DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, pencairan dana desa melalui rekening kampung, penggunaan dana desa, rekonsiliasi sisa dana desa, dan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bcrdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bcrsumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati

Menetapkan

menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Ka.mpung;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Perubahan Peraturan Buapati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ka.mpung Di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020; Mengingat Menimbang BUPATI BIAK NUMFOR PROVINS!PAPUA PERATURANBUPATI BIAK NUMFOR NOMOR35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANPERATURANBUPATI NOMOR7 TAHUN 2020 TENTANOTATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPANRINCIAN DANA DESA SETIAPKAMPUNG DI KABUPATENBIAK NUMFORTAHUN ANOOARAN2020 BAB!.. . MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURANBUPATf NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RrNCIAN DANA DESA SETlAP KAMPUNG KABUPATEN BlAK NUMFORTAHUN ANGGARAN2020
1. 4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Ta.mbahan Lernbaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5864);
4. 7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republilc Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. 8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMlC.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020;
7. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republilc Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. 11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 nomor 2);
10. 13.Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 nomor l); . 2. Menetapkan Pasal 5 . Alokasi dasar setiap desa sebagaimana diroaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimalesud pada pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertingggal dan Desa Sangat Tertinggal yang roemiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.Alokasi Dasar;
b.Alokasi Afirmasi;
c.Alokasi Kinerja; dan
d.Alokasi Formula.

Pasal 2

PENETAPAN RJNCIAN DANA DESA

1.Daerah adalah Kabupaten BialeNumfor;
2.Bupati adalah Bupati BialeNumfor;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelalesanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyaraleat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal usul, dan/atau hale tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelalesanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
6.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 7.Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

. AJokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jurnlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistis

Pasal 9

Besaran dan penetapan Desa penerima AJokasi Afirmasi baik Desa tertinggal maupun Desa sangat tertinggal serta AJokasi Kinerja ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Pasal 8

(1)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBK dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBK.
(2)Pengeloaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola
(3)Capaian keluaran (outpuq Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa
(4)Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 6

Perhitungan AJokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a.Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 200k;
b.Pengelolaan dana desa dengan bobot 20% ;
c.Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d.Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%. AJokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 5

b.tahap II .

(5)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPNselaku KPAPenyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
1. a.tahap I berupa :
  1. 1.peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  2. 2.surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
(4)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
1. a.tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 4QOA, (empat puluh persen);
2. b.tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40°A, (empat puluh persen); dan
3. c.tahap IIl paling cepat bulan Juli sebesar 20o/o (dua puluh persen).
(3)Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
(2)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(1)Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui RKUD. PENYALURANDANADESA

Pasal 12

BABITI

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 sebagai.mana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. AFKab Z3 Z2 = Alokasi Formula setiap Desa = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung kabupaten = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap luas wilayah kampung kabupaten = rasio !KG setiap kampung terhadap total !KG kampung kabupaten = Alokasi Formula setiap Kabupaten Z4 AF Desa Zl Keterangan: Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: AF Desa = ((0,lO*Zl) + (0,50*Z2)+ (0,15*Z3) + (0,25'"Z4)) * (AF Kab)

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2025