menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Ka.mpung;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Perubahan Peraturan Buapati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ka.mpung Di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020;
Mengingat Menimbang BUPATI BIAK NUMFOR PROVINS!PAPUA PERATURANBUPATI BIAK NUMFOR NOMOR35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANPERATURANBUPATI NOMOR7 TAHUN 2020 TENTANOTATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPANRINCIAN DANA DESA SETIAPKAMPUNG DI KABUPATENBIAK NUMFORTAHUN ANOOARAN2020 BAB!.. . MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURANBUPATf NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RrNCIAN DANA DESA SETlAP KAMPUNG KABUPATEN BlAK NUMFORTAHUN ANGGARAN2020
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Ta.mbahan Lernbaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republilc Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMlC.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republilc Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 nomor 2);
13.Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 nomor l);
. 2. Menetapkan Pasal 5 . Alokasi dasar setiap desa sebagaimana diroaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.