b.bahwa berdasarkan angka 3 angka 3.3.2.2.2 huruf f lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dani pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
c.bahwa sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/ SJ tentang Penyesuaian Pendapatan. dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada angka 5 (lima), untuk dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
d.bahwa sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri .
Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025, terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025.
e.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
g.perlu menetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4286);