DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kualifikasi Jabatan 3. Penggunaan Nomenklatur dan Kelas Jabatan 4. Penetapan Nomenklatur dan Kelas Jabatan 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
9.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12.Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau fungsional.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
15.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
16.Nomenklatur Jabatan adalah sebutan atau penamaan bagi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
17.Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan/urutan peringkat jabatan/pengklasifikasian jabatan sesuai hasil membandingkan nilai satu jabatan dengan jabatan lainnya.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan nomenklatur dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah secara adil, obyektif, dan transparan.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
2. b.manajemen kepegawaian;
3. c.acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku; dan
4. d.pengawasan.

BAB II

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 3

Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

a.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II a dan II b;
b.Jabatan Administrasi, yang terdiri dari:
1. 1.Administrator setara eselon, III a dan III b;
2. 2.Jabatan Pengawas setara eselon IV a, dan IV b;
3. 3.Jabatan Pelaksana; dan
c.Jabatan Fungsional.

BAB III

PENGGUNAAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

Nomenklatur dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai acuan untuk:

a.manajemen kinerja organisasi;
b.sistem informasi pemerintah daerah;
c.perencanaan dan penetapan kebutuhan pegawai;
d.pengadaan pegawai;
e.penentuan pangkat dan jabatan pegawai;
f.pola karir pegawai;
g.pengembangan karier pegawai;
h.promosi dan mutasi pegawai;
i.pengembangan kompetensi pegawai;
j.penilaian kinerja pegawai;
k.penggajian dan tunjangan pegawai;
l.disiplin pegawai;
m.penghargaan pegawai;
n.perlindungan dan pelayanan pegawai;
o.pemberhentian pegawai; dan
p.jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai.

BAB IV

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

(1)Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Nomenklatur dan Kelas Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Nomenklatur Jabatan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus disesuaikan dengan nomenklatur Jabatan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 22 September 2025 BUPATI KUANTAN SINGINGI, ttd. H. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 22 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ttd. ZULKARNAIN BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 36 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM YUNIMITRIS SH Pembind Tk NIP. 199770603 200012 2 001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 3

PENGGUNAAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 3

PENGGUNAAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019