DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah; pembentukan unit pelaksana teknis (UPT). Diatur pula tentang staf ahli; kepegawaian. Selain itu perda ini juga mengatur masalah ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3.Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Utara;
9.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
10.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
11.Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dipimpin oleh camat ;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang pemelaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 3
14.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15.Fungsi Penunjang adalah Fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. 4.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. 5.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, Menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
15. 15.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. 18.Dinas Perpustakaan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 5
21. 21.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
22. 22.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Pol-PP).
23. 23.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;

Pasal 3

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Kecamatan Asera dengan Tipe A
b.Kecamatan Lembo dengan Tipe A
c.Kecamatan Wiwirano dengan Tipe A
d.Kecamatan Sawa dengan Tipe A
e.Kecamatan Lasolo dengan Tipe A
f.Kecamatan Langgikima dengan Tipe A
g.Kecamatan Molawe dengan Tipe A
h.Kecamatan Andowia dengan Tipe A
i.Kecamatan Oheo dengan Tipe A
j.Kecamatan Motui dengan Tipe A
k.Kecamatan Landawe dengan Tipe A
l.Kecamatan Lasolo Kepulauan dengan Tipe A
m.Kecamatan Wawolesea dengan Tipe A 6

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Efisiensi;
b.Efektivitas;
c.Pembagian habis tugas;
d.Rentang kendali;
e.Tata kerja yang jelas;dan
f.Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. 7

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannnya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan mengenai Tugas, Fungsi dan tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 8

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2025