DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 635) diubah pada Pasal 1 angka 30, Pasal 3 huruf a, Pasal 13, Pasal 14 dihapus, ayat (2) Pasal 16 dihapus, ayat (1) Pasal 22, Pasal 26 mengalami penambahan ayat, dan Pasal 32.B mengalami perubahan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu dilakukan penyesuaian pada kriteria penerima, presensi dan rumusan penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai;
b.bahwa Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara masih memerlukan penyempumaan untuk menampung kebutuhan hukum mengenai kriteria penerima, presensi dan rumusan penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; BUPATIKONAWEUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATINOMOR2 TAHUN2024 TENTANGTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKONAWEUTARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR If TAHUN2025 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

30.Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang selanjutnya disingkat IJK ASN adalah Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS dan PPPK Penerima TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1.Ketentuan Pasal 1 angka 30 mengalami perubahan pengertian sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 635) diubah sebagai berikut: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Menetapkan

Pasal 13

( 1) ASN wajib melakukan presener menggunakan SIMPEGNAS.

(2)Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
1. a.OPD atau Unit OPD 5 (lima) hari kerja waktu presensi terdiri atas:
  1. 1.Presensi masuk hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 09 .30.
  2. 2.Presensi pulang hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00.
  3. 3.Presensi pulang hari Jumat mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.00.
2. b.Unit OPD 6 (enam) hari kerja bagi Puskesmas waktu presensi terdiri atas:
  1. 1.Presensi masuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 09. 00.
  2. 2.Presensi pulang hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu mulai pukul 14.15 sampai dengan pukul 1 7 .15.
  3. 3.Presensi pulang hari Jumat mulai pukul 14.45 sampai dengan pukul 17.45.
3. c.Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP waktu presensi hari Senin sampai dengan hari Sabtu terdiri atas:
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Yang berhak menerima TPP, yaitu:

a.ASN yang memiliki Kartu Tanda Penduduk berdomisili di Daerah;
b.ASN yang dipekerjakan/ diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/ atau ASN yang dipekerjakan/ diperbantukan di luar Pemerintah Daerah diberikan TPP berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Lembaga atau instansi asalnya atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai; dan
c.ASN pindahan yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

( 1) TPP dihitung dengan rum us:

a.Berdasarkan Behan Kerja ASN:
1. 1.Disiplin Kerja sebesar 40°/o (empat puluh persen) dengan rincian: a) Hari Kerja: 1) Jumlah TPP Hari Kerja = (40o/o x 0,30) x Nominal Pokok TPP x Bobot. 2) B b t = capaian hari kerja per bulan x l OOO/c O O hari kerja efektif per bulan o. 3) Capaian hari kerja per bulan = jumlah kehadiran per bulan. 4) Hari kerja efektif per bulan = jumlah hari kerja per bulan - hari libur per bulan. b) Jam Kerja: 1) Jumlah TPP Jam Kerja = (40°/o x 0,70) x Nominal Pokok TPP x Bobot. 2) Bobot= capaian jam kerja per bulan - jam kerja minimal per bulan target jam kerja per bulan - jam kerja minimal per bulan x 100°/o, dengan ketentuan apabila capaian jam kerja per bulan kurang dari atau sama dengan jam kerja minimal per bulan maka bobot = 0 (nol)dan bobot maksimal = 1 (satu). 3) Capaianjam kerja per bulan = capaian hari kerja per bulan x capaian jam kerja per hari. 4) Capaian jam kerja per hari = (jam pulang - jam masuk) - jam istirahat.
2. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi se bagai beriku t: Setiap ASN yang melakukan presensi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat ( 1) dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.

Pasal 16

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 dihapus sehingga berbunyi se bagai beriku t:
4.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
1.Presensi masuk mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 07. 30.
2.Presensi pulang m ulai pukul 12.25 sampai dengan pukul 13.25. 5) Target jam kerja per bulan = hari kerja efektifper bulan x jam kerja efektifper hari. 6) Jam kerja efektif per hari = jam kerja per hari - jam istirahat per hari. 7) Jam kerja minimal per bulan = 112,50 Jam. 8) Capaian jam kerja maksimal per hari diluar bulan Ramadhan untuk 5 hari kerja yaitu 7, 50 jam per hari. 9) Capaian jam kerja maksimal per hari diluar bulan Ramadhan untuk 6 hari kerja bagi Puskesmas yaitu 7,25 jam per hari. 10) Capaian jam kerja maksimal per hari dalam bulan Ramadhan untuk 5 hari kerja yaitu 6,50 jam per hari. 11) Capaian jam kerja maksimal per hari dalam bulan Ramadhan untuk 6 hari kerja bagi Puskesmas yaitu 6,25 jam per hari. 12) Capaian jam kerja maksimal untuk Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMPyaitu 5 jam per hari. 13) Jam kerja diluar bulan ramadhan untuk 5 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 8,50 Jam dan hari Jumat sebanyak 9,00 Jam. 14) Jam kerja diluar bulan ramadhan untuk 6 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 7,25 Jam dan hari Jumat sebanyak 7,75 Jam. 15) Jam kerja dalam bulan ramadhan untuk 5 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 7 ,00 Jam dan hari Jumat sebanyak 7,50 Jam. 16) Jam kerja dalam bulan ramadhan untuk 6 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 5,75 Jam dan hari Jumat sebanyak 6,25 Jam. 17) Jam istirahat diluar bulan ramadhan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 1,00 Jam dan hari Jumat sebanyak 1,50 Jam. 18) Jam istirahat dalam bulan ramadhan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 0,50 Jam dan Hari Jumat sebanyak 1,00 Jam.
3.Laporan Kinerja: a) TPP Laporan Kinerja = (60o/o x Nominal Pokok TPP) x Nilai SKP. b) Nilai SKP terdiri atas: 1) Predikat diatas ekspektasi = 1,00. 2) Predikat sesuai ekspektasi = 0,85. 3) Predikat dibawah ekspektasi = 0,60. c) SKP ASN bernilai O (nol) jika: 1) Capaian jam kerja ASN tidak lebih dari 112,50 jam per bulan. 2) SKP ASN tidak dinilai oleh atasan langsung. 3) ASN tidak mengajukan SKP.
4.Jumlah TPP sebelum potongan = TPP Disiplin Kerja + TPP Laporan Kinerja.
5.Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).

b.Berdasarkan Prestasi Kerja ASN:
1. 1.Tim Kerja dengan rincian: a) TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (I) = Nominal TPP x Bobot (1,00). b) TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (II) = Nominal TPP x Bobot (0,70). c) Jumlah TPP sebelum potongan = [a+b]. d) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
2. 2.Admin Aplikasi atau Sistem Informasi dengan rincian: a) TPP Sebelum Pajak Admin Pertama (I) = Nominal TPP x Indeks x Bobot (1,00). b) TPP Sebelum Pajak Admin Kedua (II) = Nominal TPP x Indeks x Bobot (0,70). c) Jumlah TPP Admin sebelum potongan = (a+b). d) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
c.Berdasarkan Kondisi Kerja ASN:
1. 1.Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah:

Pasal 26

(1)Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan beriku tnya.
(2)Pembayaran TPP bulan Desember dilaksanakan pada bulan Desember setelah dilakukan penarikan data.
(3)Penarikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Desember.

7.Ketentuan Pasal 26 mengalami penambahan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: a) TPP sebelum potongan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan J asa Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP. b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
2.Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah: a) TPP sebelum potongan Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP x Indeks. b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
3.TPP Satuan Tugas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah: a) TPP sebelum potongan Satuan Tugas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah = Nominal Pokok TPP. b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).

d.Potongan pajak:
1. 1.Sebesar 15 o/o (lima belas persen) bagi ASN Golongan IV atau yang setara.
2. 2.Sebesar 5 °/o (lima persen) bagi ASN Golongan III atau yang setara.
3. 3.Sebesar O 0/o (nol persen) bagi ASN Golongan I dan II atau yang setara.
e.Potongan IJK ASNsebesar 1 °/o (satu persen).

(2)Penetapan Nominal Pokok TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. E u·,. --=-C.-- BERITADAERAHKABUPATENKONAWEUTARATAHUN2025 NOMOR.bS-1 Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 30 Jur-H 2025 DAERAHKABUPATENKONAWEUTARA,~ Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal ~o j'-tt-l\ 2025 AWEUTARA,~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. Pasal II Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 32.B
(1)IJK ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat
(1)huruf e, dihitung sebesar 1°/o (satu persen) dari jumlah TPP sebelum potongan bagi PNS dan PPPK pada setiap OPD.
(2)Selain sebesar 1 o/o (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IJK ASN juga dihitung sebesar 4% (empat persen) dari jumlah TPP sebelum potongan bagi PNS dan PPPKseluruh OPD.
(3)IJK ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing PNS dan PPPK.
(4)IJK ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah.

8.Ketentuan Pasal 32.B mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 3

Pasal 22

Pasal 16

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 3

Pasal 22

Pasal 16

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun Tahun 2024