DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara. Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Badan; b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Badan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah; d. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, pengendalian, dan evaluasi; f. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan daerah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan ke Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menjadi Badan Perencanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu pembaruan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan

Menetapkan: - 2 MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DANINOVASIDAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5.Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Badan.
9.Kelompok Sub Substansi adalah kegiatan atau tugas jabatan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda.
10.Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan urusan riset dan inovasi daerah diwadahi dalam bentuk Badan.

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. - 3

Pasal 4

( 1) Tipe Badan diklasifikasikan atas tipe A.

(2)Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah.
(3)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

( 1 ) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya serta pengendalian dan evaluasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis Badan;
b.penyusunan perencanaan program dan anggaran Badan;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;
d.pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
e.pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, pengendalian dan evaluasi;
f.pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan Daerah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Badan terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang riset dan inovasi daerah;
4. d.bidang statistik, evaluasi dan pelaporan; - 4
5. e.bidang ekonomi, sosial dan budaya;
6. f.bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah;
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat ( 1 ) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 1 1 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat ( 1 ) huruf b mempunyai tugas:

a.pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
b.melaksanakan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Badan;
c.melakukan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan; dan
d.melakukan penyusunan program Badan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2022