas;p,g
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dan/atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10.Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa dan perangkat desa, pegawai tidak tetap yang mendapat penugasan untuk melakukan perjalanan dinasny4,
11.Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa dan perangkat desa serta unsur kelembagaan kampung dan pegawai tidak tetap serta Pihak L.ain.
12.Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengal Peraturan Daerah.
13.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
15.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16.Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka ke{a dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yzrng menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
17.Pembayaran Langsung, yaxg selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerl'a lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.pz$
11.Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa clan perangkat desa serta unsur kelembagaan kampung clan pegawai tidak tetap serta Pihak Lain.
12.Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah clan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
15.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16.Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja clalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat Daerah clan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat clan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
17.Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.pl, 19. 20. 18. 2t 22. zJ- 24. 25. 26. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. dihapus. Surat Perintah Pencairan Dana, yang seianjutnya disingkat SP2D dalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungiawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPIK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan ,dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit ke{a SKPD.yq
18.Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
19.dihapus.
20.Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D dalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
21.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
23.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menenma, menyimpan, membayar, menatausahakan ,dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.&,
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaar anggaran oleh PA.
28.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calanlated amount) dan dibayarkan sekaligus.
30.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Pe{alanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
31.Perjalanan Dinas Jabatan, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah peq'alanan baik perorangan maupun secara bersama untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan/tempat tugas ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
32.Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.
33.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
34.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Keda dan Anggaran SKPD.
35.Surat Tugas, yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagr pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat Pemerintah desa dan perangkat desa, dan pegawai tidak tetap serta Pihak Lain. ftzt
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
28.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
30.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
31.Perjalanan Dinas Jabatan, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan baik perorangan maupun secara bersama untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan/tempat tugas ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
32.Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.
33.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
34.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
35.Surat Tugas, yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat Pemerintah desa dan perangkat desa, dan pegawai tidak tetap serta Pihak Lain./4,
36.Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan Pe{alanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
37.Surat Per;'alanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA/PA dana desa dalam rangka pelaksanaan Pe{alanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa dan perangkat desa serta MTK, pegawai tidak tetap, non ASN, pakar, tenaga ahli, narasumber, PKK dan dharma wanita persatuan.
38.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
39.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatal.
40.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
41.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu UP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
42.Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/ KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.pzl,
36.Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
37.Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA/PA dana desa dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa dan perangkat desa serta MTK, pegawai tidak tetap, non ASN, pakar, tenaga ahli, narasumber, PKK dan dharma wanita persatuan.
38.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
39.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.
40.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
41.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu UP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
42.Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD epada pihak ketiga.y%,
43.Pengumandahan ldetasering\ adalah penugasan sementara waktu.
44.Tempat Kedudukan adalah lokasi/tempat dimana Perangkat Daerah/ Unit Kerja berada.
45.Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
46.Uang Transport lokal adalah biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan pada lokasi/tempat yang menjadi tujual Perjalanan Dinas yang merupakan salah satu komponen uang harian dan dibayarkan secara lumpsum.
47.Moda transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi yang tersedia untuk melakukan perjalanan yang terdiri dari transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.
48.Probitg Audit adalah pemeriksaan atas proses pengadaan barang/jasa.
2.Ketentuan Pasal 32 ayal (21 dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Biaya Perjalanan Dinas dalam komponen:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transport;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi;
5. e.sewa kendaraan dalam kota.
(2)Dihapus

3.Ketentuan Pasal 55 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:1we,
43.Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu.
44.Tempat Kedudukan adalah lokasi/tempat dimana Perangkat Daerah/Unit Kerja berada.
45.Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
46.Uang Transport lokal adalah biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan pada lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas yang merupakan salah satu komponen uang harian dan dibayarkan secara lumpsum. 4 7. Mada transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi yang tersedia untuk melakukan perjalanan yang terdiri dari transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.
48.Probity Audit adalah pemeriksaan atas proses pengadaan barang/jasa.
2.Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Biaya Perjalanan Dinas dalam negen terdiri dari komponen:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transport;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi;
5. e.sewa kendaraan dalam kota.
(2)Dihapus

3.Ketentuan Pasal 55 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:/l,

Pasal 55

(1)Perjalanan dinas dalam Daerah yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah dalam wilayah kecamatan akan dibayarkan uang harian sekaligus dengan uang transport, dengan besaran sebagai berikut:
1. a.dalam wilayah kecamatan dataran sebesar Rp100.000,00;
2. b.dalam wilayah kecamatan kepulauan sebesar Rp15O.O0O,O0; dan
3. c.dalam wilayah kecamatan kepulauan terpencil sebesar Rp200.000,00.
(2)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikecualikan untuk:
1. a.petugas kesehatan;
2. b.kader kesehatan; dan
3. c.anggota mini lokakarya lintas sektoral.
(3)Dalam hal perjalanan dinas kegiatan upaya kesehatan masyarakat primer dan sekunder yang terintegrasi dengan upaya kesehatan perorangan di luar gedung yang didanai dari DAK Non Fisik/BOK khusus untuk petugas Kesehatan, administrasi, kader Kesehatan dan anggota mini lokakarya/mini lokakarya lintas sektoral sefta rujukan dari puskesmas ke rumah sakit menggunakan satuan harga sesuai standar harga satuan.
(4)Pe{alanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, yang Pembebanan biayanya sebagian atau seluruhnya kepada penyelenggara kegiatan/acara, maka biaya Peq'alanan Dinas disesuaikan dengan dasar surat/undangan.
(5)Perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah daratan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk pendampingan pada Pejabat Negara sesuai tugas pkok dan fungsi tidak dibayarkar./,

Pasal 55

(1)Perjalanan dinas dalam Daerah yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah dalam wilayah kecamatan akan dibayarkan uang harian sekaligus dengan uang transport, dengan besaran sebagai berikut: sebesardatarana. dalam wilayah kecamatan Rp100.000,00;
1. b.dalam wilayah kecamatan kepulauan sebesar Rpl50.000,00; dan
2. c.dalam wilayah kecamatan kepulauan terpencil sebesar Rp200.000,00.
(2)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikecualikan untuk:
1. a.petugas kesehatan;
2. b.kader kesehatan; dan
3. c.anggota mini lokakarya lintas sektoral.
(3)Dalam ha! perjalanan dinas kegiatan upaya kesehatan masyarakat primer dan sekunder yang terintegrasi dengan upaya kesehatan perorangan di luar gedung yang didanai dari DAK Non Fisik/BOK khusus untuk petugas Kesehatan, administrasi, kader Kesehatan dan anggota mini lokakarya/mini lokakarya lintas sektoral serta rujukan dari puskesmas ke rumah sakit menggunakan satuan harga sesuai standar harga satuan.
(4)Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang Pembebanan biayanya sebagian atau seluruhnya kepada penyelenggara kegiatan/ acara, maka biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan dasar surat/undangan.
(5)Perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah daratan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk pendampingan pada Pejabat Negara sesuai tugas pkok dan fungsi tidak dibayarkan.pd,
(6)Peq'alanan dinas dalam Daerah pada wilayah kepulauan dan wilayah kepulauan terpencil untuk pendampingan pada Pejabat Negara sesuai tugas pokok dan fungsi hanya dibayarkan uang saku sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian sesuai standar satuan harga yang beriaku dan anggaran cukup tersedia dalam DPA-SKPD.

4.Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Pelaksana Surat Perjalanan Dinas menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pe{alanan dinas, berupa:

a.laporan pelaksanaan pe{alanan dinas; dan
b.pertanggungjawaban biaya pe4'alanan dinas. dihapus dihapus (2\

5.Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a, kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari keq'a setelah Perja-lanan Dinas dilaksanakan.
(2)Pelaksana Perjalanan Dinas harus menyampaikan pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b, dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.ST yang sah dari atasan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas;p7$
(6)Perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah kepulauan dan wilayah kepulauan terpencil untuk pendampingan pada Pejabat Negara sesuai tugas pokok dan fungsi hanya dibayarkan uang saku sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian sesuai standar satuan harga yang berlaku dan anggaran cukup tersedia dalam DPA-SKPD.

4.Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

( 1) Pelaksana Surat Perjalanan Dinas menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, berupa:

a.laporan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
b.pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

(2)dihapus
(3)dihapus

5.Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a, kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Pelaksana Perjalanan Dinas harus menyampaikan pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b, dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.ST yang sah dari atasan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas;d,
2. b.Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani/dibubuhi stempel Pejabat di tempat pelalsanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.Laporan Pe{alanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
  1. 1.tiket pesawat/tiket kapal laut, boarding pass, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  2. 2.kuitansi pembayaran tiket pesawat yang dibeli melalui agen biro pe4ialanan/bukti cetak pembayaran secara dalam jaringan pada agen perjalanan resmi;
  3. 3.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk sopir/fotokopi surat izin mengemudi, fotokopi surat tanda nomor kendaraan, bukti cetak resi biaya argometer dar Foto Kendaraan;
  4. 4.asli bukti pembayaran hotel kecuali pembeiian secara dalam jaringan dilampirkan bukti cetak pembayaran;
  5. 5.daftar pengeluaran riil sesual dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  6. 6.surat pernyataan tanggungjawab Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;p(,
4. b.Surat Perjalanan Dinas ditandatangani/ dibubuhi stempel yang telah Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
5. c.Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
  1. 1.tiket pesawat/tiket kapal laut, boarding pass, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  2. 2.kuitansi pembayaran tiket pesawat yang dibeli melalui agen biro perjalanan/bukti cetak pembayaran secara dalam jaringan pada agen perjalanan resmi;
  3. 3.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk sopir/fotokopi surat izin mengemudi, fotokopi surat tanda nomor kendaraan, bukti cetak resi biaya argometer dan Foto Kendaraan;
  4. 4.asli bukti pembayaran hotel kecuali pembelian secara dalam jaringan dilampirkan bukti cetak pembayaran;
  5. 5.daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  6. 6.surat pernyataan tanggungjawab Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;v4,
  7. 7.surat pemyataan tanggungiawab uang muka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam l,ampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(3)Apabila bukti pery'alanan dinas berupa boarding pass hilang/rusak, maka pelaksana perjalanan dinas harus membuat Surat Pernyataan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (41 Apabila terdapat penambahan tugas perjalanan dinas yang berlanjut atau tugas lainnya atas perintah atasan, maka harus melampirkan Surat Keterangan Perpanjangan Tugas dari pemberi tugas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)dihapus.

6.Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7.Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu ran Bupati ini.
8.Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9.Ketentuan la.mpiran IV diubah selagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. lO. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pZ$
7.surat pemyataan tanggungjawab uang muka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3)Apabila bukti perjalanan dinas berupa boarding pass hilang/rusak, maka pelaksana perjalanan dinas harus membuat Surat Pemyataan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Apabila terdapat penambahan tugas perjalanan dinas yang berlanjut atau tugas lainnya atas perintah atasan, maka harus melampirkan Surat Keterangan Perpanjangan Tugas dari pemberi tugas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)dihapus.

6.Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7.Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8.Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9.Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10.Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. /4, -t4-
11.Ketentuar lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12.Ketentuan Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13.Ketentuan Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14.Ketentuan Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15.Ketentuan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan SanSihe.pzq Ditetapkan di Tahuna Pada tanggal 3 llat et 2025 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Diundangkan di Tahuna pada tanggal 3 MareL 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
11.Ketentuan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12.Ketentuan Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13.Ketentuan Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14.Ketentuan Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15.Ketentuan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe./A Ditetapkan di Tahuna Pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL THUNGARI Diundangkan di Tahuna pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, LANCTHON HARRY WOLFF BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 NOMOR 2 Nomor Dasar Kepada Untuk : Nama Tempat, Tanggal Nama Pangkat/ Golongan NIP LOGO DAERAH Dasar Kepada: Untuk LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SURATTUGAS Nomor .. .......................................................... ' ' ' . . . " , ············ ········· ····· . MEMERINTAHKAN:
1.Nama Pangkat/ gol NIP Jabatan
2.Nama Pangkat/ gol NIP Jabatan
1.·••··• . 2. 3. Nama Tempat, Tanggal Nama Pangkat/ Golongan NIP BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAELT *) Coret Aang tidak perlu kmbar ke Kode No Nomor Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan perialanal dinas

b.Pangkat dan Golongan
c.Jabatan/ Instansi
d.Tingkat Biava Perialalan Dinas Maksud Perialanal Dinas Alat angkut yang dipergunakan
a.Tempat berangkat
b.Tempat Tujuarr KeteranganTanggal LahirPengikut: Nama Pembebanan Anggaran
a.Instansi
b.Akun Keterangan Lain-lain LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. LOGO PERANGKAT DAERAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGJHE Lembarke Kode No Nomor SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
1. 1.PEJABAT YANG MENERBJTKAN ST
2. 2.Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perialanan dinas
3. 3.b. Pangkat dan Golongan a.
c.Jabatan/Instansi b.
d.Tingkat Biava Perialanan Dinas c.
1. 4.Maksud Perialanan Dinas
2. 5.Alat angkut vang dipergunakan
3. 6.a. Tempat berangkat a.
b.Tempat Tujuan b.
1. 7.a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b.Tanggal berangkat b.
c.Tanggal harus Kembali/tiba di tempat C. baru*)
1. 8.Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5.
2. 9.Pembebanan Anggaran
a.lnstansi
b.Akun
1. 10.Keterangan Lain lain .., ) Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di Pada tanggal a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Sekretaris Daerah/ Asisten/Kepala Perangkat Daerah) Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala Tefah diperiksa dengan keteralgan bahwa pe{alanan tersebut dilakukan atas perintah Pejabat Berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkataya Catatan Lain-lain PERHATIAN: Pejabat yang berwenaag menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan ke alpaannva. Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala Berangkat dari . . .. - .... - - . - (Tempat Kedudukan) Ke ..... - - . - - . - Pada Tanggal . . ........... Kepala . -------•-··· ( ..................... ) NIP lI Tiba di . Berangkat dari . . . ........... .... Pada Tanggal .....i Ke . ....... - . - - Kepala ............ Pada Tanggal . ........... Kepala ( ..................... ) ( ..................... ) NIP NIP III Tiba di ....... - .. - . Berangkat dari . ........... Pada Tanggal ············ Ke 4 Kepala , ........... Pada Tanggal . .... - .. - ... Kepala ( ..................... ) ( ..................... ) NIP NIP IV Tiba di ....... ····• Berangkat dari ...... Pada Tanggal ............ Ke . ........... Kepala ... ' ........ Pada Tanggal . ........... Kepala ( ..................... ) ( ..................... ) NIP NIP V Tiba di ............ Berangkat dari «..«., Pada Tanggal . - . ' ........ Ke . ........... Kepala ............ Pada Tanggal . ........... Kepala ( ..................... ) ( ..................... ) NIP NIP VI Tiba di ............ Berangkat dari ············ Pada Tanggal ............ Ke . ........... Kepala . . . . ' . . . . . . . Pada Tanggal . . - .. - - .. - .. Kepala ( ..................... ) ( ..................... ) NIP NIP VI Tiba di ............ Telah diperiksa dengan keterangan Pada Tanggal . bahwa perjalanan tersebut dilakukan. ........... Kepala atas perintah Pejabat Berwenang dan . . . . . . ' . . ' . . semata-mata untuk kepentingan ( ..................... ) jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya NIP VII Catatan Lain-lain VIII PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian. dan kealpaannva. V BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL THUNGARI Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kab, Penasehat/ Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ekonomi Pejabat Eselon lll, ASN Gol.IV, Staf Khusus Bupati, Tim Pa.kar DPRD, StaI Ahli Fraksi, Penasehat/ Sekretaris/ Bendah a,ra Dharma Wanita Persatuan Kabupaten , Pimpinan Badan/ Lembaga/Tim Kabupaten yang dibentuk sesuai SK Bupati/Pejabat yang berwenang, serta Pegawai Tidak Tetap dan Non ASN yang disetarakal Ekonomi Pejatlat Eselon IV, ASN Gol IIl, Pejabat desa/ MTK, V/a,kil Sekretaris/ Wakil Bendahara TP-PKK Kabupaten, Ketua, Sekretaris, Bendahara Pokja TP-PKK Kabupaten, Ketua Bidang pada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarehkarr. Ekonomi Ekonomi LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD TINGKAT MODA TRANSPORTASI NO. PELAKSANA SPPD PESAWAT KAPAL KERETA HARGA BIAYA UDARA LAUT AP!/ BUS TIKET
2. 1.Bupati, Wakil Bupati dan A Bisnis VIP/ Spesial/ Dibayar Pimpinan DPRD. Kelas I A Eksekutif Riil
3. 2.Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kab, B Ekonomi Kelas I B Eksekutif Dibayar Penasehat/Ketua dan Wakil Riil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabuoaten
4. 3.Pejabat Eselon Ill, ASN Gol.IV, StafKhusus Bupati, Tim Pakar DPRD, Staf Ahli Fraksi, Penasehat/ Sekretaris/Bendah ara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Pimpinan C Ekonomi Kelas II B Eksekutif Dibayar Badan/Lembaga/Tim secara Kabupaten yang dibentuk Riil sesuai SK Bupati/Pejabat yang berwenang, serta Pegawai Tidak Tetap dan Non ASN yang disetarakan
5. 4.Pejabat Eselon IV, ASN Go! III, Pejabat desa/MTK, Wakil Sekretaris/Wakil Bendahara TP-PKK Kabupaten, Ketua, Sekretaris, Bendahara Pokja D Ekonomi Kelas II B Eksekutif Dibayar TP-PKK Kabupaten, Ketua secara Bidang pada Dharma Wanita Riil Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarahkan.
6. 5.ASN Gol. I/II, Wakil Ketua, Perangkat Desa, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara Eksekutif DibayarPokja TP-PKK Kabupaten, E Ekonomi Kelas II B Anggota TP-PKK Kabupaten, secara serta Pegawai Tidak Tetap yang Riil disetarakan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL THUNGARI Biaya panjar sejumiah Bendahara Pengeluaral Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima Menyetujui : Pejabat Pelalsana Teknis Kegiatan Perhitungan Rp. ro< X jmlah hari X 75ol. Biaya Transport Biaya Penginapan Rp. >o<x X jmlah hari X 75% Uang Representasi Rp. :oo< X jmlah hari X 75% Terbilang. Surat Nomor/Tanggal SPPD Nomor/ Tanggal Program Kegiatan Sewa KendaJaan Dalam Kota Telah menerima uang panjar sebesar LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. DAFTAR RINCIAN UANG MUKAI PAN JAR BIAYA PERJALANAN DIN AS Surat Nomor/Tanggal SPPD Nomor/Tanggal Program Kegiatan ................................................ ' .... - ..... ...... ........................ - . '' . NO KOMPONEN BIAYA Perhitungan JUMLAH
7. 1.Uang Harian Ro. xxx X imlah hari X 75% Ro ...............
8. 2.Biava Transoort Rp. xxXx X jmlah hari X 75% Rn ............... 3 Biaya Penginapan Rp. xxx X jmlah hari X 75% Rp ..............•
9. 4.Uang Representasi Ro. xxx X imlah hari X 75% Ro ................
10. 5.Sewa Kendaraan Dalam Kata Rp. xxx X jmlah hariX 75% Ro ..............•. JUMLAH Rp ............... Rp ................ Terbi!ang .......................................................... Biaya panjar sejumlah Rp .. Bendahara Pengeluaran 1 1 NIP . Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ( ·········· ) NIP . . , , Telah menerima uang panjar sebesar Rp . Yang menerima {. , NIP . Menyetujui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( ) NIP . BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, c._<:__ .,,,--::dy � ACS:.· MICHAEL THUNGARI Tu.luan. B. Pelal<sanaanKegiatan. Hari Kesatu Hari Kedua. C. Hasil yang dicapai D. Kesimpulan dan Saran E. Penutup Hari Ketiga..... Pada tanggal LAMPIRANV PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. LAPORAN TENTANG HASIL PERJALANAN DINAS A. Pendahuluan
11. 1.Umum/Latar Belakang .
12. 2.Landasan Hukum .
13. 3.Maksud dan Tujuan .. B. Pelaksanaan Kegiatan. I. Hari Kesatu ..
14. 2.Hari Kedua ..
15. 3.Hari Ketiga .
16. 4.Hari Keempat ..
17. 5.Dst . C. Hasil yang dicapai D. Kesimpulan dan Saran E. Penutup Dibuat di. . Pada tanggal . Pelaksana SPD ( ) NIP . BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL Telah menerima uang panjar sebesar Yang menerima l,ampiran SPPD Nomor Tanggal Program Kegiatan Biaya riil sejumlah Uang Harian Ada / Tidak Biaya Transport Biaya Penginapan Uang Representasi Sewa Kendaraan Dalarn Kota Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang / lebih Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaral Menyetujui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD Nomor TanggaI Program Kegiatan NO KOMPONEN BIAYA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN*)
18. 1.Uang Harian Ro ............................. Ada/ Tidak
19. 2.Biaya Transport Rp ............................. Ada/ Tidak
20. 3.Biava Penginapan Ro ............................. Ada/ Tidak
21. 4.Uang Representasi Ro ............................. Ada/ Tidak
22. 5.Sewa Kendaraan Dalam Kota Ro ............................. Ada/ Tidak JUMLAH Rp ............................. Terbilang .................................................................. Biaya riil sejumlah Rp . Bendahara Pengeiuaran ( ) NIP .. Ditetapkan sejumiah Yang teiah dibayar semuia Sisa kurang / lebih -.....-....................... Telah menerima uang panjar sebesar Rp . Yang menerima 1 ) NIP .. PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Rp .. Rp .. Rp .. Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ( ) NIP . Menyetujui : Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan ( ) NIP . BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL THUNGARI Yang bertanda tangan dibawah ini : Dengan ini menyatakan dengal sesungguhnya bahwa :
23. 1.Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomo sefta Surat Pelaksanaan Pe{alanan Dinas No Tanggal saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud.
24. 2.Saya bertanggunglawab sepenuhlya atas kebena,ran seluruh penggunaan biaya Perjalanan Dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan bahwa saya lidak melakukan :
a.Pemalsual dokumen.
b.Tindakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya (mnrk-up).
c.Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih).
d.Hal-hal lain yang berakibat kerugian daerah/Negara sehubungan dengan pelaksanaan Pe{alanan Dinas dima}sud. Demikian pernyataan iari saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangal. Yalg membuat pernyataan, LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB PERJALANAN DINAS Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. 1.Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor: Tanggal maka saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud.
2. 2.Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya Perjalanan Dinas, maka sehubungan dengan ha! tersebut saya menyatakan bahwa saya tidak melakukan :
a.Pemalsuan dokumen.
b.Tindakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya (mark-up).
c.Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih).
d.Hal-hal lain yang berakibat kerugian daerah/Negara sehubungan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan. ................-...-... Yang membuat pernyataan, ( ) NIP . BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL THUNGARI Yang bertanda targan dibawah ini: Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. 1.Sehubungan dengan Surat Perintah T\rgas Nomor:......... serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas N ma1<a saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud.
2. 2.Saya akan mempertanggungjawabkal penggunaan uang muka selambat-lambatnya 5 (lima) hari keqia setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.
3. 3.Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih antara uang muka terhadap biaya riil. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundalg-undangan. Yang membuat pernyataan, LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Pangkat / Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
4. 1.Sehubungan dengan Surat Perintah Togas Nomor:................ serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor:........ .. . .. . . . . . . . .. . . Tanggal.. . maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud.
5. 2.Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.
6. 3.Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih antara uang muka terhadap biaya riil. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan. ................ Yang membuat pernyataan, ( ) NIP . BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL THUNGARI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PER.'ALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAI{ KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE' Nama Pangkat / Golongan Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar telah melaksanakan pe4'alanan dinas dengan menggunakan angkutim udara dari. dengan tujuan............ menggunakan pesawat......... .tetapi bukti penerbangar/ bourding pass rusak/ hilang. Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesurngguhrrya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan. Yang membuat pernyataan, LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Narna NIP Pangkat / Golongan Jabatan ............................................ ···························•···· .. -··············· ········· ........................................... ............... Dengan ini rnenyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar telah melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan udara dari dengan tujuan rnenggunakan pesawat tetapi bukti penerbangan/bourding pass rusak/hilang. Dernikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya ini tidak benar, saya bersedia rnenerirna sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan. \ Yang rnernbuat pemyataan, ( ·············· ) NIP . BUPATI KEPULAUAN SANGIHE ' <::�� . MICHAEL THUNGARI I Yang bertanda tangan dibawah ini : Sesuai SPPD Nomor............ ..Tanggal....................., untuk kepentingan dinas, memerintahkan kepada : Untukmelanjutkanpe{alanandinasdalamkegiatan ..................yang bertempat di........................dari tanggal.................sampai dengan........... Dengan Surat Keterangan Perpanjangan surat/ teleks/ Faksimili/ radiogran/ surat/ nota dipergunakan sebagaimana mestinya. Tugas ini dibuat berdasarkan pertimbangan *) untuk dapat Yang Menugaskan, *) pilih sesuai dasar perpanjangan. LAMPIRANX PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS Yang bertanda tangan dibawah ini: Narna NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Sesuai SPPD Nornor Tanggal. , untuk kepentingan dinas, rnemerintahkan kepada : Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Untuk melanjutkan perjalanan dinas dalam kegiatan yang bertempat di dari tanggal. sampai dengan . Dengan Surat Keterangan Perpanjangan surat/teleks/Faksirnili/radiogram/surat/nota dipergunakan sebagaimana mestinya. Tugas ini pertimbangan dibuat berdasarkan ) untuk dapat ) pilih sesuai dasar perpanjangan. ....................... Yang Menugaskan, ( ) NIP . BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICHAEL THUNGARI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 32

Pasal 32

Pasal 55

Pasal 55

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 70

Pasal 71

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 32

Pasal 32

Pasal 55

Pasal 55

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 70

Pasal 71

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022