DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nornor 30 Tahun 20234 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Betita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 30) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah; 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 3. Ketentuan Pasal 10 diubah; 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; 5. Ketentuan Pasal 12 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (4) diubah; 6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah; 7. Ketentuan Pasal 16 diubah; 8. Ketentuan Pasal 17 diubah; 9. Ketentuan Pasal 18 diubah; 10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah; 12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah; 13. Ketentuan Pasal 22 diubah; 14. Ketentuan Pasal 23 diubah; 15. Ketentuan Pasal 24 diubah; 16. Ketentuan Pasal 26 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui BUPATI KOLAKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKATAHUN ANGGARAN2025 TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR \ I TAHUN 2025 BUPATIKOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republika Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.317.098.114.904,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Delapan

2.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.582.082.215.092,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Dua Ju ta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer.
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nornor 30 Tahun 20234 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Betita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 30) diubah sebagai berikut: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANjA DAERAHKABUPATENKOLAKATAHUNANGGARAN2025. MEMUTUSKAN:
2. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. 9.Peratu ran Daerah Kabu paten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nornor 1);
4. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025; Menetapkan

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.120.292. 788.960,00 (Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sernbilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.586.082.215.092,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.271.867.689.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.230.425.904 (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu).

Pasal 12

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 586.214.048.416,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Betas Rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; dan
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.
(2)Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 418.112.712.847,00 (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
(3)Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.181. 707 .885 ,00 (Seratus Em pat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

5.Ketentuan Pasal 12 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Rp. 586.214.048.416,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);

(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 503.338.865.144,00 (Lima Ratus Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah);
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17 .664.875.400 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.075.000.000 (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 13

(1)Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 503.338.865.144,00 (Lima Ratus Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Em pat Rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Belanja Barang;
2. b.Belanja Jasa;
3. c.Belanja Pemeliharaan;
4. d.Belanja Perjalanan Dinas;
5. e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
6. f.Belanja Barang dan Jasa BOSP;
(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.384.408.835,00 (Seratus Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
(3)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 203.931.152.943,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.840.586.694,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.544.717.121,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.207 .035.083,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Dela pan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 212.236.438.586,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enarn Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja ModalTanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja ModalJalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.062.476.300,00 (TigaMilyar Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enarn Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.314.088.665,00 (Empat Puluh Enarn Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enarn Ratus Enarn Puluh Lima Rupiah).

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Enarn Ribu Enarn Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaks-ud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.255.326.800,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(6)Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.599.243.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(7)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.109.328.625,00 (Dua Puluh Empat Mityar Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enarn Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 18

( 1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.314.088.665,00 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yeng terdiri dari:

a.Belanja Modal Alat Besar;
b.Belanja Modal Alat Angkutan;
c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
1. 9.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.062.476.300,00 (TigaMilyar Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang berupa Belanja Modal Tanah.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.38-1.249.257,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.083.051.914,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2 .111.701.450 ,00 (Dua Milyar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.283.871.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
1. d.Belanja Modal Alat Pertanian;
2. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
3. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Peman car;
4. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
5. h.Belanja Modal Alat La.boratorium;
  1. 1.Belanja Modal Komputer; J. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
6. k.Belanja Modal Alat Peraga;
  1. 1.Belanja Modal Rambu-Rambu;
7. m.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
8. n.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
(2)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.684.435.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
(3)Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1 l .502.848.000,00 (Sebelas Milyar Loma Ratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(4)Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.500.000,00 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(5)Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.637.000,00 {TigaBelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
(6)Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.463.814.500,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
(7)Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud da1am ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.500.773.999,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
(8)Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.176.698.633,00 (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus - ----------------------------------------

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024