DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Ketentuan Pasal 1; Pasal 4; Pasal 4A; Pasal 5; Mengubah Ketentuan Lampiran Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan telah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 62) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
2.Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
4.Tanda Nomor Kendaraan Dinas adalah tanda nomor kendaraan yang menunjukkan kode wilayah, nomor polisi, kode/seri akhir wilayah dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
5.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7.Panewu adalah sebutan camat di Kabupaten Kulon Progo
8.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
1. a.Kendaraan Perorangan Dinas;
2. b.Kendaraan Dinas Jabatan; dan
3. c.Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal.
(2)Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
1. a.kepala perangkat daerah;
2. b.asisten sekretaris daerah;
3. c.staf ahli bupati;
4. d.direktur rumah sakit umum daerah;
5. e.kepala bagian pada sekretariat daerah; dan
6. f.Panewu di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan kepala Instansi Vertikal di Daerah.

3.Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan:
1. a.kode wilayah (huruf AB);
2. b.nomor polisi (angka);
3. c.kode/seri akhir wilayah (huruf C); dan
4. d.berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
(2)Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah AB 1 C sampai dengan AB 100 C.
(3)Khusus tanda Kendaraan Perorangan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD ditentukan sebagai berikut:
1. a.AB 1 KP, untuk Kendaraan Perorangan Dinas Bupati;
2. b.AB 2 KP, untuk Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati;
3. c.AB 2 AP, untuk Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati; dan
4. d.AB 3 KP, untuk Kendaraan Perorangan Dinas Ketua DPRD.
  1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimakud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

5.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 18 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS NO. NOMOR POLISI PEJABAT 1 2 3
1.AB 1 KP Bupati 1
2.AB 2 KP Wakil Bupati 1
3.AB 2 AP Wakil Bupati 2
4.AB 3 KP Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.AB 1 C Bupati 2
6.AB 2 C Kepala Kejaksaan Negeri
7.AB 3 C Ketua Pengadilan Negeri
8.AB 4 C Cadangan
9.AB 5 C Wakil Bupati 3
10.AB 6 C Sekretaris Daerah
11.AB 7 C Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12.AB 8 C Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13.AB 9 C Ketua Pengadilan Agama
14.AB 10 C Bupati 3
15.AB 11 C Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
16.AB 12 C Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
17.AB 13 C Asisten Administrasi Umum
18.AB 14 C Inspektur Daerah 19. AB 15 C Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20.AB 16 C Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.AB 17 C Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
22.AB 18 C Cadangan
23.AB 19 C Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24.AB 20 C Kepala Dinas Kesehatan
25.AB 21 C Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
26.AB 22 C Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
27.AB 23 C Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28.AB 24 C Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29.AB 25 C Kepala Dinas Tenaga Kerja
30.AB 26 C Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
31.AB 27 C Kepala Dinas Perhubungan NO. NOMOR POLISI PEJABAT 1 2 3
32.AB 28 C Kepala Dinas Pariwisata
33.AB 29 C Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34.AB 30 C Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35.AB 31 C Cadangan
36.AB 32 C Kepala Dinas Perdagangan
37.AB 33 C Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
38.AB 34 C Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
39.AB 35 C Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
40.AB 36 C Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
41.AB 37 C Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia
42.AB 38 C Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
43.AB 39 C Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
44.AB 40 C Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
45.AB 41 C Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
46.AB 42 C Kepala Dinas Lingkungan Hidup
47.AB 43 C Kepala Bagian Pemerintahan
48.AB 44 C Kepala Bagian Hukum
49.AB 45 C Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
50.AB 46 C Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
51.AB 47 C Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
52.AB 48 C Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
53.AB 49 C Kepala Bagian Umum
54.AB 50 C Kepala Bagian Organisasi
55.AB 51 C Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga
56.AB 52 C Direktur RSUD Wates
57.AB 53 C Direktur RSUD Nyi Ageng Serang
58.AB 54 C Panewu Temon
59.AB 55 C Panewu Wates
60.AB 56 C Panewu Panjatan
61.AB 57 C Panewu Galur
62.AB 58 C Panewu Lendah
63.AB 59 C Panewu Sentolo
64.AB 60 C Panewu Pengasih
65.AB 61 C Panewu Kokap
66.AB 62 C Panewu Girimulyo
67.AB 63 C Panewu Nanggulan
68.AB 64 C Panewu Samigaluh
69.AB 65 C Panewu Kalibawang
70.AB 66 C Kepala Badan Pusat Statistik
71.AB 67 C Kepala Kantor Pertanahan
72.AB 68 C Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
73.AB 69 C Kepala Kantor Kementrian Agama
74.AB 70 C Kepala Balai Besar Veteriner
75.AB 71 C Kepala Rumah Tahanan
76.AB 72 C Pengadilan Negeri 2
77.AB 73 C Pengadilan Agama 2 NO. NOMOR POLISI PEJABAT 1 2 3
78.AB 74 C Pengadilan Agama 3
79.AB 75 C Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
80.AB 76 C Inspektorat Daerah 2
81.AB 77 C Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
82.AB 78 C Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
83.AB 79 C Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
84.AB 80 C Pengadilan Negeri 3
85.AB 81 C Cadangan
86.AB 82 C Cadangan
87.AB 83 C Cadangan
88.AB 84 C Cadangan
89.AB 85 C Cadangan
90.AB 86 C Pengadilan Agama 4
91.AB 87 C Cadangan
92.AB 88 C Bupati 4
93.AB 89 C Cadangan
94.AB 90 C Wakil Bupati 4
95.AB 91 C Cadangan
96.AB 92 C Cadangan
97.AB 93 C Cadangan
98.AB 94 C Cadangan
99.AB 95 C Cadangan
100.AB 96 C Cadangan
101.AB 97 C Cadangan
102.AB 98 C Cadangan
103.AB 99 C Pengadilan Negeri 4
104.AB 100 C Cadangan Wates, 16 Juni 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 62 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 62 Tahun 2018