DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berusaha berbasis risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci yang mencakup pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan dan kewajiban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pendelegasian Kewenangan. Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan L,eembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan. Lembaran Negara Repubnlik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nmor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penan.aman Modal;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5);
16.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (B MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kerinci.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7.Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dani Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dani tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9.Penyelenggaraan. Perizinan Berusaha Berbasis proses pengelolaannya mulai dan tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu Pintu dan satu tempat.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di Bidang Penanaman Modal.
11.Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Kerinci.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dan tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
14.Risiko adalah kernungkinan untuk terjadinya cidera atau kerugian dani suatu bahaya atau kombinasi kernungkinan dan akibat bahaya.
15.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16.Non Perizinan adalah Proses pemberian legalitas atau persetujuan dani pihak berwenang kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu.
17.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah system Perizinan Berusaha yang diterbitkan Oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lernbaga, dan Bupati, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kernudahan pelayanan dan informasi sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.
19.Klasifikasi Baku Lapangan. Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dapat dipertanggungjawabkan;
b.melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatangan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
c.memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan menjadi kewenangannya

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pernberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, terjangkau, profesional serta berintegritas.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

(1)Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendelegasian kewenangan.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
2. b.perizinan non Berusaha Non-KBLI; dan
3. c.non perizinan
(4)Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(5)Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di1uar perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP memerlukan pertimbangan/ rekomendasi dani Perangkat Daerah terkait dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis terkait.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

a.menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada masyarakat;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada saat dan pasca diterbitkannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
c.menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masingmasing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan; LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR /,I TAHUN 2025 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA -BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
a.Perizinan berusaha berbasis risiko
1. 1.Izin Usaha Bidang Pendidikan;
2. 2.Izin Usaha Bidang Kesehatan;
3. 3.Izin Usaha Bidang Perhubungan;
4. 4.Izin Usaha Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. 5.Izin Usaha Bidang Koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan menengah;
6. 6.Izin Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. 7.Izin Usaha Bidang Pariwisata;
8. 8.Izin Usaha Bidang Perternakan dan Pertanian;
9. 9.Izin Usaha Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
10. 10.Izin Usaha Bidang Kehutanan;
11. 11.Izin Usaha Bidang Perdagangan; dan
12. 12.Izin Usaha Bidang Industri.
b.Non Perizinan
1. 1.Izin Usaha Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. 2.Izin Usaha Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. 3.Izin Usaha Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan;
4. 4.Izin Usaha Bidang Sosial;
5. 5.Izin Usaha Bidang Tenaga Kerja;
6. 6.Izin Usaha Bidang Pertanahan;
7. 7.Izin Usaha Bidang Lingkungan Hidup; dan
8. 8.Izin Usaha Bidang Kebudayaan. B AT! KERINCI, ONADI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KEWAJIBAN

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 35 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KEWAJIBAN

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 35 Tahun 2020