DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; BAB V Penutup;

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, pengaturan terkait Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan menentukan pilihan program kegiatan tahunan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan sinergi dengan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
2. b.penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
(3)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB V

PENUTUP 5.1. Kaidah Pelaksanaan Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Renstra, menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 September 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 18 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 34 w ii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. v BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum .......................................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 6 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................... 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ....................................................................................... 10 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ...................................................... 10 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah …………………...... 49 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ................. 53 3.1 Tujuan dan Sasaran ...................................................................................... 53 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan .......................................................................... 54 BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ....................................................... 59 BAB V PENUTUP................................................................................................. 90 5.1 Kaidah Pelaksanaan ...................................................................................... 90 5.2 Pengendalian dan Evaluasi ........................................................................... 91 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ......................................... 20 Tabel 2.2 Jumlah Guru PAUD, SD, dan SMP Tahun 2024 ................................ 22 Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Kependidikan Tahun 2024 ........................................ 23 Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2024 ............................................ 24 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum .............................. 26 Tabel 2.6 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo 2019-2024.......... 30 Tabel 2.7 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga ........ 31 Tabel 2.8 Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo ............................. 32 Tabel 2.9 Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo dalam Pekan Olahraga ..... 32 Tabel 2.10 Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat DIY/Nasional ....................... 33 Tabel 2.11 Capaian kinerja tahun 2020- 2024 ..................................................... 34 Tabel 2.12 Tc.23 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................................... 39 Tabel 2.13 Tc.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas... 40 Tabel 2.14 Analisis Masalah dan Isu strategis..................................................... 52 Tabel 3.15 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja.................................. 54 Tabel 3.16 Arah Kebijakan Dinas Dikpora Kulon Progo Tahun 2025-2029.......... 55 Tabel 3.17 Penahapan Pelaksanaan Renstra Dinas Dikpora ............................. 58 Tabel 4.18 . Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas tahun 2025- 2030..................................................................................................................... 60 Tabel 4.19 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas.. 84 Tabel 4.20 Indikator Kinerja Utama Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 ................ 85 Tabel 4.21 Indikator Kinerja Program Dinas Dikpora Tahun 2025-2029.............. 86 Tabel 4.22 Indikator Kinerja Daerah Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 ............... 87 Tabel 4.23 Indikator Kinerja Kunci Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 .................. 88 iv Tabel 4.24 Kinerja SPM Urusan Pendidikan ....................................................... 88 v DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya ... 2 Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Dikpora ................................................. 11 Gambar 2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo .............. 28 Gambar 2.4. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo ............ 29 Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan penyelenggaraan urusan dan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sumber daya manusia, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo (yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora) harus mampu mengelola kesinambungan upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Dinas Dikpora perlu menerjemahkan upaya-upaya pembangunan dalam sebuah dokumen kebijakan jangka menengah, yaitu dokumen rencana strategis (renstra). Dokumen Renstra dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai kewenangan daerah kabupaten. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan, dan penetapan. Proses penyusunan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 didasarkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yaitu “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)”, RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, serta dokumen KLHS RPJMD. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan. Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dijelaskan secara lebih rinci dalam diagram berikut. Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra PD Kab/Kota terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya (sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Keterkaitan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025- 2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 terletak pada dukungan teknis dan operasional untuk pencapaian visi misi daerah sesuai tugas dan fungsi dinas. RPJMD Kulon Progo 2025-2029 menekankan penguatan fondasi pembangunan daerah dengan visi “Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan’, dengan salah satu fokus utama pada peningkatan kualitas SDM. Visi ini selaras dengan RPJPD 2025-2045 yang memiliki sasaran jangka panjang peningkatan daya saing SDM. Selain itu, Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 sejalan dengan RPJMN 2025-2029, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional keempat, yakni memperkuat sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.2. Dasar Hukum

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
11.Undang-undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta.
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
29.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
30.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027.
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032.
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045.
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
36.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
37.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan visi misi daerah dalam rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode tahun 2025-
2029.Adapun tujuannya adalah
1.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Dikpora (Renja) antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
2.Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Dikpora antara tahun 2025 sampai tahun 2029;
3.Sebagai instrumen untuk memudahkan pencapaian tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi dan pengawasan bagi Kepala Dinas dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
5.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bidang dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan;
6.Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, yakni: RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

a.Latar Belakang Menguraikan tentang pengertian ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.
b.Dasar Hukum Menjelaskan tentang landasan hukum penyusunan renstra Perangkat Daerah berupa undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
c.Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra Perangkat Daerah.
d.Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan renstra Perangkat Daerah. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.
a.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
b.Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerahdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
c.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.
d.Kelompok sasaran penerima layanan Bagian ini mengemukakan data sasaran penerima layanan serta uraian jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Pada subbab permasalahan dan isu strategis mengulas hambatan atau permasalahan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
a.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
b.Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
c.Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
b.Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
c.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
d.Pelaksanaan administrasi pada Dinas Dikpora.
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya, susunan organisasi Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagaimana gambar berikut. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Dikpora RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Secara terperinci tugas fungsi Kepala Dinas, sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.
1. 1.Kepala Dinas Tugas: Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga. Fungsi: - Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas; - Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; - Pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas; - Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; - Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; - Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; - Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; - Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas; - Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
2. 2.Sekretariat Tugas: Menyelenggarakan Kesekretariatan Dinas Fungsi: - Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; - Perumusan kebijakan Sekretariat; - Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan; - Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; - Pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; - Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; - Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; - Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; - Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; - Pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; - Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 - Penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas; - Pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; - Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi; - Penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah; - Penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; - Penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; - Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
3. 3.Bidang Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tugas: Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan, dan peningkatan kapabilitas Guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Fungsi: - Penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; - Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; - Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); - Pengoordinasian Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pengoordinasian pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; - Pengoordinasian pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); - Pengoordinasian pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal/kesetaraan; - Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 - Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengisian formasi guru dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Penyiapan bahan rekomendasi pemindahan, penataan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pemberian pertimbangan pengembangan karier bagi guru dan tenaga kependidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; - Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pengembangan konten digital untuk Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pelatihan penggunaan aplikasi pendidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan; - Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas untuk Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan bahan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan; - Pemberian dukungan terhadap lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat pengelola satuan pendidikan dalam penyediaan dan penyelenggaraan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; - Pembinaan dan fasilitasi kegiatan jejaring pengembangan keprofesian berkelanjutan (K3TK, DAN PKG), forum penilik, forum pengawas, himpunan/organisasi profesi guru atau pendidik, serta komunitas belajar guru penggerak; - Penyusunan bahan riset, data dan informasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; - Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang; - Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
4. 4.Bidang Kelembagaan, Kurikulum Dan Peserta Didik Pendidikan Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tugas: merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan di bidang kelembagaan, kurikulum, peserta didik dan pembangunan karakter pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Fungsi: - Penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; - Perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; - Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); - Pengoordinasian Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Sekolah Dasar; - Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); - Pengoordinasian pengelolaan kelembagaan, kurikulum dan peserta didik Nonformal/Kesetaraan; - Pengoordinasian pengendalian kualitas buku, bahan ajar dan kalender pendidikan; - Penyelenggaraan proses belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan; - Pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/ Kesetaraan; - Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; - Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan; - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan BOP Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan; - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan; - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan; RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 - Pemberian layanan pendampingan bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi; - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal/Kesetaraan; - Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, operasional dan/atau penutupan satuan Pendidikan; - Pemberian fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan; - Pengembangan dan pengendalian mutu kurikulum melalui : analisis kebutuhan, pengkajian dan pengembangan desain mata pelajaran, media pembelajaran, buku ajar, dan modul; - Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kurikulum pendidikan karakter; - Penyusunan bahan penetapan kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus dalam rangka pendidikan inklusif; - Koordinasi pembinaan Satuan Pendidikan Aman Bencana; - Pemberian dukungan terhadap lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat pengelola satuan pendidikan dalam penyusunan dan pengendalian mutu kurikulum; - Penyusunan bahan riset, data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengembangan kelembagaan pendidikan, kurikulum, dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal/Kesetaraan; - Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang; - Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. 5.Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tugas: merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi: - Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; - Perumusan kebijakan teknis Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; - Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; - Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); - Pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 - Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dan Pendidik Nonformal/Kesetaraan; - Pengadaan mebel PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan; - Pengadaan alat rumah tangga PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pengadaan perlengkapan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pembangunan ruang kelas baru PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Penyediaan infrastruktur TIK PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Penataan ruang/sudut baca PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Penyediaan perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah; - Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula; - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Pemeliharaan mebel pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; - Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium sekolah; - Pembangunan ruang laboratorium sekolah; - Perumusan kajian teknis dan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan; - Pelaksanaan perencanaan, pendataan, identifikasi dan verifikasi kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan; - Perumusan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan; - Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan; - Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan; - Pelaksanaan penghapusan atau pemindahtanganan sarana dan prasarana Pendidikan; - Pemberian dukungan terhadap lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat pengelola satuan pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan; - Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang; - Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang; - Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
6. 6.Bidang Pemuda dan Olahraga Tugas: merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan pelayanan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga. Fungsi: - Perumusan kebijakan teknis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; - Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang pemuda dan olahraga; - Pengoordinasian penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten; - Pengoordinasian pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten; - Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten; - Pengoordinasian penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten; - Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Provinsi; - Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; - Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; - Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; - Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; - Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; - Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader Kabupaten; - Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan; - Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten; - Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi - Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda; - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha; - Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten; RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha; - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar; - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten; - Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten; - Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan; - Seleksi atlet daerah; - Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science). - Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten; - Pemberian penghargaan olahraga tingkat Kabupaten; - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga; - Standardisasi organisasi keolahragaan di tingkat Kabupaten; - Pengembangan organisasi keolahragaan di tingkat Kabupaten; - Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan Kabupaten dengan lembaga terkait; - Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi; - Penyelenggaraan, pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi; - Pemberdayaan olahraga rekreasi; - Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan; - Pemanfaatan olahraga tradisional dalam Masyarakat; - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; - Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat Kabupaten; - Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat Kabupaten; - Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat kabupaten; - Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan; - Penyusunan bahan riset, data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pelayanan kepemudaan dan peningkatan prestasi olah raga; - Pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; - Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemuda Dan Olahraga; - Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemuda Dan Olah Raga; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo membutuhkan sumber daya manusia (pegawai) yang cukup dan didasarkan pada kompetensi jabatan. Pada tahun 2024, jumlah pegawai pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo sebanyak 155 orang, dengan latar belakang pendidikan yang beragam sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024 No Uraian SD SLTP SLTA Diploma I/II/III DIV/S1 S2/S3 Jumlah 1 Kepala - - - - - 1 1 2 Sekretariat - 1 18 1 3 2 25 3 Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal, SD dan SMP - - 5 - 7 2 14 4 Bidang Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal, SD dan SMP - - 5 - 8 2 15 5 Bidang Sarana Prasarana - - 5 1 3 2 11 6 Bidang Pemuda dan Olahraga - - 3 - 3 3 9 7 Pengawas TK - - - - 4 2 6 8 Pengawas SD - - - - 7 10 17 9 Pengawas SMP - - - - 1 8 9 10 Penilik PAUD dan PNF - - - - 6 1 7 11 UPT SKB - - 1 - 7 1 9 12 PTT dinas dan SKB 1 1 20 - 10 - 32 Jumlah 1 2 57 2 59 34 155 Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024) Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa di Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo memiliki pegawai sejumlah 155 orang, sebanyak 93 orang atau RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 60% memiliki kualifikasi minimal pendidikan DIV/S1. Hal tersebut penting untuk mendukung kinerja dinas. Jumlah pegawai mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan jumlah pegawai tersebut dipengaruhi oleh adanya dinamika organisasi yang berdampak pada penambahan dan pengurangan pegawai ASN dan non- ASN. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan pegawai meliputi pensiun, tugas belajar, cuti, sakit, dan meninggal dunia. Di beberapa tahun terakhir, jumlah ASN dan non-ASN Dinas Dikpora mengalami penurunan karena penambahan ASN baru yang diterima dan ditempatkan tidak seimbang dengan jumlah ASN yang pensiun. Kondisi ini semakin diperparah dengan bertambahnya volume dan beban pekerjaan, sehingga manajemen kepegawaian mengalami kesulitan dalam pengaturan penempatan dan beban kerja ASN. Selain pegawai internal dinas, urusan Pendidikan di Kulon Progo juga diperkuat dengan kehadiran tenaga pendidik/ guru dengan status ASN maupun Guru Tidak tetap (GTT) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTY) serta tenaga kependidikan yang tersebar di satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, maupun SMP. Berikut gambaran sebaran guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024. Tabel 2.2 Jumlah Guru PAUD, SD, dan SMP Tahun 2024 No Kapanewon PAUD SD SMP <DIV/S1 ≥DIV/S1 <DIV/S1 ≥DIV/S1 <DIV/S1 ≥DIV/S1 1 Galur 57 48 42 203 5 59 2 Girimulyo 122 21 12 142 6 58 3 Kalibawang 60 31 8 154 4 78 4 Kokap 83 35 20 242 4 72 5 Lendah 68 57 16 188 9 74 6 Nanggulan 143 33 7 179 5 74 7 Panjatan 59 47 18 220 14 53 8 Pengasih 145 88 9 267 9 96 9 Samigaluh 84 23 31 194 7 66 10 Sentolo 138 76 25 246 3 106 11 Temon 69 39 43 199 3 45 12 Wates 89 104 30 331 12 183 Total 1117 602 221 2565 81 964 Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024) RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan minimal DIV/S1 sebanyak 4131 orang atau 74,43%. artinya kualifikasi pendidikan relatif baik, namun masih perlu peningkatan kompetensi untuk mendukung kinerja pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Agar proses administrasi dan teknis di satuan pendidikan dapat berjalan baik, maka Kehadiran tenaga kependidikan memiliki peran krusial dalam mendukung proses proses tersebut. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi penting mengingat tuntutan pekerjaan yang semakin beragam. Berikut gambaran jumlah tenaga kependidikan tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo. Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Kependidikan Tahun 2024 No Kapanewon SD SMP <SMA sederajat ≥SMA sederajat <SMA sederajat ≥SMA sederajat 1 Galur 13 57 6 18 2 Girimulyo 7 44 2 25 3 Kalibawang 8 45 11 25 4 Kokap 8 60 7 17 5 Lendah 8 39 1 30 6 Nanggulan 1 57 1 20 7 Panjatan 9 62 1 14 8 Pengasih 9 79 5 22 9 Samigaluh 6 43 1 27 10 Sentolo 13 70 7 26 11 Temon 7 39 4 11 12 Wates 9 99 14 40 Total 98 694 70 275 Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024) Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi kualifikasi minimal pendidikan SMA sederajat sebanyak 969 orang atau 85,22%. Hal tersebut penting untuk mendukung kinerja pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga adalah cukup memadai. Jumlah sarana RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 dan prasarana (aset) urusan pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yang digunakan senilai sebesar Rp 606.931.485.931,00 terdiri dari sarana dan prasarana urusan pendidikan tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jaringan irigasi, dan jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2024 No Gol Nama Golongan Intra Ekstra Total 1 KIB-A Tanah 6.346.621.094 0 6.346.621.094 2 KIB-B Mesin dan Peralatan 141.665.897.993 11.525.725.447 153.191.623.440 3 KIB-C Gedung dan Bangunan 404603456995 1.530.908.013 406.134.365.008 4 KIB-D Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.081.423.958 0 4.081.423.958 5 KIB-E Aset Tetap Lainnya 63.409.016.548 0 63.409.016.548 6 KIB-F Kontruksi Dalam Pengerjaan 27.453.940.100 0 27.453.940.100 Total 647.560.356.688 13.056.633.460 660.616.990.148 Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2023) Aset terbesar Dinas Dikpora ada di KIB-C Gedung dan Bangunan yakni sebesar Rp. 406.134.365.008,00. Aset tersebut berupa bangunan gedung satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP. KIB-B mesin dan peralatan sebesar Rp. 153.191.623.440,00 berupa sarana dan prasarana penunjang kinerja baik yang ada di dinas maupun yang ada di satuan pendidikan. KIB-E Aset tetap lainnya sebesar Rp. 63.409.016.548,00 berupa buku-buku yang sebagian besar di satuan pendidikan semua jenjang. Selain buku berupa alat praktik dan peraga siswa. KIB- F Kontruksi dalam pengerjaan nilainya sebesar Rp. 27.453.940.100,00 berupa pengerjaan yang belum tuntas/selesai dilaksanakan karena kebijakan ketuntasan. KIB-A berupa tanah yang menjadi hak milik pemerintah namun dipakai untuk kepentingan pendidikan. KIB-D Jalan-Irigasi dan jaringan sebesar Rp. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 4.081.423.958,00 aset ini berupa jalan yang merupakan sarana untuk menuju ke fasilitas satuan pendidikan, fasilitas olahraga dan fasilitas kantor lainnya. Sarana dan prasarana khususnya yang ada di Dinas Dikpora meliputi kendaraan dinas roda empat, kendaraan roda dua, ruang kantor dan perlengkapan kantor. Ketersediaan kendaraan roda empat masih mengalami kekurangan, idealnya tersedia 7 unit, namun eksisting hanya tersedia 5 unit. Ketersediaan kendaraan roda dua telah cukup untuk mendukung kinerja dinas. Kebutuhan ruang kantor relatif sudah tersedia, meliputi ruang kerja pegawai, ruang rapat, ruang arsip, masjid, ruang tunggu, ruang laktasi, gudang, dan toilet. Kondisi ruang kantor relatif beragam, ada yang dalam kondisi baik namun ada pula yang memerlukan pemeliharaan khusus. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling kabinet, pendingin ruangan telah tersedia, namun ada perlengkapan kantor yang masih harus ditambah seperti, meja kursi ruang rapat, alat-alat yang berhubungan dengan kebakaran (alat pemadam kebakaran, hidran, alat deteksi), generator set, dan rak arsip. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dinas dan sekolah akan terus diupayakan agar dapat memenuhi standar sarana prasarana dalam rangka mendukung kinerja dan layanan publik yang dipersyaratkan. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.3.1 Gambaran Umum Pelayanan
a.Standar Pelayanan Minimum Urusan Pendidikan Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu layanan pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan. Standar pelayanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. serta Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, berikut capaian kinerja SPM untuk masing-masing indikator. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Sumber Data: Rapor Pendidikan 2025, diolah. Mulai tahun 2023, penilaian terhadap mutu minimal layanan dasar PAUD dihitung berdasarkan capaian kinerja 3 (tiga) indikator, yaitu Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B, dan Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV. Nilai realisasi kinerja indikator mutu minimal layanan bersumber dari Rapor Pendidikan. Pencapaian mutu minimal layanan dasar PAUD sebesar 92,77%. Artinya, masih diperlukan peningkatan mutu minimal layanan PAUD dengan peningkatan partisipasi sekolah jenjang PAUD melalui pendataan peserta didik, perbaikan dan penambahan sarana prasarana sekolah, penyediaan Realisasi 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 Skor kemampuan literasi jenjang SD 61.22 69.13 69.19 2 Skor kemampuan literasi jenjang SMP 75.09 77.33 82.91 3 Skor kemampuan numerasi jenjang SD 44.50 51.46 58.81 4 Skor kemampuan numerasi jenjang SMP 59.74 67.53 70.70 5 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) 89.38 98.73 97.52 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 99.35 99.48 98.61 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan 3.87 9.24 14.09 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B 75.40 75.37 76.68 9 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 72.42 81.08 81.08 10 Iklim Inklusivitas jenjang SD 57.25 56.61 60.32 11 Iklim Inklusivitas jenjang SMP 55.39 58.76 60.04 12 Iklim Keamanan jenjang SD 73.93 75.18 79.33 13 Iklim Keamanan jenjang SMP 71.78 73.31 72.82 14 Iklim Kebinekaan jenjang SD 72.61 75.90 76.59 15 Iklim Kebinekaan jenjang SMP 69.72 76.02 72.70 No Indikator RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 alat peraga PAUD, penyediaan dan penguatan kompetensi pendidik PAUD serta sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Seperti halnya layanan pendidikan PAUD, penilaian terhadap mutu minimal layanan dasar pendidikan dasar juga mengalami perubahan. Mulai tahun 2023, mutu minimal layanan dasar dihitung berdasarkan capaian kinerja sebelas indikator, yaitu Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun, Kemampuan literasi SD dan SMP, Kemampuan numerasi SD dan SMP, Indeks iklim keamanan SD dan SMP, Indeks iklim kebinekaan SD dan SMP, dan indeks iklim inkusivitas SD dan SMP. Pencapaian mutu minimal layanan dasar pendidikan dasar tahun 2024 sebesar 97,64%. Artinya, realisasi mutu minimal layanan pendidikan dasar masih belum optimal. Realisasi tersebut disumbang oleh capaian 6 (enam) indikator, yaitu angka partisipasi sekolah, literasi, numerasi, dan indeks iklim keamanan, kebinekaan dan inklusivitas. Capaian angka partisipasi sekolah didukung oleh aktivitas rehabilitasi sarana prasarana utilitas sekolah, penyediaan biaya personil peserta didik, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, koordinasi perencanaan supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan. Capaian indikator kemampuan literasi dan numerasi dipengaruhi oleh meningkatnya kompetensi guru dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah, program Guru Penggerak, program Organisasi Penggerak, adanya paradigma pendidikan yang tidak monoton di dalam kelas dan memberikan kebebasan siswa dalam mengembangkan minat dan bakat siswa, serta inovasi Moral Technology school (MT school) pada jenjang SD. Pencapaian mutu minimal layanan dasar kesetaraan tahun 2024 sebesar 98,60%. Penghitungan realisasi hanya didasarkan pada 1 (satu) indikator karena keterbatasan publikasi data pada Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek RI).
b.Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon Progo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut. Sumber data: BPS Kulon Progo, 2024 Gambar 2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 (tahun) Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 8,86 tahun hingga pada tahun 2024 meningkat menjadi 9,20 tahun. Angka 9,20 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 9,20 tahun atau sudah menyelesaikan sekolahnya sampai dengan tingkat SMP, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 8.86 9.02 9.17 9.18 9.2 2020 2021 2022 2023 2024 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sumber: BPS, 2024 Gambar 2.4. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Dari gambar tersebut terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020-2024 terus menunjukkan tren positif, mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.
c.Angka Partisipasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kondisi layanan pendidikan di sebuah daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Capaian kinerja APS pendidikan dasar masih di bawah 100% artinya: (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya 14.26 14.27 14.38 14.48 14.49 2020 2021 2022 2023 2024 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya. Nilai partisipasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut. Tabel 2.6 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2024 No Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Partisipasi Murni (%)
1. 1.SD/MI (%) 92,79 93,76 93,73 98,52 98,90 98,54
2. 2.SMP/MTs (%) 93,71 95,01 95,22 79,90 83.89 86.28 Angka Partisipasi Kasar (%)
3. 1.SD/MI (%) 94,97 95,08 95,11 95,16 102.96 99.82
4. 2.SLTP/MTs (%) 98,05 98,46 98,53 98,56 89.84 94.71 Angka partisipasi sekolah (%)
5. 1.SD/MI (%) 90,71 93,94 93,98 94,00 99,46 98.54
6. 2.SLTP/MTs (%) 99,68 97,02 97,04 97,06 99,13 98.76 Sumber data: Dinas Dikpora Kulon Progo, BPS DIY, 2025
d.Kemampuan Literasi dan Numerasi Kemampuan literasi numerasi merupakan ukuran atau indikator yang mencerminkan kualitas hasil belajar. Capaian kemampuan literasi numerasi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2024, capaian kinerja mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di tahun 2024 sebesar 88,82%. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Selain ukuran kuantitas dan kualitas hasil belajar, iklim lingkungan belajar menjadi ukuran penting berikutnya. Iklim lingkungan belajar yang saat ini menjadi ukuran adalah iklim keamanan, iklim inklusivitas dan iklim kebinekaan. Capaian kinerja iklim lingkungan belajar diukur melalui assesmen nasional. Pada tahun 2024, capaian kinerja iklim lingkungan belajar jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami perbaikan.
e.Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan pemuda ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda organisasi kepemudaan, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi mandiri. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan, baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional. Adanya kegiatan keolahragaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi olah raga di Kabupaten Kulon Progo. Untuk mendukung kinerja olahraga, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Tabel 2.7 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Organisasi pemuda 16 16 19 19 19 2 Organisasi Olahraga 42 45 45 46 46 3 Klub Olahraga 280 280 148 173 173 4 Kegiatan Pemuda 4 4 4 2 8 5 Kegiatan Olahraga 5 6 8 10 10 Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024 Pengembangan prestasi olahraga dilaksanakan melalui pembinaan atlet dan organisasi olahraga/cabang olahraga. Pembinaan atlet dan organisasi olahraga bertujuan agar melahirkan generasi atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, induk organisasi olahraga, dan stakeholder lain untuk menghindari tumpang tindih peran dan memastikan tujuan pembinaan tercapai. Tabel 2.8 Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Uraian Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah cabang olahraga yang dibina Cabor 28 45 45 46 46 2 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Cabor 21 21 32 28 28 3 Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten Cabor 28 28 32 22 22 4 Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi Cabor 1 1 1 1 1 Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024 Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2019 cukup baik. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Kulon Progo dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.9 Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi No. PORDA/PORPROV Perolehan Medali Emas Perak Perunggu
1. 1.PORDA 2005 45 39 63
2. 2.PORDA 2007 18 42 84
3. 3.PORPROV 2009 26 37 61
4. 4.PORPROV 2011 22 25 62
5. 5.PORDA DIY 2013 20 27 66
6. 6.PORDA DIY 2015 23 39 74
7. 7.PORDA DIY 2017 32 28 74
8. 8.PORDA DIY 2019 40 28 65
9. 9.PORDA DIY 2022 31 46 91 Sumber data : Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024 Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo di tingkat regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.10 Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional No. Uraian Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional Orang 16 16 17 9 14 2 Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional Orang 8 8 15 9 14 Sumber data : Dinas Dikpora Kulon Progo, 2024 Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Di tahun 2024 prestasi pemuda mengalami peningkatan dalam pengiriman pemuda yaitu 14 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi. Selain pengiriman, pembinaan RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas dikpora Kulon Progo bekerja sama dengan kalurahan (melalui karang taruna) melakukan seleksi pemuda berprestasi, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan. 2.1.3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yaitu indikator masukan (input) dan indikator hasil (outcome). Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya, termasuk data realisasi kegiatan pada Aplikasi MonevKU di laman Bappeda; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Dinas Dikpora telah melakukan perhitungan capaian kinerja indikator sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dikpora Tahun 2024 terlihat pada realisasi indikator sasaran kinerja: Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs, Angka Melek Huruf, Nilai rata-rata RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 kemampuan literasi dan numerasi siswa SD hasil Asesmen Nasional, Nilai rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP hasil Asesmen Nasional, Persentase SMP terakreditasi A, Indeks peningkatan kapasitas ketenagaan, Persentase pemuda yang aktif dan pemuda yang berprestasi, Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet yang berprestasi dan rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah. Tabel 2.11 Capaian kinerja tahun 2020- 2024 No Indikator Kinerja Sasaran Formula Pengukuran Satuan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Angka Partisipasi PAUD x 25%) + (Angka Partisipasi Paket A x 15%) + (Angka Partisipasi Paket B x 20%) + (Angka Partisipasi Paket C x 20%) + (Angka Partisipasi Keaksaraan Fungsional x 20%) Nilai n.a 16,80 17,23 18,13 14.27 2 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun di Jenjang SD/MI / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100% % n.a 93,72 94,33 98.90* 98.54 3 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun di Jenjang SMP/MTs / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100% % n.a 95,22 95,49 83.85* 86.28 4 Angka Melek Huruf Proposi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainya (seperti % n.a 95,37 95,89 95,66 95.66 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 No Indikator Kinerja Sasaran Formula Pengukuran Satuan Capaian Tahun huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun keatas 5 Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional + Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional)/ 2 Nilai n.a 1,74 1,77 52,86 60.3 6 Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional + Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional)/ 2 Nilai n.a 1,79 1,89 66,42 72.43 7 Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs (Jumlah peserta didik TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs yang telah tamat/tuntas/khatam / Jumlah peserta didik kelas B TK/RA, kelas VI SD/MI, kelas IX SMP/MTs) x 100% % n.a 37,98 47,62 47,86 56.66 8 Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi ((Jumlah Pemuda berprestasi tingakat Provinsi atau Nasional / Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%) + ((Jumlah Atlet berpretasi tingakat Provinsi atau Nasional / Jumahl Atlet % n.a 69,33 80.19 81,28 81.87 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 No Indikator Kinerja Sasaran Formula Pengukuran Satuan Capaian Tahun peserta kejuaraan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%) /2)) 9 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah (jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam satu tahun x 100%) + (Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (persentase asset kondisi baik) + (persentase realisasi pegawai mengikuti diklat) / 6 % n.a 100 100 100 100 Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024) Berdasarkan data tersebut, dari 9 (Sembilan) indikator sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator sangat beragam. 5 (lima) indikator yang mengalami kenaikan capaian dibanding tahun lalu (55.56 %), 2 (dua) indikator tetap (22,22%), dan 2 (dua) indikator menunjukkan kinerja lebih rendah dari tahun lalu. Indikator yang mengalami kenaikan capaian kinerja dibanding tahun lalu adalah Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional, Pemuda berprestasi dan Atlet RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Berprestasi dan Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama mengalami perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2023, yang semula 83.85%, meningkat menjadi 86.28%. Meskipun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan belum mencapai target, namun perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan adanya perubahan positif. Peningkatan kinerja angka partisipasi sekolah didukung oleh belanja anggaran pendidikan (penyediaan biaya personil, beasiswa miskin dan perbaikan sarana prasarana sekolah), serta kinerja penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo. Rata-rata kemampuan literasi numerasi SD mengalami perbaikan kinerja dibandingkan tahun tahun 2023, yang semula 52,86 meningkat menjadi 60,3 di tahun 2024. Realisasi tersebut naik 7,44 poin atau 14.07%. Pada jenjang SMP, rata-rata kemampuan literasi numerasi pada tahun 2023 sebesar 66,42 meningkat menjadi 72.43 di tahun 2024. Realisasi kinerja indikator meningkat 6.01 poin atau 9.05%. Faktor pendorongnya adalah adanya peningkatan kompetensi guru dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah. Program Guru Penggerak dan Program Organisasi Penggerak mampu mengubah paradigma pendidikan. Pendidikan menjadi tidak monoton di dalam kelas, namun lebih memberikan kebebasan siswa dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Capaian kinerja indikator Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 81.87% meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 81.28%. Perbaikan kinerja terus didorong oleh adanya pembinaan pemuda dan olahraga yang semakin intensif juga meningkatnya aktivitas organisasi pemuda dan olah raga, seperti adanya Pelatkab, PORDA dan Gebyar Olah Raga. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya sama dengan tahun lalu adalah Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah dan indikator Angka Melek Huruf. Rata-rata persentase RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah capaian kinerjanya sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut diampu oleh Sekretariat Dinas Dikpora yang selaras dengan tupoksi yakni memberikan dukungan layanan bagi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah dan pelayanan publik. Indikator Angka Melek Huruf realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 95.66, realisasi tersebut sama dengan kinerja tahun 2023. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Sebaliknya, pencapaian Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi indikator Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebesar 14.27 atau turun 3.86 poin dari tahun 2023, yang kinerjanya sebesar 18,13. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab turunnya kinerja indikator tersebut adalah penurunan jumlah peserta didik jenjang PAUD. Pada tahun 2023 jumlah peserta didik PAUD adalah 21686 siswa, di tahun 2024 menjadi 17697 siswa. Faktor pengungkit partisipasi pendidikan PAUD dan pendidikan non formal adalah kesadaran dan ketertarikan masyarakat tentang pendidikan anak usia dini serta keberadaan lembaga-lembaga non formal yang semakin mudah untuk diakses. Oleh karenanya, dinas harus mampu menetapkan strategi dan kebijakan agar dapat mengungkit capaian kinerja melalui intervensi program dan kegiatan disesuaikan dengan faktor pengungkit tersebut. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar di tahun 2024 terealisasi sebesar 98.56%, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 98.90%. Berdasarkan kondisi tersebut maka optimalisasi program kerja pendidikan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah harus terus ditingkatkan. Secara lengkap gambaran kinerja pelayanan pada Dinas Dikpora tersaji pada tabel TC 23 dan tabel TC 2024 berikut ini. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sumber: Dinas Dikpora (2025) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Skor kemampuan literasi jenjang SD √ Nilai N/A N/A 61.22 69.13 69.19 2 Skor kemampuan literasi jenjang SMP √ Nilai N/A N/A 75.09 77.33 82.91 3 Skor kemampuan numerasi jenjang SD √ Nilai N/A N/A 44.50 51.46 58.81 4 Skor kemampuan numerasi jenjang SMP √ Nilai N/A N/A 59.74 67.53 70.70 5 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) √ Persen N/A N/A 89.38 98.73 97.52 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 √ Persen N/A N/A 99.35 99.48 98.61 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan √ Persen N/A N/A 3.87 9.24 14.09 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B √ Persen N/A N/A 75.40 75.37 76.68 9 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 √ Persen N/A N/A 72.42 81.08 81.08 10 Iklim Inklusivitas jenjang SD √ Nilai N/A N/A 57.25 56.61 60.32 11 Iklim Inklusivitas jenjang SMP √ Nilai N/A N/A 55.39 58.76 60.04 12 Iklim Keamanan jenjang SD √ Nilai N/A N/A 73.93 75.18 79.33 13 Iklim Keamanan jenjang SMP √ Nilai N/A N/A 71.78 73.31 72.82 14 Iklim Kebinekaan jenjang SD √ Nilai N/A N/A 72.61 75.90 76.59 15 Iklim Kebinekaan jenjang SMP √ Nilai N/A N/A 69.72 76.02 72.70 16 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD √ Persen 97.05 97.08 92.98 97.87 90.38 17 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar √ Persen 97.04 97.05 98.29 95.69 95.76 18 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama √ Persen 94.81 94.87 94.24 94.29 95.8 19 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan √ Persen 2.03 70.94 77.39 77.93 88.92 20 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri √ Persen 0.7 0.7 0.8 1.49 1.54 21 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan √ Persen 5.42 5.42 5.42 5.5 17.59 22 Peningkatan Prestasi Olahraga √ Nilai 0 0 592 264 11 16 Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Nilai N/A N/A 17.22 17.3 17.47 N/A 16.8 17.23 18.13 14.27 100.06 104.80 81.68 17 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Persen N/A N/A 93.79 93.8 93.88 N/A 93.72 94.33 98.9 98.54 100.58 105.44 104.96 18 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Persen N/A N/A 95.39 95.42 95.57 N/A 95.22 95.49 83.85 86.28 100.10 87.87 90.28 19 Angka Melek Huruf Persen N/A N/A 95.42 95.47 95.52 N/A 95.37 95.89 95.66 95.66 100.49 100.20 100.15 20 Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional Nilai N/A N/A 1.84 1.94 2.04 N/A 1.74 1.77 52.86 60.3 96.20 2724.74 2955.88 21 Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional Nilai N/A N/A 1.89 1.99 2.09 N/A 1.79 1.89 66.42 72.43 100.00 0.00 0.00 22 Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Persen N/A N/A 46.88 47.84 48.62 N/A 37.98 47.62 47.86 56.66 101.58 100.04 116.54 23 Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi Persen N/A N/A 73.1 74.34 78.85 N/A 69.33 80.19 81.28 81.87 109.70 109.34 103.83 24 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah Persen N/A N/A 100 100 100 N/A 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 Tabel tc-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-No Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator lainnya (SPM) Satuan RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Sumber: Dinas Dikpora, 2024, diolah Uraian Rata-rata pertumbuhan (% 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A. BELANJA OPERASI 470,396,451,213 460,398,141,398 433,332,307,849 453,964,711,899 410,135,593,483 416,406,666,665 418,458,453,411 439,176,886,948 87.19 90.44 96.57 96.74 - 3.62 6.61
10. 1.Belanja pegawai 394,625,272,492 373,363,903,841 349,390,704,447 365,939,264,772 342,922,287,873 333,181,840,761 338,413,532,636 353,803,018,058 86.90 89.24 96.86 96.68 - 7.84 3.08
11. 2.Belanja barang dan jasa 56,575,508,721 52,351,438,557 54,607,445,402 57,487,986,827 50,133,570,429 50,691,616,745 51,738,981,790 55,828,595,501 88.61 96.83 94.75 97.11 1.59 10.20
12. 3.Belanja Bunga
13. 4.Belanja Subsidi
14. 5.Belanja Hibah 18,427,970,000 33,773,749,000 27,991,058,000 29,603,410,300 16,313,035,181 31,624,159,159 27,382,288,985 28,615,273,389 88.52 93.64 97.83 96.66 37.75 42.99
15. 6.Belanja Bantuan Sosial 767,700,000 909,050,000 1,343,100,000 934,050,000 766,700,000 909,050,000 923,650,000 930,000,000 99.87 100.00 68.77 99.57 17.81 17.56 B. BELANJA MODAL 40,364,686,996 32,606,345,590 38,541,019,174 38,765,312,416 36,732,284,484 27,156,831,116 33,362,147,992 30,101,008,158 91.00 83.29 86.56 77.65 - 4.13 -22.03
16. 1.Belanja Modal Tanah 46,625,000 190,106,400 33,351,585 158,755,276 #DIV/0! #DIV/0! 71.53 83.51 100.00 100.00
17. 2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14,110,831,116 11,459,706,693 7,655,782,257 7,155,259,964 14,042,640,034 10,845,301,180 7,602,662,995 7,108,136,638 99.52 94.64 99.31 99.34 - 97.21 -97.56
18. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23,018,092,510 19,369,133,380 26,954,701,200 27,661,907,947 20,281,542,687 14,199,782,820 21,873,405,051 19,078,384,389 88.11 73.31 81.15 68.97 16.79 -6.31
19. 4.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3,235,763,370 1,777,505,517 3,883,910,717 3,758,038,105 2,408,101,763 2,111,747,116 3,852,728,361 3,755,731,855 74.42 118.80 99.20 99.94 13.90 35.88
21. 6.Belanja Modal Aset Lainnya C. BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga D. BELANJA TRANSFER
22. 1.Belanja Bagi Hasil
23. 2.Belanja Bantuan Keuangan 510,761,138,209 493,004,486,988 471,873,327,023 492,730,024,315 446,867,877,967 443,563,497,781 451,820,601,403 469,277,895,106 87.49 89.97 95.75 95.24 - 3.66 4.78 Tabel tc 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Besaran anggaran Dinas Dikpora periode tahun 2021-2024 menunjukkan tren menurun, artinya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kepemudaan dan olahraga secara umum menurun dari tahun ke tahun, dengan rerata pertumbuhan sebesar – 3,66%. Jika disandingkan dengan angka inflasi pada periode tersebut maka hampir setara dengan inflasi daerah. Artinya tidak terjadi penambahan belanja secara riil. Sedangkan realisasi anggaran periode 2021-2024 menunjukkan tren positif sebesar 4,78%. Artinya, kinerja anggaran dinas mengalami peningkatan secara konsisten. Pada periode yang sama, jika dicermati per jenis belanja, maka anggaran belanja operasi mengalami rerata pertumbuhan sebesar -3.62%. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja bantuan sosial. Keempatnya menunjukkan pertumbuhan yang negatif, artinya terjadi pengurangan anggaran untuk belanja operasi. Namun, jika dilihat dari realisasinya, rerata realisasi anggaran belanja operasi pada periode tahun 2021-2024 sebesar 6,61%. artinya kinerja anggaran khususnya belanja operasi dinas Dikpora secara konsisten mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Untuk belanja modal, rerata pertumbuhannya sebesar 4,13%, artinya ada penambahan alokasi belanja modal. Pertumbuhan anggaran tersebut ada pada belanja modal pengadaan tanah, belanja modal gedung dan bangunan,serta belanja modal aset tetap lainnya. Pada belanja modal peralatan dan mesin terjadi penurunan sebesar 97%. artinya terjadi penurunan alokasi anggaran untuk belanja modal tersebut. Hal tersebut menjadi catatan bahwa aset peralatan dan mesin pada periode tersebut tidak banyak mengalami penambahan. Jika dilihat realisasi anggaran, reratanya sebesar -22.03%. Hal tersebut karena adanya sisa pengadaan/sisa tender. Selanjutnya, alokasi anggaran per program dan kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut: Program penunjang urusan pemerintahan pada periode tahun 2021-2024 mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar -2%. Artinya, terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan-kegiatan penunjang. Program prioritas pendidikan yaitu Program Pengelolaan Pendidikan secara konsisten dipertahankan dengan rerata pertumbuhan anggaran sebesar 2%. Sedangkan program untuk mendukung urusan Kepemuidaan dan Olahraga mengalami kenaikan rerata pertumbuhan anggaran sebesar 6% dan 4%. secara terperinci, alokasi anggaran dan realisasi tahun 2021-2024 pada tabel tc 24 berikut. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 393,052,291,044 370,622,370,628 346,606,135,934 368,798,561,600 341,290,421,996 330,288,768,380 335,381,611,406 356,501,156,646 86.83% 89.12% 96.76% 96.67% -2% -1% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237,520,900 562,500,000 605,776,500 587,611,356 327,991,000 555,350,640 534,363,860 545,645,355 138.09% 98.73% 88.21% 92.86% 47% 25% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 391,099,955,692 367,974,569,441 343,881,943,447 366,042,182,472 339,340,817,373 327,863,219,795 332,940,929,353 353,893,224,770 86.77% 89.10% 96.82% 96.68% -2% -1% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13,625,000 14,675,000 31,318,900 20,768,100 13,625,000 14,675,000 26,722,663 16,249,314 100.00% 100.00% 85.32% 78.24% 29% 29% Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,254,736,452 1,275,087,290 242,479,400 165,871,600 1,199,786,073 1,107,553,873 215,906,803 161,037,455 95.62% 86.86% 89.04% 97.09% -37% -40% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29,100,000 145,600,000 127,446,700 190,106,400 28,890,000 132,940,000 102,054,764 158,755,276 99.28% 91.30% 80.08% 83.51% 146% 132% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1,315,094,687 1,419,714,672 - - 1,195,531,146 1,380,660,316 90.91% 97.25% - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 417,353,000 649,938,897 402,076,300 372,307,000 379,312,550 615,029,072 366,102,817 345,584,160 90.89% 94.63% 91.05% 92.82% 3% 6% PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 112,181,621,281 111,596,380,350 118,896,333,270 117,405,918,037 101,312,107,752 102,691,985,675 110,520,854,578 106,533,528,702 90.31% 92.02% 92.96% 90.74% 2% 2% Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55,055,377,222 57,026,226,980 60,701,884,100 60,936,994,763 49,722,143,589 53,702,703,271 57,683,652,479 57,142,052,598 90.31% 94.17% 95.03% 93.77% 3% 5% Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 39,468,172,659 39,008,987,800 39,773,681,500 39,068,531,324 36,016,500,646 33,537,584,693 34,955,032,768 32,595,472,805 91.25% 85.97% 87.88% 83.43% 0% -2% Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15,562,762,000 14,712,366,770 17,332,482,070 16,461,719,850 13,939,886,517 14,623,598,473 16,806,695,877 15,989,996,898 89.57% 99.40% 96.97% 97.13% 2% 6% Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,095,309,400 848,798,800 1,088,285,600 938,672,100 1,633,577,000 828,099,238 1,075,473,454 806,006,401 77.96% 97.56% 98.82% 85.87% -15% -12% Tabel tc 24 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Dikpora 2020-2024 Kabupaten Kulon progo Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun- Rata-rata Pertumbuhan (% ) RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Sumber: Dinas Dikpora, 2024, diolah 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5,527,225,884 10,268,177,410 6,370,857,819 6,325,544,678 4,265,348,219 10,143,546,226 5,918,135,419 6,052,734,522 77.17% 98.79% 92.89% 95.69% 16% 33% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5,527,225,884 10,268,177,410 6,370,857,819 6,325,544,678 4,265,348,219 10,143,546,226 5,918,135,419 6,052,734,522 77.17% 98.79% 92.89% 95.69% 16% 33% PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 840,367,350 1,159,994,400 813,102,400 904,995,500 805,037,400 1,151,283,072 808,913,526 898,230,217 95.80% 99.25% 99.48% 99.25% 6% 8% Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - 70,018,300 97,418,300 - - 67,908,360 96,191,023 96.99% 98.74% - - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 840,367,350 1,159,994,400 743,084,100 807,577,200 805,037,400 1,151,283,072 741,005,166 802,039,194 95.80% 99.25% 99.72% 99.31% 4% -14% PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4,686,858,534 9,108,183,010 5,557,755,419 5,420,549,178 3,460,310,819 8,992,263,154 5,109,221,893 5,154,504,305 73.83% 98.73% 91.93% 95.09% 18% -21% Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,382,005,052 566,758,010 1,856,282,477 1,419,778,678 293,137,338 537,379,505 1,544,927,584 1,226,605,036 21.21% 94.82% 83.23% 86.39% 48% 102% Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3,304,853,482 8,541,425,000 3,701,472,942 4,000,770,500 3,167,173,481 8,454,883,649 3,564,294,309 3,927,899,269 95.83% 98.99% 96.29% 98.18% 37% -24% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - 517,558,600 - 200,000,000 - 439,197,500 - 190,475,236 84.86% 95.24% - - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - 517,558,600 - 200,000,000 - 439,197,500 - 190,475,236 84.86% 95.24% - - Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun- Rata-rata Pertumbuhan (% ) RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Untuk lebih meningkatkan kinerja, maka dilaksanakan beberapa program unggulan dan inovasi, antara lain:
a.Moral Technology School. Program Moral Technology School (atau biasa disebut MT School) hadir sebagai salah satu jawaban kebutuhan penguatan pendidikan karakter. MT School berupaya untuk meningkatkan keterampilan teknologi guna mengantarkan peningkatan mutu pendidikan secara global. Program yang memiliki fokus pada peningkatan karakter dan teknologi ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Dinas dikpora Kulon Progo, bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional, Kantor Kementerian Agama, Dompet Dhuafa, serta didukung oleh penggunaan teknologi. MT School merupakan program pendampingan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan tujuan meningkatkan performa sekolah, melalui keterlibatan berbagai pihak baik pihak sekolah, guru, maupun masyarakat. Program pendampingan MT School dimulai pada 13 November 2020 sampai dengan saat ini tahun 2024. Pendampingan atau bimbingan teknis yang telah diberikan kurun waktu tahun 2020-2024 sebanyak 77 kali dengan total peserta 2669 orang. Adapun ruang lingkup yang dikembangkan meliputi Kepemimpinan Sekolah, Budaya Sekolah, dan Sistem Pembelajaran. Inovasi MT school bertujuan untuk meningkatkan nilai kemampuan rata-rata literasi di Kulon Progo. Sampai dengan tahun 2024, program MT school telah mendampingi 34 sekolah. Program MT School berdampak pada perbaikan nilai rapor pendidikan bagi satuan pendidikan dampingan.
b.Metode Pembelajaran Gasing (Gampang, Asyik, Menyenangkan) Gasing merupakan metode pembelajaran Matematika yang dikembangkan oleh Prof. Yohanes Surya, seorang matematikawan yang menjadi pembimbing tim Olimpiade Fisika Indonesia. Berbagai daerah telah melaksanakan metode tersebut, dan membawa hasil yang cukup signifikan dalam upaya meningkatkan capaian numerasi. Metode ini melatih siswa untuk berhitung cepat dan tepat. Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten pertama di DIY memperkenalkan metode pembelajaran Gasing kepada RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 guru dan siswa. Total ada 96 peserta yang terdiri dari 32 guru dan 64 siswa dari kapanewon Sentolo, Lendah, Panjatan, Pengasih, Galur dan Wates. Metode pembelajaran disampaikan dengan cara yang berbeda seperti dengan permainan, lagu dan tarian. Metode Gasing didesain sedemikian rupa agar peserta didik tidak bosan bahkan takut dengan pelajaran Matematika. Penerapan metode pembelajaran gasing, bertujuan untuk meningkatkan nilai numerasi di Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2024, dilaksanakan pengimbasan metode Gasing sebanyak 3 angkatan. Total guru yang telah mengikuti pengimbasan 144 orang, masing-masing kapanewon 12 orang. Guru yang telah mengikuti pengimbasan metode Gasing diharapkan akan terus mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang belum mengikuti metode Gasing, sehingga peserta didik di Kulon Progo mampu meningkatkan skor kemampuan numerasinya.
c.PendekarKU Permasalahan budaya dan bangsa menjadi tanggungjawab semua komponen masyarakat. Pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. SIM PendekarKu adalah sistem informasi pemantauan dan pengendalian pendidikan penguatan karakter peserta didik. Sistem ini merupakan pengembangan SIM PendekarKU dan di beri nama dengan SIM PendekarKU V2.0. SIM PendekarKU V2.0 merupakan perangkat lunak berbasis website untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kegiatan PPK (Pendidikan Penguatan Karakter), pelaksanaan BDR (Belajar Dari Rumah). SIM pendekarku terakhir aktif pada tahun ajaran 2022/2023 dengan penambahan tampilan Dashboard yang menampilkan data sekolah serta pengembangan terakhir tahun 2023 yaitu di bidang sarana dan prasarana SMP dengan Judul “Pendekarku Mengawasimu”. Rencana Pengembangan SIM Pendekarku adalah: 1). Penyederhanaan pelaporan yang akan di input oleh Satuan Pendidikan, 2). Menampilkan Dashboard khususnya pada capaian ketuntasan Pendidikan karakter yang mudah dipahami oleh publik. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
d.SekilanKU Sekolah Peduli Lingkungan Kulon Progo (Sekilanku), memiliki makna filosofi bahwa setiap jengkal lahan yang ada di sekolah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik untuk memperindang maupun mengelola apapun yang dihasilkan dari setiap jengkal tanah yang ada di lingkungan sekolah. Masalah lingkungan merupakan masalah yang timbul dari manusia sendiri, maka penanggulangannya ditentukan oleh perilaku hidup manusia itu sendiri. Upaya yang harus segera kita lakukan salah satunya melalui proses pendidikan. Peran pendidikan khususnya di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki kepedulian dan ramah terhadap lingkungan sejak dini dari usia anak sekolah melalui pembiasaan. Pembiasaan atas kepedulian lingkungan bisa dimulai dari menciptakan sekolah ramah lingkungan melalui kegiatan Sekolah Peduli Lingkungan. Peduli kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah wajib ditanamkan kepada anak-anak melalui sekolah. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Penetapan sasaran layanan diperlukan guna memastikan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peruntukannya (tepat sasaran). Dinas Dikpora menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029, sebagai berikut:
1. 1.Peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), sebagai fokus utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, pembangunan keolahragaan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
2. 2.Pendidik dan tenaga kependidikan yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan insentif kesejahteraan.
3. 3.Orang tua dan keluarga peserta didik, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
4. 4.Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sekolah formal.
5. 5.Anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.
6. 6.Pemuda yang kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha. Diarahkan untuk menguasai keterampilan dan mengembangkan kewirausahaan, serta menciptakan lapangan usaha berbasis potensi lokal.
7. 7.Pemuda yang berkarakter dan berwawasan Kebangsaan. Diharapkan memiliki jiwa Pancasila, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai moral, agama, sosial, dan wawasan nasional.
8. 8.Pemuda yang aktif berpartisipasi, yakni partisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, organisasi, dan forum-forum pembangunan.
9. 9.Pemuda berpotensi pemimpin dan pelopor, dibina untuk menjadi pemimpin, memiliki jiwa kepemimpinan, dan aktif dalam berbagai kegiatan kepeloporan.
10. 10.Gerakan Pramuka dan Organisasi pemuda.
11. 11.Atlet, pelatih, organisasi olahraga dan klub olahraga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Dinas Dikpora tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat guna memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:
12. 1.Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, MBG, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
13. 2.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
14. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
15. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan KB, dalam penguatan lembaga PAUD desa, pendataan ATS, dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
16. 5.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dalam penguatan pendidikan karakter dan pendidikan berbasis budaya.
17. 6.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penilaian kondisi sarana prasarana di satuan pendidikan.
18. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
19. 8.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) dalam pengelolaan aset tanah satuan pendidikan dan sarana prasarana olahraga.
20. 9.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan Aset Daerah, dalam sinkronisasi program prioritas dengan rencana pembangunan daerah dan penganggaran.
21. 10.Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
22. 11.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan kepemudaan dan organisasi pemuda.
23. 12.BPBD, dalam pembinaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
24. 13.Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar.
25. 14.Satuan Pendidikan RA, MI, dan MTs Kementerian Agama (Kemenag).
26. 15.Balai Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.
27. 16.Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Kejaksaan, Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, serta pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
28. 17.Pemerintah Kalurahan, Kelurahan, dan Kapanewon, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
29. 18.Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZNAS).
30. 19.Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan data statistik.
31. 20.Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
32. 21.Dewan Pendidikan.
33. 22.Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.
34. 23.Lembaga kepemudaan dan Olahraga (PRAMUKA, KONI, KORMI, NPC, CABOR) 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kulon Progo diantaranya adalah:
35. 1.Pemenuhan layanan pendidikan dasar terkait peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan belum optimal: Masih ditemukan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, serta adanya kesenjangan pendidikan antara siswa miskin dan siswa kaya baik terkait dengan fasilitas pendidikan yang dapat diakses dan/atau kebutuhan pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan yang masih sangat sempit, yakni terkait sebatas prestasi akademik, padahal pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga sangatlah luas, salah satunya membentuk karakter bangsa yang kuat, nasionalisme yang tinggi serta serta memiliki dasar keagamaan yang kuat sesuai cita-cita Pancasila.
36. 2.Penyediaan media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
37. 3.Lunturnya pemahaman nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya karena perkembangan global; kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran, serta perubahan nilai budaya. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda kehilangan rasa memiliki dan kecintaan terhadap budaya serta kurang menghargai nilai-nilai budaya yang telah diwariskan.
38. 4.Tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah yang semakin tinggi, masyarakat selalu menginginkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pendidikan, pemuda dan olahraga yang optimal.
39. 5.Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa masih belum optimal.
40. 6.Peningkatan prestasi dan penambahan talent pool bagi atlet berprestasi masih belum optimal. 2.2.2 Isu-isu Strategis Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang berkualitas di Kulon Progo antara lain sebagai berikut:
41. 1.Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua - pendidikan tanpa diskriminasi.
42. 2.Peningkatan kualitas hasil belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif.
43. 3.Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sehingga dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang memiliki ideologi Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, SDM yang sehat, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Kulon Progo.
44. 4.Dukungan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang lebih akuntabel.
45. 5.Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 2.2.3 Peluang Perangkat Daerah Peluang yang dimiliki Dinas dikpora meliputi:
46. 1.Adanya dukungan masyarakat yang baik pada penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, salah satunya melalui dukungan komite sekolah, baik dalam pengembangan sekolah maupun pengembangan pemuda dan olahraga.
47. 2.Kebijakan pendidikan yang diterbitkan dapat memayungi setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan, salah satunya terkait dengan pengelolaan pendidikan karakter yang sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015.
48. 3.Teknologi dan informasi yang berkembang pesat yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran lebih efektif dan efisien, sederhana dan cepat.
49. 4.Tersedianya dukungan dana penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, serta mitra. Berikut disajikan tabel analisis masalah dan isu strategis Dinas Dikpora. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Tabel 2.14 Analisis Masalah dan Isu strategis Sumber: Dinas Dikpora, 2025 Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Sesuai dengan kewenangan maka Dinas Dikpora Kulon Progo merupakan penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dasar, urusan pemuda dan olahraga Pemenuhan layanan pendidikan dasar terkait peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan belum optimal: Masih ditemukan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, serta adanya kesenjangan pendidikan antara siswa miskin dan siswa kaya baik terkait dengan fasilitas pendidikan yang dapat diakses dan/atau kebutuhan pendidikan lainnya Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua-pendidikan tanpa diskriminasi, Penyediaan media pembelajaran dengan pemanfaatan TIK yang masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat Peningkatan kualitas hasil belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif. Lunturnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang diakibatkan perkembangan global, Kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran, serta perubahan nilai budaya. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda kehilangan rasa memiliki dan kecintaan terhadap budaya serta kurang menghargai nilai- nilai budaya yang telah diwariskan. Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, sehingga dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang memiliki ideologi Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, SDM yang sehat, Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi, dimana masyarakat selalu menginginkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pendidikan, pemuda dan olahraga yang optimal. Dukungan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang lebih akuntabel Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa masih belum optimal Peningkatan prestasi dan penambahan talent pool bagi atlet berprestasi masih belum optimal Potensi Daerah yangmenjadi kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yangrelevan dengan PD Isu Strategis PD Isu Lingkungan Dinamis yangrelevan dengan PD Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo sudah lebih baik dibandingkan IPM Nasional, tetapi masih lebih rendah dibandingkan IPM DIY. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program pembangunan manusia di Kabupaten Kulon Progo belum optimal jika disandingkan dengan DIY. Di bidang pendidikan rata rata lama sekolah menjadi salah satu menjadi perhatian karena baru mencapai nilai 9.18 yang dapat diartikan bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo hanya bersekolah hingga tingkat menengah. Implikasi Rata-rata lama sekolah yang belum optimal adalah tingkat literasi dan numerasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. peningkatan rata-rata lama sekolah, literasi dan numerasi juga harus didukung oleh tata kelola penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang lebih optimal Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk periode 2016- 2030 salah satunya Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua Dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045 terdapat lima pilar utama yang digunakan sebagai upaya mencapai visi tersebut, salah satunya adalah Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan Pendidikan Berkualitas yang Merata (Pendidikan untuk semua) Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga Isu strategis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 diantaranya adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Penetapan sasaran yang jelas dan memiliki indikator yang terukur akan membantu dalam mencapai tujuan secara fokus dan dapat mendorong pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Pada periode 2025-2029, sasaran pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga difokuskan pada penyelesaian beberapa permasalahan dengan mempertimbangkan isu strategis aktual, memperhatikan kelestarian lingkungan, dukungan terhadap tata kelola pemerintah yang baik, serta berkontribusi dalam pencapaian kinerja program prioritas nasional. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga akan menjadi fokus pembangunan. Penentuan sasaran dan fokus pembangunan tersebut dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan masyarakat serta daya saing pemuda dan olahraga. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Dikpora tahun 2025-2029 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut: RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Tabel 3.15 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 Sumber: Dinas Dikpora, 2025 No NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Indikator tujuan/sasaran Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 14,63 - 15,72 14,63 - 15,72 14,78 - 15,87 14,85 - 15,94 14,93 - 16,01 15,00 - 16,09 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) Nilai A(84.2) A(85.3) A(86.4) A(87.5) A(88.1) A(88.66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah SPIP 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 Meningkatnya akses layanan pendidikan di semua jenjang Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun. persen 97.78 98.03 98.28 98.54 98.79 99.05 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7- 15 tahun. persen 98.72 98.82 98.92 99.03 99.13 99.24 Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun persen 14.85 15.62 16.38 17.14 17.91 18.67 Meningkatnya mutu pendidikan Kemampuan literasi numerasi SD (skor) nilai 66.7 69.4 72.1 74.8 77.5 80.2 Kemampuan literasi numerasi SMP (skor) nilai 78.1 79.4 80.7 82 83.3 84.6 Persentase Penguatan Pendidikan Karakter. nilai 58.05 59.12 59.82 60.52 61.22 61.92 Meningkatnya daya saing pemuda Persentase Pemuda berprestasi persen 64.71 76.47 82.35 88.24 94.12 100.00 Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum. Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum. persen 50.21 50.78 51.13 51.35 51.84 52.31 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah level Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinis i (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinis i (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Target Tahun Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan efektif. Langkah-langkah ini terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Arah kebijakan Renstra Dikpora Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan NSPK dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Hal ini diperlukan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar kebijakan, sehingga dapat bersinergi dan tidak saling bertentangan. Berikut rumusan arah kebijakan Dinas Dikpora Kulon Progo tahun 2025-2029 disandingkan dengan arah kebijakan RPJMD Kulon Progo . Tabel 3.16 Arah Kebijakan Dinas Dikpora Kulon Progo Tahun 2025-2029 Sumber: Dinas Dikpora, 2025 Strategi adalah cara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki guna mengatasi permasalahan yang ada sehingga memberikan nilai tambah pada No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Keterangan 1 2 3 4 5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan Meningkatkan capaian skor literasi numerasi Menguatkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai budaya Kulon Progo Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda Pengembangan Kapasitas Daya saing olahraga Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui pemerataan sarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik guna mewujudkan SDM yang berdaya saing, religius, dan berbudaya. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 1 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 pencapaian pembangunan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi ini diimplementasikan melalui sejumlah program pembangunan yang dilengkapi dengan indikasi aktivitas sebagai upaya konkret dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan strategi yang tepat dan terarah akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Seperti halnya arah kebijakan, Setiap strategi disusun untuk memastikan konsistensi dengan RPJMD. Fokus strategi 1: ‘Meningkatkan akses pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, perbaikan layanan pendidikan, pemenuhan kecukupan guru, pemanfaatan data, informasi dan teknologi serta penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif’. Indikasi aktivitasnya: - Revitalisasi sekolah, rehabilitasi sekolah, penambahan sarana prasarana utilitas sekolah, serta akses bagi peserta didik dengan disabilitas; - Fasilitasi terhadap perijinan pendirian satuan pendidikan dasar, kesetaraan dan PAUD sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan ketersediaan satuan pendidikan; - Fasilitasi pembiayaan pendidikan; - Memberikan beasiswa untuk siswa miskin sehingga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran yang sering kali menjadi hambatan dalam aksesibilitas pendidikan; - Penyelenggaraan PAUD terpadu (Holistik Integratif); - Meningkatkan pengunaan teknologi yang mendukung partisipasi dalam pendidikan (contoh: SPMB online); - Advokasi kepada masyarakat tentang pendidikan untuk semua, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak semua orang termasuk penyandang disabilitas minimal 12 tahun pendidikan dasar dan 1 tahun pendidikan prasekolah (WAJAR 13 tahun); - Penguatan pendataan terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS) sehingga dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi anak; - Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan; - Pemerataan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Fokus Strategi 2: ‘Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, tenaga pendidikan, dan siswa dengan pelatihan, inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan komunitas belajar’. Indikasi aktivitasnya: - Pengembangan kompetensi bagi guru dengan berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan pengembangan bahan ajar, pelatihan metode pembelajaran inovatif, dan pelatihan penguasaan teknologi informasi; - Pengembangan dan penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) dan koding dan kecerdasan artifisial, serta pembelajaran inovatif dan menarik sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan; - Mendorong Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran (digitalisasi); - Fasilitasi Pembentukan komunitas belajar sebagai wahana komunikasi dan pembelajaran bagi guru; - Pengembangan minat bakat siswa dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan keikutsertaan dalam kejuaraan dan lomba-lomba di bidang akademik dan non akademik; - Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional dan pendamping bagi guru; - Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, dan inklusif non diskriminatif; - Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis. Fokus Strategi 3: ‘Membangun karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai budaya Kulon Progo melalui penerapan pendidikan karakter Kulon Progo’, dengan indikasi aktivitas: - Evaluasi penerapan pendidikan karakter Kulon Progo dan redesign pendidikan karakter Kulon Progo; - Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter dalam kurikulum; - Mengajarkan nilai-nilai budaya dan karakter melalui program ekstrakurikuler dan Implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Fokus Strategi 4: ‘Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda melalui penguatan kelembagaan, wirausaha, pengembangan kepeloporan pemuda’, dengan indikasi aktivitas: - Meningkatkan akses pemuda terhadap pelatihan, kemitraan, dan pendidikan kewirausahaan; - Penguatan kelembagaan pemuda; - Peningkatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 - Peningkatan peran gerakan pramuka dalam rangka penguatan pendidikan karakter; - Peningkatan upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkotika, psikotropika, merokok, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perudungan, perpecahan, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan. Fokus Strategi 5: ‘Peningkatan daya saing olahraga melalui pembinaan olahraga prestasi, penguatan kelembagaan olahraga dan pemenuhan sarana prasarana olahraga’, dengan indikasi aktivitas: - Peningkatan prasarana dan sarana olahraga; - Peningkatan pembinaan olahraga prestasi; - Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi keolahragaan. Adapun penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Dikpora Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut. Tabel 3.17 Penahapan Pelaksanaan Renstra Dinas Dikpora Sumber: Dinas Dikpora, 2025 Persiapan (2025) Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Penguatan organisasi pelaksana urusan pendidikan dan pemuda olahraga melalui: Penguatan data teknis pendidikan, pemuda dan olahraga dan optimalisasi tata kelola melalui: Optimalisasi Penyelenggaraan pelayanan urusan pendidikan dan pemuda olahraga secara efektif dan efisien melalui: Pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik urusan pendidikan pemuda dan olahraga Percepatan pencapaian indikator kinerja melalui: Konsolidasi pencapaian kinerja restrukturisasi organisasi tata kerja, penyempurnaan indikator kinerja dan redesign aktivitas pengungkit kinerja, penguatan jejaring pengembangan keprofesian, penguatan kelembagaan sekolah, redefinisi dan reposisi peran pengawas sekolah atau guru pendamping. Pendataan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sarana prasarana pendidikan, anak tidak sekolah (ATS), guru dan tenaga kependidikan, kepemudaan, dan prestasi olahraga, grand design pemenuhan formasi dan distribusi guru, evaluasi pendidikan karakter serta redesign pendidikan karakter Kulon Progo Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, optimalisasi pelayanan peserta didik dan guru/tenaga kependidikan, serta pengelolaan program pengembangan untuk meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga. standardisasi proses pemantauan dan evaluasi, integrasi proses pemantauan dan evaluasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik urusan pendidikan pemuda dan olahraga Akselerasi pelaksanaan program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan serta program pengembangan daya saing pemuda dan olahraga dengan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja sebagai alat untuk menilai kegagalan keberhasilan serta sebagai bahan penyusunan kebijakan lanjutan. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Tabel 4.18 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak % 73.35 73.45 73.56 73.66 73.76 73.87 73.97 Kabupaten Kulon Progo Outcome : Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan % 100 100 100 100 100 100 100 Kabupaten Kulon Progo Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) % 84.23 84.33 84.43 84.53 84.63 84.73 84.83 Kabupaten Kulon Progo Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik % 56.43 56.96 57.25 57.53 57.81 58.08 58.64 Kabupaten Kulon Progo Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD Laporan n.a 4 3 4 4 4 4 Kabupaten Kulon Progo Output: Terkelolanya Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD laporan n.a 5 4 5 5 5 5 Kabupaten Kulon Progo Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Laporan n.a 4 4 4 4 4 4 Kabupaten Kulon Progo Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD Laporan n.a 5 7 7 7 7 7 Kabupaten Kulon Progo 63,941,726,15254,427,421,910 15,036,788,700 54,699,155,294 58,342,042,938 61,054,101,634 Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 102,594,588,410 33,325,007,600 110,792,987,868 117,440,567,140 124,487,001,168 131,956,221,238 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun unit 1 1 5,625,196,100.00 1 366,500,000 1 3,665,000,000 1 3,848,250,000 1 4,040,662,500 1 4,242,695,625 Kabupaten Kulon Progo Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia paket 7 1 1,316,501,910.00 1 356,000,000 1 373,800,000 1 392,490,000 1 412,114,500 1 432,720,225 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba peserta didik 3000 3000 298,084,700 2500 264,000,000 2500 290,400,000 2500 304,920,000 2500 320,166,000 2500 336,174,300 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada orang 526 488 6,132,782,300 446 6,045,000,000 475 6,347,250,000 475 6,664,612,500 475 6,997,843,125 475 7,347,735,281 Kabupaten Kulon Progo Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan orang 1199 1199 120,529,200 1199 120,600,000 1199 126,630,000 1199 132,961,500 1199 139,609,575 1199 146,590,054 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah satuan pendidikan 335 335 74,417,500 335 145,699,900 335 152,984,895 335 160,634,140 335 168,665,847 335 177,099,139 Kabupaten Kulon Progo Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS satuan pendidikan 335 335 31,256,680,000 335 0 335 34,382,348,000 335 37,009,395,279 335 38,859,865,043 335 40,802,858,295 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar orang 2449 2449 247,608,800 694 111,300,000 694 116,865,000 694 122,708,250 694 128,843,663 694 135,285,846 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan orang 50 60 14,220,000 50 14,500,000 100 75,000,000 100 78,750,000 100 82,687,500 100 85,168,125 Kabupaten Kulon Progo Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan konten 0 0 0 2 15,000,000 2 60,000,000 2 63,000,000 2 26,176,000 2 26,961,280 Kabupaten Kulon Progo Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan orang 0 0 0 30 15,000,000 50 50,000,000 50 52,500,000 50 54,075,000 50 55,697,250 Kabupaten Kulon Progo Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dokumen 1 1 12,645,000 1 35,000,000 1 175,000,000 1 183,750,000 1 189,262,500 1 194,940,375 Kabupaten Kulon Progo Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dokumen 1 1 10,900,000 1 11,000,000 1 50,000,000 1 52,500,000 1 53,352,000 1 54,952,560.00 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi komunitas 0 2 49,109,800 2 49,150,000 2 75,000,000 2 78,750,000 2 81,828,500 2 84,283,355 Kabupaten Kulon Progo Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 0 1 43,418,000 1 35,000,000 1 77,500,000 1 81,375,000 1 85,443,750 1 89,715,938 Kabupaten Kulon Progo Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat unit 13 4 3,477,558,600 4 3,423,238,600 4 3,656,627,399 4 3,839,458,769 4 4,000,431,707 4 4,201,073,293 Kabupaten Kulon Progo Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan orang 450 450 281,901,000 325 295,000,000 325 309,750,000 325 325,237,500 325 334,994,625 325 341,694,518 Kabupaten Kulon Progo Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar satuan pendidikan 335 335 622,971,800 335 588,300,200 335 615,000,000 335 645,750,000 335 643,929,800 335 663,247,694 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 35200 35000 3,146,216,800 35200 3,146,500,000 32000 3,350,000,000 32000 3,517,500,000 32000 3,623,025,000 32000 3,695,485,500 Kabupaten Kulon Progo Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia paket 6 4 1,696,680,400 0 0.00 1 750,000,000 1 787,500,000 1 811,125,000 1 827,347,500 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP Laporan n.a 4 3 4 4 4 4 Kabupaten Kulon Progo Output : Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP Laporan n.a 5 4 5 5 5 5 Kabupaten Kulon Progo Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Laporan n.a 4 4 4 4 4 4 Kabupaten Kulon Progo Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP Laporan n.a 6 7 7 7 7 7 Kabupaten Kulon Progo Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun unit 2 1 5,350,947,800 1 5,479,173,000 1 3,550,000,000 1 3,727,500,000 1 3,913,875,000 1 4,109,568,750 Kabupaten Kulon Progo Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat unit 6 2 2,352,854,100 2 2,925,551,400 2 3,750,000,000 2 3,937,500,000 2 3,965,849,808 2 4,192,090,300 Kabupaten Kulon Progo Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia paket 4 1 210,801,200 1 210,801,200 1 300,000,000 1 315,000,000 1 316,112,000 1 319,367,000 Kabupaten Kulon Progo 31,683,850,500 13,657,024,100 34,507,811,000 36,233,201,550 39,424,310,749 41,377,716,388 Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 18248 18853 2,495,793,500 18248 2,566,014,800 18248 2,750,000,000 18248 2,887,500,000 18248 3,031,875,000 18248 3,183,468,750 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik peserta didik 3700 3000 398,150,000 3000 287,366,800 3000 375,000,000 3000 393,750,000 3000 413,437,500 3000 434,109,375 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama orang 780 780 976,796,500 780 1,077,700,000 780 1,131,585,000 780 1,188,164,250 780 1,247,572,463 780 1,309,951,086 Kabupaten Kulon Progo Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi orang 872 872 98,592,800 872 98,600,000 872 103,530,000 872 108,706,500 872 114,141,825 872 119,848,916 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan satuan pendidikan 67 67 23,391,200 67 22,031,900.00 67 75,000,000 67 78,750,000 67 82,687,500 67 86,821,875 Kabupaten Kulon Progo Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS satuan pendidikan 67 67 18,928,360,000 67 0 67 20,821,196,000 67 21,862,255,800 67 24,517,980,903 67 25,743,879,948 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama orang 160 160 25,389,000 160 26,000,000 160 27,500,000 160 28,875,000 160 30,318,750 160 31,834,688 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan orang 80 0 0 67 20,000,000 80 50,000,000 80 52,500,000 80 55,125,000 80 57,881,250 Kabupaten Kulon Progo Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan konten digital 0 3 22,600,000 3 23,050,000 3 75,000,000 3 78,750,000 3 82,687,500 3 86,821,875 Kabupaten Kulon Progo Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan orang 0 67 17,875,000 67 20,000,000 80 50,000,000 80 52,500,000 80 55,125,000 80 57,881,250 Kabupaten Kulon Progo Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dokumen 1 0 0 1 20,000,000 1 35,000,000 1 36,750,000 1 38,587,500 1 40,516,875 Kabupaten Kulon Progo Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dokumen 1 1 12,500,000 1 12,500,000 1 45,000,000 1 47,250,000 1 49,612,500 1 52,093,125 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi komunitas N/A 2 32,633,600 2 32,650,000 2 75,000,000 2 78,750,000 2 82,687,500 2 86,821,875 Kabupaten Kulon Progo Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan N/A 1 27,700,000 1 25,000,000 1 55,000,000 1 57,750,000 1 60,637,500 1 63,669,375 Kabupaten Kulon Progo Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar satuan pendidikan 67 67 249,710,000 67 613,585,000 67 654,000,000 67 686,700,000 67 721,035,000 67 735,455,700 Kabupaten Kulon Progo Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan orang 60 60 196,755,800 60 197,000,000 80 235,000,000 80 246,750,000 80 259,087,500 80 272,041,875 Kabupaten Kulon Progo Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia paket 5 4 263,000,000 0 0 1 350,000,000 1 367,500,000 1 385,875,000 1 393,592,500 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD Laporan n.a 2 1 2 2 2 2 Kabupaten Kulon Progo Output : Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD Laporan n.a 7 7 8 8 8 8 Kabupaten Kulon Progo Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru Laporan n.a 4 4 4 4 4 4 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 376 372 48,850,000 376 50,754,300 3760 593,508,173 3760 623,183,582 3760 654,342,761 3760 667,429,616 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD orang 182 1609 2,990,505,300 1609 2,982,870,000 1609 3,132,013,500 1609 3,288,614,175 1609 3,453,044,884 1609 3,625,697,128 Kabupaten Kulon Progo Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi orang 330 330 58,029,700 330 60,000,000 330 75,000,000 330 78,750,000 330 82,687,500 330 86,821,875 Kabupaten Kulon Progo 15,645,715,000 4,146,119,800 19,945,490,423 20,942,764,944 21,989,903,191 24,517,158,825 Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP satuan pendidikan 812 825 10,130,500,000 825 0 827 11,143,550,000 827 11,700,727,500 827 12,285,763,875 827 14,355,105,201 Kabupaten Kulon Progo Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD orang 829 825 157,013,200.00 825 164,478,200 827 175,000,000 827 183,750,000 827 192,937,500 827 196,796,250 Kabupaten Kulon Progo Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dokumen 1 1 29,625,000 1 33,840,800 1 85,000,000 1 89,250,000 1 93,712,500 1 96,523,875 Kabupaten Kulon Progo Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dokumen 1 1 4,955,000 1 7,315,000 1 45,000,000 1 47,250,000 1 49,612,500 1 52,093,125 Kabupaten Kulon Progo Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi komunitas 0 1 29,224,000.00 1 25,000,000 1 50,000,000 1 52,500,000 1 55,125,000 1 57,881,250 Kabupaten Kulon Progo Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 0 0 0 1 8,412,600 1 25,000,000 1 26,250,000 1 27,562,500 1 28,940,625 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan orang 814 350 214,987,000 350 215,000,000 350 225,750,000 350 237,037,500 350 248,889,375 350 261,333,844 Kabupaten Kulon Progo Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat unit 1 1 77,737,800 1 200,000,000 4 2,350,000,000 4 2,467,500,000 4 2,590,875,000 4 2,720,418,750 Kabupaten Kulon Progo Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia paket 2 29 1,495,875,000 0 0 5 1,570,668,750 5 1,649,202,188 5 1,731,662,297 5 1,818,245,412 Kabupaten Kulon Progo Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar satuan pendidikan 17457 825 318,234,500 825 308,154,800 827 325,000,000 827 341,250,000 827 358,312,500 827 376,228,125 Kabupaten Kulon Progo Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan Laporan n.a 7 837,601,000 10 485,075,000 11 1,640,531,151 11 1,922,557,709 11 2,018,685,594 11 2,119,619,874 Kabupaten Kulon Progo Output: Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 230 230 202,567,700 230 266,000,000 500 731,977,151 500 768,576,009 500 807,004,809 500 847,355,049 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan orang 23 23 77,504,000 23 75,175,000 23 78,000,000 23 81,900,000 23 85,995,000 23 90,294,750 Kabupaten Kulon Progo Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi orang 10 10 9,224,000 10 9,250,000 10 25,000,000 10 26,250,000 10 27,562,500 10 28,940,625 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen satuan pendidikan 12 12 61,472,700 12 63,150,000 12 90,000,000 12 94,500,000 12 99,225,000 12 104,186,250 Kabupaten Kulon Progo Pengelolaaan BOP Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP satuan pendidikan 11 12 439,140,000 12 0 12 483,054,000 12 707,206,700 12 742,567,035 12 779,695,387 Kabupaten Kulon Progo Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan orang 10 22 15,132,700 10 12,500,000 12 35,000,000 12 36,750,000 12 38,587,500 12 40,516,875 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dokumen 0 0 0 1 12,000,000 1 75,000,000 1 78,750,000 1 82,687,500 1 86,821,875 Kabupaten Kulon Progo Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dokumen 0 0 0 1 5,000,000 1 20,000,000 1 21,000,000 1 22,050,000 1 23,152,500 Kabupaten Kulon Progo Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi komunitas 0 0 0 1 5,000,000 1 10,000,000 1 10,500,000 1 11,025,000 1 11,576,250.00 Kabupaten Kulon Progo Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 0 0 0 1 5,000,000 1 17,500,000 1 18,375,000 1 19,293,750 1 20,258,438 Kabupaten Kulon Progo Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar satuan pendidikan 50 50 32,559,900 50 32,000,000 100 75,000,000 100 78,750,000 100 82,687,500 100 86,821,875 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan nilai 1 1 0 2 65,000,000 2 76,700,000 3 81,302,000 3 86,180,120 4 91,350,927 Kabupaten Kulon Progo Outcome : Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi Laporan 0 0 0 1 65,000,000 1 76,700,000 1 81,302,000 1 86,180,120 1 91,350,927 Kabupaten Kulon Progo Output : Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun dokumen 0 0 0 1 65,000,000 1 76,700,000 1 81,302,000 1 86,180,120 1 91,350,927 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik persen 0 0 0 41.88 79,000,000 43.36 85,766,290 44.70 88,371,829 46.17 92,053,406 47.65 94,994,900 Kabupaten Kulon Progo Outcome : Meningkatnya mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan n.a 0 0 2 79,000,000 2 85,766,290 2 88,371,829 2 92,053,406 2 94,994,900 Kabupaten Kulon Progo Output : Terlaksananya perhitungan, pemetaan, penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dokumen 0 0 0 1 55,000,000 1 59,766,290 1 60,871,829 1 63,053,406 1 64,494,900 Kabupaten Kulon Progo Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan laporan 0 0 0 1 24,000,000 1 26,000,000 1 27,500,000 1 29,000,000 1 30,500,000 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Lokasi Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*) Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya % n.a 26.87 100,000,000 32.84 386,619,000 38.81 82,034,950 44.78 85,011,236 50.75 85,011,236 56.72 85,011,236 Kabupaten Kulon Progo Outcome : Meningkatnya Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya Pendidikan Berbasis Budaya*) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Laporan n.a 1 100,000,000 1 386,619,000 1 82,034,850 1 85,011,236 1 85,011,236 1 85,011,236 Kabupaten Kulon Progo Output : Terlaksananya Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal*) laporan 1 1 100,000,000 1 386,619,000 1 82,034,850 1 85,011,236 1 85,011,236 1 85,011,236 Kabupaten Kulon Progo URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha. persen 35.00 35.66 919,322,100.0 36.33 994,435,100 37.01 1,173,433,418 37.71 1,243,839,423 38.41 1,318,469,788 39.14 1,397,577,975 Kabupaten Kulon Progo Outcome : Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Laporan n.a 3 99,435,100 3 99,435,100 3 200,242,203 3 219,148,577 3 246,068,719 3 267,496,021 Kabupaten Kulon Progo Output : Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda orang 80 80 50,244,400 80 50,244,400 160 110,242,203 165 121,648,577 170 131,068,719 180 144,996,021 Kabupaten Kulon Progo Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda kegiatan 35 orang 1 37,162,700 1 37,162,700 1 45,000,000 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 Kabupaten Kulon Progo Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda orang 5 5 12,028,000 5 12,028,000 5 45,000,000 5 47,500,000 5 60,000,000 5 62,500,000 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Laporan n.a 1 819,887,000.00 1 895,000,000.00 2 973,191,215.00 2 1,024,690,846.00 2 1,072,401,069.00 2 1,130,081,954.00 Kabupaten Kulon Progo Output : Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya organisasi 1 1 819,887,000 1 895,000,000 1 939,750,000 1 950,750,000 1 978,500,000 1 998,425,000 Kabupaten Kulon Progo Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota orang n.a 0 0.00 0 0.00 50 33,441,215 50 73,940,846 50 93,901,069 50 131,656,954 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif. Persen 55.24 55.58 11,013,446,406 55.78 11,047,074,912 56.00 17,167,282,406 56.18 18,197,319,350 56.53 19,289,158,511 56.72 20,446,508,021 Kabupaten Kulon Progo Outcome : Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga 20,446,508,021 Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga laporan n.a 1 1,548,597,620 1 6,710,074,912 1 6,900,282,406 1 7,847,319,350 1 8,884,158,511 1 10,041,508,021 Kabupaten Kulon Progo Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia unit 3 3 1,548,597,620 3 6,710,074,912 3 6,900,282,406 3 7,847,319,350 3 8,884,158,511 3 10,041,508,021 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Laporan n.a 1 9,464,848,786 1 4,337,000,000 2 10,267,000,000 2 10,350,000,000 2 10,405,000,000 2 10,405,000,000 Kabupaten Kulon Progo Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 744 950 9,464,848,786 744 4,337,000,000 950 5,267,000,000 744 5,350,000,000 950 5,400,000,000 744 5,400,000,000 Kabupaten Kulon Progo Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang orang 0 0 0 0 0 100 5,000,000,000 100 5,000,000,000 100 5,005,000,000 100 5,005,000,000 Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 397,874,120,789 100 246,583,149,800 100 366,385,934,308 100 370,049,793,651 100 373,750,291,587 100 377,487,794,502 Kabupaten Kulon Progo Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 4 226,181,507.00 2 161,000,000 2 168,900,000 2 177,189,750 2 185,888,554 2 195,016,674 Kabupaten Kulon Progo Output : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 4 15,078,400.00 2 10,000,000 2 10,350,000 2 10,712,250 2 11,087,179 2 11,475,230 Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 21 21 211,103,107 12 151,000,000 12 158,550,000 12 166,477,500 12 174,801,375 12 183,541,444 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PENUNJANG Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 3 3 392,836,118,028 3 244,142,401,761 3 362,014,692,203 3 367,142,689,069 3 371,278,740,248 3 374,957,204,454 Kabupaten Kulon Progo Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 3414 3414 391,363,776,428 3170 242,629,302,061 3170 360,448,634,013 3170 365,537,479,425 3170 369,633,400,363 3170 373,270,731,072 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 1 1 1,420,008,900 1 1,452,049,800 1 1,502,871,543 1 1,540,443,332 1 1,578,954,415 1 1,618,428,275 Kabupaten Kulon Progo Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD laporan 14 14 52,332,700 14 61,049,900 14 63,186,647 14 64,766,313 14 66,385,470 14 68,045,107 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PENUNJANG Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Laporan 2 2 17,086,000 1 7,099,700 1 7,348,190 1 7,531,894 1 7,720,192 1 7,913,196 Kabupaten Kulon Progo Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dokumen 1 1 12,886,000 1 7,099,700 1 7,348,190 1 7,531,894 1 7,720,192 1 7,913,196 Kabupaten Kulon Progo Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 7 30 4,200,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kabupaten Kulon Progo Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan 2 2 115,933,000 2 99,046,000 2 118,998,300 2 128,973,258 2 132,197,589 2 135,502,529 Kabupaten Kulon Progo Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 1 1 40,443,000 1 40,950,000 1 57,997,500 1 59,447,438 1 60,933,623 1 62,456,964 Kabupaten Kulon Progo Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12 12 75,490,000 12 58,096,000 12 61,000,800 12 69,525,820 12 71,263,966 12 73,045,565 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PENUNJANG Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor laporan 1 1 2,696,000,000 1 195,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kabupaten Kulon Progo Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 1 1 2,696,000,000 1 195,000,000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 2 2 1,626,718,004 2 1,598,903,739 2 1,683,007,565 2 1,692,659,613 2 1,734,976,160 2 1,771,439,349 Kabupaten Kulon Progo Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 12 343,199,912 12 315,788,439 12 335,736,500 12 344,129,913 12 352,733,160 12 361,551,489 Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12 12 1,283,518,092 12 1,283,115,300 12 1,347,271,065 12 1,348,529,700 12 1,382,243,000 12 1,409,887,860 Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 sumber: Dinas Dikpora, 2025. Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 3 3 356,084,250 3 379,698,600 3 2,392,988,051 3 800,750,067 3 410,768,844 3 420,718,300 Kabupaten Kulon Progo Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 39 39 212,536,350 39 217,499,000 39 225,111,465 39 228,511,000 39 234,223,800 39 240,079,400 Kabupaten Kulon Progo Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 1 8,734,000 2 29,997,000 2 2,031,046,895 2 431,823,067 2 32,618,644 2 33,114,400 Kabupaten Kulon Progo Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 239 239 134,813,900 240 132,202,600 240 136,829,691 240 140,416,000 240 143,926,400 240 147,524,500 Kabupaten Kulon Progo *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiat an/Sub kegiatanProgram, kegiatan, dan subkegiatan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 Target dan Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 BaselineSatuan Keterangan Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Dalam rangka memberikan dukungan terhadap program strategis daerah Dinas Dikpora menetapkan serangkaian Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Penetapan sub kegiatan prioritas dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Penetapan sub kegiatan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi lokal, keterkaitan lintas sektor, serta keselarasan vertikal dengan kebijakan nasional dan provinsi melalui integrasi yang dirumuskan menggunakan program prioritas berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Daftar sub kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 4.19. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Keterangan 1 2 3 4 5 1 Program Pengelolaan Pendidikan Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/ Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Optimalisasi Kejar Paket C 2 Program Pengelolaan Pendidikan Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Relokasi Sekolah Terpadu Tingkat SD Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Relokasi Sekolah Terpadu Tingkat SMP 3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota/ Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Beasiswa Mahasiswa Afirmasi Perguruan Tinggi 4 Program Pengembangan Kurikulum Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/ Sub kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Peningkatan Pendidikan Karakter 5 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Kawasan Olahraga RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Penetapan sasaran kinerja disusun berdasarkan tujuan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan. Pengukuran sasaran kinerja diterjemahkan ke dalam indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Untuk menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja tersebut, indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan harus selaras dengan sasaran strategis serta memenuhi prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, and Continuously Improve), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Rumusan Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran strategis dan target pencapaian per tahun Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo kurun waktu tahun 2025-2030 dijabarkan sebagai berikut: Tabel 4.20 Indikator Kinerja Utama Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Sumber: Dinas Dikpora, 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun. % 97.78 98.03 98.28 98.54 98.79 99.05 99.05 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun. % 98.72 98.82 98.92 99.03 99.13 99.24 99.24 3 Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun % 14.85 15.62 16.38 17.14 17.91 18.67 18.67 4 Kemampuan literasi numerasi SD (skor) Nilai 66.7 69.4 72.1 74.8 77.5 80.2 80.2 5 Kemampuan literasi numerasi SMP (skor) Nilai 78.1 79.4 80.7 82 83.3 84.6 84.6 6 Persentase Penguatan Pendidikan Karakter. Nilai 58.05 59.12 59.82 60.52 61.22 61.92 61.92 7 Persentase Pemuda berprestasi % 64.71 76.47 82.35 88.24 94.12 100 100 8 Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum. % 50.21 50.78 51.13 51.35 51.84 52.31 52.31 9 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 10 Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Terdefinisi (3.0≤ skor<4.0) Target Setiap Tahun KeteranganNo Indikator Satuan RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Alat ukur keberhasilan selanjutnya dapat dilihat dari capaian target indikator program. Seperti halnya indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja program bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja, memberikan dasar evaluasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam mencapai tujuan program. Dengan prinsip SMART-C, berikut rumusan indikator program dan target periode tahun 2025-2030 pada Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Tabel 4.21 Indikator Kinerja Program Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak % 73.45 73.56 73.66 73.76 73.87 73.97 2 Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) % 84.33 84.43 84.53 84.63 84.73 84.83 4 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik % 56.96 57.25 57.53 57.81 58.08 58.64 5 Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik % n.a 41.88 43.36 44.70 46.17 47.65 6 Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan nilai n.a 2 2 3 3 4 7 Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha. % 35.66 36.33 37.01 37.71 38.41 39.14 8 Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif. % 55.58 55.78 56.00 56.18 56.53 56.72 9 Persentase Subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 100 100 100 100 100 100 Target setiap tahun KeteranganNo Indikator Kinerja Program Satuan RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Penetapan target program mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: capaian kinerja tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya, kapasitas fiskal daerah, serta hasil analisis kebutuhan pelayanan dasar yang diperoleh melalui proses perencanaan partisipatif dan pendekatan berbasis data. Pada bagian ini juga disajikan indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator kinerja kunci (IKK) urusan Pendidikan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga. Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Target IKD dan IKK mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 sebagaimana Tabel 4.22 dan Tabel 4.23 berikut. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Tabel 4.22 Indikator Kinerja Daerah Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Sumber: RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9.36 9.46 9.55 9.65 9.74 9.84 2 Harapan Lama Sekolah Tahun 14,63–15,72 14,7–15,79 14,78–15,87 14,85–15,94 14,93–16,01 15,00–16,09 IUP; IKU Daerah 3 Angka Literasi SD % 71.69 74.19 76.69 79.19 81.69 84.19 4 Angka Numerasi SD % 61.71 64.61 67.51 70.41 73.31 76.21 5 Angka Literasi SMP % 84.01 85.11 86.21 87.31 88.41 89.51 6 Angka Numerasi SMP % 72.20 73.70 75.20 76.70 78.20 79.70 7 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi Membaca % 87.63 87.69 87.79 87.93 88.13 88.39 IUP 8 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi % 83.08 83.33 83.38 83.46 83.64 83.91 IUP 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun % 97.78 98.03 98.28 98.54 98.79 99.05 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7- 15 tahun % 98.72 98.82 98.92 99.03 99.13 99.24 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun % 14.85 15.62 16.38 17.14 17.91 18.67 4 Kemampuan literasi numerasi SD (skor) Nilai 66.7 69.4 72.1 74.8 77.5 80.2 5 Kemampuan literasi numerasi SMP (skor) Nilai 78.1 79.4 80.7 82 83.3 84.6 6 Persentase Penguatan Pendidikan Karakter Nilai 58.05 59.12 59.82 60.52 61.22 61.92 1 Persentase Pemuda berprestasi % 64.71 76.47 82.35 88.24 94.12 100 2 Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum % 50.21 50.78 51.13 51.35 51.84 52.31 ASPEKPELAYANAN UMUM Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target setiap tahun Keterangan ASPEKKESEJAHTERAAN MASYARAKAT RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Tabel 4.23 Indikator Kinerja Kunci Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Sumber: RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Dalam rangka pemenuhan amanat konstitusi tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan pendidikan, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja mengacu pada indikator prioritas nasional. Target SPM juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tabel 4.24 Kinerja SPM Urusan Pendidikan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 90.48 90.58 98.28 98.54 98.79 99.05 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 95.86 95.96 98.93 99.04 99.14 99.26 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 95.9 96 98.91 99.02 99.12 99.22 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 88.93 88.94 88.95 88.96 88.97 88.98 5 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 1.64 1.74 1.84 1.94 2.04 2.14 6 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 17.69 17.79 17.89 17.99 18.09 18.19 7 Peningkatan Prestasi Olahraga medali 11 11 11 11 11 11 Target Tahun No Indikator Satuan Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 6 7 8 9 10 11 1 Skor kemampuan literasi jenjang SD Nilai 71.69 74.19 76.69 79.19 81.69 84.19 2 Skor kemampuan literasi jenjang SMP Nilai 84.01 85.11 86.21 87.31 88.41 89.51 3 Skor kemampuan numerasi jenjang SD Nilai 61.71 64.61 67.51 70.41 73.31 76.21 4 Skor kemampuan numerasi jenjang SMP Nilai 72.20 73.70 75.20 76.70 78.20 79.70 5 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) % 97.78 98.03 98.28 98.54 98.79 99.05 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 % 98.72 98.82 98.92 99.03 99.13 99.24 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan % 14.85 15.62 16.38 17.14 17.91 18.67 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B % 77.09 77.50 77.91 78.32 78.73 79.14 9 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 % 76.83 77.58 78.33 79.08 79.83 80.58 10 Iklim Inklusivitas jenjang SD Nilai 62.82 65.32 67.82 70.32 72.82 75.32 11 Iklim Inklusivitas jenjang SMP Nilai 62.44 64.84 67.24 69.64 72.04 74.44 12 Iklim Keamanan jenjang SD Nilai 80.23 81.13 82.03 82.93 83.83 84.73 13 Iklim Keamanan jenjang SMP Nilai 74.32 75.82 77.32 78.82 80.32 81.82 14 Iklim Kebinekaan jenjang SD Nilai 77.59 78.59 79.59 80.59 81.59 82.59 15 Iklim Kebinekaan jenjang SMP Nilai 73.70 74.70 75.70 76.70 77.70 78.70 Target Tahun No Indikator SPM Satuan RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 Penetapan target kinerja setiap indikator didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam portal satu data, baik itu satu data Kulon Progo, Jogja dataku dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (e-walidata) Kemendagri. Penetapan target juga didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan menjadi relevan dan realistis. Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Dikpora tahun 2025- 2029, pembiayaan program pembangunan menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Pembiayaan yang tepat dan efektif akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.
50. 1.Peningkatan Kualitas Belanja. Hal ini mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Dengan pendekatan yang lebih cermat dan terperinci, bidang teknis dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan nilai tambah bagi pembangunan. Pemilihan aktivitas yang harus menjadi prioritas dan inovatif juga akan menjadi fokus utama. Aktivitas yang memiliki dampak strategis bagi pencapaian target pembangunan akan mendapatkan prioritas dalam alokasi.
51. 2.Harmonisasi Belanja dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Hal ini akan memastikan bahwa pendanaan dari berbagai sumber tersebut dapat saling melengkapi dan bekerja bersama untuk mendukung program pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang terpadu dan komunikasi yang intensif, akan terhindar dari adanya tumpang tindih atau kelangkaan pendanaan pada sektor tertentu. Harmonisasi ini juga akan memungkinkan adanya sinergi program, sehingga hasil yang dicapai lebih besar dari pada jumlah individual dari setiap program. Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain, akan dioptimalkan untuk mengakses pelaksanaan program kegiatan yang lebih luas. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 5.1. Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:
52. 1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
53. 2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
54. 3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
55. 4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. 5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.
56. 1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
57. 2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
58. 3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030 acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
59. 4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan. Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang harus dilakukan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
60. 1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
61. 2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
62. 3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan. RENSTRA DIKPORA KP | 2025-2030
63. 4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Wates, 18 September 2025 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat indikator: Harapan Lama Sekolah Meningkatnya akses layanan pendidikan di semua jenjang Indikator: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun. Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun Meningkatnya mutu pendidikan Indikator: Kemampuan literasi numerasi SD (skor) Kemampuan literasi numerasi SMP (skor) Persentase Penguatan Pendidikan Karakter. Meningkatnya Daya Saing Pemuda Indikator: Persentase Pemuda berprestasi Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum Indikator: Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah Program Pengelolaan Pendidikan Indikator: Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan indikator: Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik Program Pengelolaan Pendidikan Indikator: 1.Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) 2.Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Program Pengembanagan Kurikulum Indikator: Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Indikator: Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Indikator: Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha. Program Pengembangan Daya Saing Olahraga Indikator: Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru Jenjang PAUD Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator: 1.Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD 2.Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru jenjang SD Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator: Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama Indikator: 1.Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP 2.Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Jenang SMP Pendidikan Berbasis Budaya Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya sistem pengendalian Internal Perangkat Daerah Indikator: Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenenag Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah LAMPIRAN METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS DIKPORA TAHUN 2025-2030 REALISAS I BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya akses layanan pendidikan di semua jenjang Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun. persen Sumber data:BPS. Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anakusia 5 sampai 6 tahun di Kabupaten Kulon Progo 97.52 97.78 98.03 98.28 98.54 98.79 99.05 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun. persen Sumber data:BPS. Jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun di Kabupaten Kulon Progo 98,61 98.72 98.82 98.92 99.03 99.13 99.24 Angka Partisipasi Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun persen Sumber data:Rapor pendidikan. Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 14.09 14.85 15.62 16.38 17.14 17.91 18.67 2 Meningkatnya mutu pendidikan Kemampuan literasi numerasi SD (skor) nilai Rapor pendidikan (A.1.skor+A.2.skor)/2 64 66.7 69.4 72.1 74.8 77.5 80.2 Skor literasi SD 69.19 71.69 74.19 76.69 79.19 81.69 84.19 Skor numerasi SD 58.81 61.71 64.61 67.51 70.41 73.31 76.21 Kemampuan literasi numerasi SMP (skor) nilai Rapor pendidikan (A.1.skor+A.2.skor)/2 72,43 80.9 81.4 81.9 82.4 82.9 83.4 Skor literasi SMP 82.91 84.01 85.11 86.21 87.31 88.41 89.51 Skor Numerasi SMP 70.7 72.2 73.7 75.2 76.7 78.2 79.7 Persentase Penguatan Pendidikan Karakter. nilai Sumber data: rapor pendidikan (A.3). Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian pada survei karakter 57.72 58.05 59.12 59.82 60.52 61.22 61.92 3 Meningkatnya Daya Saing Pemuda Persentase Pemuda berprestasi Persen (Jumlah Pemuda yang meraih Juara dalam Lomba Kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional) / (Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional) x 100% 58.82 64.71 76.47 82.35 88.24 94.12 100.00 Jumlah Pemuda yang meraih Juara dalam Lomba Kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional 10 11 13 14 15 16 17 Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi/Nasional 17 17 17 17 17 17 17 4 Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum. Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum. Persen Jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga pelajar dan umum dibagi jumlah nomor pertandingan yang diikuti 50.19 50.21 50.78 51.13 51.35 51.84 52.31 Jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga pelajar dan umum dibagi jumlah nomor pertandingan yang diikuti 129 244 131 249 133 253 136 Jumlah nomor pertandingan yang diikuti 257 486 258 487 259 488 260 CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN NO. SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SATUAN METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DINAS DIKPORA TAHUN 2025-2030 REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan dalam Kondisi Layak % jumlah Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan dalam kondisi layak / jumlah seluruh sarana prasarana di satuan pendidikan di Kulon Progo (TK, SD, SMP, SKB-PKBM) 73.35 73.45 73.56 73.66 73.76 73.87 73.97 Jumlah Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan dalam kondisi layak (TK, SD, SMP, SKB-PKBM) 18531 18631 18731 18831 18931 19031 19131 Jumlah seluruh sarana prasarana di satuan pendidikan di Kulon Progo (TK, SD, SMP, SKB-PKBM) 25264 25364 25464 25564 25664 25764 25864 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan % (Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan) / (Jumlah Seluruh Peserta Didik ) x 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan 55230 55060 55335 55889 56448 57012 57582 TK 8038 7976 8016 8096 8177 8259 8341 SD 31077 30974 31129 31440 31755 32072 32393 SMP 15413 15313 15390 15543 15699 15856 16014 kesetaraan (SKB/PKBM) 702 797 801 809 817 825 834 Jumlah Seluruh Peserta Didik (TK, SD, SMP, Kesetaraan) 55230 55060 55335 55889 56448 57012 57582 TK 8038 7976 8016 8096 8177 8259 8341 SD 31077 30974 31129 31440 31755 32072 32393 SMP 15413 15313 15390 15543 15699 15856 16014 kesetaraan (SKB/PKBM) 702 797 801 809 817 825 834 Definisi Operasional : peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan adalah Peserta didik yang mendapatkan : Pembiayaan, Akses media Pembelajaran, Akses bahan Pustaka, Pembimbingan dan Konseling. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Pendidik dan tenaga Kependidikan Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik % (jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik) / (jumlah seluruh satuan pendidikan di Kulon Progo) x 100 % 38.93 40.36 41.83 43.34 44.75 46.20 47.69 Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik 290 301 312 323 333 344 355 TK 159 164 169 174 179 184 190 SD 131 135 139 143 147 152 156 SMP 0 1 2 3 4 5 6 kesetaraan (SKB/PKBM) 0 1 2 3 3 3 3 jumlah seluruh satuan pendidikan di Kulon Progo 745 745 745 745 745 745 745 TK 327 327 327 327 327 327 327 SD 335 335 335 335 335 335 335 SMP 67 67 67 67 67 67 67 kesetaraan (SKB/PKBM) 16 16 16 16 16 16 16 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) % (Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SD + Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SD + Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SMP + Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SMP) / 4 64.15 64.25 64.35 64.45 64.55 64.65 64.75 Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SD 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SD 78.71 78.81 78.91 79.01 79.11 79.21 79.31 Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi SMP 86.7 86.8 86.9 87 87.1 87.2 87.3 Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SMP 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 83.8 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik % (Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, dan SMP) + Jumlah Guru (TK, SD dan SMP) ) x 100% 56.43 56.96 57.25 57.53 57.81 58.08 58.64 Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, dan SMP) 2564 2616 2658 2700 2742 2784 2840 TK 163 166 169 172 175 178 181 SD 1790 1826 1852 1878 1904 1930 1956 SMP 611 623 635 647 659 671 697 kesetaraan (SKB/PKBM) 0 1 2 3 4 5 6 Jumlah Guru (TK, SD dan SMP) 4544 4593 4643 4693 4743 4793 4843 TK 603 615 627 639 651 663 675 SD 2786 2813 2841 2869 2897 2925 2953 SMP 1045 1055 1065 1075 1085 1095 1105 kesetaraan (SKB/PKBM) 110 110 110 110 110 110 110 Program Pengembangan Kurikulum Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan kurikulum Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi 1 1 2 2 3 3 4 Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha. % Jumlah Pemuda yang ikut Organisasi pemuda + jumlah pemuda yang Ikut Kegiatan sosial kemasyarakatan + jumlah pemuda wirausaha dibagi jumlah pemuda keseluruhan pemuda 35.00 35.66 36.33 37.01 37.71 38.41 39.14 Jumlah Pemuda yang ikut Organisasi pemuda + jumlah pemuda yang Ikut Kegiatan sosial kemasyarakatan + jumlah pemuda wirausaha 32800 33456 34125.12 34807.6224 35503.7748 36213.8503 36938.1274 organisasi pemuda 16482 16811.64 17147.873 17490.8303 17840.6469 18197.4598 18561.409 kegiatan kemasyarakatan 14386 14673.72 14967.194 15266.5383 15571.8691 15883.3064 16200.9726 wirausaha 1932 1970.64 2010.0528 2050.25386 2091.25893 2133.08411 2175.74579 Jumlah keseluruhan pemuda usia 16-30 tahun 93711 93823 93935 94047 94159 94271 94383 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Pengembangan Kapasitas Daya saing olahraga Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif. % Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan dibagi jumlah atlet yang diseleksi 55.24 55.58 55.78 56.00 56.18 56.53 56.72 Atlet yang mengikuti pembinaan 411 528 415 532 418 537 422 Atlet yang diseleksi 744 950 744 950 744 950 744 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM 2025 - 2029 DINAS KESEHATAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO 2025 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO Jl. Tentara Pelajar Km. 1, Wates, Kulon Progo dinkes@kulonprogokab.go.id Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 i KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaannya dalam periode lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2025Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Kami mengajak kepada semua pihak terutama unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo beserta UPTD untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan masyarakat Kulon Progo sehat dan mandiri. Semoga upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Aamiin. Wates, 18 September 2025 Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Drs. JAZIL AMBAR WAS'AN Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196612131992031006 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 ii DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ................................................................................................................................... Daftar Isi ............................................................................................................................................ Daftar Singkatan ................................................................................................................................. Daftar Tabel ........................................................................................................................................ i ii iv vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ...................................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum ........................................................................................................ 2 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………. 5 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan ……..………………………...…………. 8 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan ……………………………………… 8 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan ……………………………………………………… 21 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan …................................................................. 26 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan ……………………..……………. 46 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis …………………………………………………… 48 2.2.1 Permasalahan Pleayanan Dinas Kesehatan ………………………………………... 48 2.2.2 Isu Strategis ……………………………………………………………………………. 50 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ………………. 54 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran ……….......... 56 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Rencana Program dan Kegiatan ….……………..………………………………….. 62 4.2 Uraian Sub Kegiatan…..……………………………………………………………….. 72 4.3 Kinerja Urusan …………………………………………………………………………. 77 BAB V PENUTUP ………………………………………………………………………………………… 84 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 iii DAFTAR SINGKATAN AKB : Angka Kematian Bayi AKI : Angka Kematian Ibu BBLR : Bayi Berat Lahir Rendah BLUD : Badan Layanan Umum Daerah BTA : Bakteri Tahan Asam DM : Diabetes Melitus Fasyankes : Fasilitas Pelayanan Kesehatan FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama IKS : Indeks Keluarga Sehat IPM : Indeks Pembangunan Manusia JKN : Jaminan Kesehatan Nasional KEK : Kurang Energi Kalori KEP : Kurang Energi Protein KH : Kelahiran Hidup KIA : Kesehatan Ibu dan Anak KLB : Kejadian Luar Biasa KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis NAPZA : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif ODGJ : Orang Dengan Gangguan Jiwa OPD : Organisasi Perangkat Daerah PD3I : Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pustu : Puskesmas Pembantu Renstra : Rencana Strategis RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah Sarpras : Sarana Prasarana SDIDTK : Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang SDM : Sumber Daya Manusia Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 iv SDMK : Sumber Daya Manusia Kesehatan SIK : Sistem Informasi Kesehatan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SPGDT : Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPM : Standart Pelayanan Minimal SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat UCI : Universal Child Immunization UKBM : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UPTD : Unit Pelayanan Teknis Daerah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 v DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Distribusi pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan Tabel 2.2 Kebutuhan dan ketersediaan tenaga Kesehatan di puskesmas Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (smt 1) Tabel 2.3 Data asset Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Tabel 2.4 Sarana Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2024 Tabel 2.5 Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020- 2024 Tabel 2.7 Capaian indikator kinerja utama (IKU) untuk urusan kesehatan Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Program Tabel 2.9 Cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tabel 2.10 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tabel 2.11 Capaian Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Tabel 2.12 Capaian Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tabel 2.13 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan menurut jenis belanja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 Tabel 2.14 nggaran dan Realisasi Pendanaan menurut jenis program di Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 Tabel 2.15 Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran di Dinas Kesehatan tahun 2025 Tabel 2.16 Mitra kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 Tabel 2.17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran OPD Tabel 2.18 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Tabel 3.4 Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tabel 4.1 Rencana Program. Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tabel 4.2 Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tabel 4.3 Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tabel 4.5 Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tabel 4.7 Indikator Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 1 Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; acuan dalam pembuatan renja Perangkat Daerah; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 2 1.2. Landasan Hukum Landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai sebagai berikut:
64. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
65. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
66. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
67. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Penyusunan Renstra Bapperida dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra BAPPERIDA disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025- 2029 Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 3
68. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
69. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
70. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
71. 8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
72. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
73. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
74. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
75. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
76. 13.Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan,
77. 14.Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 4
78. 15.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
79. 16.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
80. 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
81. 18.Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
82. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
83. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu
84. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
85. 22.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
86. 23.Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten kulon Progo tahun 2023-2026.
87. 24.Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 41 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
88. 25.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 5 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029. 1.3.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut :
a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025- 2029 yang dimandatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
b.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 7 Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat:

(1)Uraian program
(2)Uraian kegiatan
(3)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah
(6)Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 8
1. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. b.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
5. e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
6. f.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
7. g.Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
8. h.Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
9. i.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian,evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas Kesehatan sebagai unsur pimpinan dibantu unsur pembantu pimpinan yaitu sekretariat dengan sub bagian-sub bagian, serta unsur pelaksana yang terdiri dari bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi; kelompok jabatan fungsional tertentu; dan unit pelaksana teknis Dinas. Adapun tugas dan fungsi unsur pembantu dan unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 9 2.1.1.1. Sekretariat Tugas : menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Fungsi :
11. a.penyusunan penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
12. b.perumusan kebijakan Sekretariat;
13. c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
14. d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
15. e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
16. f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
17. g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
18. h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
19. i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan
20. j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
21. k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
22. l.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
23. m.penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
24. n.pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
25. o.penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
26. p.penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
27. q.penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
28. r.penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
29. s.pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
30. t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 10 2.1.1.2. Bidang Kesehatan Masyarakat Tugas : merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, dan tata kelola kesehatan masyarakat Fungsi :
31. a.penyusunan penyusunan rencana kerja dan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
32. b.perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat;
33. c.pengoordinasiaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;
34. d.pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;
35. e.pengoordinasian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten;
36. f.pengoordinasian Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten;
37. g.pengoordinasian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten;
38. h.Pengoordinasian pelaksanaan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah kabupaten;
39. i.Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
40. j.Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
41. k.Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
42. l.Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
43. m.Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
44. n.pelaksanaan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan;
45. o.penyusunan laporan program promosi kesehatan;
46. p.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Bidang Kesehatan Masyarakat;
47. q.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
48. r.pengordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 11
49. s.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kesehatan Masyarakat;
50. t.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Jiwa dan Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat. 2.1.1.3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tugas : merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta pengelolaan surveilans kesehatan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Fungsi :
51. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
52. b.perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
53. c.pengoordinasian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten;
54. d.pengoordinasian penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
55. e.pengoordinasian penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
56. f.pengoordinasian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten;
57. g.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
58. h.Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
59. i.Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional;
60. j.Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal;
61. k.pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
62. l.Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi;
63. m.Penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 12
64. n.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
65. o.pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
66. p.Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Bidang; dan
67. q.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 2.1.1.4. Bidang Pelayanan Kesehatan Tugas : menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan melalui peningkatan pelayanan Kesehatan primer, rujukan dan kesehatan khusus, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan. Fungsi :
68. a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
69. b.Perumusan kebijakan teknis Kebijakan Pelayanan Kesehatan;
70. c.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Khusus dan Sistem Informasi Kesehatan serta Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
71. d.pengoordinasian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah;
72. e.pengoordinasian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
73. f.pengoordinasian Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah;
74. g.Pengoordinasian Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain wilayah kabupaten;
75. h.Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan;
76. i.Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
77. j.Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain di kabupaten;
78. k.Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit dikabupaten/kota;
79. l.Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di kabupaten/kota; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 13
80. m.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi meliputi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Khusus dan Sistem Informasi Kesehatan serta Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
81. n.pelaksanaan kredensialing fasilitas Pelayanan Kesehatan;
82. o.pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan;
83. p.pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
84. q.Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Kesehatan;
85. r.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Sistem Informasi Kesehatan. 2.1.1.5. Bidang Sumber Daya Kesehatan Tugas : merumuskan kebijakan, membina,mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan, sarana rasarana kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Fungsi :
86. a.penyusunan penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
87. b.perumusan kebijakan terkait sumber daya kesehatan;
88. c.Pengoordinasian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
89. d.Pengoordinasian Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten;
90. e.Pengoordinasian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten;
91. f.Pengoordinasian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten;
92. g.Pengoordinasian Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
93. h.Pengoordinasian Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
94. i.Pengoordinasian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P -IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 14 Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
95. j.Pengordinasian Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
96. k.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan kefarmasian, makanan dan minuman, serta alat kesehatan;
97. l.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan Sarana Prasarana Kesehatan;
98. m.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan SDMK;
99. n.pengoordinasian bimbingan teknis dan supervisi meliputi kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan dan SDMK;
100. o.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
101. p.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Kesehatan;
102. q.Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
103. r.Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
104. s.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
105. t.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.
106. u.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
107. v.Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.
108. w.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi;
109. x.pelaksanaan pengajuan proses penghapusan perbekalan kefarmasian yang rusak/kadaluarsa;
110. y.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
111. z.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 2 seksi, yaitu Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 15 2.1.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) 2.1.1.6.1. UPTD Puskesmas Berdasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya; dan memberikan upaya pelayanan kesehatan perseorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Puskesmas, mempunyai fungsi :
112. a.penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 16
113. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
114. c.penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;
115. d.penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;
116. e.wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
117. f.pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Puskesmas;
118. g.penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
119. h.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPTD Puskesmas berjumlah 21 unit yang tersebar di 12 Kecamatan yaitu Puskesmas Wates, Puskesmas Temon I, Puskesmas Temon II, Puskesmas Panjatan I, Puskesmas Panjatan II, Puskesmas Galur I, Puskesmas Galur II, Puskesmas Lendah I, Puskesmas Lendah II, Puskesmas Sentolo I, Puskesmas Sentolo II, Puskesmas Pengasih I, Puskesmas Pengasih II, Puskesmas Kokap I, Puskesmas Kokap II, Puskesmas Naggulan, Puskesmas Girimulyo I, Puskesmas Girimulyo II, Puskesmas Samigaluh I, Puskesmas Samigaluh II, Puskesmas Kalibawang. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 17 2.1.1.6.2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
120. a.penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
121. b.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis pada UPT;
122. c.pengelolaan dan pelayanan laboratorium kesehatan;
123. d.pelaksanaan penerapan sistem manajemen laboratorium kesehatan sesuai dokumen mutu laboratorium;
124. e.pemeriksaan laboratorium kesehatan terkait pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program kegiatan Dinas;
125. f.pengembangan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi, parasitologi, imunologi, patologi klinik, obat, makanan, minuman, kandungan gizi mikro, kosmetika, napza, cross check sediaan malaria, kualitas air, dan lingkungan; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 18
126. g.perencanaan pendapatan dan operasional teknis pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
127. h.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT;
128. a.pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
129. b.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
130. c.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal UPT;
131. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
132. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 2.1.1.6.2. RSUD Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 19 Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah memiliki fungsi :
133. a.perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
134. b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
135. c.pelaksanaan administrasi;
136. d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
137. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 20 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 21 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan 2.1.2.1 SDM Kesahatan Jumlah sumber daya manusia (SDM) baik PNS maupun non PNS di Dinas Kesehatan sebanyak 74 orang, dengan rincian sebagai mana tertera pada tabel berikut : Tabel 2.1. Distribusi pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan pendidikan sekretariat kesmas yankes P2 SDK TOTAL % SMP 0 0 0 0 1 1 1,4% SMA 8 1 0 1 1 11 14,9% DI/II/III 6 2 3 5 2 18 24,3% DIV/S1 4 7 5 6 8 30 40,5% S2 3 3 2 3 3 14 18,9% TOTAL 21 13 10 15 15 74 100,0% Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar SDM di Dinas Kesehatan berpendidikan DIV/S1, sebanyak 30 orang (40,5%). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sekretariat kesmas yankes P2 SDK Data Pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan SMP SMA DI/II/III DIV/S1 S2 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 22 Tabel 2.2 Kebutuhan dan ketersediaan tenaga Kesehatan di puskesmas Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (smt 1) NO JENIS KEBUTUHAN KETERSEDIAA N % 1 DOKTER 226 140 61,95% 2 DOKTER GIGI 46 34 73,91% 3 BIDAN 293 274 93,52% 4 PERAWAT 716 625 87,29% 5 PROMKES 31 24 77,42% 6 KESLING 42 42 100,00% 7 GIZI 52 49 94,23% 8 ATLM (LAB) 80 74 92,50% 9 KEFARMASIAN 116 106 91,38% Dari tabel diatas, berdasarkan standar kebutuhan minimal dalam Permenkes nomer 43 tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dokter di puskesmas terpenuhi sebesar 61,95%; kebtuhan dokter gigi baru terpenuhi sebesar 73,91% dan kebutuhan perawat baru terpenuhi sebesar 87,29%. Ketersedian SDM meliputi ASN & Non ASN, Penghitungan kebutuhan pegawai telah diverifikasi oleh Bagor (berdasar standar kebutuhan minimal dalam Permenkes 43 th 2019 tentang Puskesmas) BKPP & Kemenkes DOKTER DOKTER GIGI BIDAN PERAWAT PROMKES KESLING GIZI ATLM (LABORAT ) KEFARMA SIAN KEBUTUHAN 226 46 293 716 31 42 52 80 116 KETERSEDIAAN 140 34 274 625 24 42 49 74 106 % 61,95% 73,91% 93,52% 87,29% 77,42% 100,00% 94,23% 92,50% 91,38% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 KEBUTUHAN & KETERSEDIAAN NAKES DI PUSKESMAS DI KAB KULON PROGO Tahun 2025 s.d smt 1 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 23 2.1.2. Aset Jumlah aset yang dimiliki Dinas Kesehatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3. Data asset Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk/Rusak 1 Gedung kantor 1 1 0 2 Kendaraan Dinas Roda 4 12 12 0 3 Kendaraan Dinas Roda 2 27 27 0 4 Laptop 6 6 0 5 Komputer (PC) 45 45 0 6 Televisi 1 1 0 7 LCD Projector 4 3 1 8 AC Split 81 80 1 9 Kamera 1 1 0 10 Sound system 1 1 0 11 Wireless 1 1 0 12 Printer 28 25 3 13 Aset lainnya 0 0 0 JUMLAH 208 203 5 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 24 2.1.2.4. Sarana Fisik Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan yang semula berada dalam 2 unit gedung, telah digabung dalam satu kantor baru yaitu membangun kembali gedung unit II yang berlokasi di Jl Tentara Pelajar Wates. Kondisi sarana fisik Dinas Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 2.4 Sarana Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2024 No Nama Kondisi Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat 1 Kantor Dinas 1 - - - 1 2 Gedung Puskesmas 20 - 1 - 21 3 Gedung Puskesmas Pembantu 43 - 18 2 63 4 Rumah Dinas dr./drg. 22 - 8 - 30 5 Rumah Dinas paramedis 25 - 12 - 37 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo Aset sarana fisik lainnya berupa 21 unit gedung Puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, 63 unit gedung Puskesmas Pembantu, 30 unit rumah dinas dokter umum/ gigi, dan 37 unit rumah paramedis. 2.2.3. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 2.2.3.1. Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perkembangan dan ketersediaan sarana fasilitas kesehatan dari tahun 2020 s/d 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo telah memiliki 21 unit Puskesmas, terdiri dari Puskesmas 7 unit rawat inap dan 14 unit non rawat inap yang tersebar di 12 kecamatan sehingga setiap kecamatan memiliki 1 - 2 Puskesmas. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 25 Tabel 2.5 Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024 No Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Puskesmas I Puskesmas Rawat inap 6 6 7 7 7 Unit Ii Puskesmas Non Rawat inap 15 15 14 14 14 Unit Iii Puskesmas Pembantu 63 63 63 63 63 Unit Iv Puskesmas Keliling (Pusling) 21 21 21 21 21 Unit 2 Poliklinik Bersalin/Rumah Bersalin/Balai Pengobatan 0 0 0 0 0 Unit 3 Klinik Pratama 15 15 15 17 18 Unit 4 Klinik Utama 1 1 1 1 1 Unit 5 Rumah Sakit Umum
138. i.Rumah Sakit Negeri 2 2 2 2 2 Unit ii. Rumah Sakit Swasta 7 7 7 7 7 Unit 6 Praktek Dokter 80 81 56 71 73 Unit Sumber : Profi KesehatanKesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo Dilihat dari jumlah desa yang ada yaitu 88 desa berarti tiap Puskesmas melayani 4 - 5 desa. Sedangkan dilihat dari jumlah dusun yaitu 930 dusun berarti tiap Puskemas melayani 46 - 47 dusun. Dalam rangka pelaksanaan rujukan, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 2 Rumah sakit Pemerintah yaitu RSUD Wates (type B) dan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang (type C). 2.2.3.2. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat Sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes sebagai bagian pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah posyandu tahun 2024 sejumlah 957 unit. Pada tahun 2024 jumlah balita sebanyak 25.004, maka ratio posyandu terhadap 1 satuan balita adalah 26,13; sedangkan ratio posyandu terhadap puskesmas 45,6 berarti 1 puskesmas membina 45 – 46 posyandu. Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 26 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 2.1.3.1. Capaian Kinerja Capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2020 - 2024 yang diukur dengan indikator sasaran kinerja utama dan indikator kinerja program dapat disajikan dalam tabel berikut ini: Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 27 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 28
139. a.Indikator Kinerja Utama Tabel 2.7 Capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2020 - 2024 no Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 63,61 222,17 194,69 25,36 49,6 jumlah kematian ibu dalam 1 tahun 3 10 8 1 2 jumlah kelahiran hidup 4.716 4.501 4,109 3,944 3,417 2 Angka Kematian Bayi (AKB) 11,07 11,99 10,71 9,12 10,24 jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun 38 45 44 36 35 jumlah kelahiran hidup 4.716 4.501 4109 3.944 3.417 3 Indeks SPM 60,12% 66,76% 90,57% 94,83% 95,32% Pelayanan Kesehatan ibu hamil 95,76% 92,87% 82,60% 98,20% 91,29% Pelayanan kesehatan ibu bersalin 99,73% 94,45% 84,71% 99,62% 99,85% Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 85,26% 82,17% 85,09% 95,25% 98,71% Pelayanan kesehatan balita 60,16% 66,25% 77,95% 96,43% 94,96% Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 57,87% 51,70% 94,43% 90,03% 96,42% Pelayanan kesehatan pada usia produktif 84,09% 91,82% 95,66% 96,31% 98,00% Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 32,24% 54,06% 92,85% 93,67% 90,60% Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 13,16% 21,09% 93,05% 99,58% 94,73% Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus 31,63% 43,84% 95,83% 99,49% 98,07% Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 76,23% 76,30% 89,33% 90,27% 93,54% Pelayanan kesehatan orang dengan TB 42,00% 72,93% 96,27% 85,33% 93,30% Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 43,32% 53,69% 99,11% 93,75% 94,39% Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja utama secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
  1. 1.Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, cenderung fluktuatif. Tahun 2020 sebesar 63,61 per 100.000 KH dan tahun 2021 meningkat menjadi 222,17 KH, dan tahun 2024 sebesar 58,53 per 100.000 KH. Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 sebesar 58,53 per 100.000 KH (sejumlah 2 orang, dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 3417 orang). Angka Kematian Ibu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, berdasarkan RPJMD target AKI 2024 sebesar 37,31 per 100.000 KH. Adapun penyebab kematian ibu pada tahun 2024, adalah Eklamsi. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengantisipasi kematian ibu adalah : Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 29
  2. 1.Kematian Ibu terjadi di Fasyankes Tingkat lanjutan (Rumah Sakit). Menunjukkan bahwa sebenarnya upaya yang dilakukan di tingkat pelayanan dasar (puskesmas) sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur penanganan yang ada.
  3. 2.Terdapat 2 orang ibu hamil yang meninggal dengan diagnosa eklamsia. Ibu hamil ini sudah periksa sesuai standar tetapi menjelang persalinan terjadi kenaikan tekanan darah dan kejang yang tidak bisa terdeteksi pada waktu kehamilan.
  4. 3.Sebagian besar ibu hamil yang berisiko tinggi sudah dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara rutin. Ibu hamil resiko tinggi sudah dilakukan perencanaan persalinan di Rumah Sakit tetapi masih ada ibu hamil beresiko tinggi tidak mengikuti seusai anjuran dari tenaga kesehatan melahirkan di rumah sakit yang memiliki sarana prasarana yang lengkap.
  5. 2.Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan RPJMD Target Angka Kematian Bayi tahun 2024 adalah sebesar 7,33 per 1.000 KH dengan realisasi sebesar 10,24 per 1.000 KH (absolut 35 orang), jumlah kelahiran hidup sebanyak 3417 orang. Akan tetapi, AKB sebesar 10,24 per 1.000 KH ini, apabila dibandingkan dengan target Nasional (16 per 1.000KH), maka AKB di Kulon Progo masih lebih kecil dari angka nasional. Kematian bayi tahun 2024 antara lain disebabkan oleh karena kelainan bawaan, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, prematuritas, sepsis, infeksi paru, aspirasi, gangguan nafas. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengantisipasi kematian bayi pada tahun 2024 adalah : Kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh berat bayi lahir rendah serta Kematian bayi mayoritas terjadi di Fasyankes Tingkat lanjutan (Rumah Sakit). Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi :
  6. 1.Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas kesehatan dan lintas sektor melalui “Rindu KIA” dalam upaya meningkatkan pemantauan kesehatan bagi ibu dan bayi.
  7. 2.Mengintegrasikan aplikasi pemantauan “BumilKu” dan “Kohort Elektronik” supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauannya.
  8. 3.Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Maternal Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit.
  9. 4.Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas
  10. 5.Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi.
  11. 6.Meningkatkan kualitas audit medik pelayanan KB dalam kesehatan reproduksi.
  12. 7.Mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 30
  13. 8.Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi.
  14. 3.Indeks SPM Pelayanan Kesehatan Indeks SPM merupakan kompilasi dari 12 indikator SPM bidang kesehatan. Indeks SPM tahun 2024 sebesar 95,32. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,22. Indikator SPM secara terinci akan dibahas dalam indikator kinerja program UKP UKM.
140. b.Indikator Kinerja Program (IKP) Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) bidang Kesehatan Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Program No. Program Indikator Kinerja Program 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 49.48% 82,09% 85,47% 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 63,68% 90,32% 98,56% 3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Cakupan Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 71,55% 75,00% 95,38% 4 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 61,46% 67,65% 67,03% Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2024 Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja program secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
  1. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan perhitungan sebagai berikut: ((Persentase Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar / Jumlah fasyankes pemerintah yang ada) + (Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar untuk pelayanan 12 SPM / 12) + (Persentase jumlah fasyankes yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi / jumlah fasyankes primer Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 31 (FKTP) yang ada) + (Persentase jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) / jumlah fasyankes yang ada)) / 4 Tabel 2.9 Cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 I Persentase Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar / Jumlah fasyankes pemerintah yang ada 65,22% 100,00% 100,00% Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar 15 23 23 Jumlah fasyankes pemerintah yg ada 23 23 23 II Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar untuk pelayanan 12 SPM / 12 60,12% 65,75% 70,93% 82,09% 95,32% Persentase capaian pelayanan ibu hamil sesuai standar 95,8%- 91,3% 82,60% 73,71% 91,29% Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar 4.539 4.400 3.707 3.882 3.353 Jumlah sasaran ibu hamil yang ada 4.740 4.821 4.488 5.265 3.673 Persentase capaian pelayanan ibu bersalin sesuai standar 99,7% 92,6% 84,71% 77,06% 99,85% Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4.727 4.475 3.802 3.937 3.406 Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada 4.740 4.832 4.488 5.265 3.411 Persentase capaian pelayanan bayi baru lahir sesuai standar 85,3% 85,7% 85,09% 75,33% 98,71% Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4.021 3.875 3.819 3.891 3.374 Jumlah sasaran bayi lahir yang ada 4.716 4.4523 4.488 5.165 3.418 Persentase capaian pelayanan balita sesuai standar 60,2% 63,9% 67,69% 84,85% 94,96% Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 13.963 18.369 15.240 19.194 19.291 Jumlah sasaran balita yang ada 23.208 28.767 22.515 22.622 20.314 Persentase capaian pelayanan anak usia dasar sesuai standar 57,9% 51,7% 56,66% 88,13% 96,42% Jumlah anak usia dasar yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 30.806 27.517 30.630 47.643 51.454 Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada 53.229 53.229 54.060 54.060 53.366 Persentase capaian pelayanan usia produktif sesuai standar 84,1% 91,8% 95,66% 100,00% 98,00% Jumlah warga negara usia produktif yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 34.277 40.126 49.407 66.964 73.939 Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada 40.764 43.702 51.650 66.964 75.449 Persentase capaian pelayanan usila lanjut sesuai standar 32,2% 53,3% 55,99% 68,31% 90,60% Jumlah penduduk usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 21.801 36.682 38.070 46.791 60.249 Jumlah sasaran usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 67.619 68.805- 68.000 68.500 67.249 Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 32 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase capaian pelayanan hipertensi sesuai standar 13,2% 17,7% 55,83% 99,58% 94,73% Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 2,977 4.771 4.469 10.447 12.946 Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada 22.624 26.915 8.005 10.491 13.666 Persentase capaian pelayanan Diabetes Mellitus sesuai standar 31,6% 38,1% 57,50% 99,49% 98,07% Jumlah penderita DM yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 1.796 2.489 2.415 3.934 4.870 Jumlah estimasi penderita DM yg ada 5.678 6.528 4.200 3.954 4.966 Persentase capaian pelayanan ODGJ sesuai standar 76,2% 76,3% 80,40% 89,13% 93,54% Jumlah ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 1.315 1.207 1.272 1.410 1.418 Jumlah proyeksi ODGJ berat yg ada 1.725 1.582 1.582 1.582 1.516 Persentase capaian pelayanan TB sesuai standar 42,05 72,9% 69.61% 89.45% 93.30% Jumlah orang terduga TB yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 2.803 3.251 3.177 4.078 4.318 Jumlah orang terduga TB yg ada 6.674 4.458 4.564 4.559 4.628 Persentase capaian pelayanan HIV sesuai standar 43,3% 53,7% 59,47% 72,33% 94,39% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg mendapatkan pelayanan sesuai standar 3.008 3.620 4.010 4.877 5.671 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg ada 6.944 6.743 6.743 6.743 6.008 III Persentase jumlah fasyankes primer (FKTP) yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi / jumlah fasyankes primer (FKTP) yang ada 61,76% 61,76% 61,76% 61,76% 61,76% jumlah fasyankes primer (FKTP) yg menyelenggarakan SIK Secara Terintegrasi 21 21 21 21 21 jumlah fasyankes primer (FKTP) yg ada 34 34 34 34 34 IV Persentase jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) / jumlah fasyankes yang ada - - n.a 81,82% 84,78% jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) - - n.a 36 39 jumlah fasyankes yang ada - - n.a 44 46 Capaian indikator kinerja Program UKP & UKM - - 49,48% 82,09% 85,47% Sumber data: Dinas Kesehatan, RSUD Kab. Kulon Progo, 2024 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebesar 85,47% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 83,83%. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilakukan melalui beberapa hal antara lain : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi. Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 33 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP meliputi upaya pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas dan RS; rehabilitasi sarana prasarana kesehatan serta penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan di Puskesmas. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan merupakan upaya pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai standar yakni penerapan 12 SPM. Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian SPM antara lain:
  2. 1.Pelayanan kesehatan pada ibu hamil belum mencapai target 100%. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain: migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan, adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak kontrol sesuai jadwal atau K1 terlewati). Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain : pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WAG Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sector terkait penanganan ibu hamil KTD.
  3. 2.Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin belum mencapai target 100%. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : persalinan di rumah (brojol di rumah) atau perjalanan menuju fasyankes. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain melakukan KIE tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing- masing.
  4. 3.Pelayanan kesehatan pada bayi belum mencapai target 100%. Pelayanan kesehatan bayi Sebagian besar disebabkan pada bayi dengan berat badan lahir rendah dilakukan penundaan pemberian imunisasi HB0, dan bayi bermasalah tidak dilakukan Inisiasi Menyusu Dini. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan bayi antara lain : adanya bayi yang lahir dengan masalah kesehatan. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan bayi antara lain memperkuat pelayanan ANC yang berkualitas, pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko lebih diperkuat, melaksanakan skrining layak hamil dan penguatan kesiapan ibu dari sejak calon pengantin.
  5. 4.Pelayanan kesehatan pada balita belum mencapai target 100% Kendala yang dihadapi dalam pelayanan balita adalah pelaksanaan deteksi tumbuh kembang yang tidak dapat dilaksanakan sesuai umur karena beberapa hal diantaranya balita tidak datang ke posyandu saat jadwal pemeriksaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya balita yang tidak datang di posyandu dengan beberapa alasan ,antara lain tidak ada yang mengantar, balita berada di tempat berbeda. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan balita antara lain pendampingan kader untuk melakukan penjadwalan dan monitoring pelaksanaan Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 34 SDIDTK sesuai umur, melakukan edukasi ke ibu balita pentingnya deteksi dini tumbuh kembang.
  6. 5.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target 100% Capaian SPM usia Pendidikan dasar 90,16%. Kendala yang dihadapi adalah Puskesmas dengan sasaran banyak tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan kesehatan sampai akhir tahun. Keterbatasan jumlah SDM di Puskesmas menjadi kendala yang paling besar. Selain itu, input data di aplikasi juga mempunyai tantangan tersendiri. Data dilakukan input secara individu melalui aplikasi. Tantangan yang ada selain kondisi internet yang belum merata di wilayah Kulon Progo, juga aplikasi web Penjarkes DIY sering maintenance sehingga menghambat proses input data. Upaya yang dilakukan adalah menyusun strategi bagi Puskesmas dengan jumlah sasaran banyak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal tahun, sehingga di akhir tahun semua sasaran sudah dilakukan pemeriksaan. Pelaksanaan input data juga harus dilakukan strategi khusus agar puskesmas dengan jumlah sasaran yang banyak bisa diinput semua, misalnya dengan menunjuk penanggung jawab untuk input data. Melakukan usulan kepada Dinkes DIY untuk aplikasi yang digunakan cukup aplikasi penjarkes saja. Untuk siswa bisa mengisi kuesioner melalui mobscreen, sementara data hasil pemeriksaan kesehatan dientry petugas dengan aplikasi penjarkes.
  7. 6.Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) belum mencapai target 100% Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM Kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining, sasaran skrining usia produktif yang berstatus pelajar/ mahasiswa belum terskrining semua karena skrining dilakukan pada siang hari, Skrining dengan pemeriksaan IVA yang mendukung capaian pelayanan kesehatan usia produktif juga belum sesuai target karena kebanyakan Wanita Usia Subur masih merasa malu karena skrining dilakukan pada area sensitif wanita.
  8. 7.Capaian SPM kelompok usia lanjut belum mencapai target 100% Permasalahan dalam pelayanan kesehatan lansia adalah adanya lansia yang immobile karena sakit, keterbatasan gerak sehingga kalau tidak diantarkan ke posyandu tidak dapat hadir. Pasien yang datang ke posyandu hanya lansia yang itu-itu saja, yang aktif berkegiatan. Sementara itu masih ada lansia yang belum paham kalau mereka harus mendapatkan layanan skrining dalam satu tahun sekali. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan kader setempat untuk mendata dan melakukan kunjungan bersama petugas ke rumah lansia yang terbatas pergerakannya, melakukan sosialisasi pentingnya skrining bagi lansia, melalukan koordinasi dengan lintas sector untuk kegiatan lansia.
  9. 8.Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standart belum mencapai target 100% Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita hipertensi berobat secara teratur setiap bulan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa meskipun tekanan darahnya tinggi, tapi tidak ada keluhan sehingga tidak perlu kontrol. Sedangkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standart minimal dua bulan sekali atau enam kali Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 35 dalam satu tahun. Selain itu perlu optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi ke fasyankes swasta dapat terlaporkan ke Puskesmas.
  10. 9.Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart, belum mencapai target 100% Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus berobat secara teratur setiap bulan. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart minimal dua (2) bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan DM ke FKTP dan FKRTL terlaporkan ke Puskesmas setempat.
  11. 10.Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standart belum mencapai target 100% Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pahamnya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.
  12. 11.Pelayanan orang terduga HIV sesuai standart belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan sulitnya mencari sasaran populasi kunci dan populasi beresiko yang sulit di jangkau. Pelayanan. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan SIHA di Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan ibu hamil dan populasi kunci terlaporkan ke Puskesmas setempat.
  13. 12.Pelayanan orang terduga TB sesuai standart belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan penjaringan TB dari semua Fasyankes yang ada di Kabupaten Kulon Progo baik Fasyankes Pemerintah maupun Fasyankes Swasta, belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak terduga TB yang tidak terjaring sebagai suspek sehingga tidak dapat di diagnosis sebagai pasien atau bukan. Dari 21 Puskesmas ada 2 Puskesmas yang belum mencapai 75 %, yaitu Puskesmas Temon II dan Puskesmas Kalibawang. Setelah di lakukan Monitoring dan evaluasi Puskesmas Temon II belum ada koordinasi yang bagus di jejaring internal faskes tersebut. Sedangkan untuk Puskesmas Kalibawang tahun 2023 ini sangan rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pasien yang diobati pun lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin. Masalah dan kendala secara umum dalam pencapaian pelayanan SPM :
  14. 1.Aspek Penentuan data sasaran Belum adanya kesepakatan dalam penentuan data sasaran antara pusat dan daerah, terutama penggunaan data proyeksi sasaran. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan terlalu tinggi, sehingga ada gap yang cukup besar dengan riil jumlah sasaran yang ada. Angka proyeksi ini menjadi data sasaran yang diinput di aplikasi SPM Kemendagri pada awal tahun dan menjadi denominator pada penghitungan capaian SPM pada akhir tahun.
  15. 2.Penghitungan perencanaan dan penganggaran Potret penganggaran di nomenklatur SIPD untuk 12 SPM Kesehatan belum bisa menggambarkan alokasi penganggaran yang utuh, karena mapping sub kegiatan atas dana DAK untuk logistik SPM dirumahkan di RKA terpisah, yakni di Obat, Bahan Pakai Habis dan Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 36 Alat kesehatan. Sehingga dalam penghitungan alokasi penganggaran perlu memperhitungkan juga pada sub kegiatan yang memuat logistik untuk pelayanan SPM.
  16. 3.Ketersediaan tenaga kesehatan Masih adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM. Sehingga pada saat kunjungan pasien di puskesmas terlalu banyak, maka nakes akan memprioritaskan pelayanan terhadap pasien dulu, sebelum pelayanan skrining yang menjadi standar pelayanan SPM.
  17. 4.Pemeriksaan sesuai standar pelayanan belum bisa optimal dilakukan Pada situasi tertentu, contohnya pada usia lanjut, karena alasan kesehatan tidak bisa dilakukan skrining sesuai standar. Ibu hamil datang ke puskesmas, sudah memasuki usia kehamilan trimester dua, sehingga tidak bisa tercatat sebagai layanan SPM. Masih ada stigma negatif untuk penderita TB dan HIV, sehingga cenderung menyembunyikan statusnya dan mencari pengobatan di luar wilayah.
  18. 5.Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta. Langkah-langkah yang perlu ditempuh guna meningkatkan capaian pelayanan SPM :
141. a.Meningkatkan sosialisasi secara konsisten dan berkesinambungan baik oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Pemerintah Daerah berkenaan dengan kebijakan SPM Bidang Kesehatan agar pelaksana program dapat memahami secara menyeluruh dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada indikator kinerja SPM Kesehatan secara maksimal sesuai dengan target yang hendak dicapai.
142. b.Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Kesehatan serta membuat program inovasi untuk mendukung dalam mencapai target indikator kinerja SPM Kesehatan.
143. c.Meningkatkan sinergitas lintas program, lintas seksi dan lintas bidang agar agar dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi masalah pelayanan SPM kesehatan.
144. d.Meningkatkan peran aktif lintas sektor, swasta dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo.
145. e.Meningkatkan advokasi kepada stakeholder terkait dalam pemenuhan Sumber Daya yang dibutuhkan agar mampu mendukung pelaksanaan pelayanan SPM Kesehatan.
146. f.Menggali berbagai potensi sumber pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 37
  1. 2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator kinerja dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan perhitungan sebagai berikut: Persentase Peningkatan kapasitas SDMK=((Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP / jumlah nakes di fasyankes pemerintah) + (Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu / Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK) + (Persentase jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang dilakukan kredensialing / jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang akan dilakukan kredensialing)) / 3 Tabel 2.10 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 I Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP / jumlah nakes di fasyankes pemerintah 91,03% 97,81% 98,13% 1 jumlah nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP 1.320 1.561 1.525 2 jumlah nakes di fasyankes pemerintah 1.450 1.596 1.554 II Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu / Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK 100,00% 100,00% 100,00% 1 Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu 251 826 796 2 Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK 251 826 796 III Persentase jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang dilakukan kredensialing / jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang akan dilakukan kredensialing n.a 73,16 73,16% 1 jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yg dilakukan kredensialing n.a 823 823 2 jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yg akan dilakukan kredensialing n.a 1.125 1.125 Capaian Indikator Kinerja 63,68% 90,32% 98,56% Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Tahun 2024 telah mencapai 98,56%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,32%. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan antara lain : Pengiriman peserta program bantuan pendidikan dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis, Pengiriman peserta program bantuan pendidikan berkelanjutan bagi SDM Kesehatan melalui program tugas belajar dan ijin belajar SDM Kesehatan, Pengiriman peserta Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 38 uji kompetensi bagi SDM Kesehatan, menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) SDM Kesehatan serta melaksanakan Kredensialing bagi dokter, dokter gigi, bidan dan perawat di Puskesmas Kendala yang ada dalam meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan : Dinas Kesehatan belum terakreditasi menyelenggarakan uji kompetensi, sehingga tenaga kesehatan yang akan uji kompetensi, harus mengikuti uji kompetensi ke Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten lain yang sudah terakreditasi, Kualifikasi pendidikan dengan formasi yang disusun masih belum singkron, Perhitungan Kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang nakes melalui aplikasi Renbut SDMK belum maksimal masih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, belum ada identifikasi antara kebutuhan kompetensi dengan standart kompetensi jabatan dan pengembangan karier, Kredensial Tenaga Kesehatan baru dilakukan untuk 4 jenis tenaga kesehatan yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan untuk tenaga kesehatan, lainnya belum dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain : mengirim peserta uji kompetensi ke Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten lain yang sudah terakreditasi, Mempersiapkan untuk mengikuti akreditasi uji kompetensi, Memperbaiki Perencanaan Kebutuhan (Renbut) SDM Kesehatan berdasarkan Kebutuhan bukan keinginan, melakukan identifikasi peningkatan kompotensi berdasarkan kebutuhan, melakukan kredensial tenaga kesehatan secara bertahap.
  2. 3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Indikator kinerja dari Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman adalah Cakupan Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan perhitungan sebagai berikut: Persentase Pemenuhan Sediaan farmalkes makmin sesuai standar = ((Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan) + (Persentase jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT / Jumlah PIRT yang mengajukan) + (Persentase jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi / jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) + (Persentase jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat / umlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market)) / 4 Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 39 Tabel 2.11 Capaian Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 I Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan 100,00% 100,00% 96,67% 1 Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi 28 25 29 2 Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mengajukan 28 25 30 II Persentase jumlah PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT / Jumlah PIRT yang mengajukan 100,00% 100,00% 100,00% 1 Jumlah PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT 310 572 261 2 Jumlah PIRT yang mengajukan 310 572 261 III Persentase jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Sertifikast Laik Higiene Sanitasi / jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi 61,36% 100,00% 100,00% 1 jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi 54 41 30 2 jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi 88 41 30 IV Persentase jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat / umlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market 86,21% 100,00% 84,85% 1 jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat 50 41 28 2 jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market 58 41 33 Capaian Indikator Kinerja 71,55% 75,00% 95,38% Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Pada tahun 2024, jumlah item obat yang memenuhi syarat lebih rendah dari target karena menyesuaikan dari daftar Formularium Nasional terbaru. Obat yang tersedia harus dapat dipastikan memenuhi syarat melalui kegiatan pengamatan mutu keamanan secara berkala selama dalam penyimpanan. Apabila ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat mutu keamanan segera dikeluarkan dari persediaan untuk diproses sesuai peraturan yang ada. Untuk obat rusak/kadaluarsa diajukan penghapusan ke Bupati, untuk obat tidak memenuhi syarat karena kesalahan produsen maka obat dikembalikan ke penyalur untuk mendapat penggantian. Peningkatan cakupan Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang di atas target disebabkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait baik pemerintah maupun swasta yang berkontribusi dalam pendanaan bagi Sertifikasi Produk Pangan Industri Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 40 Rumah Tangga (SPP – IRT) serta sudah dilaksanakannya penerbitan SPP – IRT melalui OSS sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan SPP-IRT. Kegiatan inspeksi ke sarana IRTP sudah melibatkan petugas sanitarian puskesmas setempat yang sudah dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan District Food Inspector (DFI) selaku pengawas pangan sehingga pembinaan dan pemantauan industri rumah tangga pangan dapat dilakukan lebih intensif. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Merupakan upaya Pengawasan terhadap Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan, Bimbingan Teknis Hasil Pengawasan dan Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan TPP (Tindakan Perbaikan dan Pencegahan)/CAPA (Corrective Action Preventive Action dan melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan dengan lintas sektor dan lintas program. Kendala & masalah adalah Ketidaktahuan masyarakat pemohon izin terhadap pemenuhan persyaratan (sebelum izin terbit) dan kewajiban (setelah izin terbit) hal ini dikarenakan, dengan dipermudahnya penerbitan izin (terutama untuk usaha dengan resiko rendah – UMOT, SPP-IRT, Toko Kosmetik, toko Alkes), sehingga banyak izin yang terbit, tetapi usaha tidak berjalan atau tidak mau memenuhi kewajiban. Tindak lanjut : Mengintensifkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan DPMPT dan lintas program Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga merupakan upaya Melakukan Penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik dan penjamaha makanan pada tempat pengelolaan pangan, Kunjungan sarana tempat pengelolaan pangan dalam rangka penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi dan Evaluasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi dengan lintas sektor dan lintas program. Kendala dan masalah: Ketidaktahuan masyarakat pemohon izin terhadap pemenuhan persyaratan (sebelum izin terbit) dan kewajiban (setelah izin terbit) hal ini dikarenakan, dengan dipermudahnya penerbitan izin (terutama untuk usaha dengan resiko rendah – UMOT, SPP-IRT, Toko Kosmetik, toko Alkes), sehingga banyak izin yang terbit, tetapi usaha tidak berjalan atau tidak mau memenuhi kewajiban. Tindak lanjut : Mengintensifkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan DPMPT dan lintas program. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga merupakan upaya Inventarisasi Sarana IRTP, Pengawasan Sarana IRTP, Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana IRTP dan Bimtek CPPOB-IRT bagi Pelaku Usaha. Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) merupakan kegiatan Perencanaan Sampling, Pelaksanaan Sampling, Evaluasi Penandaan/Label, Pelaksanaan Pengujian, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengujian dan Tindak Lanjut Produk TMS Pengujian dan TMK Label. Kendala yang ada diantaranya : Kemudahan perizinan dengan OSS sehingga jumlah IRTP yang harus diperiksa semakin banyak, Kemudahan memperoleh SPPIRT tidak diimbangi Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 41 dengan komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan standar dan persyaratan, Jumlah petugas DFI Dinas Kesehatan tidak sebanding dengan jumlah IRTP, Banyak IRTP yang bersifat musiman sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan sarana maupun sampling produk dan Laboratorium rujukan penuh dan tidak menerima sampel uji ataupun reagen habis Tindak lanjut : Melibatkan petugas sanitarian puskesmas dalam pemeriksaan post market sarana dan produk PIRT, Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam kaitan pemenuhan CPPOB- IRT, Pengujian tidak dilakukan di satu laboratorium, namun ada alternatif lab lain apabila lab utama penuh atau reagen habis serta Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait seperti BPOM, puskesmas, DPMPT, dinas perdagangan dan asosiasi pelaku usaha.
  3. 4.Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Indikator kinerja dari Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan perhitungan sebagai berikut: ((Persentase jumlah Desa Siaga kategori mandiri / jumlah desa yang ada) + (Persentase jumlah RT yang ber PHBS / Jumlah RT yang dibina) + (Persentase jumlah posyandu strata purnama mandiri / jumlah posyandu yang ada)) / 3. Tabel 2.12 Capaian Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 I Persentase jumlah Desa Siaga kategori mandiri / jumlah desa yang ada 61,36% 75,00% 68,18% 1 Jumlah Desa Siaga kategori mandiri 54 66 60 2 Jumlah desa yang ada 88 88 88 II Persentase jumlah RT yang ber PHBS / Jumlah RT yang dibina 23,86% 27,95% 32,90% 1 Jumlah RT ber-PHBS 20.920 31.466 37.215 2 jumlah RT yang dibina 87.693 112.570 113.100 III Persentase jumlah posyandu strata purnama mandiri / jumlah posyandu yang ada 99,17% 100,00% 100,00% 1 jumlah posyandu strata purnama mandiri 951 957 957 2 jumlah posyandu yang ada 959 957 957 Capaian Indikator Kinerja 61,46% 67.65% 67,03% Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Capaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 67,03%, angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 67,65%. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan : melakukan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 42 melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ; melakukan update knowledge kepada kader kesehatan yang menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat langsung di wilayahnya melalui kegiatan Jambore Kader; melakukan sosialisasi kepada kader kesehatan terkait 25 Keterampilan Dasar Kader yang harus dimiliki pada 21 posyandu Center of Excellent; melakukan pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) kepada kader kesehatan di 88 kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo; melakukan pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) kepada tenaga kesehatan sebagai upaya memaksimalkan Teknik berkomunikasi yang paling efektif agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh sasaran serta melakukan bimtek penguatan jejaring promosi kesehatan Kendala yang ada dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan adalah Dukungan dana dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diakses lewat dana pusat (BOK/DAK NF) terbatas, karena menu yang tersedia tidak dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan : melakukan advokasi pengembangan kebijakan public berwawasan kesehatan; Konsultasi langsung ke Kementerian Kesehatan terkait menu kegiatan yang ada saat ini agar menu-menu kegiatan pada tahun berikutnya dapat menyesuaikan dengan permasalahan real yang ada di lapangan/wilayah; Advokasi kepada pemerintah daerah terkait kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat didanai dan difasilitasi oleh pemerintah daerah; menjaring kemitraan dengan kelompok potensial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat; Penggeloraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mencakup 5 tema: peningkatan aktivitas fisik, peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, dan peningkatan kualitas lingkungan agar menjadi budaya Masyarakat; Promosi kesehatan secara berkesinambungan melalui 6 saluran media, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruangan, budaya lokal (pameran), penyuluhan langsung (kampanye), dan media social. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 43 2.1.3.2 Alokasi dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok fungsinya, Dinas Kesehatan didukung pendanaan melalui berbagai sumber dana baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun dari dana DAK. Besaran anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan sebagai berikut. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 44 Tabel 2.13 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan menurut jenis belanja Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 Berdasarkan data pada Tabel 2.8, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2020-2024 ialah sebesar -5,33%, dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -1,72%. Rata-rata pertumbuhan negatif terjadi pada belanja modal, oleh karena adanya penurunan alokasi anggaran dari sumber dana DAK dari Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa sarana prasana Kesehatan dan bahan medis yang langsung didistibusikan ke kabupaten kota dalam bentuk barang. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 45 Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan menurut jenis program di Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan data pada Tabel 2.8, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2020-2024 ialah sebesar -5,33%, dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -1,72%. Rata-rata pertumbuhan negatif terjadi pada program program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), oleh karena adanya penurunan alokasi anggaran dari sumber dana DAK dari Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa sarana prasana Kesehatan dan bahan medis yang langsung didistibusikan ke kabupaten kota dalam bentuk barang. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 46 2.1.4 Kelompok Sasaran Dinas Kesehatan Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, terdapat beberapa layanan dan kelompok sasaran sebagai berikut : Tabel 2.15 Jenis layanan dan kelompok sasaran Di Dinas Kesehatan tahun 2025 no Jenis layanan Kinerja layanan Kelompok sasaran indikator target realisasi 1 Pelayanan Kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu hamil yang ada x 100 100% 91,29% Ibu hamil 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada x 100 100% 99,85% Ibu bersalin 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran bayi lahir yang ada x 100 100% 98,71% Bayi 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran balita yang ada x 100 100% 94,96% Balita 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar/ Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada x 100 100% 96,42% Anak sekolah 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada x 100 100% 98,00% Usia produktif 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar x 100 100% 90,60% lansia 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada x 100 100% 94,73% Penderita hipertensi 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus yang ada x 100 100% 98,07% Penderita DM 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar / Jumlah proyeksi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang ada x 100 100% 93,54% ODGJ 11 Pelayanan kesehatan orang terduga TB Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang ada x 100 100% 93,30% Orang terduga TB 12 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga menderita HIV yang ada x 100 100% 94,39% orang dengan resiko terinfeksi HIV Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 47 Dalam memberikan layanan kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki beberapa mitra kerja antara lain sebagai berikut : Tabel 2.16 Mitra kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 no Jenis layanan Mitra kerja Bentuk dukungan / kerja sama 1 Pelayanan Kesehatan bagi kelompok rentan Dinas Sosial, Bagian Kesra Penentuan sasaran program 2 Pelayanan UKS Dinas Pendidikan Pelaksanaan pelayanan UKS 3 Pelayanan posyandu Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk & KB Penggerakan masyarakat, Penggerakan kader Kesehatan 4 Penentuan sasaran program kesehatan Dinas Dukcapil Penentuan sasaran program 5 Pelayanan Kesehatan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan sampah dan limbah 6 Promosi kesehatan Saka Bakti Husada Germas bagi kelompok usia anak sekolah 7 Pelayanan Kesehatan bagi Difabilitas Yakkum Pelayanan Kesehatan bagi Difabilitas 8 Pelaksanaan Kabupaten Sehat Forum Kabupaten Sehat Penggerakan masyarakat dalam mewujudkan kabupaten sehat 9 Pelayanan ksehatan Organisasi profesi Kesehatan : IDI, PDGI, PPNI, HKLI Bantuan tenaga Kesehatan dalam berbagai kegiatan bidang kesehatan Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 48 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada BAB II, dilaksanakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan. Melalui diskusi terarah atau foccussed group discussion (FGD), Dinas Kesehatan melaksanakan pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran dengan hasil seperti pada tabel berikut: Tabel 2.17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran OPD No Masalah Pokok Masalah Akar / Penyebab Masalah A Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Akses dan mutu pelayanan fasyankes belum optimal. Sistem rujukan belum berjalan dengan baik.
  4. 1.SIK FKTP dan FKTL belum terpadu.
  5. 2.Pemahaman sistem rujukan di fasyankes dan masyarakat masih kurang. 2 Meningkatnya kematian Ibu dan Bayi kompetensi dlm menangani kegawatdaruratan belum optimal.
  6. 1.Kurangnya ketrampilan dan keberanian petugas dalam menangani kegawatdaruratan kehamilan.
  7. 2.Implementasi supervisi fasilitatif dan bimtek belum optimal. 3 Upaya perbaikan status gizi masyarakat belum berjalan optimal Gangguan gizi pada masa lampau ibu.
  8. 1.Pengetahuan ibu tentang gizi masih kurang.
  9. 2.Keterbatasan ekonomi.
  10. 3.Kurangnya kemampuan petugas dalam pengelolaan tata laksana gizi buruk 4 Meningkatnya kasus penyakit tidak menular Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular berlum berjalan optimal
  11. 1.Masih rendahnya kepatuhan minum obat.
  12. 2.Rendahnya sosial ekonomi.
  13. 3.Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-PHBS B Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ketersediaan & mutu SDM Kesehatan belum sesuai standar Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM Kesehatan
  14. 1.Masih terbatasnya jumlah formasi yang disediakan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada
  15. 2.Distribusi SDM Kesehatan belum merata
  16. 3.Kompetensi SDM Kesehatan belum memenuhi standar C Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Pengelolaan dan pengawasan obat & makanan belum berjalan optimal Masih ditemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
  17. 1.Kompetensi petugas pengawas Obat dan makanan kurang (tidak memiliki PPNS). Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 49 No Masalah Pokok Masalah Akar / Penyebab Masalah D Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
  18. 1.Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber PHBS
  19. 2.Penggunaan & pemilihan media KIE belum optimal
  20. 3.Koordinasi lintas sektor dan lintas program belum optimal Identifikasi masalah dan akar masalah di Dinas Kesehatan dimulai dari masalah pokok belum optimalnya capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebagaimana Tabel 3.1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut;
  21. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan yaitu: - Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal, keberlangsungan sistem manajemen mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang berkesinambungan yang belum optimal; dan sistem rujukan belum optimal. - Potensi rawan bencana dan kecelakaan, dengan akar masalah penanggulangan gawat terpadu (SPGDT) baik bencana maupun sehari- hari belum optimal. - Fluktuatifnya AKI, AKB, dengan akar masalah kompetensi menangani kegawatdaruratan belum optimal; kepedulian dan dukungan diri sendiri dan keluarga masih kurang; BBLR menjadi penyebab kematian bayi terbanyak. - Adanya transisi epidemiologi dengan meningkatnya penyakit tidak menular, dengan akar masalah meningkatnya prevalensi obesitas pada umur > 18 tahun; meningkatnya prevalensi hipertensi dan stroke; meningkatnya prevalensi DM; meningkatnya prevalensi kanker dan meningkatnya prevalensi kasus ODGJ dan gangguan jiwa berat. - Beban ganda penyakit menular masih belaum bisa diselesaikan, dengan akar masalah meningkatnya kasus TB MDR, kasus ko infeksi TB HIV dan ko insiden TB DM; belum berhasilnya eliminasi malaria; masih tingginya prevalensi malaria, masih tingginya prevalensi DBD dan masih tingginya prevalensi diare. Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 50
  22. 2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan yaitu: - Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar, dengan akar masalah belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan; belum memadainya mutu/ kompetensi pegawai; belum meratanya distribusi tenaga kesehatan.
  23. 3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan yaitu: - Ketersediaan obat dan bahan habis pakai belum optimal, dengan akar masalah pengelolaan obat di unit Puskesmas belum optimal. - Pengawasan obat dan makanan belum optimal, dengan akar masalah masih ditemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
  24. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan belum optimal didasarkan pada beberapa permasalahan Dinas Kesehatan yaitu: - Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal, dengan akar masalah meningkatnya kasus PTM, capaian 3 indikator masih rendah yaitu perilaku makan buah dan sayur masih kurang, aktifitas fisik masih kurang, dan perilaku merokok yang masih tinggi. 2.2.2 Isu Strategis Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diinventaris isu-isu masalah kesehatan serta hambatan dan masalah. Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 51 Tabel 2.18 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN DINAS KESEHATAN ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga medis belum memadai untuk penyelenggaraan layanan yang bermutu Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
  25. 1.Sustainable Development Goals (SDG's). Untuk Kesehatan adalah SDG’s ke
  26. 1.Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
  27. 2.Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
  28. 1.RPJMN Tahun 2025-2029 1. Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan
  29. 1.Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar Jumlah dan distribusi pelayanan kesehatan rujukan terbatas dan belum merata
  30. 2.Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
  31. 2.Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  32. 2.Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita masih belum tertuntaskan, gizi lebih mulai meningkat
  33. 2.Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional
  34. 3.Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak
  35. 3.Peningkatan kasus HIV AIDS dan NAPZA
  36. 3.Belum terpenuhinya beban biaya kesehatan bagi masyarakat tidak/kurang mampu Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 52 Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu ditingkatkan
  37. 4.Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan
  38. 4.Kematian ibu dan deteksi tumbuh kembang anak yang belom optimal
  39. 4.Belum tertuntaskannya angka gizi kurang dan gizi buruk pada Balita Profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan
  40. 5.Pengarusutamaan Disabilitas Dalam Pembangunan
  41. 5.PHBS belum optimal 5. Tingginya angka kesakitan dan kematian penyakit menular terutama DBD dan TBC
  42. 8.Pola penyakit degenaratif semakin meningkat
  43. 6.Semakin meningkatnya kasus penyakit degeneratif (hipertensi, stroke, diabetes mellitus
  44. 9.Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai
  45. 7.Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
  46. 11.Banyaknya kasus kesehatan jiwa
  47. 8.Masih lemahnya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
  48. 14.Keterbatasan jumlah SDM pelaksana baik kuantitas maupun kualitas
  49. 9.Kondisi kesehatan lingkungan terutama sanitasi dasar yang belum memadai
  50. 15.Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan terbatas
  51. 10.Masih terbatasnya pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan yang up to date, cepat dan tepat
  52. 11.Banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dan sulitnya merekrut SDM medis spesialis Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 53
  53. 12.Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
  54. 13.Meningkatnya kasus penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 54 Renstra Dinkes Kulon Progo 2025 - 2029 55 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 1 2 3 4 UHH Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Prevalensi stunting % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) nilai Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah nilai Meningkatnya kepuasan masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai Dari Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” yang diukur dengan indikator Indeks Umur Harapan Hidup dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan” yang diukur dengan AKI, AKI dan prevalensi stunting. Renstra Dinkes Kulon Progo 2025- 2029 56 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada arah yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Uraian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut: Renstra Dinkes Kulon Progo 2025- 2029 57 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas penyelenggaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya layanan pencapa an tugas dan fungsi perangkat daerah Meningkatnya koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Pemberian layanan secara optimal kepada intern perangkat daerah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 4 Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan 2 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan 3 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 4 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 5 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 1 Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 3 Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) Renstra Dinkes Kulon Progo 2025- 2029 58 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan 1 Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 2 Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Renstra Dinkes Kulon Progo 2025- 2029 59 Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan no STRATEGI TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) 1 Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ● Penguatan regulasi teknis pelayanan kesehatan ● Peningkatan kualitas pelayanan CKG ● Revitalisasi posyandu siklus hidup ● Penguatan Pelayanan ILP ● Pemenuhan sarana prasana di puskesmas dan RSUD ● Penguatan program gizi anak sekolah ● Optimalisasi pelayanan primer dan rujukan ● Penguatan jejaring pelayanan rujukan Penguatan laboratorium Kesmas Peningkatan Evaluasi komprehensif kualitas pelayanan kesehatan 2 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan kemampuan teknis petugas pelayanan ILP di puskesmas Penguatan kemampuan pengolahan dan analisis data hasil pelayanan ILP di puskesmas Penguatan kemampuan kolaborasi pelayanan penyakit menular dan tidak menular Peningkatan kemampuan petugas kesehatan penunjang pelayanan di puskesmas Evaluasi komprehensif upaya peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 3 Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman ● Identifikasi sarana prasarana prioritas di puskesmas dan RS ● Pemenuhan BMHP kebutuhan program Penyediaan sarana dan prasarana prioritas di puskesmas dan RS Penyediaan sarana dan prasarana prioritas di puskesmas dan RS Penyediaan sarana dan prasarana prioritas di puskesmas dan RS Evaluasi komprehensif upaya penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan ● Peningkatan peran aktif masyakarat dalam bidang kesehatan ● Penguatan peran kader dalam pelayanan posyandu siklus hidup Penguatan peran aktif stakeholder dalam pelayanan ILP Penguatan jejaring puskesmas dalam pelayanan ILP Peningkatan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini penyakit Evaluasi lomprehensif Upaya komperehensif upaya pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan Renstra Dinkes Kulon Progo 2025- 2029 60 Tabel 3.4 Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KETERANGAN Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dengan memperkuat sinergi lintas sektor, penguatan infrastruktur kesehatan, dan pemerataan tenaga medis. Selain itu, dengan sinergi kebijakan yang berfokus pada aspek promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu, diharapkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan merata. Lebih lanjut yang tak kalah penting, penyederhanaan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di puskesmas dan RS, Pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP di puskesmas Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasyankes primer dan rujukan Penguatan peran lintas sektor dalam pelayanan kesehatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengembangan sistim informasi kesehatan yang terintegrasi Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Optimalisasi sistim perijinan praktik tenaga kesehatan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Mausia Kesehatan Pemutakhiran data perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Mausia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Pelaksanaan kredensialign tenaga kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan di puskesmas dan RS Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) Renstra Dinkes Kulon Progo 2025- 2029 61 birokrasi melalui penganggaran berbasis kinerja turut memastikan pemerataan layanan yang efisien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Penguatan peran lintas sektor, stakeh holder terkait dan masyarakat dalam Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif Penguatan Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Revitalisasi posyandu siklus hidup Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 62 Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Program dan kegiatan di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU I PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT 49.451.443.872 26.917.845.399 49.078.351.427 50.573.885.521 52.687.046.637 54.375.413.130 Dinas Kesehatan Lingkup Kab.Kulon Progo Outcome : Menigkatnyapemenuhan upayakesehatan perorangan danupaya kesehatanmasyarakat Persentase fasyankes yg memiliki saranaprasarana kesehatan yang memenuhi standar % 81,25 83,33 91,84 100 100 100 100 Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan % Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuHamil % 91,29 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuBersalin % 99,85 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan KesehatanBayi Baru Lahir % 98,71 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan KesehatanBalita % 94,96 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar % 96,42 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Produktif % 98,00 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Lanjut % 90,60 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan KesehatanPenderita Hipertensi % 94,73 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan KesehatanPenderita Diabetes Melitus % 98,07 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat % 93,54 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis % 93,30 100 100 100 100 100 100 Persentase Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV % 94,39 100 100 100 100 100 100 Persentase keberhasilan pengobatan TB % 86,88 90,23 91,29 92,24 93,11 94,12 95,02 Cakupan penemuan & pengobatan TB % 40,62 100 100 100 100 100 100 Persentase kepesertaan JKN % 99,11 99,14 99,18 99,21 99,24 99,28 99,31 1 Kegiatan : PenyediaanFasilitas PelayananKesehatan untuk UKM danUKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota 27.100.760.353 29.810.836.388 32.791.920.027 36.071.112.029 39.678.223.232 43.646.045.555 - - Output : meningkatnyaPenyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen 9 1 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SesuaiStandar unit 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Pengembangan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yangDitingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar Sesuai Standar unit 1 1 15.415.349.972 1 16.956.884.969 1 18.652.573.466 1 20.517.830.813 1 22.569.613.894 1 24.826.575.283 3 Rehabilitasi danPemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan Oleh Puskesmas unit 1 1 299.653.090 1 329.618.399 1 362.580.239 1 398.838.263 1 438.722.089 1 482.594.298 4 Rehabilitasi danPemeliharaanFasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya unit 1 1 4.926.694.300 1 5.419.363.730 1 5.961.300.103 1 6.557.430.113 1 7.213.173.125 1 7.934.490.437 5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah DinasTenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan unit 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 6 Pengadaan Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatanyang Disediakan unit 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 7 Pengadaan AlatKesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas PelayananKesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan unit 1 1 858.301.706 1 944.131.876 1 1.038.545.064 1 1.142.399.570 1 1.256.639.527 1 1.382.303.480 TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM. KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 63 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 8 Pengadaan Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin,Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Paket 1 1 5.388.969.925 1 5.927.866.917 1 6.520.653.609 1 7.172.718.970 1 7.889.990.867 1 8.678.989.954 9 Distribusi Alat Kesehatan,Obat, Vaksin, Bahan MedisHabis Pakai (BMHP),Makanan dan Minuman kePuskesmas serta FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan danMinuman yang Didistribusikan ke Puskesmasserta Fasilitas Kesehatan Lainnya Paket 1 1 211.791.360 1 232.970.496 1 256.267.546 1 281.894.300 1 310.083.730 1 341.092.103 2 Kegiatan : PenyediaanLayanan Kesehatan untukUKM dan UKP RujukanTingkat DaerahKabupaten/Kota 30.635.767.621 31.753.524.383 34.197.873.821 36.584.010.354 39.157.077.996 41.933.185.734 - Output : meningkatnyaPenyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 38 1 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar orang 5.360 3464 81785000 3.391 89.963.500 3.310 98.959.850 3.234 108.855.835 3.154 119.741.419 3.009 131.715.560 2 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 5.150 3420 41193900 3.349 45.313.290 3.268 49.844.619 3.192 54.829.081 3.158 60.311.989 2.946 66.343.188 3 Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 5.150 3408 61009702 3.329 67.110.672 3.122 73.821.739 3.170 81.203.913 3.095 89.324.304 2.774 98.256.734 4 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar orang 21.216 19711 7510580 19.210 8.261.638 19.016 9.087.802 18.824 9.996.582 18.643 10.996.240 18.543 12.095.864 5 Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar orang 33.517 53063 231365200 53.063 254.501.720 53.063 279.951.892 53.063 307.947.081 53.063 338.741.789 53.063 372.615.968 6 Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar orang 61.218 74000 23133770 81.400 25.447.147 89.540 27.991.862 98.494 30.791.048 108.343 33.870.153 108.343 37.257.168 7 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 47.950 61004 163556250 61.406 179.911.875 62.634 197.903.063 63.876 217.693.369 65.143 239.462.706 66.434 263.408.976 8 Pengelolaan PelayananKesehatan PenderitaHipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 4.963 12946 19182900 13.000 21.101.190 13.050 23.211.309 13.100 25.532.440 13.150 28.085.684 13.150 30.894.252 9 Pengelolaan PelayananKesehatan PenderitaDiabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar orang 2.604 4870 718868865 5.000 790.755.752 5.150 869.831.327 5.300 956.814.459 5.400 1.052.495.905 5.400 1.157.745.496 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar orang 1.455 1430 11861740 1.450 13.047.914 1.460 14.352.705 1.480 15.787.976 1.485 17.366.774 1.485 19.103.451 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang TerdugaTuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar orang 3.400 4318 2100110430 4.218 2.310.121.473 4.118 2.541.133.620 4.018 2.795.246.982 3.918 3.074.771.681 3.918 3.382.248.849 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yangMendapatkan Pelayanan Sesuai Standar orang 4.181 5690 266451790 5.710 293.096.969 5.725 322.406.666 5.745 354.647.332 5.755 390.112.066 5.755 429.123.272 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi PendudukTerdampak KrisisKesehatan Akibat Bencanadan/atau BerpotensiBencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar Dokumen 1 1 6.039.000 1 6.642.900 1 7.307.190 1 8.037.909 1 8.841.700 1 9.725.870 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 1.625.310.500 1 1.787.841.550 1 1.966.625.705 1 2.163.288.276 1 2.379.617.103 1 2.617.578.813 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 32.356.500 1 35.592.150 1 39.151.365 1 43.066.502 1 47.373.152 1 52.110.467 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 1.392.365.975 1 1.531.602.573 1 1.684.762.830 1 1.853.239.113 1 2.038.563.024 1 2.242.419.326 17 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan Dokumen 1 1 338.656.450 1 372.522.095 1 409.774.305 1 450.751.735 1 495.826.908 1 545.409.599 18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan Dokumen 1 1 81.950.000 1 90.145.000 1 99.159.500 1 109.075.450 1 119.982.995 1 131.981.295 19 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Khusus Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular danTidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 1.264.978.704 1 1.391.476.574 1 1.530.624.232 1 1.683.686.655 1 1.852.055.321 1 2.037.260.853 21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat Dokumen 1 1 19.458.200.000 1 19.458.200.000 1 20.673.017.000 1 21.706.667.850 1 22.792.001.243 1 23.931.601.305 64 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 22 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat Dokumen 1 1 45.044.450 1 49.548.895 1 54.503.785 1 59.954.163 1 65.949.579 1 72.544.537 23 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas PelayananKesehatan Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarakjauh antar fasyankes melaui telmedicine untukmendapatkan aksespelayanan kesehatan yangberkualitas unit 1 1 22.933.350 1 25.226.685 1 27.749.354 1 30.524.289 1 33.576.718 1 36.934.390 24 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah dokumen hasil Pengelolaan PenelitianKesehatan Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 25 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah dokumen Operasional Pelayanan RumahSakit Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 26 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas Dokumen 1 1 701.276.290 1 771.403.919 1 848.544.311 1 933.398.742 1 1.026.738.616 1 1.129.412.478 27 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Dokumen 1 1 315.241.552 1 346.765.707 1 381.442.278 1 419.586.506 1 461.545.156 1 507.699.672 28 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi diKabupaten/Kota Unit 1 1 35.446.033 1 38.990.636 1 42.889.699 1 47.178.669 1 51.896.536 1 57.086.190 29 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 1 1 356.576.275 1 392.233.903 1 431.457.293 1 474.603.022 1 522.063.324 1 574.269.657 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi PendudukPada Kondisi KLB Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanKewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 1 1 72.050.000 1 79.255.000 1 87.180.500 1 95.898.550 1 105.488.405 1 116.037.246 31 Penyediaan dan Pengelolaan SistemPenanganan GawatDarurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan,Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah SakitDalam Satu Sistem Penanganan Gawat DaruratTerpadu (SPGDT) Unit 1 1 434.108.400 1 477.519.240 1 525.271.164 1 577.798.280 1 635.578.108 1 699.135.919 32 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar MelaluiPendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi danDiintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas keluarga 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 33 Pengelolaan Pelayanan kesehatan malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanankesehatan malaria orang 1 1 601.551.016 1 661.706.118 1 727.876.729 1 800.664.402 1 880.730.843 1 968.803.927 34 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang denganTuberkulosis Jumlah orang dengan tuberkulosis yangmendapat pelayanan sesuai standar orang 1 1 114.323.000 1 125.755.300 1 138.330.830 1 152.163.913 1 167.380.304 1 184.118.335 35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang denganHIV(ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatpelayanan sesuai standar orang 1 1 11.330.000 1 12.463.000 1 13.709.300 1 15.080.230 1 16.588.253 1 18.247.078 36 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidakditemukan aktivitas merokok lokasi 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 37 Pengelolaan Kesehatan Ibu Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 38 Manajemen puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan ManajemenPuskesmas Dokumen 1 3 Kegiatan :Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.210.000 13.431.000 14.774.100 16.251.510 70,59% 17.876.661 19.664.327 Output : meningkatnyaPenyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 3 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 1 1 12.210.000 1 13.431.000 1 14.774.100 1 16.251.510 1 17.876.661 1 19.664.327 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatandan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem InformasiKesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan Unit 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 Kegiatan : Penerbitan IzinRumah Sakit Kelas C, D danFasilitas PelayananKesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 36.291.970 39.921.167 100,00% 43.913.284 48.304.612 53.135.073 58.448.581 Out put : meningkatnyaPenerbitan Izin RumahSakit Kelas C, D danFasilitas PelayananKesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 4 65 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 01 Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut PengawasanPerizinan Rumah SakitKelas C, D dan FasilitasPelayanan KesehatanLainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasidan Ditindaklanjuti Perizinannya Unit 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan FasilitasPelayanan KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas PelayananKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yangMelakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Unit 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 03 Peningkatan Mutu Pelayanan FasilitasKesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)Pelayanan kesehatan Unit 1 1 21.744.250 1 23.918.675 1 26.310.543 1 28.941.597 1 31.835.756 1 35.019.332 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan PelayananKesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan danPelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokumen 1 1 14.547.720 1 16.002.492 1 17.602.741 1 19.363.015 1 21.299.317 1 23.429.249 II PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN 903.996.309 86.609.600 1.001.795.430 1.032.229.502 1.075.232.265 1.109.590.470 Dinas Kesehatan Lingkup Kab.Kulon Progo Outcome : Meningkanyakapasitas SDM Kesehatan Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatanyang dilakukan kredensial % 97,53 97,59 97,64 97,68 97,73 97,77 97,81 1 Kegiatan : Pemberian IzinPraktik Tenaga Kesehatandi WilayahKabupaten/Kota 38.512.540 42.363.794 46.600.173 51.260.191 56.386.210 62.024.831 Out put : meningkatnyaPemberian Izin PraktikTenaga Kesehatan diWilayah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 2 1 Pengendalian PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Pembinaan danPengawasan TenagaKesehatan serta TindakLanjut Perizinan PraktikTenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 1 1 38.512.540 1 42.363.794 1 46.600.173 1 51.260.191 1 56.386.210 1 62.024.831 2 Kegiatan : PerencanaanKebutuhan danPendayagunaan SumberDaya Manusia Kesehatanuntuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota 250.268.370 275.295.207 302.824.728 333.107.200 366.417.921 403.059.713 Output : MeningkatnyaPerencanaan Kebutuhandan PendayagunaanSumber Daya ManusiaKesehatan untuk UKP danUKM di WilayahKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 3 01 Perencanaan dan Distribusi sertaPemerataan Sumber DayaManusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Pemenuhan KebutuhanSumber Daya ManusiaKesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yangMemenuhi Standar di Fasilitas PelayananKesehatan (Fasyankes) orang 1 1 43.375.640 1 47.713.204 1 52.484.524 1 57.732.977 1 63.506.275 1 69.856.902 3 Pembinaan danPengawasan Sumber DayaManusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 1 206.892.730 1 227.582.003 1 250.340.203 1 275.374.224 1 302.911.646 1 333.202.811 3 Kegiatan : PengembanganMutu dan PeningkatanKompetensi Teknis SumberDaya Manusia KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota 1.167.524.600 1.284.277.060 1.412.704.766 1.553.975.243 1.709.372.767 1.880.310.044 66 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 Output : meningkatnyaPengembangan Mutu danPeningkatan KompetensiTeknis Sumber DayaManusia KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 01 Pengembangan Mutu danPeningkatan KompetensiTeknis Sumber DayaManusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutudan Kompetensinya orang 1 1 1.167.524.600 1 1.284.277.060 1 1.412.704.766 1 1.553.975.243 1 1.709.372.767 1 1.880.310.044 III PROGRAM SEDIAANFARMASI, ALATKESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN 596.993.350 25.912.800 656.935.909 676.893.312 705.092.741 727.623.427 Dinas Kesehatan Lingkup Kab.Kulon Progo Outcome : meningkatnyapemenuhan sediaanfarmasi, alat kesehtan danmakanan minuman Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, danOptikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)yg dilakukan pendampingan % 41,67 22,22 25,56 27,78 30,00 33,33 36,67 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) ygmendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi(SLHS) % 2,8 6,16 9,52 13,17 16,81 20,73 24,65 1 Kegiatan : Pemberian IzinApotek, Toko Obat, TokoAlat Kesehatan danOptikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) 68.205.500 13.626.050 14.988.655 16.487.521 18.136.273 19.949.900 Out put : meningkatnyaPemberian Izin Apotek,Toko Obat, Toko AlatKesehatan dan Optikal,Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 1 Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPerizinan Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan,dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPerizinan Apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) Dokumen 1 1 68.205.500 1 13.626.050 1 14.988.655 1 16.487.521 1 18.136.273 1 19.949.900 2 Penyediaan danPengelolaan Data Perizinandan Tindak LanjutPengawasan Izin Apotek,Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal,Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalamrangka Penerbitan dan Tindak Lanjut PenerbitanIzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, danOptikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sarana 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Kegiatan : PenerbitanSertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga danNomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk ProdukMakanan MinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumah Tangga 280.315.750 12.347.650 13.582.415 14.940.657 16.434.722 18.078.194 Output : meningkatnyaPenerbitan SertifikatProduksi Pangan IndustriRumah Tangga dan NomorP-IRT sebagai Izin Produksi,untuk Produk MakananMinuman Tertentu yangDapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 1 67 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 1 Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanSertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga danNomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk ProdukMakanan MinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggadan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga Dokumen 1 1 280.315.750 1 12.347.650 1 13.582.415 1 14.940.657 1 16.434.722 1 18.078.194 3 Kegiatan : PenerbitanSertifikat Laik HigieneSanitasi TempatPengelolaan Makanan(TPM) antara lain JasaBoga, RumahMakan/Restoran danDepotAir Minum (DAM)Output : meningkatanyaPenerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan(TPM) antara lain JasaBoga, RumahMakan/Restoran danDepotAir Minum (DAM) Jumlah laporan kegiatan Penerbitan SertifikatLaik Higiene Sanitasi Tempat PengelolaanMakanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan DepotAir Minum (DAM) Dokumen 1 Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan(TPM) antara lain JasaBoga, RumahMakan/Restoran danDepot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot AirMinum (DAM) Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 Kegiatan : Pemeriksaandan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Post Marketpada Produksi dan ProdukMakanan MinumanIndustri Rumah Tangga 169.942.850 186.937.135 205.630.849 226.193.933 248.813.327 273.694.659 Pemeriksaan dan TindakLanjut Hasil PemeriksaanPost Market pada Produksidan Produk MakananMinuman Industri RumahTangga Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yangDilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangkaTindak Lanjut Pengawasan Unit 1 1 169.942.850 1 186.937.135 1 205.630.849 1 226.193.933 1 248.813.327 1 273.694.659 IV PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN 341.434.850 56.842.500 411.040.373 423.527.585 441.171.777 455.269.076 Dinas Kesehatan Lingkup Kab.Kulon Progo Outcome : Meningkatnyapemberdayaan masyarakatdi bidang kesehatan Persentase kelurahan/kalurahan yangmenerapkan GERMAS 13,64 30,68 47,73 64,77 81,82 100 100 1 Kegiatan : Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakatdan Lintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota 43,18% 68 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 Output : meningkatnyaAdvokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakatdan Lintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 1 Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 1 1 62.350.530 1 68.585.583 1 75.444.141 1 82.988.555 1 91.287.411 1 100.416.152 2 Kegiatan : PelaksanaanSehat dalam rangka Promotif Preventif TingkatDaerah Kabupaten/KotaOutput : meningkatnyaPelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersihdan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 1 1 72.050.000 1 79.255.000 1 87.180.500 1 95.898.550 1 105.488.405 1 116.037.246 3 Kegiatan : Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/KotaOutput : meningkatnyaPengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 1 Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Dokumen 1 1 50.050.000 1 55.055.000 1 60.560.500 1 66.616.550 1 73.278.205 1 80.606.026 V PROGRAM AKREDITASIPELAYANAN KESEHATAN 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 Kegiatan : Pembinaan dandukungan sumber dayayang dibutuhkan dalampelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, danrumah sakit milikPemerintah DaerahKabupaten/KotaOutput : meningkatnyaPembinaan dan dukungansumber daya yangdibutuhkan dalampelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, danrumah sakit milikPemerintah DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 3 1 Pembinaan dan dukungansumber daya yangdibutuhkan dalampelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumahsakit di Kabupaten/ Kota Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaanakreditasi puskesmas dan RS di Kabupaten/Kota 1 23 39.050.000 23 42.955.000 23 47.250.500 23 51.975.550 23 57.173.105 23 62.890.416 2 Peningkatan MutuPelayanan KesehatanMelalui Akreditasipuskesmas dan rumahsakit di Kabupaten/ Kota puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kotayang Dilakukan Penilaian Sesuai StandarAkreditasi 23 50.050.000 55.055.000 60.560.500 66.616.550 73.278.205 80.606.026 69 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 3 Peningkatan MutuPelayanan KesehatanMelalui Budaya Zero Harm(Insiden KeselamatanPasien) di Kabupaten/ Kota Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya ZeroHarm di Kabupaten/Kota 23 39.050.000 42.955.000 47.250.500 51.975.550 57.173.105 62.890.416 2 Kegiatan : Dukunganpelaksanaan akreditasifasilitas pelayanankesehatan lainkabupaten/kotaOut put : MennigkatnyaDukungan pelaksanaanakreditasi fasilitaspelayanan kesehatan lainkabupaten/kota Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 Peningkatan Mutu fasilitaspelayanan kesehatan lainkabupaten/ kota fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai StandarAkreditasi 16 35 50.050.000 45 55.055.000 65 60.560.500 75 66.616.550 90 73.278.205 100 80.606.026 VI PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA 134.785.583.848 133.436.314.844 134.770.677.992 136.118.384.771 137.479.568.618 138.854.364.304 Outcome : meningkatnyakualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES 85 85,5 86 86,5 86,50 87 87 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS 84,75 85,25 85,75 86,25 86,5 86,75 86,75 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS 1 Kegiatan : Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah Dokumen 104.601.640 115.061.804 126.567.984 139.224.783 153.147.261 168.461.987 Output : meningkatnyakualitas Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 60.711.640 2 66.782.804 1 73.461.084 1 80.807.193 1 88.887.912 1 97.776.703 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Laporan 21 21 43.890.000 21 48.279.000 1 53.106.900 1 58.417.590 1 64.259.349 1 70.685.284 2 Kegiatan : AdministrasiKeuangan PerangkatDaerah Laporan 520.596.120 572.655.732 629.921.305 692.913.436 762.204.779 838.425.257 Output : meningkatnyakualitas AdministrasiKeuangan PerangkatDaerah Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 3 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan TunjanganASN orang 755 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Dokumen 294 294 292.050.000 1 321.255.000 1 353.380.500 1 388.718.550 1 427.590.405 1 470.349.446 Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan 15 15 19.546.120 1 21.500.732 1 23.650.805 1 26.015.886 1 28.617.474 1 31.479.222 3 Kegiatan : AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah 104.500.000 114.950.000 126.445.000 139.089.500 152.998.450 168.298.295 Output : meningkatnyakualitas AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen 2 Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dokumen 1 1 61.050.000 1 67.155.000 1 73.870.500 1 81.257.550 1 89.383.305 1 98.321.636 Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 3 3 43.450.000 3 47.795.000 3 52.574.500 3 57.831.950 3 63.615.145 3 69.976.660 4 Kegiatan : AdministrasiUmum Perangkat Daerah 743.292.686 817.621.955 899.384.151 989.322.566 1.088.254.822 1.197.080.304 70 capaianindikator TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU NO BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEG IATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir RPD Unit PerangkatDaerah Penanggungja Lokasi BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 Output : meningkatnyakualitas AdministrasiUmum Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dokumen 3 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan" Paket 1 1 105.111.160 1 115.622.276 1 127.184.504 1 139.902.954 1 153.893.249 1 169.282.574 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD" Laporan 1 1 172.296.300 1 189.525.930 1 208.478.523 1 229.326.375 1 252.259.013 1 277.484.914 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 465.885.226 1 512.473.749 1 563.721.124 1 620.093.236 1 682.102.560 1 750.312.816 5 Kegiatan : PengadaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah DaerahOutput : meningkatnyakualitas Pengadaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahDaerah Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 3 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 6 Kegiatan : PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 958.725.953 1.054.598.548 1.160.058.403 1.276.064.243 1.403.670.667 1.544.037.734 Output : meningkatnyakualitas Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 492.840.726 542.124.799 596.337.279 655.971.007 721.568.108 793.724.918 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 465.885.226 512.473.749 563.721.124 620.093.236 682.102.560 750.312.816 7 Kegiatan : PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah 938.076.437 1.031.884.081 1.135.072.489 1.248.579.738 1.373.437.712 1.510.781.483 Output : meningkatnyakualitas PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 548.099.597 1 602.909.557 1 663.200.512 1 729.520.564 1 802.472.620 1 882.719.882 Penyedia JasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya Unit 2 4 389.976.840 4 428.974.524 4 471.871.976 4 519.059.174 4 570.965.091 4 628.061.601 8 Kegiatan : PeningkatanPelayanan BLUD 273.751.803.367 301.126.983.703 331.239.682.074 364.363.650.281 400.800.015.309 440.880.016.840 Output : meningkatnyakualitas Pelayanan BLUD Jumlah laporan pelaksanaan sub kegiatan unit 3 23 23 23 23 23 23 a Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD - RSUDWates Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan unit 1 1 180.400.000.000 1 198.440.000.000 1 218.284.000.000 1 240.112.400.000 1 264.123.640.000 1 290.536.004.000 b Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD - RSUDNAS Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan unit 1 1 53.900.000.000 1 59.290.000.000 1 65.219.000.000 1 71.740.900.000 1 78.914.990.000 1 86.806.489.000 c Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD - 21puskesmas Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan unit 21 21 39.451.803.367 21 43.396.983.703 21 47.736.682.074 21 52.510.350.281 21 57.761.385.309 21 63.537.523.840 TOTAL 447.953.522.528 0 384.762.176.143 - 413.856.228.299 - 416.570.013.272 - 422.407.170.561 - 427.838.024.531 71 72 4.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Kesehatan dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan. Beberapa sub kegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam table berikut : Tabel 4.2 SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT KET I PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar 2 Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan 3 Pelayanan Kesehatan ibu hamil 4 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 5 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 6 Pelayanan kesehatan balita 7 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 8 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 9 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 1 0 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 1 1 Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus 1 2 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 1 3 Pelayanan kesehatan orang terduga TB 1 4 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 73 1 5 Persentase keberhasilan pengobatan TB 1 6 Cakupan penemuan & pengobatan TB 1 7 Persentase kepesertaan JKN 1 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES 1 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota % fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar 1 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 2 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 6 Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 8 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 9 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 0 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis 74 Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 7 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 75 1 8 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 9 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 2 0 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 2 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 3 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melaui telmedicine untuk mendapatkan aksespelayanan kesehatan yang berkualitas 2 4 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan 2 5 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2 6 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 7 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 8 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 2 9 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 3 1 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 3 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 3 3 Pengelolaan Pelayanan kesehatan malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 3 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapat pelayanan sesuai standar 3 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV(ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapat pelayanan sesuai standar 3 6 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok 3 7 Pengelolaan Kesehatan Ibu Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 76 3 8 Manajemen puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi % fasyankes pemerintah yang menyelenggarakan SIK Terintegrasi 0 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) 0 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 0 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 0 4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 77 4.3. Kinerja Urusan Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah tercantum pada tabel 4.2 dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel berikut : Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 78 Tabel 4.3 Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 No Tujuan perangkat daerah Indikator Sasaran/Kinerja Perangkat Daerah IKU Perangkat Daerah Satuan Cara Perhitungan TARGET KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatknya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin 1 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Rasio kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas per 100.000 KH pada satu tahun tertentu = (jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas / jumlah kelahiran hidup) x 100.000 61,12 62,56 64,14 65,66 67,14 68,87 jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas 2 2 2 2 2 2 jumlah kelahiran hidup 3.272 3.197 3.118 3.046 2.979 2.904 Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan 2 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Rasio kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 KH pada satu tahun tertentu = (jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun / jumlah kelahiran hidup) x 1000 10,39 10,32 10,26 10,18 10,07 9,99 jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun 34 33 32 31 30 29 jumlah kelahiran hidup 3.272 3.197 3.118 3.046 2.979 2.904 3 Prevalensi stunting % Prevalensi stunting 17,10 16,20 15,40 14,60 13,80 13,10 SSGI Jumlah bayi pendek dan sangat pendek 120 114 108 103 97 92 Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan 700 700 700 700 700 700 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,00 84,25 84,50 84,75 85,00 85,00 Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 79 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci - Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo N O INDIKATOR SATUAN capaia n 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Persen 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 2 Persentase RS Rujukan Kab/Kota yang terakreditasi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen 91,29 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen 99,85 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen 98,71 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 94,96 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 92,79 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 26,77 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 71,28 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 94,73 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 11 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 98,07 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 93,54 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 93,30 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen 94,39 100,00 100,00 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 80 tabel 4.5 Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja satua n TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 1 Usia Harapan Hidup nilai 75,50– 79,75 75,58– 79,83 75,65– 79,90 75,73– 79,98 75,80– 80,05 2 Angka Kematian Ibu nilai 61,12 62,56 64,14 65,66 67,14 3 Angka Kematian Balita nilai 1,45 1,44 1,42 1,40 1,35 4 Prevalensi stunting % 17,10 16,20 15,40 14,60 13,80 5 Persentase Penduduk penerima PKG % 5% 6% 7% 8% 9% 6 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 95 95 96 96 97 7 Cakupan kepesertaan JKN % 99,14 99,18 99,21 99,24 99,28 8 Angka keberhasilan pengobatan TB nilai 90,23 91,29 92,24 93,11 94,12 9 Persentase Hipertensi dalam pengendalian % 20 25 30 35 40 10 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup % 10 11 12 13 14 11 Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun % 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 12 Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat % 100% 100% 100% 100% 100% 13 Prevalensi Obesitas > 18 tahun % 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 15 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan nilai 84,73 84,79 84,84 84,89 84,95 16 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat % 81.5 % 81.75 % 82 % 82.5 % 83 % 17 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN) % 70,2 76,2 82,2 88,2 96,2 18 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna % 100 100 100 100 100 19 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 83 86 89 92 84 20 Persentase lanjut usia yang mandiri % 50 55 60 65 70 21 Persentase merokok penduduk 10-21 tahun % 50 55 60 65 70 Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 81 22 Cakupan penemuan kasus TB % 867 741 635 560 503 23 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi % 3,41 3,43 3,45 3,47 3,49 24 Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar % 0 4,76 9,52 14,29 19,05 25 Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar % 100 100 100 100 100 26 Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods) % 92 93 94 95 96 27 Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15- 19 tahun nilai 7 6,5 6 5,5 5 28 Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) % 57 60 65 70 75 29 Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar % 10% 20% 30% 40% 50% 30 Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu % 85 85,5 86 86,5 87 31 Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan % 54 58 62 66 70 32 Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan % 100 100 100 100 100 33 Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemda % 100 100 100 100 100 Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 82 tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo N o Indikator Kinerja satuan Capaian 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Usia Harapan Hidup nilai 75,49 75,50– 79,75 75,58– 79,83 75,65– 79,90 75,73– 79,98 75,80– 80,05 75,88– 80,13 2 Indeks Keluarga Sehat nilai 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 58,53 61,12 62,56 64,14 65,66 67,14 72,10 4 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 10,24 10,39 10,32 10,26 10,18 10,07 9,99 5 Angka Kematian Balita per 1.000 KH 1,49 1,45 1,44 1,42 1,40 1,35 1,30 6 Prevalensi stunting % 18,00 17,10 16,20 15,40 14,60 13,80 13,10 7 Persentase Penduduk penerima PKG % tidak ada 5% 6% 7% 8% 9% 10% 8 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 98,35 95 95 96 96 97 97 9 Cakupan kepesertaan JKN % 99,11 99,14 99,18 99,21 99,24 99,28 99,31 10 Angka keberhasilan pengobatan TB % 86,88% 90,23 91,29 92,24 93,11 94,12 95,02 11 Persentase Hipertensi dalam pengendalian % 18,9 20 25 30 35 40 40 12 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup tidak ada 10 11 12 13 14 15 Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 83 tabel 4.7 Indikator Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo N o INDIKATOR TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 1 Presentase Prevalensi Stunting 17,10 16,20 15,40 14,60 13,80 2 Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi 84,00 85,00 86,00 88,00 90,00 3 Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan 48 52 60 70 80 4 Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam 75 76 77 78 79 5 Ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan 92 92,5 93 93,5 94 6 Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan 57 60 65 70 75 7 Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini 82 82,5 83 83,5 84 8 Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif 82 83 84 85 85 9 Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) 76 79 82 85 88 10 Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 100 100 100 100 100 11 Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan 50 55 60 65 70 12 Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 90 90 90 90 90 13 Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap 90 90 90 90 90 14 Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare 85 85 85 85 85 15 Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (baduta) 100 100 100 100 100 16 Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 100 100 100 100 100 17 Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan 50 55 60 65 70 18 Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi 90 90 90 90 90 19 Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare 85 85 85 85 85 20 Penemuan kasus pneumonia balita 1250 1250 1250 1250 1250 21 Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita 99,82 99,9 99,9 99,9 99,9 22 Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) 80 81 82 83 84 23 Remaja putri yang diskrining anemia 90 90 92 92 95 24 Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah 50 55 60 65 70 25 Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional 99.14 99.18 99.21 99.24 99.28 Renstra Dinkes Kab. Kulon Progo 2025 - 2029 84 Dan dengan dirumuskannya perencanaan strategis ini berarti Dinas Kesehatan Kulon Progo telah memiliki pedoman yang mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dalam 5 tahun ke depan dengan mengutamakan dukungan dan partisipasi semua pihak tanpa meninggalkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Kulon Progo, 18 September 2025 Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Drs. JAZIL AMBAR WAS'AN Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196612131992031006 85 LAMPIRAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO 2025-2029 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Penelitian Kesehatan Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Operasional Pelayanan Puskesmas Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi KLB Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Persentase keberhasilan pengobatan TB Pengelolaan Pelayanan kesehatan malaria Cakupan penemuan & pengobatan TB Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis Persentase kepesertaan JKN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV(ODHIV) Persentase fasyankes yang sudah terakreditasi Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok Cakupan penemuan & pengobatan TB Pengelolaan Kesehatan Ibu Anak Persentase kepesertaan JKN Manajemen puskesmas Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator : Usia Harapan Hidup Indikator : AKI, AKB, Prevalensi Stunting Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator : Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Program Sedian farmasi, alkes, makmin sesuai standar Indikator : Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yg mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Indikator : Persentase kelurahan/kalurahan yang menerapkan GERMAS Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/ Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/ Kota Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/ Kota Indikator : Persentase FASYANKES yang Sudah Terakreditasi Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/kota Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS Nilai AKIP Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nilai SPIP Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD Wates Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD NAS Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 21 puskesmas Lampiran 1. PETA KINERJA RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator : Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatknya derajatkesehatan masyarakat Usia HarapanHidup 1 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Rasio kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas per 100.000 KH pada satutahun tertentu = (jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas / jumlahkelahiran hidup) x 100.000 61,12 62,56 64,14 65,66 67,14 68,87 jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas 2 2 2 2 2 2 jumlah kelahiran hidup 3.272 3.197 3.118 3.046 2.979 2.904 2 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Rasio kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 KH pada satutahun tertentu = (jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun /jumlah kelahiran hidup) x 1000 10,39 10,32 10,26 10,18 10,07 9,99 jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun 34 33 32 31 30 29 jumlah kelahiran hidup 3.272 3.197 3.118 3.046 2.979 2.904 % Prevalensi stunting 17,10 16,20 15,40 14,60 13,80 13,10 Jumlah bayi pendek dan sangat pendek 120 114 108 103 97 92 Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan 700 700 700 700 700 700 Nilai AKIP Perangkat Daerah A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) 84,00 84,25 84,50 84,75 85,00 85,00 Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik yangresponsif danakuntabel Meningkatnya layananpencapaian tugas dan fungsiperangkat daerah Indikator Sasaran/Kinerja Perangkat Daerah Satuan IKU Perangkat Daerah Meningkatnya kualitaspelayanan Kesehatan bagiIbu Melahirkan/BersalinMeningkatnya kualitaspelayanan Kesehatan bagiBayi yang dilahirkan 3 Prevalensi stunting TARGET Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon ProgoNo Tujuan perangkat daerah Cara Perhitungan 87 Lampiran 3. Indikator Kinerja Program (IKP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2025 2026 2027 2028 2029 2030 % Jumlah fasyankes yang memiliki sarana prasaranadan alat kesehatan yang memenuhistandar/Jumlah Fasyankes yang ada x 100 83,33 91,84 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah fasyankes yg memiliki sarana prasarana &alkes yang memenuhi standar 40 45 49 49 49 49 Jumlah Fasyankes yg ada 48 49 49 49 49 49 Persentase Pencapaian Layanan SPM KesehatanPelayanan kesehatan ibu hamil % Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibuhamil yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuaistandar 3.464 3.391 3.310 3.234 3.154 3.009 Jumlah sasaran ibu hamil yang ada 3.464 3.391 3.310 3.234 3.154 3.009 Pelayanan kesehatan ibu bersalin % Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibubersalin yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanansesuai standar 3.420 3.349 3.268 3.192 3.158 2.946 Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada 3.420 3.349 3.268 3.192 3.158 2.946 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir % Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran bayilahir yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanansesuai standar 3.408 3.329 3.122 3.170 3.095 2.774 Jumlah sasaran bayi lahir yang ada 3.408 3.329 3.122 3.170 3.095 2.774 Pelayanan kesehatan balita % Jumlah balita yg mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran balitayang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan sesuaistandar 19.711 19.210 19.016 18.824 18.643 18.543 Jumlah sasaran balita yang ada 19.711 19.210 19.016 18.824 18.643 18.543 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasaranakesehatan yang memenuhi standar PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT 88 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM Pelayanan kesehatan padausia pendidikan dasar % Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangmendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar/ Jumlah sasaran anak usia dasar yang adax 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah anak usia dasar yg mendapatkan pelayanansesuai standar 54.558 55.649 56.761 57.896 59.053 60.234 Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada 54.558 55.649 56.761 57.896 59.053 60.234 Pelayanan kesehatan pada usia produktif % Jumlah penduduk usia produktif yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar/ Jumlah sasaran warga negara usiaproduktif yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah warga negara usia produktif ygmendapatkan pelayanan sesuai standar 74.000 81.400 89.540 98.494 108.343 108.343 Jumlah sasaran warga negara usia produktif yangada 74.000 81.400 89.540 98.494 108.343 108.343 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut % Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlahsasaran usia lanjut yang mendapatkan pelayanansesuai standar x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah penduduk usia lanjut yg mendapatkanpelayanan sesuai standar 61.004 61.406 62.634 63.876 65.143 65.500 Jumlah sasaran usia lanjut yg mendapatkanpelayanan sesuai standar 61.004 61.406 62.634 63.876 65.143 65.500 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi % Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahunyang mendapatkan pelayanan sesuai standar /Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas15 tahun yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahunyg mendapatkan pelayanan sesuai standar 12.946 13.000 13.050 13.100 13.150 13.150 Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15tahun yang ada 12.946 13.000 13.050 13.100 13.150 13.150 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus % Jumlah penderita Diabetes Melitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar/ Jumlah estimasi penderita DiabetesMelitus yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM Jumlah penderita DM yg mendapatkan pelayanansesuai standar 4.870 5.000 5.150 5.300 5.400 5.400 Jumlah estimasi penderita DM yg ada 4.870 5.000 5.150 5.300 5.400 5.400 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwaberat % Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanankesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beratsesuai standar / Jumlah proyeksi Orang denganGangguan Jiwa Berat yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah ODGJ berat yg mendapatkan pelayanansesuai standar 1.465 1.450 1.435 1.421 1.407 1.393 Jumlah proyeksi ODGJ berat yg ada 1.465 1.450 1.435 1.421 1.407 1.393 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis % Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosisyang mendapatkan pelayanan sesuai standar /Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah orang terduga TB yg mendapatkanpelayanan sesuai standar 4.318 4.218 4.118 4.018 3.918 3.918 Jumlah orang terduga TB yg ada 4.318 4.218 4.118 4.018 3.918 3.918 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksivirus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficiency Virus) % Jumlah orang terduga menderita HIV yangmendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlahorang terduga menderita HIV yang ada x 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV ygmendapatkan pelayanan sesuai standar 5.690 5.710 5.725 5.745 5.755 5.755 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg ada 5.690 5.710 5.725 5.745 5.755 5.755 Persentase keberhasilan pengobatan TB % Jumlah penderita TB yang sensitif obat yangditemukan satu tahun sebelumnya/ Jumlahpenderita TB sensitif obat yang mendapatpengobatan lengkap & sembuh 90,23 91,29 92,24 93,11 94,12 95,02 Jumlah penderita TB sensitif obat yang mendapatpengobatan lengkap & sembuh 277 304 333 365 400 439 Jumlah penderita TB yang sensitif obat yangditemukan satu tahun sebelumnya 307 333 361 392 425 462 Cakupan penemuan & pengobatan TB % Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati/Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobatix 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati 867 741 635 560 503 459 Target penderita TB yang harus ditemukan dandiobati 867 741 635 560 503 459 Persentase kepesertaan JKN % Jumlah penduduk yang menjadi anggota JKN/Jumlah total Penduduk x 100 99,14 99,18 99,21 99,24 99,28 99,31 Jumlah penduduk yang menjadi anggota JKN 440.700 440.850 441.000 441.150 441.300 441.450 Jumlah total Penduduk 444.516 444.516 444.516 444.516 444.516 444.516 Persentase fasyankes yang sudah terakreditasi jumlah fasyankes yang terakreditasi /jumlahfasyankes yang ada x 100 44,57 47,83 51,09 54,35 57,61 59,78 jumlah fasyankes yang sudah terakreditasi 41 44 47 50 53 55 jumlah fasyankes yang ada 92 92 92 92 92 92 Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yangdilakukan kredensial % Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yangTelaah dilakukan kredensial / Jumlah Tenagamedis dan tenaga kesehatan yang harus dikredensial x 100 97,59 97,64 97,68 97,73 97,77 97,81 Orang Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yangTelaah dilakukan kredensial 1217 1241 1265 1289 1313 1337 Orang Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yangharus di kredensial 1247 1271 1295 1319 1343 1367 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, danOptikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ygdilakukan pendampingan % Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan,dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT) yang dilakukan pendampingan / JumlahApotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, danOptikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)yang ada(terdaftar) x 100 22,22 25,56 27,78 30,00 33,33 36,67 Unit Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukanpendampingan 20 23 25 27 30 33 Unit Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg ada 90 90 90 90 90 90 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATANPROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN, DANMAKANAN MINUMAN 91 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN PROGRAM Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) ygmendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) % Jumlah kumulatif TPP yg mendapatkan SLHS /Jumlah TPP yang wajib SLHS x 100 6,16 9,52 13,17 16,81 20,73 24,65 Unit Jumlah kumulatif TPP yg mendapatkan SLHS 22 34 47 60 74 88 Unit Jumlah TPP yang wajib SLHS 357 357 357 357 357 357 Persentase kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS Jumlah kel/ kalurahan yang menerapkan GERMASdibagi jumlah kel/ kalurahan yang ada x 100 30,68 47,73 64,77 81,82 100,00 100,00 Jumlah Kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS 27 42 57 72 88 88 Jumlah Kel/kalurahan yang ada 88 88 88 88 88 88 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES % (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM x nilaipenimbang) / Total Unsur yg terisi 85,5 86 86,5 86,5 87 87 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM x nilaipenimbang) / Total Unsur yg terisi 85,25 85,75 86,25 86,5 86,75 86,75 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTAPROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN 92 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
147. a.Mitra Perangkat Daerah
148. b.Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
149. c.Kerjasama Daerah Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalah Pelayanan 2.2.2. Isu Strategis TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUTUP B A B I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun) Rancangan Akhir Renstra SatpolPP disusun berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 tahun 2025 dengan mengacu pada RPJMD Kulon Progo 2025-2029, kemudian rancangan akhir renstra ini memiliki nilai yang strategis dalam penyusunan renja dan RKA SKPD. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD ini, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan yaitu:
150. a.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
151. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
152. c.Undang - Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
153. d.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
154. e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
155. f.Peraturan Pemerintah Nomor PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
156. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517;
157. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705;
158. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197;
159. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah dan RPJMD dan RKPD, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
160. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
161. k.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
162. l.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
163. m.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
164. n.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dilaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 dan yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis (SatpolPP) sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut :
165. a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025- 2029 yang dimandatkan pada SatPolPP Kabupaten Kulon Progo
166. b.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4 Sistematika Penulisan (uraian ringkas tentang masing masing bab dalam renstra Perangkat Daerah 2025-2026. Rancangan Akhir Rencana Strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1.1 Latar Belakang Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah 1.2 Landasan Hukum Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1.3 Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU. 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat:
(1)Uraian program
(2)Uraian kegiatan
(3)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah B A B II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
2. b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
4. d.pelaksanaan administrasi pada Satpol PP; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
6. a.Kepala Satuan
7. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
8. c.Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
  2. 2.Seksi Perlindungan Masyarakat
9. d.Bidang Penegakan Perda, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
  2. 2.Seksi Penyidikan dan Penindakan
10. e.Jabatan Fungsional. STRUKTUR ORGANISASI Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
11. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
13. c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Satpol PP;
14. d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
15. e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
16. f.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
17. g.Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. h.pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Satpol PP;
19. i.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
20. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Satpol PP. Adapun fungsi sekretariat:
21. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat
22. b.perumusan kebijakan Sekretariat
23. c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Satpol PP
24. d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
25. e.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
26. f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
27. g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Satpol PP;
28. h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
29. i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satpol PP;
30. j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
31. k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
32. l.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
33. m.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
34. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional serta pelindungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah:
35. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
36. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
37. c.pengoordinasian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
38. d.pengoordinasian Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten;
39. e.pengoordinasian Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
40. f.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
41. g.Pembinaan jabatan fungsional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
42. h.pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
43. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah, dengan fungsi:
44. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
45. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah;
46. c.pengoordinasian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
47. d.pengoordinasian Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati;
48. e.pengoordinasian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
49. f.pengoordinasian Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten;
50. g.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
51. h.pembinaan jabatan fungsional Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
52. i.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber daya manusia sebanyak 85 personil dengan rincian : 41 personil ASN, 14 orang tenaga kontrak dan 30 personil linmas inti. Tabel 2.2 Keadaan Personil menurut Pangkat/Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2025 No. Pangkat/Golongan Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah 1. 2. 3. Golongan IV Golongan III Golongan II 5 25 5 - 2 1 5 31 6
  1. 4.Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) 14 - 14
  2. 5.Linmas Inti 27 3 30 JUMLAH Di isi Di isi Sumber: Satpolpp Tahun 2025 Tabel 2.3 Keadaan Personil ASN menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 No Tingkat Pendidikan SLTP SLTA DIII S1 S2 1 Kepala Sat Pol PP - - - - - 2 Sekretaris - - - - 1 3 Kabid Gakda - - - 1 - 4 Kabid Trantibum - - - 1 - 5 Sub Bag Umum dan Kepegawaian - 1 1 1 - 6 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan - 1 1 1 - 7 Sie. Pengendalian Operasional 1 10 - 1 1 8 Sie. Linmas - 4 - 1 1 9 Sie. Binwas - 4 - 1 - 10 Sie. Gakda - 1 - 4 - JUMLAH 1 21 2 11 3 Sumber: Satpolpp Tahun 2025 Jumlah personil, jumlah sarana dan prasarana saat ini maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo masih sangat jauh dari kondisi ideal dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati. Kondisi ideal yang optimal dalam melaksanakan tugas dimaksud apabila Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas pengendalian keamanan lingkungan secara rutin, kontinyu dan berkesinambungan dalam 24 jam sehari tanpa melanggar waktu maksimal bekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tabel 2.4 Keadaan Personil Tenaga Kontrak menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 Sumber: Satpolpp Tahun 2025 Tabel 2.5 Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan Diklat lainnya Tahun 2024 No. Jenis Diklat Jumlah Kebutuhan 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV Arsiparis Bendaharawan Diksar POL.PP Pengadaan barang dan jasa Diklat PPNS Perpajakan - 3 6 0 0 16 0 7 0 - - - 1 1 25 1 10 1 Sumber: Satpolpp Tahun 2025 Berdasarkan data diatas maka terdapat permasalahan yaitu kurangnya jumlah PNS yang mengikuti diklatsar, jumlah PNS yang lulus sertifikat pengadaan barang jasa, Perpajakan, masih kurangnya diklat PPNS. Jika dilihat dari data analisis jabatan, PNS yang dibutuhkan oleh Satuan polisi Pamong Praja sejumlah 74 orang sementara yang tersedia baru 43 orang sehingga masih ada kekurangan 31 personil. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo perlu adanya sarana dan prasarana kantor. Adapun keadaan barang yang dimiliki pada saat ini sebagai berikut: Tabel 2.6 Kondisi Asset Berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) TAHUN 2025 NO RINCIAN JUMLAH NILAI KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Asset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan - 313 buah 5 unit 1 unit 18 unit - - 2.428.070.448 2.450.208.438 2.000.000 14.500.000 - Sumber: SatPolPP Tahun 2025 No Tingkat Pendidikan SLTP SLTA DIII S1 S2 1 Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) - 14 - - - JUMLAH 14 - - - Tanah yang digiunakan untuk kantor SatpolPP adalah tanah Sultan Ground, kondisi bangunan kantor masih baik tetapi masih perlu tambahan gudang untuk penyimpanan barang-barang hasil penertiban dan untuk menyimpan peralatan penertiban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeru Sipil, Penyediaan sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, masih dibutuhkan penambahan sarana dan Prasarana. Tabel 2.7 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Minimal NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH SARANA DAN PRASARANA KONDISI SARANA DAN PRASARANA KEBUTUHAN Layak Tidak Layak 1 2 3 4 5 6 1 Gedung kantor 1 unit 1 - 1 unit 2 Sepeda Motor 7 unit 6 1 20 unit 3 Mobil 7 unit 5 2 10 unit 4 Minibus/Van - - - 1 unit 5 Truk Kecil 2 unit 1 1 2 unit 6 Truk sedang - - - 2 unit 7 Truk besar - - - 1 unit 8 Tonfa 23 buah 23 - 30 buah 9 Borgol kecil 1 buah 1 - 5 buah 10 Borgol besar - - - 5 buah 11 Tameng 10 buah 10 - 50 buah 12 Senter - - - 5 buah 13 Tas Ransel 1 buah 1 - 10 buah 14 Sleeping Bag - - - 10 buah 15 Telepon 1 unit 1 - 1 unit 16 Rig 6 unit 2 4 5 set 17 Handy Talky (HT) 7 unit 7 - 15 unit 18 Repeater - - - 1 unit 23 Seragam 5 stel - - - 55 orang J u m l a h 66 58 8 174 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kapanewon Galur dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan target renstra, realisasi capaian dan rasio capaiannya secara umum menunjukkan pencapaian yang baik dengan rasio capaian 100% selama 5 tahun berturut-turut (2020-2024). Hal ini dapat di lihat dari tabel kinerja pelayanan sebagai berikut : Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah kabupaten kulon progo 2020-2024 INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET NSPK TARGET IKK TARG ET INDIK ATOR LAINN YA SATU AN TARGET RANCANGAN AKHIR RENSTRA REALISASI CAPAIAN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
  3. 1.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
  4. 1.Cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kali 455 460 465 456 461 478 100 100 100
  5. 2.Capaian peningkatan penegakan peraturan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  6. 3.Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum % 56,11 81,70 80,86 81,98 100 100 C. INDIKATOR KINERJA DAERAH
  7. 1.Cakupan penegakan hukum % 97,89 98,42 98,44 98,11 99,51 99,79 100 100 100
  8. 2.Persentase penegakan peraturan daerah 100 100 100 100 100 100 Sumber: Satpolpp Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, target SPM dan realisasi SPM tercapai 100% dan rasio capaiannya tercapai 100% karena tidak ada warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada/ tidak ada warga terdampak operasi. Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2022 ada 2 yaitu cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta capaian peningkatan penegakan peraturan daerah. Target cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2020 sebanyak 455 tercapai 456, tahun 2021 target 460 tercapai 461 dan tahun 2022 target 465 tercapai 478. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 ada perubahan indikatornya yakni persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum. Tahun 2023 dari target 56,11% tercapai 80,86% dan tahun 2024 dari target 81,70% tercapai 81,98% untuk rasio capaiannya dari tahun 2020-2024 tercapai 100%. Indikator kinerja daerah tahun 2020-2022 yaitu cakupan penegakan hukum sedangkan tahun 2023-2024 adalah Persentase penegakan peraturan daerah. Target cakupan penegakan hukum tahun 2020 sebesar 97,89 % tercapai 98,11%, tahun 2021 target 98,42% tercapai 99,51%, tahun 2023 target 98,44% tercapai 99,79. Untuk target Persentase penegakan peraturan daerah tahun 2023 dan 2024 sebesar 100% terealisasi 100%. Dan untuk rasionya tercapai 100%. Adapun rincian anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2020 – 2024 KABUPATEN KULON PROGO Uraian Anggaran Tahun Realisasi Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja 5.209.849.350 6.181.953.952 5.753.290.652 6.344.592.024 6.387.021.710 4.999.032.970 5.943.550.939 5.480.386.968 6.217.705.160 6.169.466.528 95,95 96,14 5,67 5,95 A. Belanja Tidak Langsung 3.107.942.240,22 3.107.942.240 2.909.445.462 2.963.584.883 93,61 95,36 -7,08 2,96
  9. 1.Belanja Pegawai 3.107.942.240,22 3.107.942.240 2.909.445.462 2.963.584.883 93,61 95,36 -7,08 2,96 Belanja Langsung 2.101.907.110 3.074.011.712 2.089.587.508 2.979.966.056 99,41 96,94 46,25 2,98
  10. 1.Belanja Pegawai 984.049.000 981.423.000 99,73 -1,0 -100
  11. 2.Belanja Barang dan Jasa 1.117.858.110 2.318.466.712 1.108.164.508 2.252.868.206 99,13 97,17 107,40 2,25 B. Belanja Modal 0 755.545.000 0 727.097.850 96,23 0 0 A. Belanja Operasi 5.753.290.652 6.344.592.024 6.387.021.710 5.216.453.089 5.480.386.968 6.217.705.160 6.169.466.528 95,26 98,00 96,59 5,81 5,96
  12. 1.Belanja Pegawai 3.152.642.240 2.977.893.968 3.114.620.281 2.963.584.883 2.927.124.650 2.922.917.025 3.049.518.918 92,85 98,15 97,91 1,82 2,97
  13. 2.Belanja Barang dan Jasa 2.600.648.412 3.366.698.056 3.272.401.429 2.252.868.206 2.553.262.318 3.294.788.135 3.119.947.610 98,18 97,86 99,13 11,93 2,99 B. Belanja Modal 198.200.000 215.403.600 39.752.500 727.097.850 197.806.977 212.914.813 36.711.425 99,80 98,84 92,35 77,21 4,23 Sumber: SatpolPP Tahun 2025 Tabel 2.10 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 – 2024 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Tahun Realisasi Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2.023 2.024 2020 2021 2022 2.023 2.024 2020 2021 2022 2.023 2.024 Anggaran Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.677.340.600 3.772.030.152 4.033.086.652 3.905.951.724 3.899.119.443 3.471.947.620 3.606.158.289 3.789.531.575 3.829.043.572 3.791.627.081 94,41 95,60 93,96 98,03 97,24 1,54 2,25 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.100.300 9.184.100 15.684.100 11.000.000 11.000.000 8.099.800 9.182.600 15.484.100 10.704.462 9.173.713 99,99 99,98 98,72 97,31 83,40 13,57 9,21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.763.800 5.773.100 12.273.100 7.000.000 7.000.000 5.763.800 5.772.600 12.073.100 6.791.660 5.810.883 100,00 99,99 98,37 97,02 83,01 17,45 12,78 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.336.500 3.411.000 3.411.000 4.000.000 4.000.000 2.336.000 3.410.000 3.411.000 3.912.802 3.362.830 99,98 99,97 100,00 97,82 84,07 15,81 11,67 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.132.355.540 3.147.507.240 3.155.307.240 2.990.386.968 3.120.813.281 2.933.858.012 3.003.139.883 2.929.789.650 2.935.206.077 3.055.274.927 93,66 95,41 92,85 98,15 97,90 -0,03 1.05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.107.942.240 3.107.942.240 3.107.942.240 2.930.493.968 3.060.920.281 2.909.445.462 2.963.584.883 2.882.724.650 2.875.517.025 2.996.143.918 93,61 95,36 92,75 98,12 97,88 -0,31 0,77 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23.068.600 37.093.000 44.893.000 55.893.000 55.893.000 23.068.450 37.090.000 44.593.000 55.759.600 55.532.759 100,00 99,99 99,33 99,76 99,36 26,58 26,41 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.344.700 2.472.000 2.472.000 4.000.000 4.000.000 1.344.100 2.465.000 2.472.000 3.929.452 3.598.250 99,96 99,72 100,00 98,24 89,96 36,41 33,55 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.660.000 43.142.900 67.889.500 15.880.000 12.778.100 4.652.850 42.432.700 63.314.341 15.837.760 11.366.145 99,85 98,35 93,26 99,73 88,95 196,76 189,49 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.700.000 7.200.000 3.760.000 5.700.000 7.165.460 3.671.462 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 99,52 97,65 -5,37 -5,76 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 43.142.900 55.189.500 42.432.700 50.627.341 #DIV/0! 98,35 91,73 #DIV/0! #DIV/0! 6,98 -20,17 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.660.000 7.000.000 8.680.000 9.018.100 4.652.850 6.987.000 8.672.300 7.694.683 99,85 #DIV/0! 99,81 99,91 85,32 -18,03 -21,79 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.150.000 9.582.000 12.816.200 28.312.400 26.612.000 22.097.500 2.510.000 8.629.000 19.928.660 12.567.000 99,76 26,19 67,33 70,39 47,22 22,98 62,29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.150.000 9.582.000 12.816.200 28.312.400 26.612.000 22.097.500 2.510.000 8.629.000 19.928.660 12.567.000 99,76 26,19 67,33 70,39 47,22 22,98 62,29 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 200.000.000 234.999.800 22.725.000 0 0 199.606.977 232.290.448 21.313.125 #DIV/0! #DIV/0! 99,80 98,85 93,79 -18,21 -18,61 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000 23.332.813 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93,33 #DIV/0! -25,00 -25,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 209.999.800 22.725.000 199.606.977 208.957.635 21.313.125 #DIV/0! #DIV/0! 99,80 99,50 93,79 -21,04 -21,28 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.325.860 379.543.012 379.745.312 458.313.956 502.772.162 344.625.886 378.090.336 379.638.312 452.085.865 489.985.326 99,80 99,62 99,97 98,64 97,46 10,09 9,40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.081.924 68.196.050 49.396.113 56.831.453 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93,06 83,34 7,12 3,76 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 345.325.860 379.543.012 379.745.312 14.600.000 15.500.000 344.625.886 378.090.336 379.638.312 13.789.650 14.851.261 99,80 99,62 99,97 94,45 95,81 -20,01 -19,64 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 390.632.032 419.076.112 388.900.102 418.302.612 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99,56 99,82 1,82 1,89 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.748.900 183.070.900 201.644.300 167.058.600 202.418.900 158.613.572 170.802.770 193.069.195 162.990.300 191.946.845 96,28 93,30 95,75 97,56 94,83 6,32 5,73 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 151.312.100 178.918.900 147.445.800 171.488.182 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97,44 95,85 4,56 4,08 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164.748.900 183.070.900 201.644.300 15.746.500 23.500.000 158.613.572 170.802.770 193.069.195 15.544.500 20.458.663 96,28 93,30 95,75 98,72 87,06 -5,42 -9,90 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.532.508.750 1.470.130.300 1.530.470.000 1.983.293.900 2.527.654.767 1.527.085.350 1.429.166.300 1.520.728.370 1.949.870.525 2.414.550.872 99,65 97,21 99,36 98,31 95,53 14,27 13,01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot 1.197.820.750 1.172.778.200 1.140.892.800 1.504.686.800 2.019.189.800 1.194.573.850 1.170.285.100 1.137.673.680 1.500.329.629 1.973.174.118 99,73 99,79 99,72 99,71 97,72 15,32 14,64 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 894.292.800 887.392.900 882.760.200 1.246.554.200 1.694.131.800 891.905.900 887.254.800 882.760.200 1.246.024.980 1.658.880.769 99,73 99,98 100,00 99,96 97,92 18,96 18,31 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 303.527.950 285.385.300 258.132.600 258.132.600 325.058.000 302.667.950 283.030.300 254.913.480 254.304.649 314.293.349 99,72 99,17 98,75 98,52 96,69 2,60 1,73 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 334.688.000 297.352.100 389.577.200 478.607.100 508.464.967 332.511.500 258.881.200 383.054.690 449.540.896 441.376.754 99,35 87,06 98,33 93,93 86,81 12,24 10.34 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 9.303.500 8.745.050 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94,00 #DIV/0! -25,00 -25,00 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 144.931.700 175.451.300 207.224.700 274.989.100 310.494.967 143.766.100 160.997.400 203.206.890 254.280.638 270.926.102 99,20 91,76 98,06 92,47 87,26 21,20 17,47 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 189.756.300 121.900.800 182.352.500 194.314.500 197.970.000 188.745.400 97.883.800 179.847.800 186.515.208 170.450.652 99,47 80,30 98,63 95,99 86,10 5,57 7,67 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 939.793.500 387.934.000 670.750.000 0 0 908.226.350 367.934.000 651.705.876 - #DIV/0! 96,64 94,84 97,16 #DIV/0! -29,36 4,41 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 939.793.500 387.934.000 670.750.000 0 0 908.226.350 367.934.000 651.705.876 - #DIV/0! 96,64 94,84 97,16 #DIV/0! -29,36 4,41 Pembinaan Jagawarga 939.793.500 387.934.000 670.750.000 908.226.350 367.934.000 651.705.876 #DIV/0! 96,64 94,84 97,16 #DIV/0! -29,36 -20,59 J U M L A H 5.209.849.350 6.181.953.952 5.951.490.652 6.559.995.624 6.426.774.210 4.999.032.970 5.943.550.939 5.678.193.945 6.430.619.973 6.206.177.953 95,95 96,14 95,41 98,03 96,57 2,29 6,05 Sumber: SatPolPP Tahun 2025 2.1.4. Kelompok sasaran layanan Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat. Adapun kelompok sasaran pelayanan adalah :
  14. 1.Masyarakat umum Yang dimaksud masyarakat umum disini adalah pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis dan masyarakat yang melakukan pengaduan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
  15. 2.Instansi pemerintah kabupaten Kulon Progo, pemberian pelayanan disini adalah berupa : • pengamanan pejabat ketika kunjungan dinas • pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah yang membutuhkan • pemberian latihan terkait pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 kepada petuga upacara.
  16. 3.Intansi swasta • Pengamanan tamu penting dari pihak swasta ketika kunjungan kerja • Pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi swasta yang membutuhkan 2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dengan Polri, PPNS Daerah dan aparatur lainya serta fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya satuan itu dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah, serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Dengan kata lain, keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas). Tabel 2.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
  17. 1.Masih Tingginya angka pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran Perda/Perkada Belum terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib Masih kurangnya jumlah dan kualitas Satpol PP untuk melaksankan tugas pokok dan fungsinya. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan, Penindakan dan Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Masih rendahnya peran Satlinmas dalam ikut serta menjaga trantibum dan Linmas Belum sinergi antara perencanaan sampai dengan pelaporan Masih lemahnya administrasi pelaporan dalam setiap kegiatan yang terdokomentasi dengan baik Pemahaman Aparatur Satpolpp terhadap tugas pokok dan fungsi serta Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya yang belum optimal Belum Seluruh Anggota Satpolpp Memiliki Sertifikasi Pelatihan Dasar Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pendeteksian Pelanggaran Perda / Perkada Kurang Optimalnya pelaksanaan Operasi Non Yustisi, Yustisi dan Sidang Tipiring terhadap pelanggar Perda dan Perkada
  18. 2.Belum terpenuhinya SPM pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Belum optimalnya pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Keterbatasan anggaran, sarana/prasarana dan personil yang terlibat dalam urusan ketertiban umum 2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah, Rancangan Akhir Renstra K/L, dan Rancangan Akhir Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja, merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah. Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Perlunya Sinergitas dan Partisipasi Perangkat Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Masih Tingginya angka pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran Perda /Perkada Pembangunan SDM belum Optimal Lemahnya koordinasi antar- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana dan Satpol PP, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan, serta minimnya sosialisasi dan partisipasi publik dalam pengawasan implementasi Perda. Selain itu, masih ada Perda yang tidak memiliki petunjuk teknis operasional yang jelas. Perubahan iklim, kehilangan keanekaraga man hayati, pencemaran (udara, air, dan darat), deforestasi, krisis air dan sanitasi, serta pengelolaan sampah dan plastik yang belum optimal Pengembangan Kawasan Selatan DIY Potensi Kelompok Jaga Warga yang begitu besar namun belum dioptimalkan peran dan fungsinya di masyarakat Penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa. Pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran perda/perkada . Sumber: SatPolPP Tahun 2025 B A B III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Tujuan merupakan penjabaraan atau implementasi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan adalah terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode jangka menengah adalah Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 4 tahun mendatang sebagaimana dalam tabel berikut ini. Tabel T-C.25 Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsif dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda A(83,75) A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemda 3,22 3,23 3,24 3.25 3,26 3,27 Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Persentase penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 Sumber: SatPolPP Tahun 2025 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut makan disusunlah penahapan renstra perangkat daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut: Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V (2030) 2026 2027 2028 2029 2030 Konsolidasi Pondasi/ persiapan Penguatan Kapasitas Pemantapan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsoliadsi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional. Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratib mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good goverment, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yagn aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arak kebijakan RPJMD Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut: Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketrtiban masyarakat Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan Bapperida dengan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata oprasionalisasi rencana strategis dalam bentuk tindakan nyata. 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output di mana nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut: Table T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Bidang, Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikator Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Targ et Pagu Tar get Pagu Targ et Pagu Tar get Pagu Targ et Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % % 100 3.920.364.922 100 4.983.702.089 10 0 5.033.539.109 100 5.083.874.500 100 5.134.713.245 100 5.186.060.377 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 23 laporan 24 13.340.100 14 13.340.100 14 13.340.100 14 13.340.100 14 13.340.100 14 13.340.100 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokume n 2 dokumen 3 9.848.000 2 9.848.000 2 9.848.000 2 9.848.000 2 9.848.000 2 9.848.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah laporan 21 laporan 21 3.492.100 12 3.492.100 12 3.492.100 12 3.492.100 12 3.492.100 12 3.492.100 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dokume n 72 77 3.137.637.228 77 3.997.018.595 77 3.827.855.615 77 4.244.528.953 77 3.754.029.751 77 3.560.376.883 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/ bulan 46 orang/ bulan 41 3.082.537.228 41 3.941.918.595 41 3.772.755.615 41 4.189.428.953 41 3.698.929.751 41 3.505.276.883 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dokume n 12 dokumen 12 51.900.000 12 51.900.000 12 51.900.000 12 51.900.000 12 51.900.000 12 51.900.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestera n SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestera n SKPD laporan 14 laporan 14 3.200.000 14 3.200.000 14 3.200.000 14 3.200.000 14 3.200.000 14 3.200.000 Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah orang 20 orang 25 52.748.000 79 133.740.000 79 52.748.000 79 133.740.000 79 52.748.000 79 52.748.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya paket -- 54 27.000.000 54 108.000.000 54 27.000.000 54 108.000.000 54 27.000.000 54 27.000.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan orang 20 orang 25 25.748.000 25 25.748.000 25 25.748.000 25 25.748.000 25 25.748.000 25 25.748.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah laporan 16 laporan 16 26.927.700 16 26.927.700 16 26.927.700 16 26.927.700 16 26.927.700 16 26.927.700 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan laporan 12 laporan 12 12.546.700 12 12.546.700 12 12.546.700 12 12.546.700 12 12.546.700 12 12.546.700 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD laporan 4 laporan 4 14.381.000 4 14.381.000 4 14.381.000 4 14.381.000 4 14.381.000 4 14.381.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah unit unit 0 0 6 90.000.000 6 420.000.000 12 105.000.000 8 595.000.000 8 340.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediaskan unit unit 0 0 4 20.000.000 3 350.000.000 10 35.000.000 5 25.000.000 5 40.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan unit unit 0 0 2 70.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 3 300.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan unit unit 0 0 0 0 1 850.000.000 0 0 1 500.000.000 0 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan 24 laporan 24 573.136.294 24 573.136.294 24 573.136.294 24 573.136.294 24 573.136.294 24 573.136.294 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan laporan 12 laporan 12 67.060.802 12 67.060.802 12 67.060.802 12 67.060.802 12 67.060.802 12 67.060.802 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang disediakan laporan 12 laporan 12 493.528.792 12 493.528.792 12 493.528.792 12 493.528.792 12 493.528.792 12 493.528.792 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Unit 27 Unit 56 144.670.300 56 174.670.300 56 144.670.300 56 144.670.300 56 144.670.300 56 144.670.300 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 16 Unit 17 126.875.900 17 156.875.900 17 126.875.900 17 126.875.900 17 126.875.900 17 126.875.900 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah srana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 11 Unit 39 17.794.400 39 17.794.400 39 17.794.400 39 17.794.400 39 17.794.400 39 17.794.400 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penanganan Gangguan Trantibum % % 100 2.194.526.300 100 1.958.804.800 10 0 2.126.574.944 100 2.191.179.287 100 2.282.463.990 100 2.355.398.341 Persentase penanganan pelanggaran Perda % % 100 100 10 0 100 100 100 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan 26 laporan 24 1.629.322.135 40 1.022.633.160 40 1.505.403.304 40 1.228.233.647 40 1.605.545.076 40 1.631.499.401 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum Laporan 12 Laporan 12 1.377.548.135 12 775.859.160 12 1.193.629.304 12 1.252.406.946 12 1.283.771.076 12 1.299.725.401 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota laporan 1 laporan 0 0 12 10.000.000 12 25.000.000 12 30.000.000 12 30.000.0000 12 35.000.000 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Jumlah laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan laporan 12 laporan 12 251.774.000 12 221.774.000 12 271.774.000 12 271.774.000 12 271.774.000 12 271.774.000 Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani dan jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga terdampak perda dan perkada yang terlayani laporan 1 laporan 0 0 4 15.000.000 4 15.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 25.000.000 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota Jumlah laporan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota laporan 28 laporan 100 565.204.165 100 565.057.000 10 0 621.716.640 100 641.171.640 100 676.918.914 100 723.898.940 Sub Kegiatan Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan hasil Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah laporan 1 laporan 0 1 110.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah laporan 1 laporan 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP laporan 12 laporan 12 373.757.965 12 174.725.440 12 199.725.440 12 199.725.440 12 235.472.714 12 262.452.740 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah laporan 12 laporan 12 191.446.200 12 180.331.560 12 211.446.200 12 211.446.200 12 211.446.200 12 211.446.200 Kegiatan Pembinaan Penyidik pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil kinerja secretariat PPNS laporan 1 laporan 0 0 12 15.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 25.000.000 Sub Kegiatan Dukungan operasional secretariat PPNS Jumlah laporan hasil kinerja secretariat PPNS Laporan 1 Laporan 0 0 12 15.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 25.000.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebidayaan Persentase omah jaga warga yang aktif % % 0 0 22,7 3 186.902.000 51, 14 31.612.097 79,5 5 32.759.006 100 32.759.006 100 32.759.006 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase omah jaga warga yang aktif % % 0 0 22,7 3 186.902.000 51, 14 31.612.097 79,5 5 32.759.006 100 32.759.006 100 32.759.006 Sub Kegiatan Pembinaan jaga warga Persentase omah jaga warga yang aktif % % 0 0 22,7 3 186.902.000 51, 14 31.612.097 79,5 5 32.759.006 100 32.759.006 100 32.759.006 Sumber: SatPolPP Tahun 2025 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung program pembangunan daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah (IKU), indiikator kinerja daerah, indicator kinerja kunci, indicator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada berikut: Tabel 4.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN -- -- -- -- Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat % 100 100 100 100 100 100 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah No . INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda % 100 100 100 100 100 100 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100
2.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100 100 100 100 100 100 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Program No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100
2.- Persentase penanganan Gangguan Trantibum - Persentase penanganan pelanggaran Perda % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.Persentase Omah Jaga Warga yang aktif % 22,73 51,14 79,5 5 100 100 100 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evauasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra. Kegiatan yang harus dilakukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan. LAMPIRAN i , BADAN KATA PENGANTAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO JL. Kawijo No. 5,Pengasih, Kulon Progo, Telp. (0274) 774 710 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..iii DAFTAR TABEL ...........................…………………………………………………... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ............................................................... ………………… . 1 1.2 Landasan hukum penyusunan ........................................ …………………… 2 1.3 Maksud dan tujuan ....................................................... …………………… 3 1.4 Sistematika .................................................................... …………………. 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ................................................. 6 2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur BPBD ………………………………. 6 2.1.2 Sumber Daya BPBD ...............................................................................10 2.1.3 Kinerja Pelayanan BPBD ..................................................................................14 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan BPBD.................................................. ...23 2.1.4.1.a Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan..........................23 2.1.4.1.b Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah......24 2.1.4.1.c Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah ..............................................................................................24 2.2..Permasalahan dan Isu Strategis ......................................................... … 24 2.2..1 Permasalahan Pelayanan BPBD......................................................... .. 24 2.2..2.Isu Strategis ......................................................... …............................ 24 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD tahun 2025-2029 ………………...... 31 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD tahun 2025-2029..............................................................35 3.3 Penahapan Pencapaian Tujuan dan Sasaran.............. ………………...... 36 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA . PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN………….............................. 39 BAB VIII PE N U T U P.................................................................. …………………..60 iv DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo Tabel 2. 2 Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo Tabel 2. 3 Kondisi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kulon Progo Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kulon Progo Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kab. Kulon Progo Tabel 2. 7 Isu Strategis BPBD Tahun 2025-2029 Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tabel 3. 2 Strategi dan arah kebijakan Tabel 3. 3 Tabel Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029 Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra BPBD Tahun 2025-2029 Tabel 4. 1 Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029 Tabel 4. 2 Indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BPBD Kulon Progo Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program BPBD Kulon Progo Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kulon Progo 1 Keempat tahapan tersebut membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan berkesinambungan. Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan menghasilkan dokumen perencanaan yang meliputi:

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD); serta
d.Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Pada tahun 2025, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Kepala Daerah terpilih dan menyusun RPJMD Tahun 2025–2029. Sebagai penjabaran dari RPJMD, setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, penyusunan Renstra merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode lima tahun (2025–2029) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Dokumen ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 2 Daerah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD. Dalam penyusunannya, Renstra BPBD juga mempertimbangkan berbagai dokumen terkait seperti Rencana Penanggulangan Bencana Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra BNPB, Renstra BPBD DIY, serta kebijakan lain yang relevan. Dengan demikian, Renstra BPBD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai instrumen manajemen pembangunan daerah. Renstra menjadi acuan dalam menetapkan prioritas, mengarahkan sumber daya, dan mengukur kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kulon Progo. Selain itu, Renstra BPBD mempunyai peran penting sebagai: 1.Pedoman operasional dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahun. 2.Instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja dan tingkat keberhasilan program penanggulangan bencana. 3.Alat koordinasi antar-perangkat daerah, lembaga, serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan daerah yang tangguh menghadapi bencana. Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 menjadi penting sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih terarah, terpadu, efektif, dan berkesinambungan dalam mendukung visi pembangunan daerah. 1.2 D asar H u ku m P en yu su n an Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, dan penanggulangan bencana. Dasar hukum dimaksud adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur mekanisme penyusunan rencana pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menempatkan penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 3
3. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai tindak lanjut teknis dari UU Nomor 24 Tahun 2007.
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan kelembagaan BNPB dan BPBD.
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. 7.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yang mewajibkan perangkat daerah menyusun Renstra selaras dengan RPJMD.
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, beserta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana dan Sub-Urusan Kebakaran.
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012–2032;
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menetapkan kedudukan, tugas, dan fungsi BPBD;
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
14. 14.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Kulon Progo. 4 1.3 M aksu d d an Tu juan Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya sub urusan penanggulangan bencana dan kebakaran. Renstra ini berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) yang menuntun arah pembangunan sektor kebencanaan di Kulon Progo agar terencana, terpadu, terukur, dan selaras dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah : 1.Memenuhi amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang kewajiban perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan. 2.Menjadi pedoman resmi bagi BPBD dalam menetapkan prioritas, program, dan kegiatan selama periode 2025–2029 sesuai tugas dan fungsi organisasi. 3.Menjabarkan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo ke dalam langkah operasional perangkat daerah. 4.Menyediakan instrumen evaluasi untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). 5.Menjadi alat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana. Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo selain dokumen administratif, juga instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 1.4 S istem atika R an can g an A k h irA k h ir R en cana strategis B P B D seb agai b eriku t: Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 5 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Adapun susunan bab dan ruang lingkup pembahasan adalah sebagai berikut: B ab I P en d ah u lu an BAB ini berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan konseptual dan regulatif bagi keseluruhan dokumen Renstra. B ab II G am b aran P elayan an , P erm asalah an , d an Isu S trateg is P eran g kat D aerah BAB ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD; sumber daya yang dimiliki; capaian kinerja pelayanan termasuk indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM); kelompok sasaran layanan; mitra kerja, BUMD, dan kerjasama daerah; serta perumusan permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang relevan. B ab III Tu ju an , S asaran , S trateg i, d an A rah K eb ijakan BAB ini menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD 2025–2029, serta strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sesuai dengan mandat RPJMD Kabupaten Kulon Progo. B ab IV P ro g ram , K eg iatan , S u b keg iatan , d an K in erja P en ye len g g araan B id an g U ru san BAB ini memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD, dilengkapi indikator kinerja, target tahunan, pagu indikatif, kelompok sasaran, serta keterkaitan dengan program prioritas daerah. BAB ini juga menampilkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKU dan IKK. B ab V P en u tu p BAB ini memuat kesimpulan substantif dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. 6 B A B II G A M B A R A N P E L A Y A N A N , P E R M A S A L A H A N D A N IS U S T R A T E G IS P E R A N G K A T D A E R A H 2.1 T u g as, F u n g si, d an S tru k tu r P eran g kat D aerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Sedangkan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan adalah membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang kebencanaan dan bidang kebakaran. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPBD mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
d.pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan bidang tugasnya. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:
1. 1.Unsur Kepala BPBD : ex 0fficio dijabat oleh Sekretaris Daerah
2. 2.Unsur Pengarah : Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Unsur Pengarah terdiri atas:
a.instansi pemerintah;
b.profesional; dan/atau
c.ahli di bidang penanggulangan bencana. 7
1. 3.Unsur Pelaksana . Unsur Pelaksana terdiri atas :
a.Kepala Pelaksana;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri atas ;
1. 1.Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
2. 2.Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
d.Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan, terdiri dari;
1. 1.Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
2. 2.Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
e.Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: 8 Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Uraian tugas dan fungsi unsur organisasi terendah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan adalah sebagai berikut :
1. 1.Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan bidang kebakaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Badan; 9
b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknisbidang kebencanaan dan bidang kebakaran.
c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g.pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
h.pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan;
i.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
1. 2.Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan Sekretariat;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; 10
l.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. 3.Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase prabencana dan pascabencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a.penyusunan program kerja Bidang;
b.pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang pencegahan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
c.pengoordinasian dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana, serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d.penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana serta kebakaran;
e.pengoordinasian penyusunan dan penginformasian peta risiko bencana;
f.pengoordinasian pengurangan risiko bencana dan kebakaran dalam perencanaan pembangunan;
g.pengoordinasian penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
h.pengoordinasian usulan rekomendasi status dan tingkatan bencana;
i.pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penanggulangan bencana;
j.pengoordinasian kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ;
k.pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
l.penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Bencana dan Kebakaran; 11
m.Pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
n.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a.penyusunan program kerja Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan;
b.pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan logistik dan pemadaman kebakaran penyelamatan;
c.pengoordinasian pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
d.pengoordinasian komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
e.Pengoordinasian fasilitasi dan penyelenggaraan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
f.pengoordinasian kerjasama penanganan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
g.pengoordinasian pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
h.pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan tanggap darurat;
i.Penyelenggaraan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamataan serta penyelenggaraan command center;
j.Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten kota serta pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya beracun kebakaran;
k.Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dan non kebakaran; 12
l.pengoordinasian Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
m.Pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan ;
n.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang kedaruratan logistik dan pemadaman kebakaran penyelamatan; dan
o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2 S u m b er D aya P eran g kat D aerah 2.2.1 S u m b er D aya M anu sia Sumber daya manusia BPBD dapat dibedakan dalam 2 unsur. Unsur pertama adalah unsur pelaksana, sedangkan yang kedua adalah unsur pengarah. Menurut analisa jabatan, idealnya sumber daya manusia di unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 37 pegawai, namun Jumlah pegawai di pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 30 ASN/PPPK (termasuk 11 orang sebagai petugas damkar dan TRC) dan didukung tenaga bantu non ASN PBK (Penolong Bahaya Kebakaran) 19 orang, keamanan, kebersihan, sopir dan TRC (Tim Reaksi Cepat) 15 orang dengan rincian: a) Kepala Pelaksana 1 orang. b) Kepala Sekretariat 1 orang c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 orang dibantu 2 staff dan 3 Non ASN (Kebersihan, Keamanan dan Sopir). d) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 1 orang dibantu 2 orang staff e) Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi 1 orang, dibantu 1 orang Analis Kebencanaan f) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 orang tanpa staff g) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 orang dibantu 1 staff h) Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan 1 orang dibantu 1 orang CPNS Analis, 7 orang PBK Pemula, 2 TRC i) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 1 orang dibantu 1 orang dan 15 orang TRC Non ASN 13 j) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 orang dengan 1 orang staf, 2 PBK ASN, 19 Pemadam Kebakaran Non ASN. Dalam rangka antisipasi penanggulangan bencana dan kebakaran BPBD didukung Tim Reaksi Cepat dan Pemadam Kebakaran yang piket siaga 24 jam 7 hari seminggu Sedangkan Sumber Daya Manusia terkait unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tahun 2022 dimana unsur pengarah Badan Kulon Progo baru di isi dari unsur pengarah dari OPD sebagaimana berikut: 1) Sekretaris Daerah Sebagai Kepala Unsur Pengarah 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai anggota merangkap sekretaris 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai anggota 4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai anggota 5) Kepala Dinas Kesehatan Sebagai anggota 6) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda sebagai anggota Rincian Sumberdaya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2022 UNIT Pria Wanita Non PNSD Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah Kepala Pelaksana 1 0 0 0 0 1 1 Sekretariat 5+3*) 2 3 0 1 5 1 10 Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi & Rekontruksi 6 0 0 0 6 0 6 Bidang Kedaruratan Logistik dan pemadaman kebakaran Penyelamatan 16+33*) 1*) 34 0 11 3 2 50 Jumlah 64 3 37 0 12 14 4 67 *)Tenaga Non PNS 14 Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 UNIT SD SLTP SLTA D 03 S 1 S 2 Jumlah Kepala Pelaksana 0 0 0 0 1 0 1 Sekretariat 0 0 6 1 2 1 10 Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi & Rekontruksi 0 0 0 0 5 1 6 Bidang Kedaruratan Logistik dan pemadaman kebakaran Penyelamatan 1 1 43 0 2 3 50 Jumlah 1 1 49 1 10 5 67 2.2 .2 S arana d an p rasarana Yang termasuk dalam lingkup sarana dan prasarana adalah gedung perkantoran; peralatan baik peralatan yang menunjang perkantoran; maupun peralatan yang mendukung ketugasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki 3 kompleks gedung. Kompleks gedung utama menempati gedung eks Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dengan luas bangunan kurang lebih 3.000 m 2 yang beralamat di Jalan Kawijo No 5. Pengasih. Kompleks gedung ke 2 menempati gedung pemadam kebakaran dengan luasan 1500 m 2 yang berlokasi di Jl. Sugiman Nomor 24 Watulunyu Wates. Sedangkan Kompleks ke- 3 berada di Jatisarono Nanggulan berupa Pos Mako Damkar Unit Nanggulan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa sarana prasarana yang masih dapat difungsikan seperti pada tabel berikut. Tabel 2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kulon Progo 2022 - 2024 No Jenis Asset 2022 2023 2024 Jumlah (Unit) Kondisi Jumlah (Unit) Kondisi Jumlah (Unit) Kondisi Baik RR Baik RR Baik RR 1 Gedung 2 2 3 3 3 3 2 Kendaraan roda 2 6 6 6 6 6 6 3 Kendaraan roda 4 8 8 8 8 9 9 4 Kendaraan roda 6 1 1 3 3 3 3 5 Mobil PBK 2 2 3 3 3 3 6 Wireless 1 1 1 1 1 1 7 Laptop/Komputer 7 7 7 7 7 7 8 Printer Injek/laser jet 3 3 3 3 3 3 9 Mesin ketik 1 1 1 1 1 1 15 10 Pesawat telepon 3 3 4 4 4 4 11 Papan nama 1 1 1 1 1 1 12 Meja kerja/rapat/komputer 33 33 33 33 33 33 13 Kursi rapat/metal 30 28 28 28 28 28 14 Almari kayu/Kaca 5 5 5 5 5 5 15 Filing cabinet 4 4 4 4 4 4 16 Rak kayu 2 2 2 2 2 2 17 Brankas 1 1 1 1 1 1 18 LCD Proyektor 1 1 1 1 1 1 19 Kamera 1 1 1 1 1 1 20 Kipas angin 2 2 2 2 2 2 21 Televisi 2 2 2 2 2 2 22 White board 3 3 3 3 3 3 23 Jam dinding 1 1 1 1 1 1 24 Jaket tahan panas 10 10 12 12 12 12 25 Helm plastic 10 10 10 10 10 10 26 Perahu karet 3 3 4 4 4 4 27 Mesin perahu karet 2 2 2 2 2 2 28 GPS 1 1 1 1 1 1 29 Tenda kanvas/regu/ Keluarga 31 29 2 31 29 2 29 29 30 Velbet 34 34 34 34 34 34 31 Rompi pelampung 20 20 20 20 20 20 32 Handy Talky ( HT ) 38 38 58 58 58 58 33 Alat pendukung komunikasi 1 1 1 1 1 1 *) RR : Rusak Ringan Data diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tersebut sampai saat ini sebagian besar masih dalam kondisi baik 16 16 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2022 -2025 N O In d ik ato r K in e rja S es u a i T u g a s d a n F u n g s i P era n g ka t D ae ra h T a rg e t R en stra P e ran g k at D ae rah T a h u n R ea lisa s i C ap aian T a h u n R as io C ap aian p a d a tah u n ke (% ) 20 20 20 21 20 22 20 23 202 4 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 20 20 21 202 2 20 23 20 24 In d ik ato r K in e rja K u n c i d a n S P M 1 Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana 300 30 0 300 3 00 300 300 3 00 300 10 0 10 0 10 0 10 0 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 31 0 31 0 310 31 0 310 31 0 31 0 31 0 10 0 10 0 10 0 10 0 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 10 0 10 0 100 10 0 100 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 4 Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanggulangan kebakaran 10 0 10 0 100 10 0 100 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 In d ik ato r K in e rja U tam a Capaian Ketangguhan masyarakat menghadapi bencana 93,18 96,31 97,16 98,01 93,18 96,31 97,16 98,01 100 100 100 100 Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel, indikator kinerja kunci (IKK) dan SPM serta Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kulon Progo menunjukkan capaian yang konsisten pada tingkat 100% sepanjang periode tahun 2020–2024. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 17 17
1. 1.Ju m la h w arg a n e g a ra ya n g m e m p e ro le h in fo rm as i ra w an b e n ca n a Target yang ditetapkan setiap tahun adalah 300 warga, dengan realisasi yang sama yaitu 300 warga setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi rawan bencana mampu dicapai secara penuh sesuai target. Capaian ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi informasi, serta penggunaan media komunikasi publik BPBD yang semakin baik. Sebenarnya realisasi target melebihi 300 orang, dimana terdapat permintaan kalurahan, Instansi dan kelompok masyarakat untuk sosialisasi informasi rawan bencana, akan tetapi karena jumlah tiap tahun sangat bervariatif dan tidak bisa digunakan untuk target capaian, maka hal ini tidak dimasukkan dalam target dan realisasi perencanaan.
2. 2.Ju m la h w arg a n e g a ra ya n g m e m p e ro le h la ya n a n p e n c e g a h a n d a n ke s ia p s ia g aa n te rh a d ap b e n c a n a Target capaian tiap tahun sebesar 310 warga berhasil dipenuhi secara penuh dengan realisasi 310 warga setiap tahun. Rasio capaian yang konsisten 100% ini mencerminkan bahwa kegiatan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana berhasil dilaksanakan sesuai rencana. Namun, dari sisi kualitas, masih terdapat tantangan dalam memperluas cakupan sasaran ke kelompok masyarakat yang lebih luas di seluruh kapanewon. Sama halnya dengan sosialisasi informasi rawan bencana sebenarnya realisasi melebihi target tetapi tidak terpotret dalam dokumen laporan kinerja.
3. 3.Ju m la h w arg a n e g a ra ya n g m e m p e ro le h la ya n a n p e n ye la m a ta n d a n eva k u a s i ko rb a n b e n c a n a Target sebesar 100 layanan penyelamatan dan evakuasi setiap tahun telah tercapai sepenuhnya. Capaian ini menggambarkan bahwa respon darurat BPBD melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unit pemadam kebakaran dapat berjalan efektif sesuai standar pelayanan. Keberhasilan ini ditopang oleh koordinasi cepat antara BPBD, relawan, dan unsur TNI/Polri dalam operasi penyelamatan.
4. 4.P e rs en tas e p e la ya n a n p e n ye la m a ta n d a n eva k u a s i ko rb a n b e n c a n a se rta p e n a n g g u la n g a n ke b a k ara n Indikator ini mengukur ketepatan waktu layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana. Hasil pengukuran menunjukkan capaian konsisten 100% sepanjang 2020–2024. Artinya, seluruh layanan darurat yang diberikan berada dalam standar waktu tanggap yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja operasional damkar dan unit penyelamatan yang relatif baik. 18 18 Secara umum, capaian indikator kinerja kunci BPBD Kabupaten Kulon Progo periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi pada level 100%. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut: F a k to r ke b erh as ila n :
5. 1.Kinerja operasional BPBD dalam layanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan pemadaman relatif stabil.
6. 2.Koordinasi yang baik antara petugas BPBD, TRC, relawan, serta dukungan perangkat daerah lain.
7. 3.Adanya standar pelayanan minimal (SPM) bidang bencana dan kebakaran yang menjadi acuan. T a n ta n g a n /K e n d a la :
8. 1.Meskipun capaian target 100% tercapai, indikator masih berbasis pada jumlah warga tertentu (misalnya 300 atau 310), sehingga perlu dikaji relevansinya dengan jumlah penduduk rawan bencana yang sebenarnya.
9. 2.Kualitas dan cakupan layanan perlu diperluas, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah rawan bencana dengan populasi lebih besar.
10. 3.Data capaian yang konsisten 100% berpotensi menutupi variasi di lapangan; sehingga evaluasi ke depan perlu lebih detail, misalnya dengan indikator berbasis Indeks Ketahanan Daerah (IKD) atau Persentase Penanggulangan Bencana/Kebakaran yang lebih mencerminkan kondisi riil Capaian indikator kinerja kunci BPBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang stabil dan sesuai target dengan rasio capaian 100%. Namun demikian, capaian tersebut lebih menggambarkan keberhasilan pemenuhan target administratif, belum sepenuhnya mencerminkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Ke depan, diperlukan penguatan indikator berbasis outcome, seperti IKD, persentase penanggulangan bencana, dan persentase penanggulangan kebakaran, agar kinerja BPBD lebih terukur terhadap dampak nyata di masyarakat. Sedangkan dari segi keuangan, Jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024 dapat dilihat dari tabel berikut : 19 19 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024 Uraian Anggaran pada Tahun Realiasi Anggaran pada tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada tahun rata - rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 202 2 202 3 2024 Anggaran Realiasi BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 1.141.503. 330 1.163.837 .530 1.143.023. 330 1.165.512 .530 1.228.413. 455 1.139.498. 554 1.037.676. 535 1.141.009 .553 1.039.428. 534 1.234.008. 959 0,998 0,892 0,998 0,892 0,958 3,7 4,9 Belanja Barang dan Jasa 2.045.070. 022 2.295.686 .619 2.046.590. 022 2.297.361 .619 2.261.070. 628 1.974.480. 965 2.274.382. 035 1.975.991 .964 2.276.134. 034 2.232.713. 150 0,965 0,991 0,966 0,991 0,988 5,3 6,6 BELANJA MODAL 1.017.384. 836 2.490.433 .500 1.018.904. 836 2.492.108 .500 1.133.253. 700 1.016.435. 799 2.484.073. 219 1.017.946 .798 2.485.825. 218 1.128.116. 016 0,999 0,997 0,999 0.998 0,995 45,0 44,8 Pada tabel terlihat untuk realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan sekitar 4,9%, ini terjadi karena semakin banyaknya tenaga THL yang diangkat menjadi PPPK sehingga menambah beban belanja pegawai. Sedangkan untuk belanj barang jasa juga mengalami kenaikan karena walaupun ada pengangkatan PPPK tetapi karena adanya kenaikan honor THL juga berimbas kepada belanja barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan untuk belanja modal terjadi karena adanya belanja mobil pemadam kebakarn yang harganya cukup signifikan di tahun 2023 sehingga pertumbuhan anggaran dapat terjadi sebesar 45 %. 20 20 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo N O Uraian A n g g aran Tah u n p ad a Tah u n ke- R ealisasi An g g aran p ad a tah u n ke- rasio An tara An g g aran d an R ealisasi p ad a Tah u n R ata-rata P ertu m b u h an 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A n g g ara n R ea lisa si Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 472.017. 750 1.683.27 6.660 904.037. 619 793.371.52 8 463.573.96 9 1.671.394.962 892.907.8 73 772.070.87 9 0,982 0,993 0,988 0,973 66,03 66,81 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 13.999.5 00 16.399.5 00 10.599.3 00 8.034.000 - 13.968.500 16.399.250 10.289.17 3 7.515.681 - 0,998 1,000 0,971 0,936 - 14,14 - 15,60 Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 10.000.0 00 12.800. 000 6.999.80 0 5.299.800 - 9.800.000 12.799.750 6.811.633 4.997.151 - 0,980 1,000 0,973 0,943 Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3.999.50 0 3.599.5 00 3.599.50 0 2.734.200 - 3.989.500 3.599.500 3.477.540 2.518.530 - 0,997 1,000 0,966 0,921 - 13,87 - 14,27 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 36.509.4 00 40.070.3 00 44.485.6 00 43.306.600 - 36.258.500 40.070.100 44.169.46 7 42.655.725, 00 - 0,993 1,000 0,993 0,985 - 11,35 - 13,58 Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 32.900.0 00 36.821. 900 40.868.4 00 40.814.400 - 32.650.000 36.821.700 40.688.91 7 40.320.705 - 0,992 1,000 0,996 0,988 6,04 5,77 Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - 3.609.40 0 3.248.4 00 3.617.20 0 2.492.200 - 3.608.500 3.248.400 3.480.550 2.335.020 - 1,000 1,000 0,962 0,937 7,59 7,46 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - 18.521.2 00 28.375.0 00 42.059.2 00 38.458.400 - 18.510.000 28.288.000 41.921.08 7 36.827.432 - 0,999 0,997 0,997 0,958 -9,92 - 11,91 Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.500.000 - 18.521.2 00 28.375. 000 42.059.2 00 38.458.400 - 18.510.000 28.288.000 41.921.08 7 36.827.432 - 0,999 0,997 0,997 0,958 30,96 29,62 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 9.081.90 0 994.812 .638 399.548. 500 199.700.000 - 9.081.900 993.854.198 397.932.4 99 199.050.56 9 - 1,000 0,999 0,996 0,997 30,96 29,62 21 21 N O Uraian A n g g aran Tah u n p ad a Tah u n ke- R ealisasi An g g aran p ad a tah u n ke- rasio An tara An g g aran d an R ealisasi p ad a Tah u n R ata-rata P ertu m b u h an 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A n g g ara n R ea lisa si Sub. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.281.900 - 9.081.90 0 994.812 .638 399.548. 500 199.700.000 - 9.081.900 993.854.198 397.932.4 99 199.050.56 9 - 1,000 0,999 0,996 0,000 3.581 ,31 3.577 ,77 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 129.474. 160 128.838 .528 147.055. 780 198.587.042 - 127.446.67 5 128.592.507 146.601.7 95 194.199.79 6 - 0,984 0,998 0,997 0,978 3.581 ,31 3.577 ,77 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 55.327.412 - 54.033.308 - 0,977 16,23 15,79 Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - 129.474. 160 128.838 .528 5.844.60 0 7.955.600 - 127.446.67 5 128.592.507 5.775.977 7.606.128 - 0,984 0,998 0,988 0,956 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 141.211. 180 135.304.030 - 140.825.8 18 132.560.36 0 - 0,997 0,980 - 19,95 - 20,97 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 264.431. 590 474.780. 694 260.289. 239 305.285.486 - 257.277.39 4 464.190.907 251.993.8 52 291.821.67 6 - 0,973 0,978 0,956 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 242.423.686 - 229.641.58 0 - 0,968 0,947 17,22 16,84 Sub Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya - 264.431. 590 474.780 .694 260.289. 239 62.861.800 - 257.277.39 4 464.190.907 251.993.8 52 62.180.096 - 0,973 0,978 0,989 Program : Penanggulangan Bencana - 675.344. 000 990.499 .700 1.097.45 2.100 1.000.436.7 00 - 674.929.40 0 931.353.500 1.087.549. 810 995.771.13 4 - 0,999 0,940 0,968 0,995 - 13,83 - 13,54 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 37.909.6 00 37.010.000 - 37.731.75 7 36.342.079 - 0,991 0,982 16,21 15,44 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 37.909.6 00 37.010.000 - 37.731.75 7 36.342.079 - 0,995 0,982 22 22 N O Uraian A n g g aran Tah u n p ad a Tah u n ke- R ealisasi An g g aran p ad a tah u n ke- rasio An tara An g g aran d an R ealisasi p ad a Tah u n R ata-rata P ertu m b u h an 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A n g g ara n R ea lisa si (Per Jenis Ancaman Bencana) Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - 171.627. 200 421.716 .700 460.700. 000 328.162.900 - 171.177.60 0 419.670.500 459.264.6 83 326.472.13 9 - 0,997 0,995 0,995 0,995 Sub. Keg. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 235.003.000 - 171.627. 200 421.716 .700 204.051.800 - 171.177.60 0 419.670.500 203.073.62 9 - 0,997 0,995 0,997 0,995 42,06 41,90 Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 486.200. 300 546.879 .500 516.100. 300 54.004.100 - 485.235.30 0 489.779.500 508.484.5 21 53.862.189 - 0,998 0,896 0,997 Sub. Keg. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 489.140.300 - 486.200. 300 546.879 .500 516.100. 300 14.100.000 - 485.235.30 0 489.779.500 508.484.5 21 14.079.524 - 0,998 0,896 0,985 0,999 - 27,56 - 28,22 Kegiatan : Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana - 17.516.5 00 21.903. 500 82.742.2 00 56.007.000 - 17.516.500 21.903.500 82.068.84 9 55.456.797 - 1,000 1,000 0,990 - 30,14 - 30,83 Sub Keg. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 24.337.300 - 17.516.5 00 21.903. 500 82.742.2 00 566.065.30 0 - 17.516.500 21.903.500 82.068.84 9 565.777.73 5 - 1,000 1,000 0,992 1,000 90,16 89,10 Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - 375.663. 600 424.718 .500 2.817.38 0.400 536.896.300 - 375.408.60 0 424.190.300 2.810.901. 569 536.668.99 9 - 0,999 0,999 1,000 295,6 4 296,3 7 Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - 349.457. 900 391.053 .400 2.742.38 0.400 29.169.000 - 349.203.10 0 390.675.200 2.736.326. 194 29.108.736 - 0,999 0,999 0,998 0,998 165,1 6 164,9 1 Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaraan dalam Daerah Kabupaten/Kota 409.180.700 - 349.457. 900 391.053 .400 2.742.38 0.400 69.198.500 - 349.203.10 0 390.675.200 2.736.326. 194 67.179.181 - 0,999 0,999 0,971 171,4 2 171,1 2 23 23 N O Uraian A n g g aran Tah u n p ad a Tah u n ke- R ealisasi An g g aran p ad a tah u n ke- rasio An tara An g g aran d an R ealisasi p ad a Tah u n R ata-rata P ertu m b u h an 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A n g g ara n R ea lisa si Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - 26.205.7 00 33.665. 100 45.000.0 00 23.548.500 - 26.205.500 33.515.100 44.810.94 5 22.637.020 - 1,000 0,996 0,998 0,961 171,9 0 171,5 8 Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 37.405.700 - 26.205.7 00 33.665. 100 45.000.0 00 37.000.000 - 26.205.500 33.515.100 44.810.94 5 36.226.668 - 1,000 0,996 0,998 0,979 4,82 4,04 Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - 696.948. 000 8.650.000 - 600.951.64 0 8.315.493 - 0,862 0,961 14,79 14,15 Kegiatan : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - 696.948. 000 747.516.100 - 600.951.64 0 745.548.01 2 - 0,862 0,997 Sub Keg. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional - 696.948. 000 681.283.400 - 600.951.64 0 680.559.58 7 - 0,862 0,999 *) Tahun 2020, Nomenkelatur Sub Kegiatan berbeda Pada tahun 2020–2021, sebagian besar program/kegiatan menunjukkan rasio sangat baik (0,97–1,00), menandakan bahwa perencanaan anggaran cukup realistis dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai pagu. Pada tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan dengan rasio baik (≥0,96), tetapi juga mulai muncul penyimpangan kecil terutama pada kegiatan pelayanan penyelamatan korban bencana (rasio 0,896). Pada tahun 2023– 2024, capaian rasio cenderung menurun pada beberapa kegiatan, misalnya pemeliharaan barang milik daerah (rasio 0,956), pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (0,896–0,997), serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (0,961–0,979). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi yang perlu mendapat perhatian 24 24 Pertumbuhan yang eksplosif biasanya diakibatkan adanya pengadaan barang yang nilainya sangat besar di tahun tertentu, misalnya pengadaan mobil damkar, pengadaan bangunan pos damkar dan lain-lain, sedangkan untuk kegiatan lainnya, pertambahan cenderung untuk memenuhi kenaikan SHBJ terrutama dalam pembiayaan THL baik Petugas Damkar maupun TRC. 2 .1.4 K elo m p o k S asaran L ayan an Kelompok sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak maupun berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sasaran layanan utama adalah masyarakat umum yang tinggal di kawasan rawan bencana, baik di wilayah perbukitan, pesisir, perkotaan, maupun kawasan permukiman padat. Selain itu, layanan BPBD juga ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses pada sumber daya penanggulangan bencana. Kelompok sasaran lain adalah perangkat kalurahan dan kecamatan yang menjadi garda terdepan dalam sistem kesiapsiagaan serta aparat kelurahan/desa yang tergabung dalam forum atau relawan penanggulangan bencana. Di bidang kebakaran, sasaran layanan meliputi masyarakat umum di kawasan pemukiman padat, kawasan industri, fasilitas umum, perkantoran, hingga kawasan strategis seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Layanan ini juga mencakup dunia usaha dan lembaga pendidikan yang memerlukan edukasi pencegahan dan simulasi penyelamatan darurat. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan BPBD dapat dirinci sebagai berikut:
11. 1.Masyarakat umum di wilayah rawan bencana dan rawan kebakaran.
12. 2.Kelompok rentan (anak-anak, lansia, disabilitas, masyarakat miskin).
13. 3.Pemerintah kalurahan, kapanewon, dan perangkat daerah terkait.
14. 4.Relawan, organisasi masyarakat, dan forum desa/kelurahan tangguh bencana.
15. 5.Dunia usaha, lembaga pendidikan, dan fasilitas publik. 2.1.4.1a M itra P eran g kat D aerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Kulon Progo tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan berbagai mitra strategis. Mitra utama adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan arahan kebijakan, dukungan pendanaan, dan penguatan kapasitas. Selain itu, BPBD menjalin koordinasi lintas 25 25 perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Satpol PP dalam pelaksanaan pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Sinergi dengan aparat TNI/Polri juga menjadi elemen penting dalam pengamanan dan penanganan bencana di lapangan. 2.1.4.1b D u ku n g an B U M D d alam p en cap aian kin erja P eran g kat D aerah Peran BUMD(Badan Usaha Milik daerah) juga dapat didorong dalam mendukung layanan BPBD, misalnya PDAM dalam menjamin suplai air saat bencana, Bank Daerah dalam menyalurkan bantuan sosial non tunai, maupun BUMD infrastruktur yang menyediakan sarana prasarana darurat. 2.1.4.1c K erjasam a d aerah yan g m en jad i tan g g u n g jaw ab P eran g kat D aerah Dalam konteks kerjasama daerah, BPBD aktif membangun jejaring dengan kabupaten/kota lain di DIY, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas relawan, perguruan tinggi, hingga dunia usaha dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan untuk pengurangan risiko bencana. Kerjasama regional dan nasional juga dilakukan melalui forum-forum kebencanaan yang difasilitasi BNPB. Dalam hal bencana kebakaran, BPBD juga menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan kabupaten tetangga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pola kemitraan yang luas ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan. 2.2 P erm asalah an d an Isu S trateg is 2.2.1 P erm asalah an P elayan an P eran g kat D aerah Berdasarkan evaluasi pelayanan kebencanaan dan kebakaran di Kabupaten Kulon Progo, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan pokok sebagai berikut: Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih terbatas.
16. 1.Tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan serta mitigasi bencana masih rendah. Sebagian besar masyarakat masih bersifat reaktif ketika bencana terjadi, belum berorientasi pada pencegahan. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya desa/kalurahan yang memiliki program kebencanaan secara mandiri, serta terbatasnya pelatihan dan simulasi yang menjangkau kelompok rentan.
17. 2.Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran belum memadai.
18. 3.Armada pemadam kebakaran masih terbatas jumlahnya dan belum terdistribusi merata di seluruh kapanewon. Peralatan SAR, logistik darurat, serta infrastruktur 26 26 pendukung (posko, gudang logistik, hydrant, dan sistem komunikasi) juga belum sepenuhnya mampu mengimbangi potensi ancaman bencana yang terus meningkat, khususnya di kawasan pesisir selatan dan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
19. 4.Kualitas sistem data dan informasi kebencanaan belum optimal.
20. 5.Pengelolaan data kejadian bencana masih menghadapi kendala akurasi, kecepatan, dan integrasi dengan sistem nasional maupun provinsi. Padahal, data yang cepat dan akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan, penyusunan rencana kontinjensi, serta pelaporan publik.
21. 6.Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan terbatas.
22. 7.Jumlah personel BPBD, terutama petugas pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat (TRC), masih belum proporsional dengan luas wilayah dan tingginya tingkat risiko bencana. Dari aspek kompetensi, pelatihan teknis dan sertifikasi bagi personel juga belum menjangkau seluruh kebutuhan standar pelayanan minimal.
23. 8.Koordinasi lintas sektor dan multipihak belum berjalan maksimal.
24. 9.Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antara perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, serta masyarakat. Namun, mekanisme koordinasi dan kolaborasi masih cenderung bersifat insidental saat terjadi bencana, belum sepenuhnya terlembaga dalam bentuk jejaring permanen.
25. 10.Pendanaan kebencanaan masih sangat terbatas.
26. 11.Pagu indikatif untuk urusan bencana dan kebakaran masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan, terutama untuk pemenuhan SPM, pembangunan pos damkar, pemeliharaan armada, dan penguatan kapasitas masyarakat.
27. 12.Cakupan edukasi dan literasi kebencanaan masih rendah.
28. 13.Upaya pendidikan kebencanaan di sekolah, kampus, dan masyarakat belum menjangkau secara luas. Materi literasi kebencanaan juga belum terintegrasi dengan kurikulum sekolah maupun kegiatan masyarakat secara berkelanjutan. 2.2.2 Isu S trateg is B P B D Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 27 27 Kabupaten Kulon Progo secara topografis dan geografis adalah daerah rawan bencana. Wilayah kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan tidak ada kawasan yang aman 100% dari ancaman bencana. Dengan topografi yang demikian masyarakat kabupaten Kulon Progo banyak yang mendiami dan beraktifitas di daerah rawan bencana sehingga banyak kejadian bencana yang berakibat terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam jangka panjang, baik di sektor ekonomi, infratruktur, lingkungan, politik. Penanganan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tersebut menyita sumber daya yang tidak sedikit sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan. Dalam menghadapi ancaman bencana dilakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. Namun demikian desa tangguh bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama. Hal ini mengakibatkan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana kurang optimal. Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
a.Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf ‘e’ menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sebagai berikut: • Pertama, bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. • Kedua, pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal. • Ketiga, merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah. • Keempat, memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personel, peralatan dan anggaran). • Kelima, pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran secara integratif. 28 28
b.Selain itu dari aspek perencanaan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 18, sebagai berikut: • Pertama, ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. • Kedua, ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
c.Aspek penganggaran terkait kebencanaan diatur dalam pasal 298 ayat (1) menyatakan bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selain itu implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:
a.Pelayanan informasi rawan bencana.
b.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
c.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sedangkan, implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diterapkan untuk memenuhi kebutuhan warganegara terkait pelayanan minimal. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota khususnya dalam pemenuhan anggaran sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat, salah satunya penerapan Permendagri yang tentang nomenklatur program dan kegiatan Penanggulangan Bencana. 29 29 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:
1. 1.Pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.
2. 2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.
3. 3.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
4. 4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran yang diatur dalam permendagri tersendiri. Dari berbagai uraian dan permasalahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam periode 2025–2029, yaitu: Peningkatan potensi bencana hidrometeorologi dan geologi.
5. 1.Kulon Progo memiliki ancaman gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin kencang, serta kebakaran hutan dan lahan. Intensitas dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan.
6. 2.Kebutuhan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Sebagai indikator pembangunan daerah, IKD menjadi tolok ukur tingkat kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah. Kondisi eksisting menunjukkan masih terdapat gap yang harus dipenuhi agar IKD dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
7. 3.Meningkatnya kebutuhan layanan penanggulangan kebakaran. Pertumbuhan kawasan industri, perumahan padat, serta keberadaan YIA menuntut peningkatan layanan damkar yang cepat, modern, dan responsif. 30 30 Persentase penanggulangan kebakaran menjadi indikator penting yang harus dijaga.
8. 4.Pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan komunitas. Pemberdayaan masyarakat melalui desa/kalurahan tangguh bencana, forum pengurangan risiko bencana, dan relawan kebencanaan menjadi kunci dalam mewujudkan sasaran perangkat daerah.
9. 5.Percepatan transformasi digital dalam penanggulangan bencana. Sistem informasi bencana yang terintegrasi, penggunaan big data, aplikasi layanan darurat, serta media komunikasi publik menjadi tuntutan untuk mempercepat respon kebencanaan.
10. 6.Peningkatan koordinasi multipihak. Dibutuhkan penguatan jejaring kemitraan dengan BNPB, BPBD DIY, perangkat daerah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam kerangka pentahelix. Sinergi ini krusial untuk pengurangan risiko bencana berbasis kolaborasi.
11. 7.Penguatan pendanaan alternatif. Selain APBD, diperlukan optimalisasi dana siap pakai (DSP) dari BNPB, dana dekonsentrasi, skema CSR, maupun dukungan internasional untuk memperkuat kapasitas pembiayaan kebencanaan. 31 31 Apabila dituangkn dalam bentuk mastrik tertuang dalam tabel berikut ini : Tabel 2.7. Isu Strategis BPBD Tahun 2025-2029 P o ten si D aerah ya n g m en jad i K ew en an g an B P B D P erm asalah an P elayan an B P B D Isu K L H S ya n g R elevan Isu L in g k u n g an D in am is – G lo b al Isu L in g k u n g an D in am is – N asio n al Isu L in g k u n g an D in am is – R eg io n al Isu S trateg is B P B D 2025–2029

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) S D A : wilayah rawan bencana geologi (gempa, tsunami, longsor), pesisir selatan, sungai, hutan.

1.Kapasitas masyarakat masih terbatas, belum berorientasi pencegahan. - Relevan dengan SDGs: - Perubahan iklim global → frekuensi banjir, longsor, kekeringan meningkat. - RPJMN menargetkan peningkatan In d eks K etah an an D aerah (IK D ). - Pembangunan YIA dan kawasan penyangga menimbulkan risiko baru.
1.Peningkatan kapasitas & literasi masyarakat (Desa/Kalurahan Tangguh Bencana). S D M : TRC, relawan, komunitas siaga, potensi gotong royong.
2.Sarpras damkar, SAR, logistik, dan posko belum memadai. S D G 11 (Kota & Permukiman Berkelanjutan), - Tren urbanisasi global menambah kerentanan baru. - Penerapan S P M S u b - U ru san B en can a d an K eb akaran . - Kebutuhan regionalisasi layanan damkar & logistik.
2.Pemenuhan sarpras penanggulangan bencana & damkar. S o sekb u d : kearifan lokal, desa tangguh bencana, forum PRB.
3.Sistem data/informasi bencana belum optimal. S D G 13 (Penanganan Perubahan Iklim), - Transformasi digital dalam layanan publik termasuk kebencanaan. - Potensi geopark & perbukitan rawan longsor di Kulon Progo.
3.Optimalisasi sistem data & informasi (digitalisasi, big data, aplikasi layanan darurat).
4.SDM dan kelembagaan terbatas, kompetensi belum merata. S D G 17 (Kemitraan). 4. Penguatan SDM & kelembagaan (TRC, damkar, sertifikasi kompetensi).
5.Koordinasi multipihak belum maksimal. - Rendahnya capaian indikator kesiapsiagaan & ketangguhan daerah.
5.Peningkatan koordinasi multipihak berbasis pentahelix.
6.Pendanaan kebencanaan terbatas.
6.Penguatan pendanaan alternatif (CSR, DSP BNPB, dekonsentrasi).
7.Edukasi/literasi kebencanaan rendah.
7.Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai tolok ukur kinerja. 32 32 B A B III TU JU A N , S A S A R A N , S T R A T E G I, D A N A R A H K E B IJA K A N Berdasarkan uraian mengenai gambaran pelayanan, permasalahan, serta isu strategis yang dihadapi BPBD Kabupaten Kulon Progo pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya sistem data kebencanaan, keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, lemahnya koordinasi multipihak, keterbatasan pendanaan, serta masih rendahnya literasi kebencanaan di masyarakat. Permasalahan dan isu strategis tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan dan kebakaran. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini berpotensi menghambat pencapaian visi pembangunan daerah serta target nasional dalam peningkatan ketangguhan terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan perumusan arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam dokumen Renstra BPBD. Arah kebijakan tersebut harus mampu menjawab permasalahan yang ada, mengantisipasi isu-isu strategis ke depan, serta memastikan terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Secara substantif, penyelesaian permasalahan dan pengelolaan isu strategis diarahkan pada pencapaian Tujuan Renstra BPBD, yaitu Meningkatnya Ketangguhan Daerah terhadap Bencana, yang diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Perangkat Daerah, yaitu Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan indikator kinerja berupa Persentase Penanggulangan Bencana dan Persentase Penanggulangan Kebakaran. Dengan landasan tersebut, akan dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Rumusan ini menjadi dasar dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. 3.1 Tu ju an d an S asaran R en stra B P B D 2025-2029 Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab II, maka tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: 33 33 Tu ju an B P B D : Meningkatnya Ketangguhan Daerah terhadap Bencana. Tujuan ini merupakan komitmen BPBD untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi, mengurangi, dan memulihkan diri dari ancaman bencana, baik yang bersifat alam, nonalam, maupun kebakaran. Indikator Tujuan: Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari dampak bencana. IKD disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana kapasitas daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana secara menyeluruh. Tujuan BPBD tersebut dijabarkan ke dalam sasaran. S asaran B P B D : Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Indikator Sasaran: Persentase Penanggulangan Bencana. Persentase Penanggulangan Kebakaran. Dengan adanya tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan pelayanan publik BPBD tidak hanya berfokus pada respon darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan daerah. Secara lengkap, Tujuan dan Sasaran BPBD disajikan dalam matriks tabel sebagai berikut : Tabel. 3.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- K e t2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub- Urusan Bencana dan Kebakaran sesuai UU 23/2014, PP 2/2018, Permendagri 59/2021, dan Permendagri Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Indeks Ketahanan Daerah 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran Persentase penanggulan gan bencana 93,18 94,32 95,45 97,73 100,00 100,00 Persentase penanggulan gan kebakaran 100 100 100 100 100 100 34 34 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- K e t2025 2026 2027 2028 2029 2030 101/2018.” Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 Cara pengukuran indikator di atas menggunakan cara penghitungan : Indikator Sasaran Cara Perhitungan Satua n 2024 Target Capaian Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase penanggulangan bencana Persentase Pembentukan desa tangguh bencana % 92,05 93,18 94,32 95,45 97,73 100,00 Jumlah pembentukan desa tangguh bencana 81 82 83 84 86 88 Jumlah desa 88 88 88 88 88 88 Persentase penanggulangan kebakaran Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu paling lama 15 menit % 100 100 100 100 100 100 Nilai AKIP Perangkat Daerah Penilaian Kementerian PAN dan RB Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Struktur dan Proses SPIP Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 35 3.2 S trateg i d an A rah K eb ijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD Tahun 2025–2029, ditetapkan strategi dan arah kebijakan seperti tabel berikut: Tabel 3.2 Strategi dan arah kebijakan Strategi Arah Kebijakan Keterkaitan Indikator
1.Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat - Pengembangan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana dan Forum PRB. Persentase Penanggulangan Bencana - Edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan di sekolah, komunitas, dan kawasan strategis. - Penguatan literasi kebencanaan bagi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas).
2.Penguatan Layanan Darurat Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Peningkatan jumlah dan kualitas armada, sarpras damkar, dan logistik kebencanaan. Persentase Penanggulangan Kebakaran & Persentase Penanggulangan Bencana - Penambahan pos damkar di wilayah rawan dan padat penduduk. - Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang bencana dan kebakaran.
3.Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan BPBD - Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, sertifikasi, dan diklat teknis. IKD, Persentase Penanggulangan Bencana- Penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan relawan kebencanaan. - Perbaikan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika risiko bencana.
4.Pengembangan Sistem Informasi, Data, dan Teknologi Kebencanaan - Digitalisasi data bencana berbasis aplikasi dan integrasi dengan sistem nasional/provinsi. IKD - Pemanfaatan big data dan analitik untuk pengambilan keputusan cepat. - Peningkatan keterbukaan informasi kebencanaan kepada publik.
5.Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Pendanaan Multipihak - Penguatan koordinasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media). IKD, Persentase Penanggulangan Bencana, Persentase Penanggulangan Kebakaran - Optimalisasi sumber pendanaan alternatif (DSP BNPB, CSR, dana dekonsentrasi, hibah). - Pengembangan kemitraan lintas daerah dan lembaga internasional untuk penanggulangan bencana. 36 3.3 P en ah ap an P en cap aian Tu ju an d an S asaran Untuk menjamin keterukuran hasil, strategi dan arah kebijakan di atas dilaksanakan secara bertahap selama periode 2025–2029 dengan sasaran tahunan yang konsisten menuju capaian tujuan. Secara garis besar, tahun awal (2025–2026) difokuskan pada penguatan dasar (SDM, sarpras, data), tahun menengah (2027– 2028) difokuskan pada perluasan layanan, pembentukan desa tangguh bencana, dan digitalisasi sistem informasi, dan tahun akhir (2029) difokuskan pada konsolidasi capaian sehingga IKD meningkat signifikan, dengan capaian target Persentase Penanggulangan Bencana dan Persentase Penanggulangan Kebakaran yang optimal. 37 Penahapan ini dapat dituangkan dalam tabel sebaai berikut: Tabel 3.3. Tabel Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029 Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Peningkatan dasar kapasitas ketangguhan daerah melalui penguatan sistem informasi kebencanaan (SIBELAKU), sosialisasi SPM, dan optimalisasi TRC. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan perangkat daerah melalui simulasi, peningkatan sarpras logistik, dan integrasi data lintas sektor. Konsolidasi layanan penanggulangan bencana & kebakaran dengan memperluas jangkauan posko, memperkuat sinergi BPBD–Damkar, serta melaksanakan audit internal SPIP. Pemantapan akuntabilitas kinerja dan koordinasi lintas perangkat daerah melalui evaluasi IKD, peningkatan nilai AKIP, dan penyesuaian strategi adaptasi perubahan iklim. Pencapaian penuh target ketangguhan daerah dengan IKD ≥ 0,70, penanggulangan bencana ≥ 100%, pemenuhan SPM, serta kualitas SPIP pada level maturitas 3–4. 38 Dari hal tersebut di atas dan mendasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025- 2029 dapat diambil arah kebijakan seperti tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra BPBD Tahun 2025-2029 No Operasionalisasi NSPK (PP 2/2018 & Permendagri 101/2018) Arah Kebijakan RPJMD Kulon Progo 2025–2029 Arah Kebijakan Renstra BPBD 2025– 2029 Ket. 1 Pelayanan informasi rawan bencana → Penyediaan data & peta rawan bencana berbasis kajian risiko kepada masyarakat. Peningkatan kualitas data & informasi pembangunan daerah berbasis risiko bencana. Penguatan sistem informasi kebencanaan (SIBELAKU) dan integrasi dengan InaRISK. Mendukung target IKD dan transparansi layanan publik. 2 Pelayanan pencegahan & kesiapsiagaan bencana → Edukasi, mitigasi, simulasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Pengembangan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, Forum PRB, literasi kebencanaan di sekolah & komunitas. Mendukung pencapaian % penanggulangan bencana. 3 Pelayanan penyelamatan & evakuasi korban bencana → Layanan SAR, TRC, logistik, dan posko darurat. Peningkatan efektivitas respon darurat & pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana. Penambahan pos damkar, armada pemadam, gudang logistik, dan peralatan SAR sesuai SPM. Mendukung target % penanggulangan kebakaran & respon cepat. 4 Pelayanan pemadaman kebakaran (SPM khusus damkar) → Layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran. Peningkatan kualitas layanan kebakaran di kawasan padat penduduk & kawasan strategis (YIA, industri, perumahan). Pengembangan pos damkar per kapanewon, modernisasi sarpras damkar, dan pelatihan petugas. Mendukung target penanggulangan kebakaran 100%. 5 Penguatan kelembagaan & SDM penanggulangan bencana → Standar kompetensi & sertifikasi petugas. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel & responsif terhadap kebencanaan. Pelatihan & sertifikasi TRC, damkar, serta peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD. Mendukung target nilai AKIP & SPIP. Disamping itu dari penjaringan aspirasi pada Forum Renstra BPBD yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2025 diperoleh beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan dan masuk ke dalam isu strategis BPBD sebagai berikut :

1.Sunardi dari FPRB KP - Perlu dukungan pendanaan Pemkal untuk penanggulangan bencana tingkat kalurahan - Perlu ada acara untuk komunitas relawan, FPRB, dan penggiat kebencanaan semacam jamboree yang bersumber dari APBD - Percepatan pembentukan SPAB tingkat PAUD – SD/MI terutama di wilayah Selatan Kulon Progo 39 - Permohonan bantuan peralatan untuk FPRB Kalurahan (Chinsaw, loading, alat komunikasi)
2.Kabag Administrasi Pembangunan Setda KP - Optimalisasi Dana Desa untuk peningkatan kapasitas kelembagaan / mengoptimalkan FPRB Kalurahan dalam penanggulangan bencana. - Usulan kerjasama dengan PDAM untuk mebuat hydrant satu Kapanewon satu hydrant untuk penangggulangan kebakaran atau kekeringan.
3.ORARI - Langkah strategis BPBD untuk mengatasi kekeringan - Pengaktifan radio komunikasi saat terjadi tanggap darurat
4.Kapanewon Sentolo - Adanya kekeringan, banjir, dan korban tenggelam di wilayah Sungai progo dapat di masukan isu strategis dalam penanggulangan bencana - Fasilitasi rapat koordinasi dalam penanggulangan bencana
5.Dinsos PPPA - Terkait penanggulangan bencana, Kapanewon dapat bekerjasama dengan Tagana - Keterbatasan bantuan terhadap korban bencana dari Dinsos PPPA dapat terpenuhi atas kerjasama dengan BPBD
6.Satlinmas Rescue Wilayah V Glagah - Perlu penambahan EWS tsunami mengingat penambahan pengunjung wisatawan di wilayah Pantai Kulon Progo - Kegiatan gladi tsunami perlu diadakan untuk peningkatan kapasitas warga pesisir Kulon Progo - Kendala akses jalan untuk mobil pemdam di wilayah pesisir Kulon Progo
7.PMI Kulon Progo - Antisipasi bencana akibat adanya jembatan pandansimo berupa material yang terbawa arus sungai menumpuk di wilayah tersebut
8.Kapanewon Samigaluh - Permohonan informasi relokasi rumah korban longsor yang belum mempunyai lahan relokasi - Informasi titik sumber air ada di Bleder dan Kalibajing untuk penanggulangan kebakaran dan kekeringan Hal - hal tersebut merupakan aspirasi yang sangat baik dan mendukung upaya penanggulangan bencana di Kulon Progo dan akan diupayakan tindaklanjutnya. 40 B A B IV P R O G R A M , K E G IA T A N , S U B K E G IA T A N , D A N K IN E R JA P E N Y E L E N G G A R A A N B ID A N G U R U S A N Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan kebakaran pada periode 2025–2029 diarahkan untuk menjawab permasalahan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan ini termasuk urusan wajib pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, arah kebijakan BPBD adalah:
1.Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana.
2.Memperkuat kapasitas masyarakat dan komunitas.
3.Memastikan pemenuhan layanan dasar SPM sub-urusan bencana dan kebakaran.
4.Meningkatkan efektivitas respon darurat, pemadaman kebakaran, serta pelayanan evakuasi korban.
5.Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana.
6.Memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan BPBD. Program, kegiatan, dan subkegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Adapun matriks keterkaitan dapat digambarkan sebagai berikut: 41 TABEL 4.1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029 N o P ro g ra m In d ik ato r K in e rja P ro g ra m K e g ia tan S u b K e g ia tan 1 2 3 4 5 1 PENANGGULANG AN BENCANA Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Kontijensi Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran dan Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 42 N o P ro g ra m In d ik ato r K in e rja P ro g ra m K e g ia tan S u b K e g ia tan 1 2 3 4 5 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A P e rs e n tas e S u b K e g ia tan p a d a P e ra n g ka t D a e ra h B e rk in e rja S a n g at T in g g i Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan Listrik Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam table berikut: 43 Tabel 4,2, Indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) P ro g ra m P e n a n gg u la ng a n B e n c a na O u tc o m e : M e nin g k atn ya k u a lita s la ya n a n p e n c eg a h an d a n k e s ia p s iag a an te rh a d ap b e n ca n a Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana 100 100 7 6 6,5 1 100 8 9 2 ,3 5 100 9 4 2 ,4 3 100 9 6 6 ,12 100 99 3 ,42 100 1 .0 19 ,3 8 B P B D Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana 100 100 100 100 100 100 100 K e g . P e laya n a n In fo rm a si R a w an B e n c a na K a b u p a te n /K o ta Output : Pelayanan sosialisasi terhadap warga di daerah rawan bencana Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 1 1 3 6 ,9 1 3 6 ,9 1 3 6 ,90 1 3 6 ,9 0 1 3 6 ,90 1 3 6 ,90 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 20 0 2 0 0 3 6 ,9 2 0 0 3 6 ,9 20 0 3 6 ,90 2 0 0 3 6 ,9 0 20 0 3 6 ,90 1 00 0 3 6 ,90 44 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) K e g . P e laya n a n P e n c eg a h a n d a n K e s ia ps ia g aa n T e rh a d ap B e n c an a Output : Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 4 4 2 2 1,6 4 2 2 1 ,6 4 3 0 4 ,6 4 2 2 1,6 4 2 61 ,6 2 1 2 7 1 ,6 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1 1 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas 1 4 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 5 4 ,00 2 0 6 4 ,0 0 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 2 1 1 0 3 1 1 0 3 1 8 3 1 1 0 3 1 1 0 3,0 0 1 1 0 3 ,0 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 2 0 0 2 0 0 4 9 ,6 2 0 0 4 9 ,6 2 0 0 4 9 ,6 2 0 0 4 9 ,6 2 0 0 4 9 ,60 8 0 0 4 9 ,60 Penyusunan Kajian Resiko Rawan Bencana Jumlah Dokumen Rencana KRB yang Dilegalisasi 0 0 0 0 0 1 10 3 0 0 0 0 ,00 1 0 ,0 0 K e g P e la ya n a n P e n ye la m a ta n d a n E va k u a s i K o rb a n b e n c an a Output : meningkatnya Layanan terhadap warga terdampak bencana Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 2 2 4 4 3,2 1 2 5 1 5 ,0 5 2 4 8 2 ,1 3 2 5 6 8,8 2 2 55 6 ,12 1 0 5 7 2 ,08 45 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 1 4 0 6,8 1 1 4 7 8 ,6 5 1 4 4 5 ,7 3 1 5 3 2 ,4 2 1 5 1 9,7 2 1 5 3 5 ,6 8 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1 0 0 1 0 0 3 6 ,4 1 0 0 3 6 ,4 1 0 0 3 6 ,4 1 0 0 3 6 ,4 1 0 0 3 6 ,40 1 0 0 3 6 ,40 K e g . P e n ata a n S is te m D a s a r P e n a n gg u la ng a n B e n c a na Output : meningktanya ketersediaan regulasi dan kapasitas penanggulangan bencana Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 3 3 6 4 ,8 3 1 1 8,8 3 1 1 8,8 3 13 8 ,8 3 1 3 8 ,8 1 5 1 3 8 ,8 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 1 8 ,7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 1 1 3 6 ,3 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00 0 0 ,0 0 46 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan 1 1 1 9 ,8 1 1 9 ,8 1 1 9 ,8 1 1 9 ,8 1 1 9 ,80 1 1 9 ,80 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 0 0 0 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 ,00 1 6 9 ,00 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 0 0 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 5 0 2 0 5 0 ,00 2 0 5 0 ,00 P ro g ra m P e n c eg a h a n, P e n a n gg u la ng a n , P e n ye la m a ta n K e b a k ara n D a n P e n ye la m a ta n N o n K e b a k ara n Outcome : Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran 100 100 646,26 100 750,7 4 100 792,93 100 812,86 100 835,83 100 857,67 BPBD Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran 100 100 100 100 100 100 100 47 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) K e g . P e n ce g a ha n , P e n g e nd a lian , P e m a da m a n, P e n ye la m a ta n , d a n P e n a n ga n a n B a h a n B e rb a h a ya d a n B e ra c u n K e b a k ara n d a la m K a b u p a te n /K o ta Output : meningkatnya Pelayanan masyarakat terhadap bencana kebakaran dan penyelamatan Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 3 3 5 7 6,2 6 4 7 04 ,7 4 4 7 4 6,9 3 4 7 6 6 ,86 4 7 8 9,8 3 1 9 8 1 1 ,6 7 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 1 5 4 4,8 6 1 5 7 3 ,3 4 1 6 1 5 ,5 3 1 6 3 5 ,46 1 6 5 8,4 3 1 6 8 0 ,2 7 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 1 6 ,5 1 6 ,5 1 6 ,5 1 6 ,5 1 6 ,50 1 6 ,5 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 3 0 1 5 2 4 ,9 1 5 2 4 ,9 1 5 2 4 ,9 1 5 2 4 ,9 1 5 2 4 ,90 1 5 2 4 ,90 48 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 00 1 0 1 0 0 1 0 1 00 K e g . In s pe k si P e ra la tan P ro te k si K e b a k ara n Output : Meningkatnya sistem proteksi kebakaran di gedung pemerintah Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 K e g . P e m be rd a ya a n M a sya ra k a t d a la m P e n c eg a h a n K e b a k ara n Output : Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap bencana kebakaran Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 2 2 4 6 2 4 6 2 4 6 ,00 2 4 6 ,0 0 2 4 6 ,00 1 0 4 6 ,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 ,00 5 1 5 ,00 49 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2 0 0 2 0 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 1 ,00 2 0 0 3 1 ,0 0 P ro g ra m P e n u n jan g U ru s a n P e m e rinta h a n D a e ra h K a b u p a te n /K o ta O u tc o m e : M e nin g k atn ya k in e rja s u b k e g iata n p a d a p e ra n g ka t d a e ra h Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 1 0 0 1 0 0 2 .2 91 , 8 3 1 0 0 2 .3 05 , 7 6 1 0 0 2 .4 35 ,1 6 1 0 0 2 .4 96 ,3 8 1 0 0 2 .5 66 ,9 2 1 0 0 2 .6 33 ,9 9 BPBD P e re n c an a a n, P e n g a ng g a ra n, d a n E va lu a s i K in e rja P e ra n g ka t D a e ra h Output : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 2 2 8 ,8 2 8 ,8 2 8 ,8 0 2 8 ,8 0 2 8 ,80 2 8 ,8 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 3 5 ,8 2 5 ,8 2 5 ,8 2 5 ,8 3 5 ,80 2 5 ,8 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 ,00 2 1 3 ,0 0 50 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) K e g . A d m in is tra s i K e u a n g an P e ra n gk a t D a e ra h Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 3 3 1 8 35 ,4 3 3 1 8 5 6, 8 6 3 1 9 8 6,2 6 3 1 9 47 ,4 8 3 1 8 18 ,0 2 3 1 8 85 ,09 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2 4 2 4 1 7 88 ,0 3 2 4 1 8 0 9, 4 6 2 4 1 9 3 8,8 6 2 4 1 9 00 ,0 8 2 4 1 7 70 ,6 2 2 4 1837,69 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4 1 4 4 5 1 4 4 5 1 4 4 5 1 4 4 5 1 4 4 5 ,00 1 4 4 5 ,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 2 1 2 2 ,4 1 2 2 ,4 1 2 2 ,4 1 2 2 ,4 1 2 2 ,40 1 2 2 ,4 0 A d m in istra s i U m u m P e ra n g ka t D a e ra h Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 1 1 1 9 ,4 1 1 9 ,4 1 1 9 ,40 1 1 9 ,4 0 1 1 9 ,40 1 1 9 ,40 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 1 9 ,4 1 1 9 ,4 1 1 9 ,4 1 1 9 ,4 1 1 9 ,40 1 1 9 ,40 51 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) P e m e lih a ra an B a ra n g M ilik D a e ra h P e n u n jan g U ru s a n P e m e rinta h a n D a e ra h Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 2 2 1 9 8 2 1 9 8 2 1 9 8 ,0 0 2 1 9 8 ,0 0 2 1 9 8,0 0 2 1 9 8 ,0 0 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 1 2 2 1 7 6 2 2 1 7 6 2 2 1 7 6 2 2 1 7 6 2 2 1 7 6,0 0 2 2 1 7 6 ,0 0 Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 ,00 2 0 2 2 ,00 P e n g a da a n B a ra n g M ilik D a e ra h P e n u n jan g U ru s a n P e m e rinta h D a e ra h Output : Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 2 1 7 ,5 0 0 1 0 ,0 0 1 1 0 0 ,00 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0 ,0 0 52 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 1 7 ,5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0,0 0 1 3 0 0 ,0 0 P e n ye d ia a n J a sa P e n u n jan g U ru s a n P e m e rinta h a n D a e ra h Output : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 3 3 2 2 2,7 3 2 2 2 ,7 3 2 2 2 ,7 0 3 2 2 2 ,7 0 3 2 2 2,7 0 3 2 2 2 ,7 0 Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 2 1 2 5 6 ,7 1 2 5 6 ,7 1 2 5 6 ,7 1 2 5 6 ,7 1 2 5 6 ,70 1 2 5 6 ,70 Sub Keg. Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 ,00 1 6 ,0 0 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 1 6 0 1 1 6 0 1 1 6 0 1 1 6 0 1 1 6 0,0 0 1 1 6 0 ,0 0 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) (Outcome : Persentase Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan * * 3 3 ,33 - 5 0 5 .0 79 6 6 ,6 7 3 .00 0 1 0 0 3 .0 00 1 0 0 1 1 .07 9 53 P ro g ra m , K e g ia tan , S u b K e g ia tan In d ik ato r O u tc o m e/ O u tp u t T a h un 2 0 2 4 (b a s el in e ) T a rg e t K in e rja P ro g ra m d a n K e ra n g k a P e n d an a a n S a tu a n K e rja O P D 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Targe t (juta rp) Target (juta rp) Targe t (juta rp) Targe t (juta rp) Target (juta rp) Target (juta rp) Meningkatnya penanggulangan bencana dan kebakaran yang difasilitasi Dais) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat terhadap bencana Dokumen Laporan pelaksanaan subkegiatan 1 5 .0 79 1 3 .00 0 1 3 .0 00 3 1 1 .07 9 Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 5 .0 79 1 3 .00 0 1 3 .0 00 3 1 1 .07 9 54 Program penanggulangan bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Kulon Progo disusun untuk mencapai tingkat ketahanan masyarakat yang lebih baik terhadap risiko bencana, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan target indikator kinerja nasional. Program ini mencakup beberapa kegiatan utama, antara lain:
1.Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD melalui penguatan SDM, perencanaan, dan sistem informasi kebencanaan.
2.Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi, simulasi, dan pengembangan sistem peringatan dini.
3.Pengelolaan sarana prasarana dan logistik kebencanaan agar respons terhadap bencana lebih cepat dan tepat sasaran
4.Pelayanan evakuasi korban bencana dan kebakaran. Penetapan target indikator pada setiap sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Renstra BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 telah mengacu pada data statistik sektoral daerah yang bersumber dari perangkat daerah terkait serta data hasil evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Data statistik sektoral digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan sesuai dengan tren perkembangan capaian indikator di periode sebelumnya. Untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut, telah ditetapkan subkegiatan prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan. Setiap subkegiatan prioritas memiliki keterkaitan yang saling mendukung, sehingga pencapaian satu subkegiatan memperkuat efektivitas subkegiatan lain dan menjamin tercapainya outcome program, yaitu masyarakat Kulon Progo yang lebih tangguh menghadapi bencana. Tabel berikut merinci subkegiatan prioritas BPBD Kabupaten Kulon Progo, beserta kaitannya dengan kegiatan utama dan program, sebagai panduan bagi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. 55 Tab el 4.3 D aftar S u b keg iatan P rio ritas d alam M en d u ku n g P ro g ram P rio ritas P em b an g u n an D aerah N o . P R O G R A M P R IO R IT A S O U T C O M E K E G IA T A N / S U B K E G IA T A N K E T E R A N G A N

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program penanggulan gan bencana Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Keg. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Keg. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Kontijensi Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Kajian Resiko Rawan Bencana Keg Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Keg. Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota SPM SPM SPM SPM, IKD SPM SPM, IKD SPM SPM IKD IKD SPM, IKD 56 N o . P R O G R A M P R IO R IT A S O U T C O M E K E G IA T A N / S U B K E G IA T A N K E T E R A N G A N
(1)(2) (3) (4) (5) 2 Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran SPM SPM SPM SPM, IKD SPM, IKD Setiap kegiatan dan subkegiatan prioritas BPBD Kabupaten Kulon Progo dirancang tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan program, tetapi juga untuk memastikan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa seluruh upaya penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pengelolaan sarana dan prasarana kebencanaan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dan subkegiatan prioritas membentuk jalur logis antara program, output kegiatan, dan capaian kinerja, sehingga BPBD Kabupaten Kulon Progo dapat mengukur kemajuan program secara terintegrasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan ketahanan daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPBD adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BPBD Kulon Progo N o . IN D IK A T O R S A T U A N T A R G E T T A H U N K E T 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 27 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase penanggulangan bencana % 93,18 94,32 95,45 97,73 100 100 2 Persentase penanggulangan kebakaran % 100 100 100 100 100 100 3 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 4 Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 57 Sedangkan Indikator Kinerja Program tertuang dalam tabel berikut : Tabel 4.5.Indikator Kinerja Program BPBD Kulon Progo N o . IN D IK A T O R S A T U A N T A R G E T T A H U N K E T E R A N G A N 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 29 2 0 3 0
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan *) % * 33,33 50,00 66,67 100,00 100,00 Hanya bila mendapat alokasi DAIS Setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Insikator Kinerja Program (IKP) yang ditetapkan untuk BPBD Kabupaten Kulon Progo memiliki korelasi langsung dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian hasil strategis program secara lebih spesifik dan operasional. IKP menggambarkan capaian program secara umum, sementara IKK memecah capaian tersebut ke dalam ukuran yang lebih terukur dan dapat dipantau secara rutin. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah yang didukung BPBD tertuang dalam tabel berikut : Tabel 4.5.Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang didukung oleh BPBD N o . IN D IK A T O R S A T U A N T A R G E T T A H U N K E T E R A N G A N2 0 25 2 0 2 6 2 0 27 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 IKU Daerah 2 Indeks Risiko Bencana Nilai 136,71 – 141,71 135,07 – 140,07 133,44 – 138,44 131,80 – 136,80 130,17 – 135,17 128,53 – 133,53 IUP (*Indikator Proksi) / IKU Daerah 58 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan sejauh mana kapasitas daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kedua indikator ini sekaligus mencerminkan capaian pembangunan daerah, khususnya pada aspek ketangguhan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), IKD dan IRB menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja, karena seluruh program dan kegiatan BPBD diarahkan untuk menurunkan tingkat risiko serta meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

1.In d eks R isiko B en can a (IR B ) IRB mengukur potensi kerugian akibat bencana melalui kombinasi parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Semakin rendah nilai IRB, semakin baik kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah. Kinerja BPBD terkait langsung melalui kegiatan mitigasi, pengurangan kerentanan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.
2.In d eks K etah an an D aerah (IK D ) IKD menilai kemampuan daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Peningkatan IKD menjadi representasi keberhasilan BPBD dalam mendorong koordinasi lintas sektor, membangun sistem peringatan dini, memperkuat perencanaan kontinjensi, serta memastikan keterlibatan masyarakat. Semakin tinggi IKD, menunjukkan semakin tangguhnya daerah menghadapi bencana. Dengan demikian, keterhubungan IKD dan IRB dengan indikator kinerja BPBD dapat dilihat pada: - Output Kegiatan BPBD berupa tersedianya dokumen kajian risiko bencana, rencana kontinjensi, dan sistem informasi kebencanaan. - Outcome Kegiatan BPBD berupa peningkatan kapasitas masyarakat, penurunan tingkat kerentanan, dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. - Dampak yang diharapkan adalah menurunnya nilai IRB dan meningkatnya nilai IKD, yang sekaligus mencerminkan keberhasilan kinerja BPBD dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah. Disamping dukungan terhadap indikator kinerja Daerah, BPBD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang perlu diperhatikan pencapaiannya sebagai berikut : Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kulon Progo N o . IN D IK A T O R S A T U A N T A R G E T T A H U N K E T . 2025 202 6 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Jumlah warga negara yang memperoleh % 88,04 88,11 88,17 88,24 88,31 88,37 59 layanan informasi rawan bencana 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 55,17 55,23 55,29 55,34 55,40 55,46 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Dengan membangun korelasi yang jelas antara indikator-indikator tersebut di atas, BPBD Kabupaten Kulon Progo memastikan bahwa perencanaan strategis program, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja berada dalam satu alur yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pemantauan progres program secara akurat, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis dan outcome yang diharapkan. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULON PROGO BAŞLANGIÇ FIYATLARI RENSTRA DISSOS PPPA 2025-2029 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat kami susun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang sangat penting dari Perangkat Daerah dalam mewujudkan suatu tujuan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, karena Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun (2025-2029) serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan penentu kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial PPPA. Rencana Strategis Dins Sosial PPPA ini disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 2029 dengan mempertimbangkan kemampuan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Atas ridho dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dengan usaha keras, kedisplinan, dan dedikasi yang tinggi serta kesungguhan dan keikhlasan yang dalam dan didukung oleh stakeholder yang ada, kami berkeyakinan bahwa Dinas Sosial PPPA akan dapat mewujudkan cita cita bersama yang tertuang dalam Renstra ini. Kami berharap Renstra Dinas Sosial PPPA dapat menjadi motivator bagi jajaran personil Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo dan stakeholder yang ada untuk mendukung visi kepala daerah “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan”. Wates, 18 September 2025 DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN KULON PROGO Kepala Drs. Lucius Bowo Pristiyanto NIP. 19651029 199203 1 004 RENSTRA DISSOS PPPA 2025-2029 DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB. I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………………........... 1.2 Dasar Hukum Penyusunan……………………………………………………………………………………… 1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………………..................... 1.4 Sistematika Penulisan…………………………………………………………………………….................. 1 4 8 8 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..................................................................... 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA……………………………………….………………………………………………………………… 2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA……………………………………………………………….. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA………………………………………………………… 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial PPPA………………………………………. 2.2. Permasalahan dan Strategi……………………………………………………………………………………. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA................................................. 2.2.2 Isu Strategis.................................................................................................. 9 17 24 40 41 41 44 BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 48 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 - 2029 ……………………………………………………………………………………......................................... 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029 48 50 BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52 4.1. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan………………………………………………………….. 4.2. Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas DaerahKebijakan yang dilakukan ……………………………………………………………………….......................................... 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2029…………………………………………………………………………………………………… 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah……………………………… 4.5. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)............................................................................ 4.6. Target Indikator Kinerja Program (IKP)…………………………………………………………………… 52 65 68 71 72 73 BAB. VII PENUTUP 76 RENSTRA DISSOS PPPA 2025-2029 DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan……………………………………. 19 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan…………………………………………. 20 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural………………………………………………….. 20 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024………………… 21 Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin…………………………………………….. 21 Tabel 2.6 Jumlah Ideal Pegawai………………………………………………………………………………. 22 Tabel 2.7 Jumlah Sarana dan Prasaran Dinas Sosial PPPA……………………………………….. 23 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo………………………………………. 24 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024……………………………………………………………………………………………….. 27 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024……………………………………………………………………………………………….. 28 Tabel 2.11 Permasalahan Pokok Dalam Pelayanan Perangkat Daerah ……………………… 42 Tabel 2.12 Perumusan Isu Strategis………………………………………………………………………….. 45 Tabel 3.1 Tabel 3. 1 Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Tahun 2025-2030…………………………………………………………………………… 49 Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Sosial PPPA……………………………………………………. 50 Tabel 3.3 Strategi, dan Kebijakan……………………………………………………………………………. 51 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas sosial PPPA………………….. 53 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah……………………………………………………………………………… 67 Tabel 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2029……………………………………………………………………………. 68 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA………………………………………………… 72 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program (IKP) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD……………………………………………………………………………………………………. 74 RENSTRA DISSOS PPPA 2025-2029 DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo……………………………………………… 11 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 1 Pada Tahun 2024, telah dilantik Bupati Dan Wakil Bupati terpilih untuk Periode Tahun 2024-2029. Sesuai amanat Undang-undang, bahwa dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, maka Daerah wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah., RPJMD tersebut sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun. Rencana strategis Perangkat Daerah. Berdasarkan hal dimaksud Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menyusun Rancangan Akhur Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025- 2029. Rrancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo untuk periode 2025-2029 sebagai acuan dalam proses perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 2 Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Sosial ,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Sosial DIY serta sejumlah dokumen terkait lainnya. Dokumen Rrancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam berupaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 3 Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-

2029.Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen 2 perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Penyusunan Renstra Bapperida dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra BAPPERIDA disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029 Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan akhir renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Proses Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 4 penyusunan Rancangan Akhir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo disusun untuk digunakan selama 5 tahun dengan mengacu kepada RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya. Bagan alir proses penyusunan Renstra secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 1.1. Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rancangan Akhir Rancangan Ahir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); RPD Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 5
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 3 5. 6. 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5.Undang undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual’ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional;
7.Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan sosial;
8.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
9.Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 6 Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan sosial Secara Non Tunai;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kualitas Hidup Perempuan;
17.Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011;
18.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 10.
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; 12. Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22.Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 7
23.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
24.Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
25.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);
27.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
30.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33.Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
34.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
35.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi, dan Tata Kerja Pada Dinas; Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 8 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025- 2029 serta sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025 2029 Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2) Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaki Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 , serta diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lainnya yang relevan de ga sertr memperhatikan prinsip prinsip perencanaan pembangunan yang parisipatif. Adapun sistematika Rancangan Renstra Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 9 BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA 2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial PPPA 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosoal PPPA 2.2. Permasalahan dan Strategi 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA 2.2.2. Isu Strategis BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas sosial PPPA Tahun 2025- 2029 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029 BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB. V PENUTUP Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 10 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b.penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial; ( diganti di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial )
d.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan social (diganti di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin)
e.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
f.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi; Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 11
g.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Dinas Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Sumber : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG DESTINASI PARIWISATAUPTD SEKSI REHABILITASI SOSIAL JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 12 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :
a.Kepala;
b.Sekretariat, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Keuangan.
3. 3.Kelompok jabatan Fungsional.
c.Bidang Perlindungan jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
1. 1.Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. 2.Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
d.Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
1. 1.Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
2. 2.Seksi Pemberdayaan Sosial.
e.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dan PKHA terdiri dari :
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
f.Unit Pelaksana Teknis Dinas. Uraian Tugas dari masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretariat Bertugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : • Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat, perumusan kebijakan Sekretariat; Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 13 • pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaa, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi, pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana, pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; • pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; • pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: • penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; • perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial; Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 14 • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial; • pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; • pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; • pembinaan dan pengoordinasian kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; • pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; dan • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. • Untuk menjalankan ketugasan Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial didukung oleh Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial • Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial serta Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi: Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 15 • penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; • perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin ; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penanganan fakir miskin; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan sosial; • pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ; • pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; • pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dan PKHA Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dan PKHA mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dan PKHA mempunyai fungsi: Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 16 • penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; • perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; • pengoordinasian pelaksanaan program kerjadan kebijakan teknis penguatan pengarusutaman gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik serta kualitas keluarga; • pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; • pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; • pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender didukung oleh beberapa kelompok substansi yaitu : • Kelompok Substansi Penguatan Pengarustamaan Gender • Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 17 • penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; • perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; • pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak; • pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; • pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; • pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. • Untuk melaksanakan tugas di Bidang Perlindungan Perempuan dan anak didukung oleh Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 18 Unit Pelaksana Teknis PPPA UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi: • penyusunan perencanaan kegiatan UPTD; • penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPTD; • menerima laporan atau penjangkauan Korban; • memberikan informasi tentang Hak Korban; • memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; • memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; • memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; • menyediakan layanan hukum; • mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; • mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera; • memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; • memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan; • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas; Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 19 • pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan • pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saat ini Dinas Sosial PPPA mengampu Urusan Waji Bidang Sosial dan PPPA dengan jumlah Pegwai sejumlah 43 orang, menurut data dari Kepegawaian Per 1 Januari 2025 terklasifikasi sebagai berikut sebagai berikuti :
1. 1.Tingkat Pendidikan Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Pendidikan Jumlah (Orang) 1 Pasca Sarjana 9 2 Sarjana 18 3 DIII 5 4 DII 0 5 SLTA Sederajat 11 6 SLTP Sederajat 0 7 SD 0 Jumlah 43 Sumber : Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2025 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 20
2. 2.Pangkat dan Golongan Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan No Pangkat dan Golongan Jumlah (Orang) 1 Pembina Utama (IV/c) 1 2 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 3 Pembina (IV/a) 4 4 Penata Tk. I (III/d) 12 5 Penata (III/c) 1 6 Penata Muda Tk. I (III/b) 7 7 Penata Muda (III/a) 4 8 Pengatur Muda Tk. I (II/d) - 9 Pengatur (II/c) 7 Jumlah PNS (37), P3K (6) Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025
3. 3.Jabatan Struktural Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 No Pejabat Struktural Jumlah (Orang) 1 Pejabat Eselon II 1 2 Pejabat Eselon III 4 3 Pejabat Eselon IV 7 Jumlah 12 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 21
4. 4.Jabatan Fungsional Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024 No Pejabat Fungsional Jumlah (Orang) 1 Arsiparis 0 2 Perencana 1 3 Analis Kebijakan 2 4 Analis Hukum 1 5 Pekerja Sosial 4 6 Penyuluh Sosial 1 7 Pranata Komputer 1 Jumlah 10 Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025
5. 5.Jenis Kelamin Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Bidang/UPT Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Sekretariat 4 6 2 Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial 10 3 3 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 3 5 4 Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 9 5 Unit Pelaksana Teknis 2 0 Jumlah 20 23 Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 22 Adapun jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Jumlah Ideal Pegawai No Dinas/UPT Jumlah Ideal Kondisi Sekarang Kekurangan/Kele bihan 1 Sekretariat 16 9 8 2 Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial 16 13 4 3 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 13 8 6 4 Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 17 10 8 5 Unit Pelaksana Teknis 6 3 4 Jumlah 68 43 25 Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan peta jabatan, kondisi SDM di Dinas Sosial PPPA belum terpenuhi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi riil baru terpenuhi sebesar 63,25 persen. Untuk memenhuhi kebutuhan SDM tersebut, Dinas Sosial PPPA dibantu oleh 18 orang Tenaga Non ASN. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 23
6. 6.Jumlah dan Kondisi riil Sarana dan Prasarana Tabel 2.7 Jumlah Sarana dan Prasaran Dinas Sosial PPPA No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas 1 Gedung Perkantoran 7 2 Kendaraan Roda Enam 0 3 Kendaraan Roda Empat 4 4 Kendaraan Roda Dua 10 5 Ambulance 0 6 Komputer 13 7 Laptop 11 8 Printer 16 9 LCD 2 10 Jaringan Internet (Wifi) 1 11 Wireless Sound System 6 Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Kebutuhan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional dinas lapangan baik roda dua maupun roda empat sangat tinggi, sehingga ketersediaan kendaraan operasional dinas lapangan sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas terutama mobil untuk penjangkauan PPKS belum ada. Mobil untuk operasional penanganan bencana selama ini hanya mengandalkan pinjaman dari Kementrian Sosial.Keberadaan shelter untuk penanganan PPKS sebenarnya juga sangat dibutuhkan, namun saat ini shelter tersebut belum ada, sudah diupayakan pembangunan shelter yang sederhana yang sifatnya hanya menampung sementara PPKS untuk selanjutnya akan dirujuk ke camp assessment Kemensos. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 24 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 20 20 2021 2022 2023 2024 20 20 20 21 2022 2023 2024

(1)(2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKU) Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat n.a 74.39 74.20 73.61 74.62 78.42 75.90 76.49 n.a 105.41 102.29 103.91 Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak n.a 70.57 75.42 85.12 67.07 71.28 75.42 85.84 n.a 101.00 100 100.84 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 25 2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Bidang Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti n.a n.a n.a n.a 99.83 100 100 100 n.a n.a n.a n.a Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota n.a n.a n.a n.a 100 100 100 100 n.a n.a n.a n.a Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase ARG pada belanja langsung APBD n.a n.a n.a n.a 4,27 5,23 5,13 6,44 n.a n.a n.a n.a Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota n.a n.a n.a n.a 0,07 100 100 100 n.a n.a n.a n.a Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) n.a n.a n.a n.a 14,32 12,06 18,67 36,10 n.a n.a n.a n.a 3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 26 Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA Kulon Progo tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang relatif baik dengan mayoritas indikator kinerja utama (IKU) IKK maupun SPM melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat serta Cakupan Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menjadi indikator dengan rasio capaian yang melebihi 100 persen dari tahun ke tahun. Berikut ini juga kami sajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 berikut ini. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 27 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Daerah 5,015,029,910.62 19.564.933.833 20.551.195.313 21.329.101.240 19.112.588.942 4.759.061.110,00 16.648.485.308 19.169.720.190 18.834.233.655 18.637.273.555 94,90 85,09 93,28 88,30 97,51 - - Belanja Operasi 5,015,029,910.62 19.588.633.833 20.488.557.313 21.221.452.240 19.071.727.678 4.759.061.110,00 16.643.865.308 19.119.744.592 18.733.927.968 18.598.253.538 94,90 84,97 93,32 88,28 97,52 - - Belanja Pegawai 2,511,293,644.62 2.410.053.645 2.567.133.671 2.494.491.786 2.832.464.991 2.328.444.237,00 2.277.051.394,00 2.245.620.243.00 2.418.460.193 2.717.539.725 92,72 94,48 87,48 96,95 95,94 - - Belanja Barang & Jasa 2,503,736,266.00 3.626.580.188 4.534.063.042 4.447.099.854 4.736.422.087 2.430.616.873,00 2.978.013.914,00 4.166.324.349,00 4.193.802.665 4.537.385.813 97,08 82,12 91,89 94,30 95,80 - - Belanja Hibah - 50.000.000 167.560.600 92.560.600 36.240.600 - 50.000.000,00 75.000.000,00 91.465.110 35.928.000 n.a 100,00 44,76 98,82 99,14 - - Belanja Bantuan Sosial - 13.472.000.000 13.219.800.000 14.187.300.000 11.466.600.000 - 11.338.800.000,00 12.632.800.000,00 12.030.000.000 11.307.400.000 n.a 84,17 95,56 84,79 98,61 - - Belanja Modal - - 62.638.000 107.649.000 40.861.264 - 4.620.000 49.975.598,00 100.305.687 39.020.017 n.a n.a 79,78 93,18 95,49 - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 6.300.000 62.638.000 107.649.000 40.861.264 - 4.620.000 49.975.598,01 100.305.687 39.020.017 n.a 73,33 79,78 93,18 95,49 - - Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 28 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Anggaran pada Tahun ke R 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

a.Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 20.447.100 - - - - 20.062.500 - - - - 98,12 n.a n.a n.a n.a
b.Penyusunan laporan keuangan 6.211.800 - - - - 6.106.800 - - - - n.a n.a n.a n.a n.a
c.Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 13.840.000 - - - - 12.569.300 - - - - n.a n.a n.a n.a n.a
1. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 9.005.000 8,824,900 9.710.200 11.200.000 - 8.960.000 8.469.410 9.211.486 10.313.145 99,50 95,97 95,97 94,86 92,08
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 11.000.000 10,876,000 8.690.800 8.769.500 - 10.955.000 10.534.110 7.827.726 7.959.757 99,59 96,86 96,86 90,07 90,77 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 29
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.410.053. 645 2,567,133,6 71 2.457.591 .786 2.788.964.9 91 2.277.051.3 94 2,245,620,2 43 2.381.560.1 93 2.677.064.7 25 94,48 87,48 89,48 96,91 95,99 b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 60.325.000 1,325,000 49.225.00 0 49.225.000 - 46.446.500 1.201.000 48.992.065 46.059.106 76,99 90,64 90,64 99,53 93,57
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - 6.220.400 5,909,300 9.797.800 10.797.800 - 6.153.900 5.658.300 9.377.266 10.541.637 98,93 95,75 95,75 95,71 97,63
1. 3.Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 337.322.116 - - - - 298.657.93 1 - - - - 88,54 n.a n.a n.a n.a
b.Penyediaan Jasa keuangan 30.499.000 - - - - 28.011.200 - - - - 91,84 n.a n.a n.a n.a
c.Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 47.048.600 - - - - 42.435.800 - - - - 90,20 n.a n.a n.a n.a
1. 3.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 46.218.400 74,946,200 30.798.20 0 52.802.000 - 45.181.880 67.206.003 24.562.228 37.085.264 n.a 97.77 89,67 79,75 70,23
1. 4.Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
a.Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 0 - - - - 0 - - - - - - - - -
b.Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 205.138.000 - - - - 185.022.34 4 - - - - 90.19 - - - - Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 30 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 62,638,000 107.649.0 00 35.583.964 49,975,598 100.305.687 33.742.855 - - 79,78 93,18 94,83
1. 4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 325.552.63 2 326,368,420 359.123.8 96 386.810.188 - 321.928.918 325.621.415 357.179.340 384.325.234 - 98.88 99,77 99,46 99,36
1. 5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 181.145.95 6 198,306,822 - - - 176.373.741 192.395.275 0 0 - 97,36 97.02 - -
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 182.672.8 58 198.445.623 - - - 173.696.459 189.180.252 - - - 95,09 95,33 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL a.Peningkatan pelayanan distribusi Rastra 61.579.550 - - - - 38.002.200 - - - - - - - -
b.Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 24.117.600 - - - - 20.460.600 - - - - - - - -
c.Peningkatan jejaring Kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS 52.106.000 - - - - 52.009.100 - - - - - - - -
d.Peningkatan pelayanan PKH 65.627.400 - - - - 57.674.800 - - - - - - - -
e.Peningkatan kapasitas PSKS 56.860.800 - - - - 36.088.900 - - - - - - - - Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 31
f.Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 144.579.000 - - - - 137.277.90 0 - - - - - - - -
1. 1.Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang - - - 6.641.600 13.916.400 - - - 6.617.340 13.638.382 - - - 99,63 98,00
1. 2.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
a.Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 12.992.00 0 8.036.000 - - - 12.738.558 7.984.667 - - - 98,05 99,36
b.Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 12.404.10 0 12.403.800 - - - 12.358.420 12.341.587 - - - 99,63 99,50 c.Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 78.541.80 0 49.401.200 - - - 77.435.530 41.820.084 - - - 98,59 84,65 PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
a.Peningkatan kualitas pelayanan PMKS 1.162.617.500 - - - - 1.154.707. 500 - - - - - - - -
b.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana 133.549.300 - - - - 131.178.70 0 - - - - - - - -
c.Penjangkauan dan Pelayanan Sosial 21.596.600 - - - - 21.376.400 - - - - - - - - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 32
1. 1.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
a.Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 211.770.50 0 218,560,300 204.152.5 00 169.629.500 - 186.978.000 217.646.816 199.379.997 135.989.029 - 88,29 99,58 97,66 80,17
b.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 680.185.80 0 1,061,087,7 00 159.812.4 00 159.812.300 - 672.547.300 1.050.205.9 00 155.206.985 126.120.486 - 98,87 98,97 97,12 78,92
c.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - - 275,252,300 15.060.14 2.500 13.197.120. 800 - - 254,160,300 13.031.421. 359 13.107.969. 417 - - 92,34 97,97 99,32 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1. 1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
a.Penyediaan Permakanan - 68.894.000 74,830,300 467.340.0 00 429.135.500 - 67.270.000 73.971.340 333.797.277 352.078.852 - 97,64 99,03 71,42 82,04
b.Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - 123.159.10 0 166,733,100 26.803.30 0 26.603.000 - 122.806.800 166.097.800 26.302.045 26.549.718 - 99,71 99,62 98,13 99,80
c.Pemberian Layanan Rujukan - 18.914.100 18,574,100 94.295.60 0 58.300.000 - 18.865.900 18.297.100 87.081.125 57.758.092 - 99,74 98,51 92,35 99,07
d.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - - 357,992,000 868.613.0 00 79.758.000 - - 345.981.000 867.490.385 79.083.191 - - 96,64 99,87 99,15
e.Penyediaan Alat Bantu - - - 25.695.80 0 25.695.600 - - - 23.814.321 25.204.487 - - - 92,68 98,09
f.Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - - - 12.340.00 0 12.340.000 - - - 11.270.950 12.333.777 - - - 91,34 99,95 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 33
g.Pemberian Layanan Kedaruratan - - - 15.855.70 0 15.855.700 - - - 15.754.468 15.307.996 - - - 99,36 96,55
1. 2.Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
a.Pemberian Layanan Data dan Pengaduan - 13.622.045 .000 13,140,621, 500 - - - 11.484.644. 200 12.990.514. 500 - - - 84,30 98,86 - -
b.Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA - 49.901.000 51.167.700 -- - - 48.986.000 50.946.988 0 0 - 98,16 99,57 - - C.Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - 421.693.80 0 249,628,800 16.340.00 0 5.995.000 - 420.929.900 249.152.660 16.310.256 5.877.112 - 99,81 99,81 99,82 98,03 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1. 1.Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
a.Penyediaan Makanan - 127.649.70 0 134,952,700 30.039.60 0 30.039.600 - 126.314.100 133.640.280 30.039.200 29.576.592 - 98,85 99,03 100 98,46 2.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 34
a.Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana - - - 13.739.00 0 13.739.000 - - - 13.209.320 13.688.995 - - - 96,14 99,64
b.Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - - - 92.617.00 0 126.757.000 - - - 91.688.532 125.445.313 - - - 99,00 98,97 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1. 1.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 41.340.80 0 41.340.800 - - - 40.649.338 36.638.500 - - - 98,33 88,63 B. FUNGSI BUKAN PENUNJANG URUSAN LAYANAN DASAR Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. 1.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
a.Pembinaan Jagawarga - 335.940.00 0 - - - - 176.541.200 - - - 52,55 - - -
b.Pengembangan Ekonomi Perempuan - - - - 175.000.000 - - - - 172.292.781 - - - - 98,45 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
a.Pembinaan Kabupaten Layak Anak 41.732.500 - - - - 41.463.500 - - - - - - - -
b.Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah 0 - - - - 0 - - - - - - - - Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 35
c.Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 83.700.000 - - - - 78.134.750 - - - - - - - -
d.Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan 28.908.500 - - - - 26.837.500 - - - - - - - - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. 1.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 50.661.100 - - - - 49.485.790 - - - - 97,68
1. 2.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
a.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 15.280.900 15,570,900 21.649.60 0 21.249.600 - 15.268.900 15.449.380 21.584.623 19.680.981 - 99,92 99,22 99,70 92,62
b.Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 21.221.200 23,688,700 140.488.3 00 40.897.700 - 20.877.700 23.421.482 138.601.433 39.478.777 - 98,38 98,87 98,66 96,53 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 36
1. 1.Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 125.184.10 0 174,606,400 124.327.0 00 227.352.600 - 119.896.475 159,302,364 37.777.930 224.238.347 - 95,77 91,24 30,39 98,63
1. 2.Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - 191.288.00 0 84,760,000 361.446.5 00 332.696.376 - 4.375.000 8,336,000 249.114.697 271.637.963 - 2,28 9,83 68,92 81,65 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 69.769.700 - - - - 69.315.292 - - - - 99,35 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 69.769.700 - - - - 69.315.292 - - - - 99,35 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 37 1.Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 5.269.400 - - - - 5.182.110 - - - - 98,34 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota - 53.230.500 58,024,500 44.470.60 0 - - 49.131.500, 57,479,018 43.974.426 - - 92,29 99,06 98,88 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 168.898.10 0 194,708,900 176.483.6 00 176.483.600 - 165.141.000 192,220,508 172.720.580 169.474.372 - 97,77 98,72 97,87 96,03 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 38 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - 52.230.000 109,086,500 - - - 52.230.000 84,393,700 - - - 100 77,36 - - 2Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - 109,086,500 - - - 84,393,700 - - - - - 77,36 - - 3Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 103,738,000 - - - 92,836,000 - - - - - 89,49 - - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 39 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota - 227.935.00 0 270.771.000 - - - 2.630.000 78.985.700 - - - 1,15 29,17 - - Berdasarkan data pada Tabel 2.1.3, mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial PPPA rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2023-2026 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2022-2024 dimana tahun 2021 sebagai tahun dasar, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2022- 2024 ialah sebesar …… % dengan rata-rata pertumbuhan realisasisebesar …….%. Penyerapan anggaran belanja secara akumulatif pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan.kenaikan sebesar …..,1%,. Dengan penyerapan yang tinggi di atas 95% sedangkan penurunan rasio antara realisasi berbanding anggaran mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya surat edaran Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 40
1. 3.Secara umum dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2020 – 2024 menunjukkan bahwa dari target fisik maupun keuangan hasilnya menunjukkan sudah cukup tinggi. Adapun alasan selisih/realisasi keuangan yaitu karena adanya efisiensi belanja. Sedangkan selisih realisasi fisik dikarenakan ada Bansos yang tidak teralisasi karena tidak memenuhi ketentuan (KPT meninggal dunia atau pindah domisili). 2.1.4Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial PPPA Dinas Sosial PPPA dalam dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :41 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan. Hamper semua Perangkat Daerah di Kulon Progo menjadi mitra dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain Perangkat Daerah, mitra kerja dari Dinas Sosail PPPA antara lain dari kelompok Swadaya Masyarakat, Forum LKKS, Komda Lansia, Tagana, Pendamping PKH, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, Gabungan Organisasi Wanita, Kelompok Desa Prima, Pelaku Usaha serta LSM dan Pegiat/Komunitas yang bergerak di bidang Sosial dan PPPA. Kelompok sasaran dari pelayanan Dinas Sosial PPPA adalah PPKS yang memerlukan perlindungan Sosial dan PPPA, termasuk korban bencana sosial dan bencana alam. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Sosial PPPA Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan kinerja Dinas Sosial PPPA . Melalui sinergi dengan Bank BPD DIY dan Bank Kulon Progo, dinas mendapatkan dukungan baik dalam bentuk sponsorship, fasilitasi kegiatan, maupun kontribusi non-finansial lainnya. Keterlibatan BUMD tersebut tampak nyata pada pelaksanaan penyalurann Bantuan sosial baik dari Pusat maupun Daerah.. Selain BUMD. Bamk Himbara serta Kantor Pos juga merupakan mitra kerja yang mendukung tersalurnya Bantuan dari Pusat. Dukungan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kelancaran program namun juga meningkatkan Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 41 partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor keuangan daerah. Melalui dukungan yang berkesinambungan ini, BUMD turut memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah, khususnya yang diamanatkan dalam Renxtra Dinas Sosial PPPA 2025-2029, 2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan Sosial dan PPPA Dinas Sosial PPPA bertanggung jawab dalam perumusan DAN penanganan permasalahan di bidang sosial dan PPPA. 2.2.1 Permassalahan Pelayanan Dinas Sosial PPPA Permasalahan Pokok Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan yang ditangani oleh Perangkat Daerah. Permasalahan Bidang Sosial : keterbatasan kapasitas kelembagaan sosial, sumber daya manusia yang belum merata, sarana prasarana pendukung yang terbatas, serta kurang optimalnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Di sisi lain, berbagai permasalahan sosial yang muncul terutama yang berkaitan dengan keberadaan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, orang terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun korban bencana menuntut respons yang cepat dan terpadu Bidang PPPA : Indeks Ketimpangan Gender masih fluktuatif. Isu ketimpangan Gender masih menjadi isu pokok dalam penanganan permasalahan bidang perlindungan perempuan dan anak. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 42 Tabel 2.11 Permasalahan Pokok Dalam Pelayanan Perangkat Daerah No Tujuan Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong 1 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Masih tingginya jumlah PMKS terutama Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, dll yang perlu mendapat penanganan Belum optimalnya penanganan PMKS Terbatasnya sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang belum memadai Belum semua PMKS dapat mengakses jaminana sosial dan Bantuan sosial Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Belum adanya keterpaduan data kemiskinan PSKS dan pekerja sosial masih kurangnya kuantitas dan kualitasnya Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS Belum optimalnya pembinaan lembaga kesejahteraan sosial Upaya penanganan korban bencana alam - Sarana sosial seperti Panti Sosial yang masih minim - Jejaring kerjasama penanganan PMKS yang belum kuat - Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang cukup banyak untuk dapat diberdayakan - Semangat kesetiakawanan sosial dan gotong royong masyarakat masih cukup tinggi - Adanya Kader Penanggulangan Kemiskinan - Perlindungan dan Jaminan Sosial Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 43 Belum optimalnya pemberdayaan terhadap PMKS - Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah daerah belum melaksanakan PPRG dan ARG Belum terpenuhui kuota Perempuan di legislative Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak masih rendah rendahnya keberdayaan perempuan dan belum optimalnya Pogja PUG Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga Meningkatnnya angka kekerasan thd perempuan dan anak dan belum terpenuhinya hak anak Untuk mewujudkan kabupaten layak anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat - Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang. - Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. - Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. - Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. - Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 44 2.2.2 Isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025- 2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Sosial PPPA menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Perlindungan Perempuan dan anak. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel 2.12 berikut ini : Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 45 Tabel 2.12 Perumusan Isu Strategis Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Perlindungan dan Jaminan sosial Masyarakat Masih tingginya jumlah PMKS terutama Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, dll yang perlu mendapat penanganan Belum optimalnya penanganan PMKS Terbatasnya sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang belum memadai Belum semua PMKS dapat mengakses jaminana sosial dan Bantuan sosial Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Belum adanya keterpaduan data kemiskinan PSKS dan pekerja sosial masih kurangnya kuantitas dan kualitasnya Terbatasnya akses informasi dan jejaring Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perlindungan Sosial Tingkat Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi kurang merata Pemberdayaan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial. Penanggulangan Bencana secra terpadu. Penguatan LKS. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 46 kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS Belum optimalnya pembinaan lembaga kesejahteraan sosial Upaya penanganan korban bencana alam Belum optimalnya pemberdayaan terhadap PMKS Pemenuhan Kualitas Hak Anak Pemerintah daerah belum melaksanakan PPRG dan ARG Belum terpenuhui kuota Perempuan di legislative Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak masih rendah rendahnya keberdayaan perempuan dan belum optimalnya Pogja PUG Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga Meningkatnnya angka kekerasan thd perempuan dan anak dan belum terpenuhinya hak anak Untuk mewujudkan kabupaten layak anak Ketimpangan Gender Kekerasan terhadap perempaun dan Anak Kualitas Hidup Keluarga Pemberdayaan perekonomian melalui keluarga Peningkata Kualitas Hidup Keluarga, Pemberdayaan Perempuan melalui Pengarusutamaa n Gender Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 47 masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat Berdasarkan aspek aspek tersebut di atas, maka dirumuskan isu strategis pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1.Tingkat Kemiskinan;
2.Penanganan Permasalahn sosial;
3.Ketimpangan Gender; Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 48 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 49 Tabel 3. 1 Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Tahun 2025-2030 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Pengeluaran Rill Per Kapita yang disesuaikan 10.732,4 0– 11.732,4 0 10.987,6 0- 11.987,6 0 11.242,80- 12.242,80 11.498,0 0- 12.498,0 0 11.753,2 0- 12.753,2 0 12.008,40- 13.008,40 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A A A A A A Indeks Maturitas SPIP 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indeks Ketimpangan Gender 0,127 0,126 0,125 0,124 0,123 0,122 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 50 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA tahun 2025-2029 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial PPPA, yang selaras dengan strategi dan kebijak an daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinass Sosial PPPA serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Sosial PPPA Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Penguatan Data dalam Perlindungan dan Jaminan Sosil Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Data Perlindungan dan Jaminan Sosial Penguatan peningkatan kualitas Hak Anak Penguatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Penguatan Evaluasi terhadap Kabupaten Layak Anak Keterangan : Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial PPPA dijabarkan di bawah ini : Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 51 Berikut kami sampaikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tabel 3.3 Strategi, dan Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Pemberian layanan secara optimal kepada internal perangkat daerah Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat Meningkatnya pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PPKS Memperkuat Basis data PPKS melalui pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (DT SEN) serta Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan lyanan jaminan sosial Meningkatkan kapasitas jejaring kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan PPKS Memperkuat basis data Sebagai dasar pelaksanaan fungsi sosial Memperkuat potensi sumber kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kelompok masyarakat melalui pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan alat Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan Memperkuat basis data pilah gender mealui regulasi Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan focus pada UMKM perempuan. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dan anak melalui sosialisasi dan pendampingan Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional yang direncanakan dalam pentahapan Renstra. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 52 4.1. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025- 2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut: Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 53 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas sosial PPPA Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satua n Baselin e TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu targe t Pagu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada masing- masing perangkat daerah 100 3.855.77 100 3.696.33 100 3.610.13 100 3.646. 21 100 3.682. 69 100 3.719.52 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.24 29.97 22.5 21.28 24.04 33.84 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 2 25.54 2 22.07 2 14.5 2 13.48 2 15.74 2 25.95 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 12 8.7 12 7.9 12 8.0 12 7.8 12 8.3 12 7.9 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.066.99 2.946.75 2.988.32 2.922. 82 2.977. 44 2.950.62 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 41 2.874.61 44 2.889.52 44 2.865.21 44 2.877. 77 44 2.903. 86 44 2.903.39 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 54 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokum en 1 44.87 1 44.92 1 32.7 1 35.95 1 34.67 1 34.92 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lapo ran 12 11.9 12 12.31 12 8.8 12 9.1 12 9.5 12 12.31 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.47 38.97 29.1 34.65 35.24 42.84 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 8.93 1 7.98 1 6.8 1 7.3 1 7.8 1 8.91 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 34.54 12 30.99 12 22.3 12 27.35 12 27.44 12 35.86 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.5 77.59 71.54 72.93 78.65 81.46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 87.5 3 77.59 3 71.54 3 72.93 4 78.65 4 81.46 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 480.68 472.52 458.52 472.52 470.2 3 476.39 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan 12 78.90 12 75.66 12 57.17 12 58.53 12 69.89 12 77.59 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 55 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 401.78 12 396.86 12 401.35 12 413.99 12 400.3 4 12 398.79 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.89 130.17 121.76 122.02 126.5 134.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 124.09 20 113.09 20 107.56 20 106.34 20 109.1 9 20 115.02 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 17 21.80 17 17.08 17 14.2 17 15.68 17 17.31 17 19.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pemberdayaa n Potensi Sumber Kesejahteraan 42.62 70.79 59.02 70.79 73.77 83.53 86.89 88.54 100 93.86 100 99.49 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 56 Sosial (PSKS) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.5 4.5 8.3 10.0 11.93 14.75 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggar aan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 4.5 1 4.5 1 8.3 1 10.0 1 11.93 1 14.75 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 66.29 66.29 75.23 78.54 81.93 84.75 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a 10 17.11 10 17.11 9 20.85 8 22.84 8 25.87 8 27.28 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau 58 49.18 66 49.18 64 54.38 63 55.70 62 56.06 62 57.47 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 57 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 100 1.301.75 100 579.09 100 603.21 100 621.52 100 647.4 3 100 668.12 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.283.15 575.19 64 591.1 63 580.12 62 630.5 6 62 648.69 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a 462 678.22 462 425.16 462 425.16 462 425.16 462 425.1 6 462 427.75 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot a 30 68.28 30 24.74 30 29.03 30 31.06 30 33.79 30 36.38 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan 240 187.22 240 42.60 240 45.57 245 48.07 240 50.54 240 53.13 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 58 Sosial Kewenangan Kabupaten/Kot a Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a orang 60 213.78 60 21.24 60 20.88 60 20.44 60 22.91 60 25.5 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kot a orang 24 36.55 24 12.00 24 14.34 24 12.00 24 12.00 24 14.59 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a Orang 15 31.8 15 7.25 15 21.33 15 23.62 15 26.08 15 28.67 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan 16 67.3 16 35.83 16 34.98 16 37.27 16 39.74 16 42.33 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 59 Kabupaten/Kot a Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Dokum en 18.6 3.9 12.11 14.40 16.87 19.46 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot a 5 18.6 5 3.9 5 12.11 5 14.40 5 16.87 5 19.46 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase perlindungan dan jaminan sosial 29.94 13.610.4 9 29.13 7.326.67 28.64 8.692.96 28.16 8.957. 05 27.38 9.330. 21 27.38 9.628.35 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 13.610.4 9 7.326.67 8.692.96 8.957. 05 9.330. 21 9.628.35 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yang Didata 10.000 71.67 10.000 91.26 10.0000 95.57 10.000 96.45 10.000 97.65 10.00 0 99.65 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.071 13.455.4 5 2.071 7.165.39 2.071 8.522.42 2.071 8.784. 71 2.071 9.155. 79 2.071 9.449.93 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 60 Kewenangan Kabupaten/Kot a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayak an, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 47.500 78.97 46.500 70.02 46.000 74.97 45.500 75.89 76.77 78.77 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase penanganan korban bencana 100 150.84 100 210.40 100 228.42 100 235.36 100 245.1 7 100 253.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Orang 32.14 56.05 57.72 69.36 66.45 70.37 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kot a 160 32.14 160 56.05 160 61.86 160 69.36 160 66.45 160 70.37 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Kampu ng 118.71 154.35 164.49 166.00 178.7 2 182.64 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Orang 17 3.48 17 16.49 17 19.44 17 17.88 17 25.38 17 27.34 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 61 dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a 100 115.23 60 137.86 60 147.12 60 148.12 60 153.3 4 60 155.3 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 42.24 76.16 82.68 85.20 88.74 91.59 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 42.24 76.16 82.68 85.20 88.74 91.59 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharann ya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kot a 1 42.24 1 76.16 1 82.68 1 85.20 1 88.74 1 91.59 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pemberdayaa n Gender 71.69 98.88 71.7 99.92 71.71 108.47 71.72 111.77 71.73 116.4 3 71.73 120.15 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Lapora n 44.27 46.79 47.31 47.92 50.25 52.11 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 62 Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara an PUG 7 44.27 6 46.79 6 47.31 6 47.25 6 50.25 6 52.11 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Lemba ga 54.61 53.13 61.16 63.85 66.18 68.04 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaa n perempuan yang mendapatkan pendampingan Lemba ga 31 - 32 53.13 32 61.16 32 63.85 32 66.18 32 68.04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaa n perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas Dokum en 19.3 - - - - - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaa n perempuan kewengan kab/kota yang tersedia 35.31 - - - - - Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 63 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) 31.72 628.63 25.61 237.32 21.02 692.62 17.44 713.66 14.58 743.4 0 14.58 767.155 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Dokum en 3 202.56 3 48.45 2 199.75 2 206.75 2 216.6 6 2 224.58 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kot a dokum en - - 3 48.45 2 199.75 2 206.75 2 216.6 6 2 224.58 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota 3 202.56 - - - - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 426.07 120.03 272.08 279.1 289.0 1 296.93 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Layana n - - 80 120.03 75 272.08 70 279.1 65 289.0 1 65 296.63 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 64 Kabupaten/Kota mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kot a Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota 85 426.07 - - - - - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lemba ga - - 180 68.83 175 220.79 170 227.81 165 237.7 3 165 245.65 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan - - 180 68.83 175 220.79 170 227.81 165 237.7 3 165 245.65 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kalurahan Layak Anak 9.20 106.30 11.49 106.47 13.79 115.59 16.09 119.10 18.39 124.0 6 18.39 128.03 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lemba ga 106.30 106.47 115.59 119.10 124.0 6 128.03 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 65 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kot a yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a dokum en - - 52 106.47 52 115.59 52 119.10 52 124.0 6 52 128.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten kota 52 106.30 - - - - - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani - - 0.02 14.67 0.01 15.92 0.01 16.40 0.01 17.08 0.01 17.63 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Orang - - 14.67 15.92 16.40 17.08 17.63 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Jumlah Anak Korban Kekerasan - - 28 14.67 26 15.92 24 16.40 22 17.08 22 17.63 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 66 Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kot a PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - 202.07 39.40 40.83 40.85 40.85 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - 202.07 39.40 40.83 40.85 40.85 Pengembangan Ekonomi Perempuan orang - 70 202.07 30 39.40 30 40.83 30 40.85 30 40.85 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 67 4.2Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Daerah. Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Sosial PPPA dalam tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial dan PPPA , yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Dinas Sosial PPPA bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Sosial dan PPPA, program-program di Dinas Sosial PPPA mendukung program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 dibawah ini Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Sekolah Rakyat Failitasi pembangunan sekolah rakyat Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 68 4.3.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2029. NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Pengeluaran Rill Per Kapita yang disesuaikan 10.732,40– 11.732,40 10.987,60- 11.987,60 11.242,80- 12.242,80 11.498,00- 12.498,00 11.753,20- 12.753,20 12.008,40- 13.008,40 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A A A A A A Indeks Maturitas SPIP 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indeks Ketimpangan Gender 0,127 0,126 0,125 0,124 0,123 0,122 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 69 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 70 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Dinas Sosial PPPA berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.3. Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 71 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Dinas Sosial PPPA kulon progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu Indeks Perlindungan Anak yang tercantum dalam peta jalan Pembangunan Kependudukan No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Perlindungan Anak Nilai 69.30 69.30 70.00 70.00 70.00 70.00 2 Indeks Ketimpangan Gender Nilai 0.095- 0.144 0.093- 0.142 0.091- 0.140 0.090- 0.138 0.088- 0.136 0.086- 0.134 3 Indeks Pembangunan Gender Nilai 95.87 95.88 95.89 95.91 95.92 95.93 4 Proporsi perempuan dalam posisi struktural pemerintahan % 43.84 43.85 43.87 43.88 43.90 43.91 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 68.59- 72.84 68.62- 72.86 68.66- 72.90 68.69- 72.94 68.73- 72.97 68.76- 73.00 4.5 Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 72 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SOSIAL 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 6,00 6,10 6,20 6,30 6,35 6,39 6,40 4 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) per 100.000 penduduk 19,24 12,69 10,24 8,41 6,98 5,83 4,90 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 73 4.6 Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Dinas Sosial PPPA sebagaimana tabel 4.5: Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 74 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program (IKP) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025 Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode 2026 2027 2028 2029 2030 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) % 19,67 42,62 59,02 73,77 86,89 100,00 100,00 3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Gelandangan Pengemis yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 75 Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial % 32,82 29,94 29,13 28,64 28,16 27,38 27,38 5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan Korban Bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pemberdayaan Gender Nilai 70,60 71,69 71,70 71,71 71,72 71,73 71,73 8 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan) Per 100.000 Penduduk Perempuan 19,24 12,69 10,24 8,41 6,98 5,83 5,83 9 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kalurahan Layak Anak % 6,90 9,20 11,49 13,79 16,09 18,39 18,39 10 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani % *transisi *transisi 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi pemberdayaan % *transisi *transisi 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 76

2029.Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pencapaian Sasaran, Srategi dan kebijakan Perangkat Daeran sehingga lebih terukur dan akuntabel. Rencana Strategis Dinas Sosial PPPA Kaupatenn Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Sosial PPPA. 5.1 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:
1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial PPPA.
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas Sosial PPPA maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 77 tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan 64 dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Dinas Sosial PPPA senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini 5.2. Pengendalain dan Evaluasi 5.2.1. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan. Proses pengendalian terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu : 1. Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 78 sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) 65 perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Dinas Sosial PPPA. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan. Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 79 program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan-masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih berdaya guna dan berhasil guna. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah - Nya kepada kita semua. Amiin. Wates, 18 September 2025 Kepala Dinas, Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196510291993031004 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 80 LAMPIRAN:
1.Bagan alir Renstra Dissos PPPATahun 2025-2029
2.Metadata Indikator Kinerja Utama Dissos PPPA 2025-2029
3.Metadata Indikator Kinerja Program Dissos PPPA 2025-2029
4.Indikator Kinerja Kunci Dissos PPPA 2025 – 2029
5.Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025 – 2029 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 81 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota TUJUAN Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Indiator : Nilai SPIP Perangkat Daerah Program Pemberdayaan Sosial Indikator : Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Indikator : Persetase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Indiator : Nilai AKIP Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan SASARAN Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Indikator : Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Program Perlindungan Perempuan Indikator : Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan) Program Pemenuhan Hak Anak Indikator : Persentase Kalurahan Layak Anak PROGRAM Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Indikator: Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator : Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial Program Rehabilitasi Sosial Indikator: Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Indikator : Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Indikator : Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Indikator : Persentase Gelandangan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial di Luar Panti Program Penanganan Bencana Indikator: Persentase Penanganan Korban Bencana Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan PerempUANIndikator : Indeks Pemberdayaan GenderIndiator : Indeks Ketimpangan Gender Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indikator : Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Program Perlindungan Khusus Anak Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 82 Metadata Indikator Kinerja Utama Dissos PPPA 2025-2029 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Pengeluaran Rill Per Kapita yang disesuaikan 10.732,40– 11.732,40 10.987,60- 11.987,60 11.242,80- 12.242,80 11.498,00- 12.498,00 11.753,20- 12.753,20 12.008,40- 13.008,40 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A A A A A A Indeks Maturitas SPIP 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indeks Ketimpangan Gender 0,127 0,126 0,125 0,124 0,123 0,122 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 2,0 -3,0 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 83 Metadata Indikator Program Dissos PPPA 2025-2029 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025 Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode 2026 2027 2028 2029 2030 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) % 19,67 42,62 59,02 73,77 86,89 100,00 100,00 3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 84 Persentase Gelandangan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial % 32,82 29,94 29,13 28,64 28,16 27,38 27,38 5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan Korban Bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pemberdayaan Gender Nilai 70,60 71,69 71,70 71,71 71,72 71,73 71,73 8 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan) Per 100.000 Penduduk Perempuan 19,24 12,69 10,24 8,41 6,98 5,83 5,83 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 85 9 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kalurahan Layak Anak % 6,90 9,20 11,49 13,79 16,09 18,39 18,39 10 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani % *transisi *transisi 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi pemberdayaan % *transisi *transisi 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 86 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SOSIAL 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 6,00 6,10 6,20 6,30 6,35 6,39 6,40 4 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) per 100.000 penduduk 19,24 12,69 10,24 8,41 6,98 5,83 4,90 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 87 Standar Pelayanan Minimal Dissos PPPA 2025-2029 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Renstra Dinsos PPPA 2023- 2026 88 ii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................................................ i DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.Latar Belakang ................................................................................................... 1
2.Landasan Hukum .............................................................................................. 3
3.Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 4
4.Sistematika Penulisan ..................................................................................... 5 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ............................................................................................. 6
1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ................................................. 6 1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .......................... 6 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ....................................................... 13 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................. 16 1.4. Kelompok Sasaran Layanan ............................................................... 30
2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ............................ 30 2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ............................... 30 2.2. Isu Strategis .............................................................................................. 32 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................................... 34
1.Tujuan dan Sasaran ........................................................................................... 34
2.Strategis dan Arah Kebijakan ........................................................................ 34 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ........................................................... 38
1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ......................................................... 38
2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ................................................. 49 BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 51
1.Kaidah Pelaksanaan .......................................................................................... 51
2.Pengendalian dan Evaluasi ............................................................................ 52 LAMPIRAN iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 13 Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin ............................... 14 Tabel 2.3. Data ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.................................... 14 Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja ................................................... 15 Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan .......................................................................... 18 Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 – 2024 ........................................................................................................................... 22 Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2020 – 2024 ...................................................................... 24 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ........................................ 34 Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD ........................................................................................ 35 Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD ............................................................................... 36 Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..................................................... 37 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo ......................................................... 40 Tabel 4.2. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah......................................................................................... 49 Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja .............................................. 49 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029 ............................................... 50 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029 .................................................. 50 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ....................................................................................... 3 Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja ..................................... 7 Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN .................................. 15 Gambar 2.3 Perbandingan TPT Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2021 – 2024 ............................................................................... 16 Gambar 2.4 Garfik Perbandingan TPT Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2021 – 2024 ........................................................................................... 17 1
1.Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) Disnaker adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Disnaker Kabupaten Kulon Progo. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan. Lebih lanjut penyusunan Renstra Dinas ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sehingga penyusunan Renstra PD Disnakertrans Kabupaten Kulon ini tidak lepas dari Renstra K/L dan Renstra DIY, dengan demikian antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota mempunyai program yang saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo dapat menunjukan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada masyarakat (Public Goods) secara profesional dan transparan. Keterkaitan antara Rentra PD dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar berikut ini : 2 Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Renstra PD disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo sesuai tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Di samping itu dalam menyusun renstra PD juga mengacu pada renstra Kementrian/Lembaga terkait dan Renstra Provinsi. Dengan demikian diharapkan hasil akhir dari proses penyusunan dokumen Renstra menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek perencanaan pembangunan daerah dengan harapan dalam implementasinya memperoleh hasil yang tepat dan terarah dalam mendukung tujuan daerah khususnya nasional umumnya. Secara operasional Renstra PD setiap tahunnya dijabarkan dalam Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. 3
2.Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra PD ini mengacu pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2.Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339):
3.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 1312); 4
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas;
14.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
3.Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 adalah Menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025- 2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029 : Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana strategis ini adalah : • Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo periode 2025 – 2029 yang dimandatkan pada Dinas Tenaga Kerja • Tercapainya kebermanfaatan Dinas Tenaga Kerja sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 5
4.Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB. I PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi renstra PD, proses penyusunan renstra, aturan perundangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Juga penjelasan maksud, tujuan dan sistematika penyusunan renstra. BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Menguraikan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ulasan singkat sumber daya yang dimiliki dan struktur organisasi PD sesuai aturan perundangan yang berlaku beserta capaian kinerja utama dan program pelayanan PD dan kinerja keuangan pada pelaksanaan periode RPJMD sebelumnya. Selain itu permasalahan – permasalahan serta isu strategis perangkat daerah . BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi rumusan tujuan, sasaran, rumusan strategi dan arah kebijakan lima tahun mendatang, BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN Pada bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan lima tahun mendatang. BAB. V PENUTUP BAB ini berisikan kaidah pelaksanaan serta pengendalaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 6
1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi;
d.Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
e.Jabatan Fungsional; dan
f.UPTD Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga Kkerja dan bidang transmigrasi;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang ransmigrasi;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan bidang transmigrasi;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 7 Lebih jelasnya tergambar pada struktur organisasi dibawah ini. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Berdasar struktur tersebut, uraian tugas sekretariat dan bidang sesuai susunan organisasi tersebut di atas, adalah : SEKRETARIAT KEPALA DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Jabatan Fungsional BIDANG HUBUNGAN INDSUTRIAL DAN TRANSMIGRASI Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional UPTD BIDANG PENEMPATAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 8
1. 1.Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: ➢ penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; ➢ perumusan kebijakan Sekretariat; ➢ pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; ➢ pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; ➢ pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; ➢ pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; ➢ pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; ➢ pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; ➢ pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas/Badan; ➢ pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; ➢ pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; ➢ pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; ➢ pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan ➢ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
2. 2.Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan 9 mengendalikan pelaksanaan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja serta transmigrasi. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi mempunyai fungsi : ➢ penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi; ➢ perumusan kebijakan teknis bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi; ➢ perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi; ➢ pengoordinasian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten; ➢ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten; ➢ Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan; ➢ Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan; ➢ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan; ➢ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah; ➢ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah; ➢ penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi; ➢ Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah ➢ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja; 10 ➢ Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana hubungan industrial; ➢ Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan Jabatan Fungsional Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi; ➢ Pelaksanaan pembinaan dan pencatatan Perjanjian Kerja, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit; ➢ pengoordinasian usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK); ➢ Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah; ➢ Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah; ➢ Penyuluhan Transmigrasi; ➢ Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pembinaan dan penempatan calon transmigran; ➢ pengelolaan data ketransmigrasian; ➢ Pelaksanaan kerja sama antar daerah urusan transmigrasi; ➢ Pengoordinasian pemantauan dan penanganan permasalahan transmigrasi; ➢ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
3. 3.Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penempatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : ➢ Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 11 ➢ Perumusan kebijakan teknis Penempatan Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja; ➢ Pengoordinasian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); ➢ Pengoordinasian Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; ➢ Pengoordinasian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; ➢ Pengoordinasian Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; ➢ Pengoordinasian Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil; ➢ Pengoordinasian Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten; ➢ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro; ➢ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro; ➢ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja; ➢ Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; ➢ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; ➢ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; ➢ Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi; ➢ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil; ➢ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja; ➢ Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; ➢ Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; ➢ Fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pencari kerja melalui LPK pemerintah maupun swasta; ➢ Pengoordinasian sertifikasi kompetensi dan akreditasi bagi LPK; 12 ➢ Pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan dan pemagangan; ➢ Pengkoordinasian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; ➢ Fasilitasi dan pembinaan pemagangan dalam negeri; ➢ Pengembangan desain program pelatihan dan pemagangan; ➢ Pengoordinasian Pelayanan antar Kerja di Daerah; ➢ Pengoordinasian Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah; ➢ Pengkoordinasian Pelindungan Pra dan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah; ➢ Pengoordinasian Penerbitan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah; ➢ Penyediaan Sumber Daya Pelayananantar Kerja; ➢ Pelayanan antar Kerja; ➢ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; ➢ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan; ➢ Perluasan Kesempatan Kerja; ➢ Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi; ➢ Pengawasan dan Pengendalian LPTKS; ➢ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online; ➢ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online; ➢ Job Fair /Bursa Kerja; ➢ Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI); ➢ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran; ➢ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan; ➢ Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas; ➢ Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten; 13 ➢ Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; ➢ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin No. Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai (orang) Laki - Laki Perempuan A. ASN
4. 1.S2 6 3
5. 2.S1 7 15
6. 3.D3 3 1
7. 4.SLTA/ SMK -Sederajat 1 4
8. 5.SMP 2 B. Non ASN
9. 1.S2
10. 2.S1 3
11. 3.D3 1 1
12. 4.SLTA / SMK-Sederajat 6 3
13. 5.SMP
14. 6.SD Total 26 30 Dari tabel diatas, pegawai Disnaker untuk ASN didominasi lulusan sarjana, sedang untuk non ASN didominasi lulusan SLTA / sederajat Sejalan dengan hal diatas, jika ditinjau dari golongan maka didominasi golongan III, sebagaimana table dibawah. 14 Tabel 2.2. Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin No. Golongan/Ruang PNS/ P3K Jumlah Pegawai (orang) Laki - Laki Perempuan
15. 1.Golongan IV 5 2
16. 2.Golongan III 10 18
17. 3.Golongan II 3 1
18. 4.Golongan IX 1
19. 5.Golongan V 4 9 6 Golongan I 3 Total 26 30 Tabel 2.3 Data ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin No. Jabatan Jumlah Pegawai Laki - Laki Perempuan
20. 1.Eselon II.b 1
21. 2.Eselon III.a 1
22. 3.Eselon III b 1 1
23. 4.Eselon IV.a 3
24. 4.Eselon IV.b 1
25. 5.Jabatan Fungsional Tertentu 9 9
26. 6.Jabatan Fungsioanal Umum 14 16 Total 26 30 Menurut jenis kelamin, pegawai Disnaker pegawai laki – laki lebih sedikit dari pada perempuan. Apabila ditinjau dari Anjab ABK, kebutuhan pegawai Disnaker sebanyak 67 orang. Tetapi kondisi pegawai sekarang terdiri dari 37 orang ASN dan 14 orang non ASN. Namun demikian tugas fungsi dalam rangka membantu Bupati untuk mencapai target – target yang telah ditentukan tetap harus diselesaikan. Untuk melihat perbandingan pegawai antara ASN dan non ASN dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 15 Gambar 2.2. Grafik Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pgrogram dan kegiatan diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Dibawah ini dicantumkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja. Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Nomor Nama Bidang Barang Jumlah
27. 1.Gedung kantor 2
28. 2.Kendaraan Dinas Roda 4 6
29. 3.Kendaraan Dinas Roda 2 15
30. 4.Laptop 16
31. 5.Komputer (PC) 13
32. 6.LCD Projector 12
33. 7.AC Split 34
34. 8.Kamera 3
35. 9.Sound system 2
36. 10.Facsimile 1
37. 11.Printer 18
38. 12.Wireless 1
39. 13.Aset lainnya 613 16 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Salah satu sasaran daerah yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja adalah menurunkan pengangguran melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan dengan DIY dan nasional. Pada tahun 2019, TPT di Kulon Progo sebesar 1,8%, kemudian meningkat tajam hingga 3,71% pada tahun
40. 2020.Di mana peningkatan TPT ini juga terjadi di tingkat Provinsi DIY dan nasional yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Setelah itu, TPT di Kulon Progo terus menurun hingga mencapai 2,4% pada tahun 2023. Penurunan TPT yang terlihat setelah tahun 2020 menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi yang berhasil. Gambar 2.3 Perbandingan TPT Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2021 - 2024 Sumber : BPS DIY, 2024 Penurunan TPT di Kabupaten Kulon Progo yang lebih cepat dibandingkan dengan DIY dan nasional mengindikasikan adanya kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang efektif di tingkat lokal. Meskpuni demikian, dinilai penting untuk terus memantau dan mengembangkan kebijakan 17 agar dapat menjaga dan meningkatkan tren positif ini, sehingga pengangguran di Kabupaten Kulon Progo dapat ditekan lebih rendah lagi di masa mendatang. Gambar 2.4 Garfik Perbandingan TPT Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2021 – 2024 Sumber : BPS, 2024 Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi baik indikator kinerja utama dan kinerja indikator program seperti tabel dibawah ini. 18 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan NO IKU SATUAN PERIODE TAHUN SEBELUMNYA RENSTRA T1-T5 BASELINE TARGET TAHUN 2019 CAPAIAN TERAKHIR PRESENTASE CAPAIAN KERJA BASELINE TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Predikat A A A A A A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2 Tingkat Maturitas SPIP Dinas Tenaga Kerja Nilai - - - - - 3,0 - 3,23 3,0 - 3,25 3,0 - 3,26 3,0 - 3,27 3,0 - 3,28 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 76,66 76,20 - 78,15 76,54 98% 76,54 76,36 - 78,23 76,39 - 78,86 76,45 - 78,60 76,50 - 79,00 76,62 - 79,06 19 Capaian indikator PD, pengurangan pengangguran dengan perhitungan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setelah pada tahun 2021 turun signifikan karena adanya pandemi Covid 19, tahun 2022 pandemi berangsur hilang dan perekonomian mulai kondusif yang ditandai dengan dibukanya lowongan kerja atau dipanggilnya kembali pekerja yang dirumahkan sehingga jumlah tenaga kerja yang ditempatkan meningkat signifikan. Tetapi capaian tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022, selanjutnya tahun 2024 meningkat. Kenaikan penempatan tenaga kerja tersebut diindikasikan keberhasilan penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial dan website Dinas Tenaga Kerja dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain PT. Angkasa Pura I beserta anak – anak perusahaannya. Pada indikator kinerja dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun, merupakan penyusunan dokumen data ketenagakerjaan dan data pilah daserta disusunnya review Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah yang berisikan perkiraan – perkiraan antara lain Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK). Data Ketenagakerjaan memuat data – data ketenagakerjaan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerjaa dan data pilah memuat data lulusan SMU/SMK pada tahun berjalan untuk menghitung perkiraan angkatan kerja. Pendataan juga dilakukan bagi penyandang disabilitas, dengan adanya data tersebut diharapkan kuam disabilitas usia produktif dapat berusaha maupun bekerja sesuai ketamplina dan kompetensinya. Indikator Persentase peserta pelatihan bersertifikasi merupakan indikator program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja tatuhn 2022 dan 2023 memenuhi target, salah satu penyebabnya adalah semua peserta pelatihan mengikuti ujian kompetensi dengan hasil memuaskan (lulus). Hal ini terjadi karena keseriusan peserta dan instruktur dalam mengikuti pelatihan dan ujian serta waktu pelaksanaan ujian tidak berselang lama dengan pelaksanaan pelatihan. Pada tahun 2024 tidak mencapai target karena ada peserta pelatihan yang terdaftar 20 sebagai peserta ujian tetapi tdak hadir atau tidak mengikuti ujian kompetensi karena pda waktu pelaksanaan ujian kompetensi suddah mendapat pekerjaan. Namun demikian peningkatan kompetensi dan ketrampilan masih harus ditingkatkan untuk menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker tidak hanya kepada pencari kerja, tetapi juga kepada penyandang disabilitas serta Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai salah satu bentuk pemberdayaan Purna PMI. Indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan merupakan indikator Program Penempatan Tenaga Kerja, menangani pencari kerja baik yang ingin bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Capaian indikator ini dari tahun ke tahun selalu mencapai target, walaupun secara persentase turun pada tahun 2024. Tahun 2023 meningkat signifikans dibandingkan dengan tahu sebelumnya dan tahun 2024. Hal ini terjadi dengan dibukanya lowongan pekerjaan di luar negeri tau pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Sehingga penempatan tenaga kerja di luar negeri atau lebih sering disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup banyak. Salah satu upaya meningkatkan penempatan tenaga kerja adalah menginformasikan lowongan melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Disnaker. Juga meningkatkan jejaring dengan pihak ketiga misalnya perusahaan dalam hal penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu diadakan job fair, job fair tidak hanya menyediakan lowongan pekerjaan kepada pencari kerja juga disediakan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Persentase perusahan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan indikator program Hubungan Industrial. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan perusahaan yang memenuhi saraa hubungan industrial antara lain dokumen Perjanjian Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersam (PKB), mempunyai dokumen struktur dan skala upah serta mengikutsertakan pekerjanya pada BPJS ketenagakaerjaan. Sampai dengan tahun 2024 indikator ini belum dapat mencapai target karena kurangnya kepatuhan sebagian perusahaan 21 dalam pemenuhan sarana hubungan industrial. perusahaan wajib lapor, tetapi belum mematuhi aturan pemenuhan sarana hubungan industrial, juga kepesertaan BPJS belum sesuai target. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu inovasi yang dilakukan adalah pemberian piagam penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi tata kelola layak. Indikator Persentase transmigran yang ditempatkan merupakan indikator program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Tahun 2020 dan 2021 tidak ada penempatan transmigrasi, hal ini juga dampak dari pandemi covid 19, tahun 2020 karena pembatasan perjalanan keluar daerah dan tahun 2021 karena perubahan alokasi transmigrasi. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sesuai target, yaitu 2 Kelapa Keluarga. Masing–masing transmigran yang diberangkatkan mendapatkan bantuan sosial sebagai modal awal pada lokasi transmigrasi. Untuk anggaran dan realisasi program kegiatan selengkapnya tercantum pada tabel dibawah ini. 22 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024 No Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Daerah 6.281.3 70.191 15.611.0 86.582 16.659.3 55.654 18.906.4 29.162 20.850.3 83.954 6.014.68 0.150 14.823.8 70.823 16.304.5 79.497 18.316. 923.571 20.036.7 85.088 95,75 94,96 97,87 96,88 96,10 21,82 22,02 A Belanja Operasi 5.029.3 55.191 15.521.1 67.482 16.355.6 80.654 18.834.7 43.362 20.832.9 16.954 4.762.66 5.145 14.739.0 88.723 16.001.7 78.497 18.25 3.112. 271 20.019.8 00.088 94,70 94,96 97,84 96,91 96,10 23,86 24,18 Belanja Pegawai 3.495.4 91.171 3.399.9 71.171 3.168.0 17.897 3.084.2 68.144 3.197.2 47.545 3.248.4 15.678 2.909.3 90.942 2.918.9 68.301 2.769. 066.7 99 2.946.0 12.890 92,93 85,57 92,14 89,78 92,14 -2,33 2,68 Belanja Barang dan Jasa 1.533.8 64.020 2.494.2 96.311 2.659.9 12.757 3.324.9 25.218 3.146.5 60.909 1.514.2 49.467 2.455.7 80.001 2.562.0 96.706 3.084. 465.8 96 3.021.3 38.572 98,72 98,46 96,32 92,77 96,02 14,77 14,33 Belanja Hibah 0 9.626.9 00.000 10.511. 750.000 12.405. 550.000 14.461. 108.500 0 9.373.9 17.780 10.504. 713.490 12.37 9.579. 576 14.024. 448.626 0,00 97,37 99,93 99,79 96,98 34,47 34,41 Belanja Bantuan Sosial 0 0 16.000. 000 20.000. 000 28.000. 000 0 0 16.000. 000 20.00 0.000 28.000. 000 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 49,52 49,52 B Belanja Modal 1.230.7 60.000, 00 89.919. 100 303.675 .000 71.685. 800 17.467. 000 1.230.5 75.000, 00 84.782. 100 302.801 .000 63.81 1.300 16.985. 000 100,00 94,29 99,71 89,02 97,24 458,09 482,42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.530. 000,00 89.919. 100 32.475. 000 71.685. 800 17.467. 000 28.530. 000,00 84.782. 100 31.808. 000 63.81 1.300 16.985. 000 100,00 94,29 97,95 89,02 97,24 91,08 81,43 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.202.2 30.000, 00 0 71.350. 000 0 0 1.202.0 45.000, 00 0 71.344. 000 0 0 0,00 0,00 99,99 0,00 0,00 #DIV/0 ! #DIV/0 ! Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 0 199.850 .000 0 0 0 0 199.649 .000 0 0 0,00 0,00 99,90 0,00 0,00 #DIV/! #DIV/! 23 Dari tabel diatas terlihat bahwa belanja daerah Dinas Tenaga Kerja rata – rata pertumbuhan anggaran sebesar 21,82 persen, dengan prosentase terbesar dari belanja hibah ( 34,47 %) dan rata - rata pertumbuhan realisasi sebessar 22,02 persen, serta rata – rata prosentase realisasi terhadap anggaran sebesar 96,31 persen. Belanja daerah terbesar pada tahun 2024, dengan sebagian besar berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kegiatan padat karya untuk 76 lokasi . Rata – rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 23,86 persen, dan rata – rata pertumbuhan realisasi sebesar 24,18 persen. Pertumbuhan anggaran belanja pegawai negatif karena dari tahun ke tahun menurun, seiring dengan berkurangnya pagawai Dinas Tenaga Kerja karena purna tugas. Belanja hibah terdiri atas hibah uang dan hibah barang untuk kegiatan padat karya. Hibah uang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan hibah barang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus(BKK) DIY. Pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial sama karena selalu terealisasi 100 persen, bantuan sosial diberikan kepada transmigran yang diberangkatkan. Pertumbuhan belanja modal tidak signifikan karena pada tahun 2020 cukup besar karena ada pembangunan workshop las dengan anggaran cukup besar dan tahun 2022 memperbaiki gedung kantor untuk memfasilitasi penyandang disabilitas. 24 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2020 - 2024 No Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun Rata – rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisa si 1 Belanja Daerah 6.281.370. 191 15.611.08 6.582 16..659.35 5..654 18.906.42 9.162 20.850.38 3.954 6.014.495. 145 14.739.08 8.723 16.304.57 9.497 18.316.92 3.571 20.036.78 5.088 95,75 95,75 95,75 95,75 95,75 207,53 -13,53 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.21 9.900 15.230. 000 25.000. 000 14.999. 900 11.402. 300 31.14 4.000 15.227. 700 24.969. 700 14.928. 900 11.342. 100 99,76 99,98 99,88 99,53 99,47 24,42 -20,05 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.838. 000 8.230.0 00 18.000. 000 8.000.0 00 5.985.1 00 13.837. 800 8.229.3 00 17.969. 700 7.929.1 00 5.925.3 00 100,00 99,99 99,83 99,11 99,00 25,73 -12,56 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.381. 900 7.000.0 00 7.000.0 00 6.999.9 00 5.417.2 00 17.306. 200 6.998.4 00 7.000.0 00 6.999.8 00 5.416.8 00 99,56 99,98 100,00 100,00 99,99 27,43 -24,52 5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.436.6 11.971 3.462.7 21.171 3.178.0 17.697 3.636.5 91.444 3.204.7 14.045 3.189.5 36.978 2.877.1 77.772 57.309. 700 3.148.9 80.389 2.953.4 57.050 92,81 83,09 92,16 86,59 92,16 -1,08 -19,38 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.394.5 21.171 3.394.5 21.171 3.120.0 17.897 3.572.8 93.744 3.143.5 47.545 3.147.4 46.178 2.819.7 77.772 2..871.643 .301 3.085.3 24.399 2.893.9 62.890 92,72 83,07 92,04 86,35 92,06 -1,09 -19,38 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.347. 500 60.200. 000 49.999. 800 55.697. 700 56.331. 900 35.347. 500 49.400. 000 49.324. 800 55.697. 499 54.681. 200 100,00 82,06 98,65 100,00 97,07 5,73 -17,81 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 6.743.3 00 8.000.0 00 8.000.0 00 8.000.0 00 4.834.6 00 6.743.3 00 8.000.0 00 7.984.9 00 7.958.4 91 4.812.9 60 00,00 100,00 99,81 99,48 99,55 3,71 -28,01 9 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.870. 000 835.30 0 7.000.0 00 7.000.0 00 56.937. 600 5.866.5 00 805.30 0 6.789.0 00 6.909.0 00 55.880. 040 99,94 96,41 96,99 98,70 98,14 255,19 270,72 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaii 5.870.0 00 835.30 0 7.000.0 00 7.000.0 00 3.987.7 00 5.866.5 00 805.30 0 6.789.0 00 6.909.0 00 3.929.5 34 99,94 96,41 96,99 98,70 98,54 131,27 120,34 11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52.949. 900 51.950. 506 98,11 -20,00 -20,00 25 No Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun Rata – rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisa si 12 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.82 8.420 40.280. 000 79.994. 800 102.08 3.400 121.18 9.400 179.46 1.680 40.236. 000 79.684. 531 102.03 3.793 98.037. 071 98,70 99,89 99,61 99,95 80,90 23,03 4,43 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.67 8.220 167.50 4.144 25.998. 800 28.748. 400 152.32 8.680 166.487 .570 169.232 .541 25.971. 155 28.744. 552 98,48 101,03 99,89 99,99 51,19 -34,47 14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.150. 200 40.280. 000 79.994. 800 76.084. 600 92.441. 000 27.133. 000 40.236. 000 79.684. 531 76.062. 638 69.292. 519 99,94 99,89 99,61 99,97 74,96 18,58 -3,08 15 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.255. 000 87.516. 900 38.286. 400 55.848. 000 17.467. 000 21.255. 000 82.538. 700 35.717. 300 50.980. 000 16.985. 000 100,00 94,31 93,29 91,28 97,24 50,87 -36,14 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.255. 000 87.516. 900 38.286. 400 55.848. 000 17.467. 000 21.255. 000 82.538. 700 35.717. 300 50.980. 000 16.985. 000 100,00 94,31 93,29 91,28 97,24 50,87 -36,14 17 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.50 4.144 169.60 5.472 314.43 0.018 874.22 5.096 166.48 7.770 169.23 2.541 309.53 7.390 858.90 0.763 99,39 99,78 98,44 98,25 32,94 32,41 18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.216 .274 179.60 9.916 158.349 .014 164.28 5.619 97,02 91,47 -17,99 -19,25 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 151.213 .744 694.61 5.180 151.188 .376 694.61 5.144 99,98 100,00 51,87 51,89 20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.84 8.100 311.51 9.267 618.22 2.985 389.23 2.300 223.38 5.713 567.98 8.505 385.30 7.600 221.40 4.500 - - 91,87 98,99 99,11 -5,52 -34,94 21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.056 .800 192.10 3.000 143.777 .000 190.22 0.900 97,77 99,02 -13,87 -13,54 22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 214.347 .000 213.718 .800 16.985. 000 99,71 - -20,00 -20,00 23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 202.84 8.100 311.51 9.267 618.22 2.985 27.828. 500 31.282. 713 197.21 0.862 302.16 8.354 567.98 8.505 27.811. 800 31.183. 600 97,22 97,00 91,87 99,94 99,68 119,87 -19,00 26 No Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun Rata – rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisa si 24 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 48.396. 100 50.506. 100 57.212. 100 133.97 6.500 109.94 1.400 48.395. 900 50.506. 100 55.857. 780 130.02 2.196 105.58 1.050 100,00 100,00 97,63 97,05 96,03 15,58 4,91 25 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 48.396. 100 50.506. 100 57.212. 100 95.646. 800 73.595. 300 48.395. 900 50.506. 100 55.857. 780 94.268. 961 69.807. 750 100,00 100,00 97,63 98,56 94,85 5,50 -9,32 26 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro / Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 38.329. 700 36.346. 100 35.753. 235 35.773. 300 93,28 98,42 -21,04 -19,99 27 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.533.4 08.600 1.365.2 58.300 1.251.0 00.000 688.17 1.800 928.90 8.900 1.528.0 23.325 1.356.3 87.597 1.227.8 67.753 661.90 8.348 869.84 5.214 99,65 99,35 98,15 96,18 93,64 7,03 -24,83 28 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 70.847. 900 68.817. 900 97,13 -20,00 0,00 29 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 173.12 2.700 1.122.9 86.900 1.118.2 05.100 650.65 4.000 898.21 3.600 170.18 5.625 1.115.5 52.347 1.095.8 75.418 627.64 2.048 839.62 0.614 98,30 99,34 98,00 96,46 93,48 92,68 -22,14 30 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 242.27 1.400 132.79 4.900 241.33 5.250 131.99 2.335 99,61 99,40 -29,04 -29,06 31 Pelayanan Kios Three in One 44.438. 400 44.359. 700 99,82 -20,00 0,00 32 Revitalisasi BLK 1.244.9 99.600 1.244.6 60.100 99,97 -20,00 0,00 33 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota 37.517. 800 30.695. 300 34.266. 300 30.224. 600 91,33 98,47 -23,64 -22,36 34 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 149.25 0.000 141.84 8.400 149.07 2.775 138.54 9.940 99,88 97,67 -20,99 -21,41 35 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 149.25 0.000 141.84 8.400 149.07 2.775 138.54 9.940 99,88 97,67 -20,00 -20,00 27 No Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun Rata – rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisa si 36 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 176.32 1.600 153.66 6.088 87,15 -20,00 -20,00 37 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 176.32 1.600 153.66 6.088 87,15 -11,40 -11,43 38 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 9.910.5 26.400 11.242.59 7.000 12.833.96 0.500 14.811.27 2.700 9.634.929. 580 10.916.23 9.090 12.801.78 0.916 14.372.18 7.018 97,22 97,10 99,75 97,04 -17,53 -17,58 39 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 9.795.4 39.600 11.007.34 4.300 9.541.9 26.580 10.695.06 3.590 97,41 97,16 0,88 -1,16 40 Pelayanan antar Kerja 115.08 6.800 235.25 2.700 113.87 9.800 221.17 5.500 98,95 94,02 -22,50 2225,2 5 41 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 126.94 9.500 111.09 2.800 126.89 2.790 14.372.18 7.018 99,96 12.937, 10 -16,86 -17,32 42 Perluasan Kesempatan Kerja 12.707.01 1.000 14.700.17 9.900 12.674.88 8.126 14.372.18 7.018 99,75 97,77 -20,00 0,00 43 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal 562.55 1.500 558.35 7.900 99,25 -19,99 3266,2 2 44 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 89.007. 700 89.041. 200 86.940. 300 14.372.18 7.018 97,68 16.141, 05 3,68 3266,2 2 45 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 89.007. 700 89.041. 200 105.36 9.800 86.940. 300 14.372.18 7.018 97,68 16.141, 05 -20,00 0,00 46 Pelayanan penempatan tenaga kerja 105.43 0.000 105.36 9.800 99,94 1,52 -21,20 47 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 61.475. 900 77.923. 900 78.953. 900 89.763. 600 69.288. 900 61.424. 900 75.433. 800 78.493. 598 89.584. 012 67.900. 300 99,92 96,80 99,42 99,80 98,00 -20,00 -20,00 48 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 61.475. 900 77.923. 900 78.953. 900 89.763. 600 69.288. 900 61.424. 900 75.433. 800 78.493. 598 89.584. 012 67.900. 300 99,92 96,80 99,42 99,80 98,00 28 No Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio Anttara Anggaran dan Realisasi Tahun Rata – rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisa si serta Pengupahan 49 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 27.256. 500 48.329. 500 48.329. 500 42.397. 100 38.800. 200 27.256. 500 48.329. 250 48.288. 060 42.206. 030 36.872. 400 100,00 100,00 99,91 99,55 95,03 50 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.256. 500 48.329. 500 48.329. 500 32.383. 400 38.800. 200 27.256. 500 48.329. 250 48.288. 060 32.287. 610 36.872. 400 100,00 100,00 99,91 99,70 95,03 51 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggota an pada Organisasi Pengusa ha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 10.013. 700 9.918.4 20 99,05 52 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah abupaten/Kota 63.218. 200 67.485. 600 165.13 5.800 183.39 5.300 151.96 1.100 61.191. 800 67.484. 700 164.51 5.438 183.06 5.834 141.38 2.742 96,79 100,00 99,62 99,82 93,04 53 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.694. 600 104.09 2.800 143.79 7.100 151.96 1.100 28.694. 000 103.48 1.600 143.56 6.194 141.38 2.742 100,00 99,41 99,84 93,04 54 Penyuluhan Transmigrasi 38.791. 000 61.043. 000 39.598. 200 38.790. 700 61.033. 838 39.499. 640 100,00 99,98 99,75 55 Penyiapan Transmigran 29.456. 100 27.444. 500 93,17 56 Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi 33.762. 100 33.747. 300 99,96 29 Rasio antara anggaran dan realisasi semuanya baik, karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan keluaran yang ditargetkan. Tetapi pada rata – rata pertumbuhan terdapat beberapa kegiatan menunjukkan angka negatif. Hal ini disebabkan adanya perbedaan keluaran dan perubahan kabijakan karena adanya perubahan prioritas. Pada program perlindungan ketenagakerjaan kegiatan pelayanan dan pengembangan hubungan industrial mengalami penurunan karena penyesuaian dengan tugas fungsi seksi. Pada program pengembangan dan pelatihan tenaga kerja kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan anggaran karena pada tahun 2017 memberikan bea siswa kepada 20 orang warga Kulon Progo untuk mengikuti pendidikan Diploma I di STTKD Yogyakarta dalam ranga mempersiapkan tenaga kerja bandara dan diklat di STPI, tetapi tahun 2018 dan 2019 hanya mengirimkan 20 orang untuk mengikuti diklat ke BP3 Curug. Sedang pada kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal mengalami kenaikan cukup signifikans karena adanya anggaran hibah kepada masyarakat berupa padat karya dengan anggaran dari bantuan keuangan khusus DIY, pada kegiatan Pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan Revitalisasi BLK merupakan imbas dari terpilihnya UPT BLK Kulon Progo sebagai pilot project BLK dan Revitalisasi BLK oleh Kementerian Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja. Untuk kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja dalam rangka mempersiapkan SDM agar punya daya saing tinggi dan siap bekerja pada pembangunan maupun oprasional bandara YIA. Pada program Penempatan Transmigrasi ada penggabungan kegiatan yaitu semula 3 (tiga) kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 2 (dua) kegiatan mulai tahun 2019. Kegiatan yang digabung adalah kegiatan Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi dengan Penempatan transmigrasi menjadi Kegiatan Kerjasama dan penempatan transmigrasi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kegiatan penyelenggaraan kerjasama merupakan kegiatan pendukung penempatan transmigrasi agar lebih efektif dan efisiensi kedua kegiatan tersebut. 30 1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Sasaran pelayanan adalah masyarakat umum pencari kerja khususnya. Untuk mendapatkan pekrjaan yang diharapkan perlu kompetensi dan keterampilan yang memadai. Pencari kerja yang dilayani baik pekerja formal maupun informal serta kaum difabel. Pelayanan bagi pencari kerja meliputi peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan penempatan. Dalam hal pelatihan, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPKS/BLKK, pelaku usaha / praktisi, asosiasi profesi dan perusahaan sebagai instruktur untuk menambah wawasan industri atau peningkatan motivasi (softskills). Selain itu juga Lembaga Sertifikasi Profesi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi. Untuk penempatan tenaga kerja, bekerja sama dengan perusahaan – perusahaan melalui informasi lowongan kerja dan fasilitasi seleksi untuk pekerja formal. Sedang pada sektor informal, dengan pengusaha dan wirausaha. Selain itu ada TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) dan FKLPID (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah), merupakan wadah dalam rangka penempatan dan pelatihan. Bagi pencari kerja yang ingin bekerja diluar negeri Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) Untuk mendukung Unit Layanan Disabilitas bekerja sama dengan SIGAB dan YAKKUM dalam hal kerjasama pemberdayaan disabilitas.
41. 2.Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
a.Belum optimalnya kualitas tenaga kerja - Belum optimalnya kualitas tenaga kerja di suatu wilayah seringkali disebabkan oleh beberapa akar permasalahan mendasar. Salah satunya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja, yang dapat diartikan sebagai kurangnya efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini biasanya berhubungan dengan kurangnya pelatihan 31 teknis atau alat kerja yang memadai. Selain itu, rendahnya soft skill tenaga kerja, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu, turut memperburuk kualitas tenaga kerja. Keterampilan ini penting untuk meningkatkan interaksi di tempat kerja dan mempercepat proses penyelesaian masalah. - Selain masalah-masalah tersebut, kompetensi pelaku usaha juga memegang peranan penting dalam masalah ini. Banyak pelaku usaha yang belum mengoptimalkan praktik manajerial dan strategi pengembangan yang efektif, yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan keterampilan mereka. Kurangnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan, serta pendekatan yang tidak terencana dalam mengelola sumber daya manusia, menyebabkan kualitas tenaga kerja tetap rendah dan tidak berkembang secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan yang memadai, perbaikan manajemen, dan peningkatan fasilitas kerja.
b.Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja - Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja disebabkan oleh kepesertaan jaminan kesehatan yang masih belum optimal. Banyak pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan, baik karena kurangnya informasi, keterbatasan akses, atau ketidakmampuan untuk membayar premi. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja tidak memiliki perlindungan yang memadai saat menghadapi risiko kesehatan, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi. - Selain itu, kurangnya cakupan jaminan kesehatan ini juga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan. Tenaga kerja yang tidak terlindungi cenderung mengalami masalah kesehatan yang tidak tertangani dengan baik, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja secara efektif. Untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, perlu dilakukan upaya lebih intensif dalam 32 meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas program jaminan kesehatan bagi semua tenaga kerja, serta memperbaiki sistem dan kebijakan agar lebih inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
c.Kurangnya perlindungan sosial terhadap kaum rentan - Kurangnya perlindungan sosial terhadap kaum rentan, khususnya penyandang disabilitas, merupakan masalah yang kompleks dan mendalam. Salah satu akar permasalahan utama adalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyediakan prasarana ramah disabilitas. Banyak perusahaan belum menerapkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung inklusi tenaga kerja disabilitas, sehingga menghambat akses mereka ke peluang kerja yang setara. Tanpa pekerjaan yang layak, kaum disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. - Selain itu, keterbatasan ini juga memperparah diskriminasi dan stigma terhadap kaum disabilitas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya inklusi disabilitas di tempat kerja menyebabkan minimnya upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aksesibel. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan yang lebih proaktif dari pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan dan prasarana yang mendukung inklusi disabilitas. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan pelatihan dan edukasi bagi perusahaan tentang pentingnya inklusi, serta penerapan standar aksesibilitas yang ketat di semua tempat kerja. 2.2. Isu-isu strategis Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor 33 ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannyapun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat teratasi. Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut :
1. 1.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja: Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi fokus perhatian Disnaker, sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pembinaan aparatur.
2. 2.Penciptaan dan Penempatan Tenaga Kerja: Mengatasi tingginya angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri, melalui pelayanan antar kerja dan informasi pasar kerja
3. 3.Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: Memastikan pekerja mendapat perlindungan yang memadai, termasuk pekerja migran (PMI), serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan
4. 4.Penguatan Hubungan Industrial: Menyelesaikan dan mencegah perselisihan hubungan industrial, serta memastikan penerapan peraturan perusahaan yang sesuai hukum
5. 5.Pengembangan Transmigrasi: Mengembangkan transmigrasi agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta memastikan legalitas dan kelayakan lahan 34
6. 1.Tujuan dan Sasaran Mengacu pada RPJMD 2025 – 2029, tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo yaitu “Menurunkan pengangguran”. Tetapi tujuan ini tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja sendiri tetapi harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan PD lain baik di lingkungan kabupaten maupun provinsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan dengan 3 sasaran, sesuai dengan program yang diampu. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah NSPK Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target Tahun BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Menurunkan Pengangguran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Predikat 87,42 A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Tingkat Maturitas SPIP Dinas Tenaga Kerja Nilai 3,27 3,0 - 3,29 3,0 - 3,32 3,0 - 3,33 3,0 - 3,35 3,0 - 3, 65 3,0 - 3,70 Menurunnya Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 77,52 76,41- 78,91 76,44- 78,94 76,48- 8,98 76,52- 79,02 76,56- 79,06 76,65- 79,18 35 36
7. 2.Strategis dan Arah Kebijakan Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD : Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III

(2028)Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Penguatan Data ketenagakerjaan Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Data Ketenagakerjaan Penguatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja Penguatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja melalui data, dan evaluasi pelatihan dan penempatan Penguatan Capaian ketenagakerjaan Arah kebijakan Renstra PD 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. 36 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket Selain penciptaan lapangan kerja sektor informal yang menjadi fokus dalam penurunan pengangguran, pemerintah kabupaten Kulon Progo juga mendorong terciptanya lapangan usaha pada sektor formal, antara lain melalui:

1.peningkatan investasi.
2.penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3.penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - Perluasan Kesempatan Kerja - Mengembangakan pendidikan dan Latihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kawasan ekonomi terpadu, penguatan UMKM dan IKM, peningkatan akses permodalan, serta pengembangan keterampilan pemuda dengan pelatihan, kewirausahaan, dan ruang kreatif yang inovatif - Peningkatan kualitas layanan dan perlindungan PMI - Pengembangan sistem informasi penempatan kerja yang terintegrasi Mendorong reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional melalui peningkatan literasi, perluasan kepesertaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan skema jaminan sosial adaptif bagi pekerja miskin dan tidak mampu. Selain itu, mengembangkan ekonomi perawatan (care economy) sebagai sektor produktif baru melalui penyediaan layanan pengasuhan kelompok rentan, penguatan kapasitas keluarga dan komunitas, serta skema pendanaan yang berkelanjutan - Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan - Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan 37 Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Penurunan pengangguran Menurunnya pengangguran - Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan, melalui program pelatihan, peningkatan pendidikan, dan magang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja - Membuka lapangan kerja baru atau mendorong masyarakat untuk berwirausaha melalui program pelatihan dan penggunaan teknologi - Pengelolaan informasi pasar kerja - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - Perluasan Kesempatan Kerja - Mengembangakan pendidikan dan Latihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja - Peningkatan kualitas layanan dan perlindungan PMI - Pengembangan sistem informasi penempatan kerja yang terintegrasi - Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan - Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan - Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan 38
1.Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaian, dan pagu indikatif. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaian dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan. Dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga menyesuaikan tugas dan fungsi setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Rencana program, kegiatan dan kegiatan beserta target outcome program, output kegiatan dan keluaran sub kegiatan kurun waktu tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut : 39 40 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu Urusan Tenaga Kerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sub kegiat an pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 4.216.006 .524 100 4.437.1 18.915 100 % 3.613.6 07.671 100 % 3.649.7 43.747 100 % 3.686.2 41.184 100 % 3.723.1 03.595 100 % 3.760.3 34.630 Outcome : meningkat nya kinerjaSubkegiatan padaperangkat daerah Perencanaan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja PDaerah laporan pelaksanaan subkegiatan 11.342.10 0 2 167916 00 2 dok 12.009. 800 2 dok 12.129. 898 2 dok 12.251. 197 2 dok 12.373. 709 2 dok 11.342. 100 Output : Jumlah Doku men Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Dae rah yang di akomodir Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.925.300 3 dok 113154 00 2 dok 6.000.0 00 2 dok 6.060.0 00 2 dok 6.120.6 00 2 dok 6.181.8 06 2 dok 5.925.3 00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Lapor an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.416.800 12 dok 547620 0 12 dok 6.009.8 00 12 dok 6.069.8 98 12 dok 6.130.5 97 12 dok 6.191.9 03 12 dok 625382 1,974 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 2.953.457 .050 3 296855 4106 3 dok 2.998.4 47.067 3 dok 3.028.4 31.537 3 dok 3.058.7 15.852 3 dok 3.089.3 03.010 3 dok 312019 6039 Output : Jum lah Dokum en Administrasi Keuang an PD yang diakomodir Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.893.962 .890 291496 6106 38 ora ng 2.950.0 34.367 38 ora ng 2.979.5 34.710 38 oran g 3.009.3 30.057 38 ora ng 3.039.4 23.357 38 ora ng 306981 7589 41 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminis trasi Pelaksanaan Tugas ASN 54.681.20 0 480465 00 1 dok 42.412. 900 1 dok 42.837. 029 1 dok 43.265. 399 1 dok 43.698. 053 1 dok 441350 33,78 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keu angan Bulanan/ Tri wulanan/ Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an La poran Keuang an Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.812.960 554150 0 14 dok 5.999.8 00 14 dok 6.059.7 98 14 dok 6.120.3 96 14 dok 6.181.6 00 14 dok 624341 5,934 Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 55.880.04 0 136140 0 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.0 00 500000 0 Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Moni toring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Peg 3.929.534 136140 0 - - - 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berda sarkan Tugas & Fungsi yang Mengikuti Pendi dikan dan Pelatihan 51.950.50 6 0 1 ora ng 5.000.0 00 1 oran g 5.000.0 00 1 ora ng 5.000.0 00 1 ora ng 500000 0 Administrasi Umum Perang kat Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 98.037.07 1 1 68.117. 975 1 dok 70.785. 600 1 dok 71.493. 456 1 dok 72.208. 391 1 dok 72.930. 474 1 dok 736597 79,15 Output : Jum lah Paket Peralatan dan Perleng kapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 28.744.55 2 5 25.220. 500 1 pak et 25.850. 600 1 pak et 26.109. 106 1 pake t 26.370. 197 1 pak et 26.633. 899 1 pak et 269002 38 42 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Ko ordinasi dan KonsultasiSKPD 69.292.51 9 12 42.897. 475 12 dok 44.935. 000 12 dok 45.384. 350 12 dok 45.838. 193 12 dok 46.296. 575 12 dok 467595 41,15 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru san Pemerintah Daerah l aporan pelaksanaan subkegiatan 16.985.00 0 1 15.298. 700 1 dok 5.277.9 00 1 dok 5.330.6 79 1 dok 5.383.9 86 1 dok 5.437.8 26 1 dok 549220 3,9 Output : Jumlah Penam bahan aset Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 16.985.00 0 1 15.298. 700 1 unit 5.277.9 00 1 unit 5.330.6 79 1 unit 5.383.9 86 1 unit 5.437.8 26 1 unit 549220 3,9 Penyediaan Jasa Penun jang Urusan Peme ri ntahan Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 858.900.7 63 1 896.682 .484 1 dok 362.046 .204 1 dok 365.66 6.666 1 dok 369.323 .333 1 dok 373.016 .566 1 dok 376746 731,4 Output : Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penye diaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 164.285.6 19 12 191.457 .400 1 dok 189.246 .720 1 dok 186.13 9.187 1 dok 188.050 .579 1 dok 189.981 .085 1 dok 191930 895,6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Lapor an Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan 694.615.1 44 12 705.225 .084 1 dok 172.799 .484 1 dok 174.52 7.479 1 dok 176.272 .754 1 dok 178.035 .481 1 dok 179815 835,8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun jang Urusan Pemerintahan Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 221.404.5 00 1 470.312 .650 1 dok 165.041 .100 1 dok 166.69 1.511 1 dok 168.358 .426 1 dok 170.042 .010 1 dok 171742 430,3 Output : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 190.220.9 20 139.511 20 135.006 20 136.35 20 137.720 20 139.097 20 140488 43 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu Pemeliha raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 00 unit .050 unit .800 unit 6.868 unit .437 unit .641 unit 617,3 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeli hara/Direhabilitasi 1 300.765 .000 - - - 0 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeli hara/Direhabilitasi 31.183.60 0 26 unit 30.036. 600 26 unit 30.034. 300 26 unit 30.334. 643 26 unit 30.637. 989 26 unit 30.944. 369 26 unit 312538 12,99 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 105.581.0 50 100 159.625 .200 100 116.811 .500 100 126.81 6.316 100 130.668 .935 100 136.112 .613 100 140.46 1.985 Outcome : Terkelolanya informasi tenaga kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) laporan pelaksanaan subkegiatan 105.581.0 50 1 dok 159.625 .200 1 dok 116.811 .500 1 dok 126.81 6.316 1 dok 130.668 .935 1 dok 136.112 .613 1 dok 140.46 1.985 Output : jumlah doku men rencana tenaga kerjayang tersusun Penyusunan Rencana Tena ga Kerja Makro Jumlah dokumen RTK Makro 69.807.75 0 4 dok 150.343 .600 2 dok 106.198 .800 3 dok 115.29 4.646 2 dok 118.797 .243 3 dok 123.746 .345 2 dok 127.70 0.562 Fasilitasi Pe nyusunan Rencana Tena ga Kerja Mikro Jumlah SDM Perushaan yg mampu menyu sun RTK Mikro 35.773.30 0 5 ora ng 9.281.6 00 5 ora ng 10.612. 700 5 ora ng 11.521. 670 5 oran g 11.871. 692 5 ora ng 12.366. 268 5 ora ng 12.761. 422,53 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi 1.008.395 .154 94 1.068.1 01.000 94 1.238.6 51.600 96 1.330.9 21.289 96 1.371.3 54.049 96 1.428.4 84.768 96 1.474.1 30.881 Outcome : Mening katnya produktivitas tenaga kerja Pelaksanaan Pelatihan laporan pelaksanaan 869.845.2 1 941.318 1 1.101.1 1 1.183.1 1 1.219.0 1 1.269.8 1 1.310.4 44 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu berdasarkan Unit Kompetensi subkegiatan 14 dok .200 dok 06.100 dok 29.744 dok 72.666 dok 59.331 dok 36.692 Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Proses Pelaksa naan Pendidi kan dan Pelatih an Keterampil an bagi Pencari Kerja berdasar kan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 839.620.6 14 176 ora ng 882.811 .800 192 ora ng 1.072.7 35.900 144 ora ng 1.152.6 46.189 144 oran g 1.187.6 63.036 160 ora ng 1.237.1 41.173 160 ora ng 1.276.6 73.051 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakat an/Koordinasi Dalam Rang ka Optimalisasi Kapasitas Ins truktur dan Peningkatan Sarana Prasa rana Vokasi dan Produkti vitas pada Tahun n 2 lem bag a 9.175.9 00 2 lem bag a 10.000. 000 2 lem bag a 10.744. 920 2 lem baga 11.071. 346 2 lem bag a 11.532. 579 2 lem bag a 11.901. 093,75 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 30.224.60 0 3 unit 49.330. 500 2 unit 31.099. 800 10 unit 33.416. 488 10 unit 34.431. 665 10 unit 35.866. 091 10 unit 37.012. 163,53 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta laporan pelaksanaan subkegiatan 138.549.9 40 10 lbg 117.578 .300 1 dok 115.703 .200 1 dok 110.51 6.870 1 dok 113.874 .320 1 dok 118.618 .333 1 dok 122.40 8.689,1 5 Output ; Terlaksana nya pembinaan LPKS Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 138.549.9 40 10 lbg 117.578 .300 10 lbg 115.703 .200 10 lbg 110.51 6.870 10 lbg 113.874 .320 10 lbg 118.618 .333 10 lbg 122.40 8.689,1 5 Pengukuran Produkti vitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota laporan pelaksanaan subkegiatan 1 dok 9.204.5 00 1 dok 9.112.7 00 1 dok 8.704.2 28 1 dok 8.968.6 59 1 dok 9.342.2 94 1 dok 9.640.8 19 Output : terlaksananya pengukuran produkti vitas tenaga kerja 45 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah dokumen hasil pengukuran produkti vitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah 1 dok 9.204.5 00 1 dok 9.112.7 00 1 dok 8.704.2 28 1 dok 8.968.6 59 1 dok 9.342.2 94 1 dok 9.640.8 19 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yg ditempatkan 14.460.64 6.918 79,9 2 3.257.0 68.600 79,9 5 6.402.9 43.600 80 7.437.4 73.448 80,0 2 7.883.7 21.854 80,0 7 8.356.7 45.165 80,0 9 8.858.1 49.874 Outcome: meningkatnya penempatan tenaga kerja Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota laporan pelaksanaan subkegiatan 14.372.18 7.018 1.92 0 3.185.1 90.800 2.18 4 6.161.7 76.600 1 dok 7.182.7 22.580 1 dok 7.613.6 85.934 1 dok 8.070.5 07.090 1 dok 8.554.7 37.514 Output : terfaslitasinya pencari kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yg Mendapatkan Penyu luhan dan Bimbingan Jabatan 109.402.6 77 1.59 0 79.715. 800 192 0 106.325 .100 1.99 8 114.21 1.582 2.00 5 121.064 .277 2.01 2 128.328 .134 2.01 9 136.02 7.822 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ke tenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilita si Layanan ULD 20 158.10 7.466 20 167.593 .914 25 177.649 .548 25 188.30 8.521 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yg Diberdayakan Mela lui program Perluasan Kesempatan Kerja 14.262.78 4.341 785 3.105.4 75.000 640 Ora ng 6.055.4 51.500 820 6.910.4 03.532 835 7.325.0 27.743 860 7.764.5 29.407 875 8.230.4 01.171 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja laporan pelaksanaan subkegiatan 88.459.90 0 4.39 0 71.877. 800 251 0 141.167 .000 405 4 207.45 4.486 406 9 219.901 .755 408 4 233.095 .860 409 9 247.08 1.611 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 88.459.90 0 4.39 0 71.877. 800 251 0 Org 141.167 .000 283 8 100.69 5.194 286 3 106.736 .906 288 8 113.141 .120 291 3 119.92 9.587 Job Fair /Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja 200 106.75 9.291 200 113.164 .849 210 119.954 .740 210 127.15 2.024 46 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) didaerahkabupatenkota laporan pelaksanaan subkegiatan 1 dok 47.296. 382 1 dok 50.134. 165 1 dok 53.142. 215 1 dok 56.330. 748 Output : terlaksananya pemberdayaan PMI Purna Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 20 47.296. 382 20 50.134. 165 20 53.142. 215 20 56.330. 748 Program Hubungan Industrial Persentase perusaha an yang menerapkan tata kelola kerja layak 104.772.7 00 38,6 9 93.013. 000 44,1 2 635.672 .600 46,5 1 690.11 7.475 48,8 5 711.082 .918 51,7 2 740.706 .689 54,6 0 764.37 5.391 Outcome :Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaf taran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusa haan yang hanya Berope rasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan pelaksanaan subkegiatan 67.900.30 0 60 67.096. 400 63 59.139. 300 1 dok 64.204. 536 1 dok 66.155. 040 1 dok 68.911. 064 1 dok 71.113. 063 Output : Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaf taran Perjanjian Kerja Bersama Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Infor masi Sarana HI (PP/ PKB,Struktur Skala Upah,danLKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 67.900.30 0 5 67.096. 400 6 59.139. 300 6 64.204. 536 6 66.155. 040 6 68.911. 064 6 71.113. 062,86 Pencegahan dan Penye laporan pelaksanaan 36.872.40 5 25.916. 10 576.533 1 625.91 1 644.927 1 671.795 1 693.26 47 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu lesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penu tupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota subkegiatan 0 600 .300 dok 2.939 dok .878 dok .625 dok 2.328 Output : Terselesaikan nya Perselisihan hubungan industrial Penyelesaian Perselisih an Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penu tupan Perusahaan yang Ber akibat/Berdampak pada Kepen tingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 36.872.40 0 2 22.177. 400 2 34.406. 500 2 37.353. 390 2 38.488. 168,94 2 40.091. 589 2 41.372. 684 Penyelenggaraan Verifi kasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Or ganisasi Pengusaha, Fe derasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 7 3.739.2 00 15 15 7.000.0 00 15 15 8.500.0 00 15 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 1 6.739.2 00 1 7.739.2 00 1 8.339.2 00 1 8.939.2 00 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja 2.67 4 542.126 .800 2.67 4 581.82 0.348 2.67 4 598.700 .509 2.67 4 623.364 .836 2.67 4 642.95 0.444 Urusan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi 141.382.7 42 100 212.095 .900 100 212.095 .900 100 80.237. 838 100 82.675. 425 100 86.119. 689 100 88.871. 576 48 Bidang Urusan, Program, Outcome Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Output, Keluaran Baseline Tahun 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu Outcome : Meningkat nya kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan pelaksanaan subkegiatan 141.382.7 42 100 212.095 .900 100 212.095 .900 1 dok 80.237. 838 1 dok 82.675. 425 1 dok 86.119. 689 1 dok 88.871. 576,00 Output : terlaksananya pemindahan penduduk melalui transmigrasi Pemindahan dan Penempatan Trans migran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 141.382.7 42 2 212.095 .900 2 212.095 .900 2 60.737. 838 2 59.675. 425 2 63.119. 689 2 65.871. 576,00 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 19.500. 000 125 23.000. 000 150 23.000. 000 150 23.000 000 Program Penyelengga raan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten 93,7 5 1.059.7 69.000 93,7 5 145.30 1.240 93,7 5 150.572 .872 93,7 5 150.572 .872 93,7 5 150.57 2.872 Outcome : meningkatnya kompe tensi angkatan kerja Pengembangan Kearifan Lokal & Potensi Budaya laporan pelaksanaan subkegiatan 93,7 5 1.059.7 69.000 93,7 5 145.30 1.240 93,7 5 150.572 .872 93,7 5 150.572 .872 93,7 5 150.57 2.872 Output : terlaksananya pengembangan potensi lokal Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 93,7 5 1.059.7 69.000 93,7 5 145.30 1.240 93,7 5 150.572 .872 93,7 5 150.572 .872 93,7 5 150.57 2.872 49
2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penetapan kinerja bertujuan memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. 2.1. Subkegiatan mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tabel 4.2 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. 1 Program Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2 Program Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja 2.2. Indikator Kinerja Utama Target kinerja selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2030, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja NO IKU SATUAN PERIODE TAHUN SEBELUMNYA RENSTRA T1-T5 BASELINE TARGET TAHUN 2024 CAPAIAN TERAKHIR PRESENTASE CAPAIAN KERJA BASELINE TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Predikat A A 87,42 97% 87,42 A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 2 Tingkat Maturitas SPIP Dinas Tenaga Kerja Nilai 3,26 3,28 3,27 99,69% 3,27 3,0 - 3,29 3,0 - 3,32 3,0 - 3,33 3,0 - 3,35 3,0 - 3, 65 3,0 - 3,70 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 75,75 76,62 - 79,06 77,52 98% 77,52 76,41- 78,91 76,44- 78,94 76,48- 8,98 76,52- 79,02 76,56- 79,06 76,65- 79,18 50 2.3. Indikator Kinerja Daerah Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029 NO IKD SATUAN PERIODE TAHUN SEBELUMNYA RENSTRA T1-T5 BASELINE TARGET TAHUN 2024 CAPAIAN TERAKHIR PRESENTASE CAPAIAN KERJA BASELINE TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota % - 32,20- 45,20 32,31 71% 32,31 38,46– 46,21 42,83– 47,83 45,12– 50,12 47,42– 52,42 49,72– 54,72 52,02– 57,02 2 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi % - 91,75- 92,89 92,86 99% 92,86 93,75 93,75 95,83 95,83 95,83 95,83 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 75,75 76,62 - 79,06 77,52 98% 77,52 76,41- 78,91 76,44- 78,94 76,48- 8,98 76,52- 79,02 76,56- 79,06 76,65- 79,18 2.4. Indikator Kinerja Kunci Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Basel ine 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 3Kompetensi % 48,23 49,57 50,23 51,57 52,23 53,57 54,23 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 46.964. 365.35 47.411. 645,02 47.863. 184,49 48.319. 024,35 48.779. 205,53 49.243. 769,39 49.712. 757,67 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 35,12 38,69 44,12 53,94 55,88 58,82 61,76 5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota % 82,40 83,80 85,20 86,60 88,00 89,40 90,80 51 Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
1.Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut: • Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan. • Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. • Sinergi dan Kolaborasi. 52 Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. • Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.
2.Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. • Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman. • Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 53 • Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya. • Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Wates, September 2025 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, Bambang Sutrisno, S.Sos., M.Si RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan menurut perundangan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 - 2029 ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029 untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan perumusan indikator kinerja baik indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja program maupun sub kegiatan. Indikator kinerja yang terukur akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi secara periodik. Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 - 2029 ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kulon Progo, 18 September 2025 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. ii DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………. iii DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………… iv BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………….. 1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………… 1 1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………….. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………….. 3 1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………….. 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ………...…………………………………………… 5 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ……….. 5 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah …………………………..…………….. 8 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………….…………………….. 11 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD …………………………..……………. 30 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ................................................ 33 2.2.2. Isu Strategis .......................................................... 42 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN …………. 49 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 .................................... 49 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ……………………… 50 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……………………………… 58 BAB V PENUTUP ………………………………………………………………………. 113 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi* ………………………………………………………… 8 Tabel 2.2 Rekapitulasi Buku Inventaris Semua Klasifikasi Tahun Anggaran 2024 …… 9 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo ………………………………………………………………. 12 Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo ……………………….…………………………………………….. 20 Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ………………………………………. 34 Tabel 2.6 Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Pertanian DIY Tahun 2022-2027 ……………………………………………………….. 36 Tabel 2.7 Isu Straegis Perangkat Daerah ………………………………………. 46 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan ....... 50 Tabel 3.2 Penentuan Alternatif Strategi.................................................... 53 Tabel 3.3 Pentahapan Renstra PD............................................................ 54 Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra ........................................................... 54 Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan …………………..…….. 56 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ………………… 60 Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan ….. 82 Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah ………………………………………………….. 104 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan …………. 110 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan ………….. 111 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Gambar 4.1 Struktur Organisasi ………………………………………….. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD………………………………………….. 7 58 LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2025-2029 Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 hadir sebagai pedoman penting bagi kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025–2029. Instruksi ini bertujuan memastikan kesinambungan pembangunan daerah serta menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya pasca pemilihan kepala daerah serentak. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 mengacu pada sejumlah landasan hukum yang kuat, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Latar Belakang Memuat :

Pasal 65

dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyusun dan menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah (Perda). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan mengusung Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dengan dasar hukum tersebut, instruksi ini memberikan arahan yang lebih jelas dan terukur bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan yang selaras dengan pembangunan nasional. Instruksi ini menegaskan tenggat waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan: RPJMD: Wajib ditetapkan paling lama enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Renstra Perangkat Daerah (PD): Harus selesai paling lambat satu bulan setelah RPJMD disahkan. Dokumen perencanaan ini disusun secara berjenjang. RPJPD dijabarkan dalam RPJMD dan Renstra PD, kemudian diturunkan ke dalam perencanaan tahunan berupa RKPD dan Renja PD. Mekanisme ini memastikan kesinambungan antar dokumen dan arah pembangunan yang terstruktur. Instruksi ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan RPJMN 2025–2029. Kepala daerah diimbau untuk memastikan setiap RPJMD dan Renstra PD selaras dengan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, serta semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan daerah masing-masing. Dengan demikian, perencanaan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan 2025–2029. Dengan pedoman ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun dokumen perencanaan yang strategis, terukur, dan selaras dengan pembangunan nasional, sehingga kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal itu daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk menyusun Rencana Strategis PD Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu Renstra ini juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029), dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta dinamika perubahan kelembagaan yang terjadi. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengalokasian sumber daya, dan evaluasi kinerja instansi, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan perangkat daerah mampu menyatukan kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan masa depan, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra secara umum sampai proses ditetapkan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar I.1 Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
9.Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2031;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu.
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2025 – 2045);
15.Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029
16.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029 pada urusan pertanian dan pangan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah untuk:
1.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Perangkat Daerah, antar daerah maupun antar fungsi pemerintah yang strategis selama lima tahun;
2.Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
3.Memberikan landasan kebijakan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka mencapai visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
4.Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan pangan;
5.Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
6.Menyediakan tolok banding (benchmark) dalam pengukuran kinerja Kepala Dinas. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut : DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.2. Isu Strategis BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB V. PENUTUP Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan dengan fungsi sebagai berikut :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian dan bidang pangan;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanian dan Pangan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri atas :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Keuangan.
c.Bidang Ketahanan Pangan;
d.Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
e.Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan;
f.Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
g.Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
h.Bidang Kesehatan Hewan;
i.UPTD; dan
j.Jabatan Fungsional. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN A. DINAS Unit Tugas Fungsi Kepala Dinas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian dan pangan
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan;
c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g.Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h.Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. B. SEKRETARIAT Unit Tugas Fungsi Sekretaris Menyelenggarakan Kesekretariatan Dinas
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan sekretariat;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas ;
j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
k.pembinaan dan pengoordinasian; Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
l.penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
m.pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
n.penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
o.penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
p.penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
q.penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
r.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya C. BIDANG C.1. BIDANG KETAHANAN PANGAN Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Ketahanan Pangan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi dan memfasilitasi ketersediaan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi, mutu dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
c.pengoordinasian Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;
d.pengoordinasian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
e.pengoordinasian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten;
f.pengoordinasian Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
g.pengoordinasian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
h.pengoordinasian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten
i.pengoordinasian Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kapanewon;
j.pengoordinasian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten;
k.pengoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten;
l.pengoordinasian Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro;
m.pengoordinasian Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya;
n.Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
o.Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik;
p.Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
q.Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
r.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;
s.Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
t.Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten
u.Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
v.Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten;
w.Pemantauan Stok Pangan, Harga dan Pasokan Pangan;
x.Penyediaan
y.Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten;
z.Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten; æ. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis; bb. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM cc. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal; dd. Pengadaan, pemeliharaan, Penyaluran dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; bb. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal; ff. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dd. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; ee. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun; ff. Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Kabupaten gg. Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; kk. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; ll. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; jj. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten; kk. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi; ll. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten; pp. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten; qq. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan; rr. Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten; pp. Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan; tt. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan; uu. Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro; vv. Pengembangan lumbung mataraman; ww. pengoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional lingkup bidang ketahanan pangan; xx. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; vv. Penyusunan dan pelaporan data statistik ketahanan pangan; zz. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan; dan aaa. aaa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. C.2. BIDANG PENYULUHAN DAN PRASARANA PERTANIAN Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan dan prasarana pertanian.
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
c.pengoordinasian Pengembangan Prasarana Pertanian;
d.pengoordinasian Pembangunan Prasarana Pertanian;
e.pengoordinasian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
f.pengoordinasian Pendidikan Berbasis Budaya;
g.Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya;
h.Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian;
i.Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen, Prasarana Pengolahan, Prasarana Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan, hortikultura, peternakan; Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten;
k.Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten;
l.Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten;
m.Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian;
n.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, jalan usaha tani, DAM parit, jaringan irigasi usaha tani;
o.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;
p.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
q.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kesehatan hewan dan Rumah Potong Hewan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Puskeswan;
s.Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
t.Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kalurahan/kelurahan;
u.Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
v.Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian dan lembaga pengguna lahan dan air di Tingkat Kabupaten;
w.Kependidikan Kepramukaan;
x.Penyediaan prasarana listrik untuk pertanian
y.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyuluhan dan prasarana pertanian;
z.pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; aa. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; penyusunan dan pelaporan data statistik penyuluhan dan prasarana pertanian; pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian; dd.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya C.3. BIDANG PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi dan pengembangan usaha peternakan
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan usaha peternakan;
c.pengoordinasian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten;pengoordinasian Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten;
d.pengoordinasian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten;
e.pengoordinasian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
f.pengoordinasian Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten
g.pengoordinasian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
h.pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten;
i.pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
j.pengoordinasian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;
k.Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan;
l.Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan
m.Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil;
n.Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak;
o.Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak;
p.Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan;
q.Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan;
r.Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
s.Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
t.Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
u.Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten lain
v.Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten lain;
w.Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten lain;
x.Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
y.Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
z.Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan; æ. Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan; bb. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan; cc. Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak; aa. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan; bb. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo; cc. pembinaan, pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Produksi dan Pengembangan usaha Peternakan; gg. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; ee. penyusunan dan pelaporan statistik produksi dan pengembangan usaha peternakan; ff. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi alat mesin dan sarana penunjang peningkatan produksi, pengolahan, pembinaan pengelolaan dan fasilitasi sarana pasar hewan; gg. koordinasi, sinkronisasi dan pendampingan asuransi usaha tani sektor peternakan dan pembiayaan pertanian sektor peternakan hh. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang produksi, pengolahan hasil dan pemasaran peternakan; ii. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan; jj. penyusunan konsep dan pelaksanaan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan dan produk olahan hasil peternakan; nn. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan; ll. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan; mm. penyusunan konsep dan pelaksanaan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan dan produk olahan hasil peternakan; qq. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan; dan oo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya C.4. BIDANG PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Unit Tugas Fungsi Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultur dan Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan
a.Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Bidang Produksi dan Perkebunan pelaksanaan produksi dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
b.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
c.Pengoordinasian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten;
d.Pengoordinasian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten;
e.Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pemanfaatan Air Irigasi;
f.Pengoordinasian Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;)
g.Pengoordinasianpengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya;
h.Peningkatan Kualitas SDG Tanaman;
i.Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
j.Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
k.Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
l.Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
m.Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia;
n.Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional;
o.Pengoordinasian Pelaksanaan Program Kerja dan Kebijakan Teknis Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
p.Pembinaan dan Pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
q.Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Bidang;
r.Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
s.Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pemanfaatan Air Irigasi;
t.Pengoordinasian Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
u.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C.5. BIDANG SARANA DAN PENGEMBANGAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA dan PERKEBUNAN Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merumuskan kebijakan,mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi sarana dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
a.penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
c.pengoordinasian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
d.pengoordinasian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten;
e.pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten;
f.pengoordinasian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;
g.Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; ;
h.Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
i.Pengawasan Penggunaan sarana budidaya, sarana panen, sarana pascapanen, sarana pengolahan hasil, sarana pemasaran Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan;
j.Pemanfaatan SDG Tanaman;
k.Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
l.Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan;
m.Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan;
n.Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan;
o.Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh;
p.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
q.pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
r.pengelolaan administrasi bidang;
s.penyusunan dan pelaporan data statistik Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
t.penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data harga harian tingkat produsen, data penawaran (supply), data biaya usaha tani dan data biaya pemasaran tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
u.pengkajian kebijakan, analisis, evaluasi data, pengembangan pelayanan dan penyebarluasan informasi penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan;
v.penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, peredaran, pengujian pupuk dan pestisida; w.pembinaan, pengembangan kelembagaan, pelayanan jasa alsintan dan pelayanan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha tanaman pangan, hortikutura dan perkebunan sesuai kewenangan;
x.pembinaan dan pemberdayaan produsen benih;
y.koordinasi, sinkronisasi dan pendampingan asuransi usaha tani dan pembiayaan pertanian sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
z.pengoordinasianpemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan; dan æ.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. C.6. BIDANG KESEHATAN HEWAN Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Kesehatan Hewan Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Kesehatan masyarakat veteriner serta pencegahan dan
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Kesehatan Hewan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan;
c.pengoordinasian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan pemberantasan penyakit hewan. Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten;
d.pengoordinasian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten;
e.pengoordinasian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten;
f.pengoordinasian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
g.pengoordinasian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
h.pengoordinasian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten;
i.pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
j.pengoordinasian Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
k.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis;
l.Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan;
m.Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan;
n.Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis;
o.Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
p.Pengawasan Peredaran Produk Hewan;
q.Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
r.Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium;
s.Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
t.Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;
u.Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
v.Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM);
w.Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan;
x.Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;
y.Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya;
z.Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha; aa. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis dan Non Zoonosis; bb. Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan; cc. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; dd. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan dan pengecer obat hewan bb. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; cc. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dd. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemasukan, pengeluaran serta peredaran produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). termasuk penerapan Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) pada proses produksi produk asal hewan; ee. perencanaan, pengelolaan dan pembinaan penyediaan kebutuhan sarana Kesehatan Hewan sesuai kewenangan; ff. penyusunan bahan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan analisis pemberian rekomendasi persyaratan registrasi kehalalan produk hewan dan sertifikasi pra Nomor Kontrol Veteriner; gg. penyusunan dan perencanaan penetapan Jabatan otoritas veteriner Daerah dan dokter hewan berwenang Daerah; kk. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Gambar 2.1. Struktur Organisasi 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah - Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh 170 pegawai, dengan rincian sebagai berikut : Tabel II.1 Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak No Kriteria Jenis Kelamin Jenis Jabatan Jenjang Pendidikan L P JPT Eselon III Pengawas Pelaksana JFT S2 S1/DIV DIII SLTA SLTP
1. 1.Pegawai 104 66 1 6 9 33 121 9 97 30 33 1 TOTAL - Asset Kondisi asset Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Tabel II.2 Keragaan Asset Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 2024 No Nama Bidang Barang Jumlah (Unit) Nilai (Rp.) A. TANAH 1 Tanah 7 2.777.320.725 B. PERALATAN DAN MESIN 1 Alat angkutan 133 2.893.663.855 2 Alat bengkel dan alat ukur 8 41.621.544 3 Alat pertanian 338 272.926.296 4 Alat kantor dan rumah tangga 1.922 2.062.250.012 5 Alat studio, komunikasi dan pemancar 105 560.061.001 6 Alat kedokteran dan Kesehatan 71 118.730.975 7 Alat laboratorium 48 228.971.441 8 Komputer 139 950.834.815 9 Alat keselamatan kerja C GEDUNG DAN BANGUNAN 1 Bangunan Gedung 80 31.506.133.425 2 Tugu titik control/ pasti 3 207.527.500 D JALAN JARINGAN DAN IRIGASI 1 Jalan dan jembatan 1 2.265.950.500 2 Bangunan air 1 693.648.800 3 Instalasi 1 67.511.650 E ASSET TETAP LAINNYA 1 Bahan perpustakaan 122 42.238.000 F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1 Konstruksi dalam pengerjaan 9 269.569.804 JUMLAH 2.988 44.958.960.343 Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan (2024) - Sumber daya lainnya Secara administratif Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa dan 1 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo 58.627 ha dengan perincian penggunaan lahan pada tahun 2021 sebagai berikut:
a.Lahan sawah : 11.047 ha
b.Lahan bukan sawah : 36.817,3 ha
c.Lahan bukan pertanian : 10.762,7 ha 2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Secara umum, kinerja pelayanan menunjukkan realisasi capaian tinggi. Diharapkan ada peningkatan dari sisi koordinasi lintas bidang, pemanfaatan sumber daya secara bersama, serta penyederhanaan proses layanan. Pelayanan kepada petani, peternak, dan pelaku usaha pangan dapat dilakukan secara lebih terpadu, baik dalam hal penyuluhan, bantuan sarana produksi, perlindungan tanaman dan ternak, pengawasan kesehatan hewan, hingga distribusi dan pengawasan pangan. Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Gambaran capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini: Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah Target Renstra OPD Realisasi Capaian Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A Indikator Kinerja Kunci 1. Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan 360,35 251,42 226,79 226,17 34,78 2. Produktivitas pertanian per hektar per tahun 765,35 303,37 777,41 750,04 751,59 3. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular -12,73 -9,13 315,92 -2.252,98 -13,45 B Indikator Kinerja Perangkat Daerah I Urusan Pertanian 1 Produksi Padi 120.471,90 122.716,85 122.962,28 123.577 124.195 126.003,0 122.954,0 130.181,0 130.827,0 124.230 104,59 100,19 105,87 105,87 100,03 2 Produksi Jagung 27.361 27.908,12 27.908,12 24.601 24.724 30.132,66 24.357,06 16.540,00 18.593,38 23.471 110,13 87,28 59,27 75,58 94,93 3 Produksi Kedelai 2.808 2.892 2.935,23 2.924 2.939 2.174 2.895 1.086 3.018 3.027 77,42 100,10 37,00 103,21 102,99 4 Produksi Cabe 22.507,82 22.620,36 22.733,46 34.006,7 35.707,1 37.776 30.849,0 62.396 70.318 37.919 167,84 136,38 274,47 206,78 106,19 6 Produksi Bawang Merah 5.020,46 5.045,56 5.070,79 12.223,1 12.834,3 8.635 11.041 9.721 4.350 12.834 172,00 218,83 191,71 35,59 100,00 7 Produksi Alpukat 17.038 17,890 18,784 19,724 16.762 17.038 17.298 17.434 36.533 100,00 96,69 92,83 185,26 8 Produksi Durian 45.623,8 48.705 51,140 53.698 56.382 48.472 48.705 48.904 52.733 59.639 106,24 100,00 95.627,69 98,20 105,78 9 Produksi Klengkeng 4.698 4.933 5.180 5.439 1.284,07 4.698 4.916 2.930 11.580 100,00 99,66 56,56 212,91 9 Produksi Jahe 3.759.260 4.385.938 4.473.657 4.563.130 4.654.392 3.947.352 4.385.938 4.640.949 4.252.651 4.677.370 105,00 100,00 103,74 93,20 100,49 10 Produksi Kelapa 25.421 25.421 25.802 26.189 26.095,06 24.787,77 30.532,58 25.240,39 27.067 97,51 120,11 97,82 103,35 11 Produksi Kakao 1.353,90 1.367 1.367 1.388 1.408 1.371,02 1.316,82 1397,15 1270,54 1.445 101,26 96,33 102,21 91,54 102,63 12 Produksi Kopi 3.220 3.220 3.268 3.317 434,09 1.212,98 1.976,19 2.264,18 3.378 37,67 61,37 69,28 101,84 13 Produksi Daging 12.531.014 13.224.521 13.885.747 14.580.034 15.309.036 14.272.630 13.224.521 11.536.997 16.409.855 16.866.635 113,90 100,00 83,09 112,55 110,17 14 Produksi Telur 10.243.631 11.995.213 12.594.974 13.224.722 13.885.958 13.403.881 11.995.214 11.468.960 18.762.039 17.904.616 130,85 100,00 91,06 141,87 128,94 II Urusan Pangan 15 Skor Pola Pangan Harapan 92,80 93.0 93.50 93.70 92,2 90,9 90,9 91,5 88 16 Meningkatnya layanan pencapa an tugas dan fungsi perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tabel II.3 di atas menunjukkan tentang pencapaian kinerja pelayanan RPJMD Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 - 2024. Evaluasi Kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, dan membandingkan kinerja dengan tahun sebelumnya dan dengan target di akhir Renstra. Adapun hasil analisa capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut: Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan ini adalah Persentase ketersediaan pangan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah cadangan pangan aktual dan kebutuhan cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan. Selama tiga tahun pertama (2020–2024), capaian indikator ini berada dalam posisi surplus yang signifikan, yakni di atas 200%—dengan puncak capaian pada tahun 2020 sebesar 360,35%. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan stok pangan yang kuat, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi pengadaan cadangan pangan di tingkat daerah. Namun demikian, mulai tahun 2024 terjadi penurunan tajam menjadi hanya 34,78, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya. Penurunan drastis ini tidak sepenuhnya mencerminkan lemahnya kinerja penyediaan pangan, tetapi lebih disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan. Mulai tahun 2024, penghitungan indikator ini dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merujuk pada Instruksi Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam pembaruan pedoman umum pengisian LPPD. Perubahan tersebut berdampak langsung pada besaran angka yang dicatat, baik dari sisi jumlah cadangan pangan aktual (yang turun menjadi 32,92 ton) maupun target kebutuhan cadangan (menurun menjadi 94,65 ton). Indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021. Capaian tahun 2020 berada pada angka 765,35 ton per hektar per tahun, turun drastis menjadi 303,37 ton pada tahun 2021, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan relatif stabil di kisaran 750 ton pada tahun 2022 hingga 2024. Penurunan tajam pada tahun 2021 dipengaruhi oleh gangguan iklim, kendala distribusi sarana produksi, atau gangguan pada fase panen. Meski demikian, tren setelahnya menunjukkan pemulihan produktivitas, yang mengindikasikan adanya adaptasi teknis dan peningkatan efisiensi lahan pertanian. Di sisi lain, indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan dinamika ekstrem dengan variabilitas angka yang sangat tinggi. Capaian tahun 2022 melonjak hingga 315,92%, yang merupakan akibat dari kejadian luar biasa (KLB) penyakit hewan menular, khususnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah secara nasional. Namun lonjakan kasus di tahun tersebut menyebabkan baseline yang tinggi, sehingga ketika jumlah kasus menurun tajam pada tahun 2023, justru tercatat sebagai capaian negatif ekstrem sebesar -2252,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan metode penghitungan indikator masih sangat dipengaruhi oleh kejadian luar biasa yang tidak rutin serta penyebaran penyakit yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Dari 16 (enam belas) indikator kinerja, 14 (empat belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi kedelai, produksi cabai merah, produksi bawang merah,produksi alpukat, produksi kelengkeng, produksi durian, produksi jahe, produksi kelapa, produksi kopi, produksi kakao, produksi daging, produksi telur, skor pola pangan harapan, dan persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah, sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi padi dan produksi jagung. Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi alpukat yaitu 7.754 kuintal (tingkat capaian 146,42%) sedangkan capaian terendah adalah Produksi padi yaitu 124.230 ton (tingkat capaian 94,54%). Capaian indikator kinerja terendah adalah produksi padi, yaitu 124.230 ton dari target 131.399 ton (94,54%). Produksi padi tidak mencapai target karena ada serangan hama wereng batang coklat sehingga mengakibatkan pertanaman padi mengalami puso 41 hektar. Selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Sapon selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan kemunduran tanam padi di wilayah Lendah, Galur dan sebagian Panjatan. Adanya kemunduran tanam seluas 1.100 hektar, mengakibatkan pertanaman padi tidak bisa di panen pada tahun 2024, dan baru akan dipanen di Januari – Februari 2025. Komoditas jagung tidak tercapai produksi karena banyak petani yang memanen muda pertanaman jagung untuk dijadikan pakan ternak, selain itu juga ada peralihan pertanaman dari jagung menjadi bawang merah di Sentolo dan Pengasih. Produksi kedelai mengalami peningkatan juga di tahun 2024 ini. Dari target produksi 3.023 ton dapat tercapai 3.027 ton (100,13%). Produksi tahun ini meningkat kurang signifikan karena relative tidak ada penambahan luas tanam dibanding tahun lalu. Meskipun luas tanam tidak bertambah, namun kondisi pertanaman yang baik, kecukupan air dan pupuk sehingga menghasilkan produksi kedelai yang bagus. Produksi bawang merah memenuhi target indikator kinerja tahun 2024 yaitu 128.346 kuintal dari target 128.342 kuintal, atau tercapai 100,00%. Target produksi bawang merah tercapai 100% karena adanya penambahan luas pertanaman bawang merah terutama di daerah pesisir. Namun karena hujan yang terus menerus, kualitas dan produktivitas bawang merah menurun dibandingkan tahun lalu .Produksi cabai merah tahun 2024 sebesar 379.192 kuintal, dibanding target 379.122 kuintal (100,02%). Tercapainya produksi cabai merah karena adanya peningkatan luas panen dan juga meningkatnya produktivitas cabai merah. Intensifikasi pertanaman cabai merah terutama di lahan pesisir menyebabkan produktivitas dan produksi meningkat. Produksi alpukat dan durian juga melebihi target produksi di tahun 2024 ini. Animo petani menanam buah alpukat karena relative mudah dalam proses budidaya, sehingga luas panen alpukat meningkat. Target produksi sebesar 24.950 kuintal dapat tercapai 36,533 kuintal (146,42%). Sedangkan untuk buah durian, capaian produksi adalah 59.639 kuintal dari target produksi 59.622 kuital (100.03%). Kondisi panas yang panjang dan juga juga didukung tidak adanya hujan sehingga bakal buah tidak mengalami kerontokan, sehingga bakal buah durian dapat tumbuh dengan bagus dan sampai matang. Pertanaman biofarmaka banyak diminati oleh petani di perbukitan menoreh. Produksi jahe tahun ini sebesar 4.677.370 kilogram dari target produksi sebesar 4.654.392 kilogram (101,51%). Meskipun luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas jahe mengalami peningkatan, karena pertanaman jahe diperhatikan selama proses budidaya. Pemupukan dan ketersediaan air serta kondisi panas yang cukup, meningkatkan produktivitas dan produksi jahe. Produksi Kopi dan kakao dapat melampaui target di tahun 2024. Produksi kopi sebesar 3.370 ton, tercapai 100,24%, sedangkan produksi kakao sebesar 1.446 ton atau tercapai 100,14%. Animo petani dalam pasca panen dan pengolahan komoditas kopi dan kakao, memotivasi para petani untuk lebih membudidayakan tanaman tersebut dan merawat serta memupuk dengan baik. Produksi Daging target 16.843.491 kg tercapai 16.866.636 kg atau 100,14%. Produksi telur target 16.018.664 kg tercapai 17.904.616 kg atau 111,77%. Produksi daging dapat tercapai target karena penyakit hewan menular yang dapat mengakibatkan kematian pada ternak sudah terkendali. Aakhir tahun 2024 sudah tidak ada serangan penyakit hewan menular berbahaya. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat. Skor pola pangan harapan dapat mencapai target sbesar 100,07% dari target 93,70 tercapai 93,77. Ini mengindikasikan terjadi peningkatan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Kulon Progo. Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator persentase peningkatan program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah dapat tercapai 100%, mengindikasikan bahwa pelayanan di secretariat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana, Dinas Pertanian dan Pangan dapat berupaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu
a.Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
b.Peningkatan Ketahanan Pangan
c.Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
d.Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian
e.Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:
f.Peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan.
g.Pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan
h.Pengawasan distribusi dan harga bahan pangan.
i.Peningkatan nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan.
j.Tersedianya akses permodalan bagi petani
k.Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha pertanian
l.Pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian Sedangkan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2025 dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
a.Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
b.Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan.
c.Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis.
d.Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.
e.Identifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah serta penggunaan SWOT untuk membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindarkan ancaman Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel II.4 di bawah ini: Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo No Uraian Anggaran pada tahun Realisasi anggaran Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 BELANJA 21,643,220,292.0 6 18,231,806,849.00 84 Belanja Tidak Langsung 12,894,597,372.0 6 9,700,958,269.00 75 Belanja Pegawai 12,894,597,372.0 6 9,700,958,269.00 75 Belanja Langsung 8,748,622,920 8,530,848,580.00 97 Belanja Pegawai 300,332,000 298,177,000.00 99 Belanja Barang dan Jasa 7,674,420,320 7,481,996,410.00 97 Belanja Modal 773,870,600 750,675,170.00 97 Belanja Daerah 30.139.460.326 32.624.729.180 35.394.377.966 35.509.377.282 29,057 ,615,791 28.504.793.914 33.420.951.402 33.308.595.942 0,96 0,87 0.94 0,94
1. 1.Belanja Operasi 30.139.460.326 31.910.761.880 33.691.293.166 35.355.778.682 26,841,572,914 27.802.015.101 31.943.253.008 33.173.543.486 0,89 0,87 0,95 0,94
a.Belanja Pegawai 12.943.080.857 12.977.408.142 11.504.522.078 11.942.907.110 11,792,729,955 11.004.461.872 10.773.934.107 11.704.535.673 0,91 0,85 0,94 0,98
b.Belanja barang dan jasa 5.501.007.969 6.441.326.368 8.375.347.688 8.698.290.252 5,213,227,756 6.081.440.029 7.861.504.401 7.967.952.810 0,95 0,95 0,94 0,94 0,92
c.Belanja Hibah 11.695.371.500 12.492.027.370 13.811.423.400 14.714.580.720 9,835,615,203 10.716.113.200 13.307.814.500 13.501.055.003 0,84 0,84 0,86 0,96 0,92
1. 2.Belanja Modal 2.456.690.600 713.967.300 1.703.084.800 153.598.600 2,216,042,877 702.778.813 1.477.698.194 135.052.456 0,90 0,90 0,98 0,87 0,88
a.Belanja Modal Perralatan dan 587.821.100 240.589.300 223.847.300 153.598.600 549,617,540 232.478.584 221.321.800 135.052.456 0,96 0,94 0,97 0,99 0,88 Mesin
b.Belanja modal Gedung dan Bangunan 1.868.869.500 473.378.000 1.479.237.500 - 1,666,425,337 470.300.229 1.256.376.394 - 0,89 0,89 0,99 0,85 - 0,91 NO Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1. Program Penyelenggaraan urusan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten 0,93 Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis perbukitan menoreh 450,899,000 2,072,796,375 4.113.241.400 2.904.347.520 419,598,364 2,008,438,235 3.886.601.419 2.702.607.311 0,93 0,97 0,94 2. Program Penyelenggaraan urusan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan 0,99 Nominasi warisan budaya nasional dan dunia - 1,949,633,566 1.943.815.700 1.172.610.300 - 1,878,600,497 1.931.573.952 1.167.067.602 - 0,96 0,99 0,96 Pengembangan lumbung mataraman - 399,800,725 811.128.200 635.345.500 396,130,275 786.850.237 607.654.808 - 0,99 0,97 - Pembinaan dan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya - 75,000,000 - - - 74,890,393 - - - 1.00 - 0,83 Pengembangan system pertanian tradisional - - 792.677.500 1.658.000.000 - - 767.571.158 1.371.828.025 - - 0,97 3. Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,94 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 100,805,100 139,718,900 139.970.000 148.261.600 94,809,600 137,268,740 138.739.165 139.713.940 0,94 0,98 0,99 0,98 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1,373,968,800 908,081,000 663.384.500 287.500.000 1,372,127,800 895,197,810 622.730.303 282.403.085 1.00 0,99 0,94 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0,82 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11,525,000 26,500,000 16.000.000 14.430.000 11,392,200 26,151,920 15.539.573 11.863.554 0,99 0,99 0,97 0,98 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36,335,000 78,747,600 101.343.500 51.829.100 34,150,100 68,676,540 85.513.970 50.957.847 0,94 87 0,84 0,98 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12,895,480,857 12,904,178,142 11.432.522.078 11.857.407.710 11,747,879,95 10,931,461,872 10.702.609.107 11.619.710.673 0,91 0,85 0,94 0,99 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 90,750,000 76,550,000 86.100.000 85.500.000 90,524,700 75,925,000 85.425.000 84.825.000 1.00 0,99 0,99 0,91 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9,893,500 11,000,000 13.658.400 13.486.000 9,760,000 10,723,080 13.506.151 12.273.130 0,99 0,97 0,99 0,94 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2,106,000 2,106,000 3.675.000 4.000.000 2,044,250 2,004,120 3.495.990 3.774.235.000 0,97 0,97 0,95 0,99 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6,750,000 6,750,000 5.000.000 7.000.000 6,750,000 6,750,000 5.000.000 6.960.000 1.00 1.00 100 0,89 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 38.372.900 40.000.000 - - 35.290.394 35.519.284 - - 0,92 0,89 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68,651,600 84,973,000 84.996.800 54.520.000 68,133,122 79,141,160 84.082.523 48.308.282 99 93 0,99 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100,492,000 49,855,300 40.666.500 - 99,506,000 44,345,000 38.724.000 - 99 89 0,95 0,96 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - 189.383.928 197.794.800 - - 174.348.319 190.657.524 - - 0.92 0,99 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor - - - 618.837.464 - - - 615.629.967 - - - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 565,957,108 583,873,464 572.779.960 563,972,602 581,356,708 572.442.345 1.00 1.00 0,99 0,75 Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - - 307.212.800 302.920.788 - - 277.003.793 226.495.100 - - 0,9 0.99 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain - - 249.633.300 17.500.000 - - 248.410.083 17.389.000 - - 0,99 0,55 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,048,001,781 1,054,242,208 750.000.000 76.900.200 989,516,035 1,012,365,685 57.493.500 42.194.543 0,94 0,96 0,76 5. Program Penyedian dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 284,774,300 324,808,000 130.000.000 281,461,300 320,586,560 129.705.790 0,99 0,99 1.00 0,9 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 214,231,500 1,133,748,500 848.712.600 183.798.100 213,416,425 708,295,867 781.956.078 165.407.495 1.00 0,62 0,92 0,74 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 870,874,200 886,052,200 1.249.520.000 1.099.459.600 578,267,310 721,160,467 1.153.441.751 815.304.395 0,66 0,81 0,92 0,97 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 290,498,770 192,751,000 670.590.000 274.637.900 279,485,600 181,623,680 665.705.449 265.318.572 0,96 0,94 0,99 0,94 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2,108,963,400 1,738,959,500 1.395.859.900 621.595.700 1,849,458,030 1,331,378,326 1.332.984.982 582.038.462 0,88 0,77 0,96 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 0,97 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 2,293,101,300 847,509,700 741.130.000 683.373.200 1,029,833,650 812,697,529 738.392.936 663.840.694 0,45 0,96 0,99 0,98 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 1,622,721,000 4,379,298,000 - 428.105.500 1,585,367,660 3,651,711,095 - 420.816.558 0,98 0,83 - - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 295,903,300 333,877,300 - - 289,281,925 330,081,174 - - 0,98 0,99 0,99 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1,022,372,000 - 1.150.000.000 1.573.172.000 1,009,590,450 - 1.138.677.755 1.554.421.005 0,99 - 0,99 0,99 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1,684,802,000 - 2.261.455.600 3.644.728.100 1,675,974,329 - 2.248.379.952 3.596.066.681 0,99 - 0,99 0,99 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 747,460,600 - - 513.365.300 745,960,200 - - 508.960.671 1.00 - - - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 1,057,635,000 - - - 1,015,961,089 - - - 0,96 - - 0,72 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1,947,664,500 191,376,000 1.253.299.900 1.597.809.000 1,740,662,037 190,224,053 1.030.999.644 1.151.616.384 0,89 0,99 0,82 7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0,96 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 130,891,960 549,263,600 546.578.000 247.572.400 115,491,050 518,626,034 489.532.883 238.208.263 0,88 0,94 0,89 0,72 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 115,952,200 97,567,200 100.000.000 99.700.000 97,425,640 80,414,449 74.207.980 71.349.468 0,84 0,82 0,74 0,97 Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan - - 132.695.900 163.437.300 - - 130.417.277 158.140.594 - - 0,98 0,7 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100,284,000 101,917,700 97.000.000 96.700.000 83,292,638 85,584,809 66.519.417 67.725.105 0,84 0,84 0,68 0,91 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 108,157,700 604,279,000 1.819.914.000 2.299.992.500 89,833,490 537,978,644 1.696.779.500 2.090.051.770 0,83 0,89 0,93 - Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan - - 200.000.000 - - - 150.870.035 - - 0,75 0,98 Pembinaan dan pendampingan pemenuhan persyaratan registrasi produk hewan segar berkemasan - - - 181.441.800 - - - 178.397.588 - - - 0,99 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 47,962,750 61,102,500 60.000.000 75.000.000 46,611,700 59,607,008 57.066.924 74.118.639 0,97 0,98 0,95 8 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 0,93 Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) - - 2.500.000.000 643.027.700 - - 248.119.285 595.612.957 - - 0,99 TPH Bun 9 Program Perizinan Usaha Pertanian Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 97,720,800 141,225,000 94,072,800 140,602,661 0,96 1.00 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 142,005,000 123,893,300 130,154,340 117,363,420 0,92 0,95 10 Program Penyuluhan Pertanian 0,99 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa 85,200,000 3.024.000.000 329.576.400 85,200,000 297.142.363 326.060.271 1.00 0.98 0,94 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 342,744,500 232,289,300 404.569.600 380.444.000 318,708,500 227,316,684 367.121.223 359.049.852 0,93 0,98 0,9 0,88 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 307,814,400 175,775,100 - 153.999.800 277,140,900 174,874,419 - 135.480.706 0,9 1.00 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD Kelompok sasaran layanan utama terdiri dari petani sebagai penerima manfaat utama program penyuluhan, bantuan sarana/prasarana pertanian, dan ketahanan pangan. Secara spesifik, kelompok sasaran difokuskan pada: • Petani individu dan kelompok tani (Poktan/Gapoktan): Termasuk petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternak yang tersebar di 144 desa/kalurahan, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, akses benih, alsintan (alat dan mesin pertanian), serta pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) yang dibina oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap kecamatan. • Masyarakat pedesaan dan kelompok lumbung pangan desa dan Kelompok Wanita Tani: Sebagai target untuk program ketahanan pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan lokal dan peningkatan konsumsi pangan beragam, terutama di wilayah tadah hujan yang rentan kekeringan. • Petani milenial • Pelaku usaha produk hasil pertanian • Penyuluh pertanian dan aparatur terkait: Sebagai kelompok pendukung untuk pembinaan dan diseminasi teknologi pertanian, guna mencapai sasaran peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Perangkat Daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan tugas dan fungsi antara lain:
a.Indeks Ketahanan Pangan masih belum optimal Kondisi ideal yang diharapkan untuk ketahanan pangan adalah indeks ketahanan pangan yang tinggi dan stabil. Data menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan meningkat dari 80,31 pada 2020 menjadi 85,73 pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kemandirian pangan yang merata. Upaya peningkatan Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pada dimensi ketersediaan, rendahnya produksi pangan lokal akibat input pertanian yang terbatas, degradasi lahan, dan minimnya teknologi menjadi penyebab utama. Di sisi akses, tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur jalan dan pasar, serta harga pangan yang tidak stabil menghambat distribusi dan keterjangkauan. Sementara pada dimensi pemanfaatan, masalah gizi buruk, sanitasi yang rendah, dan minimnya edukasi gizi menjadi tantangan serius. Karena itu, diperlukan kebijakan pertanian yang terpadu, penguatan kelembagaan petani, program perlindungan sosial, perbaikan infrastruktur dasar, serta promosi konsumsi pangan bergizi dan beragam berbasis potensi lokal.
b.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih Fluktuatif Kondisi ideal adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang rendah. Data menunjukkan bahwa prevalensi ini mengalami fluktuasi, dari 13,29% pada 2020 hingga 8,75% pada 2024. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, harga pangan yang fluktuatif, akses terbatas ke pasar, dan rendahnya literasi gizi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan program perlindungan sosial berbasis pangan, subsidi harga pangan lokal, peningkatan akses 360 infrastruktur distribusi pangan, serta edukasi konsumsi pangan bergizi melalui intervensi lintas sektor yang dikoordinasikan secara terintegrasi. Terkait kecukupan pangan, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Perda No. 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan serta Perbup No. 85 tahun 2020 tentang Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Setiap tahun, pemda KP telah mengalokasikan anggaran untuk cadangan pangan pemerintah secara bertahap. Rencana program di sektor pertanian dengan mengoptimalkan potensi komoditas unggulan di masing-masing wilayah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan harapannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Terkait harga pangan, pemerintah kabupaten Kulon progo telah memiliki Tim Pengendali Inflasi yang harapannya dapat menjaga kecukupan stok/ketersediaan pangan dan stabilitas harga komoditas pangan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan pembangunan pada pertanian, peternakan dan pangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut: Tabel II.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Indeks Ketahanan Pangan masih belum optimal Upaya peningkatan Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga - Ketergantungan pada- Pola tanam tradisional, Minimnya No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah dimensi, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pada dimensi ketersediaan, rendahnya produksi pangan lokal akibat input pertanian yang terbatas, degradasi lahan, dan minimnya teknologi menjadi penyebab utama. Di sisi akses, tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur jalan dan pasar, serta harga pangan yang tidak stabil menghambat distribusi dan keterjangkauan. Sementara pada dimensi pemanfaatan, masalah gizi buruk, sanitasi yang rendah, dan minimnya edukasi gizi menjadi tantangan serius. Karena itu, diperlukan kebijakan pertanian yang terpadu, penguatan kelembagaan petani, program perlindungan sosial, perbaikan infrastruktur dasar, serta promosi konsumsi pangan bergizi dan beragam berbasis potensi lokal. adopsi inovasi dan teknologi, Kualitas benih dan bibit belum terstandar, Akses alsintan dan pupuk belum maksimal. - Alih fungsi lahan - Tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur jalan dan pasar, serta harga pangan yang tidak stabil menghambat distribusi dan keterjangkauan. - masalah gizi buruk, sanitasi yang rendah, dan minimnya edukasi gizi menjadi tantangan serius 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih Fluktuatif kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, harga pangan yang fluktuatif, akses terbatas ke pasar, dan rendahnya literasi gizi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan program perlindungan sosial berbasis pangan, subsidi harga pangan lokal, peningkatan akses 360 infrastruktur - Produksi pangan belum stabil sepanjang tahun - Infrastruktur distribusi dan logistik pangan terbatas - Sistem cadangan pangan desa belum optimal No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah distribusi pangan, serta edukasi konsumsi pangan bergizi melalui intervensi lintas sektor yang dikoordinasikan secara terintegrasi. Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak hanya didasarkan pada tinjauan kesenjangan pelayanan hasil identifikasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, tetapi juga berdasarkan berbagai faktor dari pelayanan yang mempengaruhi ditinjau berdasarkan:
1. 1.Tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan
2. 2.Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Pertanian;
3. 3.Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Kabupaten Hasil telaah terhadap visi dan misi kepala daerah dan dari faktor pelayanan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025-2029 yaitu:
4. 1.Indeks Ketahanan Pangan Belum optimal Optimalisasi Kecukupan Pangan Pangan yang cukup dan bergizi adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kabupaten Kulon Progo yang dihadapi dalam isu ini meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat.Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pola makan sehat juga sangat penting. Dengan optimalisasi kecukupan pangan masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. - Ketersediaan pangan : Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein sebesar 63 gram/kap/hari. - Distribusi pangan : Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Untuk itu dikembangkan program pemerataan pasokan pangan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selain itu juga ditumbuhkan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan.
5. 2.Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan masih fluktuatif Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Kulon Progo adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekaranganya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga. Tabel II.8 Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan Perangkat daerah Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Strategis PD Global Nasional Regional Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan Perangkat daerah Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Strategis PD Global Nasional Regional Pertanian dan Pangan Indeks ketahanan pangan masih belum optimal Belum optialnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha Alih Fungsi Lahan Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang perubahan iklim, perubahan geopolitik, penurunan kualitas tanah akibat over farming dan penggunan bahan kimia penurunan luas lahan sawah secara nasional setiap tahun karena alih fungsi lahan ke non-pertanian Perkembangan pesat pariwisata, pemukiman dan industri. menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian, terutama sawah dan ladang, penurunan kualitas tanah dan penggunaan bahan kimia produktif yang dekat akses jalan dan pantai. Peningkatan ketahanan pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih Fluktuatif Rendahnya kualitas ketahanan pangan dan gizi Perubahan iklim meningkatkan suhu global, mengubah pola curah hujan, dan mempercepat kejadian cuaca ekstrem (banjir, kekeringan, badai). Fenomena El- Niño/La-Niña berdampak pada kegagalan panen dan kekeringan lahan pertanian. Lahan kering lebih banyak mengalami degradasi. Kekeringan tahunan (Juni-Agustus) berdampak pada terbatasnya masa tanam komoditas pangan tertentu. Penggunaan pupuk kimia tidak sesuai ketentuan untuk produksi yang tinggi Peningkatan ketahanan pangan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberiakan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sejalan dengan Tugas pokok dan fungsi serta Kewenangan dan sejalan visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan”. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan uraian pada bab terdahulu ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025 – 2029 yaitu “Meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan produksi komoditas strategis pertanian dan kualitas ketahanan pangan”, dengan sasaran sebagai berikut :
6. 1.Meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan.
7. 2.Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis meliputi :
a.Produksi padi
b.Produksi jagung Produksi bawang merah
c.Produksi cabai merah
d.Produksi daging dan
e.Produksi telur Tujuan dan sasaran sebagaimana yang akan dicapai dengan penentuan-penentuan sasaran dan kebijakan dan telah dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Dari uraian di atas, tujuan, indikator dan target kinerja tujuan serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan disampaikan pada tabel III.1 sebagai berikut ini : Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN REALISASI KINERJA TUJUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kemandirian Daerah PDRB Per Kapita (ADHB) 37.976,26 40.046,90 42.873,19 45.887,08 49.105,90 52.541,00 56.211,31 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A (83,75) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) Indeks Maturitas SPIP 3,211 3,221 3,231 3,241 3,251 3,261 3,271 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (83,75) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A A A Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 2,75 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,251 3,261 3,271 Meningkatnya Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 88,0 89,1 90,2 91,3 92,4 93,5 94,6 Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis : Padi 124.230 125.472 126.727 127.994 129.274 130.567 131.873 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis : Jagung 23.471 23.706 23.943 24.182 24.424 24.668 24.915 Produksi Komoditas Hortikultura Strategis : Cabai 379.192,19 382.984 386.814 390.682 394.589 398.535 402.520 Produksi Komoditas Hortikultura Strategis : Bawang Merah 128.346 129.629 130.925 132.235 133.557 134.893 136.242 Produksi Daging 14.676 14.750 14.823 14.897 14.972 15.047 15.122 Produksi Telur 17.844 17.933 18.023 18.113 18.204 18.295 18.386 3.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan menggambarkan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar perumusan kegiatan dan program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Penetapan sasaran kinerja perangkat daerah memberikan gambaran tentang kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Profo pada periode 2025-2029. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan menjabarkan kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan secara terinci guna mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian visi pembangunan dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema penguatan fondasi pada periode lima tahun pertama. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan pembangunan disajikan pada tabel III.3 dibawah ini: Tabel III.3 Pentahapan Renstra PD Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V

(2026)(2027) (2028) (2029) (2030) Penguatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Optimalisasi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Pemantapan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan memperhatikan operasional NSPK dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam tabel III.4 berikut: Tabel III.4 Arah Kebijakan Renstra Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan RENSTRA PD Ket. 1 Terwujudnya kemandirian daerah yang berkualitas dan berdaya saing Guna mendukung ketahanan pangan dan menghindari tekanan terhadap ruang produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2024, serta diperkuat oleh kebijakan fiskal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif diberikan dalam bentuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih rendah bagi lahan pertanian dibandingkan lahan pekarangan, serta dukungan non- fiskal berupa penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas SDM melalui penyuluhan dan pelatihan, fasilitasi pembiayaan, akses terhadap ilmu Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian, serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian yang inovatif dan kreatif, Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang tepat guna, Mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan yang Urusan Pertanian Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan RENSTRA PD Ket. pengetahuan dan teknologi, serta dukungan pemasaran hasil pertanian. Untuk mencegah degradasi lahan, Program Prioritas Bupati mencakup peningkatan produksi pertanian dan perikanan melalui pendekatan pertanian presisi yang dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk secara tepat guna menjaga produktivitas dan keberlanjutan lahan. berkualitas, Mengoptimalkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program utama dirancang untuk mendukung visi Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan, dengan alokasi anggaran yang selaras dengan prioritas. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasional rencana pendanaan harus dituangkan kedalam program/ kegiatan/ sub kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program yang disusun di dalamnya harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai pembangunan daerah dimulai dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan upaya dari menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030- 3034. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan beberapa Indikator Kinerja. Berikut adalah indikator program beserta target capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2 Program Penanganan Kerawanan Pangan 3 Program Pengawasan Keamanan Pangan B Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5 Program Penyuluhan Pertanian 6 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya, Rencana Strategis perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 lebih konkrit dijabakan dalam Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif terlihat pada table IV.1. Tabel IV.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan K ODE B IDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN O UTCO ME INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN S ATUAN BASELI NE 2024 TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGE T PAGU (Rp.) TARGE T PAGU (Rp.) TARGE T PAGU (Rp.) TARGE T PAGU (Rp.) TARGE T PAGU (Rp.) TARGE T PAGU (Rp.) 28.549.196.14 6 28.219.795.40 0 28.595.400.838 29.426.710.95 7 30.294.402.59 3 31.150.319.270 1 U RUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG BERKAITA N DENGAN PELAYAN AN DASAR 1.943.704.000 2.538.815.000 696.402.497 721.668.476 721.668.476 721.668.476 1 .03 U RUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG 1.943.704.000 2.538.815.000 696.402.497 721.668.476 721.668.476 721.668.476 1 .03.13 P ROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN TATA RUANG M eningka tnya Pemanf aatan Lahan Pertani an di Kawasa n Ruang SRS Kasulta nan dan Kadipa ten Jumlah Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten H a 80,00 8,33 1.943.704.000 85,00 2.538.815.000 90,00 696.402.497 95,00 721.668.476 100,00 721.668.476 105,00 721.668.476 1 .03.13.5. 02 P emanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dokumen 1,00 1 dokume n 1.943.704.000 1,00 2.538.815.000 1,00 696.402.497 1,00 721.668.476 1,00 721.668.476 1,00 721.668.476 1 .03.13.5. 02.0004 P emanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh dokumen 1,00 1 dokume n 1.943.704.000 1,00 2.538.815.000 1,00 696.402.497 1,00 721.668.476 1,00 721.668.476 1,00 721.668.476 2 U RUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA N DENGAN PELAYAN AN DASAR 6.190.506.000 6.190.506.000 6.500.031.300 6.825.032.865 6.825.032.865 7.166.284.508 2 .09 U RUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN 1.324.668.900 381.400.000 1.499.715.860 1.545.276.519 1.609.652.860 1.661.088.057 2 .09.03 P ROGRAM PENINGKA TAN DIVERSIFI KASI DAN KETAHAN AN PANGAN MASYARA KAT M eningka tnya diversif ikasi dan ketaha nan pangan masyar akat Tingkat Ketersediaan Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 Kkal/Kap/Hari Kkal/Ka pita /Hari 2.949,00 2.951,00 1.283.685.200 2.953,00 328.000.000 2.955,00 1.441.742.192 2.957,00 1.485.541.639 2.959,00 1.547.429.422 2.961,00 1.596.876.318 Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 Kkal/Kap/Hari Kkal/Ka pita /Hari 1.831,00 1.855,50 1.879,90 1.904,40 1.928,80 1.953,30 1.977,70 2 .09.03.2. 01 P enyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/K ota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga % 100,00 100,00 1.103.685.200 100,00 148.000.000 100,00 1.189.000.000 100,00 1.198.450.000 100,00 1.198.450.000 100,00 1.208.372.500 2 .09.03.2. 01.0003 K oordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya l aporan 3,00 3,00 103.685.200 3,00 148.000.000 3,00 189.000.000 3,00 198.450.000 3,00 198.450.000 3,00 208.372.500 2 .09.03.2. 01.0007 P eningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga k eluarga n/a 100,00 1.000.000.000 - - 100,00 1.000.000.000 100,00 1.000.000.000 100,00 1.000.000.000 100,00 1.000.000.000 2 .09.03.2. 04 P elaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Ta hun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal % 100,00 100,00 180.000.000 100,00 180.000.000 100,00 252.742.192 100,00 287.091.639 100,00 348.979.422 100,00 388.503.818 2 .09.03.2. 04.0002 P emberdayaan Masyarakat dalam Penganekara gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal l aporan 3,00 3,00 180.000.000 3,00 180.000.000 3,00 252.742.192 3,00 287.091.639 3,00 348.979.422 3,00 388.503.818 2 .09.04 P ROGRAM PENANGA NAN KERAWAN AN PANGAN M eningka tnya penang anan kerawa nan pangan Persentase Desa Kategori Tahan dan Sangat Tahan Pangan % 20,45 22,73 21.445.300 25,00 20.000.000 27,27 21.712.984 29,55 22.372.614 31,82 23.304.658 34,09 24.049.340 2 .09.04.2. 02 P enanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota % 100,00 100,00 21.445.300 100,00 20.000.000 100,00 21.712.984 100,00 22.372.614 100,00 23.304.658 100,00 24.049.340 2 .09.04.2. 02.0003 K oordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/K ota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota l aporan 2,00 2,00 21.445.300 2,00 20.000.000 2,00 21.712.984 2,00 22.372.614 2,00 23.304.658 2,00 24.049.340 2 .09.05 P ROGRAM PENGAWA SAN KEAMANA N PANGAN M eningka tnya pengaw asan mutu dan keaman an pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan % 90,83 91,67 19.538.400 92,50 33.400.000 93,33 36.260.684 94,17 37.362.266 95,00 38.918.780 95,83 40.162.399 2 .09.05.2. 01 P elaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota % 100,00 - 19.538.400 - 33.400.000 - 36.260.684 - 37.362.266 - 38.918.780 - 40.162.399 2 .09.05.2. 01.0009 P enguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan d okumen 1,00 1,00 19.538.400 1,00 33.400.000 1,00 36.260.684 1,00 37.362.266 1,00 38.918.780 1,00 40.162.399 2 .22 U RUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAY AAN 5.832.106.000 5.832.106.000 6.123.711.300 6.429.896.865 6.429.896.865 6.751.391.708 2 .22.08 P ROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KEBUDAY AAN M eningka tnya kapasit as kelomp ok tani lahan surjan dan lumbun g kemata raman peningkatan kapasitas kelompok tani lahan surjan dan kelompok wanita tani lumbung mataraman yang terfasilitasi % 24,66 25,68 1.823.937.495 29,11 5.832.106.000 32,53 886.911.630 35,96 919.089.417 39,38 969.089.417 42,81 1.019.089.417 2 .22.08.5. 02 P elestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Laporan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya l aporan 1,00 1,00 271.899.800 1,00 1.762.664.000 1,00 236.911.630 1,00 219.089.417 1,00 219.089.417 1,00 219.089.417 2 .22.08.5. 02.0003 N ominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi o bjek 1,00 1,00 271.899.800 1,00 1.762.664.000 1,00 300.000.000 1,00 300.000.000 1,00 300.000.000 1,00 300.000.000 2 .22.08.5. 06 P engembanga n Kearifan Lokal dan Potensi Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya l aporan 1,00 1,00 1.552.037.695 1,00 4.069.442.000 1,00 650.000.000 1,00 700.000.000 1,00 750.000.000 1,00 800.000.000 Budaya 2 .22.08.5. 06.0001 P engembanga n Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman l aporan 1,00 - - 1,00 502.664.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 1,00 200.000.000 2 .22.08.5. 06.0007 P engembanga n Sistem Pertanian Tradisional Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional d okumen 1,00 1,00 1.552.037.695 1,00 3.566.778.000 1,00 450.000.000 1,00 500.000.000 1,00 550.000.000 1,00 600.000.000 3 U RUSAN PEMERINT AHAN PILIHAN 18.329.480.00 0 18.329.480.00 0 19.245.954.000 20.208.251.70 0 20.208.251.70 0 21.218.664.285 3 .27 U RUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N 18.329.480.00 0 18.329.480.00 0 19.245.954.000 20.208.251.70 0 20.208.251.70 0 21.218.664.285 3 .27.01 P ROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA M eningka tnya kinerja sub kegiata n pada perang kat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100,00 100,00 13.372.079.17 1 100,00 13.765.486.71 9 100,00 13.934.062.736 100,00 14.073.403.36 3 100,00 14.214.137.39 6 100,00 14.356.278.769 3 .27.01.2. 01 P erencanaan, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah M eningka tnya Kualita s Perenc anaan, Pengan ggaran, dan Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan d okumen 2,00 2,00 70.000.000 2,00 70.000.000 2,00 71.000.000 2,00 72.000.000 2,00 73.000.000 2,00 74.000.000 3 .27.01.2. 01.0001 P enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah d okumen 2,00 3,00 18.000.000 2,00 18.000.000 2,00 18.000.000 2,00 18.000.000 2,00 18.000.000 2,00 18.000.000 3 .27.01.2. 01.0007 E valuasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah l aporan 19,00 19,00 52.000.000 19,00 52.000.000 19,00 53.000.000 19,00 54.000.000 19,00 55.000.000 19,00 56.000.000 3 .27.01.2. 02 A dministrasi Keuangan Perangkat Daerah M eningka tnya Kualita s Admini strasi Keuang an Perang kat Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan d okumen 3,00 3,00 11.681.159.37 1 3,00 12.074.486.71 9 3,00 12.161.212.736 3,00 12.215.095.86 3 3,00 12.350.829.89 6 3,00 12.406.655.894 Daerah 3 .27.01.2. 02.0001 P enyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN o rang 2.338,00 2.338,00 11.590.159.37 1 2.338,00 11.983.486.71 9 2.338,00 12.068.712.736 2.338,00 12.120.095.86 3 2.338,00 12.253.829.89 6 2.338,00 12.307.155.894 3 .27.01.2. 02.0002 P enyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN d okumen 1,00 1,00 79.000.000 1,00 79.000.000 1,00 80.000.000 1,00 82.000.000 1,00 84.000.000 1,00 86.000.000 3 .27.01.2. 02.0007 K oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD l aporan 14,00 14,00 12.000.000 14,00 12.000.000 14,00 12.500.000 14,00 13.000.000 14,00 13.000.000 14,00 13.500.000 3 .27.01.2. 05 A dministrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah M eningka tnya Kualita s Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan d okumen 2,00 13,00 10.000.000 2,00 10.000.000 2,00 11.150.000 2,00 12.307.500 2,00 13.307.500 2,00 13.472.875 3 .27.01.2. 05.0005 M onitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai d okumen 12,00 12,00 3.000.000 12,00 3.000.000 12,00 3.150.000 12,00 3.307.500 12,00 3.307.500 12,00 3.472.875 3 .27.01.2. 05.0009 P endidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan o rang 10,00 2,00 7.000.000 2,00 7.000.000 2,00 8.000.000 2,00 9.000.000 2,00 10.000.000 2,00 10.000.000 3 .27.01.2. 06 A dministrasi Umum Perangkat Daerah M eningka tnya Kualita s Admini strasi Umum Perang kat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan d okumen 2,00 2,00 95.000.000 2,00 95.000.000 2,00 99.000.000 2,00 103.000.000 2,00 105.000.000 2,00 107.000.000 3 .27.01.2. 06.0002 P enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan p aket 1,00 1 Paket 35.000.000 1,00 35.000.000 1,00 36.000.000 1,00 38.000.000 1,00 39.000.000 1,00 40.000.000 3 .27.01.2. 06.0009 P enyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD l aporan 12,00 12 Laporan 60.000.000 12,00 60.000.000 12,00 63.000.000 12,00 65.000.000 12,00 66.000.000 12,00 67.000.000 3 .27.01.2. 07 P engadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah M eningka tnya Kualita s Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemeri ntah Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan d okumen 1,00 1,00 34.000.000 1,00 34.000.000 1,00 35.700.000 1,00 37.000.000 1,00 38.000.000 1,00 40.000.000 3 .27.01.2. 07.0010 P engadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan u nit - 2,00 34.000.000 2,00 34.000.000 2,00 36.000.000 2,00 37.000.000 2,00 38.000.000 2,00 40.000.000 3 .27.01.2. 08 P enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah M eningka tnya Kualita s Penyedi aan Jasa Penunj ang Urusan Pemeri ntahan Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan d okumen 2,00 2,00 830.000.000 2,00 830.000.000 2,00 871.500.000 2,00 915.075.000 2,00 915.075.000 2,00 960.828.750 3 .27.01.2. 08.0002 P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan l aporan 12,00 12,00 200.000.000 12,00 200.000.000 12,00 210.000.000 12,00 220.500.000 12,00 220.500.000 12,00 231.525.000 3 .27.01.2. 08.0004 P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan l aporan 12,00 12,00 630.000.000 12,00 630.000.000 12,00 661.500.000 12,00 694.575.000 12,00 694.575.000 12,00 729.303.750 3 .27.01.2. 09 P emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah M eningka tnya Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemeri ntahan Daerah Kondisi Baik Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan d okumen 3,00 3,00 651.919.800 3,00 652.000.000 3,00 684.500.000 3,00 718.925.000 3,00 718.925.000 3,00 754.321.250 3 .27.01.2. 09.0002 P enyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya u nit 135,00 135,00 300.000.000 135,00 300.000.000 135,00 315.000.000 135,00 330.750.000 135,00 330.750.000 135,00 347.287.500 Lapangan 3 .27.01.2. 09.0009 P emeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi u nit 2,00 2,00 281.919.800 2,00 282.000.000 2,00 296.000.000 2,00 311.000.000 2,00 311.000.000 2,00 326.000.000 3 .27.01.2. 09.0010 P emeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi u nit 20,00 20,00 70.000.000 20,00 70.000.000 20,00 73.500.000 20,00 77.175.000 20,00 77.175.000 20,00 81.033.750 3 .27.02 P ROGRAM PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIA N M eningka tnya distribu si dan kualitas sarana pertani an Produktivitas Padi k uintal/h a 69,22 69,91 2.913.222.880 70,61 2.129.723.600 71,31 2.513.073.848 72,03 2.663.858.278 72,75 2.823.689.774 73,48 2.993.111.160 Produktivitas Jagung k uintal/ha 67,34 68,01 68,69 69,38 70,07 70,77 71,48 Produktivitas Cabai k uintal/ha 57,70 58,30 58,80 59,40 60,00 60,60 61,20 Produktivitas Bawang Merah k uintal/ha 126,00 127,20 128,50 129,80 131,10 132,40 133,70 Populasi Ternak A nimal Unit 171.171,0 0 172.028, 00 172.888, 00 173.752, 00 174.620, 00 175.493, 00 176.374, 00 Persentase Sarana Pertanian yang digunakan dan Kondisinya Baik % 74,98 75,17 75,35 75,53 75,71 75,88 76,06 3 .27.02.2. 01 P engawasan Penggunaan Sarana Pertanian Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian % 100,00 100,00 378.000.000 100,00 378.000.000 100,00 387.000.000 - 396.000.000 100,00 396.000.000 100,00 406.000.000 3 .27.02.2. 01.0002 P endampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian l aporan 2,00 2,00 378.000.000 2,00 378.000.000 2,00 387.000.000 2,00 396.000.000 2,00 396.000.000 2,00 406.000.000 3 .27.02.2. 02 P engelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Kabupaten/ Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan kabupaten/ kota % 100,00 100,00 1.385.425.000 100,00 1.135.425.000 100,00 1.435.000.000 100,00 1.510.000.000 100,00 1.580.000.000 100,00 1.660.000.000 Kota 3 .27.02.2. 02.0002 P eningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana man Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman d okumen 2,00 2 Dokume n 985.425.000 2 Dokume n 985.425.000 2 Dokume n 1.035.000.000 2 Dokume n 1.060.000.000 2 Dokume n 1.080.000.000 2 Dokume n 1.110.000.000 3 .27.02.2. 02.0003 P emanfaatan SDG Hewan/Tana man Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman d okumen 2,00 2 Dokume n 400.000.000 2 Dokume n 150.000.000 2 Dokume n 400.000.000 2 Dokume n 450.000.000 2 Dokume n 500.000.000 2 Dokume n 550.000.000 3 .27.02.2. 06 P enyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain % 100,00 100,00 1.149.797.880 100,00 616.298.600 100,00 691.073.848 100,00 757.858.278 100,00 847.689.774 100,00 927.111.160 3 .27.02.2. 06.0003 P engadaan Bibit Ternak yang Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain e kor 54,00 54,00 1.149.797.880 54,00 616.298.600 54,00 691.073.848 54,00 757.858.278 54,00 847.689.774 54,00 927.111.160 Sumbernya dari Daerah Kabupaten/K ota Lain 3 .27.03 P ROGRAM PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN PRASARA NA PERTANIA N M eningka tnya distribu si dan kualitas prasara na pertani an Persentase Lahan yang Terfasilitasi Jalan Pertanian % 28,02 28,09 1.301.416.500 28,16 2.022.708.800 28,23 2.386.796.384 28,30 2.530.004.167 28,37 2.681.804.417 28,44 2.842.712.682 Persentase Lahan yang Terfasilitasi Irigasi % 8,58 8,69 8,79 8,90 9,00 9,10 9,21 3 .27.03.2. 01 P engembanga n Prasarana Pertanian Terwujudnya Pengembangan Prasarana Pertanian % 100,00 100,00 400.000.000 100,00 570.000.000 100,00 590.000.000 100,00 610.000.000 100,00 630.000.000 100,00 650.000.000 3 .27.03.2. 01.0003 K oordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya l aporan 1,00 - - 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 3 .27.03.2. 01.0015 P engelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LCP2B di Kabupaten/K ota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola d okumen 1,00 1,00 400.000.000 1,00 420.000.000 1,00 440.000.000 1,00 460.000.000 1,00 480.000.000 1,00 500.000.000 3 .27.03.2. 02 P embanguna n Prasarana Pertanian Terwujudnya Pembangunan Prasarana Pertanian % 100,00 100,00 901.416.500 100,00 1.452.708.800 100,00 1.796.796.384 100,00 1.920.004.167 100,00 2.051.804.417 100,00 2.192.712.682 3 .27.03.2. 02.0003 P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara u nit - 3,00 600.000.000,0 0 4,00 800.000.000,0 0 5,00 1.000.000.000, 00 6,00 1.200.000.000, 00 6,00 1.200.000.000 ,00 7,00 1.400.000.000,00 3 .27.03.2. 02.0004 P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara u nit - - - - - - - - - - - - - 3 .27.03.2. 02.0008 P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungn ya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara u nit - - - - - - - - - - - - - 3 .27.03.2. 02.0009 P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara u nit - - - - - - - - - - - - - 3 .27.03.2. 02.0010 R ehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi u nit - 2,00 301.416.500,0 0 4,00 652.708.800,0 0 5,00 796.796.384,00 5,00 720.004.167,0 0 6,00 851.804.417,0 0 5,00 792.712.682,00 3 .27.03.2. 02.0015 P embangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalis asi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi U nit - - - - - - - - - - - - - 3 .27.04 P ROGRAM PENGEND ALIAN KESEHAT AN HEWAN DAN KESEHAT AN MASYARA KAT VETERINE R M eningka tnya pengen dalian kesehat an hewan dan kesehat an masyar akat veterin er Persentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan % 90,02 90,16 3.118.877.300 90,36 855.268.281 90,55 3.461.123.910 90,73 3.566.271.221 90,91 3.714.842.364 91,08 3.833.547.245 Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Hewan % 98,57 98,61 98,65 98,69 98,73 98,77 98,80 3 .27.04.2. 01 P enjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota Terwujudnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 449.512.140 100,00 350.000.000 100,00 467.500.000 100,00 482.225.000 100,00 489.225.000 100,00 506.186.250 3 .27.04.2. 01.0003 P enanggulang an Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali l aporan 1,00 1,00 99.512.140 1,00 90.000.000 1,00 94.500.000 1,00 99.225.000 1,00 99.225.000 1,00 104.186.250 3 .27.04.2. 01.0008 P emberantasa n Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota l aporan 1,00 1,00 350.000.000 1,00 260.000.000 1,00 373.000.000 1,00 383.000.000 1,00 390.000.000 1,00 402.000.000 3 .27.04.2. 02 P engawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota Terwujudnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 253.000.000 100,00 180.000.000 100,00 261.000.000 100,00 272.000.000 100,00 274.000.000 100,00 282.000.000 3 .27.04.2. 02.0004 P engawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM l aporan 4,00 4,00 154.000.000 4,00 100.000.000 4,00 161.000.000 4,00 169.000.000 4,00 169.000.000 4,00 174.000.000 Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 3 .27.04.2. 02.0006 P engawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM l aporan 1,00 1,00 99.000.000 1,00 80.000.000 1,00 100.000.000 1,00 103.000.000 1,00 105.000.000 1,00 108.000.000 3 .27.04.2. 03 P engelolaan Pelayanan Jasa Laboratoriu m dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota % 100,00 100,00 2.168.582.060 - 210.268.281 100,00 2.472.223.910 100,00 2.539.046.221 100,00 2.678.317.364 100,00 2.758.360.995 3 .27.04.2. 03.0002 P enyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner l aporan 1,00 1,00 2.168.582.060 1,00 210.268.281 1,00 2.472.223.910 1,00 2.539.046.221 1,00 2.678.317.364 1,00 2.758.360.995 3 .27.04.2. 04 P enerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner % 100,00 100,00 247.783.100 100,00 115.000.000 100,00 260.400.000 100,00 273.000.000 100,00 273.300.000 100,00 287.000.000 3 .27.04.2. 04.0005 P engawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan l aporan 1,00 1,00 70.907.900 1,00 40.000.000 1,00 74.400.000 1,00 78.000.000 1,00 78.000.000 1,00 82.000.000 3 .27.04.2. 04.0009 P embinaan dan pendampinga n Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan p roduk 4,00 4,00 176.875.200 4,00 75.000.000 4,00 186.000.000 4,00 195.000.000 4,00 195.300.000 4,00 205.000.000 3 .27.05 P ROGRAM PENGEND ALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANIA M eningka tnya pengend alian dan penangg ulangan bencana Persentase Bencana Pertanian yang ditangani % 95,32 95,46 85.919.400 95,65 99.923.800 95,85 108.482.197 96,00 111.777.834 96,14 116.434.507 96,38 120.155.080 N pertania n 3 .27.05.2. 01 P engendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/K ota - - 99.923.800 - 99.923.800 95,85 108.482.197 96,00 111.777.834 96,14 116.434.507 96,38 120.155.080 3 .27.05.2. 01.0001 P engendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 99.923.800 95,85 108.482.197 96,00 111.777.834 96,14 116.434.507 96,38 120.155.080 3 .27.07 P ROGRAM PENYULU HAN PERTANIA N M eningka tnya kapasit as SDM bidang penyul uh pertani an Persentase Penerapan Teknologi yang dianjurkan % 75,59 75,68 2.665.370.500 75,77 594.363.200 75,86 3.108.831.776 75,95 3.295.361.682 76,04 3.493.083.382 76,13 3.702.668.384 3 .27.07.2. 01 P elaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 2.665.370.500 - 594.363.200 - 3.108.831.776 - 3.295.361.682 - 3.493.083.382 - 3.702.668.384 3 .27.07.2. 01.0001 P eningkatan Kapasitas Kelembagaa n Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 2.240.370.500 12 Unit 244.363.200 12 Unit 2.743.831.776 12 Unit 2.915.361.682 12 Unit 3.108.083.382 12 Unit 3.302.668.384 3 .27.07.2. 01.0002 P engembanga n Kapasitas Kelembagaa n Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1628 Unit 425.000.000 1628 Unit 350.000.000 1628 Unit 365.000.000 1628 Unit 380.000.000 1628 Unit 385.000.000 1628 Unit 400.000.000 J U M L A H 28.549.196.14 6 28.219.795.40 0 28.595.400.838 29.426.710.95 7 30.294.402.59 3 31.150.319.270 Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, terhadap visi dan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu perangkat daerah yang ikut mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif. Untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman pada visi dan misi, Dinas Pertanian dan Pangan menyusun sub kegiatan prioritas seperti dalam tabel IV.2 di bawah ini. Tabel IV.2. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Lumbung Mataraman Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura strategis Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengawasan penggunaan pascapanen hortikultura Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. hortikultura strategis Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Meningkatnya prasarana pertanian yang dapat digunakan dengan baik Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Meningkatnya prasarana pertanian yang dapat digunakan dengan baik Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 9 Program Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Kapasitas Sdm Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD ditampilkan dalam tabel IV.3. berikut: Tabel IV.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya ketahanan pangan Skor Pola Pangan Harapan Nilai 89,1 90,2 91,3 92,4 93,5 94,6 Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis Produksi Komoditas pangan strategis ton 125.472 126.727 127.994 129.274 130.567 131.873 23.706 23.943 24.182 24.424 24.668 24.915 Produksi Komoditas hortikultura strategis kuintal 382.984 386.814 390.682 394.589 398.535 402.520 129.629 130.925 132.235 133.557 134.893 136.242 Produksi daging ton 646 650 653 656 660 663 550 553 555 558 561 564 601 604 607 611 614 617 12.952 13.017 13.082 13.147 13.213 13.279 Produksi telur ton 496 499 501 504 506 509 16.237 16.318 16.400 16.482 16.564 16.647 630 633 636 639 642 646 570 573 576 579 581 584 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUNSATUANTUJUAN Selain Indikator Kinerja utama, Dinas Pertanian dan Pangan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mewakili pencapaian program. Indikator Kinerja Kunci di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel IV.4. berikut: Tabel IV.4 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan No Indikator Satuan Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung) sesuai kebutuhan % 34,78 37,72 42,72 52,72 57,72 62,72 2 Produktivitas pertanian per hektar per tahun ton 755,35 759,12 762,92 766,73 770,57 774,42 3 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % -13,18 -12,91 -12,66 -12,40 -11,91 -11,67 Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dokumen Rencana Strategis dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah kabupaten Kulon Progo. Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan disusun sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan (Renja PD). Kulon Progo, 18 September 2025 i RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN KULON PROGO JL. Kawijo, Pengasih, Kulon Progo, 55652 Telp /Fax: (0274) 2890731, Email : Pertarung@kulonprogokab.go.id ii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 seiring dengan adanya pengelolaan dana keistimewaan, perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya. Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bapperida dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, Kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Kulon Progo, 18 September 2025 KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN KULON PROGO Drs. RIYADI SUNARTO Pembina Utama Muda; IVc NIP. 19671018 199303 1 004 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………..... DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………. DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………..... DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………………………... ii iii iv vi 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………..... 1.2 Dasar Hukum Penyusun ………………………………………………………………...... 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………..... 1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………………………….. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ………………………………………………………………………………………..... 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………………... 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ……………………………...... 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………………………….. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………………..... 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ………… 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan …………………….. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis ………………………………………………………… 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………...... 2.2.2. Isu Strategis …………………………………………………………………….......... TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN …………………………………... 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ………………. 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ……………………………. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …………………………………………………………………………….................... 1 1 2 4 4 6 6 6 22 27 47 47 49 49 57 59 59 60 63 82 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan ……………………………………. 22 Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang ………………………………………….. 23 Tabel 2.3 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional ……………………………….. 24 Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ……………………………………………….. 26 Tabel 2.5 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo …………….. 28 Tabel 2.6 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024 …………………………….. 29 Tabel 2.7 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 …………………………………………………..…………… 31 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 ………………………………………………………………………... 32 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo ……………………………………………………………… 35 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo ……………………….. 35 Tabel 2.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo …………………………………………. 49 Tabel 2.12 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah ……………………………… 52 Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ……………………………………………..………. 53 Tabel 2.14 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ………………………………………………………………………. 57 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ……... 59 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)………………………………………… 60 Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah …………………………………………… 61 Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ……………………………………… 62 v Tabel 4.1 Rencana Program, kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ………………………………………… 67 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ………………………………………………………………. 78 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ………………………………………. 80 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah ……………………………………………………………… 80 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci ………………………………………………………………… 81 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) …………………………………………………….... 8 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan ….. 23 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang ……………………………….. 24 Gambar 2.4 Diagram SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ………………………………………………………... 25 1 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Renstra 2025-2029 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanahan dan Tata Ruang sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-

2029.Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan tata ruang sehingga Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 2 Sasana) diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pertanahan, tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
1.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
16.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugsan Urusan Keistimewaan;
18.Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 86);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029; 4
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1);
22.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Pertanahan dan Tata Ruang, serta merumuskan program bidang Pertanahan dan Tata Ruang selama 5 tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah( RPJMD ) Kabupaten Kulon Progo 2025 - 2029. Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah :
1.Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu empat tahun ke depan;
2.Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3.Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJPD dan RPJMD;
4.Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:
1.BAB I Pendahuluan BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang kondisi yang mendasari disusunnya Renstra, dilengkapi definsi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. Dasar hukum penyusunan memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dalam maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan sistematika penulisan menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 5
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam bab II berisi tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah menguraikan tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan kelompok sasaran layanan. Permasalahan dan isu strategis menguraikan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BAB III berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan strategi serta arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
4.Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraab Bidang Urusan BAB IV berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
5.Bab V Penutup BAB V memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 6 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2016 digantikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 tahun 2019 dan digantikan lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk menyesuaikan struktur dan tugas perangkat daerah dengan perkembangan zaman, serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Pada awal tahun 2020, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dan dengan ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan penggabungan urusan tata ruang yang sebelumnya di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo dan urusan pertanahan dari kantor Tata Pemerintahan dan kantor Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang 7 pertanahan dan bidang tata ruang dan urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) mempunyai fungsi :
1.perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
2.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan biadang tata ruang;
3.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
4.pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( Kundha Mandala Sarta Tata Sasana), dan
5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat, terdiri dari :

a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.Subbagian Perencanaan
c.Subbagian Keuangan,
1. 3.Bidang Pertanahan, terdiri dari :
a.Seksi Penatausahaan Pertanahan;
b.Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
c.Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan.
1. 4.Bidang Tata Ruang terdiri dari :
a.Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
b.Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang
1. 5.Bidang Pengendalian dan Pengawasan :
a.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan;
b.Seksi Data dan Informasi. 8
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
2. 1.Kepala Dinas
a.Tugas Kepala dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Bidang Tata Ruang dan urusan keistimewaan yang ditugaskan di Bidang Pertanahan dan Bidang Tata Ruang. 9
b.Fungsi 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas; 2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang Bidang Pertanahan dan Bidang Tata Ruang; 3) pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas; 4) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah; 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; 6) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; 7) pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; 8) pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas; 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan,pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsinya.
1. 2.Sekretariat Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
a.Tugas Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan.
b.Fungsi 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; 2) perumusan kebijakan secretariat; 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas; 4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; 6) pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; 7) pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 8) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; 9) pengoordinasian penyiapa bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; 10) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; 10 11) pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; 12) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; 13) penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas; 14) penyiapan pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; 15) bahan pelaksanaan reformasi birokrasi; 16) penyiapan bahan system pengendalian intern pemerintah; 17) penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; 18) penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 19) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan 20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sekretariat, terdiri atas :
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang dan administrasi kepegawaian Dinas. 2) Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a) penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b) penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian; c) pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan; d) pengelolaan kerumahtanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat; e) pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana; f) penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian; g) penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja; h) penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja; i) perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar; j) pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi Dinas; k) pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Dinas; l) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 11 m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
b.Subbagian Perencanaan 1) Sub Bagian Perencanan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program. 2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: a) penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan; b) penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas; c) pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; d) penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi; e) penyiapan bahan system pengendalian intern pemerintah; f) penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan public; g) penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; h) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
c.Subbagian Keuangan 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan, dan mengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas 2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: a) penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan; b) penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan program kerja Dinas; c) pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan; d) penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran; e) penyediaaan gaji dan tunjangan ASN; f) penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas; g) koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Dinas; h) koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran; i) penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; j) pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; 12 k) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. 3.Bidang Pertanahan Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.
a.Tugas Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan pertanahan, pemanfaatan pertanahan dan pembinaan serta penanganan permasalahan pertanahan.
b.Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi: 1) penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan; 2) perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; 3) pengoordinasian Pengadaan tanah di wilayah kabupaten; 4) pengoordinasian penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten; 5) pengoordinasian pengadaan tanah di wilayah provinsi; 6) Pengoordinasian percepatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN); 7) Pengoodinasian Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah; 8) Pengoordinasian Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah; 9) Pengoordinasian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah; 10) Pengoordinasian Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah; 11) Pengoordinasian Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan social, pendidikan, kesehatan dan keagamaan; 12) Pengoordinasian Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah; 13) Pengoordinasian Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 14) Pengoordinasian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 15) Pengoordinasian Sarana dan Prasarana Keistimewaan; 16) Pengoordinasian Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah; 13 17) Pengoordinasian Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin; 18) Pengoordinasian Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Gampong; 19) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil; 20) Pengoordinasian Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; 21) Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan; 22) Penyelenggaraan pembinaan dan penanganan permasalahan pertanahan; 23) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 24) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Pertanahan terdiri atas :
a.Seksi Penatausahaan Pertanahan 1) Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan pertanahan. 2) Uraian fungsi Seksi Penatausahaan Pertanahan adalah sebagi berikut : a) penyusunan rencana kerja Seksi Penatausahaan Pertanahan; b) perumusan bahan kebijakan teknis bidang penatausahaan pertanahan; c) Pelaksanaan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten; d) Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah; e) Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN; f) Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah; g) Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah; h) Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten; i) Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; j) Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota; k) Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria; l) Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten; 14 m) Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; n) Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; o) Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten; p) Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten; q) Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten; r) Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten; s) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten; t) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten; u) Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul; v) Perencanaan penggunaan tanah (Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten; w) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; x) Pemeliharaan Dokumen Pertanahan; y) Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan; z) Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah; aa) Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin; bb) Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda; cc) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan dd) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
b.Seksi Pemanfaatan Pertanahan 1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kalurahan. 2) Uraian fungsi Seksi Pemanfaatan Pertanahan adalah sebagai berikut : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan; 15 b) perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan; c) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1(satu)Daerah Kabupaten; d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; e) Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; f) Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; g) Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; h) Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; i) Koordinasi penyiapan usulan sertifikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan; j) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; k) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong; l) Pemanfaatan Tanah Kosong; m) Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong; n) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah; o) Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota; p) Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK; q) Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi; r) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten; s) Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir; t) Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai; u) Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan; v) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan 16 w) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
c.Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan 1) Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penanganan permasalahan pertanahan. 2) Uraian fungsi, Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan adalah: a) penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan; b) perumusan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan dan penyelesaian permasalahan tanah bagi tanah pemerintah daerah, kasultanan, kadipaten dan tanah desa; c) Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; d) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; e) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; f) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah; g) Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan; h) Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten; i) Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan; j) Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; k) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; l) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya 17
1. 4.Bidang Tata Ruang
a.Tugas Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang.
b.Fungsi Secara rinci fungsi Bidang Tata Ruang sebagai berikut : 1) penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang; 2) perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang; 3) Pengoordinasian Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR); 4) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah; 5) Pengoordinasian Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; 6) penyelenggaraan ketatausahaan bidang; 7) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional bidang tata ruang; 8) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang Tata Ruang; dan 9) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Tata Ruang, terdiri atas dua seksi yaitu :
a.Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci; 1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknis ruang kawasan strategis. 2) Uraian fungsi Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci adalah: a) penyusunan rencana kerja Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci; b) perumusan bahan kebijakan teknis pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci; c) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; d) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW; e) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR; f) Pelaksanaan Fasilitasi RDTR; g) Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW; 18 h) Penetapan RDTR; i) Penetapan RTRW; j) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW; k) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR; l) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; m) Penyusunan Peta Dasar; n) Penyusunan RDTR; o) Penyusunan RTRW; p) Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang; q) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; r) penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; s) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci; dan t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
b.Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang 1) Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang. 2) Uraian fungsi Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang adalah : a) penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang; b) perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang; c) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; d) Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang; e) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang; f) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; g) Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang; h) Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang; i) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan 19 Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; j) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
1. 5.Bidang Pengendalian dan Pengawasan
a.Tugas Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian tata ruang, pengawasan tata ruang, pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
b.Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan; 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan; 3) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 4) Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah; 5) Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang; 6) Pengoordinasian Pengawasan Penataan Ruang; 7) Pengoordinasian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; 8) Pengoordinasian Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis; 9) Pengoordinasian Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang; 10) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); 11) penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan; 12) pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang; 13) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 14) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :
a.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan pertanahan. 2) Uraian fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan adalah : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan; b) perumusan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan; c) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; d) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; e) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; f) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang; g) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang; b) Pelaksanaan Audit Tata Ruang; c) Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR; d) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK; e) Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan; f) Penilaian Perwujudan RTR; g) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang; h) Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; i) Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten; j) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh; k) Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates; l) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo; m) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo; n) Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang; o) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang; 21 p) pelayanan konsultasi perizinan tata ruang; q) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
b.Seksi Data dan Informasi 1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. 2) Uraian fungsi Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut : a) penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi; b) perumusan bahan kebijakan teknis berkaitan data dan informasi pertanahan dan tata ruang; c) pelaksanaan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; d) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang; e) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat; f) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha; g) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); h) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); i) Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan; j) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa; k) pengawasan penggunaan tanah pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa; l) pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang; m) penyusunan peta tematik dan informasi pertanahan dan tata ruang; n) pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang; o) pengelolaan data spasial daerah; p) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang.
1. 6.Jabatan Fungsional
a.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan. 22
b.Terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
c.Dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, jumlah kebutuhan jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
d.Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia
a.Jumlah Pegawai Berdasar Pendidikan Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada September 2025, pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 35 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi yang terdiri dari jenjang pendidikan S2, S1, D4, dan D3, sejumlah 30 orang (85,71%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 5 orang (14,29%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini. Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan No. Jenjang Pendidikan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) Perguruan Tinggi 30 85,71 1 S2 5 14,29 2 S1 16 45,71 3 D4 1 2,86 4 D3 8 22,86 Bukan Perguruan Tinggi 5 14,29 1 SLTA 5 14,29 Total 35 100 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025 23 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025
b.Jumlah Pegawai Menurut Golongan Selanjutnya, berdasarkan Golongan/Ruang dari 35 pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo yang ada, terdapat 4 orang (11,43%) yang Jenjang Golongan Ruang IV, 20 orang (57,14%) yang Jenjang Golongan Ruang III, 4 orang (11,43%) yang Jenjang Golongan Ruang II, 3 orang (8,57%) Golongan IX, 2 orang (5,71%) Golongan VII, dan 2 orang (5,71%) Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini. Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang No. Golongan / Ruang Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%)
1. 1.Golongan IV 4 11,43 IV/c 1 2,86 IV/b 1 2,86 IV/a 2 5,71
2. 2.Golongan III 20 57,14 III/d 8 22,86 III/c 4 11,43 III/b 5 14,29 III/a 3 8,57
3. 3.Golongan II 4 11,43 II/d 1 2,86 II/c 3 8,57
4. 4.Golongan IX 3 8,57
5. 5.Golongan VII 2 5,71
6. 6.Golongan V 2 5,71 JUMLAH 35 100 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025 0 10 20 30 40 50 S2 S1 D4 D3 SLTA Jenjang Pendidikan ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) 24 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025
c.Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Fungsional Berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 35 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (2,86%) eselon II.b, 1 orang (2,86%) eselon III.a, 3 orang (8,57%) eselon III.b, 10 orang (28,57%) eselon IV.a, 5 orang (14,29%) non eselon/JFT dan 15 orang (42,86%) non eselon/JFU. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini. Tabel 2.3 Jumlah ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional No. Jabatan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) 1 Eselon II.b 1 2,86 2 Eselon III.a 1 2,86 3 Eselon III.b 3 8,57 4 Eselon IV.a 10 28,57 4 Non Eselon/Jabatan Fungsional Tertentu 5 14,29 5 Non Eselon/Jabatan Fungsional Umum 15 42,86 JUMLAH 35 100,00 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025 Gol. IV/c 2,86% Gol. IV/b 2,86% Gol. IV/a 5,71% Gol. III/d 22,86% Gol. III/c 11,43%Gol. III/b 14,29% Gol. III/a 8,57% Gol. II/d 2,86% Gol.II/c 8,57% Golongan IX 8,57% Golongan VII 5,71% Golongan V 5,71% Persentase terhadap ASN (%) IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c Golongan IX Golongan VII Golongan V 25
d.Kondisi pegawai pada masing-masing bidang Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada September 2025 kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab ABK sebanyak 55 orang, kondisi saat ini pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 35 pegawai dan tenaga kontrak (Non ASN) sebanyak 10 pegawai. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini. Gambar 2.4 Diagram SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, per September 2025 Bedasarkan pada diagram di atas terlihat bahwa kinerja 55 pegawai sesuai kebutuhan pegawai Anjab ABK Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditangani oleh 35 pegawai ASN dibantu oleh 10 tenaga Non ASN sesuai kondisi yang ada. Tenaga kontrak Non ASN tersebut memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional. 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selengkapnya disajikan pada tabel 2.4 Kepala Sekretariat Bidang Pertanahan Bidang Tata Ruang Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Pegawai ASN 1 11 8 10 5 Pegawai Non ASN 4 1 1 4 0 2 4 6 8 10 12 Jumlah Pegawai Kondisi Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2025 26 Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 No. Nama Barang Jumlah (Unit) Kondisi Baik (%) Tahun 2025
1. 1.LCD 1 100
2. 2.Layar LCD 2 100
3. 3.Mesin Ketik 2 100
4. 4.Kursi Kerja Pejabat Eselon 8 100
5. 5.Kursi Rapat 82 100
6. 6.Kursi Kayu 31 75
7. 7.Kursi Putar 3 75
8. 8.Meja Kursi Tamu Pimpinan 2 100
9. 9.Meja Kerja 39 75
10. 10.Meja Resepsionis 1 100
11. 11.Bangku Tunggu 2 100
12. 12.Sofa Pelayanan 1 100
13. 13.Air Conditioner 14 100
14. 14.Scaner 3 100
15. 15.PC Unit 12 100
16. 16.Laptop 19 100
17. 17.Printer 15 75
18. 18.Bangunan gedung kantor 2 100
19. 19.Brankas 2 100
20. 20.Papan Pengumuman 1 100
21. 21.White Board 5 100
22. 22.Meja Rapat 24 100
23. 23.Sound System 1 100
24. 24.TV 2 100
25. 25.Wireless 1 100
26. 26.Genset 1 100
27. 27.Drone 1 100
28. 28.Faximile 1 100
29. 29.Wastafel 1 100
30. 30.Hardisk Eksternal 1 100 Jumlah 280 unit Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2025) Keterangan: 50 % berarti dari 2 unit barang terdapat 1 unit dalam kondisi rusak ringan. 75% berarti dari 2 unit barang terdapat 1 unit dalam kondisi rusak ringan. 27 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.3.1 Kondisi Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Kelembagaan Penataan Ruang. Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen perencanaan tata ruang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari: 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) rencana tata ruang wilayah provinsi; 3) rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan 4) rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari: 1) RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten; 3) RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota. 28 Tabel 2.5 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo No. Jenis Dokumen Uraian Dokumen Jumlah Dokumen 1 RTRW Revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo 1 2 RDTR Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023-2043 1 Perkotaan Wates 2024-2044 1 Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur 1 Kulon Progo Utara 1 Kulon Progo Tengah 1 Kulon Progo Selatan 1 Total Dokumen 7 Kabupaten Kulon Progo memiliki target penyusunan tujuh dokumen rencana tata ruang, terdiri dari satu dokumen RTRW dan enam dokumen RDTR. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.5, dokumen tersebut mencakup kawasan strategis seperti sekitar Bandara New Yogyakarta International Airport, Kawasan Otorita Pariwisata Borobudur, Perkotaan Wates, hingga wilayah-wilayah sub regional seperti Kulon Progo Utara, Tengah, dan Selatan. Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dihitung dengan cara mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang. Seberapa besar (persentase) program-program yang telah dilakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan mengevaluasi pola ruang eksisting dengan bantuan interpretasi foto citra dibandingkan dengan rencana pola ruang. Hasil evaluasi dari struktur ruang dan pola ruang ini kemudian dirata-rata menghasilkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel berikut menunjukkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. 29 Tabel 2.6 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024 Jenis Rencana Tata Ruang Kesesuaian Tata Ruang (%) 2020 2021 2022 2023 2024 Struktur Ruang 86,38 87,00 87,22 87,33 87,36 Pola Ruang 89,67 89,58 89,88 89,78 89,86 Rata-rata struktur ruang dan kesesuaian pola ruang 88,03 88,29 88,55 88,56 88,61 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Tahun 2025 Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.6, persentase kesesuaian tata ruang pada aspek struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kesesuaian struktur ruang tercatat sebesar 86,38 persen dan meningkat menjadi 87,36 persen pada tahun 2024. Demikian pula, pola ruang menunjukkan capaian yang tinggi dan stabil, dari 89,67 persen pada tahun 2020 menjadi 89,86 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap struktur dan pola ruang meningkat dari 88,03 persen pada awal periode menjadi 88,61 persen pada akhir periode. 2.1.3.2 Kondisi Pertanahan Realisasi indikator kinerja program urusan pertanahan pada kurun waktu 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7. Realisasi indikator tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi pada dua dari tiga program utama, sementara satu program menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan meski masih belum mencapai capaian optimal. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mencatat capaian 100% secara konsisten setiap tahun pada indikator Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan, yang mengindikasikan responsivitas tinggi pemerintah daerah dalam menangani konflik kepemilikan atau penguasaan lahan, khususnya tanah garapan. Hal ini sejalan dengan capaian indikator outcome terkait penanganan sengketa tanah melalui mediasi yang juga menunjukkan hasil maksimal pada periode yang sama. Capaian sempurna juga ditunjukkan oleh Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, melalui indikator Persentase tertib administrasi pemanfaatan tanah kalurahan, yang selalu berada pada angka 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini merefleksikan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjamin legalitas, administrasi, dan kejelasan status tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan. 30 Sementara itu, Program Penatagunaan Tanah, yang diukur melalui indikator Persentase tertib administrasi tanah Pemerintah Daerah, menunjukkan pola peningkatan yang progresif dari tahun ke tahun. Capaian awal sebesar 0,59% pada tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 74,23% pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan upaya yang sistematis dalam menata dan menertibkan administrasi aset tanah milik pemerintah daerah, meskipun capaian tersebut mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang, terutama dalam aspek validasi dokumen, pemutakhiran data spasial, dan penyelesaian legalitas aset. Secara keseluruhan, capaian indikator program urusan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek penyelesaian sengketa dan tata kelola tanah desa, serta kemajuan signifikan dalam penataan administrasi tanah pemda. Hal ini menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan tata kelola pertanahan ke depan, khususnya dalam mendukung pengendalian ruang, penguatan kepastian hukum hak atas tanah, dan akselerasi program reforma agraria di tingkat lokal. Capaian indikator kinerja program pada tahun 2021-2024 (lihat tabel 2.7) 31 Tabel 2.7 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Kulon Progo Tahun 2025 32 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I Indikator Kinerja Perangkat Daerah 1 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang 1.1 Persentase kesesuaian ruang 88 88,25 88,5 88,55 88,6 88 88,3 88,6 88,6 88,6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 Meningkatnya kinerja layanan pertanahan 2.1 Persentase Tanah Pemerintah Daerah, Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang memiliki kepastian hukum 34,7 42,96 34,87 39,91 42,58 64,2 21,9 34,7 41,8 58,5 1,85 0,51 1,00 1,05 1,37 II Indikator Program Perangkat Daerah 1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.1 Persentase Perencanaan Penataan Ruang 47,22 57,01 68,98 67 57 71,4 1,42 1,00 1,04 1.2 Persentase Pengendalian dan pemanfaatan ruang 72,13 78,39 84,65 97,1 78,4 84,7 1,35 1,00 1,00 2 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2.1 Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 3 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 3.1 Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk Pembangunan 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 33 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 4.1 Persentase Ketersediaan dokumen inventarisasi Tanah Pemda 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 5 Program Penatagunaan Tanah 5.1 Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN 14,53 15,14 15,75 14,2 35,5 74,2 0,98 2,35 4,71 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2025 34 Secara keseluruhan, capaian indikator program urusan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek penyelesaian sengketa dan tata kelola tanah desa, serta kemajuan signifikan dalam penataan administrasi tanah pemda. Hal ini menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan tata kelola pertanahan ke depan, khususnya dalam mendukung pengendalian ruang, penguatan kepastian hukum hak atas tanah, dan akselerasi program reforma agraria di tingkat lokal. Namun demikian, proses penyusunan dan penetapan dokumen tata ruang kerap mengalami hambatan, baik dari aspek koordinasi antar-tingkat pemerintahan, keterbatasan SDM perencana yang tersertifikasi, hingga kebutuhan harmonisasi dengan peta tematik nasional dan sistem OSS-RBA. Lamanya proses pengesahan RTRW dan RDTR berimplikasi pada tertundanya kepastian hukum dalam perizinan berbasis pemanfaatan ruang, serta potensi deviasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata ruang yang tertib, akuntabel, dan responsif terhadap arah pembangunan wilayah, dibutuhkan penguatan pada seluruh siklus penyelenggaraan penataan ruang, termasuk percepatan legalisasi dokumen RTRW dan RDTR, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta konsolidasi data spasial secara lintas sektor. Selain itu, penting pula memastikan integrasi antara dokumen tata ruang dan dokumen pembangunan daerah, sebagai prasyarat utama dalam menciptakan kesesuaian antara arah kebijakan spasial dan prioritas pembangunan tematik yang inklusif dan berkelanjutan. Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bapperida selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 berikut ini 35 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Belanja Operasi 9.009.539.939,48 7.130.132.642 19.153.979.254 11.181.825.132 10.988.304.248 8.180.232.893 6.566.481.846 16.850.415.476 9.590.351.845 9.803.954.764 0,91 0,92 0,88 0,86 0,89 26,11 24,01 1. Belanja Pegawai 3.329.054.352,48 2.119.393.092 3.448.879.934 2.181.324.569 2.489.380.668 3.073.633.076 1.978.715.916 1.903.828.829 2.015.052.527 2.338.560.039 0,92 0,93 0,55 0,92 0,94 0,94 -4,38 2. Belanja Barang dan Jasa 5.680.485.587,00 4.952.615.150 6.751.589.530 8.412.612.463 8.455.355.180 5.106.599.817 4.542.054.210 6.078.925.437 6.994.164.543 7.422.294.727 0,90 0,92 0,90 0,83 0,88 12,16 10,99 B. Belanja Modal 1.875.686.875,00 58.124.400 8.953.509.790 587.888.100 43.568.400 1.681.121.575 45.711.720 8.867.661.210 581.134.775 43.099.998 0,90 0,79 0,99 0,99 0,99 3.755,28 4.753,95 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan: Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci 51.547.700,0 0 51.547.500,0 0 1,00 Penyusunan RTBL 150.885.140, 00 150.074.900, 00 0,99 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Kabupaten 15.496.600,0 0 15.334.300,0 0 0,99 36 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Penyelenggaraa n TKPRD 96.859.000,0 0 95.516.000,0 0 0,99 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 59.493.800,0 0 58.771.300,0 0 0,99 Audit Pemanfaatan Ruang 54.878.800,0 0 54.714.400,0 0 1,00 Pengelolaan Database Pertanahan dan Tata Ruang 136.964.560, 00 136.330.900, 00 1,00 Non Program Non Program 2.119.409.352 ,48 1.948.498.076, 00 0,92 Program Pengelolaan Pertanahan Pengelolaan Database Pertanahan dan Tata Ruang 136.964.560,0 0 136.330.900, 00 1,00 Sertifikasi Tanah yang Sudah Dibebaskan oleh Pmda 20.830.500,00 14.696.360,0 0 0,71 Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untun Kepentingan Umum 1.824.863.540 ,00 1.731.420.320, 00 0,95 Penataan Tanah Masyarakat 248.279.600, 00 197.319.460, 00 0,79 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 57.205.000,0 0 56.568.500,0 0 0,99 Identifikasi dan Inventarisasi Pertanahan 136.314.000, 00 131.183.760, 00 0,96 37 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Peningkatan Sarana/Prasara na Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 342.001.125, 00 297.480.125, 00 0,87 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 285.298.032, 00 238.587.567, 00 0,84 Program Pelayanan Adminstrasi Perantoran Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi 55.665.000,0 0 55.640.000,0 0 1,00 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 128.607.390, 00 126.716.560, 00 0,99 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39.796.750,0 0 39.796.250,0 0 1,00 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 8.760.700,00 8.455.800,00 0,97 Penyusunan Pelaporan Keuangan 13.642.300,0 0 13.642.250,0 0 1,00 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 16.863.175,0 0 15.921.250,0 0 0,94 Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan 38 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2.523.572.000, 00 1.524.552.800, 00 2.113.234.000, 00 1.670.588.700, 00 1.936.332.400, 00 2.107.952.340, 00 1.210.549.980, 00 1.716.094.308, 00 1.230.731.489, 00 986.174.796, 00 0,84 0,79 0,81 0,74 0,51 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 91.628.000,0 0 105.000.000, 00 91.249.342,0 0 100.427.379, 00 1,00 0,96 Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa 214.732.000, 00 163.000.000, 00 200.000.000, 00 100.000.000, 00 85.000.000,0 0 211.391.000, 00 160.252.000, 00 197.781.000, 00 86.853.600,0 0 84.467.124,0 0 0,98 0,98 0,99 0,87 0,99 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 175.000.000, 00 196.400.000, 00 250.000.000, 00 227.625.000, 00 198.699.500, 00 166.087.600, 00 187.419.000, 00 236.800.000, 00 226.517.242, 00 190.999.034, 00 0,95 0,95 0,95 1,00 0,96 Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pertanahan 39 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan) 20.000.000,0 0 70.700.000,0 0 18.700.000,0 0 69.818.000,0 0 0,94 0,99 Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1.498.378.75 0,00 94.691.500,0 0 500.000.000, 00 1.349.688.95 0,00 94.691.500,0 0 496.261.414, 00 0,90 1,00 0,99 Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 139.882.000, 00 139.564.500, 00 1,00 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 450.000.000, 00 429.754.500, 00 0,96 40 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan kadipaten 157.465.760, 00 170.000.000, 00 157.332.105, 00 163.776.224, 00 1,00 0,96 Perencanaan Program/Kegiat an Urusan Tata Ruang 569.061.548, 00 1.092.596.50 0,00 568.388.918, 00 1.083.448.39 0,00 1,00 0,99 Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 155.720.900, 00 415.195.200, 00 351.720.600, 00 155.535.900, 00 411.041.195, 00 348.846.343, 00 1,00 0,99 0,99 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 121.264.300, 00 128.834.000, 00 137.660.000, 00 278.249.700, 00 121.118.800, 00 128.741.390, 00 135.930.019, 00 273.776.848, 00 1,00 1,00 0,99 0,98 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 373.981.700, 00 366.868.398, 00 0,98 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang 12.562.000,0 0 31.500.000,0 0 54.163.900,0 0 192.470.000, 00 12.339.500,0 0 30.891.400,0 0 53.118.635,0 0 190.147.674, 00 0,98 0,98 0,98 0,99 41 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 91.536.000,0 0 97.894.000,0 0 319.266.300, 00 88.874.000,0 0 97.012.193,0 0 268.889.790, 00 0,97 0,99 0,84 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 348.123.400, 00 329.885.259, 00 0,95 Sistem Informasi Penataan Ruang 107.930.200, 00 345.592.000, 00 332.095.779, 00 104.141.200, 00 302.778.274, 00 317.103.520, 00 0,96 0,88 0,95 Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang 257.290.100, 00 249.977.977, 00 0,97 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 39.735.800,0 0 99.108.600,0 0 122.470.600, 00 39.333.800,0 0 98.553.075,0 0 103.908.645, 00 0,99 0,99 0,85 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 52.570.800,0 0 56.204.400,0 0 44.677.779,0 0 54.607.013,0 0 0,85 0,97 Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 110.220.000, 00 100.156.278, 00 0,91 42 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Penilaian Perwujudan RTR 150.000.000, 00 142.707.064, 00 0,95 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 53.475.000,0 0 58.855.700,0 0 100.000.000, 00 52.557.500,0 0 57.333.170,0 0 98.425.677,0 0 0,98 0,97 0,98 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.280.000,00 14.708.700,0 0 13.788.200,0 0 18.000.900,0 0 9.181.000,00 14.553.948,0 0 13.387.852,0 0 17.684.145,0 0 0,99 0,99 0,97 0,98 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000,00 6.299.900,00 10.418.800,0 0 11.282.000,0 0 6.975.500,00 6.274.532,00 10.366.832,0 0 10.882.200,0 0 1,00 1,00 1,00 0,96 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD 4.960.000,00 6.501.600,00 20.000.000,0 0 35.061.600,0 0 4.960.000,00 6.501.600,00 19.981.600,0 0 35.012.619,0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 136.669.452, 00 134.769.216, 00 38.779.500,0 0 136.277.722, 00 134.744.774, 00 38.240.438,0 0 1,00 1,00 0,99 43 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 121.554.376, 00 132.234.570, 00 119.021.066, 00 132.211.128, 00 0,98 1,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.374.600,0 0 84.596.198,0 0 0,91 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.119.383.09 2,00 3.394.479.93 4,00 2.108.124.56 9,00 2.404.555.66 8,00 1.978.715.91 6,00 1.849.428.82 9,00 1.941.852.52 7,00 2.253.960.03 9,00 0,93 0,54 0,92 0,94 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 61.660.000,0 0 57.721.000,0 0 91.643.100,0 0 88.275.900,0 0 61.660.000,0 0 57.721.000,0 0 91.631.700,0 0 88.023.705,0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 1,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.680.000,0 0 47.624.902,0 0 1,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.854.000,0 0 70.052.400,0 0 89.525.600,0 0 55.330.000,0 0 58.854.000,0 0 69.836.474,0 0 86.541.616,0 0 54.749.451,0 0 1,00 1,00 0,97 0,99 44 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 429.850.000, 00 427.624.775, 00 0,99 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.124.400,0 0 637.475.000, 00 123.038.100, 00 32.208.800,0 0 616.885.000, 00 118.610.000, 00 0,84 0,97 0,96 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.568.400,0 0 18.099.999,0 0 0,97 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.862.000, 00 179.857.945, 00 0,99 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.000.000, 00 119.650.000, 00 104.727.557, 00 118.055.366, 00 1,00 0,99 45 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pemelliharaan/ Rehablitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 193.467.158, 00 196.606.214, 00 241.650.000, 00 24.811.800,0 0 179.243.680, 00 164.497.348, 00 229.208.176, 00 24.799.939,0 0 0,93 0,84 0,95 1,00 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 41.643.500,0 0 54.000.000,0 0 84.000.000,0 0 66.165.200,0 0 41.313.000,0 0 53.483.900,0 0 65.665.386,0 0 65.291.888,0 0 0,99 0,99 0,78 0,99 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.677.354.04 0,00 9.701.480.79 0,00 1.780.389.10 0,00 1.838.155.80 0,00 1.624.286.74 8,00 9.664.005.93 2,00 1.660.650.70 8,00 1.698.947.36 6,00 0,97 1,00 0,93 0,92 46 Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 58.755.000,0 0 174.949.000, 00 516.927.300, 00 72.589.600,0 0 58.313.000,0 0 169.080.440, 00 383.500.924, 00 53.617.493,0 0 0,99 0,97 0,74 0,74 Program Penatagunaan Tanah Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 117.114.500, 00 168.255.000, 00 287.133.200, 00 272.030.200, 00 115.155.380, 00 119.518.020, 00 153.055.862, 00 111.731.155, 00 0,98 0,71 0,53 0,41 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 44.989.000,0 0 194.102.000, 00 773.686.300, 00 531.035.300, 00 32.523.920,0 0 80.778.260,0 0 334.311.722, 00 493.039.768, 00 0,72 0,42 0,43 0,93 47 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kelompok sasaran layanan Dinas Pertanahan Kabupaten Kulon Progo meliputi seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun badan hukum, serta instansi pemerintah yang terkait dengan urusan pertanahan. Layanan yang diberikan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi pertanahan yang tertib. Berikut adalah rincian kelompok sasarannya:
31. 1.Masyarakat umum
a.Pemilik tanah: warga yang mengurus sertifikasi, pendaftaran, pemeliharaan data, atau informasi lain terkait properti mereka.
b.Pembeli dan penjual properti: individu yang melakukan transaksi jual beli tanah dan membutuhkan validasi, pengecekan, atau informasi nilai tanah (ZNT).
c.Masyarakat yang diberdayakan: kelompok masyarakat yang dibantu untuk mengoptimalkan penggunaan tanah, termasuk melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
d.Masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah: Pihak-pihak yang berhak (PYB) dan terdampak pembangunan untuk kepentingan umum, seperti proyek jalan tol.
1. 2.Badan hukum dan pengembang
a.Perusahaan: entitas bisnis yang membutuhkan informasi nilai tanah (ZNT), pertimbangan teknis pertanahan (PTP), atau mengurus pengadaan tanah untuk pengembangan usahanya.
b.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): pihak yang membutuhkan akses ke layanan pertanahan elektronik, seperti pengecekan sertifikat, proses hak tanggungan elektronik, dan pembuatan berkas zona nilai tanah.
1. 3.Instansi pemerintah dan swasta
a.Instansi yang membutuhkan tanah: perangkat daerah atau instansi lain yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur.
b.Penyelenggara pembangunan: pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah untuk proyek-proyek publik, termasuk PT Jasa Marga.
c.Lembaga pelayanan publik: kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan juga bersinergi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan Mitra Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan layanan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melibatkan berbagai pihak yang berkolaborasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Kolaborasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat. 48 Berikut adalah mitra utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang:
1. 1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sebagai instansi vertikal, ATR/BPN merupakan mitra utama yang mengawasi dan mengelola kebijakan pertanahan secara nasional. BPN mengelola sistem pendaftaran tanah elektronik, seperti aplikasi Mitra Kerja BPN, yang digunakan oleh PPAT, notaris, dan surveyor untuk berbagai layanan, termasuk Hak Tanggungan Elektronik. BPN juga sering berkolaborasi dengan PD dalam program reforma agraria dan penanganan sengketa pertanahan.
2. 2.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris PPAT bertugas membantu BPN dalam pendaftaran tanah, seperti pembuatan akta jual beli, hibah, tukar-menukar, dan hak tanggungan. PPAT menjadi mitra utama yang mengurus proses transaksi pertanahan secara legal dan terintegrasi dengan sistem elektronik BPN. Notaris berperan dalam mengurus akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan.
3. 3.Instansi Pemerintah Lain
a.Kejaksaan dan Kepolisian: bermitra dalam pencegahan dan penanganan kasus mafia tanah, konflik pertanahan, serta penegakan hukum;
b.Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: membantu dalam penanganan sengketa tanah yang membutuhkan penetapan pengadilan;
c.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral: berkolaborasi dalam perencanaan tata ruang, khususnya untuk pembangunan infrastruktur;
d.Dinas Lingkungan Hidup: memastikan aspek lingkungan terpenuhi dalam setiap rencana tata ruang.
1. 4.Lembaga Keuangan
a.Perbankan: sebagai mitra dalam layanan hak tanggungan elektronik dan informasi pertanahan lainnya yang berkaitan dengan kredit.
b.Kreditur: bermitra dalam layanan Hak Tanggungan Elektronik untuk memastikan legalitas dan kecepatan proses.
1. 5.Masyarakat dan Pihak Swasta
a.Masyarakat: sebagai pengguna layanan utama, masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam program-program pertanahan dan tata ruang.
b.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): berperan dalam advokasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat terkait hak-hak pertanahan.
c.Universitas dan Lembaga Penelitian: bermitra dalam penelitian dan pengembangan teknologi, seperti analisis data geospasial berbasis AI, untuk meningkatkan pelayanan pertanahan.
d.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta: terlibat dalam kerja sama terkait reforma agraria, penyediaan lahan, dan pengembangan kawasan. 49
e.Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan: membantu dalam pengukuran dan penilaian tanah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih transparan, mudah, ekonomis, andal, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
a.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selengkapnya disajikan pada Tabel 2.11. Tabel 2.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (Kewenangan OPD) Eksternal (Di luar Kewenangan OPD) 1 2 3 4 5 6 Gambara n pelayanan OPD • Belum adanya regulasi RDTR kawasan perkota an • UU 26 / 2007 ▪ Menyusun dokumen perencanaa n ▪ Koordinasi, verifikasi peta oleh BIG, persetujuan substansi, penetapan oleh DPRD, partisipasi masyarakat ▪ Terlalu panjangnya proses penyusunan dan penetapan ▪ Adanya kebijakan baru (aturan) yang harus diikuti dalam proses dokumen perencanaan ▪ Adanya program pembangunan strategis yang harus diakomodir • UU 26/2007 ▪ Menyediakan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah melalui Peta Analog dan Peta Digital ▪ Melayani masyarakat ▪ Koordinasi dengan BIG terkait peta ▪ Koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat melalui ormas ▪ Dukungan perangkat keras dan peragkat lunak belum memadai ▪ Jaringan asmara belum dapat melibatkan semua lapisan 50 Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (Kewenangan OPD) Eksternal (Di luar Kewenangan OPD) 1 2 3 4 5 6 dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai perda PTR ▪ Melaksanakan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang dalam waktu 5 hari dan institusi lainnya ▪ Koordinasi denganOPD terkait masyarat karena keterbatasan anggaran ▪ Belum semua aturan tata ruang telah ditetapkan ▪ Belum optimalnya koordinasi dengan OPD penegak hukum • Pemanfa atan ruang tidak sesuai peruntuk annya • UU 26 / 2007 • PP 15 / 2010 • Permen PU 20 / 2011 • Permen ATR 37 / 2016 • Perda 1 /2012 • PP 46 / 2016 • Peraturan Sektoral ▪ Penerbitan rekom KKPR ▪ KRK ▪ Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ▪ Rekom teknis (komisi irigasi, BBWSO) ▪ IMB ▪ Adanya kebijakan baru (aturan) yang harus diikuti dalam proses dokumen perencanaan ▪ Adanya program pembangunan strategis yang harus diakomodir ▪ Kuranganya data kelengkapan permohonan • Pengelol aan data tata ruang belum optimal • UU 26/2007 • UU 14/2008 • PP 61/2010 • Perda 1/2012 • Perdais 1/2017 • UU 4/2011 ▪ Pendataan ▪ Pengolahan ▪ Penyajian ▪ Pengelolaan sim data ▪ Jaringan informasi geospasial ▪ Ketersediaan jaringan internet ▪ Ketersediaan data pendukung • Pengelol aan data pertanah an belum optimal • UU 5/1960 • UU 13/2012 • UU 1/2017 • UU 14/2008 • Pergub 34/2017 ▪ Pendataan ▪ Pengolahan ▪ Penyajian ▪ Pengelolaan sim data ▪ Jaringan informasi geospasial ▪ Ketersediaan jaringan internet ▪ Ketersediaan data pendukung • Sebagian tanah Kasultan an, Pakuala • UU 5/1960 • UU 13/2012 • Perdais 1/2017 ▪ Inventarisasi dan identifikasi tanah ▪ Pendaftaran ▪ Fasilitasi pemanfaatan ▪ Penerbitan sertifikat ▪ Penerbitan ijin gubernur ▪ Kekancingan penerbitan ▪ Dokumen administrasi pendukung kurang lengkap 51 Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (Kewenangan OPD) Eksternal (Di luar Kewenangan OPD) 1 2 3 4 5 6 man tanah pemerint ah, dan tanah desa blm bersertifik at ▪ Pemeliharaan sertifikat tanah desa kadipaten dan kasultanan • Sebagian tanah kadipate n dan kasultana n yang digunaka n pemkab belum mendap at kekancin gan • UU 13/2012 • Perdais 1/2017 • Pergub 33/2017 ▪ Inventarisasi dan identifikasi tanah ▪ Rekomendasi kesesuaian ruang ▪ Rekomendasi Bupati ▪ Penerbitan status tanah dari desa ▪ Penerbitan surat kekancingan ▪ Dokumen administrasi pendukung kurang lengkap • Masih adanya permasal ahan pertanah an • UU 5/1960 • UU 13/2012 • Perdais 1/2017 • Pergub 34/2017 • Pergub 33/2017 ▪ Inventarisasi dan identifikasi tanah ▪ Rekomendasi kesesuaian ruang ▪ Rekomendasi Bupati ▪ Kelengkapan dokumen dari desa ▪ Penerbitan ijin gubernur ▪ Dokumen administrasi pendukung kurang lengkap ▪ Keterbat asan sarana, prasaran a dan jumlah petugas menyeba bkan pelaksan aan pekerjaa n belum optimal ▪ Perda 14/2016 ▪ Perbub 55/2016 ▪ Mengusulkan pengadaan sarana prasarana dan SDM ▪ Penetapan perda APBD ▪ Keterbatasan Ketersediaan anggaran Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terhadap pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 2.12 52 Tabel 2.12 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah No Program Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Pendorong 1 2 3 4 5 1 ▪ Regulasi tentang penataan ruang yang belum lengkap/memadai ▪ Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya ▪ Sebagian tanah kasultanan, pakualaman, tanah desa dan tanah pemerintah kab belum bersertifikat ▪ Keterbatasan sarana, prasaranadan SDM petugas menyebabkan pelaksanaan pekerjaan belum optimal ▪ Proses penetapan regulasi tata ruang panjang ▪ Belum ditetapkannya RDTR ▪ Identifikasi data pertanahan belum lengkap ▪ Keterbatasan sarana, prasaranadan SDM petugas menyebabkan pelaksanaan pekerjaan belum optimal ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang ▪ Adanya program strategis nasional yang harus diadopsi di RTRW ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah baik kab maupun DIY dalam hal sertifikasi tanah ▪ Pelaksanaan program PTSL dari kementrian ATR Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Program Penatagunaan Tanah Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan pada Tabel 2.13 53 Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Faktor Penghambat Pendorong 1 2 3 4 5 A Kementerian Agraria dan Tata Ruang 1 Pencapaian sertifikasi nasional ▪ Sebagian tanah pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah pakualaman dan tanah desa serta tanah masyarakat belum bersertifikat ▪ Kesadaran masyarakat atas kepastian hukum tanah ▪ Belum semua standard pelayanan minimal (SPM) dan SOP tersedia; ▪ Sarana dan prasarana masih terbatas; ▪ Belum semua data pertanahan tersedia secara lengkap dan akurat; ▪ Belum adanya system informasi sector pertanahan ▪ ▪ Peran aktif dan dukungan unsur pimpinan ▪ Dukungan aparat pemerintah dari pusat sampai desa ▪ Dukungan dana ▪ Semangat (etos kerja) pegawai yang tinggi 2 Penetapan regulasi tata ruang ▪ Belum lengkapnya regulasi tata ruang di tingkat Kabupaten. ▪ Proses regulasi tataruang panjang ▪ Dokumen kajian RDTR kawasan strategis belum disusun ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang
b.Telaah Renstra Kementerian ATR dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 54 penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045 yang didalamnya ditetapkan Visi “Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. 2.Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.
3. 3.Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Transformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital Integritas Partai Politik, Serta Relasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil
4. 4.Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan kehidupan yang dilandasi Moral serta Etika Luhur
5. 5.Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan
6. 6.Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah
7. 7.Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilyahan yang berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. 8.Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan 55 Misi kelima mempersyaratkan adanya peningkatan Kualitas Tata Ruang. Hal ini menunjukkan bahwa misi keempat ini menjadi sangat relevan dan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD di Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota. Disamping itu arah ini juga diperlukan untuk mencermati apakah tingkat capaian kinerja Renstra dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota. Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan menjadi dokumen Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada masa periode berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra PD pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
c.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perda DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2019 – 2039, pada bab II pasal 4 disebutkan bahwa RTRW DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam -12- konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo Nomot 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 – 2032, pada bab II pasal 2 disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupatensebagai basis komoditas pertaniandidukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang 56 sangat diperhatikan, mengingat peran sektor ini yang sampai dengan saat ini masih merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Regulasi terkait RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2032 telah diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2012, namun saat ini Kabupaten Kulon Progo sedang berproses reviu RTRW dalam rangka mengakomodir berbagai dinamika pembangunan terkini yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2012, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah. Namun seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten terutama dengan keberadaan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (BIY), sebagaimana dalam reviu RTRW tujuan penataan ruang bergeser menjadi mewujudkan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan jasa, dan industri secara terpadu dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, terdapat perubahan pada substansi pengaturan dalam RTRW sehingga beberapa nomenklatur pengaturan dalam rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2012 telah disesuaikan dalam reviu RTRW Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 2.14 57 Tabel 2.14 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Pendorong 1 2 3 4 5 1 RTRW belum mengakomodasi kegiatan pembangunan strategis dan dinamika Pembangunan Perlunya Rewiev RTRW ▪ Proses penetapan regulasi tata ruang panjang ▪ Rewiev RTRW DIY ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang 2 RTRW perlu ditindaklanjuti dengan RDTR kawasan perkotaan Belum adanya regulasi RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis ▪ Proses penetapan regulasi tata ruang panjang ▪ Dokumen kajian RDTR kawasan strategis belum disusun ▪ Sdh ada dokemen kajian untuk RDTR kawasan Perkotaan ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal percepatan regulasi tata ruang 2.2.2 Isu Strategis Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk 4 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 58 Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah empat tahun mendatang adalah :
1. 1.Berbagai Proyek Strategis Nasional : Bandara Internasional, KSPN Borobudor, Pembangunan Jalur Pantai selatan (Pansela), Bedah Menoreh, Pelabuhan Tanjung Adikarto, Jalan Tol, Jalur Rel Bandara, perlu diiikuti dengan kebijakan penataan ruang yang lebih cepat dan lebih fleksibel (RTRW, RDTR, KP2B)
2. 2.Proses penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (Perkada RDTR) yang memerlukan proses yang panjang untuk dapat terintegrasi secara elektronik dalam OSS
3. 3.Hasil Monitoring MCP KPK terkait Asset Tanah Pemerintah yang belum bersertifikat (Jalan, Fasum/Fasos)
4. 4.Pengembangan wilayah yang cukup signifikan dengan berbagai proyek strategis dan investasi serta bertambahnya penduduk berdampak pada maraknya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-pertanian
5. 5.Pemanfataan dan pengelolaan Tanah Kalurahan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kasultanan yang digunakan Pemerintah / Badan usaha/ Masyarakat banyak yang belum berizin.
6. 6.Pelayanan perizinan dan informasi bidang pertanahan dan tata ruang belum dapat dilaksanakan terintegrasi secara elektronik.
7. 7.Pengelolaan database / informasi geospasial pertanahan dan tata ruang yang belum spesifik. 59 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) BAB III berisi : 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2025-2029 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 60 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 Indikator tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dari sasaran daerah yang dituju Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Selain itu adanya tambahan indikator pada salah satu sasaran Dinas Pertanahan dan Tata (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yang disebabkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diberikan wewenang untuk mengampu dana Keistimewaan sehingga urusan pertanahan bertambah yang semula hanya tanah pemerintah kabupaten Kulon Progo dengan adanya dana keistimewaan bertambah dengan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah Desa 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sebagaimana dirumuskan pada Bab sebelumnya dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) ini terkait dengan pernyatan tujuan dan sasaran, maka disusunlah beberapa strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas pertanahan dan tata ruang sebagaimana berikut: Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan legalitas pertanahan Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan Secara umum, beberapa poin penting yang akan dilaksakanan guna pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
8. 1.Merevisi regulasi tata kerja OPD disesuaikan dengan beban tugas.
9. 2.Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Kulon Progo. 61
10. 3.Mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk mencapai kualitas tata kelola Dinas yang baik, dan dalam rangka pelayanan masyarakat.
11. 4.Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan masyarakat
12. 5.Membangun jaringan Teknologi Informasi dan pengakuratan database untuk mendukung Kinerja Dinas pertanahan dan tata ruang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. 6.Meningkatkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar stakeholder dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah DIY, dan Pemerintah. Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)

(1)(2) (3) (4) (5) -Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR) Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR - Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum) Penahapan: Perumusan kebijakan land banking -Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur) Penahapan: -Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR) Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum) Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur) Penahapan: -Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR) Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum) Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur) Penahapan: -Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR) Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum) Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur) Penahapan: -Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR) Penahapan : Mendorong percepatan penetapan RDTR - Program Penatagunaan Tanah (Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum) Penahapan: Pengalokasian anggaran untuk land banking -Program Penatagunaan Tanah (Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur) Penahapan: 62 Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur Identifikasi kebutuhan dan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) Mengembangkan penataan ruang berbasis keberlanjutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan pemangku kepentingan, guna mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis dan selaras dengan rencana tata ruang. Kebijakan ini akan diimplementasikan melalui kemudahan regulasi, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta penerapan teknologi untuk memastikan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Fokus utama adalah menciptakan pemerataan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kesesuaian Peruntukan Ruang 63 Penjabaran Pelaksanaan Program : A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan

a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1. 3.Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. 4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. 5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64 B. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. 1.Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
a.Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
b.Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
c.Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang
1. 2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
a.Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
b.Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
1. 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:
a.Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
b.Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
c.Penilaian Perwujudan RTR C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. 1.Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
2. 1.Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. 2.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. 3.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik E. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
5. 1.Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota F. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
6. 1.Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota G. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
7. 1.Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah H. Program Penatagunaan Tanah Program Penatagunaan Tanah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
8. 1.Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
b.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. 1.Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Sub Kegiatan:
a.Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
b.Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 66
1. 2.Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Sub Kegiatan:
a.Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
b.Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
1. 3.Sarana dan Prasarana Keistimewaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 67 Tabel 4.1 Rencana Program, kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 9.972.286.019 10.868.063.018 9.646.119.611 9.848.863.987 9.975.155.822 9.141.625.608 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Persngkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100,0 0 3.084.769.736 100,0 0 3.204.085.068 100,0 0 3.668.715.681 100,0 0 3.760.958.667 100,0 0 3.867.222.587 100,0 0 3.968.271.704 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapor an 2,00 17.662.600 2,00 17.662.600 2,00 24.000.000 2,00 25.200.000 2,00 25.820.000 2,00 27.111.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 3,00 11.293.900 3,00 11.293.900 2,00 16.000.000 2,00 16.800.000 2,00 17.000.000 2,00 17.850.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapor an 21,00 6.368.700 21,00 6.368.700 12,00 8.000.000 12,00 8.400.000 12,00 8.820.000 12,00 9.261.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lapor an 3,00 2.591.948.504 3,00 2.627.004.100 3,00 2.758.354.305 3,00 3.038.455.000 3,00 3.098.377.750 3,00 3.233.296.638 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Oran g/Bul an 34,00 2.486.444.404 36,00 2.511.000.000 41,00 2.832.100.000 41,00 2.898.705.000 41,00 2.953.640.250 41,00 3.081.322.263 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Doku men 12,00 70.427.400 1,00 80.927.400 1,00 90.000.000 1,00 92.500.000 1,00 95.125.000 1,00 99.881.250 68 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPeny usunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD Lapor an 14,00 35.076.700 14,00 35.076.700 14,00 45.000.000 14,00 47.250.000 14,00 49.612.500 14,00 52.093.125 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lapor an 1,00 37.068.500 1,00 40.000.000 1,00 65.000.000 1,00 65.250.000 1,00 68.512.500 1,00 71.938.125 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 1,00 37.068.500 1,00 40.000.000 1,00 65.000.000 1,00 65.250.000 1,00 68.512.500 1,00 71.938.125 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lapor an 1,00 140.500.832 1,00 137.891.468 1,00 144.786.041 1,00 154.649.566 1,00 162.382.044 1,00 130.501.146 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 1,00 140.500.832 1,00 137.891.468 1,00 166.575.534 1,00 154.649.566 1,00 162.382.044 1,00 130.501.146 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lapor an 3,00 297.589.300 381.526.900 Rp676.575.33 5,00 477.404.102 512.130.293 505.424.795 69 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Dan Perizinannya Unit 18,00 153.127.500 7,00 169.434.400 15,00 230.000.000 15,00 181.500.000 15,00 190.575.000 15,00 150.103.750 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 18,00 119.650.000 26,00 173.800.000 1,00 280.000.000 1,00 169.000.000 1,00 177.450.000 1,00 168.634.512 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 1,00 24.811.800 1,00 38.292.500 26,00 166.575.335 26,00 126.904.102 26,00 144.105.293 26,00 186.686.533 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Perencanaan Penataan Ruang % 28,57 57,14 1.346.181.550 71,43 1.319.839.550 85,71 1.369.126.315 100,0 0 1.403.550.432 100,0 0 1.443.207.016 100,0 0 1.480.917.489 Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang % 100,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota % 100,00 3,00 666.686.650 2,00 551.610.550 579.191.078 597.704.533 637.361.117 675.071.590 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota Doku men 2,00 Rp417.273.40 0,00 2,00 290.000.000 1,00 304.500.000 1,00 314.278.902 1,00 334.992.847 1,00 357.584.906 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota Doku men 1,00 Rp177.802.70 0,00 1,00 190.000.000 1,00 199.500.000 1,00 204.475.000 1,00 219.470.107 1,00 230.443.612 70 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang Lapor an 1,00 Rp71.610.550, 00 1,00 71.610.550 1,00 75.191.078 1,00 78.950.631 1,00 82.898.163 1,00 87.043.071 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a Lapor an 2,00 509.321.500 2,00 596.507.000 2,00 618.213.237 634.123.899 634.123.899 634.123.899 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku Laya nan 345,0 0 Rp291.833.20 0,00 100,0 0 290.000.000 100,0 0 310.000.000 100,0 0 315.500.000 100,0 0 331.275.000 100,0 0 347.838.750 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Siste m Infor masi 1,00 Rp217.488.30 0,00 1,00 306.507.000 2,00 308.213.237 2,00 318.623.899 2,00 324.555.094 2,00 330.782.848 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a Lapor an 3,00 170.173.400 3,00 171.722.000 5,00 171.722.000 5,00 171.722.000 5,00 171.722.000 5,00 171.722.000 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Kasus 5,00 Rp17.520.800, 00 5,00 17.520.800 5,00 18.396.840 5,00 19.316.682 5,00 20.282.516 5,00 21.296.642 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Doku men 375,0 0 Rp53.451.400, 00 300,0 0 55.000.000 300,0 0 57.750.000 300,0 0 60.637.500 300,0 0 63.669.375 300,0 0 66.852.844 71 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penilaian Perwujudan RTR Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR Doku men 1,00 Rp99.201.200, 00 1,00 99.201.200 1,00 104.161.260 1,00 109.369.323 1,00 114.837.789 1,00 120.579.679 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten % 1,00 300.121.000 30,00 653.602.000 53,75 126.369.684 65,00 130.954.466 88,75 130.954.466 100,0 0 130.954.466 Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada Satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 50,00 52,50 55,00 57,50 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan kesesuaian pemanfaatan ruang % 8,33 12,50 300.121.000 2 653.602.000 50,00 403.148.736 52,50 403.148.735 55,00 403.148.735 57,50 403.148.735 Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang Doku men 1,00 300.121.000 2 317.782.000 1,00 403.148.736 1,00 180.563.735 1,00 180.563.735 1,00 180.563.735 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Doku men 0 1 335.820.000 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1,00 222.585.000 1,00 222.585.000 1,00 222.585.000 1,00 222.585.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 72 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 162.198.253 268.286.500 281.700.825 295.785.866 210.787.886 221.327.279 Administrasi Umum Perangkat Daerah Junlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lapor an 1,00 Rp38.402.900, 00 1,00 35.113.200 1,00 36.868.860 1,00 38.712.303 1,00 40.647.918 1,00 42.680.314 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1,00 38.402.900 1,00 Rp 35.113.200 1,00 36.868.860 1 38712303 1 40.647.918 1 42.680.314 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lapor an 1,00 Rp36.600.000, 00 1,00 Rp 146.973.300 154321965 162038063 170139966 178646965 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1,00 36.600.000 49,00 Rp 146.973.300 30,00 Rp154.321.96 5 40 Rp162.038.06 3 50,00 Rp53 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lapor an 1,00 Rp87.195.353, 00 1,00 Rp86.200.000 ,00 1,00 Rp90.510.000 1 Rp95.035.500 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 12,00 87.195.353 12,00 Rp86.200.000 ,00 1,00 Rp90.510.000 1 Rp95.035.500 1 Rp99.787.275 1 Rp104.776.63 9 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan % 100,00 100,0 0 30.068.700 100,0 0 30.068.700 100,0 0 31.756.137 100,0 0 33.635.772 100,0 0 35.037.040 100,0 0 36.156.621 73 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kot a Lapor an 1,00 30.068.700 1,00 30.068.700 1,00 31.756.137 1,00 33.635.772 1,00 35.037.040 100,0 0 36.156.621 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Berita Acar a 10,00 30.068.700 10,00 30.068.700 10,00 31.756.137 10,00 32.554.586 10,00 33.474.398 10,00 34.349.072 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan % 100,0 0 2.431.231.180 100,0 0 1.593.040.300 100,0 0 1.582.440.769 407,0 0 1.624.742.592 0,00 1.673.474.292 407,0 0 1.719.814.529 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan % 100,00 100,0 0 2.431.231.180 398,0 0 1.593.040.300 0,00 1.582.440.769 407,0 0 1.624.742.592 0,00 1.673.474.292 407,0 0 1.719.814.529 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Doku men 398,0 0 54.118.100 398,0 0 0 0,00 0 407,0 0 0 0,00 0 407,0 0 0 74 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Doku men 398,0 0 54.118.100 0 0 0 0 0 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Lapor an 1,00 54.118.100 0 0 0 0 0 Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a Doku men 3,00 Rp54.118.100, 00 0 0 0 0 0 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Tertib Administrasi Tanah Pemda % 73,50 450.591.700 74,10 498.076.400 74,69 526.028.150 75,28 539.254.142 75,88 696.338.200 76,47 710.919.220 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kot a Lapor an 2,00 450.591.700 498.076.400 526.028.150 0,00 539.254.142 0,00 554.490.486 568.979.120 75 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a Lapor an 1,00 Rp127.431.20 0,00 1,00 127.431.200 1,00 135.326.725 1,00 135.093.061 1,00 141.847.714 1,00 141.940.100 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kot a Doku men 720,0 0 Rp323.160.50 0,00 710,0 0 370.645.200 500,0 0 390.701.425 100,0 0 404.161.080 100,0 0 412.642.771 100,0 0 427.039.020 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN *) Persentase Kinerja Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa % 56,09 63,98 Rp2.089.155.8 00,00 72,27 Rp3.301.064. 500,00 76,33 ######## #### 76,94 Rp2.036.132. 050,00 77,55 Rp2.036.132. 050,00 78,17 Rp991.354.40 0,00 Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan,Tan ah Kadipaten dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan % 5,47 22,10 33,33 50,00 66,67 83,33 100,0 0 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten % 5,47 22,10 Rp920.650.10 0 33,33 Rp1.611.064. 500 50,00 Rp925.650.10 0 66,67 Rp925.650.10 0 83,33 Rp925.650.10 0 100,0 0 Rp925.650.10 0 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaa n Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembanga n Kebudayaan,K epentingan Sosial dan 3,00 Rp854.945.80 0 4,00 Rp1.313.665. 000 4,00 Rp854.945.80 0,00 4,00 Rp854.945.80 0,00 4,00 Rp854.945.80 0,00 4,00 Rp854.945.80 0,00 76 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kesejahteraan Masyarakat Pengawasan Tanah Kasultanan , Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Doku men 30,00 Rp65.704.300 30,00 Rp297.399.50 0 88,00 Rp70.704.300 ,00 88,00 Rp70.704.300 ,00 88,00 Rp70.704.300 ,00 88,00 Rp70.704.300 ,00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Rp1.168.505.7 00,00 Rp1.690.000. 000,00 ######## #### Rp1.110.481. 950,00 Rp1.110.481. 950,00 Rp65.704.300 ,00 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis IzinPenggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 20,00 Rp87.187.100, 00 30,00 Rp130.000.00 0,00 40,00 Rp97.187.100 ,00 30,00 Rp97.187.100 ,00 30,00 Rp97.187.100 ,00 30,00 Rp97.187.100 ,00 Penanganan Keberatan dan Sengketa PertanahanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa PertanahananT anah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Doku men 80,00 Rp1.081.318.6 00,00 80,00 Rp1.560.000. 000,00 80,00 ######## #### 80,00 Rp1.013.294. 850,00 80,00 Rp1.013.294. 850,00 80,00 Rp1.013.294. 850,00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Uniit 2,00 Rp23.850.000, 00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 77 Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Subkegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungPelaksana an Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan( Pertanahan) Rp23.850.000, 00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) Unit 2,00 Rp23.850.000, 00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 2,00 Rp23.850.000 ,00 78 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) A PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Perencanaan Penataan Ruang - I Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan 1 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 2 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 3 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan II Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan 4 Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Layanan 5 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Sistem Informasi III Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan 6 Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Kasus 79 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) 7 Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 8 Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR Penilaian Perwujudan RTR Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen B PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Tertib Administrasi Tanah PEMDA - IV Jumlah Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Target Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan 9 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan 10 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Target Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen J. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) meliputi :

1.Indikator Kinerja OPD
2.Indikator Kinerja Program 80 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang % 33,33 50,00 66,67 83,33 100 100 2 Persentase Tertib Administrasi Pertanahan % 63,98 72,27 76,33 76,94 77,55 78,17 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Penataan Ruang 1 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang % 33,33 50,00 66,67 83,33 100 100 2 Persentase Tertib Administrasi Pertanahan % 63,98 72,27 76,33 76,94 77,55 78,17 81 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PERTANAHAN 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 100 100 100 100 100 100 3 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal % 100 100 100 100 100 100 4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Tersedianya tanah untuk masyarakat % 100 100 100 100 100 100 6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi % 100 100 100 100 100 100 82 Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 -2029 ini akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan 2029. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2025 – 2029 KULON PROGO 2025 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR LAMPIRAN vi BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3 1.3 Maksud dan Tujuan 6 1.4 Sistematika Penulisan 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup 10 2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 26 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 30 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 41 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 42 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 42 2.2.2 Isu Strategis 43 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 51 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 59 BAB IV POGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 64 BAB V PENUTUP 75 Lampiran 76 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 26 menurut Jabatan Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 27 menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan Tabel 2.3. Sarpras yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidiup Kab. Kulon Progo 37 Tahun 2024 Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 31 Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 32 (OPD DLH) 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan 36 Perangkat daerah (OPD DLH) 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo Tabel 2.7. Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Renstra 45 KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tabel 2.8. Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan 46 RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tabel 2.9.Analis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 47 (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tabel 2.10.Teknik Menyimpulkan Isu Strategis 49 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 51 2022-2026 Tabel 3.2. Persamaan Kurva Sub-Indeks untuk Perhitungan Q Nilai 55 Tabel 3.3. Faktor Pembobot Masing-Masing Parameter Untuk Perhitungan IKA 56 Tabel 3.4. Kategori Indeks Kualitas Air 56 Tabel 3.5. Kategori Indeks Kualitas Air 59 Tabel 3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 59 Tabel 3.7 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 60 2025-2029 Tabel 3.8. Arah Kebijakan Renstra PD 62 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas 65 Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan Renstra 2025-2029 Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas 71 Pembangunan Daerah Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama PD 72 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Daerah 72 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 73 DAFTAR LAMPIRAN Bagan Alur Pemikiran OPD 77 Tabel 1. Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 78 Kulon Progo Tahun 2025-2029 Tabel 2. Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 80 Kulon progo Tahun 2025-2029 7 Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Dimana kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diikuti oleh 545 daerah di seluruh wilayah tanah air. Dari pelaksanaan Pilkada tersebut, telah ditetapkan hasil akhir berupa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di 505 wilayah. Sejalan dengan itu, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, sebagai instrumen utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa jabatannya. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan oleh perangkat daerah ke dalam Renstra sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra berfungsi memastikan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, sehingga arah pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan DLH untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk 8 jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 02 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renstra Tahun 2025-2029, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan Kabupaten Kulon Progo akan berkembang sangat pesat seiring dengan terlaksananya pembangunan beberapa proyek berkelanjutan, antara lain penyempurnaan Yogyakarta International Airport, pembangunan Aerotropolis yang mendukung bandara baru, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), jalan tol Yogya-Cilacap, tol Yogya-Solo dan tol Yogya- Semarang yang sebagian terkoneksi dan masuk dalam wilayah Kulon Progo, dan pembangunan Jalur Bedah Menoreh. Semuanya tentu berharap proyek tersebut dapat menumbuhkan multi sektor usaha yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan di segala bidang akan diikuti dengan meningkatnya masalah lingkungan dan sosial. Permasalahan lingkungan yang muncul ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampung. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan 9 memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renstra ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto, sehingga Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Negara 1950 Nomor 44 dan Lembaran Negara 1951 Nomor 101);
2.Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 dan Lembaran Negara 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 10 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8.Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041).
9.Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323).
10.Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6333).
11.Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
12.Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).
13.Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
14.Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara 2017 Nomor 69).
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 11 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 1312).
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 2018 Nomor 459).
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 288).
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 2021 Nomor 1419).
21.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.8/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2020.
22.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion, skala 1:250.000;
23.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000.
24.Keputusan Menteri dalam Negeri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25.Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
26.Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.54/Menlhk/PKTL/Pla.1.1/B/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Percepatan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
27.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 12 2015 Nomor 6).
28.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
29.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10).
30.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7).
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
35.Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029;
36.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup;
37.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
38.Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra DLH tahun 2025-2029 adalah: a) Sebagai penjabaran secara operasional dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan terkait urusan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan selama periode 2025-2029; 13 b) Memberikan arah dan strategi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan; c) Menjadi pedoman pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo; dan d) Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang terbaru. Tujuan penyusunan Renstra DLH tahun 2025-2029 adalah : a) Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029; dan b) Menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut: Gambaran kondisi yang mendasari penyusunan Renstra. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan. 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uarian singkat tiap bab. 14 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra periode ini. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Menjelaskan kelompok sasaran layanan dari Perangkat Daerah dan fungsi-fungsi yang dilakukan Perangkat Daerah pada pelayanan tersebut. 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Berisi pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari adanya kesenjangan antara capaian hasil kegiatan dan capaian yang diharapkan. 2.2.2. Isu strategis Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai 15 tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang. 16 Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas , Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b.Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan hidup;
d.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penaatan dan pengendalian lingkungan hidup;
e.pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;
f.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
h.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
i.pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;
j.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. 17 Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri dari:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Tata Lingkungan Hidup, terdiri dari:
d.Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan;
e.Bidang Penaatan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
f.Jabatan Fungsional; dan
g.UPTD. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18 TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP A. DINAS Unit Tugas Fungsi Kepala Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b.Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
c.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
d.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g.Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h.Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i.Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. 19 B. SEKRETARIAT Unit Tugas Fungsi Sekretaris Melaksanakan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.Perumusan kebijakan Sekretariat;
c.Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f.Pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j.Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; pengoordinasian bahan pelaksanaan danevaluasi pelayanan publik;
k.Pembinaan dan pengoordinasian JabatanFungsional pada Sekretariat;
l.Pemantauan,pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 C. BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengkajian dan konservasi serta pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan Hidup;
b.Perumusan kebijakan teknis Bidang Tata Lingkungan Hidup;
c.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengkajian dan konservasi lingkungan hidup;
d.Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
e.Pembinaan dan pengkoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Tata Lingkungan Hidup;
f.Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Tata Lingkungan Hidup;
g.Penyusunan, penetapan dan evaluasi kajian- kajian di Bidang Tata Lingkungan Hidup antara lain Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Neraca Sumber Daya Alam Daerah dan lain lain;
h.Pengelolaan data dan informasi Bidang Tata Lingkungan Hidup.
i.Perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati;
j.Pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup (Sekolah/Madrasah Adiwiyata, Adipura, Kalpatarudan Kelompok/Individu Peduli Lingkungan Hidup);
k.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan Hidup; dan
l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 21 D. BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengkajian dan pengelolaan serta pengembangan pengelolaan persampahan dan pertamanan.
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan;
b.Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan;
c.Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan serta pengembangan pengelolaan persampahan dan pertamanan;
d.Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan kapasitas pengelolaan persampahan dan pertamanan;
e.Pembinaan dan pengkoordinasian jabatan fungsionalpada Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan;
f.Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan;
g.Penyusunan kajian-kajian pengelolaan dan pengembangan persampahan dan pertamanan antara lain:
1. 1.Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. 2.Evaluasi dan pengembangan kelembagaan pengelola sampah;
3. 3.Pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan; dan
4. 4.Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Pertamanan
h.Pengelolaan data dan informasi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan;
i.Pengoordinasian, sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan dan pemantauan kampanye lingkungan hidup dan kawasan permukiman sehat;
j.Pengoordinasian sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan dan peman- 22 tauan pengelolaan sampah; pembinaan dan pemantauan kelembagaan pengelola sampah;
k.Pelaksanaan dan pembinaan kelembagaan pengelola sampah;
l.Pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan sampah ((Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce Reuse Recycle));
m.Pelaksanaan proses rekomendasi dan Persetujuan Teknis pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta
n.Pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan pengembangan pengelolaan persampahan dan pertamanan;
o.Membuat rencana kegiatan taman kota;
p.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan; dan
q.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. E. BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN Unit Tugas Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Merumuskan kebijakan, Mengoordinasikan,me mbi na, mengawasi dan mengendalikan pelak- sanaan Persetujuan Lingkungan, pengenda- lian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penaatan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
b.Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
c.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup;
d.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis persetujuan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
e.Pengoordinasian dan pembinaan dampak perubahan iklim;
f.Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; 23
g.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
h.Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan evaluasi instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ((Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL), Persetujuan Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup));
i.Pelaksanaan proses Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Mutu Air, Persetujuan Teknis Emisi dan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;
j.Pengendalian pencemaran dan kerusakan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
k.Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
l.Pemantauan kualitas lingkungan hidup (udara, air dan tanah);
m.Penyusunan Kajian Kualitas Lingkungan Hidup (udara, air dan tanah);
n.Penentuan baku mutu lingkungan hidup;
o.Pembinaan terkait pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
p.Pengawasan pelaksanaan Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan;
q.Penanganan aduan lingkungan 24 hidup;
r.Penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
s.Penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
t.Pengelolaan data dan informasi Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
u.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
v.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya 26 2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per Juni 2025 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 159 orang yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang dan non PNS (yang diberi honor dari APBD dan ada perjanjian kerjanya) sebanyak 113 orang dan 3 orang outsourcing Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut jabatan No Uraian Jabatan Jumlah Struktural JFT JFU Non PNS 1 Kepala 1 1 2 Sekretariat 3 1 4 5 12 3 Bidang Tata Lingkungan Hidup 1 3 2 0 6 4 Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup 1 3 2 3 9 5 Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan 1 2 1 0 4 6 UPTD Persampahan dan Pertamanan 2 0 13 106 121 7 UPT Laboratorium Lingkungan 1 0 0 2 3 8 Tugas Belajar 1 1 9 Ijin Belajar 1 1 Jumlah 10 9 24 116 159 Menurut tabel di atas, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdapat 43 orang ASN (27 % dari jumlah seluruh pegawai) dengan pejabat Fungsioal Tertentu sebanyak 9 orang (atau 5,66 %) yang di tempatkan di 3 Bidang, yaitu Bidang Tata Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan. Sedangkan untuk PNS dengan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 24 orang (15,09 %), untuk Pejabat Struktural ada 10 orang (6,29 %) dan pegawai non PNS ada 116 orang (73 %). 27 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumla h PNS NonPNS Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 1 SLTP 0 0 10 10 2 SLTA 16 0 81 9 106 3 Diploma (D3) 4 2 6 8 20 4 Sarjana (S1) 5 5 1 1 12 5 Pascasarjana (S2) 7 4 11 Jumlah 32 11 98 18 159 Menurut jenis kelamin, mayoritas pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 130 orang (81,76 %) terdiri dari 16 orang PNS dan 81 orang non PNS. Sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang (18,24 %) terdiri dari 11 orang PNS dan 18 orang nonPNS. Sedangkan menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 106 orang (66,66 %), disusul Sarjana S1 yaitu sebanyak 12 orang (7,54 %) yang terdiri dari 10 orang PNS dan 2 orang nonPNS. Disusul lulusan Diploma/D3 sebanyak 20 orang (12,5 %) yang terdiri dari 6 orang PNS dan 14 orang nonPNS. Kemudian lulusan S2 sebanyak 11 orang (6,9 %) serta yang paling sedikit adalah lulusan SLTP sebanyak 10 orang (6,28%).. 2.1.2.2. Sarana Prasarana Untuk menunjang kelancaran tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sampai dengan akhir tahun 2024 didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 2.3 Sarpras yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Tahun 2024 No. Jenis Asset Jumlah (unit) Kondisi Baik (unit) Kondisi Rusak (unit) Keterangan tentang yang rusak 1 Gedung 1 lantai 1 1 - - 2 Kendaraan Dinas roda 4 4 4 - - 3 Kendaraan Dinas roda 2 9 9 - - 28 No. Jenis Asset Jumlah (unit) Kondisi Baik (unit) Kondisi Rusak (unit) Keterangan tentang yang rusak 4 Kendaraan Dinas roda 3 1 1 - - 5 Wireless 1 1 - - 7 Laptop 15 15 0 - 8 Komputer 12 12 0 - 9 Printer 10 10 - - 10 Proyektor LCD 2 2 - - 11 Ruang Rapat 1 1 - - 12 AC 11 11 - - 13 TV 5 5 - - 14 Kamera 2 2 - - 15 Sound system 1 1 - - 16 Telepon - - - - 17 Fax 1 1 0 - 18 Gordyn 1 1 - - 19 Alat-alat laboratorium : 20 Aerator 1 1 - - 21 Alat Destilasi 1 1 - 22 BOD Meusurement 1 1 - - 23 Centrifuge 1 1 - - 24 Conductivity meter 1 1 - - 25 Current meter 1 1 - 26 Desikator 1 1 - - 27 DO meter 1 1 - - 28 Dregde 1 1 - - 30 Furnace 1 1 - - 31 G P S 1 1 Nyala 32 Hot Plate 1 1 - - 33 Ice Box 1 1 - - 34 Kyendhal 1 1 - - 35 Lemari asam 1 1 - 36 Magnetic stirrer 1 1 - - 37 Niskin 1 - 1 29 No. Jenis Asset Jumlah (unit) Kondisi Baik (unit) Kondisi Rusak (unit) Keterangan tentang yang rusak 38 Oven 1 1 - - 39 Perangkat titrasi/buret 1 1 - - 40 PH meter 2 1 - - 41 Refrigerator/ pendingin 1 1 - - 42 Salinometer 2 2 - - 43 Sound level meter 1 1 - - 44 Spectrofotometer 2 1 1 Lampu UV mati 45 Stop watch 1 1 - - 46 Theodolit Tripod 1 1 - 47 Waterbath 1 1 - 48 Genset 1 1 - 49 Autoklaf 1 1 - 50 Inkubator 1 1 - 51 HVAS 1 1 - - 52 Timbangan Analitik 1 1 - - 53 Turbidity meter 1 1 - - 54 Water sampler V & H 1 0 1 - 55 CO Meter 1 1 - - 56 DO meter 1 1 -- - 57 Gas sampler udara 1 1 - - 58 Anemometer 1 1 - - 59 Merkuri Analyzer 1 1 - - 60 Cool Box 1 1 - - 61 Ring sampel tanah 1 1 - - 62 Showcase Expo 1050 AH 1 1 - - 63 Alat Destruksi 1 1 64 Alat Water Quality Checker 1 1 65 COD Reaktor 1 1 66 Curren Meter 1 1 67 Srubber 1 1 63 121 115 5 30 No. Jenis Asset Jumlah (unit) Kondisi Baik (unit) Kondisi Rusak (unit) Keterangan tentang yang rusak 64 Aset lainnya 3157 3100 57 - JUMLAH 3278 3215 62 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi rata-rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat perangkat daerah, Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Capaian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 seperti terlihat pada tabel di bawah ini : 31 Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (20)

1.Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 100 100 100 100 99,23 100 100 100 99,23 100 100 100
2.Indeks Kualitas Air 38 35 35 35,5 38 36 50,61 44,24 100 102,86 144,6 124,62
3.Indeks Kualitas Udara 94,45 87 87 87,3 92,15 90,30 90,74 91,62 97,56 103,79 104,29 104,95
4.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 67,84 62,53 62,53 62,84 68.69 66.01 67.50 65.46 101,25 105,57 107,95 104,17
5.Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota Tidak ada target dalam Renstra 43.43 45.26 46.24 46.27 Tidak bisa dihitung
6.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Tidak ada target dalam Renstra 32.00 100.00 100.00 37.33 Tidak bisa dihitung 32 Berdasarkan tabel di atas, data nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 di Kabupaten Kulon Progo, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) secara keseluruhan dalam rentang waktu selama 4 (empat) tahun (2021-2024) mengalami tren kenaikan. Tren kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tersebut mengindikasikan bahwa kualitas air sungai mengalami peningkatan. Namun, perlu diketahui bahwa pada tahun 2023 kondisi yang ada pada saat dilakukan pemantauan kualitas air sungai pada 2 (dua) periode tersebut semuanya pada kondisi musim kemarau sepanjang tahun. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan dan mempengaruhi kualitas air sungai. Kemudian, antara tahun 2023 dan 2024 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami tren penurunan. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2023 kondisi yang ada pada saat dilakukan pemantauan kualitas air sungai pada 2 (dua) periode tersebut semuanya pada kondisi musim kemarau sepanjang tahun. Sedangkan, pada tahun 2024 kondisi pemantauan air sungai yang dilakukan mewakili musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan air sungai. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab dan pengaruh untuk tingkat kualitas air sungai, di mana nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 yang data pemantauannya diambil mewakili musim penghujan dan kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi lebih rendah daripada tahun 2023 yang data pemantauannya diambil mewakili musim kemarau saja sepanjang tahun. Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut secara holistik dan menyeluruh terhadap berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas air sungai pada daerah hulu sampai dengan hilir dapat menjadi penjelasan yang lebih memuaskan dan kompleks terkait dengan mekanisme aliran kualitas air sungai terhadap nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Selanjutnya, berdasarkan grafik nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 di Kabupaten Kulon Progo, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) secara keseluruhan dalam rentang waktu selama 4 (empat) tahun (2021- 33 2024) mengalami tren penurunan. Tren penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tersebut mengindikasikan bahwa kualitas udara ambien mengalami penurunan. Kondisi lalu lintas kendaraan bermotor berbahan bakar fosil yang semakin padat di jalan raya ditengarai menjadi salah satu faktor utama penurunan kualitas udara di Kabupaten Kulon Progo. Rata-rata lokasi pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Kulon Progo dilakukan pada sektor transportasi atau di pinggir jalan raya menggunakan metode sampel pasif (passive sampler). Kemudian, antara tahun 2023 dan 2024 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami tren kenaikan. Hal ini dimungkinkan bahwa pada tahun 2023 kondisi musim sepanjang tahun berada pada musim kemarau, di mana pada musim kemarau dispersi dan transportasi polutan di udara akan lebih masif dan menyebar atau terdispersi secara lebih luas daripada musim penghujan. Sedangkan, pada tahun 2024 kondisi musim sepanjang tahun lebih bervariasi untuk musim penghujan dan musim kemarau, di mana pada musim penghujan polutan akan ter-scrub (tertangkap) bersama air hujan yang jatuh ke tanah, sehingga kondisi polutan di udara akan mengalami pembersihan secara alami dan polutan tersebut akan jatuh ke bawah bersama air hujan (ter-scrubbing). Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab dan pengaruh untuk tingkat kualitas udara ambien, di mana nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 yang data pemantauannya diambil mewakili musim penghujan dan kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKU) menjadi lebih tinggi daripada tahun 2023 yang data pemantauannya diambil mewakili musim kemarau saja sepanjang tahun. Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut secara holistik dan menyeluruh terhadap berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas udara ambien, seperti kecepatan angin, suhu udara, kelebapan udara, dan lamanya penyinaran matahari dapat menjadi penjelasan yang lebih memuaskan dan kompleks terkait dengan mekanisme dispersi dan transportasi kualitas ambien terhadap nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Untuk mencegah menurunnya kualitas air perlu meningkatkan upaya dari masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran air sungai, misalnya dengan memperbanyak gerakan bersih sungai , larangan buang air besar sembarang di sungai. Dan diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah cair yang baik dan benar, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga sebelum dialirkan ke lingkungan, dan juga upaya pengawasan pencegahan pencemaran air yang lebih diperketat. Upaya untuk menjaga Indeks Kualitas Udara di wilayah Kulon Progo antara lain dengan menambah luasan RTH publik, seperti taman kota, hutan kota, taman keanekaragaman hayati, pot vertikal dan penanaman tanaman perindang jalan yang 34 efektif menyerap polutan udara, maupun dengan memperbanyak penanaman pohon di lahan kritis dan lahan lindung, serta meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara. 35 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (OPD DLH) 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisasi A. Belanja Operasi 2.992.722.69 1,25 3.672.749.92 2 3.552.408.85 6 6.512.261.33 0 8.266.837.58 3 2.883.537.25 2 3.604.112.274 3.535.570.18 6 6.238.756.93 9 8.177.095.17 5 96,35 98,13 99,53 95,80 98,91 32,43 32,65
1.Belanja Pegawai 1.573.997.81 1,25 1.465.053.81 1 1.531.986.62 6 1.681.973.81 8 1.921.511.72 5 1.491.186.47 8 1.451.537.024 1.531.769.23 9 1.575.420.48 1 1.904.450.29 8 94,74 99,08 99,99 93,66 99,11 5,42 6,65
2.Belanja barang dan jasa 1.418.724.88 0 1.384.226.11 1 1.557.558.23 0 3.574.852.61 2 3.410.428.25 8 1.392.350.77 4 1.342.400.250 1.542.399.79 7 3.432.679.33 3 3.374.076.53 7 98,14 96,98 99,03 96,02 98,93 33,75 33,04
3.Belanja Hibah 0 823.470.000 462.864.000 1.255.434.90 0 2.934.897.60 0 0 810.175.000 461.401.150 1.230.657.12 5 2.898.568.34 0 0,0 98,39 99,68 98,03 98,76 87,07 64,80
4.Belanja Modal 99.400.200 2.825.421.08 4 1.384.448.18 0 2.263.806.10 0 1.754.783.39 0 98.317.500 2.385.041.600 1.290.289.89 0 2.085.656.90 5 1.746.502.47 8 98,91 84,41 93,20 92,13 99,53 68,13 581,33 Jumlah 3.092.122.89 1,25 6.498.171.00 6 4.936.857.03 6 8.776.067.43 0 10.021.620.9 73 2.981.854 5.989.153.874 4.825.860.07 6 8.324.413.84 4 9.923.597.65 3 96,43 92,17 97,75 94,85 99.02 44,52 43,28 36 Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 37 38 39 40 Realisasi belanja tahun 2023 capaiannya sebesar 92,62%, lebih rendah jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2022 yang mencapai 96,62%. Hal ini disebabkan adanya penurunan capaian pada sub kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 99,37%, capaian pada tahun 2023 sebesar 91,45% dan capaian di tahun 2024 sebesar 99,59%. Dengan capaian tersebut mengakibatkan capaian secara keseluruhan OPD menjadi rendah pada tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat sisa mati dalam pelaksanaan dak fisik penugasan bidang lingkungan hidup perangkat ews onlimo, yaitu Sisa mati tertinggi berada di Belanja Modal Alat Bantu Lainnya, DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Pengadaan Perangkat EWS Onlimo dari pagu rekening kegiatan Rp. 1.437.400.000, realisasi 1.287.311.471 serta sisa mati Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dari pagu Rp. 176.400.000, realisasi Rp. 167.156.700. Shg. realisasi/pagu sub kegiatan s.d. akhir tahun 1.769.964.600/1.935.519.724 (91,45%) Selain permasalahan tersebut di atas, secara umum beberapa kendala yang memengaruhi ketercapaian indikator kinerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.Keterbatasan sumber daya baik dari sisi pendanaan, sarana prasarana, maupun kompetensi aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup.
2.Koordinasi lintas sektor yang belum optimal, sehingga pelaksanaan program tidak sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran secara terpadu.
3.Faktor eksternal berupa dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan di tingkat nasional maupun global yang berdampak pada ketercapaian target.
4.Ketersediaan dan validitas data yang belum sepenuhnya memadai, sehingga pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan secara maksimal.
5.Tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang masih bervariasi, sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan memperhatikan kondisi ketercapaian dan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan kapasitas perangkat daerah, peningkatan koordinasi antar sektor, optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta pengembangan sinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja 41 pembangunan daerah sehingga target-target yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kulon Progo meliputi seluruh elemen masyarakat dan sektor terkait untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, antara lain:

a.Masyarakat Umum : semua warga masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai lingkup wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, termasuk rumah tangga, komunitas dan kelompok masyarakat lainnya.
b.Pemerintah : Instansi pemerintah Pusat, Daerah, dan Lembaga terkait yang berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
c.Sektor Swasta : Perusahaan, Industri, dan pelaku usaha yang aktivitasnya berdampak pada lingkungan, baik secara positif maupun negatif.
d.Pengusaha : Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitasnya perlu diatur dan dikontrol dalam hal pengelolaan lingkungan.
e.Peneliti dan Akademisi : Lembaga penelitian, perguruan tinggi dan individu yang berkecimpung dalam bidang ilmu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
f.Organisasi Non-Pemerintah (ONG) : Lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas peduli lingkungan, dan organisasi lain yang berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.
g.Pelaku Usaha dan Industri Lainnya : Industri dan usaha yang mengeluarkan limbah padat, cair, maupun gas yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah pencemaran. 42 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana berikut ini :
1. 1.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik
a.Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan metode 3R (Reuse-Reduce-Recycle) masih rendah;
b.Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten;
c.Keterbatasan TPA Banyuroto;
d.Kurang optimalnya fungsi pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah;
e.Kurang optimalnya fungsi ekonomi sirkuler dari pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah; dan
f.Kurang optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah.
1. 2.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi konservasi lingkungan
a.Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air lokal;
b.Belum optimalnya upaya konservasi sumberdaya alam terutama konservasi air melalui upaya konservasi alami maupun melalui rekayasa teknis;
c.Belum optimalnya inventarisasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati (hewan-tumbuhan- mikroorganisme) yang ada di Kulon Progo;
d.Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan di bidang konservasi dengan OPD lain di tingkat Kabupaten-Provinsi-Kementerian/Lembaga; dan 43
e.Kurangnya kapasitas komunitas-komunitas masyarakat di bidang konservasi lingkungan.
1. 3.Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha
a.Perubahan kualitas lingkungan baik sosial, biotik, maupun fisik karena meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang merupakan multiplayer efek dari adanya Bandara YIA dan program KSN lainnya;
b.Masifnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai pendukung pembangunan;
c.Mendesaknya kebutuhan penyediaan fasilitas umum sanitasi lingkungan perkotaan dan area disekitar bandara YIA (ex: saluran drainase, saluran air limbah, dan sistem pengelolaan sampah);
d.Kemudahan dalam berusaha yang difasilitasi melalui sistem OSS- RBA diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, penanganan aduan, dan penaatan persetujuan lingkungan di berbagai sektor; dan
e.Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan yang salah satu penyebabnya adalah belum diperoleh sertifikat akreditasi dan registerasi untuk laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2.2.2 Isu Strategis Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementeian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY). Adapun isu strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :
a.Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah,

(3)Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan 44 Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
1. b.Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
2. c.Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat; dan
3. d.Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK. 45 Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Renstra KLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Permasalahan Pelayanan PD Kulon Progo Kategori Faktor Penghambat Pendorong 1 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values); Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik.
4. a.Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunaka n metode 3R (Reuse- Reduce- Recycle) masih rendah Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidupb. Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten 2 Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK; Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha
5. a.Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan Kemudahan dalam berusaha yang difasilitasi melalui sistem OSS-RBA
6. b.Masifnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai pendukung pembangunan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 46 Tahun 2012 – 2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah. Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW tersaji dalam tabel berikut ini. Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD Permasalahan Pelayanan OPD Kategori Faktor Penghambat Pendorong
(1)(2) (3) (4) (5) 1 - Mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung - Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan - Usulan kegiatan OPD melalui DAK, Dana Keistimewaan dan lainnya - Adanya kelompok pengelola sampah mandiri maupun bank sampah yang sudah berdiri namun tidak menunjukkan aktifitas kegiatan - Kurangnya SDM perencana di DLH dikarenakan peng- usulan kepada pemerintah banyak menggunakan sistem informasi dimana batas waktu entrinya segera - Kurangnya bantuan sarana prasarana pengelolaan persampahan - Sinergi program dan kegiatan DLH KP dengan P3EJ, DLHK DIY dan Kementerian LHK - Komitmen pimpinan daerah untuk memajukan kelompok maupun bank sampah 2 Melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Belum ada database keaneka ragaman hayati Kulon Progo Alih fungsi lahan hijau Komitmen pemerintah kabupaten untuk me- lestarian keanekara- gaman hayati dengan strategi pemanfaatan sebagai sumber obat, pangan dan energi, pemanfaatan potensi ekonomi dan wisata 3 Pengembangan RTH di kawasan sempadan Tugas dan fungsi pengembangan RTH ada pada UPTD Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPKP Kulon Progo Keterbatasan lahan milik Pemkab dan keuangan daerah Sinergi dan koordinasi antar OPD yang solid untuk memenuhi kebutuhan RTH sesuai yang diatur dalam perundangan 47 No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD Permasalahan Pelayanan OPD Kategori Faktor Penghambat Pendorong
(1)(2) (3) (4) (5) yaitu 20 % RTH Publik dan 10 % RTH privat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijkan dan program pemerintah. Adapun permasalahan pelayanan OPD yang dihadapi berdasarkan analisis KLHS disajikan dalam berikut ini : Tabel 2.9 Analis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten No. Hasil KLHS terkait Tugas dang Fungsi OPD Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Penghambat
(1)(2) (3) (4)
(4)

1.Memasukkan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam perubahan RPJMD 2023 – 2026 Kabupaten Kulon Progo Belum adanya acuan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), baik di tingkat nasional dan provinsi dimana RPPLH harus sinkron dengan kajian Daya Dukung Daya Tampung LIngkungan Belum ada kepastian disahkannya RPPLH Nasional maupun DIY - Sinergi program dan kegiatan serta koordinasi dengan DLHK DIY dan Pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) terkait penyusunan Daya Dukung- Daya Tampung Lingkungan Daerah - Penyusunan Daya Dukung- Daya Tampung Lingkungan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020 Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 48 signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 terdapat 9 isu strategis jangka panjang daerah yang ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan dari berbagai dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup terdahulu, literatur, media massa, keterkaitan dengan enam. Muatan dan TPB, serta masukan dari hasil konsultasi publik. Sembilan isu strategis tersebut adalah berikut.
1.Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal
2.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
3.Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim
4.Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
5.Kurangnya Infrastruktur Wilayah
6.Alih Fungsi Lahan
7.Pembangunan SDM Belum Kompetitif
8.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah
9.Meningkatnya Kerawanan dan Ganggu Ketertiban Umum Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup di masa 4 (empat) tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi DLH Kulon Progo, yaitu:
1.Penurunan Kualitas dan Kuantitas air
2.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang tidak sempurna/ tidak terkelola dengan baik.
3.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi konservasi lingkungan
4.Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha Tantangan yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain :

a.Penurunan kuantitas dan kualitas air;
b.Penurunan kualitas udara dan tanah;
c.Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian; 49
d.Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah;
e.Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, mata air dan sungai);
f.Meningkatnya pencemaran di badan air/sungai akibat limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain;
g.Menurunnya Kapasitas TPA Banyuroto;
h.Belum adanya kader lingkungan di tingkat kapanewon sebagai perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup & pegiat lingkungan; dan
i.Belum semua kalurahan memberikan konstribusi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui peraturan kalurahan dan APBKal. Peluang yang bisa dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain :
a.Peraturan Menteri Desa Tertinggal tentang Alokasi Dana Desa;
b.Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup;
c.Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga, Balai Pendidikan Menengah, dan Kantor Kementerian Agama;
d.Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal penelitian dan pengkajian, KKN tematik, pengabdian masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna; dan
e.Pengembangan Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk merumuskan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, maka uraian di atas dapat diringkas dalam tabel berikut ini. 50 Tabel 2.10 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD ISU LINGKUNGAN DINAMlS YANG RELEVAN DG PD Isu Strategis PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

1.Penurunan kualitas dan kuantitas air
2.Pengelolaan sampah yang belum optimal 3.Menurunnya fungsi konservasi lingkungabn
4.Penurunan kulaitas lingkungan akibat meningkatn ya kegiatan usaha

(3)(4) (5) 6) 1. Penurun an kualitas dan kuantitas air 2. Pengelol aan sampah yang belum optimal 3. Pengelol aan lahan yang berkelanj utan
(7)

1.Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi pencemaran air, udara, dan tanah, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan
2.Mengelola sampah, termasuk pengelolaan limbah B3, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan sampah, serta pengembangan bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu
3.Berperan dalam menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati, kawasan lindung, dan sumber daya alam lainnya
4.Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan ruang terbuka hijau, seperti taman kota dan hutan kota
5.Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran
1.Penurunan kualitas dan kuantitas air 2.Pengelolaan sampah yang belum optimal
3.Alih fungsi lahan 1. Perubaha n iklim dan pemanasa n global
2.Alih fungsi lahan 3. Hilangnya keanekara gaman hayati
4.Sampah plastik 5. Penuruna n kuantitas dan kualitas air 1.Penurunan Kualitas Lingkunga n Hidup 2. Peningkata n luasan lahan terkontami nasi limbah B3 3. Terbatasny a daya tampung sampah
4.Krisis keanekara gaman hayati dan ancaman kepunahan spesies 5. Penurunan tingkat intensitas emisi GRK 38,6%. Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 51 peraturan lingkungan, memberikan perizinan lingkungan, dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran
6.Berperan dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui penyuluhan dan pelatihan Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu “Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”. 52 Secara ringkas tujuan dan sasaran OPD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, yakni Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air sebagaimana digambarkan dalam tabel 9 : Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 N o NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke- 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69.75 69.84 69.93 70.03 70.12 70.22 Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabe Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66 ndeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Mening katnya pengel olaan kualitas lingkun gan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69.75 69.84 69.93 70.03 70.12 70.22 53 Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan di beberapa Sungai di Kabupaten Kulon Progo. Lokasi pengambilan sampel pemantauan kualitas air untuk perhitungan Indeks Kualitas Air adalah Sungai Serang, Sungai Papah, Sungai Papak, Sungai Sudu, Sungai Selo, Sungai Tedunan/Gede, Sungai Tinalah, Sungai Nagung dan Sungai Pening. Parameter pengukuran IKA sesuai dengan pengambilan sampel air sebagai berikut :

a.yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai (BOD, Biochemical Oxygen Demand)
b.Jumlah oksigen untuk mengoksidasi zat (COD, Chemical Oxygen Demand)
c.Kandungan fosfat (Total Phosphat)
d.Kandungan bakteri Escherichia coli
e.Kandungan bakteri koliform (Total Coliform).
f.pH Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66 Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 2 Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 71.9 72.1 72.3 72.5 72.7 72.9 Indeks Kualitas Udara 75.7 75.71 75.72 75.73 75.74 75.75 Persentase Pengelolaan Persampaha n 48.70 50.13 51.99 58.52 65.84 74.78 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 54 Perhitungan nilai Indeks Kualitas Air dan nilai Indeks Kualitas Udara dilaksanakan berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk air sungai atau air danau pada masing- masing titik pemantauan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
a.menyiapkan data pemantauan mutu air yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk 8 parameter, yaitu TSS, DO, pH, BOD, COD, NO3-N, T-P, dan Fecal Coliform;
b.membuat tabulasi data dalam bentuk tabel excel yang berisi: 1) Parameter: jenis parameter yang diuji dan disesuaikan dengan ketentuan. 2) Hasil pengujian: merupakan konsentrasi parameter mutu air. 3) Satuan parameter: disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI. 4) Q-Nilai: didapatkan dari hasil plot konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva sub-indeks atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya. Kurva sub-indeks dari masing-masing parameter digunakan untuk transformasi unit yang berbeda dari konsentrasi mutu air seperti mg/L dan jumlah/volume ke dalam bentuk nilai skala non dimensional. Pada kurva tersebut, sumbu X menyatakan nilai konsentrasi parameter mutu air dan sumbu Y merupakan nilai sub- indeks dengan skala 0-100. Q-Nilai dihitung menggunakan persamaan kurva sub-indeks yang disesuaikan dengan kisaran konsentrasi untuk masing-masing parameter. 55 Gambar. Kurva Sub-Indeks Masing-Masing Parameter IKA. Tabel. 3.2 Persamaan Kurva Sub-Indeks untuk Perhitungan Q-Nilai. 56 5) Faktor pembobot merupakan nilai yang sudah ditetapkan. Tabel 3.3 Faktor Pembobot Masing-Masing Parameter untuk Perhitungan IKA. 57 6) Nilai sub-total didapatkan dari hasil perkalian Q-Nilai (I masing-masing sub-indeks) dan faktor pembobot. 7) Perhitungan nilai IKA untuk satu titik pantau diperoleh dari penjumlah nilai sub-total dengan rumusan: di mana: w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai). Perhitungan IKA dapat dilakukan dengan pendekatan Sungai/DAS dan/atau wilayah administrasi dengan merata-ratakan seluruh IKA titik pantau. Kategori IKA / INA: Kategori IKA ditentukan menjadi lima level dari sangat baik sampai dengan sangat kurang. Kategori ini memberikan gambaran secara cepat tentang kondisi mutu air berdasarkan 8 parameter yang digunakan. Nilai IKA hasil perhitungan disesuaikan dengan kategori IKA. Tabel 3.4 Kategori Indeks Kualitas Air. Perhitungan IKU / INA: Titik pantau untuk pengambilan sampel kualitas udara meliputi 4 (empat) sektor yaitu perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi. Perhitungan IKU Kabupaten/Kota dan Provinsi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut.
1. 1.Melakukan verifikasi, validasi data, serta tabulasi data hasil analisis laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien 58 dengan metode manual pasif, manual aktif, hasil pemantauan dari alat otomatis, dan/atau hasil data dari pengolahan citra satelit.
2. 2.Menghitung rata-rata tahunan masing-masing parameter NO2, SO2, dan PM2.5 untuk masing-masing lokasi titik sampling.
3. 3.Perhitungan konsentrasi rata-rata tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan Faktor Koreksi. Untuk pemantauan menggunakan metode manual aktif harus memenuhi ketentuan, yaitu 24 data harian per tahun (2 data rata- rata harian per bulan). Jika memenuhi persyaratan tersebut, maka rata-rata tahunan NO2, SO2, dan PM2.5 dapat menggunakan nilai rata-rata dari 24 hari pemantauan per tahun. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka nilai atau konsentrasi rata-rata tahunan dapat dihitung dengan menggunakan faktor koreksi.
4. 4.Menghitung rata-rata tahunan konsentrasi NO2, SO2, dan PM2.5 untuk kabupaten/kota sehingga menghasilkan konsentrasi rata- rata tahunan kabupaten/kota.
5. 5.Menghitung rata-rata konsentrasi tahunan NO2, SO2, dan PM2.5 provinsi berdasarkan rata-rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
6. 6.Membandingkan konsentrasi rata-rata tahunan NO2, SO2, dan PM2.5 titik pantau/kab/kota/provinsi dengan Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan Indeks NO2, SO2, dan PM2.5. Nilai BMUA Tahunan yaitu 45 μg/m 3 untuk SO2, 50 μg/m 3 untuk NO2, dan 15 μg/m 3 untuk PM2.5.
7. 7.Menghitung rata-rata Indeks NO2, SO2, dan PM2.5 (IndeksINA).
8. 8.Memasukkan rata-rata indeks NO2, SO2, dan PM2.5 (IndeksINA) ke dalam rumus IKU melalui persamaan sebagai berikut: 59 Untuk konsentrasi rata-rata tahunan NO2, SO2, dan PM2.5 dalam perhitungan IKU Titik Pantau, maka:
a.Rata-rata Tahunan NO2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO2 dari 1 lokasi titik pantau.
b.Rata-rata Tahunan SO2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO2 dari 1 lokasi titik pantau.
c.Rata-rata Tahunan PM2.5 = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM2.5 dari 1 lokasi titik pantau. Untuk konsentrasi rata-rata tahunan NO2, SO2, dan PM2.5 dalam perhitungan IKU Kabupaten/Kota, maka:
a.Rata-rata Tahunan NO2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO2 dari 4 lokasi peruntukan.
b.Rata-rata Tahunan SO2 = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO2 dari 4 lokasi peruntukan.
c.Rata-rata Tahunan PM2.5 = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM2.5 dari 4 lokasi peruntukan. Nilai IKU terdiri atas:
a.Nilai IKU titik pantau merupakan hasil rata-rata dari seluruh parameter pemantauan udara pada lokasi yang telah ditentukan;
b.Nilai IKU kabupaten/kota merupakan hasil rata-rata dari IKU titik pantau pada wilayah administrasinya. 60 Kategori IKU / INA: Tabel 3.5 Kategori Indeks Kualitas Air. 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo tahun 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut : Tabel 3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup VISI : Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius MISI 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan tangguh bencana. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. 1.Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah dan konservasi
2. 1.Peningkatan manajemen pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir serta konservasi
3. 2.Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. 2.Peningkatan manajemen layanan perizinan, pemantauan dan penaatan lingkungan 61 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Pemberian layanan secara optimal kepada intern perangkat daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pengendalian internal perangkat daerah Penerapan sistem pengendalian internal perangkat daerah secara oprimal pada semua kegiatan Arah kebijakan merupakan pedoman strategis yang mengarahkan rumusan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan. Setiap tahapan pembangunan dirancang secara berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada penahapan pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo dipetakan secara spesifik terhadap waktu pelaksanaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah, guna memastikan implementasi berjalan secara bertahap dan menyeluruh. Berikut adalah tahapan pembangunan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang tersaji dalam tabel berikut. Tabel 3.7 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030
5. 1.Pemberdayaan kelompok pengelola sampah (yg ada saat ini).
6. 2.Sosialisasi pembentukan BS di tiap kalurahan.
7. 3.Penilaian kriteria kelompok pengelola sampah aktif.
8. 1.Pembentukan Bank Sampah Induk di tiap kalurahan.
9. 2.Sosialisasi pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan.
10. 1.Evaluasi kelompok pengelola sampah (KSM/TPS 3R dan BS).
11. 2.Pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan
12. 1.Pembinaan dan evaluasi kelompok pengelola sampah.
13. 2.Pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan Pembinaan dan evaluasi kelompok pengelola sampah 62 Optimalisasi pengolahan lindi zona 2 Peningkatan kapasitas TPA : Pengadaan tanah. Optimalisasi pengelolaan lindi zona 1. Pembangunan zona 3 (4.900 m). Pengadaan mesin dan hanggar pemilah dan pencacah sampah. (conveyor, shredder) Inventarisasi taman dan lokasi rencana pembuatan taman baru Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman Penanaman tanaman mata air Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup Penanaman tanaman mata air dan pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove Pengembangan kapasitas kelompok penggiat lingkungan hidup dan mangrove pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut pengembangan kapasitas kelompok pecinta penyu laut Akreditasi dan registrasi laboratorium Penambahan ruang lingkup parameter uji; pengembangan kapasitas SDM;Pengadaan alat laboratorium; dan bahan kimia Kalibrasi alat dan uji profesiensi Pengembangan kapasitas SDM; Pengadaan bahan kimia;Kalibrasi alat dan UP Pengembangan kapasitas SDM; Pengadaan bahan kimia;Kalibrasi alat dan UP Pengembangan kapasitas SDM; Pengadaan bahan kimia;Kalibrasi alat dan UP Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan perizinan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut 63 Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo Operasional dan perawatan Perangkat Early Warning System (EWS) Onlimo Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Sampah Secara umum, beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut :
14. 1.Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja;
15. 2.Meningkatkan sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
16. 3.Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan (stake holder), SKPD dan Pemerintah Kalurahan, serta dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kementerian (Pusat).
17. 4.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. 64 Tabel 3.8 Arah Kebijakan Renstra PD No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Memperkuat tata kelola pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berbasis data melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan ruang terbuka hijau, serta penyederhanaan regulasi dan kemitraan lintas sektor guna menjaga kualitas lingkungan yang lestari dan tangguh terhadap risiko bencana

1.Peningkatan manajemen pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir serta konservasi
2.Peningkatan manajemen layanan perizinan, pemantauan dan penaatan lingkungan 2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan Pemberian layanan secara optimal kepada intern perangkat daerah 65 dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. 66 67 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Renstra 2025-2029 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Besline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Dinas Lingkungan Hidup 13,512,173,122.00 13,184,470,000.00 13,494,291,964.94 13,818,397,827.92 14,191,767,782.12 14,546,814,951.49 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *) Outcome: Meningkatnya penanganan sampah Persentase penanganan sampah % 15.36 15.19 0 15.29 15.39 15.41 15.48 15.67 Prosentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan % 6.13 6.13 6.13 9.20 12.27 15.34 18.40 Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Output : Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dokumen 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100.00 100.00 4,297,898,394.00 100.00 4,284,831,578.00 100.00 4,525,293,766.31 100.00 4,639,073,804.52 100.00 4,770,148,408.54 100.00 4,894,790,647.73 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 23.00 2.00 50,758,400.00 2.00 52,196,180.00 2.00 54,805,989.00 2.00 55,246,287.00 2.00 70,752,911.00 2.00 60,671,008.00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2.00 3.00 41,342,800.00 2.00 42,309,800.00 2.00 44,425,290.00 2.00 44,646,554.00 3.00 59,308,192.00 2.00 48,654,054.00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21.00 21.00 9,415,600.00 12.00 9,886,380.00 12.00 10,380,699.00 12.00 10,599,733.00 12.00 11,444,719.00 12.00 12,016,954.00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 16.00 3.00 2,897,877,479.00 3.00 2,935,713,388.00 3.00 3,076,557,658.31 3.00 3,081,327,517.52 3.00 3,198,295,497.54 3.00 3,218,119,639.73 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 27.00 40.00 2,832,696,479.00 48.00 2,870,532,388.00 48.00 3,008,407,658.31 48.00 3,011,177,517.52 48.00 3,124,145,497.54 48.00 3,141,969,639.73 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1.00 1.00 61,150,000.00 1.00 61,150,000.00 1.00 63,150,000.00 1.00 64,150,000.00 1.00 67,150,000.00 1.00 68,150,000.00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 14.00 14.00 4,031,000.00 14.00 4,031,000.00 14.00 5,000,000.00 14.00 6,000,000.00 14.00 7,000,000.00 14.00 8,000,000.00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Ouput: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 1.00 1.00 181,957,600.00 1.00 52,325,000.00 1.00 55,000,000.00 1.00 41,000,000.00 1.00 97,000,000.00 1.00 50,000,000.00 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 30.00 30.00 181,957,600.00 10.00 52,325,000.00 10.00 55,000,000.00 10.00 41,000,000.00 12.00 97,000,000.00 12.00 50,000,000.00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen - 2.00 74,603,400.00 2.00 82,025,700.00 2.00 84,500,000.00 2.00 84,500,000.00 2.00 90,500,000.00 2.00 92,000,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1.00 15,444,900.00 1.00 18,661,700.00 1.00 19,500,000.00 1.00 19,500,000.00 1.00 20,500,000.00 1.00 21,000,000.00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12.00 59,158,500.00 12.00 63,364,000.00 12.00 65,000,000.00 12.00 65,000,000.00 12.00 70,000,000.00 12.00 71,000,000.00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen - 1.00 75,409,000.00 1.00 38,415,600.00 2.00 136,000,000.00 3.00 312,000,000.00 1.00 98,000,000.00 2.00 370,000,000.00 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit - - - 2.00 60,000,000.00 1.00 300,000,000.00 - 1.00 330,000,000.00 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - 1.00 - - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - 6.00 75,409,000.00 5.00 38,415,600.00 5.00 76,000,000.00 2.00 12,000,000.00 10.00 98,000,000.00 4.00 40,000,000.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Besline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 24.00 2.00 578,904,515.00 2.00 602,584,700.00 2.00 608,000,000.00 2.00 608,000,000.00 2.00 621,000,000.00 2.00 628,000,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12.00 12.00 253,692,079.00 1.00 259,237,700.00 1.00 260,000,000.00 1.00 260,000,000.00 1.00 265,000,000.00 1.00 268,000,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 12.00 325,212,436.00 1.00 343,347,000.00 1.00 348,000,000.00 1.00 348,000,000.00 1.00 356,000,000.00 1.00 360,000,000.00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output:Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Unit 81.00 3.00 438,388,000.00 3.00 521,571,010.00 3.00 510,430,119.00 3.00 457,000,000.00 3.00 594,600,000.00 3.00 476,000,000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 13.00 14.00 384,286,000.00 37.00 410,208,200.00 37.00 413,000,000.00 37.00 413,000,000.00 37.00 418,000,000.00 37.00 420,000,000.00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /direhabilitasi Unit 1.00 2.00 35,175,000.00 2.00 87,699,710.00 4.00 72,430,119.00 4.00 20,000,000.00 4.00 148,600,000.00 4.00 30,000,000.00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 67.00 34.00 18,927,000.00 26.00 23,663,100.00 28.00 25,000,000.00 30.00 24,000,000.00 32.00 28,000,000.00 32.00 26,000,000.00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup % 100.00 100.00 52,845,700.00 100.00 48,645,700.00 100.00 51,375,667.62 100.00 52,667,412.58 100.00 54,155,502.78 100.00 55,570,566.33 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun Dokumen 3.00 4.00 52,845,700.00 4.00 48,645,700.00 4.00 51,375,667.62 4.00 52,667,412.58 3.00 24,155,502.78 5.00 55,570,566.33 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi Dokumen 3.00 4.00 52,845,700.00 4.00 48,645,700.00 4.00 51,375,667.62 4.00 52,667,412.58 3.00 24,155,502.78 5.00 55,570,566.33 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Output : Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 2.00 - - - - - - - - 1.00 30,000,000.00 - - Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 2.00 - - - - - - - - 1.00 30,000,000.00 - - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan Parameter 21.00 26.00 2,197,488,428.00 29.00 1,007,934,400.00 31.00 1,064,499,076.37 33.00 1,091,263,912.38 35.00 1,122,097,003.48 37.00 1,151,416,989.17 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup, Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Dokumen pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan Dokumen 20.00 7.00 772,773,428.00 7.00 975,683,100.00 8.00 1,025,797,516.37 7.00 748,692,196.38 8.00 1,075,268,115.48 8.00 1,099,905,213.17 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 2.00 2.00 251,285,500.00 2.00 275,145,200.00 3.00 582,688,760.00 2.00 375,573,198.00 2.00 394,351,858.00 2.00 421,956,488.00 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokumen - - - - - - - - - 1.00 335,000,000.00 1.00 306,448,725.17 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan Dokumen 18.00 5.00 521,487,928.00 5.00 700,537,900.00 5.00 443,108,756.37 5.00 373,118,998.38 5.00 345,916,257.48 5.00 371,500,000.00 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Ouput: Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Laporan 4.00 4.00 1,424,715,000.00 2.00 32,251,300.00 2.00 38,701,560.00 2.00 42,571,716.00 2.00 46,828,888.00 2.00 51,511,776.00 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Laporan 4.00 4.00 1,424,715,000.00 2.00 32,251,300.00 2.00 38,701,560.00 2.00 42,571,716.00 2.00 46,828,888.00 2.00 51,511,776.00 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Dokumen 1.00 - - - - - - 2.00 300,000,000.00 - - - - 69 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Besline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Dokumen 1.00 - - - - - - 2.00 300,000,000.00 - - - - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup % 28.30 41.51 2,179,497,500.00 54.72 1,435,559,500.00 66.04 1,516,122,241.51 77.36 1,554,242,296.35 88.68 1,598,156,599.54 100.00 1,639,915,848.95 Persentase Taman Kondisi Baik % 73.47 75.51 77.55 79.59 81.63 83.67 85.71 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Keluaran: Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dokumen 2.00 2.00 2,179,497,500.00 2.00 1,435,559,500.00 3.00 1,516,122,241.51 3.00 1,554,242,296.35 3.00 1,598,156,599.54 3.00 1,639,915,848.95 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Dokumen - - - - - 1.00 230,000,000.00 1.00 235,000,000.00 1.00 240,000,000.00 1.00 245,000,000.00 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha 8.60 8.60 1,875,765,500.00 8.60 1,240,099,500.00 8.60 1,080,122,241.51 8.60 1,111,242,296.35 8.60 1,148,156,599.54 8.60 1,182,915,848.95 Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit 800.00 1,804.00 303,732,000.00 1,259.00 195,460,000.00 1,050.00 206,000,000.00 1,050.00 208,000,000.00 1,050.00 210,000,000.00 1,050.00 212,000,000.00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Outcome: Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi % 50.00 52.86 27,095,600.00 54.29 33,122,300.00 57.14 34,981,103.69 60.00 35,860,638.04 62.86 36,873,861.61 65.71 37,837,362.17 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha 71.00 81.00 27,095,600.00 70.00 33,122,300.00 70.00 34,981,103.69 70.00 35,860,638.04 70.00 36,873,861.61 70.00 37,837,362.17 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Badan Usaha 71.00 81.00 27,095,600.00 70.00 33,122,300.00 70.00 34,981,103.69 70.00 35,860,638.04 70.00 36,873,861.61 70.00 37,837,362.17 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup % 76.54 76.83 146,420,500.00 77.11 149,485,600.00 77.38 157,874,642.57 77.65 161,844,104.84 77.91 166,416,925.37 78.16 170,765,338.97 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keluaran: Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.00 2.00 146,420,500.00 2.00 149,485,600.00 2.00 157,874,642.57 2.00 161,844,104.84 2.00 166,416,925.37 2.00 170,765,338.97 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Orang 100.00 200.00 42,500,600.00 180.00 42,000,000.00 180.00 47,874,642.57 180.00 49,844,104.84 180.00 52,416,925.37 180.00 54,765,338.97 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Lembaga 10.00 4.00 103,919,900.00 3.00 107,485,600.00 3.00 110,000,000.00 3.00 112,000,000.00 3.00 114,000,000.00 3.00 116,000,000.00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup % 100.00 100.00 - 100.00 20,024,000.00 100.00 21,147,734.92 100.00 21,679,455.11 100.00 22,291,996.78 100.00 22,874,478.53 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Output: Terselesaikannya Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang Terselesaikan Pengaduan 18.00 21.00 - 24.00 20,024,000.00 24.00 21,147,734.92 24.00 21,679,455.11 24.00 22,291,996.78 24.00 22,874,478.53 70 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Besline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola Pengaduan 18.00 21.00 - 24.00 20,024,000.00 24.00 21,147,734.92 24.00 21,679,455.11 24.00 22,291,996.78 24.00 22,874,478.53 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah % 22.17 27.00 4,394,972,200.00 27.82 5,225,868,622.00 28.64 5,519,141,247.02 29.46 5,657,909,719.17 30.27 5,817,770,999.09 31.09 5,969,787,234.71 Kegiatan Pengelolaan Sampah Outcome: Terlaksananya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah dan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah Jumlah Laporan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah dan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah Laporan 2.00 2.00 4,394,972,200.00 2.00 5,225,868,622.00 2.00 5,519,141,247.02 2.00 5,657,909,719.17 2.00 5,817,770,999.09 2.00 5,969,787,234.71 Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Laporan 1.00 1.00 152,969,000.00 1.00 270,999,800.00 1.00 321,000,000.00 1.00 361,000,000.00 1.00 401,000,000.00 1.00 441,000,000.00 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Ton 12,045.00 12,045.0 0 4,242,003,200.00 12,035.0 0 4,954,868,822.00 12,025.00 5,198,141,247.02 12,015.00 5,296,909,719.17 12,005.0 0 5,416,770,999.09 11,995.0 0 5,528,787,234.71 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Outcome: Berkurangnya sampah Persentase pengurangan sampah % 32.78 32.99 215,954,800.00 33.07 978,998,300.00 33.16 603,856,484.93 33.24 603,856,484.93 33.33 603,856,484.93 33.41 603,856,484.93 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terlaksananya Upaya Pengurangan Sampah Melalui Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan 1.00 1.00 215,954,800.00 1.00 978,998,300.00 1.00 603,856,484.93 1.00 603,856,484.93 1.00 603,856,484.93 1.00 603,856,484.93 Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Laporan 1.00 1.00 215,954,800.00 1.00 978,998,300.00 1.00 603,856,484.93 1.00 603,856,484.93 1.00 603,856,484.93 1.00 603,856,484.93 71 Penetapan target indikator sub kegiatan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan data statistik sektoral daerah tahun 2024. Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, ditetapkan program prioritas beserta subkegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan selama periode perencanaan. Program-program tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome yang terukur, baik dalam peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati maupun dalam penguatan tata kelola persampahan. Melalui pelaksanaan subkegiatan strategis yang tercantum dalam Tabel 4.2, diharapkan terwujud pengelolaan lingkungan yang lebih optimal, berkelanjutan, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Adapun program dan subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN /SUBKEGIAT AN KET.

(1)(2) (3) (4) (5)

1.PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya tata kelola persampahan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Berdasarkan uraian pada Tabel 4.2 tersebut, pelaksanaan program dan subkegiatan prioritas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya lingkungan hidup. Implementasi kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis, tetapi juga sebagai instrumen dalam mewujudkan tata 72 kelola lingkungan hidup yang berdaya guna, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, ditetapkan indikator kinerja utama yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas sekaligus memastikan keterukuran capaian pembangunan daerah selama periode perencanaan. Indikator kinerja utama perangkat daerah beserta target tahunannya sebagaimana dimaksud tercantum pada Tabel 4.3 berikut : Tabel 4.3 lndikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Indeks Kualitas Air Nilai 71,90 72,10 72,30 72,50 72,70 72,90
2.Indeks Kualitas Udara Nilai 75,70 75,71 75,72 75,73 75,74 75,75
3.Persentase Pengelolaan Persampahan % 48.70 50.13 51.99 58.52 65.84 74.78 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3, indikator kinerja utama beserta target yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pencapaian indikator tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup serta sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja daerah. Adapun indikator kinerja daerah beserta target tahunannya tercantum dalam Tabel 4.4 berikut : Tabel 4.4 lndikator Kinerja Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup Nilai 69,75 69,84 69,93 70,03 70,12 70,22 IUP 2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas % 15,21 15,12 15,02 14,92 14,83 14,73 IUP 73 Pengolahan Sampah 3 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 87,8 8 88,4 6 89,01 89,54 90,82 91,82 IUP (*Indik ator Proksi) , di Kelura han Wates Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup serta dasar pemantauan dan evaluasi. Target tahunan indikator tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 4.4 menjadi tolok ukur keberhasilan program dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Sebagai bagian dari instrumen perencanaan, indikator kinerja kunci digunakan untuk memastikan keterukuran capaian program dan kegiatan perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja kunci dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kunci disusun untuk menjamin bahwa setiap sasaran strategis perangkat daerah dapat diukur secara obyektif dan konsisten sepanjang periode perencanaan. Adapun indikator kinerja kunci Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada tabel 4.5 sebagai berikut : Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 69,75 69,84 69,93 70,03 70,12 70,22 2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota % 48,70 50,13 51,99 58,52 65,84 74,78 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh % 52,86 54,29 57,14 60,00 62,86 65,72 74 Pemerintah Daerah kabupaten/kota Dengan ditetapkannya indikator kinerja kunci, perangkat daerah memiliki tolok ukur yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Indikator kinerja kunci pada Tabel 4.5 menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan program, sehingga hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan transparan. Pencapaian indikator kinerja kunci diharapkan mampu memperkuat efektivitas tata kelola lingkungan hidup serta mendukung sasaran pembangunan daerah. - PAGE ５４ - 76 LAMPIRAN - PAGE ５４ - 77 - PAGE ５４ - 78 Tabel Lampiran 1. Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 - PAGE ５４ - 79 - PAGE ５４ - 80 Tabel 2 Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon progo Tahun 2025-2030 - PAGE ５４ - 81 - PAGE ５４ - 82 Strategis Rencana 2025-2029 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO (RENSTRA) email : dukcapil@kulonprogokab.go.id RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029. Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya penyempurnaan terhadap Renstra ini sangat diharapkan. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kulon Progo, 18 September 2025 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Ir. ASPIYAH , M.Si. (Pembina Utama Muda; IV/c) NIP. 19680121 199603 2 001 3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................2 DAFTAR ISI ..............................................................................................................................3 DAFTAR TABEL .......................................................................................................................5 DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................6 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................7 1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................................7 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.......................................................................................8 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................11 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ...........................................................................................11 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .........................................................................................................14 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ............................................................14 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ..................................................14 Dasar Pembentukan Perangkat Daerah ......................................................14 Struktur Organisasi ......................................................................................14 Tugas dan Fungsi ........................................................................................15 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah ..........................................................................17 Sumber Daya Manusia.................................................................................17 2.1.2.1.1 Keadaan jumlah pegawai menurut Bidang dan Sekretariat .....................17 2.1.2.1.2 Keadaan jumlah PNS menurut Golongan ................................................17 2.1.2.1.3 Keadaan jumlah PPPK menurut Golongan ..............................................18 2.1.2.1.4 Keadaan jumlah PPPK menurut Jabatan.................................................18 2.1.2.1.5 Keadaan jumlah ASN menurut Jabatan ...................................................18 2.1.2.1.6 Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan ...........................18 2.1.2.1.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja 19 Sarana dan Prasarana .................................................................................21 Instrumen Pendukung ..................................................................................36 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah................................................................39 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ................................................................................54 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..................................55 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah......................................................55 2.2.2 Isu-isu Strategis ...................................................................................................56 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................59 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 ............................59 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................................................61 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..................................................................................................................65 4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN ..................................................................65 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..........................................................77 4 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..............................................................................77 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci .........................................................................................79 BAB V PENUTUP ...................................................................................................................80 5.1 KAIDAH PELAKSANAAN ...............................................................................................80 5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI ...................................................................................80 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan ......................80 5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan 81 LAMPIRAN ..............................................................................................................................83 METADATA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2030 ........................................83 METADATA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029 ........................................84 METADATA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2030 ........................................86 5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Bidang/Sekretariat ..................17 Tabel 2.2 Keadaan PNS per 1 September 2025 menurut Golongan ......................................17 Tabel 2.3 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Golongan ....................................18 Tabel 2.4 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Jabatan .......................................18 Tabel 2.5 Keadaan ASN per 1 September 2025 menurut Jabatan .........................................18 Tabel 2.6 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Tingkat Pendidikan .................18 Tabel 2.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja .............19 Tabel 2.8 Daftar Aset Barang Milik Daerah (BMD)..................................................................21 Tabel 2.9 Daftar Aset Barang Milik Negara (BMN)..................................................................22 Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ...............................................................................40 Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ...............................................43 Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo .......................................................................................................................................44 Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .............................................................................................................................55 Tabel 2.14 Isu Strategis...........................................................................................................57 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.......................................................................................................................60 Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .......................................................................................................................................61 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .............................................................................................................................63 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ...............................................66 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....................................................................................................................................76 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD tahun 2025-2029 .....................................................................................................................77 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ...............................................................................................................................77 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah ..........................................................................................78 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .......................79 6 DAFTAR GAMBAR Gambar 2 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .......................................................................................................................................15 Gambar 3 Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .................................................................................................................................................37 Gambar 4 Aplikasi LakonKu sebagai wujud pelayanan daring/online .....................................37 Gambar 5 Youtube resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .................................................................................................................................................38 Gambar 6 Facebook resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .................................................................................................................................................38 Gambar 7 Instagram resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .................................................................................................................................................38 7 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan ketentuan umum pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) 86 Tahun 2017, definisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung terciptanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dokumen ini tidak hanya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Lebih lanjut, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berlandaskan pada amanat regulasi, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, sehingga terdapat keterpaduan arah pembangunan antara pemerintah daerah dengan perangkat daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya Renstra sebagai instrumen sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan dan dinamika kependudukan. Dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan, keberadaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nilai strategis yang sangat penting. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dijalankan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan akuntabel. Lebih dari itu, Renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akurat sesuai dengan harapan masyarakat. Pada akhirnya, penyusunan Renstra ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah 8 daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kulon Progo. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Sebagai Dasar hukum dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 4421);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi;
7.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Undang-undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 9
12.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 10
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
32.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak;
33.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
34.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 114);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
37.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
40.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029; 11
41.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
42.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;
43.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : • Menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029 Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025- 2029 yang dimandatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
b.Tercapainya kebermanfaatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon ProgoTahun 2025-2029 sebagai berikut : 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat:

(1)Uraian program
(2)Uraian kegiatan
(3)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah 13 BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah 14 2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Dasar Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dinas ini merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pembentukan perangkat daerah ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122), yang mengatur mengenai struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Lebih lanjut, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Peraturan Bupati ini memberikan landasan operasional yang jelas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya menegaskan posisi kelembagaan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo, tetapi juga memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, menjamin kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil terdapat pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Berikut merupakan jabatan-jabatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo:
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
3. i.Subbagian Umum dan Kepegawaian ii. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
4. c.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 15
5. d.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6. e.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. f.Jabatan Fungsional Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
8. a.perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
12. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap struktur dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut: 16
13. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
14. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
16. d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
17. e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
18. f.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
19. g.Pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;
20. h.Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
21. i.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
22. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
  1. 2.Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Sekretaris memiliki fungsi:
23. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
24. b.perumusan kebijakan Sekretariat;
25. c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
26. d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
27. e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
28. f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
29. g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
30. h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
31. i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
32. j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
33. k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
34. l.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
35. m.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
36. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 17
  1. 3.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pindah datang, dan pendataan penduduk.
  2. 4.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan urusan kelahiran, perkawinan, dan perceraian serta perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian
  3. 5.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
  4. 6.Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan non-ASN. Jumlah ASN yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo per 1 September 2025 sebanyak 46 orang yang terdiri dari 42 PNS dan 4 PPPK. Sedangkan pegawai non-ASN sebanyak 15 orang. Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga ditempatkan di seluruh kantor Kapanewon yang ada di Kulon Progo dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan. 2.1.2.1.1 Keadaan jumlah pegawai menurut Bidang dan Sekretariat Tabel 2.1 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Bidang/Sekretariat No Bidang / Sekretariat Laki - laki Perempuan Jumlah 1 Kepala Dinas - 1 1 2 Sekretariat dan Kepala Dinas 2 7 9 3 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 16 20 4 Pelayanan Pencatatan Sipil 3 5 8 5 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 6 8 Jumlah 11 33 46 Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.1.2.1.2 Keadaan jumlah PNS menurut Golongan Tabel 2.2 Keadaan PNS per 1 September 2025 menurut Golongan No Golongan Laki -laki Perempuan Jumlah 1 Golongan IV 1 5 6 2 Golongan III 4 26 30 18 3 Golongan II 2 4 6 4 Golongan I - - - Jumlah 7 35 42 Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.1.2.1.3 Keadaan jumlah PPPK menurut Golongan Tabel 2.3 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Golongan No Golongan PPPK Laki -laki Perempuan Jumlah 1 Golongan VII - 2 2 2 Golongan V 1 1 2 Jumlah 1 3 4 Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.1.2.1.4 Keadaan jumlah PPPK menurut Jabatan Tabel 2.4 Keadaan PPPK per 1 September 2025 menurut Jabatan No Jabatan PPPK Laki -laki Perempuan Jumlah 1 Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK) Terampil - 1 1 2 Arsiparis Terampil - 1 1 3 Pengadministrasi Perkantoran 1 1 2 Jumlah 1 3 4 Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.1.2.1.5 Keadaan jumlah ASN menurut Jabatan Tabel 2.5 Keadaan ASN per 1 September 2025 menurut Jabatan No Jabatan Jumlah 1 2 3 4 5 6 Eselon II Eselon III Eselon IV JFT JFU PPPK 1 4 2 8 27 4 Jumlah 46 Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.1.2.1.6 Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tabel 2.6 Keadaan Pegawai per 1 September 2025 menurut Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah 1 2 3 4 5 S-2 S-1 D-IV D-III SLTA 4 17 1 7 17 Jumlah 46 Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19 2.1.2.1.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja Tabel 2.7 Keadaan jumlah jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja No Nama Jabatan Eselon Hasil ABK Butuh Rill Evjab Kelas 1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jab Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b 1.087 1 / 1 2.865 14 2 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jab Administrator Eselon III.a 1.463 1 / 1 2.115 12 3 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Jab Pengawas Eselon IV.a 1.200 1 / 1 1.430 9 1 Penelaah Teknik Kebijakan Jabatan Pelaksana 1.969 2 / 0 0 7 2 Pengadministrasi Perkantoran Jabatan Pelaksana 1.024 1 / 1 0 5 3 Arsiparis Terampil Jabatan Fungsional 1.489 1 / 1 0 6 4 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Jab Pengawas Eselon IV.a 1.097 1 / 1 1.430 9 1 Penelaah Teknis kebijakan Jabatan Pelaksana 1.453 1 / 0 0 7 2 Pengolah Data dan Informasi Jabatan Pelaksana 2.421 2 / 2 0 6 3 Pengadministrasi Perkantoran Jabatan Pelaksana 2.222 2 / 1 0 5 5 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jab Administrator Eselon III.b 1.334 1 / 1 2.045 11 1 Analis Kebijakan Ahli Muda Jabatan Fungsional 3.244 3 / 2 0 9 2 Penelaah Teknis Kebijakan Jabatan Pelaksana 3.143 3 / 2 0 7 3 Pengadministrasi Perkantoran Jabatan Pelaksana 15.004 15 / 11 0 5 4 Pengolah Data dan Informasi Jabatan Pelaksana 5.432 5 / 2 0 6 5 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama Jabatan Fungsional 1.459 1 / 0 0 8 6 Operator SIAK Terampil Jabatan Fungsional 1.329 1 / 1 0 6 6 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jab Administrator Eselon III.b 1.118 1 / 1 2.045 11 1 Analis Kebijakan Ahli Muda Jabatan Fungsional 3.356 3 / 2 0 9 2 Penelaah Teknis Kebijakan Jabatan Pelaksana 2.190 2 / 3 0 7 3 Pranata Komputer Mahir Jabatan Fungsional 1.085 1 / 1 0 7 4 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Jabatan Pelaksana 1.152 1 / 1 0 7 5 Pengadministrasi Perkantoran Jabatan Pelaksana 2.164 2 / 0 0 5 6 Pengolah Data dan Informasi Jabatan Pelaksana 3.188 3 / 0 0 6 7 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Jab Administrator Eselon III.b 1.052 1 / 1 2.045 11 1 Penelaah Teknis Kebijakan Jabatan Pelaksana 3.220 3 / 2 0 7 20 2 Pengadministrasi Perkantoran Jabatan Pelaksana 3.372 3 / 1 0 5 3 Pengolah Data dan Informasi Jabatan Pelaksana 3.028 3 / 0 0 6 4 Analis Kebijakan Ahli Muda Jabatan Fungsional 1.237 1 / 1 0 9 Sumber data: Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan data analisa jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk penyusunan Renstra 2025-2029, semua jabatan telah dianalisis dengan progres 100%, mencakup jabatan dari level pimpinan tinggi eselon II.b hingga jabatan pelaksana dan fungsional. Jabatan tertinggi seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang telah terpenuhi secara penuh tanpa kekurangan personil. Sementara itu, pada jenjang jabatan fungsional dan pelaksana terutama yang memiliki beban kerja tinggi, terjadi beberapa kekurangan personil signifikan. Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda menunjukkan kekurangan personil sekitar 33,33% dari kebutuhan, menunjukkan bahwa formasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan beban kerja tersebut. Analisa jabatan pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya beberapa kekurangan personil yang signifikan di berbagai posisi. Jabatan pelaksana mencakup peran-peran seperti Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadministrasi Perkantoran, Pengolah Data dan Informasi, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Dari data terlihat bahwa kebutuhan personil (Butuh) pada jabatan pelaksana cukup besar, misalnya Pengadministrasi Perkantoran memiliki kebutuhan hingga 15 orang, namun realisasi personil saat ini hanya 11 orang, sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 26,7%. Pada posisi lain seperti Penelaah Teknis Kebijakan dan Pengolah Data dan Informasi, kekurangan juga terjadi dengan persentase bervariasi antara 20-33%. Ini menggambarkan bahwa meskipun jabatan pelaksana adalah level yang paling banyak dibutuhkan, ketersediaan personil aktual belum memenuhi kebutuhan ideal sesuai hasil beban kerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dan penambahan personil pada jabatan pelaksana agar kapasitas pelayanan dan implementasi kebijakan dapat berjalan optimal. Selain penambahan jumlah, peningkatan kompetensi dan efisiensi kerja juga penting untuk menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks pada tingkat pelaksana. Analisa kekuatan personil memperlihatkan bahwa ketersediaan personil di tingkatan pimpinan dan administrator cukup memadai dan sesuai kebutuhan, sehingga posisi strategis dan pengambilan keputusan dapat berjalan efektif. Namun, adanya kekurangan di tingkat pelaksana dan fungsional berpotensi menghambat pencapaian target operasional dan pelayanan publik. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus dalam perencanaan rekrutmen dan redistribusi sumber daya manusia agar dapat menutupi kekurangan tersebut. Dengan demikian, tindak lanjut berupa penambahan personil maupun pengembangan kompetensi perlu dilakukan agar dapat mendorong kinerja organisasi sesuai visi dan target Renstra 2025-2029. Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki struktur jabatan yang lengkap dengan analisa beban kerja yang telah 21 tuntas. Namun, ketimpangan antara kebutuhan dan realisasi personil terutama pada level fungsional dan pelaksana harus menjadi fokus agar pelayanan administrasi kependudukan dapat optimal. Penyesuaian formasi, rekrutmen strategis, dan penguatan SDM akan menjadi kunci dalam mendukung capaian visi dan misi strategis Dinas selama periode Renstra tersebut. Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: Tabel 2.8 Daftar Aset Barang Milik Daerah (BMD) No Nama Barang Merk/Type Nomor Polisi Tahun Perolehan Kondisi/Keterangan 1 Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Avansa AB 30 C 2014 Rusak Ringan 2 Laptop Axio Slimbook - 2021 Rusak Ringan 3 Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Avansa AB 1040 UL 2017 Rusak Ringan 4 Kendaraan Dinas Roda 2 Honda Supra AB 2095 UL 2015 Rusak Ringan 5 Laptop Sony Vaio - 2012 Rusak Berat 6 Laptop HP - 2012 Rusak Ringan 7 Laptop Dell - 2012 Rusak Ringan 8 Handphone/Tablet Samsung - 2019 Rusak Ringan 9 Kendaraan Dinas Roda 2 Honda Vario 150 AB 2658 UL 2019 Rusak Ringan 10 Handphone/Tablet Samsung - 2019 Rusak Ringan 11 Kendaraan Dinas Roda 2 Honda Supra AB 2094 UL 2015 Rusak Ringan 12 Kendaraan Dinas Roda 4 Daihatsu AB 1050 UL 202? Rusak Ringan 13 Kendaraan Dinas Roda 2 Honda Vario 160 AB 2096 UL 2023 Baik 14 Kendaraan Dinas Roda 2 Yamaha Lexi AB 2506 UL 2018 Rusak Ringan 15 Laptop HP - 2017 Rusak Ringan 16 Handphone/Tablet Samsung - 2019 Rusak Ringan 17 Laptop Toshiba - 2012 Rusak Ringan 18 Laptop HP - 2016 Rusak Ringan 19 Laptop Asus - 2019 Rusak Ringan 20 Handphone/Tablet Samsung - 2019 Rusak Ringan 22 21 Handphone/Tablet Samsung - 2019 Rusak Ringan Sumber data: SIM-Asset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Tabel 2.9 Daftar Aset Barang Milik Negara (BMN) No Jenis Barang Tahun Perolehan Jumlah Barang Kondisi Barang Jumlah Satuan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) A. ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KABUPATEN/KOTA 1 UPS 2200VA 2011 1 unit Rusak Berat 2 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 3 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 4 Server (Mobile Enrollment) 2011 1 unit Rusak Ringan 5 Aplikasi AFIS System 2011 1 pkt Baik 6 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 7 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 8 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 9 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 10 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 11 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 12 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 13 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 14 Card Personalization Printer + Cleaning Set 2011 1 unit Rusak Berat 15 Card Personalization Printer + Cleaning Set 2011 1 unit Rusak Berat 16 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 17 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 18 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 19 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 20 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 21 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 22 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 23 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 24 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 25 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 lic Baik 26 Anti Virus Client 2011 1 lic Baik 27 Anti Virus Server 2011 1 lic Baik TOTAL ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KABUPATEN/KOTA 27 B 11 RR 4 RB 12 Dalam ( %) B 40,74% RR 14,81% RB 44,44% 23 B. ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KECAMATAN No Jenis Barang Tahun Perolehan Jumlah Barang Kondisi Barang Jumlah Satuan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Server 2011 1 unit Rusak Berat 2 Server 2011 1 unit Rusak Berat 3 Server 2011 1 unit Rusak Berat 4 Server 2011 1 unit Rusak Ringan 5 Server 2011 1 unit Rusak Berat 6 Server 2011 1 unit Rusak Berat 7 Server 2011 1 unit Rusak Ringan 8 Server 2011 1 unit Rusak Ringan 9 Server 2011 1 unit Rusak Berat 10 Server 2011 1 unit Rusak Berat 11 Server 2011 1 unit Rusak Berat 12 Server 2011 1 unit Rusak Ringan 13 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 14 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 15 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 16 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 17 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 18 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 19 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 20 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 21 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 22 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 23 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 24 UPS 750VA 2011 1 unit Rusak Berat 25 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 26 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 27 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 28 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 29 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 30 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 31 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 32 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 33 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 34 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 35 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 36 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 37 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 38 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 39 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 40 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 41 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 42 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 43 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 44 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 45 P.C unit 2011 1 unit Rusak Berat 24 46 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 47 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 48 P.C unit 2011 1 unit Rusak Ringan 49 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 50 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 51 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 52 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 53 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 54 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 55 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 56 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 57 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 58 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 59 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 60 UPS 1000VA 2011 1 unit Rusak Berat 61 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 62 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 63 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 64 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 65 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 66 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 67 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 68 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 69 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 70 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 71 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 72 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Berat 73 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 74 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 75 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 76 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 77 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 25 78 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 79 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 80 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 81 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 82 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 83 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 84 Fingerprint Scanner (Iris Scanner) 2011 1 unit Rusak Ringan 85 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 86 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 87 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 88 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 89 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 90 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 91 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 92 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 93 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 94 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 95 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 96 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Rusak Ringan 97 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 98 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 99 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 100 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 101 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 102 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 103 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 104 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 105 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 106 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 107 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 108 Smartcard Reader/Writer 2011 1 unit Baik 109 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 110 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 111 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 112 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 113 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 114 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 115 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 116 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 117 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 118 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 119 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 26 120 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Ringan 121 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 122 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 123 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 124 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 125 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 126 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 127 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 128 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 129 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 130 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 131 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 132 Signature Pad 2011 1 unit Rusak Berat 133 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 134 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 135 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 136 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 137 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 138 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 139 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 140 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 141 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 142 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 143 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 144 Hardisk 2011 1 unit Rusak Berat 145 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 146 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 147 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 148 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 149 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 150 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 151 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 152 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 153 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 154 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 155 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 156 Switch & Cabling 2011 1 unit Rusak Berat 157 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 158 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 159 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 160 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 161 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 162 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 163 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 164 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 165 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 166 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 167 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 168 Digital Scanner 2011 1 unit Rusak Berat 27 169 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 170 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 171 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 172 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 173 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 174 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 175 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 176 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 177 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 178 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 179 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 180 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Ringan 181 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 182 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 183 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 184 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 185 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 186 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 187 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 188 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 189 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 190 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 191 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 192 Kamera Elektronik 2011 1 unit Rusak Berat 193 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 194 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 195 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 196 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 197 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 198 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 199 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 200 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 201 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 202 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 203 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 204 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 205 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 206 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 207 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 208 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 209 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 210 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 211 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 212 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 213 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 214 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 215 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 216 Tripod Kamera 2011 1 unit Baik 217 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 28 218 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 219 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 220 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 221 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 222 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 223 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 224 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 225 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 226 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 227 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 228 Rak Jarkom 2011 1 unit Baik 229 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 230 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 231 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 232 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 233 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 234 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 235 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 236 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 237 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 238 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 239 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 240 UPS Jarkom 2011 1 unit Rusak Berat 241 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 242 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 243 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 244 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 245 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 246 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 247 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 248 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 249 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 250 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 251 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 252 Operating System - Windows Server 2011 1 lic Baik 253 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 29 254 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 255 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 256 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 257 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 258 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 259 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 260 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 261 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 262 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 263 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 264 Database Engine SE Edition per 5 user 2011 1 pkt Baik 265 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 266 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 267 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 268 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 269 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 270 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 271 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 272 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 273 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 274 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 275 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 276 Aplikasi Perekaman Sidik Jari 2011 1 pkt Baik 277 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 278 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 279 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 280 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 281 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 282 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 283 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 284 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 285 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 286 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 287 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 288 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 289 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 290 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 291 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 292 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 30 293 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 294 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 295 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 296 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 297 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 298 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 299 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 300 Antivirus Client 2011 1 lic Baik 301 Antivirus Server 2011 1 lic Baik 302 Antivirus Server 2011 1 lic Baik 303 Antivirus Server 1 2011 1 lic Baik 304 Antivirus Server 2 2011 1 lic Baik 305 Antivirus Server 3 2011 1 lic Baik 306 Antivirus Server 4 2011 1 lic Baik 307 Antivirus Server 5 2011 1 lic Baik 308 Antivirus Server 6 2011 1 lic Baik 309 Antivirus Server 7 2011 1 lic Baik 310 Antivirus Server 8 2011 1 lic Baik 311 Antivirus Server 9 2011 1 lic Baik 312 Antivirus Server 10 2011 1 lic Baik 313 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 314 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 315 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 316 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 317 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 318 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 319 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 320 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 321 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 322 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 323 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik 324 Solar Win Orion 2011 1 lic Baik TOTAL ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK KECAMATAN 324 B 132 RR 62 RB 130 Dalam ( %) B 40,74% RR 19,14% RB 40,12% Sumber data: SIM-Asset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 31 No Nama/Jenis Barang Kode Barang Kondisi (B/RR/RB) Konstruksi Beton Tahun Perolehan Tanggal & Nomor Dokumen Gedung Letak/Lokasi Alamat Register Asal Usul Bertingkat Luas Lantai Status Tanah Luas Tanah Kode Tanah Jumlah Barang BIDANG : BANGUNAN GEDUNG 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen / Tanah 3.01.01.01.001 B - 1994 - - / - Jl. Sugiman, Wates, KP 0001 Hibah/su - 0 Hak Pakai/Hak Pengelolaan 1000 - 1 2 Taman Semi Permanen / Taman 3.01.01.36.002 B Beton 2016 02-05-2016 / 01 -taman /spk/PG Dinas Dukcapil KP 0001 Pengadaanaan Tidak 20 Hak Pakai/Hak Pengelolaan 0 - 1 Jumlah 2 BIDANG : BANGUNAN MENARA 1 Bangunan Menara Telpon / Tower Suroloyo 3.03.01.03.001 B - 2007 - - / - Komplek Puncak Suroloyo 0001 Pengadaanaan - 30 - 0 - 1 2 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Galur 3.03.01.03.001 B - 2007 - - / - Komplek Kec. Galur 0003 Pengadaan - 30 - 0 - 1 3 Bangunan Menara Telpon 3.03.01.03.001 B - 2007 - - / - Komplek Kec. Kokap 0004 Pengadaan - 30 - 0 - 1 32 / Tower Kec. Kokap 4 Bangunan Menara Telpon / Tower Dinas 3.03.01.03.001 B Beton 2013 - - / - Jl. Sugiman, Wates, KP 0006 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 5 Bangunan Menara Telpon / Tower/ Repeater Nyi. Ageng Serang 3.03.01.03.001 B Beton 2015 - - / - Makam Nyi Ageng Serang 0007 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 6 Bangunan Menara Telpon / Tower SIAK SD Sermo 3.03.01.03.001 B Beton 2015 - - / - Sermo Kokap 0008 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 7 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Wates 3.03.01.03.001 B Beton 2016 17-02-2016 / 63 Tahun 2016 Komplek Kec. Wates 0009 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 8 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Sentolo 3.03.01.03.001 B Beton 2016 17-02-2016 / 63 tahun 2016 Komplek Kec. Sentolo 0010 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 9 Bangunan Menara Telpon / Tower Kel. Wates 3.03.01.03.001 B Beton 2017 01-03-2017 / 72 tahun 2017 Komplek Kel. Wates 0012 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 33 10 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Samigaluh 3.03.01.03.001 B Beton 2017 01-03-2017 / 72 tahun 2017 Komplek Kec. Samigaluh 0013 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 11 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Pengasih 3.03.01.03.001 B Beton 2018 05-03-2018 / 52 Tahun 2018 Kec. Pengasih 0014 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 12 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Girimulyo 3.03.01.03.001 B Beton 2018 05-03-2018 / 52 Tahun 2018 Kec. Girimulyo 0015 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 13 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Lendah 3.03.01.03.001 B Beton 2019 24-04-2019 / 56 TAHUN 2019 Kec. Lendah 0017 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 14 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Kalibawang 3.03.01.03.001 B Beton 2020 - - / - Kapanewon Kalibawang 0018 Pengadaan Tidak 30 Tanah Milik Pemda 0 - 1 15 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Temon 3.03.01.03.001 B Beton 2020 24-03-2020 / 05/SPK/Jasa/PPK/III/2020 Kec Temon 0019 Pengadaan Tidak 0 - 0 - 1 16 3.03.01.03.001 B Beton 2022 - - / - Kec Nanggulan 34 Bangunan Menara Telpon / Tower Kec. Nanggulan 0020 Pengadaan Tidak 30 - 0 - 1 Jumlah 16 Total (Bangunan Gedung + Bangunan Menara) 18 Sumber data: SIM-Asset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 35 Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo saat ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan yang terus meningkat dengan keberfungsian aset yang tersedia. Berdasarkan inventarisasi, Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dinas roda empat, kendaraan roda dua, laptop, dan handphone/tablet sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR). Kondisi ini menandakan bahwa meskipun aset tersebut masih dapat dipergunakan, namun keberlanjutan penggunaannya sangat rentan menurun menjadi Rusak Berat (RB) apabila tidak dilakukan pemeliharaan, kalibrasi, maupun perbaikan rutin. Aset dalam kategori Baik (B) relatif terbatas, seperti kendaraan Honda Vario 160 tahun 2023, sementara sudah terdapat aset yang masuk kategori Rusak Berat (RB), seperti Laptop Sony Vaio tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan peremajaan aset, terutama perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta kendaraan operasional, menjadi prioritas utama dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang. Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Dinas berupa perangkat KTP-el di tingkat kabupaten berjumlah 27 item, dengan komposisi kondisi 40,74% Baik (B), 14,81% Rusak Ringan (RR), dan 44,44% Rusak Berat (RB). Perangkat yang masih dalam kondisi baik mayoritas berupa perangkat lunak dan piranti tambahan seperti aplikasi AFIS, smartcard reader, dan tripod kamera. Sebaliknya, perangkat keras inti seperti UPS, PC unit, printer personalisasi kartu, dan hardisk sebagian besar telah masuk kategori Rusak Berat. Hal ini berimplikasi serius terhadap keberlangsungan layanan perekaman dan pencetakan KTP- el, mengingat perangkat keras tersebut memiliki peran vital sebagai penopang utama sistem pelayanan. Kondisi semakin kompleks ketika melihat aset BMN KTP-el di tingkat kecamatan, yang jumlahnya mencapai 324 item, dengan kondisi 40,74% Baik (B), 19,14% Rusak Ringan (RR), dan 40,12% Rusak Berat (RB). Sebagian besar perangkat keras yang diperoleh pada tahun 2011 kini sudah usang dan tidak lagi optimal, seperti server, UPS, PC unit, fingerprint scanner, digital scanner, serta perangkat jaringan. Jumlah perangkat yang Rusak Berat (RB) hampir seimbang dengan yang Baik, sehingga apabila tidak segera dilakukan langkah revitalisasi dan penggantian, maka pelayanan KTP-el di kecamatan berpotensi besar terganggu, baik dari sisi kecepatan, kualitas, maupun keandalan sistem. Sementara itu, dari aspek fisik gedung dan bangunan, kondisi bangunan kantor dan menara komunikasi relatif lebih baik. Gedung kantor yang diperoleh sejak tahun 1994 masih digunakan sebagai pusat pelayanan dengan tambahan gudang arsip seluas ±400 m² serta taman semi permanen yang dibangun pada tahun 2016. Menara komunikasi yang tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari tahun 2007 hingga 2022, seluruhnya tercatat dalam kondisi Baik (B), yang menandakan bahwa aspek infrastruktur komunikasi relatif terjaga dengan baik dan hanya membutuhkan pemeliharaan rutin. Meskipun demikian, dari sisi fungsionalitas, kapasitas gedung kantor belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang semakin berkembang. Keterbatasan ruang arsip menyebabkan sebagian dokumen kependudukan harus dititipkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, karena kapasitas gudang arsip yang ada sudah tidak lagi mencukupi. Selain itu, ruang rapat yang tersedia juga berukuran relatif kecil dan belum 36 didukung fasilitas memadai, sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi internal, penerimaan tamu, maupun kegiatan sosialisasi dalam skala besar, baik daring maupun luring. Kondisi ini menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus sering meminjam ruang di instansi lain guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas. Berdasarkan analisis menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi usia aset, kapasitas ruang, maupun kesesuaian teknologi dengan tuntutan pelayanan modern. Barang-barang dengan kondisi Rusak Ringan (RR) perlu segera dilakukan pemeliharaan agar tidak semakin memburuk menjadi Rusak Berat (RB), sementara barang-barang yang sudah masuk kategori RB perlu diprioritaskan untuk diganti atau dihapus dari daftar inventaris agar tidak membebani operasional. Dari aspek bangunan, meskipun secara fisik masih baik, namun perlu adanya rencana rehabilitasi, renovasi, dan penambahan ruang pelayanan, gudang arsip, serta ruang rapat untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. Oleh karena itu, arah kebijakan sarana dan prasarana dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lima tahun ke depan perlu diarahkan pada program peremajaan dan revitalisasi perangkat TIK KTP-el, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, penambahan dan optimalisasi bangunan fisik untuk mendukung penyimpanan arsip dan kelancaran koordinasi, serta pemeliharaan rutin terhadap aset dalam kondisi RR agar dapat memperpanjang masa pakai dan menghemat biaya penggantian. Dengan strategi tersebut, diharapkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Instrumen Pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga berkomitmen dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di perangkat daerah. PPID menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan memberikan akses yang luas, mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kehadiran PPID juga memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan, evaluasi, maupun memberikan masukan terhadap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengembangkan berbagai kanal komunikasi dan publikasi. Pertama, melalui website resmi dengan alamat http://dukcapil.kulonprogokab.go.id yang memuat beragam informasi penting, seperti profil organisasi, struktur kelembagaan, uraian tugas dan fungsi, berita kegiatan, publikasi kebijakan, hingga informasi layanan publik. Website ini menjadi pintu utama masyarakat 37 dalam mengakses informasi secara transparan sekaligus sebagai sarana edukasi tentang layanan administrasi kependudukan. Gambar 2 Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga menyediakan layanan online “Lakonku” (http://lakonku.dukcapil.kulonprogokab.go.id) yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor. Aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik sekaligus mendukung keterbukaan informasi karena masyarakat dapat mengetahui status dan proses layanan secara real-time. Gambar 3 Aplikasi LakonKu sebagai wujud pelayanan daring/online Ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo membuka kanal komunikasi melalui email resmi dinas yaitu dukcapil@kulonprogokab.go.id yang dapat digunakan untuk menyampaikan permohonan informasi, klarifikasi, maupun pengaduan terkait layanan administrasi kependudukan. Keberadaan email resmi ini memperkuat jalur komunikasi formal antara masyarakat dengan dinas, sehingga setiap bentuk permohonan maupun aduan dapat tercatat, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara akuntabel. Selain itu, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube juga menjadi sarana penting dalam keterbukaan informasi publik. Media sosial digunakan untuk publikasi kegiatan, penyebaran informasi layanan, edukasi kepada masyarakat, serta menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan warga. Melalui media sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tidak hanya menyampaikan informasi secara cepat dan luas, tetapi juga membuka ruang dialog 38 interaktif yang lebih partisipatif, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Gambar 4 Youtube resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Gambar 5 Facebook resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Gambar 6 Instagram resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Dengan dukungan berbagai kanal informasi tersebut, keterbukaan informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo semakin terjamin. Masyarakat dapat memperoleh publikasi resmi, mengajukan permohonan informasi, menyampaikan aspirasi, hingga memberikan aduan melalui jalur yang telah tersedia. 39 Kegiatan ini merupakan bagian integral dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelayanan publik yang prima. Lebih jauh, keterbukaan informasi publik juga mendukung penguatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan serta tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan indikator kinerja yang selama 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 40 Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja seusai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 87,415 87,417 87,419 83,112 83,113 83,111 86,452 88,392 89,254 89,189 0,95 0,99 1,01 1,07 1,07 2 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil % 94,52 96,31 98,11 97,29 97,49 92,21 94,09 94,58 95,53 96,13 0,98 0,98 0,96 0,98 0,99 3 Rata–rata Persentase Pencapaian Program pada masing–masing Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 4 Perekaman KTP Elektronik % - - - - - 98,29 98,57 97,35 99,44 99,46 5 Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA % - - - - - 71,77 74,61 99,79 74,37 81,71 6 Kepemilikan akta kelahiran % - - - - - 97,25 98,17 99,99 93,8 99,48 7 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama % - - - - - 21,43 26,19 14,29 21,43 26,83 41 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang relatif baik dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kualitas layanan publik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 86,452 atau 0,99 dari target, kemudian meningkat secara konsisten hingga tahun 2024 mencapai 89,189 dengan rasio 1,07. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, indikator Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 94,50% dengan rasio 0,98, kemudian sempat menurun pada tahun 2021–2022 dengan rasio masing-masing 0,96 dan 0,98, namun kembali meningkat hingga mencapai 98,03% pada tahun 2024 dengan rasio 0,99. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian program cukup tinggi, diperlukan upaya konsisten untuk menjaga pencapaian sesuai target. Adapun indikator Rata–rata Persentase Pencapaian Program pada masing–masing Perangkat Daerah menunjukkan hasil stabil di angka 100% sepanjang periode 2020–2024, yang menandakan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pada indikator kinerja kunci, capaian yang diperoleh juga menunjukkan tren positif. Perekaman KTP Elektronik mencatat peningkatan signifikan dari 98,57% pada tahun 2021 menjadi 99,46% pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin optimalnya layanan perekaman. Indikator kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga mengalami peningkatan bertahap dari 74,61% pada tahun 2021 menjadi 81,71% pada tahun 2024, yang menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat dan efektivitas strategi perluasan layanan. Demikian pula indikator kepemilikan akta kelahiran menunjukkan capaian yang cukup tinggi dengan tren konsisten naik dari 97,25% pada tahun 2021 hingga 99,48% pada tahun 2024. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah melalui perjanjian kerja sama turut mengalami peningkatan dari 21,43% pada tahun 2021 menjadi 26,83% pada tahun 2024. Meskipun angka ini masih relatif rendah, arah perbaikannya menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dalam memperluas penggunaan data kependudukan lintas sektor. Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020–2024 dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup baik. Peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat, perekaman KTP Elektronik, kepemilikan KIA, serta akta kelahiran menjadi bukti adanya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan. Meskipun terdapat fluktuasi pada indikator kepemilikan dokumen kependudukan serta masih terbatasnya pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah lain, tren capaian tetap menunjukkan arah positif. Ke depan, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi pencapaian target, memperluas jangkauan layanan berbasis digital, serta memperkuat kerja sama lintas sektor agar data kependudukan dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah. 42 Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun mulai dari 2020 sampai 2024, dapat dilihat pada tabel berikut: 43 Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggara n Realisa si Total (A+B) 5.840.409.103 5.685.118.987 6.103.463.452 5.329.310.110 6.103.463.452 3.566.239.143 5.140.818.338 5.473.428.343 4.789.992.713 5.473.428.343 0,61 0,90 0,90 0,90 0,90 1,11% -11,00% A. Belanja Operasi 5.764.959.103 5.496.366.587 5.502.469.433 5.056.907.910 5.502.469.433 3.492.150.143 4.958.433.338 4.900.352.243 4.549.153.328 4.900.352.243 0,61 0,90 0,89 0,90 0,89 -1,16% -10,72% 1. Belanja Pegawai 3.549.127.809 3.298.835.809 3.343.850.561 3.146.449.846 3.343.850.561 3.276.025.794 2.912.046.842 2.950.409.161 2.764.812.088 2.950.409.161 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 -1,48% -0,17% 2. Belanja barang dan jasa 2.215.831.294 2.197.530.778 2.158.618.872 1.910.458.064 2.158.618.872 216.124.349 2.046.386.496 1.949.943.082 1.784.341.240 1.949.943.082 0,10 0,93 0,90 0,93 0,90 -0,65% -44,00% B. Belanja Modal 75.450.000 188.752.400 600.994.019 272.402.200 600.994.019 74.089.000 182.385.000 573.076.100 240.839.385 573.076.100 0,98 0,97 0,95 0,88 0,95 68,00% -20,85% 1. Belanja Modal Peralata n dan Mesin 75.450.000 188.752.400 539.994.019 272.402.200 539.994.019 74.089.000 182.385.000 513.219.000 240.839.385 513.219.000 0,98 0,97 0,95 0,88 0,95 63,56% -20,85% 2. Belanja Modal Gedung dan Banguna n - - 61.000.000 - 61.000.000 - - 59.857.100 - 59.857.100 N/A N/A 0,98 N/A 0,98 N/A N/A 44 Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 Angga ran Realis asi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 )
(17)(18) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.245.535 590.577.014 0,9 6 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 196.074.160 192.477.780 0,9 8 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 32.500.000 32.435.100 1,0 0 Penyediaan Rapat Konsultasi dan Koordinasi 36.237.500 35.961.331 0,9 9 Penyusunan Perencanaan Kinerja Skpd 11.715.750 11.546.200 0,9 9 Penyusunan Laporan Keuangan 31.505.875 30.741.600 0,9 8 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 25.448.750 25.165.500 0,9 9 45 Pengadaan sarandan prasarana perkantoran 4.200.000 4.200.000 1,0 0 Pemeliharaan sarana Prasarana Perkantoran 245.513.500 224.549.503 0,9 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal 34.050.000 33.500.000 0,9 8 PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 891.093.472 854.545.631 0,9 6 Pencatatandan Penerbitan Identitas Penduduk 748.191.532 712.472.731 0,9 5 Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk 53.394.340 53.267.800 1,0 0 Penyusunan Profil Dan Monitoring Evaluasi Kependudukan 65.898.200 65.845.000 1,0 0 Pendataan Penduduk 23.609.400 22.960.100 0,9 7 PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 456.135.420 438.604.091 0,9 6 Pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran 208.275.340 204.960.541 0,9 8 Pencatatan Penerbitan akta Perkawinan dan Perveraian 116.442.340 114.346.800 0,9 8 46 Pencatatan Penerbitan akta kematian dan Perubahan Status anak 131.417.740 119.296.750 0,9 1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N 577.498.867 566.127.757 0,9 8 Pengelolaan sarana Dan Prasarana SIAK 196.529.900 194.219.300 0,9 9 Pengelolaan DokumenKepend udukan dan akta catatan sipil 158.104.400 155.300.690 0,9 8 Pengelolaan Database Kependudukan 39.124.467 38.731.817 0,9 9 Sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan 97.623.000 95.641.600 0,9 8 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan data kependudukan 39.741.800 36.974.750 0,9 3 Pengembangan Aplikasi SIAK 46.375.300 45.259.600 0,9 8 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 47 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 5.174.605.71 7 3.976.323.02 1 4.178.685.21 0 4.301.334.77 9 4.644.071.83 8 3.535.101.12 1 3.753.123.83 1 3.823.158.88 1 0,9 0 0,8 9 0,9 0 0,8 9 -5,98% - 6,28% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74.745.478 25.000.000 16.000.000 16.000.000 74.671.750 24.584.600 14.906.498 14.583.399 1,0 0 0,9 8 0,9 3 0,9 1 - 40,18 % - 41,98 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.278.338 18.000.000 9.000.000 9.000.000 11.278.000 17.677.800 8.464.299 8.024.999 1,0 0 0,9 8 0,9 4 0,8 9 -7,25% - 10,72 % Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 26.467.140 26.394.500 1,0 0 N/A N/A Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 36.999.250 6.906.800 6.442.199 6.558.400 1,0 0 0,9 9 0,9 2 0,9 4 - 42,59 % - 43,83 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.362.335.80 9 3.371.100.56 1 3.171.849.84 6 3.348.550.97 3 2.974.246.09 2 2.978.038.86 0 2.788.766.18 6 2.889.612.49 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8 6 -0,14% - 0,96% Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN 3.298.435.80 9 3.298.400.56 1 3.109.849.84 6 3.296.849.87 3 2.912.046.84 2 2.906.440.16 1 2.728.212.08 8 2.840.331.94 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8 6 -0,02% - 0,83% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 55.900.000 64.700.000 54.000.000 43.701.100 54.200.000 63.702.899 53.172.099 41.750.000 0,9 7 0,9 8 0,9 8 0,9 6 -7,88% - 8,33% 48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.999.250 7.895.800 7.381.999 7.530.550 1,0 0 0,9 9 0,9 2 0,9 4 0,00% - 1,99% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85.126.000 5.400.000 4.500.000 4.500.000 84.455.000 5.400.000 4.500.000 4.500.000 0,9 9 1,0 0 1,0 0 1,0 0 - 62,47 % - 62,37 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.400.000 5.400.000 4.500.000 4.500.000 5.400.000 5.400.000 4.500.000 4.500.000 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0 -5,90% - 5,90% Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 79.726.000 79.055.000 0,9 9 N/A N/A Administrasi Umum Perangkat Daerah 996.067.436 35.931.400 33.617.400 29.985.000 888.740.300 35.674.186 33.427.917 29.067.747 0,8 9 0,9 9 0,9 9 0,9 7 - 68,89 % - 68,02 % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 660.914.436 574.731.050 0,8 7 N/A N/A Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.996.800 35.931.400 33.617.400 29.985.000 116.682.000 35.674.186 33.427.917 29.067.747 0,9 0 0,9 9 0,9 9 0,9 7 - 38,67 % - 37,08 % Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 205.156.200 197.327.250 0,9 6 N/A N/A Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.005.500 40.000.000 291.726.300 80.971.200 50.108.000 32.948.000 259.141.622 78.819.046 0,9 5 0,8 2 0,8 9 0,9 7 15,17 % 16,30 % Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 180.000.000 60.862.000 154.524.280 59.019.046 0,8 6 0,9 7 - 66,19 % - 61,81 % Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 53.005.500 40.000.000 111.726.300 20.109.200 50.108.000 32.948.000 104.617.342 19.800.000 0,9 5 0,8 2 0,9 4 0,9 8 - 27,61 % - 26,62 % 49 atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416.751.624 284.998.928 362.803.580 555.803.106 413.159.909 257.879.273 356.576.834 543.226.172 0,9 9 0,9 0 0,9 8 0,9 8 10,07 % 9,55% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 103.881.060 133.527.600 101.136.686 124.098.678 0,9 7 0,9 3 28,54 % 22,70 % Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 202.985.200 284.998.928 258.922.520 17.800.000 199.737.189 257.879.273 255.440.148 15.067.988 0,9 8 0,9 0 0,9 9 0,8 5 - 55,57 % - 57,75 % Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 213.766.424 404.475.506 213.422.720 404.059.506 1,0 0 1,0 0 89% 89,32 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.573.870 213.892.132 298.188.084 265.524.500 158.690.787 200.576.202 295.804.774 263.350.019 0,8 5 0,9 4 0,9 9 0,9 9 12,48 % 18,39 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.903.500 64.378.600 65.191.150 63.868.005 0,9 9 0,9 9 -2,31% - 2,03% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 194.000.000 178.650.000 192.336.718 176.990.119 0,9 9 0,9 9 -7,91% - 7,98% Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 186.573.870 213.892.132 38.284.584 22.495.900 158.690.787 200.576.202 38.276.906 22.491.895 0,8 5 0,9 4 1,0 0 1,0 0 - 50,60 % - 47,86 % PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 206.463.246 1.048.135.33 0 782.343.100 725.462.900 194.899.450 888.242.733 679.974.406 573.214.559 0,9 4 0,8 5 0,8 7 0,7 9 52,03 % 43,27 % Pelayanan Pendaftaran Penduduk 206.463.246 1.048.135.33 0 782.343.100 725.462.900 194.899.450 888.242.733 679.974.406 573.214.559 0,9 4 0,8 5 0,8 7 0,7 9 52,03 % 43,27 % 50 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 10.898.800 24.717.000 24.000.000 24.000.000 8.981.600 24.517.680 23.857.001 23.750.076 0,8 2 0,9 9 0,9 9 0,9 9 30,10 % 38,28 % Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 100.469.550 905.355.130 717.043.100 686.462.900 95.108.450 749.925.803 615.824.154 535.085.959 0,9 5 0,8 3 0,8 6 0,7 8 89,76 % 77,86 % Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 64.299.860 61.183.000 61.284.400 60.639.882 0,9 5 0,9 9 -4,85% - 1,05% Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 30.795.036 56.880.200 41.300.000 15.000.000 29.525.000 53.159.368 40.293.251 14.378.524 0,9 6 0,9 3 0,9 8 0,9 6 - 21,32 % - 21,32 % PROGRAM PENCATATAN SIPIL 129.408.724 245.615.160 234.782.600 185.212.000 128.918.300 241.297.039 225.202.095 165.891.498 1,0 0 0,9 8 0,9 6 0,9 0 12,69 % 8,77% Pelayanan Pencatatan Sipil 75.677.824 123.341.560 131.472.800 135.212.000 75.218.550 119.540.279 123.421.368 117.591.565 0,9 9 0,9 7 0,9 4 0,8 7 21,34 % 16,06 % Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 34.060.053 66.728.860 72.653.600 69.206.000 33.925.800 65.399.901 70.153.876 58.258.500 1,0 0 0,9 8 0,9 7 0,8 4 26,66 % 19,75 % Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 41.617.771 56.612.700 58.819.200 66.006.000 41.292.750 54.140.378 53.267.492 59.333.065 0,9 9 0,9 6 0,9 1 0,9 0 16,62 % 12,84 % Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 53.730.900 122.273.600 103.309.800 50.000.000 53.699.750 121.756.760 101.780.727 48.299.933 1,0 0 1,0 0 0,9 9 0,9 7 -2,37% - 3,47% Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 53.730.900 122.273.600 103.309.800 50.000.000 53.699.750 121.756.760 101.780.727 48.299.933 1,0 0 1,0 0 0,9 9 0,9 7 -2,37% - 3,47% PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N 174.641.300 833.389.941 98.499.400 115.005.900 172.928.750 810.268.450 97.407.782 112.002.838 0,9 9 0,9 7 0,9 9 0,9 7 - 13,00 % - 13,48 % 51 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 54.648.410 59.382.672 39.999.800 40.000.000 53.986.750 59.100.006 39.696.022 39.836.298 0,9 9 1,0 0 0,9 9 1,0 0 -9,88% - 9,64% Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 54.648.410 59.382.672 39.999.800 40.000.000 53.986.750 59.100.006 39.696.022 39.836.298 0,9 9 1,0 0 0,9 9 1,0 0 -9,88% - 9,64% Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 90.563.430 667.744.019 89.927.250 645.923.224 0,9 9 0,9 7 637,32 % 618,27 % Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 90.563.430 667.744.019 89.927.250 645.923.224 0,9 9 0,9 7 637,32 % 618,27 % Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 14.443.690 80.749.250 38.499.600 40.999.900 14.339.250 80.220.820 38.335.908 39.996.054 0,9 9 0,9 9 1,0 0 0,9 8 41,59 % 40,77 % Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 6.029.000 24.670.000 14.999.900 14.000.000 5.926.750 24.341.050 14.924.179 13.555.478 0,9 8 0,9 9 0,9 9 0,9 7 32,42 % 31,75 % Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.414.690 56.079.250 23.499.700 26.999.900 8.412.500 55.879.770 23.411.729 26.440.576 1,0 0 1,0 0 1,0 0 0,9 8 47,49 % 46,48 % Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 14.985.770 25.514.000 20.000.000 34.006.000 14.675.500 25.024.400 19.375.852 32.170.486 0,9 8 0,9 8 0,9 7 0,9 5 31,41 % 29,90 % Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 14.985.770 25.514.000 14.675.500 25.024.400 0,9 8 0,9 8 70,25 % 70,52 % 52 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 20.000.000 34.006.000 19.375.852 32.170.486 0,9 7 0,9 5 70,03 % 66,03 % PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKA N 34.999.800 32.000.000 34.284.599 30.877.704 0,9 8 0,9 6 -8,57% -10% Penyusunan Profil Kependudukan 34.999.800 32.000.000 34.284.599 30.877.704 0,9 8 0,9 6 -8,57% -10% Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 34.999.800 32.000.000 34.284.599 30.877.704 0,9 8 0,9 6 -8,57% -10% JUMLAH 2.541.973.29 4 5.685.118.98 7 6.103.463.45 2 5.329.310.11 0 5.359.015.57 9 2.449.854.49 3 5.140.818.33 8 5.474.909.34 3 4.789.992.71 3 4.705.145.48 0 0,9 6 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0,8 8 20,50 % 17,72 % 53 Berdasarkan data pada tabel di atas, perkembangan pendanaan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dinamis dari tahun ke tahun. Rasio antara anggaran dan realisasi semuanya baik, karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan keluaran yang ditargetkan. Tetapi pada rata - rata pertumbuhan terdapat beberapa kegiatan menunjukkan angka negatif. Hal ini disebabkan adanya perbedaan keluaran dan perubahan kebijakan penyandingan nomenklatur kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp2.541.973.294 dan realisasi Rp2.449.854.493 dengan rasio realisasi-anggaran tertinggi yaitu 0,96, menunjukkan efisiensi penyerapan dana yang sangat baik. Alokasi anggaran relatif paling kecil pada periode ini, namun hampir seluruh dana dapat digunakan dengan maksimal . Pada tahun 2021 anggaran terjadi lonjakan besar anggaran hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.685.118.987 dan realisasi Rp5.140.818.338, diikuti dengan peningkatan realisasi. Rasio 0,90 masih menunjukkan efisiensi yang baik meskipun sedikit menurun dibanding 2020. Lonjakan anggaran ini menandai peningkatan kapasitas dan skala program, namun rasio menurun menandakan diperlukan peningkatan pengelolaan agar penyerapan dana lebih optimal. Pada tahun 2022 anggaran sebesar Rp6.103.463.452 dan realisasi Rp5.474.909.343 mencapai puncak tertinggi selama lima tahun. Kesamaan rasio 0,90 menunjukkan bahwa meski alokasi dana lebih besar, efisiensi penyerapan serupa dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kestabilan kinerja pelaksanaan, walaupun ruang perbaikan untuk meningkatkan rasio menjadi lebih tinggi masih ada. Pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp6.103.463.452 dan realisasi Rp5.474.909.343 terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan (sekitar 13% dari 2022), disertai penurunan realisasi yang proporsional. Rasio 0,90 tetap bertahan, mempertahankan tingkat efisiensi penggunaan dana. Kondisi ini mengindikasikan adaptasi terhadap anggaran yang lebih terbatas, dengan kinerja pelaksanaan tidak menurun. Pada tahun 2024 anggaran sebesar Rp5.359.015.579 dan realisasi: Rp4.705.145.480 menunjukkan sedikit peningkatan anggaran dibanding 2023, tetapi realisasi menurun yang menyebabkan rasio turun ke 0,88. Ini menjadi titik terendah rasio dalam lima tahun terakhir, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan dana agar penyerapan lebih optimal. Rasio realisasi keseluruhan terhadap anggaran berada di kisaran 0,88 hingga 0,96, secara umum menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran yang baik selama lima tahun. Tahun 2020 menjadi tahun dengan efisiensi terbaik walaupun anggaran terkecil, sementara tahun 2021 dan 2022 adalah tahun dengan anggaran terbesar serta rasio stabil di 0,90. Penurunan rasio pada 2024 menjadi 0,88 mengindikasikan tantangan dalam penyerapan dana meskipun anggaran sedikit naik, yang memerlukan evaluasi dan strategi 54 perbaikan pelaksanaan. Secara keseluruhan, walaupun ada perubahan alokasi anggaran dan realisasi, rasio yang konsisten di kisaran tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo relatif efektif dan efisien. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan, yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, serta penyajian data kependudukan. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan hukum atas status kependudukan warga, serta menyediakan data yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan di berbagai sektor. Kelompok sasaran dari layanan administrasi kependudukan ini mencakup seluruh penduduk tanpa terkecuali, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, termasuk pula kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat terpencil, penduduk yang tinggal di daerah perbatasan, serta masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan. Prinsip layanan yang diterapkan adalah inklusif, tanpa diskriminasi, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra tersebut antara lain tenaga kesehatan seperti bidan dan rumah sakit yang berperan dalam penerbitan dokumen kelahiran dan kematian; lembaga pendidikan seperti KB/PAUD, TK, SD, dan SMP yang mendukung upaya pemutakhiran data kependudukan anak usia sekolah; lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perubahan status peristiwa penting, seperti perceraian atau pengesahan anak; serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung pencatatan peristiwa nikah. Selain itu, Dinas juga bekerja sama dengan dunia usaha dalam rangka mendorong kepemilikan dokumen kependudukan bagi pekerja, serta berkoordinasi erat dengan pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk memperluas jangkauan layanan dan mempercepat proses administrasi. Dalam konteks kemitraan dengan dunia usaha, Dinas juga menjalin kerja sama dengan Bank BPD DIY melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan yang diberikan berupa peralatan rekam cetak KTP-el, mobil operasional, serta mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang secara signifikan memperkuat sarana pelayanan dan mendekatkan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bertanggung jawab dalam membangun kerja sama antardaerah. Kerja sama ini mencakup pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi, pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung 55 integrasi pelayanan publik lintas sektor, serta strategi mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui unit pelayanan keliling, pelayanan jemput bola, pelayanan di kawasan perbatasan, dan pelayanan terintegrasi di tingkat desa atau kelurahan. Upaya tersebut dilaksanakan untuk menjamin bahwa seluruh penduduk, termasuk yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, tetap mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah, dan gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status pribadi serta status hukum setiap peristiwa kependudukan. Negara menjamin hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, serta pelayanan yang adil dan setara. Namun demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, mobilitas penduduk yang tinggi, serta kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang tersedia. Validitas dan akurasi data kependudukan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk perlindungan status hukum penduduk tetapi juga sebagai dasar utama perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tertib administrasi kependudukan memerlukan sinergi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pelapor peristiwa kependudukan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kematian, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan data kependudukan yang mutakhir, akurat, dan dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang ada dan proyeksi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan sebagai berikut: Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1)(2) (3) (4)

1.Masih terbatasnya kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan Partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan yang masih belum optimal • Minimnya kesadaran pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan • Kurangnya sosialisasi dan edukasi publik • Akses layanan yang belum merata 56 Keamanan data kependudukan yang masih menghadapi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data • Sistem pengamanan data yang belum sepenuhnya kuat • SDM pengelola data masih terbatas dari sisi kapasitas • Keterbatasan anggaran untuk teknologi keamanan informasi Pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal • Koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kurang maksimal • Infrastruktur dan integrasi sistem belum sepenuhnya berjalan • Rendahnya literasi data di internal OPD dan mitra Tuntutan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan • Ekspektasi terhadap pelayanan cepat dan digital semakin besar • Masih adanya keluhan terkait antrian dan kecepatan layanan • Adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kualitas pelayanan 2.2.2 Isu-isu Strategis Memasuki periode perencanaan tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Perubahan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik mendorong kebutuhan akan transformasi layanan administrasi kependudukan. Identifikasi terhadap isu strategis ini menjadi dasar penting untuk menyusun arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang lebih adaptif dan responsif. Isu strategis yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada tabel berikut: 57 Tabel 2.14 Isu Strategis Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Potensi data kependudukan yang besar, lengkap, dan terpusat (SIAK Terpusat, IKD, digitalisasi layanan) Masih terbatasnya kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah SDGs 16.9 (legal identity for all), prinsip good governance Kebijakan Satu Data Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi, digitalisasi pelayanan publik Optimalisasi inovasi pelayanan Adminduk, integrasi layanan dengan program pembangunan daerah, peningkatan literasi masyarakat Peningkatan kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang terintegrasi, aman, serta inklusif guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akurat. 58 Isu strategis yang perlu mendapat perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada periode perencanaan tahun 2025-2029 adalah peningkatan kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang terintegrasi, aman, serta inklusif. Hal ini didasari oleh kebutuhan akan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan efisien, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih mudah diakses. Dalam implementasinya, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan integrasi sistem, masih adanya risiko terhadap keamanan data kependudukan, serta belum meratanya literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Dengan demikian, fokus pada peningkatan kualitas dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akurat, dan akuntabel. Upaya ini juga sekaligus akan memperkuat perlindungan hukum atas status kependudukan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis data valid dan terpercaya. 59 3 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mendukung misi ke-3 dari RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis. Serta mendukung tujuan daerah yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan cara melakukan penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah. Penjabaran tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: 60 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda Nilai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Indeks Maturitas SPIP Pemda 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Nilai 89,19 89,19 89,19 89,19 89,19 89,20 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Disdukcapil Predikat A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Disdukcapil Nilai 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 61 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi pembangunan yang direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang inovatif, terintegrasi, responsif, serta berbasis teknologi informasi. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat basis data kependudukan yang akurat, menyederhanakan prosedur layanan, serta meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pelayanan menjadi prioritas untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, transformasi digital dan penguatan sistem keamanan informasi akan terus dikembangkan guna menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan di wilayah terpencil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga mendorong inovasi layanan yang inklusif dan memperluas kolaborasi lintas sektor agar pemanfaatan data kependudukan dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dengan strategi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penyediaan data kependudukan yang valid dan real time, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak administrasi masyarakat secara berkelanjutan. Adapun proses penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)
(1)(2) (3) (4) (5) RPJMD Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Fokus pada penataan dan pemutakhiran data kependudukan, penyederhanaan prosedur layanan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya Peningkatan kapasitas SDM Disdukcapil dalam penguasaan teknologi, uji coba inovasi layanan berbasis digital, Perluasan penerapan layanan digital secara lebih merata, percepatan integrasi data dengan OPD terkait, serta penyempurnaan inovasi agar Penguatan keamanan dan perlindungan data kependudukan, perluasan pemerataan akses layanan di seluruh Kalurahan/Kelurahan, serta peningkatan kualitas layanan agar lebih setara. Konsolidasi sistem layanan digital yang terintegrasi penuh, pemantapan Dukcapil sebagai pusat data kependudukan daerah, serta 62 dokumen kependudukan. serta perluasan jangkauan layanan jemput bola untuk masyarakat rentan. pelayanan lebih cepat dan efisien. dukungan maksimal pada percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan data yang valid dan real time. Arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan oprasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 63 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Menyelenggarakan layanan yang responsif dengan mengacu pada data kependudukan yang akurat serta kebutuhan nyata masyarakat, sehingga pelayanan menjadi lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika sosial. Upaya peningkatan literasi dan edukasi publik dilakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya dokumen kependudukan serta prosedur layanan yang tersedia, sehingga partisipasi dan kesadaran masyarakat dapat meningkat. Transformasi digital diterapkan dalam proses layanan dan pengelolaan dokumen kependudukan, guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perlindungan data kependudukan menjadi prioritas utama dengan memperkuat sistem keamanan 64 informasi, sehingga kerahasiaan dan keutuhan data masyarakat tetap terjaga secara optimal. Dinas Dukcapil terus mendorong inovasi layanan yang inklusif, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terpencil, agar mereka tetap memperoleh akses layanan yang setara. Kolaborasi lintas sektor dikembangkan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data kependudukan, sehingga data yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 65 4 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output dimana nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Pembangunan Daerah dan program prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ada 4 (empat) program, diantaranya sebagai berikut: • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program OPD sesuai dengan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja OPD. Penyusunan program ini dilakukan secara terukur dan berbasis pada capaian kinerja tahun 2024 (baseline), dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif APBD tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut: 66 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OU TCOME/ KEGIATAN/SU BKEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KE T. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL 4.656.858.450 4.680.836.714 4.729.837.052 4.791.639.305 4.862.772.340 4.928.169.998 URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.656.858.450 4.680.836.714 4.729.837.052 4.791.639.305 4.862.772.340 4.928.169.998 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL 4.656.858.450 4.680.836.714 4.729.837.052 4.791.639.305 4.862.772.340 4.928.169.998 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 3.961.836.100 100 3.978.364.464 100 4.018.148.108 100 4.058.329.589 100 4.098.912.884 100 4.139.902.012 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67 Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 2 2 11.470.600 2 11.470.800 2 21.441.008 2 21.655.418 2 21.871.972 2 22.090.692 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan an Perangkat Daerah Dokumen 2 3 9.127.000 2 9.127.200 2 9.218.472 2 9.310.657 2 9.403.763 3 9.497.801 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 21 21 2.343.600 12 2.343.600 12 12.222.536 12 12.344.761 12 12.468.209 12 12.592.891 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 3 3 3.013.493.550 3 3.045.904.909 3 2.963.757.551 3 .996.530.842 3 3.026.496.149 3 3.056.761.110 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bul an 616 616 2.971.135.850 41 3.000.847.209 46 2.918.249.274 46 2.947.431.767 46 2.976.906.084 46 3.006.675.144 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN Dokumen 12 12 39.310.300 1 42.010.300 1 42.430.403 1 42.854.707 1 43.283.254 1 43.716.087 68 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordiasi Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriw ulanan/Sem esteran SKPD Laporan 14 14 3.047.400 14 3.047.400 14 3.077.874 14 6.244.368 14 6.306.811 14 6.369.879 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 2 1 - 2 3.623.600 2 6.900.000 2 6.900.000 2 6.900.000 2 6.900.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 5 0 - 56 3.623.600 61 6.900.000 61 6.900.000 61 6.900.000 61 6.900.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 1 1 18.196.000 2 33.873.200 2 39.564.949 2 45.233.696 2 43.221.768 2 43.316.442 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan Paket 0 0 - 1 15.679.200 1 18.820.949 1 20.239.696 1 20.227.768 1 20.322.442 69 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 4 18.196.000 4 18.194.000 4 20.744.000 4 24.994.000 4 22.994.000 4 22.994.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 2 2 16.951.800 2 136.791.400 3 136.693.700 3 146.399.200 3 160.949.200 3 112.199.200 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 4 3 16.951.800 13 128.227.800 9 103.950.000 8 78.950.000 8 80.500.000 8 81.750.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Unit 1 0 - 4 8.563.600 8 2.743.700 1 27.449.200 1 40.449.200 1 20.449.200 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Unit 0 0 - 0 - 1 30.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 10 10.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 70 Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 3 3 556.310.800 2 576.270.255 2 595.935.200 2 626.598.933 2 614.049.894 2 645.486.481 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 109.987.944 1 109.987.944 1 111.131.316 1 112.570.740 1 114.010.140 1 115.449.540 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapa n Kantor Yang Disediakan Laporan 13 13 15.777.400 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan Laporan 12 3 430.545.456 3 466.282.311 3 484.803.884 3 514.028.193 3 500.039.754 3 530.036.941 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 4 4 345.413.350 4 170.430.300 4 253.855.700 4 215.011.500 4 225.423.900 4 253.148.087 71 Daerah Kondisi Baik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a Unit 7 7 61.681.950 8 61.669.100 8 62.185.100 8 62.520.100 8 62.649.100 8 62.778.100 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara Unit 17 17 88.732.400 17 88.762.400 17 90.538.000 17 92.348.000 17 94.195.000 17 96.079.000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/R ehabilitasi Unit 24 1 175.000.000 0 - 1 80.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 72.585.887 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/R ehabilitasi Unit 0 17 19.999.000 19 19.998.800 11 21.132.600 8 10.143.400 17 18.579.800 12 21.705.100 PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase Penduduk memiliki Kartu Identitas % 90,37 92,17 468.071.100 92,20 484.971.100 92,23 475.558.987 92,26 490.006.244 92,29 510.419.943 92,32 526.730.013 72 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Output: Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 3 3 468.071.100 3 484.971.100 3 475.558.987 3 490.006.244 3 510.419.943 3 526.730.013 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependuduk an Dokumen 7 1 20.156.400 1 20.156.400 1 19.765.213 1 20.365.671 1 21.214.106 1 21.891.987 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Dokumen 76.737 48.000 437.655.300 48.000 454.555.300 48.000 445.733.484 48.000 459.274.656 48.000 478.408.075 48.000 493.695.231 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependuduk an Laporan 8.438 2.303 10.259.400 2.303 10.259.400 2.303 10.060.290 2.303 10.365.917 2.303 10.797.762 2.303 11.142.796 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran % 99,48 99,50 117.790.000 99,55 109.957.500 99,60 119.375.276 99,65 123.001.840 99,70 128.126.106 99,75 132.220.275 Pelayanan Pencatatan Sipil 73 Output: Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 1 1 87.368.400 1 81.560.400 1 85.721.800 1 87.800.000 1 90.000.000 1 92.100.000 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 5.724 5.000 32.770.500 5.000 32.770.500 5.000 34.875.000 5.000 35.900.000 5.000 37.000.000 5.000 38.100.000 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Layanan 7.137 6.000 54.597.900 5.000 \48.789.900 5.000 50.846.800 5.000 51.900.000 5.000 53.000.000 5.000 54.000.000 Penyelenggara an Pencatatan Sipil Ouput: Terselenggara nya Pencatatan Sipil Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 1 1 30.421.600 1 28.397.100 1 33.653.476 1 35.201.840 1 38.126.106 1 40.120.275 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependuduk an dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Laporan 146 135 30.421.600 135 28.397.100 135 33.653.476 135 35.201.840 135 38.126.106 135 40.120.275 PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN 74 Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Inovasi pelayanan Satuan Inovasi 2 2 86.055.400 2 84.437.800 2 91.669.833 2 94.454.719 2 98.389.710 2 101.533.676 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Output: Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 1 1 41.370.250 1 39.752.650 1 42.606.150 1 43.797.300 1 45.351.300 1 46.679.600 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependuduk an yang Diolah dan Disajikan Dokumen 2 2 41.370.250 2 39.752.650 2 42.606.150 2 43.797.300 2 45.351.300 2 46.679.600 Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Output: Terselenggara nya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 2 2 31.422.750 2 31.422.750 2 34.208.900 2 35.518.000 2 37.144.000 2 38.387.000 Penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelengg araan Pemanfaata n Data Kependuduk an Dokumen 3 3 10.159.950 3 10.159.950 3 11.135.300 3 11.759.000 3 12.397.000 3 12.869.000 75 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an Laporan 3 3 21.262.800 3 21.262.800 3 23.073.600 3 23.759.000 3 24.747.000 3 25.518.000 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n 1 1 13.262.400 1 13.262.400 1 \14.854.783 1 15.139.419 1 15.894.410 1 16.467.076 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an dan Pendayagua naan Data Kependuduk an Laporan 3 2 13.262.400 1 13.262.400 1 14.854.783 1 15.139.419 1 15.894.410 1 16.467.076 PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase Pengelolaa n Profil Kependudu kan 100 100 23.105.850 100 23.105.850 100 25.084.848 100 25.846.913 100 26.923.697 100 27.784.022 Penyusunan Profil Kependudukan 76 Output: Tersusunnya Profil Kependudukan Dokumen laporan pelaksanaa n subkegiata n Dokumen 1 1 23.105.850 1 23.105.850 1 25.084.848 1 25.846.913 1 26.923.697 1 27.784.022 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembang an dan Proyeksi Kependuduk an serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Dokumen 1 1 23.105.850 1 23.105.850 1 25.084.848 1 25.846.913 1 26.923.697 1 27.784.022 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) ===NIHIL=== 77 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil dari indikator outcomes program Perangkat Daerah setiap tahunnnya maupun indikator yang bersifat mandiri. Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan target kinerja yang akan dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD tahun 2025-2029 N o Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun Ket . 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Nilai 89,19 89,19 89,19 89,19 89,19 89,20 2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predika t A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) 3 Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rpjmd Target Tahun Ket. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 78 1 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk memiliki kartu identitas % 90,37 92,17 92,20 92,23 92,26 92,29 92,32 2 Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran % 99,48 99,50 99,55 99,60 99,65 99,70 99,75 3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Inovasi pelayanan Satuan Inovasi 2 2 2 2 2 2 2 4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan % 100 100 100 100 100 100 100

5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 100 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah No. Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I. Aspek Geografi dan Demografi I.7 Demografi 1.I.7. 7 Cakupan Kepemilikan Akta Cerai % 84,51 86,04 87,57 89,10 90,63 92,16 I.7.8 Cakupan Kepemilikan Akta Nikah % 91,62 93,12 94,62 96,12 97,62 99,12 I.7.9 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian % 100 100 100 100 100 100 I.7.1 0 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita % 99,89 99,90 99,91 99,92 99,93 99,94 IV. Aspek Pelayanan Umum IV.5 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil IV.5. 8 Indeks Kepuasan Nilai 89,19 89,19 89,19 89,19 89,19 89,20 79 Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Perekaman KTP Elektronik % 99,47 99,48 99,49 99,50 99,51 99,52
2.Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 85,30 85,35 85,40 85,45 85,50 85,55
3.Kepemilikan akta kelahiran % 99,50 99,55 99,60 99,65 99,70 99,75
4.Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Perangkat Daerah 12 12 13 13 14 14 80 5 BAB V PENUTUP Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. 5.1 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:
1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU).
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Baepperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh 81 tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala 82 Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Kulon Progo, 18 September 2025 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Ir. ASPIYAH , M.Si. (Pembina Utama Muda; IV/c) NIP. 19680121 199603 2 001 83 6 LAMPIRAN Metadata perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 NO. SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET.BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Nilai Penilaian mandiri dilakukan oleh Perangkat Daerah 89,189 89,190 89,191 89,192 89,193 89,194 89,195 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah (Disdukcapil) Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah (Disdukcapil) Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 84 Metadata perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET.BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk memiliki kartu identitas % ((Jumlah Penduduk yang memiliki KTP / Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%)+(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%))/2 90,37 92,17 92,20 92,23 92,26 92,29 92,32 Jumlah penduduk yang memiliki KTP 344.955 345.839 346.204 346.569 346.934 347.299 347.664 Jumlah Penduduk wajib KTP 348.351 349.192 349.525 349.858 350.191 350.524 350.857 DO: Jumlah penduduk memiliki KTP = Jumlah penduduk rekam & cetak KTP-el Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA 78.970 78.719 79.050 79.409 79.712 80.043 80.375 Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari 96.643 92.286 92.619 92.985 93.285 93.618 93.951 85
2.Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran % Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran / jumlah penduduk usia 0-17 tahun x 100% 99,48 99,50 99,55 99,60 99,65 99,70 99,75 Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran 102.524 97.794 98.175 98.556 98.937 99.319 99.701 Jumlah penduduk usia 0-17 tahun 103.062 98.286 98.619 98.952 99.285 99.618 99.951
3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Inovasi pelayanan Satuan Inovasi Jumlah Inovasi Pelayanan Baru tahun n 2 2 2 2 2 2 2
4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan % Jumlah Buku Profil Kependudukan yang tersusun / Jumlah Buku Profil Kependudukan yang Seharusnya disusun x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Buku Profil Kependudukan yang tersusun 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Buku Profil Kependudukan yang seharusnya disusun 1 1 1 1 1 1 1
5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 86 Metadata perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 FOKUS NO. INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME) SATUAN RUMUS SUMBER DATA (PERANGKAT DAERAH) BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.k.1.1 Perekaman KTP Elektronik % Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman / Jumlah penduduk wajib KTP-el x100% DISDUKCAPIL 99,46 99,47 99,48 99,49 99,5 99,51 99,52 Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman 346.467 347.341 347.707 348.074 348.440 348.806 349.173 Jumlah penduduk wajib KTP-el 348.351 349.192 349.525 349.858 350.191 350.524 350.857 2.k.1.2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100% DISDUKCAPIL 81,71 85,3 85,35 85,4 85,45 85,5 85,55 Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 78.970 78.719 79.050 79.409 79.712 80.043 80.375 87 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA Jumlah anak usia 0-17 tahun 96.643 92.286 92.619 92.985 93.285 93.618 93.951 2.k.1.3 Kepemilikan akta kelahiran % Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100% DISDUKCAPIL 99,48 99,5 99,55 99,6 99,65 99,7 99,75 Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir 102.524 97.794 98.175 98.556 98.937 99.319 99.701 Jumlah anak usia 0-18 tahun 103.062 98.286 98.619 98.952 99.285 99.618 99.951 2.k.1.4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Perangkat daerah Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama DISDUKCAPIL 11 12 12 13 13 14 14 i i i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................... iv KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................................ 7 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 8 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PMKAL DALDUK DAN KB ....................................................................... 10 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ................................................. 10 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PMKal Dalduk dan KB .............. 10 2.1.2 Sumber Daya Dinas PMKal Dalduk dan KB.................................. 23 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk dan KB .......................... 28 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ......................................................... 51 2.1.5 Mitra Dinas PMKal Dalduk dan KB ............................................... 52 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMKal Dalduk dan KB ........................................................................... ..53 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk dan KB ................... 54 2.2.1 Permasalahan .............................................................................. 54 2.2.2 Isu Strategis ................................................................................. 55 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ........................... 58 3.1 Tujuan dan Sasaran......................................................................................... 58 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan ........................................................................... 60 i i i BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ......................................................... 65 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan ........................................................... 65 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ................................................. 77 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ......................................................... 78 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) ........................................................ 79 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ........................................................... 81 4.2.4 Target Bangda Penurunan Stunting ................................................. 82 BAB V PENUTUP ................................................................................................................. 84 5.1 Kaidah Pelaksanaan ....................................................................................... 84 5.2 Pengendalian dan Evaluasi....................................................................... 85 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan.......................................................................….…… 24 Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Golongan.........................................................................….…… 26 Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural/Fungsional.........................................….…… 25 Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana di Dinas PMKal Dalduk KB…............................... 26 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.........................................………………… 36 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ..................................................................................…...……. 36 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024....……………………………………………........……...........….. 38 Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk KB.…….........…………………………. 56 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB 2025-2029.............................................………….............…… 59 Tabel 3.2 Penahapan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB........................ 61 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB.................. 63 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo…...................................... 66 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.............................................................................. 76 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB........…................ 78 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PMKal Dalduk KB........…............... 80 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB........….................. 81 Tabel 4.6 Target Bangda Penurunan Stunting Dinas PMKal Dalduk KB........…...... 82 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PMKal Dalduk KB .............................….…… 10 v KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang sangat penting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMKal Dalduk dan KB) dalam mewujudkan suatu tujuan yang menjadi tugas dan pokok dan fungsinya, karena Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun (2025-2029), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan penentu kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas PMKal Dalduk dan KB. Rencana Strategis Dins PMKal Dalduk KB ini disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 dengan mempertimbangkan kemampuan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Atas ridho dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dengan usaha keras, kedisplinan, dan dedikasi yang tinggi serta kesungguhan dan keikhlasan yang dalam dan didukung oleh stakeholder yang ada, kami berkeyakinan bahwa Dinas PMKal Dalduk KB akan dapat mewujudkan cita- cita bersama yang tertuang dalam Renstra ini. Akhirnya, kami berharap Renstra Dinas PMKal Dalduk KB dapat menjadi motivator bagi jajaran personil Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dan stakeholder yang ada untuk mendukung visi kepala daerah “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan”. Pengasih, 18 September 2025 Kepala Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo MUHADI, S.H., M.Hum. Pembina Tk.I, IV/b NIP 19720822 199503 1 003 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 1 [RENSTRA] 2025-2029 Undang-Undang tersebut juga ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sesuai sistem perencanaan pembangunan, RPJMD yang merupakan rencana strategis daerah 5 tahunan, ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 2 [RENSTRA] 2025-2029 Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMKal Dalduk dan KB) Kulon Progo adalah dokumen Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan. Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Kemendagri, Renstra Kemendes PDT, Renstra BKKBN, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Penyusunan Renstra Dinas PMKal Dalduk KB ini melalui tahapan peyusunan sebagai berikut:
1.Persiapan Penyusunan Renstra. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi, telaah dokumen perencanaan, serta identifikasi regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra.
2.Penyusunan Rancangan Awal Renstra. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode perencanaan.
3.Penyusunan Rancangan Renstra. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029. Pada tahap ini, dokumen Renstra disempurnakan dari Rancangan Awal Renstra agar lebih komprehensif, konsisten, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4.Perumusan Rancangan Akhir Renstra. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disusun melalui Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 3 [RENSTRA] 2025-2029 penyempurnaan Rancangan Renstra dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan.
5.Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir Renstra. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan hasil reviu tersebut, perangkat daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Akhir Renstra guna menjamin kualitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
6.Penetapan Renstra. Tahap terakhir adalah penetapan Renstra Perangkat Daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Kependudukan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 4 [RENSTRA] 2025-2029
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2025 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 5 [RENSTRA] 2025-2029
21.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
22.Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
23.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor;
24.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria;
25.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
26.Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2042;
27.Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
28.Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentan Pembangunan Keluarga;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentan Lurah;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentan Pamong Kalurahan; Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 6 [RENSTRA] 2025-2029
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
36.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
37.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengendalian Penduduk;
38.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
39.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
40.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
41.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang edoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
42.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035;
43.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
44.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
45.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
46.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
47.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
48.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan;
49.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan; Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 7 [RENSTRA] 2025-2029
50.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
51.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
52.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lurah;
53.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
54.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga;
55.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
56.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
57.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan;
58.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas;
59.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
60.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;
61.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;
62.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2025 tentang edoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Pemerintah Kalurahan;
63.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 358/A/2018 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana. Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 8 [RENSTRA] 2025-2029 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PMKal Dalduk KB sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo adalah :
1.Tercapainya target pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
2.Tersusunnya program dan kegiatan serta subkegiatan prioritas disertai indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMKal D alduk dan KB 2025-2029 adalah sebagai berikut : RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 10

a.Struktur Organisasi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas sebagaimana pada gambar berikut ini : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PMKal Dalduk KB RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 11 Struktur Organisasi Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :
1. 1.Kepala Dinas;
2. 2.Sekretariat, terdiri dari :
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
b.Subbagian Keuangan.
1. 3.Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. 4.Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
3. 5.Bidang Pengendalian Penduduk;
4. 6.Bidang Keluarga Berencana; dan
5. 7.Jabatan Fungsional.
b.Tugas dan Fungsi
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 12
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 2.Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan Sekretariat;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana, dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j.pengkoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m.penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
n.pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
o.penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
p.penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
q.penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
r.penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 13 pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
s.pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
c.pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip, dan perpustakaan dinas;
d.pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.pengelolaan dan pengendalian aset, sarana, dan prasarana;
f.penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
g.penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
h.penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
i.perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
j.pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi dinas;
k.pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Dinas;
l.pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 14
1. 4.Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
b.penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan program kerja dinas;
c.pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;
d.penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
e.penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
f.penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
g.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Dinas;
h.koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
i.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
j.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
k.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
1. 5.Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sistem informasi. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi : RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 15
a.penyusunan perencanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa;
d.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
e.pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
f.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
g.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan lain-lain;
h.fasilitasi pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
i.penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pusat Pelayanan Teknologi (Posyantek);
j.fasilitasi pembentukan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pedesaan;
k.pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Kelurahan (PKK, LPMD/K, RT/RW);
l.pelaksanaan pembinaan dan evaluasi perkembangan Pokjanal Posyandu;
m.pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
n.pelaksanaan pembinaan pengembangan kelompok pengelola air minum masyarakat;
o.Pelaksanaan fasilitasi Kerja sama Antar Kalurahan dalam Kabupaten, Antar Kalurahan dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota; RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 16
p.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
q.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan bimbingan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Kalurahan, pengelolaan keuangan, pendapatan kalurahan, serta pengelolaan kekayaan kalurahan. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemerintahan kalurahan;
c.Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan kalurahan/kelurahan;
d.Pengoordinasian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kalurahan/kelurahan;
e.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kelembagaan dan aparatur pemerintah kalurahan;
f.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis keuangan dan pendapatan kalurahan;
g.pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan;
h.pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang Bidang Pemberdayaan Pemerintah Kalurahan;
i.pelaksanaan dan fasilitasi bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kalurahan bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK); RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 17
j.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan pemerintahan kalurahan;
k.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
l.pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Lurah, Pengisian Pamong Kalurahan dan anggota BPK;
m.pelaksanaan pembinaan, pengawasan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota BPK;
n.pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan dan Aparatur Pemerintah kalurahan;
o.pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan;
p.pelaksanaan pengawasan peraturan kalurahan di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan kalurahan;
q.pelaksanaan bimbingan teknis berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan kalurahan;
r.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan;
s.pembinaan, pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan dan kekayaan kalurahan;
t.pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan administrasi pemerintahan dan kekayaan kalurahan;
u.pelaksanaan fasilitasi penetapan dan penegasan batas kalurahan;
v.pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar kalurahan;
w.pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan sengketa antar kalurahan;
x.pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
y.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi kalurahan (Unit Pengelola Keuangan-Badan RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 18 Kerja Sama Antar Kalurahan, Pasar Kalurahan).
z.pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) meliputi:
1. 1.pemberian pendampingan dalam rangka pendirian BUMKal;
2. 2.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap penasihat, direksi, pengawas dan pegawai BUMKal; dan
3. 3.Pelaksanaan pemantauan atas pengelolaan BUMKal. aa. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam penyusunan dan pemutakhiran data profil kalurahan; bb. perumusan kebijakan penyusunan data profil kalurahan; cc. pelaksanaan pendampingan penyusunan data profil kalurahan; dd. penyelenggaraan lomba kalurahan; ee. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemerintahan kalurahan; dan ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. 7.Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas mengoordinasikan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan advokasi dan penyuluhan serta pengendalian penduduk dan informasi. Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :
a.penyusunanan perencanaan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk;
c.Pengoordinasian Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
d.Pengoordinasian Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah; RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 19
e.Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
f.Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan;
g.Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Sesuai Isu Lokal;
h.Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal;
i.Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan;
j.Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Informal dan Nonformal;
k.Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
l.Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Non Formal;
m.Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
n.Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK);
o.Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana;
p.Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
q.Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;
r.Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan;
s.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
t.Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
u.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 20
v.Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
w.Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;
x.Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain;
y.Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten;
z.Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB; aa. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana; bb. Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana); cc. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana); dd. Pengendalian Program KKBPK; ee. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana; ff. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana; gg. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; hh. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya LokaL; ii. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja; jj. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP); kk. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB; ll. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 21 mm. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; nn. Pembinaan Terpadu Kampung KB; oo. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas; pp. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas; qq. Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga); rr. Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga); ss. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga; tt. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga); uu. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang pengendalian penduduk; vv. Fasilitasi dan Pembinaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB; ww. Promosi, Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana; xx. Fasilitasi dan Distribusi Sarana KIE Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB; yy. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana; zz. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP); aaa. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; bbb. Pembinaan Terpadu Kampung KB ccc. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk; ddd. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 22
1. 8.Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan jaminan dan kesertaan keluarga berencana serta ketahanan kesejahteraan keluarga. Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Keluarga Berencana;
b.perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis jaminan dan kesertaan keluarga berencana;
d.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis ketahanan kesejahteraan keluarga;
e.pengoordinasian Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR);
f.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Keluarga Berencana;
g.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Keluarga Berencana;
h.Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja;
i.Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan;
j.Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya;
k.Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
l.Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern;
m.Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan;
n.Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 23 Pelayanan KB;
o.Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
p.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
q.Fasilitasi Sarana Penunjang Pelayanan KB;
r.Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
s.Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
t.Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan mitra kerja dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
u.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Sumber Daya Dinas PMKal Dalduk KB 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia
a.Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo pada September 2025, pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapperida sebanyak 38 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 33 orang (86,84%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 5 orang (13,16%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini : RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 24 Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan No Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai Persentase terhadap ASN (%) Perguruan Tinggi 33 86,84 1 S2 8 21,05 2 S1 20 52,63 3 D4 1 2,64 4 D3 4 10,52 Bukan Perguruan Tinggi 5 13,16 1 SLTA 5 13,16 Jumlah 38 100,00 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk dan KB
b.Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Selanjutnya, berdasarkan golongan/ruang, dari 38 pegawai ASN yang ada, untuk PNS terdapat 7 orang (18,43%) yang Jenjang Golongan Ruang IV, 23 orang (60,53%) yang Jenjang Golongan Ruang III, 2 orang (5,26%) yang Jenjang Golongan Ruang II. Untuk PPPK terdapat 2 orang (5,26%) Golongan IX, 2 (5,26%) orang Golongan VII dan 2 (5,26%) orang Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Golongan No Golongan/Ruang Jumlah Pegawai Persentase terhadap ASN (%) Golongan IV 7 18,43 1 IV/b 2 5,26 2 IV/a 5 13,17 Golongan III 23 60,53 1 III/d 8 21,05 2 III/c 2 5,26 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 25 No Golongan/Ruang Jumlah Pegawai Persentase terhadap ASN (%) 3 III/b 4 10,53 4 III/a 9 23,69 Golongan II 2 5,26 1 II/c 2 5,26 Golongan IX 2 5,26 Golongan VII 2 5,26 Golongan V 2 5,26 Jumlah 38 100,00 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk dan KB
c.Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Selanjutnya, berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 38 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (2,63%) eselon II.b, 1 orang (2,63%) eselon III.a, 4 orang (10,53%) eselon III.b, 2 orang (5,26%) eselon IV.a, 13 orang (34,21%) JFT dan 17 orang (44,74%) JFU. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini : Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional No Jabatan Jumlah Pegawai Persentase terhadap ASN (%) 1 Eselon II.a 1 2,63 2 Eselon III.a 1 2,63 3 Eselon III.b 4 10,53 4 Eselon IV.a 2 5,26 5 Jabatan Fungsional Tertentu 13 34,21 6 Jabatan Fungsional Umum 17 44,74 Jumlah 38 100,00 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk dan KB RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 26 Berdasarkan peta jabatan pegawai Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo yang ada baru memenuhi sekitar 62,29% pegawai, atau 38 personil dari 61 personil yang seharusnya tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai tersebut diisi oleh Tenaga Kontrak sejumlah 12 orang. 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran di Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana di Dinas PMKal Dalduk dan KB No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 1 Gedung kantor 15 5 10 - 2 Kendaraan dinas roda 4 5 5 - - 3 Kendaraan dinas roda 2 63 55 4 4 4 Laptop 25 22 2 - 5 Komputer (PC) 19 19 - - 6 LCD Proyektor 16 16 - - 7 AC Split 20 20 - - 8 Kamera 1 1 - - 9 Sound System 2 2 - - 10 Wireless 8 7 1 - 11 Facsimile 1 1 - - 12 Pesawat telepon 3 3 - - 13 Telephone Mobile 43 43 - - 14 Printer 18 18 - - 15 Scanner 2 2 - - Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMKal Dalduk KB Tabel 2.4 menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 27 data, terdapat berbagai jenis aset dengan jumlah unit dan kondisi yang bervariasi. Gedung kantor merupakan aset terbanyak kedua dengan jumlah 15 unit, namun hanya 5 unit yang dalam kondisi baik, sementara 10 unit lainnya mengalami kerusakan ringan. Aset kendaraan dinas roda dua memiliki jumlah tertinggi, yaitu 63 unit, dengan 55 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak ringan, dan 4 unit rusak berat. Sementara itu, kendaraan dinas roda empat berjumlah 5 unit, dan semuanya dalam kondisi baik. Perangkat teknologi seperti laptop dan komputer (PC) juga tersedia dalam jumlah cukup, yaitu masing-masing 25 unit dan 19 unit. Sebagian besar laptop (22 unit) dan seluruh komputer (19 unit) berada dalam kondisi baik, dengan hanya sedikit yang mengalami kerusakan ringan. Fasilitas penunjang seperti LCD proyektor, AC Split, dan kamera juga tercatat dalam kondisi baik secara keseluruhan. Sarana komunikasi seperti wireless, facsimile, pesawat telepon, dan telephone mobile juga tersedia, dengan jumlah yang bervariasi dan seluruhnya dalam kondisi baik. Printer dan scanner masing-masing berjumlah 8 dan 2 unit, keduanya juga tidak mengalami kerusakan. Secara umum, mayoritas aset yang dimiliki oleh Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo berada dalam kondisi baik. Namun demikian, terdapat beberapa aset yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, terutama pada kategori gedung kantor dan kendaraan dinas roda dua. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap pemeliharaan dan perawatan aset untuk mendukung kelancaran operasional dinas. Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 28 RENSTRA 2025-2029 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK Target IKK Target Indi kator Lainnya Taget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.Indeks Ketahanan Keluarga ✔ 74,66 74,67 74,70 77,65 79,98 58,74 106,30 107,11 78,63
2.Indeks Partisipasi Masyarakat ✔ 59,16 59,44 60,69 79,36 112,62 62,71 131,25 189,47 103,33
3.Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa ✔ 83,16 85,51 80,00 90,40 88,58 95,39 108,71 103,59 119,24
4.Cakupan Ketahanan keluarga ✔ 45,40 46,34 47,25 63,79 47,46 61,23 62,10 104,55 132,13 131,48
5.Cakupan Pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan Desa ✔ 97,33 90,82 92,96 86,78 92,50 93,23 97,80 95,04 102,65 105,21 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 29 RENSTRA 2025-2029 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK Target IKK Target Indi kator Lainnya Taget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
6.Angka Harapan Hidup ✔ 45,40 46,34 61,52 (Peruba han RKPD 2024) 63,79 47,46 61,23 62,10 104,54 132,13 100,94
7.Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ✔ 97,33 90,82 92,96 86,78 92,50 93,23 97,80 95,04 102,65 105,21
8.Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah ✔ 100 100 54,54 45,45 54,54 45,45 Indikator Kinerja Program (IKP)
1.Capaian Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat ✔ 62,74 63,05 79,99 127,50
2.Cakupan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa ✔ 85,51 83,16 88,58 103,58
3.Indeks Pembinaan Keluarga Berencana ✔ 64,00 63,71 64,77 101,20 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 30 RENSTRA 2025-2029 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK Target IKK Target Indi kator Lainnya Taget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
4.Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk ✔ 62,19 60,87 66,52 106,96
5.Persentase Penguatan Kelembagaan Desa ✔ 27,79 69,82 75,02 27,17 71,91 74,67 75,13 258,71 106,96 100,15
6.Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa ✔ 88,62 82,80 89,89 82,67 86,27 87,26 89,27 97,35 105,39 99,31
7.Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat ✔ 67,05 68,97 100 100,00 100,00 100,00 100,00 149,17 145,00 100,00
8.Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk ✔ 0,80 0,85 0,90 0,78 0,68 0,70 0,64 85,00 82,35 71,11
9.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) ✔ 1,80 1,80 1,90 1,75 1,48 1,27 1,98 82,22 70,56 104,21
10.Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) ✔ 4,20 3,93 3,65 4,47 4,53 2,97 2,58 107,57 75,57 70,68 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 31 RENSTRA 2025-2029 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK Target IKK Target Indi kator Lainnya Taget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
11.Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana ✔ 49,11 49,71 56,25 60,75 50,41 55,96 56,47 102,65 112,57 100,39
12.Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK ✔ 46,63 47,08 68,89 45,72 46,63 55,90 69,32 100,00 118,71 100,63
13.Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ✔ 27,42 27,80 28,23 54,55 18,97 23,73 30,36 69,20 85,37 107,54
14.Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ✔ 19,54 31,03 42,53 13,79 19,54 25,29 37,93 100,00 81,53 89,16
15.Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli ✔ 22,70 42,53 59,48 20,11 58,33 66,67 58,33 256,91 156,78 98,07 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ✔ 1,56 0,68 0,70 0,64
2.Total Fertility Rate (TFR) ✔ 1,75 1,46 1,27 1,98 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 32 RENSTRA 2025-2029 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK Target IKK Target Indi kator Lainnya Taget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
3.Age Spesific Fertility Rate (ASFR) ✔ 4,47 4.53 2,97 2,58
4.Media Usia Kawin Pertama (MUKP) ✔ 22,54 27,12 24,10 23,1
5.Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) ✔ 8,89 21,19 11,48 8,57
6.Persentase peserta KB aktif/ Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) ✔ 74,51 61,82 69,26 68,24
7.Persentase peserta KB aktif MKJP ✔ 48,40 49,76 46,05 48,25
8.Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri ✔ 34,60 100 57,14
9.Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan ✔ 4 3 3 3 3 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 33 RENSTRA 2025-2029 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK Target IKK Target Indi kator Lainnya Taget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 diberdayakan
10.Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif ✔ 26 26 88 88
11.Persentase masyarakat yang terpapar Program Bangga Kencana ✔ 73,00 65,52 70,76
12.Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) ✔ 9,85 9,85 63,03 57,39
13.Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah ✔ 9,09 (61,25 68,17 69,49 73,79) - (tidak ada karena yg paling rendah 86,05%) 39,95 51,01 70,60
14.Data Peserta KB Baru Pasca Persalinan ✔ 32,77 47,08 49,08 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 34 Secara umum, kinerja pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang relatif baik dengan mayoritas indikator kinerja utama (IKU) melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks Partisipasi Masyarakat, Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa, serta Angka Harapan Hidup menjadi indikator dengan rasio capaian yang menonjol. Namun demikian, indikator terkait peningkatan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu mendapatkan perhatian lebih karena realisasinya belum optimal. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, antara lain :
1.Indeks Ketahanan Keluarga Target Renstra berada pada kisaran 74,66-74,70, sementara realisasi capaian menunjukkan tren meningkat, yaitu 77,65 (2020), 79,98 (2021), dan 58,74 (2022). Rasio capaian cukup tinggi, melebihi 100% pada tahun 2020–2022 dengan nilai 106,30%, 107,11%, dan 78,63%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja, meskipun pada tahun 2022 capaian turun dari tahun sebelumnya.
2.Indeks Partisipasi Masyarakat Target Renstra ditetapkan pada angka 59,16-60,69. Realisasi kinerja menunjukkan capaian yang cukup berfluktuasi: 79,36 (2020), 112,62 (2021), dan 62,71 (2022). Rasio capaian sangat tinggi terutama pada tahun 2020 dan 2021 (131,25% dan 189,47%), namun menurun menjadi 103,33% di tahun 2022.
3.Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa Target tahunan ditetapkan pada angka 83,16-80,00. Realisasi kinerja cukup baik, yaitu 90,40 (2020), 88,58 (2021), dan 95,39 (2022). Rasio capaian menunjukkan konsistensi melebihi 100% dengan nilai 108,71% (2020), 103,59% (2021), dan 119,24% (2022).
4.Cakupan Ketahanan Keluarga Target berada pada angka 45,40-47,25. Realisasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 63,79 (2021), 47,46 (2022), 61,23 (2023), dan 62,10 (2024). Rasio capaian menunjukkan hasil yang baik, di tahun 2022 (104,55%), tahun 2023 (131,13%), dan tahun 2024 (131,48%). RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 35
5.Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Target tahunan ditetapkan sekitar 97,33-92,96. Realisasi capaian relatif stabil, yaitu 86,78 (2021), 92,50 (2022), 93,23 (2023), dan 97,80 (2024). Rasio capaian berada dalam rentang 95-105%, yang menandakan konsistensi pelaksanaan program mendekati target yang ditetapkan.
6.Angka Harapan Hidup Target meningkat dari 45,40 (2022) menjadi 61,52 (2024). Realisasi capaian juga menunjukkan tren positif, meskipun berfluktuasi: 63,79 (2021), 47,46 (2022), 61,23

(2023), dan 62,10 (2024). Rasio capaian menunjukkan pencapaian yang melebihi target, terutama tahun 2023 (132,13%).

7.Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Target ditetapkan sebesar 97,33 pada tahun 2022 hingga 92,96 pada tahun 2024. Realisasi kinerja menunjukkan capaian yang cukup stabil: 86,78 (2021), 92,50

(2022), 93,23 (2023), dan 97,80 (2024). Rasio capaian bergerak positif dari 95,04% pada 2022 hingga mencapai 105,21% pada 2024.

8.Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target konsisten sebesar 100 setiap tahun. Namun realisasi capaian masih rendah, hanya mencapai 54,54 (2023) dan 45,45 (2024). Rasio capaian menunjukkan angka yang sama dengan realisasi, yaitu 54,54% dan 45,45%. Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 36 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun (%) Rata rata pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Anggaran Realilsasi Belanja Daerah 8.428.184.20 0,07 15.891.973.8 95,00 13.074.040.1 11,00 15.567.267.4 49,00 14.286.465. 833,00 7.800.526.46 7,00 14.960.344.80 8,00 11.842.641.12 9,00 14.972.967.9 37,00 13.739.184. 657,00 92,55 94,14 90,58 96,18 96,17 20,41 22,28 Belanja Operasi 7.411.981.20 0,07 11.756.247.3 40,00 12.599.159.1 11,00 15.292.066.9 49,00 13.991.615. 833,00 6.834.183.45 9,00 10.826.131.00 8,00 11.405.912.28 9,00 14.702.765.0 27,00 13.447.272. 257,00 92,20 92,09 90,53 96,15 96,11 19,67 21,04
1.Belanja Pegawai 2.649.897.51 4,07 2.596.338.18 8,00 2.642.528.13 9,00 2.771.286.89 5,00 2.840.918.7 47,00 2.489.503.39 0,00 2.310.011.543 ,00 2.455.473.144 ,00 2.551.448.07 1,00 2.758.522.1 88,00 93,95 88,97 92,92 92,07 97,10 1,79 2,78
2.Belanja Barang & Jasa 4.762.083.68 6,00 8.050.959.15 2,00 8.945.130.97 2,00 9.498.130.05 4,00 9.933.795.0 86,00 4.344.680.06 9,00 7.433.331.965 ,00 7.938.939.145 ,00 9.239.026.95 6,00 9.471.883.5 69,00 91,23 92,33 88,75 97,27 95,35 22,73 24,19
3.Belanja Hibah 0 1.108.950.00 0,00 1.011.500.00 0,00 3.022.650.00 0,00 1.216.902.0 00,00 0 1.082.787.500 ,00 1.011.500.000 ,00 2.912.290.00 0,00 1.216.866.5 00,00 0 97,64 100,00 96,35 100,00 43,42 41,02 Belanja Modal 1.016.203.00 0,00 205.413.755, 00 474.881.000, 00 275.200.500, 00 294.850.00 0,00 966.343.008, 00 203.901.000,0 0 436.728.840,0 0 270.202.910, 00 291.912.400 ,00 95,09 99,26 91,97 98,18 99,00 4,12 1,31 1 . Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 . 797.726.000, 00 7.500.000,00 288.188.000, 00 66.799.800,0 0 0,00 750.690.000, 00 7.500.000,00 252.690.000,0 0 64.800.000,0 0 0,00 94,10 100,00 87,68 97,01 0 866,66 978,96 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 37 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun (%) Rata rata pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Anggaran Realilsasi 3 . Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218.477.000, 00 197.913.755, 00 186.693.000, 00 208.400.700, 00 294.850.00 0,00 215.653.008, 00 196.401.000,0 0 184.038.840,0 0 205.402.910, 00 291.912.400 ,00 98,71 99,24 98,58 98,56 99,00 9,26 9,62 Belanja Transfer 0 3.930.312.80 0 0 0 0 3.930.312.800 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 - -
1.Belanja Bantuan Keuangan 0 3.930.312.80 0 0 0 0 3.930.312.800 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 - - Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PMKal Dalduk dan KB RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 38 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Non Kegiatan Non Sub Kegiatan 2.581.806.5 14,07 2.421.818.3 90,00 93,77 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor 167.666.400 ,00 164.579.98 0,00 98,17 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Keuangan 19.911.000, 00 19.900.000, 00 99,95 Sub Kegiatan : Penyediaan Rapat Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi 23.895.000, 00 23.253.500, 00 97,31 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.724.900,0 0 1.659.400,0 0 96,19 Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan 13.487.900, 00 13.261.000, 00 98,33 Sub Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 5.086.800,0 0 5.022.000,0 0 98,70 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.286.000, 00 5.286.000,0 0 5.105.200,0 0 3.305.100,0 0 5.080.750,0 0 4.877.000,0 0 4.984.089,0 0 3.055.982,0 0 96,12 92,29 97,68 92,46 -12,89 -13,50 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 39 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.443.000, 00 9.299.000,0 0 10.895.100, 00 6.695.200,0 0 7.149.500,0 0 9.152.320,0 0 10.804.577, 00 6.300.064,0 0 96,07 98,42 99,17 94,07 1,19 1,46 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.596.338. 188,00 2.581.778.1 39,00 2.721.186.8 95,00 2.787.218.7 47,00 2.310.011.5 43,00 2.407.173.1 44,00 2.501.348.0 71,00 2.707.297.1 88,00 88,94 93,18 91,94 97,15 2,42 5,45 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.237.000 ,00 62.837.000, 00 59.366.300, 00 55.447.500, 00 49.323.000, 00 50.232.000, 00 59.282.750, 00 52.828.617, 00 87,53 79,94 99,86 95,26 -0,13 2,99 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 6.742.400, 00 8.000.000,0 0 8.545.600,0 0 9.884.500,0 0 6.708.900,0 0 7.240.000,0 0 8.360.962,0 0 7.746.161,0 0 99,51 90,50 97,87 78,39 13,71 5,35 Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 797.726.000 ,00 750.690.00 0,00 94,08 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 416.263.600 ,00 357.554.50 0,,00 85,88 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.539.600 ,00 34.277.600, 00 38.459.600, 00 27.980.000, 00 9.490.000,0 0 26.571.600, 00 27.737.500, 00 22.394.713, 00 61,06 77,52 72,12 80,05 35,17 55,01 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.500.000, 00 288.188.00 0,00 7.500.000,0 0 252.690.000 ,00 100 87,69 3.742,51 3.269,20 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 40 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.799.800, 00 25.800.000, 00 92,81 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 181.723.01 6,00 186.630.47 6,00 18.889.900, 00 20.607.200, 00 179.551.36 8,00 183.467.718 ,00 17.486.482, 00 18.125.423, 00 98,81 98,31 92,58 87,97 -26,03 -28,20 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 103.323.672 ,00 122.051.25 0,00 100.349.283 ,00 110.084.14 7,00 97,12 90,20 18,13 9,70 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.594.948 ,00 188.352.17 2,00 175.572.655 ,00 187.509.52 4,00 99,99 99,55 7,26 6,80 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemelihataan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 271.352.19 0,00 262.524.53 2,00 11.500.800, 00 20.057.000, 00 236.957.68 3,00 243.115.067 ,00 11.301.962, 00 19.661.792, 00 87,34 92,60 98,27 98,03 -8,16 -6,26 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 143.450.500 ,00 134.542.00 0,00 139.578.900 ,00 131.161.47 5,00 97,30 97,48 -6,21 -6,03 Sub Kegiatan : Pemelihataan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.999.000, 00 12.135.500, 00 86,67 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 41 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat 95.333.300, 00 76.910.300, 00 80,68 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 22.753.700, 00 22.578.250, 00 99,23 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa 27.342.000, 00 27.243.500, 00 99,64 Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa 54.984.400, 00 54.790.900, 00 99,65 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 241.078.70 0,00 273.400.50 0,00 1.250.693.3 00,00 298.588.40 0,00 240.635.10 0,00 271.554.340 ,00 1.247.190.6 08,00 293.752.41 2,00 99,82 99,34 99,72 98,36 98,25 98,62 Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 724.492.30 0,00 788.672.70 0,00 1.694.242.1 00,00 858.028.50 0,00 722.274.30 0,00 784.477.300 ,00 1.693.782.7 45,00 849.381.95 5,00 99,69 99,47 99,97 99,01 24,77 24,89 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 558.016.836 ,00 244.603.18 4,00 43,85 Sub Kegiatan : Pembinaan Perencanaan Pembangunan 18.992.200, 00 18.908.500, 00 99,56 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 42 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Desa Sub Kegiatan : Pendampingan Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD 71.281.900, 00 71.177.850, 00 99,85 Sub Kegiatan : Pembinaan Tata Pemerintahan Desa 32.840.200, 00 32.735.400, 00 99,68 Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 4.535.800,0 0 4.397.900,0 0 96,98 Sub Kegiatan : Pembinaan Administrasi Desa 22.879.950, 00 21.402.000, 00 93,52 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 35.409.300 ,00 52.587.700, 00 52.580.100, 00 34.117.800, 00 31.535.300, 00 50.620.200, 00 51.891.192, 00 32.822.673, 00 89,02 96,26 98,67 96,22 4,47 8,76 Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 33.659.000 ,00 36.994.900, 00 19.792.400, 00 19.550.800, 00 31.462.500, 00 34.057.700, 00 19.708.100, 00 18.938.453, 00 93,47 92,04 99,57 96,86 -12,60 -12,59 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.641.115. 208,00 1.589.458.8 64,00 1.667.663.8 48,00 1.945.078.4 64,00 1.497.331.7 84,00 1.543.103.4 93,00 1.590.733.7 50,00 1.708.591.7 48,00 91,22 97,07 95,38 87,80 6,14 4,52 Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 206.598.00 0,00 203.056.30 0,00 98,27 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 73.060.300 ,00 85.954.100, 00 68.793.200, 00 55.046.800, 00 41.054.300, 00 79.223.390, 00 68.052.346, 00 37.242.401, 00 56,20 92,21 98,86 67,64 -7,41 11,18 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 43 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa 4.112.877. 100,00 4.111.059.0 00,00 99,96 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 66.365.000, 00 54.556.600, 00 32.892.700, 00 60.964.000, 00 51.902.064, 00 28.797.036, 00 91,87 95,12 87,57 -28,74 -29,68 Sub Kegiatan : Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 133.970.00 0,00 124.288.600 ,00 108.662.30 0,00 124.479.200 ,00 121.469.063 ,00 90.894.347, 00 92,91 97,73 83,62 -9,88 -13,78 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 24.990.693 ,00 25.056.300, 00 41.617.700, 00 35.107.900, 00 22.590.800, 00 24.556.200, 00 40.990.136, 00 25.647.495, 00 90,42 97,96 98,50 73,08 16,89 12,72 Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 62.969.700 ,00 62.887.000, 00 99,87 Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 68.976.500, 00 80.648.300, 00 88.680.300, 00 68.689.000, 00 80.132.162, 00 85.014.347, 00 99,58 99,36 95,87 13,45 11,37 Kegiatan Advokasi dan Pengendalian Penduduk Sub Kegiatan : Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 1.093.132.8 00,00 1.090.454.7 00,00 99,76 Sub Kegiatan : Pendataan Keluarga 112..342.50 0,00 111.885.30 0,00 99,60 Sub Kegiatan : Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk 27.758.300, 00 27.724.500, 00 99,88 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 44 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 10.513.400 ,00 17.794.000, 00 10.392.300, 00 17.211.900, 00 98,87 96,71 69,27 65,66 Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 22.360.000, 00 22.297.740, 00 99,72 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 29.970.000 ,00 31.999.900, 00 36.299.800, 00 29.943.000, 00 31.953.300, 00 36.236.278, 00 99,91 99,86 99,82 10,09 10,07 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 38.676.100, 00 36.828.246, 00 95,21 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 64.200.000, 00 63.953.229, 00 99,62 Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 119.822.200 ,00 134.854.40 0,00 118.628.182 ,00 131.160.01 8,00 99,03 97,28 12,56 10,52 Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 57.600.000, 00 72.000.000, 00 115.200.00 0,00 56.919.000, 00 71.994.868, 00 115.151.56 8,00 98,82 99,99 99,96 42,50 42,21 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 56.785.300 ,00 109.182.00 0,00 50.492.500, 00 107.287.940 ,00 88,91 98,26 92,31 112,46 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 45 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Sub Kegiatan : Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 173.226.00 0,00 172.156.00 0,00 99,38 Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 859.104.00 0,00 546.000.00 0,00 577.799.986 ,00 853.146.20 0,00 541.538.900 ,00 576.494.575 ,00 99,31 99,18 99,77 -15,33 -15,02 Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 509.800.00 0,00 507.736.76 0,00 99,60 Sub Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000,0 0 163.937.100 ,00 4.374.900,0 0 161.889.421 ,00 99,99 98,75 3.643,13 3.599,12 Sub Kegiatan : Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 449.444.60 0,00 440.360.02 1,00 97,98 Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 45.640.000, 00 150.000.000 ,00 45.637.000, 00 149.426.890 ,00 99,99 99,62 228,89 227,95 Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.00 0,00 148.400.20 0,00 98,93 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi 187.200.00 0,00 156.000.000 ,00 177.600.00 0,00 185.040.000 ,00 155.881.830 ,00 177.508.56 0,00 98,85 99,92 99,95 -1,41 -0,95 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 46 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK 40.000.000, 00 80.000.000, 00 140.000.00 0,00 39.635.000, 00 79.715.040, 00 139.648.14 0,00 99,09 99,64 99,68 87,50 88,11 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 422.400.00 0,00 422.400.00 0,00 176.000.000 ,00 264.000.00 0,00 422.400.00 0,00 422.400.000 ,00 176.000.000 ,00 264.000.00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -2,78 -2,78 Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sub Kegiatan : Pembinaan Masyarakat Peduli KB 1.286.664.0 00,00 1.284.611.3 00,00 99,84 Sub Kegiatan :Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 43.553.300, 00 42.532.800, 00 97,63 Sub Kegiatan : Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) 545.350.100 ,00 543.915.20 5,00 99,74 Sub Kegiatan : Peningkatan Jejaring Kelembagaan Ketahanan Keluarga Sejahtera 2.770.400,0 0 2.520.000,0 0 90,95 Sub Kegiatan : Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon 65.084.400, 00 54.634.600, 00 83,93 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengendalian 126.298.00 0,00 75.046.000, 00 37.800.000, 00 42.330.000, 00 123.452.80 0,00 74.546.200, 00 37.800.000, 00 37.860.000, 00 97,74 99,34 100,00 89,41 -26,07 -29,58 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 47 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 797.433.20 0,00 875.718.40 0,00 1.645.454.0 00,00 1.206.741.0 00,00 494.912.60 0,00 527.355.950 ,00 1.528.217.4 00,00 1.196.683.4 80,00 62,05 60,22 92,86 99,17 23,70 58,24 Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 44.616.700, 00 41.745.000, 00 44.550.241, 00 41.388.451, 00 99,85 99,13 -6,44 -7,10 Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14.700.000, 00 87.957.200, 00 112.869.60 0,00 14.700.000, 00 81.906.981, 00 107.375.60 6,00 100,00 93,10 95,12 263,34 244,18 Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 17.598.100 ,00 9.485.600,0 0 18.485.400, 00 6.397.300,0 0 8.277.600,0 0 9.229.600,0 0 18.388.633, 00 6.328.456,0 0 47,05 97,29 99,47 98,91 -5,55 15,04 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 48 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Keluarga Berkualitas 578.850.00 0,00 448.500.00 0,00 403.000.000 ,00 587.400.00 0,00 448.500.000 ,00 401.818.268 ,00 101,48 100,00 99,70 -16,33 -17,02 Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 408.170.00 0,00 407.407.11 1,00 99,82 Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 9.000.000,0 0 8.947.872,0 0 99,42 Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 280.000.00 0,00 168.280.00 0,00 360.000.000 ,00 253.950.00 0,00 168.096.040 ,00 251.688.040 ,00 90,70 99,89 69,91 37,01 7,95 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 300.000.00 0,00 299.964.16 5,00 99,99 Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi 590.600.00 0,00 1.523.560.0 00,00 1.442.700.0 00,00 589.050.00 0,00 1.067.610.0 00,00 1.442.700.0 00,00 99,74 70,07 100,00 76,35 58,20 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 49 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 44.430.900 ,00 57.906.700, 00 56.520.400, 00 43.047.150, 00 57.492.987, 00 56.302.949, 00 96,87 99,28 99,62 13,97 15,75 Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 50.869.300, 00 50.793.717, 00 99,85 Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 41.976.500 ,00 63.072.700, 00 42.680.200, 00 80.546.700, 00 37.326.500, 00 61.079.700, 00 41.841.295, 00 80.208.270, 00 88,92 96,78 98,05 99,58 35,55 41,28 Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 50 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata rata pertumbuhan(%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Ang garan Reali sasi Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 697.000.00 0,00 686.667.49 2,00 98,51 Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 755.700.00 0,00 755.700.00 0,00 100,00 Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Sub Kegiatan : Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 315.000.000 ,00 400.000.00 0,00 406.232.00 0,00 300.000.000 ,00 382.723.20 0,00 309.761.50 8,00 383.196.75 0,00 383.282.840 ,00 296.541.551 ,00 378.009.01 4,00 98,34 95,80 94,36 98,85 98,78 7,49 7,15 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Sub Kegiatan : Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 1.149.514. 800,00 1.386.730.5 00,00 1.125.542.2 80,00 1.330.208.4 60,00 97,93 95,94 20,64 18,18 Sub Kegiatan : Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 1.138.000.0 00,00 1.362.135.0 00,00 1.117.584.9 97,00 1.276.854.9 16,00 98,21 93,73 19,70 14,25 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 51 Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo rata- rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada tahun 2020-2024 ialah sebesar 20,41% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 22,28%. Penyerapan anggaran belanja secara akumulatif pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Di tahun 2020 penyerapan anggaran sebesar 92,55%, di tahun 2021 naik sebesar 1,59% menjadi 94,14%, di tahun 2022 turun sebesar 3,56% menjadi 90,58%, di tahun 2023 naik sebesar 5,60% menjadi 96,18% dan di tahun 2024 turun sebesar 0,01% menjadi 96,17%. Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020-2024 fluktuatif. Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan anggaran, tapi tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan anggaran, tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan anggaran, tetapi pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan anggaran. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan dari Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo meliputi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program. Sasaran tersebut meliputi pemerintah kalurahan/desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kelompok masyarakat yang terbentuk dalam wadah kelembagaan desa, seperti PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, LPMKal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan), maupun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Selain itu, layanan juga ditujukan kepada remaja dalam rangka pembinaan generasi muda yang berencana dan berkarakter, pasangan usia subur untuk pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan keluarga, serta kelompok kegiatan yang ada di masyarakat seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), PIK-M (Pusat Informasi dan Konseling Masyarakat), PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) serta UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 52 2.1.5 Mitra Dinas PMKal Dalduk KB Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang menjadi kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dalam bidang pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan keluarga, serta pengendalian penduduk. Adapun beberapa mitra Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo adalah :
1.Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
2.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
3.Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
4.Rumah Sakit Umum Daerah
5.TNI (KODIM)
6.Klinik (Faskes)
7.Bidan Praktik
8.Universitas/Perguruan Tinggi
9.Ikatan Dokter Indonesisa(IDI)
10.Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Mitra strategis meliputi Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang berperan dalam integrasi program kesehatan reproduksi, gizi keluarga, serta pendidikan kependudukan. Selain itu Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga berperan penting dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menyediakan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, melayani administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan penerbitan KTP, serta berkolaborasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pengendalian penduduk dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan berbasis data. Rumah Sakit Umum Daerah, Klinik/Fasilitas Kesehatan, dan Bidan Praktik merupakan mitra lapangan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya terkait kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 53 Selain itu, dukungan lintas sektor juga datang dari TNI melalui KODIM (Komando Distrik Militer) dalam program TNI Manunggal Membangun Desa berperan aktif sebagai pelaksana utama yang membantu percepatan pembangunan di desa-desa dengan cara melakukan kegiatan fisik dan non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pendampingan dalam berbagai program sosial dan ekonomi, guna memperkuat ketahanan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dari sisi akademis, Universitas/Perguruan Tinggi menjadi mitra dalam riset, pengembangan ilmu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keterlibatan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) memberikan dukungan profesional kesehatan, seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan program keluarga berencana. Mereka juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana melalui pelatihan, konsultasi, dan kolaborasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya kesehatan keluarga dan pengendalian penduduk yang efektif di tingkat kalurahan dan masyarakat. Dengan sinergi antar mitra ini, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang pemberdayaan, kesehatan, dan pembangunan keluarga. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin tidak hanya memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMKal Dalduk KB Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Melalui sinergi dengan Bank BPD DIY dan Bank Kulon Progo, dinas mendapatkan dukungan baik dalam bentuk sponsorship, fasilitasi kegiatan, maupun kontribusi non-finansial lainnya. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 54 Keterlibatan BUMD tersebut tampak nyata pada pelaksanaan event-event besar, seperti peringatan Hari Keluarga Nasional. Dukungan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kelancaran acara, namun juga meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor keuangan daerah. Melalui dukungan yang berkesinambungan ini, BUMD turut memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga yang berkualitas dan berdaya saing. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk KB 2.2.1 Permasalahan Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki cakupan kerja yang luas. Dinas ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta penyelenggaraan program keluarga berencana. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat visi, misi, serta tujuan pembangunan yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo adalah : “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” Dengan berpedoman pada visi tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis yang harus diantisipasi dan ditangani melalui program serta kegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa permasalahan, antara lain : RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 55
1.Belum optimalnya peran BUMDes dalam memajukan perekonomian desa dikarenakan pengelolaan BUMDes yang masih kurang profesional dan tidak tertib administrasinya dikarenakan SDM pengurus dan pengawas yang masih kurang.
2.Masih terdapat kampung keluarga berkualitas yang klasifikasinya dasar sehingga perlu penguatan dan pendampingan agar naik klasifikasi menjadi berkembang mandiri atau berkelanjutan.
3.Kurangnya jejaring kerjasama dengan mitra kerja sehingga tujuan pengendalian penduduk kurang berjalan dengan optimal.
4.Terbatasnya anggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB). 2.2.2 Isu Strategis Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Isu strategis tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola secara tepat. Identifikasi isu strategis ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025- 2029, kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, Renstra K/L, Laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, rumusan isu yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta mampu memperkuat kemandirian keluarga dan desa. Isu strategis Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat di lihat dalam tabel di bawah : RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 56 Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas PMKal Dalduk KB Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD Permasalahan Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional Potensi ekonomi lokal berbasis desa melalui penguatan BUMDes, sektor pertanian, dan pariwisata desa Belum optimalnya peran BUMDes dalam memajukan perekonomian desa dikarenakan pengelolaan BUMDes yang masih kurang profesional dan tidak tertib administrasinya dikarenakan SDM pengurus dan pengawas yang masih kurang. Belum optimalnya tata kelola pemerintah an daerah dan pembangun an sdm belum optimal Tuntutan penguatan ekonomi lokal dalam menghadapi persaingan global dan adaptasi digitalisasi (ekonomi digital pedesaan) Agenda pemerintah pusat dalam penguatan peran BUMDes sebagai pendorong ekonomi desa melalui UU Desa dan regulasi turunannya Masih ada kesenjangan kapasitas antar BUMDes di wilayah DIY, termasuk di Kulon Progo, serta rendahnya integrasi program lintas sektor (pertanian, pariwisata, UMKM) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM BUMDes secara berkelanjutan Penguatan pembangunan keluarga melalui pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai pusat integrasi program lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, kependudukan) Masih terdapat kampung keluarga berkualitas yang klasifikasinya dasar sehingga perlu penguatan dan pendampingan agar naik klasifikasi menjadi berkembang mandiri atau berkelanjutan. Belum optimalnya tata kelola pemerintah an daerah Isu pembangunan berkelanjutan berbasis keluarga dan komunitas lokal (SDGs - No Poverty, Gender Equality, Good Health) Fokus nasional pada peningkatan kualitas keluarga melalui Kampung KB sebagai pusat integrasi pembangunan (BKKBN, RPJMN) Kesenjangan kualitas dan kemandirian antar Kampung KB di wilayah DIY termasuk Kulon Progo, serta keterbatasan SDM pelaksana di lapangan
1.Peningkatan kapasitas dan pendampingan Kampung KB berbasis data dan klasifikasi
2.Integrasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga) secara berkelanjutan
3.Digitalisasi pelaporan dan pemantauan perkembangan Kampung KB Penguatan program pengendalian penduduk melalui sinergi lintas sektor dan Kurangnya jejaring kerjasama dengan mitra kerja sehingga tujuan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah Tekanan pertumbuhan penduduk terhadap sumber daya dan layanan Fokus nasional pada penguatan program Bangga Keterbatasa n koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra kerja
1.Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan dalam pelaksanaan program RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 57 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD Permasalahan Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional kemitraan (antar perangkat daerah, swasta, LSM, dan masyarakat) pengendalian penduduk kurang berjalan dengan optimal dasar (relevan dengan SDGs: Good Health and Well-being, Sustainable Cities) Kencana melalui integrasi lintas sektor dan kemitraan (BKKBN, RPJMN) di tingkat daerah dalam pengendalia n penduduk dan penyebaran informasi kependuduk an pengendalian penduduk
2.Integrasi data dan sistem informasi kependudukan
3.Pelibatan aktif masyarakat dan stakeholder dalam sosialisasi serta implementasi kebijakan pengendalian penduduk Pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) secara optimal dan berkelanjutan di tingkat daerah Terbatasnya anggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah Kesenjangan akses layanan kesehatan reproduksi dan KB di negara berkembang (SDGs: Good Health and Well-being, Gender Equality) Keterbatasan fiskal daerah dan ketergantunga n terhadap transfer pusat untuk program prioritas KB (BKKBN, RPJMN) Persaingan anggaran lintas sektor dan belum optimalnya sinergi dalam pengelolaan sumber pendanaan KB
1.Optimalisasi alokasi anggaran daerah untuk mendukung operasional program Bangga Kencana
2.Penguatan advokasi kepada legislatif dan pemangku kebijakan untuk mendukung keberlanjutan pendanaan program prioritas Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rumusan isu strategis yang telah diidentifikasi memberikan gambaran mengenai tantangan utama sekaligus peluang yang dihadapi oleh Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dalam periode Renstra 2025-2029. Dengan memahami isu strategis secara komprehensif, diharapkan perumusan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan dinas dapat lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemetaan isu ini juga penting untuk memastikan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan inklusif. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 58 Tujuan dan sasaran ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan perangkat daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat kalurahan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pembangunan keluarga melalui pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana. Dengan adanya tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas keluarga dapat tercapai secara berkelanjutan. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah :
1.Tujuan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat.
2.Sasaran

a.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
b.Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
c.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
d.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 59 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dituangkan dalam tabel 3.1 yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran daerah Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo yang akan ditempuh selama 5 tahun ke depan. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 RPJMD: Misi 3 – Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis Meningkatnya kualitas penyeleng garaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A (84,2) A (85,3)) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 RPJMD: Misi 1 – Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup 75,50- 79,75 75,58- 79,83 75,65- 79,90 75,73- 79,98 75,80- 80,05 75,88- 80,13 I RPJMD: Misi 3 – Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis Meningkatnya kualitas penyeleng garaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri 87,36 89,66 91,95 95,40 100 100 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 60 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 RPJMD: Misi 1 – Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius Meningkatnya kualitas penyeleng garaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kesejahteraan keluarga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 1,99 2,00 1,99 1,99 1,99 1,99 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabel di atas menyajikan indikator kinerja utama beserta target tahunannya dari tahun 2025 hingga 2030 sebagai bagian dari perencanaan strategis Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo. Indikator ini disusun untuk mendukung pencapaian tujuan utama, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat. Empat indikator utama yang ditetapkan meliputi :
1. 1.Persentase Desa/Kalurahan Mandiri yang menunjukkan peningkatan bertahap hingga 100% pada tahun 2029.
2. 2.Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan berada pada kategori A.
3. 3.Nilai SPIP Perangkat Daerah yang ditargetkan dalam rentang 3,22-3,27.
4. 4.Angka Kelahiran Total (TFR) sebagai ukuran kesejahteraan keluarga, dengan target stabil di angka 1,99–2,00. Keempat indikator ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan berbasis hasil. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo menetapkan strategi pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 61 Strategi ini disusun secara bertahap untuk periode 2026–2030 dengan mengacu pada indikator kinerja utama perangkat daerah, meliputi pengendalian angka kelahiran total (TFR), peningkatan persentase desa/kalurahan mandiri, peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Adapun strategi yang disusun oleh Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 3.2 Penahapan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Fokus: Penguatan dasar dan kelembagaan Fokus: Optimalisasi program dan sinergi lintas sektor Fokus: Integrasi capaian dan konsolidasi hasil Fokus: Pencapaian target akhir RPJMD secara menyeluruh Fokus: Pemantapan dan keberlanjutan program untuk menjaga stabilitas dan kualitas capaian pembangunan Meningkatkan advokasi dan KIE mengenai program Bangga Kencana untuk menjaga TFR tetap terkendali (1,99–2,00) Mengoptimalkan pelayanan kontrasepsi modern melalui sinergi lintas sektor kesehatan, guna menjaga stabilitas TFR Menjaga TFR stabil melalui integrasi program Bangga Kencana dengan layanan kesehatan dasar dan pendidikan keluarga Menjaga kesinambungan program pengendalian penduduk agar TFR stabil pada 1,99–2,00 sesuai target Memantapkan keberhasilan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memastikan TFR tetap stabil dan berkelanjutan Mendorong pembinaan intensif bagi desa/kalurahan menuju kemandirian, dengan menargetkan peningkatan signifikan jumlah Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui pemanfaatan Dana Desa untuk program pemberdayaan, sehingga Mendorong peningkatan jumlah Desa/Kalurahan Mandiri melalui model inovasi pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital Mencapai target 100% Desa/Kalurahan Mandiri melalui konsolidasi program pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan optimalisasi Mempertahankan kondisi Desa/Kalurahan Mandiri 100%, sekaligus mendorong keberlanjutan program pemberdayaan berbasis inovasi RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 62 Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Desa/Kalurahan Mandiri persentase Desa/Kalurahan Mandiri semakin meningkat desa dukungan pendanaan lokal Melakukan perbaikan tata kelola internal melalui penguatan akuntabilitas kinerja, sehingga Nilai AKIP mulai bergerak stabil ke arah kategori A Melakukan penguatan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan, serta implementasi manajemen kinerja agar Nilai AKIP semakin solid mendekati angka >80 Melakukan inovasi manajemen berbasis kinerja, dengan evaluasi kinerja tahunan lebih transparan agar Nilai AKIP stabil pada kategori A (>85) Menjaga Nilai AKIP tetap pada kategori A dengan capaian >85–90 melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan Memastikan Nilai AKIP berada dalam kategori A secara konsisten (>90), sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik Memperkuat sistem pengendalian internal dengan menata regulasi dan SOP utama agar Nilai SPIP mencapai level minimal 2,0 Memperkuat monitoring dan evaluasi internal berbasis risiko untuk memastikan Nilai SPIP konsisten berada pada level 2,0– 2,5 Mengembangkan budaya pengendalian internal yang adaptif di seluruh unit kerja agar Nilai SPIP konsisten di angka 2,5 eningkatkan kapasitas pengendalian internal dengan memperkuat manajemen risiko organisasi agar Nilai SPIP mendekati 3,0 Meningkatkan Nilai SPIP ke arah optimal (3,0) dengan pengendalian internal yang matang dan budaya integritas yang kuat Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dengan strategi yang terarah, konsisten, dan berbasis indikator kinerja utama tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Penerapan strategi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target angka semata, tetapi juga pada penguatan kualitas keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, strategi yang dijalankan pada periode 2026-2030 diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi tercapainya visi Kabupaten Kulon Progo “Terwujudnya Kulon Progo yang RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 63 Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Arah kebijakan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga, penguatan kelembagaan desa/kalurahan, serta optimalisasi pengendalian penduduk. Selain itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memastikan adanya sinkronisasi dengan kebijakan nasional (RPJMN 2025-2029) dan kebijakan pembangunan daerah sehingga terwujud pembangunan yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Dinas Ket 1 Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada transparansi dan efisiensi anggaran, serta menyederhanakan birokrasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat hingga mencapai 100% Desa/Kalurahan Mandiri tahun 2029 Sinkron dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 2 Mencapai nilai AKIP kategori A dan SPIP level 2,5–3,0 Mengacu Permenpan RB dan BPKP 3 Reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan
5. 1.Optimalisasi Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat
6. 2.Memperluas Selaras UU Desa RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 64 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Dinas Ket partisipasi masyarakat 4 NSPK Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN Meningkatkan sinergi lintas sektor, memperkuat layanan kesehatan berbasis data dan teknologi, serta menyederhanakan birokrasi dengan penganggaran berbasis kinerja untuk pemerataan layanan dan peningkatan derajat kesehatan
7. 1.Menjaga stabilitas TFR 1,99–2,00
8. 2.Meningkatkan akses kontrasepsi modern
9. 3.Menurunkan unmet need Sesuai NSPK Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN 5 NSPK Program Pembangunan Keluarga BKKBN Penguatan literasi fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keluarga Mengacu NSPK Program Pembangunan Keluarga BKKBN Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melalui arah kebijakan tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penekanan pada pengendalian penduduk, penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan tata kelola kelembagaan akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya visi Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 65 Program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) ini berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo, serta berpedoman pada kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Melalui perencanaan yang sistematis, diharapkan dapat terwujud tata kelola pembangunan masyarakat dan keluarga yang lebih berkualitas, berkeadilan, serta berkelanjutan. Adapun program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel di bawah : Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 66 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase garis batas desa yang tersinkronisasi % 38,64 - 76,14 182.765.00 0,00 100,00 112.731.41 5,66 100,00 112.731.41 5,66 100,00 112.731.4 15,66 100,00 112.731.4 15,66 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Dokumen 3 179.329. 400,00 2 182.765.00 0,00 4 112.731.41 5,66 3 112.731. 415,66 0 112.731.41 5,66 0 112.731.41 5,66 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100,00 3.614.361. 529,00 100,00 3.569.989.6 39,00 100,00 3.770.335.3 24,75 100,00 3.865.133.3 46,60 100,00 3.974.340. 667,77 100,00 4.078.188.7 40,77 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 67 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 6.756.300,0 0 2 26.465.000 ,00 2 29.111.500, 00 2 32.022.650, 00 2 35.224.915 ,00 2 38.747.406 ,50 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 4.386.700,0 0 12 6.000.000, 00 12 6.600.000,0 0 12 7.260.000,0 0 12 7.986.000, 00 12 8.784.600, 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 38 3.087.522.1 31,00 40 3.115.875. 911,00 40 3.271.669.7 07,00 40 3.435.253.1 92,00 40 3.607.015. 852,00 40 3.787.366. 645,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 43.992.200, 00 12 35.747.000 ,00 12 39.321.700, 00 12 43.253.870, 00 12 47.579.257 ,00 12 52.337.182 ,70 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Laporan 2 666.700,00 14 3.002.200, 00 14 3.302.420,0 0 14 3.632.662,0 0 14 3.995.928, 20 14 4.395.521, 02 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket - 0 5 15.320.200 ,00 5 16.852.220, 00 5 18.537.442, 00 5 20.391.186 ,20 5 22.430.304 ,82 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 9.224.000,0 0 3 15.052.000 ,00 3 16.557.200, 00 3 18.212.920, 00 3 20.034.212 ,00 3 22.037.633 ,20 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 68 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 1 6.012.300,0 0 - 0 1 15.000.000, 00 1 17.500.000, 00 1 20.000.000 ,00 1 22.500.000 ,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 125.093.76 2,00 12 121.217.78 0,00 12 133.339.55 8,00 12 146.673.51 4,00 12 161.340.86 5,00 12 177.474.95 2,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 13.902.300, 00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 199.596.67 6,00 12 158.174.24 8,00 12 173.991.67 3,00 12 191.390.84 0,00 12 210.529.92 4,00 12 231.582.91 6,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 70 113.540.20 0,00 68 100.483.90 0,00 68 110.532.29 0,00 68 121.585.51 9,00 68 133.744.07 1,00 68 147.118.47 8,00 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita Unit 37 20.176.700, 00 10 17.371.400 ,00 10 169.108.54 0,00 10 21.019.394, 00 10 23.121.333 ,00 10 25.433.466 ,00 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 69 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu si PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Kalurahan kategori TDD % 43,68 45,98 2.027.982.8 94,00 48,28 1.993.183. 344,00 50,57 2.105.039.6 02,49 52,87 2.157.966.8 81,65 55,1 2.218.93 9.107, 23 57,47 2.276.91 9.177,30 Persentase BUMDes Kategori Maju % 16,09 18,39 20,69 22,99 25,29 27,59 29,89 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Dokumen 87 22.914.400, 00 87 25.092.000 ,00 87 27.601.200, 00 87 30.361.320, 00 87 33.397.452 ,00 87 36.737.197 ,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dokumen 87 16.996.500, 00 87 14.809.500 ,00 87 16.290.450, 00 87 17.919.495, 00 87 19.711.445 ,00 87 21.682.590 ,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen 87 1.804.393.6 44,00 87 1.788.806. 044,00 87 1.967.687.0 44,00 87 2.164.456.0 44,00 87 2.380.902. 044,00 87 2.618.992. 044,00 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen 87 17.821.300, 00 87 20.036.900 ,00 87 22.042.680, 00 87 24.246.948, 00 87 26.671.643 ,00 87 29.338.807 ,00 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Laporan 40 11.076.600, 00 4 18.085.400 ,00 4 19.893.940, 00 4 21.883.334, 00 4 24.071.667 ,00 4 26.478.834 ,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Dokumen 2 56.962.650, 00 1 33.136.100 ,00 1 36.451.910, 00 1 40.097.101, 00 1 44.106.811 ,00 1 48.517.492 ,00 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Dokumen 87 19.353.100, 00 87 20.841.800 ,00 87 22.925.980, 00 87 25.218.578, 00 87 27.740.436 ,00 87 30.514.479 ,00 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 70 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Desa Fasilitasi Evaluasi Jumlah Dokumen Dokumen 13 80.349.700, 1 72.375.600 1 79.612.500, 1 87.573.750, 1 96.331.125 1 105.964.23 Perkembangan Hasil Evaluasi 00 ,00 00 00 ,00 7,50 Desa serta Lomba Perkembangan Desa Desa dan serta Lomba Desa Kelurahan dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Swadaya Masyarakat dalam % 100,00 12,00 1.107.284. 14,00 4.682.747 16,00 4.945.540.7 18,00 5.069.887 20,00 5.213.134 22,00 5.349.35 Program TMMD dan Karya Bakti 300,00 .700,00 03,35 .063,89 .071,23 1.364,32 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jumlah Lembaga Lembaga 3 266.511.90 3 2.997.196. 3 1.919.716.2 3 296.687.88 3 326.356.67 3 359.392.34 Kapasitas Kemasyarakatan 0,00 600,00 60,00 6,00 5,00 2,00 Kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, Lembaga RW, PKK, Posyandu, Kemasyarakatan LPM, dan Karang Desa/Kelurahan Taruna), Lembaga (RT, RW, PKK, Adat Desa/Kelurahan Posyandu, LPM, dan Masyarakat dan Karang Hukum Adat yang Taruna), Lembaga Ditingkatkan Adat Kapasitasnya Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Bulan Jumlah Laporan Laporan 16 840.772.40 16 1.685.551. 16 1.699.356.2 16 1,713,541,8 16 1,730,145, 16 1,748,409, Bhakti Gotong Hasil Fasilitasi Bulan 0,00 100,00 10 31 000 000 Royong Bhakti Gotong Masyarakat Royong Masyarakat URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Rumah Data Kependudukan di % 80,68 81,82 404.282.50 82,95 73.819.200 84,09 77.961.889 85,23 79.922.095, 86,36 82.180.252, 87,50 84.327.592, kampung KB 0,00 ,00 ,40 13 13 16 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 71 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Laporan 1 131.221.70 0,00 1 25.360.500 ,00 1 27.896.550, 00 1 30.686.205, 00 1 33.754.826 ,00 1 37.130.309 ,00 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Laporan 12 34.945.800, 00 1 48.458.700 ,00 1 53.304.570, 00 1 58.635.027, 00 1 64.498.530 ,00 1 70.948.383 ,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) % 68,24 59,24 6.900.00 2.400,00 60,10 155.129.3 00,00 61,37 163.835.06 3,64 62,24 167.954.38 9,54 63,06 172.699.8 52,97 64,09 177.212. 437,18 Persentase Unmeet Need % 8,57 15,00 14,55 14,01 13,51 13,01 12,54 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Organisa si 6 271.662.20 0,00 5 60.505.700 ,00 5 66.556.270, 00 5 73.211.897, 00 5 80.533.087 ,00 5 88.586.396 ,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Dokumen 1 32.785.200, 00 1 32.823.600 ,00 1 36.105.960, 00 1 39.716.556, 00 1 43.688.212 ,00 1 48.057.033 ,00 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 72 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 1 93.360.000, 00 1 61.800.000 ,00 1 67.980.000, 00 1 74.778.000, 00 1 82.255.800 ,00 1 90.481.380 ,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Organisa si 2 5.119.200,0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera % 5,35 6,07 2.253.113.4 00,00 6,57 84.591.30 0,00 6,79 89.338.513 ,22 6,97 91.584.762, 85 7,20 94.172.442, 42 7,38 96.633.134 ,02 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Laporan 1 28.474.000, 00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 73 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Keluarga) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Laporan 1 489.124.40 0,00 5 77.276.500 ,00 5 85.004.150, 00 5 93.504.565, 00 5 102.855.02 2,00 5 113.140.52 4,00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Laporan - 0 1 7.314.800, 00 1 8.046.280,0 0 1 8.850.908,0 0 1 9.735.999, 00 1 10.709.599, 00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik % 8,05 258.310.40 0,00 11,49 269.210.00 0,00 13,79 166.051.62 0,44 17,24 166.051.62 0,44 19,54 166.051.62 0,44 19,54 166.051.6 20,44 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre Dokumen 1 258.310.40 0,00 - - - - - - - - - - RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 74 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu tren dan Kalurahan/ Kelurahan n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Lembaga - 0 1 269.210.00 0,00 1 166.051.62 0,44 1 166.051.62 0,44 1 166.051.62 0,44 1 166.051.62 0,44 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 75 Tabel 4.1 merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, yang memuat secara rinci rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target capaian, dan alokasi pagu indikatif tahunan hingga tahun 2030. Program-program yang disusun mencerminkan mandat dan fungsi strategis dinas, baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, maupun penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Penyusunan pagu indikatif dalam tabel ini dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi fiskal, kebutuhan teknis pelaksanaan program, serta kesinambungan pendanaan lintas tahun, guna mendukung pencapaian outcome yang terukur dan berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, target capaian 100% konsistensi batas desa dan pelaksanaan kegiatan strategis di bidang pertanahan yang mendukung keistimewaan Yogyakarta menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini. Melalui rencana ini, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk menjalankan setiap program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, implementasi dari rencana ini dapat memperkuat peran dinas dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan sejahtera melalui penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan. Dalam program, kegiatan dan subkegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo, terdapat juga daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo. Daftar subkegiatan prioritas ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Subkegiatan prioritas yang ditetapkan mencerminkan fokus intervensi Dinas PMKal Dalduk KB dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah, terutama pada bidang pemberdayaan pemerintahan kalurahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Pemilihan subkegiatan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan isu strategis daerah, kebutuhan RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 76 masyarakat, serta target-target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Melalui daftar subkegiatan prioritas ini, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo menekankan pentingnya penguatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan pemerintahan kalurahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Subkegiatan tersebut juga menjadi instrumen penting dalam menjembatani perencanaan dan penganggaran, sehingga implementasi program dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kulon Progo. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah di Dinas PMKal Dalduk KB adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Ket 1 2 3 4 5 1 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 77 No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Ket 1 2 3 4 5 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi kalurahan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dengan ditetapkannya Daftar Subkegiatan Prioritas ini, diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat lebih terarah, selaras, dan konsisten dengan sasaran pembangunan daerah. Subkegiatan yang dipilih tidak hanya merepresentasikan kebutuhan internal perangkat daerah, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Implementasi subkegiatan prioritas ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat kelembagaan masyarakat dan kalurahan, serta memperluas akses layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkualitas. Dengan demikian, daftar subkegiatan prioritas ini bukan hanya sebagai instrumen perencanaan teknis, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kinerja penyelenggaraan urusan DPMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator lain yang disusun secara terukur, realistis, dan relevan dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan masyarakat dan keluarga yang berkualitas, mandiri, sejahtera, serta berketahanan. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 78 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat yang diemban. IKU disusun secara spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi hasil, serta menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri % 87.36 89.66 91.95 95.40 100 100 2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) 3 Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 4 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka 1.99 1.99 2.00 1.99 1.99 1.99 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabel 4.3 menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo untuk periode tahun 2025 hingga 2030. Terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja dinas, yaitu:
10. 1.Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri
11. 2.Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah
12. 3.Nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Perangkat Daerah, dan
13. 4.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR). RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 79 Pada indikator Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri, ditetapkan target peningkatan secara bertahap dari 87,36% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029 dan 2030. Target ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian desa, sehingga desa mampu mengelola potensi serta sumber daya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai AKIP perangkat daerah ditargetkan berada pada kategori A dari tahun 2025 hingga 2030, dengan skor yang terus meningkat dari 84,2 menjadi 88,6. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sementara itu, nilai SPIP juga mengalami tren peningkatan dari 3,22 di tahun 2025 menjadi 3,27 pada tahun 2030, yang menandakan upaya penguatan sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pemerintahan. Terakhir, indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), target yang ditetapkan relatif stabil, yaitu berkisar antara 1,99 hingga 2,00. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk agar tetap terkendali sesuai dengan standar pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pencapaian keempat IKU tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, seimbang, dan inklusif di Kabupaten Kulon Progo. 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah kumpulan indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, baik dari aspek pembangunan, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan. IKD terdiri dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yang disusun oleh pemerintah daerah, serta berfungsi sebagai alat ukur nasional untuk menilai kinerja daerah secara objektif, terstandar, dan berkelanjutan. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut : RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 80 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PMKal Dalduk KB No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0.48 0.46 0.44 0.41 0.38 0.36 2 Rasio Penduduk (Laki-laki per 100 Perempuan) 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 3 Kepadatan Penduduk Jiwa/km2 744.31 777.84 781.23 784.41 787.44 790.26 4 Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Nilai 6.80 6.30 5.80 5.40 5.00 4.60 5 Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi % 84.30 85.00 85.70 86.30 87.00 87.70 6 Rate Nett Recent Migrasi 3.41 5.55 9.04 14.72 23.97 39.05 7 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nilai 65.20 66.10 67.10 68.00 69.00 70.00 8 Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja Nilai 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 93.50 9 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Nilai 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 68.00 10 Indeks Lansia Berdaya Nilai 57.50 58.20 59.00 59.70 60.40 56.70 11 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri % 68.70 70.70 72.80 75.00 77.20 67.75 12 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) % 8.40 8.20 8.10 8.00 7.90 8.50 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 81 Melalui penetapan target IKD tersebut, Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu mengarahkan kebijakan dan program strategis yang lebih terukur. Capaian IKD ini bukan hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas, berdaya saing, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik secara nasional. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase pengentasan desa tertinggal % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri % 87.36 89.66 91.95 95.40 100.00 100.00 3 TFR (Angka Kelahiran Total) Angka 1.99 2.00 1.99 1.99 1.99 1.99 4 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 59.24 60.10 61.37 62.24 63.06 64.09 5 Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 15.00 14.60 14.00 13.50 13.00 12.50 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 82 Tabel 4.5 menggambarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yang mencakup pengentasan desa tertinggal, peningkatan status desa mandiri, pengendalian angka kelahiran, peningkatan pemakaian kontrasepsi modern, serta penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Seluruh target menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 4.2.4 Target Bangda Penurunan Stunting Target penurunan stunting menurut Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) adalah sasaran capaian yang ditetapkan pemerintah daerah untuk menurunkan prevalensi balita stunting melalui upaya terkoordinasi lintas sektor sesuai dengan kebijakan nasional. Target ini mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diturunkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting, dengan fokus pada intervensi spesifik dan sensitif guna memastikan perbaikan gizi, kesehatan, sanitasi, dan pola asuh secara berkelanjutan di tingkat daerah. Untuk Target Bangda Penurunan Stunting Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.6 Target Bangda Penurunan Stunting Dinas PMKal Dalduk KB No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting % 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 2 Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK % 43,00 43,50 44,00 44,50 45,00 45,50 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 83 Tabel 4.6 menunjukkan target Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dalam upaya penurunan stunting melalui dua indikator utama, yaitu peningkatan bimbingan pencegahan stunting bagi calon pengantin serta pendampingan kelompok sasaran oleh TPK. Kedua indikator menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat intervensi hulu untuk mencegah stunting sejak masa pranikah dan pada kelompok rentan. Target ini diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan keluarga yang berkelanjutan. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 84 5.1 Kaidah Pelaksanaan Renstra ini menjadi pedoman bagi Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga. Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut :
14. 1.Berbasis Data dan Eviden Seluruh program dan kebijakan harus dirancang berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi, serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kebutuhan masyarakat secara riil.
15. 2.Selaras dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional dan juga Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Renstra 2025–2029 dilaksanakan secara selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, serta mendukung program nasional seperti Bangga Kencana dan SDGs. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta berbasis pada data statistik sektoral daerah yang valid dan terintegrasi guna memastikan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 85
16. 3.Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Setiap kegiatan harus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam hal ketahanan keluarga, akses layanan KB, dan pembangunan keluarga yang berkualitas.
17. 4.Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berbasis manajemen kinerja yang terukur (mengacu pada nilai AKIP dan SPIP).
18. 5.Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor Didorong adanya kerja sama dan integrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan (perangkat daerah lain, mitra swasta, LSM, dan masyarakat) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
19. 6.Responsif terhadap Isu Strategis dan Dinamis Program harus adaptif terhadap isu-isu strategis baik global, nasional, maupun regional seperti pengendalian TFR, penurunan stunting, penguatan peran desa, dan transformasi digital pelayanan publik.
20. 7.Berorientasi pada Hasil dan Keberlanjutan Penekanan pada capaian outcome jangka menengah dan panjang, dengan memastikan keberlanjutan program meskipun terjadi perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan berjalan sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, serta target yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui mekanisme pemantauan pelaksanaan program secara periodik, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan, dengan berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang tercantum dalam dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun langkah- langkah perbaikan secara tepat waktu. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, baik dari sisi input, output, outcome, maupun dampak yang RENSTRA 2025-2029 Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo 86 dihasilkan terhadap masyarakat, khususnya dalam bidang pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan ketahanan keluarga. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis dan perumusan kebijakan daerah. Selain itu, pengendalian dan evaluasi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pencapaian nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) yang optimal, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten di seluruh unit kerja. Untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas, proses pengendalian dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan tim perencana daerah (Bapperida), Inspektorat Daerah, dan instansi terkait lainnya, serta diselaraskan dengan sistem pelaporan nasional seperti e-SAKIP dan e-Monev. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah, pemerintah desa/kalurahan, lembaga masyarakat, mitra kerja, maupun masyarakat secara luas. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi, diharapkan seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi acuan yang jelas dan terukur guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kulon Progo. Wates, 18 September 2025 Kepala Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo MUHADI, S.H., M.Hum. Pembina Tk.I, IV/b NIP 19720822 199503 1 003 RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO JALAN KH AHMAD DAHLAN KM 2,2, TRIHARJO, WATES, KULON PROGO TELP / FAX (0274) 773154 KODE POS 55651 iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ......................................................................................................... ii DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum ........................................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................. 6 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................... 7 9 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ............................................. 9 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .................. 9 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .......................................................... 12 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................... 14 2.1.4 Kelompok sasaran layanan .................................................................. 27 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .......................................................... 28 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ...................................... 28 2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................. 31 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ........................... 37 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 .............................. 37 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 ............................................................... 38 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...................................................... 45 BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 57 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2025.. Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 …………………….. Tabel 2.3 Data Tenaga HarianLepas/ Non PNS Tahun 2025 ……................................. Tabel 2.4 Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tahun 2022-2024 .................................... Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 … ….. Tabel 2.6 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten KP ……………….. Tabel 2.7 Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024 …………………… Tabel 2.8 Data Perlengkapan Jalan Tahun 2020-2024 ………………………………….. Tabel 2.9 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2020-2024 ……………………. Tabel 2.10 Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum ……………………………………….. Tabel 2.11 Data Kendaraan Wajib Uji Tabel 2.12 Data Terminal dan Kondisi Tabel 2.13 Data Halte dan Kondisi Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ………. Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Program Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah ……………………………….. Tabel 2.17 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo ………… Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas perhubungan Tahun 2025 - 2029 …. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan ……………………………………… Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ……………………………………………………………………………. Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ……………………………………… Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ………………………………………………………………….. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan Perhubungan ……………………………………………… Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………………………………………………………………… v Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………………………………………………………………. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ……………………………………………… Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ……………………………………………… vi DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 11 Gambar 2.2 Situasi lalu lintas di jalan Bendungan Wates 17 Gambar 2.3 Operasi Yustisi LLAJ untuk menekan kecelakaan lalu lintas 19 Gambar 2.4 Aktivitas Penyediaan Perlengkapan Jalan 20 Renstra [Dishub Kulon Progo] 1 Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 merupakan tahap awal dalam mewujudkan visi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Kulon Progo 2025-
21. 2045.Pada periode ini, fokus utama adalah penguatan fondasi pembangunan daerah yang mencakup penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. RPJMD ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat. Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 serta mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang menjadi panduan utama pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 menekankan pada transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan Renstra [Dishub Kulon Progo] 2 ketahanan sosial, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini diarahkan agar selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab tantangan dan peluang pembangunan di tingkat daerah. Selain itu, sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembangunan di Kabupaten Kulon Progo juga harus terintegrasi dengan visi pembangunan DIY 2022- 2027 dan RPJPD DIY 2025-2045 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan budaya, pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 harus memastikan keterpaduan dengan RPJMD DIY agar pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis dengan pembangunan provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045. Pada periode ini, fokus utama adalah memperkuat fondasi pembangunan dengan menekankan pada penguatan dasar-dasar pembangunan. RPJMD Kabupaten Kulon Progo juga memiliki fungsi sebagai panduan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang rasional, terukur, dan terarah. Hal tersebut tentu memberikan peluang yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan dapat dilaksanakannya pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Dalam melaksanakan program-program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai urusan maka diperlukan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan permasalahan perhubungan dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Rancangan Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan Renstra [Dishub Kulon Progo] 3 urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan. Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/ Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. 1.2 DASAR HUKUM Landasan dalam menentukan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan:
22. 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4
23. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
24. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
25. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
26. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
27. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Renstra [Dishub Kulon Progo] 4 dengan 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
28. 7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
29. 8.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
30. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
31. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
32. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan;
33. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia BidangTransportasi;
34. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
35. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
36. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
37. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
38. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
39. 18.Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
40. 19.Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
41. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Renstra [Dishub Kulon Progo] 5 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 2018 Nomor 459);
43. 22.Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
44. 23.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
45. 24.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
46. 25.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakart No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027.
47. 26.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10).
48. 27.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.
49. 28.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.
50. 29.Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 86);
51. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14);
52. 31.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022);
53. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Renstra [Dishub Kulon Progo] 6
54. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
55. 34.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;
56. 35.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
57. 36.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal TipeC pada Dinas Perhubungan;
58. 37.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 - 2029 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambugan serta menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini berfungsi memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025-2029. Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:
59. 1.Merumuskan gambaran umum kondisi pembangunan bidang Perhubungan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis urusan Perhubungan yang selanjutnya menjadi dasar prioritas penanganan pembangunan urusan Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan;
60. 2.Merumuskan gambaran kerangka pendanaan bidang Perhubungan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
61. 3.Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun program dan Renstra [Dishub Kulon Progo] 7 kegiatan jangka waktu lima tahun;
62. 4.Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029;
63. 5.Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo T ahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b.Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
c.Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas;
d.Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan perparkiran;
e.Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
f.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g.Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. Unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan tugas sebagai berikut:
1. 1.Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati,
2. 2.Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Terdiri dari: Renstra [Dishub Kulon Progo] 10
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan kepegawaian,
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan pelaporan program,
1. 2.Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengelolaan perlengkapan jalan serta pengendalian dan operasional lalu lintas. Terdiri dari:
a.Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
b.Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan serta pengawasan perlengkapan jalan;
c.Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan operasional dan pengendalian lalu lintas.
1. 3.Bidang Angkutan dan Perparkiran, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan angkutan dan perparkiran. Terdiri dari:
a.Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan angkutan;
b.Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perparkiran. Unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
a.UPT Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Renstra [Dishub Kulon Progo] 11 Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;
b.UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan; dan
c.UPT Terminal Tipe C yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Tipe C pada Dinas Perhubungan. Struktur organisasi Dinas Perhubungan disajikan pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Renstra [Dishub Kulon Progo] 12 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo menurut golongan ruang/ kepangkatan dan jenis kelamin pada periode 31 Januari Tahun 2025 terinci sebagaimana Tabel 2.1. Tabel 2.1. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2025 Unit Kerja Jenis Kelamin Golongan Jumlah Pria Wanita Gol. I Gol. II Gol.III Gol.IV Kepala 1 1 1 Sekretariat 3 5 0 4 4 0 8 Bid. Lalu Lintas 9 0 0 3 6 1 10 Bid. AP 4 2 0 1 4 1 6 UPT Pengelola PJU 2 1 0 1 2 0 3 UPT Terminal Tipe C 5 0 0 3 1 1 5 UPT PKB 11 0 1 4 6 0 11 Jumlah 36 8 1 16 23 4 44 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025 Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana Tabel 2.2. Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 Unit Kerja SD- SLTP SLTA D2-D3 S1 S2 Jumlah Kepala 1 1 Sekretariat - 3 3 2 - 8 Bid. Lalu Lintas 1 4 - 4 1 10 Bid. AP - - 1 4 1 6 UPT Pengelola PJU - - 1 2 - 3 UPT Sub Terminal 2 1 - 1 1 5 UPT PKB 1 1 6 3 - 11 Jumlah 4 9 11 16 4 44 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025 Renstra [Dishub Kulon Progo] 13 Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila mendasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2023 formasi yang ada sebanyak 94 orang PNS. Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan kekuatan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan per 31 Januari 2025 disajikan pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Data Tenaga Harian Lepas/ Non PNS dan tenaga outsourcing pada Dinas PerhubunganTahun 2025 Unit Kerja Ketugasan Jumlah Sekretariat Sopir/Pengemudi 1 Penjaga Keamanan Kantor 2 Petugas Kebersihan Kantor 1 Bid. Lalu Lintas Pengelola Rekayasa Lalu Lintas 1 Pemelihara Rambu Lalu Lintas 2 Pengawas dan Pengendali Lalu Lintas 2 Penjaga Perlintasan Kereta Api 8 Penjaga Perlintasan Kereta Api (tenaga outsourcing 2 Bid. AP Operator bus sekolah (tenaga outsourcing 4 UPT Pengelola PJU Pemelihara PJU 3 UPT Terminal Tipe C Tenaga Keamanan Terminal 5 Tenaga Kebersihan Terminal 5 UPT PKB Pengadministrasi Umum UPT PKB 1 Jumlah 37 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025 Dari 37 orang tenaga harian lepas dan tenaga outsourcing pada Dinas Perhubungan terbanyak bertugas di Bidang Lalu Lintas sebagai penjaga perlintasan kereta api dan di UPT Terminal Tipe C sebagai petugas kemanan dan kebersihan di 4 terminal tipe C Kabupaten Kulon Progo. 2.1.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.4. Renstra [Dishub Kulon Progo] 14 Tabel 2.4. Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 - 2024 2022 2023 2024 Nama Barang Jumlah Kondisi Baik Rusak Jumlah Kondisi Baik Rusak Jumlah Kondisi Baik Rusak Gedung Kantor 1 1 - 1 1 - 1 1 - Gedung PKB 1 1 - 1 1 - 1 1 - Terminal 5 5 - 4 4 - 4 4 - Kendaraan roda 4 14 14 - 17 17 - 1 0 10 - Kendaraan roda 2 25 25 - 24 24 - 2 4 23 1 Komputer 16 14 2 15 15 - 1 5 15 0 Laptop 10 9 1 8 8 - 9 8 1 Printer 19 16 3 19 16 3 19 16 3 LCD 2 2 - 3 2 1 3 2 1 HT 7 7 - 23 19 4 24 17 7 Mesin Fax 1 1 - 1 1 - 1 1 - AC 19 19 - 21 19 2 2 1 20 1 Alat PKB 20 17 3 15 13 2 1 3 13 - Pemadam Kebakaran 5 5 - - - - 4 4 - Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2024 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun periode RKPD berdasarkan indikator Kinerja Utama dan realisasi RPD dapat dijelaskan sebagai berikut. Renstra [Dishub Kulon Progo] 15 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator RPD/ RPJMD Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A IKK 1 Rasio konektivitas % 50.2 49.1 0.34 0.34 0,817 50.2 49.1 0.34 0.34 0,817 100 100 100 100 100 2 V/C Ratio di Jalan Kabupaten/ Kota nilai 0.24 0.16 0.33 0.128 0.1 0.24 0.16 0.33 0.128 0.1 100 100 100 100 100 B Indikator Kinerja RPJMD/RPD I IKU berdasarkan Perubahan Renstra 2017- 2022 Cakupan Kualitas Layanan Transportasi 57,69 49,10 56,49 0,98 1 Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan % 80,88 89,80 92,50 69,03 76,72 94,96 0,85 0,85 1,02 2 Cakupan tertib lalu lintas jalan % 46,04 49,64 55,46 39,23 46,33 43,08 0,85 0,93 0,76 II IKU berdasarkan Renstra Transisi 2023 – 2026 : Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan 16,82 17,43 18,66 19,21 1,11 1,10 Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan 73,42 76,17 80,42 89,42 1,09 1,17 Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan 49,13 54,48 50,46 61,89 1,03 1,13 Renstra [Dishub Kulon Progo] 16 Berdasarkan tabel 2.5, di atas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan target IKK dan RPD 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terdapat dua IKK dalam indikator pelayanan dinas sebagaimana tabel 2.5 di atas, dengan pencapaian yang kecenderungannya fluktuatif. Kondisi moda transportasi di Kulon Progo yang cukup memprihatinkan pada saat ini sangat mempengaruhi tingkat rasio koneksitas, sejak tahun 2020 sampai 2024 terjadi kondisi naik-turun. VC Rasio Jalan terjadi nilai yang cenderung naik-turun pada setiap tahun disebabkan tingkat kepadatan/pelayanan jalan yang disurvey berbeda pada setiap tahunnya.
2. 2.Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai RPJMD/RPD Kinerja Pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
a.IKU berdasarkan Perubahan Renstra 2017-2022 : Cakupan Kualitas Layanan Transportasi.
b.IKU berdasarkan Renstra Transisi 2023 – 2026 : Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan.
c.Indikator Kinerja Program berdasarkan Perubahan Renstra 2017-2022 : Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan.
d.Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan.
e.Indikator Kinerja Program berdasarkan Perubahan Renstra 2017-2022 : Cakupan tertib lalu lintas jalan.
f.Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase tertib lalu lintas jalan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2020-2024, dapat disimpulkan secara umum bahwa realisasi pada setiap tahun dapat memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2022 capaian Cakupan tertib lalu lintas jalan tidak dapat memenuhi target disebabkan diberlakukannya kembali pembebasan aktivitas masyarakat setelah wabah Covid-19 sehingga banyak aktivitas masyarakat berkendaraan bermotor tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan terjaring operasi yustisi. Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan dan Persentase tertib lalu lintas jalan pada kurun waktu 2023-2024 terus terjadi peningkatan. Hal ini didukung dengan ketersediaan anggaran daerah untuk perbaikan dan Renstra [Dishub Kulon Progo] 17 penambahan fasilitas terminal, fasilitasi parkir tepi jalan umum, peningkatan kapasitas gedung pengujian kendaraan bermotor, pembangunan dan pemeliharaan LPJU, penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, serta adanya komitmen kuat untuk menegakkan peraturan berlalu lintas dalam rangka mengurangi angka kecelakaan. Transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah, semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalulintas perekonomian. Menurut statusnya jalan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo, panjang Jalan Nasional 28,32 km Jalan Propinsi 175,14 km Jalan Kabupaten 807,758 km. Gambar 2.2 Situasi lalu lintas di jalan Bendungan Wates Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda dua. Adapun perkembangan kendaraan dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 N o Jenis Kendaraan TAHUN Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Sepeda Motor Roda 2 dan 3 164.663 166.478 172.974 177.063 182.188 Unit Renstra [Dishub Kulon Progo] 18 N o Jenis Kendaraan TAHUN Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
a.Sepeda motor roda 2 (plat hitam) 163.081 164.883 171.380 175.527 180.718 Unit
b.Sepeda motor roda 3 (plat hitam) 366 364 388 340 314 Unit c. Sepeda motor roda 2 (plat merah) 1.197 1.202 1.184 1.167 1.127 Unit d. Sepeda motor roda 3 (plat merah) 19 29 22 29 29 Unit 2. Mobil Penumpang Bukan Umum (plat hitam) 15.886 16.695 17.686 18.234 18.987 unit
a.Sedan 1.804 1.717 1.739 1.652 1.578 unit
b.Jeep 730 768 780 799 832 unit
c.Minibus < 8 13.220 14.086 15.038 15.631 16.420 unit
d.Mikrobus 9 - 10 132 124 129 152 157 unit
e.Bus > 30 - - - - - unit 3. Mobil Barang Bukan Umum (plat hitam) 5.296 5.427 5.656 5.601 5.644 unit
a.Pick Up 3.900 4.058 4.267 4.236 4.310 unit
b.Truck 1.396 1.369 1.389 1.365 1.334 unit 4. Mobil Penumpang Umum (plat kuning) 196 173 181 189 193 unit
a.Sedan - - - - - unit
b.Jeep - - - - - unit
c.Minibus < 8 30 31 33 38 39 unit
d.Mikrobus 9 - 10 158 133 137 137 134 unit
e.Bus > 30 8 9 11 14 20 unit 5. Mobil Barang Bukan Umum (plat kuning) 415 394 407 384 403 unit
a.Pick Up 13 12 12 11 14 unit
b.Truck 402 382 395 373 389 unit 6. Mobil Penumpang Umum (plat merah) 273 282 297 288 297 unit
a.Sedan 1 1 2 2 1 unit
b.Jeep 6 9 8 4 8 unit
c.Minibus < 8 259 262 273 269 272 unit
d.Mikrobus 9 - 10 7 10 9 9 10 unit
e.Bus > 30 0 0 5 4 6 unit
1. 7.Mobil Barang Umum (plat merah) 61 67 69 75 66 unit
a.Pick Up 43 44 43 51 41 unit
b.Truck 18 23 26 24 25 unit JUMLAH 186.790 189.516 197.270 201.834 207.778 unit Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari Renstra [Dishub Kulon Progo] 19 pertumbuhan lalu lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 No. Uraian Satuan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumah Kecelakaan kejadian 592 615 958 877 870 2 Kerugian Materiil rupiah 106.400.000 196.150.000 273.665.000 559.225.500 825.000.000 3 Jumlah Korban orang 957 1.064 1.625 1.494 1.543 - Meninggal orang 34 68 89 62 74 - Luka Berat orang 1 3 0 1 2 - Luka Ringan orang 922 993 1.536 1.431 1.467 Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan Polres Kulon Progo, 2024 Gambar 2.3 Operasi Yustisi LLAJ untuk menekan kecelakaan lalu lintas Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan Renstra [Dishub Kulon Progo] 20 kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal, hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan sebesar minimal 60% menunjukkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan masih belum optimal.Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dari tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jumlah ketersediaan Jumlah yang seharusnya ada Satuan Yang tersedia (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024 1 Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan) 1.134 1.196 1.270 1.392 1440 4.298 buah 33,50 2 Cermin Tikungan 40 60 72 111 121 110 Unit 110 3 Traffic Light (APILL) 23 23 24 26 26 22 Unit 118,18 4 Warning Light 1 1 1 1 1 15 Unit 6,66 5 Guard Rail (Pagar Pengaman) 3.672 3.872 4.192 4.812 4.912 30.988 meter 15,85 6 Lampu Penerangan Jalan Umum 2.840 3.447 3.542 3.687 3.997 19.122 Ttik 20,90 Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Gambar 2.4 Aktifitas Penyediaan Perlengkapan Jalan Renstra [Dishub Kulon Progo] 21 Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah. Jumlah penumpang angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2020-2024 No Moda Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penumpang AKDP orang/th 98.591 106.538 12.070 10.107 25.935 2 Penumpang AKAP orang/th 21.784 14.271 287.878 262.345 184.744 3 Penumpang Angkutan Pedesaan orang/th 94.738 92.968 82.525 73.560 61.220 Jumlah orang/th 215.113 213.777 382.473 346.012 271.899 Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024, diolah Dari tabel di atas tampak bahwa terjadi kenaikan pada tahun 2022 untuk penumpang AKAP dikarenakan kondisi pergerakan masyarakat sudah mulai normal kembali sehingga mobilitas masyarakat mulai meningkat. Kondisi rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada lesunya usaha angkutan umum. Angkutan pedesaan di Kulon Progo mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 2.10. Tabel 2.10 Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi No Kode Trayek - Nama Koperasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 A 1 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon- Mlangsen- Pangkalan/Congot-Jangkaran-PP (Kop. Manunggal, Kop. Harapan) 15 20 30 34 32 2 2 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-BendunganPleret- Karangwuni-Glagah-PP (Kop. Adhikarta) - - - - - 3 3 Term.Wates-Dikbud-Kulur-Jombokan-Kaligintung-Demen- Glagah-PP (Kop. Menoreh) - - - - - 4 4 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Kulwaru-Jetis- PP - - - - - 5 B 1 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bugel-Siliran-Brosot-PP (Kop. Adhikarta) - - - - - Renstra [Dishub Kulon Progo] 22 No Kode Trayek - Nama Koperasi 2020 2021 2022 2023 2024 6 2 Term.Wates-Giripeni-Kedung Pring-Bendungan-Nagung- Cangakan-Trayu- Karangsewu-Tegal Buret-Brosot-Trisik-PP - - - - - 7 3 Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng- Nganggrung- Degolan-Lendah-PP - - - - - 8 4 Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng- Nganggrung- Srikayangan-Gulurejo-Ngentakrejo-PP (Kop. Adhikarta) - - - - - 9 C 1 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kutogiri- Plelen PP(Kop.Adhikarta,) √ - - - - - 10 2 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng- Kalibiru/Kalingiwo-PP(Kop. Adhikarta) √ - - - - - 11 3 Term.Wates-Karangnongko-Pengasih-Clereng-Kedungrejo-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh) - - - - - 12 D 1 Term.Wates-Tambak-Toyan-Siluwok-Temon-Mlangsen-Pripih- Sangon-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh) - - - - - 13 2 Term.Wates-Tambak-Jombokan-Kulur-Girigondo-Kebonrejo-PP (Kop. Menoreh, Kop. Adhikarta) - - - - - 14 3 Term.Wates-Dalangan-Jombokan-Kokap-PP - - - - - 15 4 Term.Wates-SGO-Teteg Barat-Beji-Gemulung-Klepu-Kokap-PP (Kop. Mandiri) √ 12 6 12 13 - 16 5 Term.Wates-Beji-Gemulung-Sungapan-Hargotirto-PP(Kop. Yosawa) √ - - - - - 17 6 Term.Wates-Tunjungan-Ringinardi-Gemulung-Sermo- Sidowayah-PP (Kop. Menoreh) - - - - - 18 7 Term.Wates-Sendang-Anjir-Kliripan-Hargorejo-PP (Kop. Menoreh) - - - - - 19 E 1 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek- Tanjungharjo-Ngringin- Sribit-Girimulyo-PP (Kop. Adhikarta) - - - - - 20 2 Term.Wates-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-PP (Kop. Menoreh) 2 2 - - - 21 3 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo- Girimulyo-Gua Kiskendo-PP (Perorangan) - - - - - 22 4 Term.Wates-Sentolo-Nanggulan-Dekso-Samigaluh-PP (Kop. Yosawa) - - - - - 23 F 1 Sentolo-Ngelo-Tuksono-Ngentakrejo-Brosot-PP (Kop. Menoreh) - - - - - 24 2 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Jagalan-PP (Kop. Adhikarta) 8 6 11 - - 25 3 Donomulyo-Sentolo-Sudu-Tanjungharjo-Ngringin-Sribit Girimulyo-Kenteng Nanggulan-PP (Kop. Asri) - - - 8 10 26 4 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Keji-Sidoharjo-Gorolangu- PP - - - - - 27 5 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Piton-Boro-Gorolangu-PP (Kop. Menoreh) - - - - - 28 6 Kenteng Nanggulan-Pendoworejo-Banjarsari-Plono-PP/Perintis (Kop. Adhikarta) - - - - - 29 7 Sentolo-Dudukan-Nyonyol-PP - - - - - 30 8 Term.Wates-Ksatrian-Panjatan-Kanoman-PP - - - - - 31 9 Term.Wates-Dayakan-Milir-Krembangan-Cerme-Bendungan-PP (Kop. Adhikarta) √ - - - - - Renstra [Dishub Kulon Progo] 23 No Kode Trayek - Nama Koperasi 2020 2021 2022 2023 2024 32 10 Term.wates-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen- Pripih-Tangkisan-PP(Kop. Manunggal) - - - - - 33 Sentolo-Brosot-PP (Kop. Tugu Potlot) - - - - - Jumlah 37 34 53 56 54 Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis di jalan setiap kendaraan wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut kami sajikan data perkembangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 – 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.11. Tabel 2.11 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024 No. Jenis Satuan Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angkutan Barang unit 5.965 5.983 5.871 5.413 5.146 2 Angkutan Penumpang unit 384 370 334 413 343 Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Terminal merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Sampai tahun 2024 ini di Kabupaten Kulon Progo terdapat 1 unit Terminal tipe B dan 4 unit Terminal tipe C. Data terminal disajikan pada tabel 2.12 Tabel 2.12 Terminal dan Kondisinya No Terminal Fungsi Luas Kondisi 1 Wates Tipe B 7.910 m² Kewenangan DIY per 1 Januari 2017 2 Brosot Tipe C 700 m² Baik, sudah dilakukan rehab pada Tahun 2019 3 Sentolo Tipe C 1.000 m² Kondisi cukup baik, perlu penambahan fasilitas agar lebih representatif 4 Kenteng Tipe C 1.664 m² Kondisi cukup baik, angkutan umum yang masuk berkurang 5 Jagalan Tipe C 1.000 m² Kondisi cukup baik, perlu penambahan fasilitas agar lebih representatif 6 Jangkaran Tipe C 1.000 m² Ditutup pada tahun 2022 Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024, diolah Renstra [Dishub Kulon Progo] 24 Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang. Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan umum. Data halte disajikan pada tabel 2.13. Tabel 2.13 Data Halte dan Kondisinya No Nama Halte Lokasi Tahun Pemangunan Status Jalan kondisi 1 Halte SMPN 1 Temon Temon 2022 Negara Baik 2 Halte SMPN 1 Pengasih Pengasih 2022 Kabupate n Baik 3 Halte BPBD Kulon Progo Pengasih 2022 Kabupate n Baik 4 Halte SMPN 1 Galur Galur 2022 Propinsi Baik 5 Halte SDN 1 Bendungan Bendungan 2022 Propinsi Baik 6 Halte SMPN 1 Sentolo Sentolo 2021 Negara Baik 7 Halte SMK Muh 2 Wates Jl Pahlawan 2021 Propinsi Baik 8 Halte SMPN 2 Wates Jl Wakhid Hasyim 2021 Propinsi dipindah ke - Halte SMKN 1 Nanggulan Jl Gajah Mada 2024 Propinsi Baik 9 Halte SMPN 3 Wates Sogan 2021 Negara Baik 10 Halte MAN 1 Wates Jl. Mandung 2021 Propinsi Baik 11 Halte Palihan Palihan 2015 Negara Baik 12 Halte Toyan Toyan 2015 Negara Baik 13 Halte Nagung Nagung 2015 Propinsi Baik 14 Halte RSUD Wates Wates 2015 Propinsi Baik 15 Halte Milir Milir 2015 Negara Baik 16 Halte Kenteng Kenteng 2015 Negara Baik 17 Halte Sentolo Sentolo 2015 Negara Baik 18 Halte Karangnongko Karangnongko, Wates 2013 Negara dipindah ke - Halte SMP 1 Muh 1 Wates Jl Kemiri, Wates 2023 Kabupaten Baik 19 Halte Pahlawan Giripeni, Wates 2013 Propinsi Baik 20 Halte Teteg Kulon Beji, Wates 2013 Propinsi Baik 21 Halte SD IKIP Terbah, Wates 2013 Kabupaten Baik 22 Halte Sugiman Teteg Wetan 2013 Kabupaten Baik 23 Halte RS Kharisma Dipan Wates 2013 Negara Baik Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 Renstra [Dishub Kulon Progo] 25 Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Angg aran Reali sasi A. Pendapatan Asli Daerah 907,608,000 1,046,260,000 911.125.000 935.499.000 648.912.000 896,346,300 979,717,351 1.488.495.170 1.293.737.990 650.172.600 0.99 0.94 1,63 1,38 1,002 -6.4 -0.4 B. Belanja OPerasi 3,483,042,973 3,484,881,873 3.257.963.781 3.447.644.465 3.581.992.964 3,036,629,631 3,072,264,910 3.169.169.594 3.291.942.467 3.180.767.917 0.94 0.91 0,95 0,95 0,84 6.32 6.36 Belanja Pegawai 3.847.879.973 3,484,881,873 3.257.963.781 3.447.644.465 3.581.992.964 3.396.491.631 3,072,264,910 3.169.169.594 3.291.942.467 3.180.767.917 0.88 0.88 0,97 0,95 0,89 -1.56 -1.47 Belanja Barang & Jasa 6,538,106,108 7,082,471,210 8.220.267.362 10.037.934.020 9.557.357.843 6,403,621,034 6,585,909,578 7.688.674.680 9.580.255.752 9.167.404.382 0.98 0.93 0,94 0,95 0,96 10.43 9.97 C. Belanja Modal 601,757,600 4,318,686,286 3.012.818.740 3.954.217.810 3.676.745.600 591,624,450 3,744,653,600 2.838.040.215 3.795.262.433 3.544.019.985 0.98 0.87 0,94 0,96 0,96 152.92 133.96 Renstra [Dishub Kulon Progo] 26 Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Program Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuh an (% 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 202 2 2023 2024 Ang grar an Real isasi Urusan Perhubungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 4.704.025.510 9.272.129.963 10.027.026.652 10.341.759.819 4.253.969.728 9.025.663.256 9.554.616.598 9.614.498.877 0,90 0,97 0,95 0,93 36.1 3 39.5 5 Program Pelayananan Administrasi Perkantoran 241.177.860 226.423.260 0,94 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 57.700.300 53.901.975 0,93 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD 4.347.327.548 4.281.567.459 0,98 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 6.698.781.986 5.218.919.920 6.242.789.58 3 6.474.336.588 6.078.243.450 4.670.221.233 5.943.596.847 6.277.693.407 0,91 0,89 0,95 0,97 0.41 3.24 Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan 1.001.411.300 967.137.025 0,97 Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas 1.857.083.700 1.826.057.765 0.98 Renstra [Dishub Kulon Progo] 27 Berdasarkan Tabel 2.14, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya perubahan Program yang menyebabkan tidak bisa dilakukan pembandingan secara langsung pada beberapa program. Mulai tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui 2 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam kurun tahun 2021-2024 dukungan anggaran pelaksanaan program kegiatan mengalami kenaikan dan penurunan . Namun secara capaian kinerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun empat tahun terakhir. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan bidang perhubungan meliputi seluruh pihak yang terkait dengan transportasi dan perhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, kelompok sasaran ini terdiri dari pengguna jalan, pemilik kendaraan, pelaku usaha transportasi, serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan sistem transportasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo selaku pelaksana teknis Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan. Pelayanan yang diberikan meliputi antara lain: - Penyediaan serta pemeliharaan perlengkapan jalan dan prasarana jalan (LPJU) - Penyediaan serta pemeliharaan fasilitas, dan pelayanan Terminal tipe C - Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Pembinaan , Pengawasan dan managemen rekayasa lalu lintas jalan - Pembinaan dan pengawasan penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum - Pembinaan dan pengawasan angkutan barang/orang. - Penyediaan data-data perhubungan Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan senantiasa berkoordinasi, berkolaburasi dan berinteraksi dengan berbagai fihak terkait seperti; Kepolisian, TNI, Kementrian perhubungan/BPTD DIY, Dishub DIY, DPUPKP, Satpol PP, Organda, Paguyuban Parkir, Pengusaha angkutan/wisata, PLN, Penyedia Barang/Jasa serta seluruh masyarakat pengguna layanan bidang perhubungan. Hal ini menyebabkan adanya interaksi timbal balik yang memberikan dampak positif dalam upaya pengembangan bidang perhubungan di wilayah Kulon Progo. Renstra [Dishub Kulon Progo] 28 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan pembangunan daerah mencakup segala kendala, hambatan, atau ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan yang ditetapkan dengan kondisi realitas di wilayah tersebut. Hal ini bisa meliputi berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, hingga masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau konflik kepentingan. Permasalahan ini seringkali kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif untuk menemukan solusi yang tepat. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografi, dan tingkat perkembangan daerah juga mempengaruhi jenis dan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara umum dikelompokkan ke dalam 5 bidang yang terdiri atas permasalahan di bidang sosial, ekonomi, tata kelola, serta infrastruktur dan lingkungan hidup. Kabupaten Kulon Progo mempunyai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilihat dari posisi geostrategis Kabupaten Kulon Progo berada di jalur lalu lintas di Pulau Jawa bagian selatan dan letaknya di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah sehingga Kabupaten Kulon Progo sebagai “Pintu gerbang” DIY yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian barat dan selatan Pulau Jawa. Sebagai wilayah yang akses ekonominya terbuka Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah yang dapat menarik investasi. Hal ini tentunya membutuhkan berbagai aspek pendukung, salah satunya akses transportasi yang baik dan berkualitas. Terjaminnya ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana untuk memungkinkan perpindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan terminal, serta moda transportasi seperti kendaraan pribadi, angkutan umum, dan transportasi daring. Akses transportasi yang baik sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi. Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang Renstra [Dishub Kulon Progo] 29 memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dinas Perhubungan juga memetakan terhadap segala permasalahan dibidang transportasi yang ada. Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
1. 1.Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK.
2. 2.Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi. Masalah tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya sebagian besar kebutuhan untuk penyediaan perlengkapan jalan dan prasarana jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.
3. 3.Berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan jumlah angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo semakin berkurang, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi dari permasalahan angkutan perdesaan serta peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
4. 4.Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor , hal ini disebabkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dimana Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua yang tentunya berpengaruh pada ke akuratan Pengujian sehingga diperlukan perawatan/peremajaan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelaikan kendaraan dan keselamatan transportasi di wilayah Kulon Progo.
5. 5.Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran sehingga perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
6. 6.Kurang optimalnya fungsi Pelayanan terminal disebabkan menurunnya jumlah kendaraan dan penumpang di terminal seiring dengan menurunnya minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum. Renstra [Dishub Kulon Progo] 30
7. 7.Belum optimalnya pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan di seluruh wilayah Kulon Progo disebabkan kurangnya peralatan dan SDM .
8. 8.Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan. Dengan memperhatikan permasalahan bidang perhubungan, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan, merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien. Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kabupaten Kulon Progo dapat dirumuskan sebagai mana tabel Berikut ini : Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Insfrastruktur Transportasi masih belum optimal Belum Optimalnya Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan
9. 1.Belum adanya master plan transportasi yang yang menyeluruh dan terintegrasi.
10. 2.Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
11. 3.Minimnya Transportasi Publik dan Jasa Angkutan Barang
12. 4.Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.
13. 5.Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran.
14. 6.Minimnya peralatan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi yang belum maksimal Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.
15. 1.Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas
16. 2.Kurangnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan
17. 3.Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal
18. 4.Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Renstra [Dishub Kulon Progo] 31
19. 5.Berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum
20. 6.Menurunnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan Bermotor 2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon Progo. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dua dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan dan berfungsi untuk melakukan pembangunan nasional dan daerah selama lima tahun. RPJMN berfungsi sebagai peta jalan yang menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun, sedangkan RPJMD merupakan turunan dan implementasi dari RPJMN di tingkat daerah yang sudah disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap daerah. RPJMN 2025-2029 merupakan periode pertama dalam rangkaian pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pada periode pertama tersebut difokuskan terhadap penguatan fondasi transformasi untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah. Tema penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial menuju transformasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai aspek pembangunan. Hal tersebut ditujukan sebagai dasar pembangunan yang kokoh dalam perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Renstra [Dishub Kulon Progo] 32 Diperlukan berbagai upaya dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas
21. 2045.Terdapat lima pilar utama yang digunakan sebagai upaya mencapai visi tersebut, antara lain adalah Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Pada periode RPJMN 2025-2029 ini juga telah ditentukan arah kebijakan di setiap transformasi untuk memastikan fondasi pembangunan yang kuat dan terukur pada awal periode pembangunan jangka panjang. Hasil telaah dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Uraian makna yang terkandung dalam Visi adalah :
22. 1.Pelayanan Perhubungan yang handal, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
23. 2.Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
24. 3.Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta Renstra [Dishub Kulon Progo] 33 menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. Misi dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai Berikut:
25. 1.Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
26. 2.Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang sarana dan Prasarana Perhubungan.
27. 3.Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.
28. 4.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan memberikan Nilai Tambah. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Renstra tahun 2022-2027, merumuskan beberapa isu-isu strategis antara lain :
29. 1.Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut.
30. 2.Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat
31. 3.Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas
32. 4.Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan
33. 5.Pemanfataan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi. Dari hasil pencermatan terhadap permasalahan-permasalahan di bidang transportasi dan memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun regional, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo merumuskan isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
34. 1.Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan;
35. 2.Peningkatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata ;
36. 3.Peningkatan penyediaan serta pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan ;
37. 4.Pengembangan sarana perhubungan yang inklusif dan menumbuhkan kembali minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum sehingga akan berakibat meningkatnya kembali jumlah angkutan umum beroperasi di Kulon Progo;
38. 5.Peningkatan jumlah kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang. Renstra [Dishub Kulon Progo] 34
39. 6.Peningkatan jumlah titik-titik parkir tepi jalan umum yang menimbulkan ganguan pengguna jalan , disisi lain penambahan jumlah titik parkir akan meningkatkan PAD.
40. 7.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi.
41. 8.Peningkatan Manajemen keselamatan lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi. Tabel 2.17 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Perangkat DaerahGlobal Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan Belum adanya master plan transportasi yang yang menyeluruh dan terintegrasi. - SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut Peningkatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi disebabkan oleh belum terpenuhinya sebagian besar kebutuhan untuk penyediaan perlengkapan jalan dan prasarana jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, - SDGs 11.2 Sistem Transportasi yang terjangkau dan berkelanjutan Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan

1.Peningkatan jumlah kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang
2.Peningkatan penyediaan serta pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan Renstra [Dishub Kulon Progo] 35 dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan Berkurangnya moda transportasi umum dan beralihnya minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum ke kendaraan pribadi atau transportasi online - SDGs 11.2 Sistem Transportasi yang terjangkau dan berkelanjutan Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat Pengembangan sarana perhubungan yang inklusif dan menumbuhkan kembali minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum sehingga akan berakibat meningkatnya kembali jumlah angkutan umum beroperasi di Kulon Progo Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelaikan kendaraan dan keselamatan transportasi di wilayah Kulon Progo. - SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran sehingga perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi - SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut Peningkatan jumlah titik-titik parkir tepi jalan umum yang menimbulkan ganguan pengguna jalan , disisi lain penambahan jumlah titik parkir akan meningkatkan PAD Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan Kurang optimalnya fungsi Pelayanan terminal disebabkan menurunnya jumlah kendaraan dan penumpang di terminal seiring dengan menurunnya minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum - SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi. Renstra [Dishub Kulon Progo] 36 baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut Potensi SDA, SDM, tugas dan fungsi tiap PD sesuai kewenangan Belum optimalnya pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan di seluruh wilayah Kulon Progo disebabkan kurangnya peralatan dan SDM - SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Optimalisasi pembangunan Pusat Daerah Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan Peningkatan penyediaan serta pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam Renstra Tahun 2025-2029 cukup relevan dengan isu-isu lingkungan yang dinamis di tingkat nasional maupun regional. Renstra [Dishub Kulon Progo] 37 BAB III. TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 , pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten kulon Progo mempunyai Visi: Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan, mencerminkan komitmen Kabupaten Kulon Progo dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara inklusif, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga nilai- nilai budaya dan religiusitas, serta memastikan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025–2029, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk masa lima tahun kedepan. Misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius;
2.Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi
3.Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis ;
4.Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas dan fungsi pemerintah daerah dibidang perhubungan. Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah: Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah. Penjabaran tujuan , sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1. Renstra [Dishub Kulon Progo] 38 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah Tingkat Pelayanan Jalan (level of service) A / Arus Bebas (0-0,2) A / Arus Bebas (0-0,2) A / Arus Bebas (0-0,2) A / Arus Bebas (0-0,2) A / Arus Bebas (0-0,2) A / Arus Bebas (0-0,2) VC Rasio Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemerintahan danpelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemerintahan danpelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) Indeks maturitas SPIP 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 Meningkatn ya Kualitas pelayanan transportasi daerah Tingkat kualitas layanan transportasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatn ya akuntabilita s kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatn ya kualitas pengendalia n internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya Renstra [Dishub Kulon Progo] 39 diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan penjabaran Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 tahun . Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029, serta sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, maka Dinas Perhubungan menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam urusan perhubungan sebagai berikut: Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1.Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata.
2.Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan.
3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi.
4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan.
6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan.
7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 maka diperlukan optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis , untuk mengetahui pentahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dapat disajikan dalam tabel 3.2 berikut: Renstra [Dishub Kulon Progo] 40 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates
1.Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: -pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates. - Serta pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara.
1.Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: -pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates. - Keberlangsungan pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara. - Usulan Jalur trayek perintis diwilayah Kulon Progo
1.Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: - pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates dengan tambahan jumlah bus dan penambahan jumlah sekolah yang dilayani. - Keberlangsungan pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara. - Realisasi operasional Jalur trayek perintis diwilayah Kulon Progo (samigaluh- kalibawang-nanggulan- pengasih-wates)
1.Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas pada kawasan strategis dan kawasan strategis pariwisata, dengan: - pelaksanaan layanan opersional bus sekolah dan bus sekolah inklusif di perkotaan wates dengan tambahan jumlah bus dan penambahan jumlah sekolah yang dilayani. - Keberlangsungan pemberdayaan angkudes untuk pelayanan antar jempus siswa diwilayah Kulon Progo Bagian Utara. - Realisasi operasional Jalur trayek perintis diwilayah Kulon Progo (samigaluh- kalibawang- nanggulan-pengasih- wates)
2.Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 20,05% dari kebutuhan perlengkapan jalaan 2.Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 20,47% dari kebutuhan
2.Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 20,86% dari kebutuhan perlengkapan jalaan
2.Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan : -rencana capaian pemenuhan sebesar 21,26% dari kebutuhan
2.Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan, dengan rencana capaian sebesar 21,65% dari kebutuhan Renstra [Dishub Kulon Progo] 41 yang ada perlengkapan jalaan yang ada yang ada perlengkapan jalaan yang ada. - Pembangunan Gedung atau Gudang APJ dan perlengkapan jalan perlengkapan jalaan yang ada
3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 15 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada. 3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 30 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada. 3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 50 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada. 3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian : -realisasi sebesar 65 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada. - Penyediaan Gedung control ATCS 3.Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan rencana capaian realisasi sebesar 80 % dari panjang ruas jalan kabupaten yang ada.
4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 40 % ruas jalan kabupaten 4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 60 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL 4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 70 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL 4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 80 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL 4.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dengan rencana capaian realisasi sebanyak 90 % ruas jalan kabupaten , serta mensukseskan kebijakan nasional zero ODOL
5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional 5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - Pemeliharaan peralatan pengujian secara berkala 5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - Peremajaan peralatan pengujian sebanyak 50% dari jumlah peralatan yang ada dan pemeliharaan secara berkala - rehab fasilitas 5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - Peremajaan peralatan pengujian sebanyak 100% dari jumlah peralatan yang ada dan pemeliharaan secara berkala 5.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan, dengan realisasi pelaksanaan berupa : -peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional, - pemeliharaan secara berkala Renstra [Dishub Kulon Progo] 42 pengujiakendaraan bermotor
6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa pemeliharaan fasilitas 4 unit terminal tipe c 6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Jagalan 6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Kenteng 6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Brosot 6.Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan dengan rencana realisasi berupa : pemeliharaan rutin fasilitas 4 unit terminal tipe c, - Rehab fasilitas utama terminal Ngeplang
7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 70% dari jumlah titik parkir TJU yang ada 7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 80% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD 7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 85% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD 7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 90% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD 7.Meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebesar 98% dari jumlah titik parkir TJU yang ada, serta optimalisasi PAD Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku-kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan visi Renstra. Arah kebijakan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah:
1.Peningkatan Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
2.Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan
3.Peningkatan koordinasi stakeholder Forum LLAJ
4.Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas
5.Peningkatan perencanaan bidang transportasi dan pemanfaatan TI
6.Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan
7.Peningkatan perencanaan dan pengelolaan prasarana perhubungan
8.Peningkatan kualitas pengawasan kelaikan kendaraan bermotor
9.Peningkatan kinerja layanan angkutan dan fasilitas terminal
10.Peningkatan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka Renstra [Dishub Kulon Progo] 43 mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 No. Operasionalisa si NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket

(1)(2) (3) (4) (5) 1 - Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Fokus utama adalah peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi inovatif, serta menyederhanakan regulasi untuk memastikan infrastruktur yang efisien, merata, dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika daerah.

1.Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
2.Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan
3.Peningkatan koordinasi stakeholder Forum LLAJ
4.Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas
5.Peningkatan perencanaan bidang transportasi dan pemanfaatan TI
6.Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan
7.Peningkatan perencanaan dan pengelolaan prasarana perhubungan
8.Peningkatan kualitas pengawasan kelaikan kendaraan bermotor
9.Peningkatan kinerja layanan angkutan dan fasilitas terminal
10.Peningkatan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum. - Untuk mengetahui relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan , Renstra [Dishub Kulon Progo] 44 sasaran RPJMD 2025-2029 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 berkenaan dengan strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah , maka dapat dijelaskan dengan tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi : Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan Misi : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah Meningkatnya Kualitas pelayanan transportasi daerah Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan Peningkatan pengelolaan data perlengkapan jalan Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan koordinasi stakeholder Forum LLAJ Peningkatan sosialisasi etika lalu lintas Peningkatan perencanaan transportasi dan pemanfaatan TI Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas Peningkatan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan Peningkatan perencanaan prasarana perhubungan Peningkatan pengelolaan prasarana perhubungan Meningkatkan kualitas sarana perhubungan Peningkatan k u a l i t a s p e n g a w a s a n kelaikan kendaraan bermotor Peningkatan kinerja layanan angkutan dan fasilitas terminal Renstra [Dishub Kulon Progo] 45 BAB IV. PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun, mulai Tahun Pertama (2025) sampai dengan Tahun Kelima (2029), maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1. Renstra [Dishub Kulon Progo] 46 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERHUBUNGAN - 16.198.545.887 17.093.647.344 29.490.638.396 21.860.038.596 22.822.274.590 23.840.066.543 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 618.091.721 749.487.000 9.027.966.000 2.582.667.800 2.485.613.300 3.290.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 618.091.721 749.487.000 9.027.966.000 2.582.667.800 2.485.613.300 3.290.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - 618.091.721 749.487.000 9.027.966.000 2.582.667.800 2.485.613.300 3.290.000.000 Outcome : Meningkatnya Sarana prasarana LLAJ di kawasan strategis Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di kawasan strategis % 16,96 618.091.721 17,01 749.487.000 17,38 9.027.966.000 17,76 2.582.667.800 18,18 2.485.613.300 18,60 3.290.000.000 Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang - - 3.551.443.000 - - - Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Sarana dan Prasarana Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang tersedia unit - - - 2 3.551.443.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang dokume n - - - - - 2 3.551.443.000 - - - Dinas Perhubungan Renstra [Dishub Kulon Progo] 47 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 618.091.721 749.487.000 5.476.523.000 2.582.667.800 2.485.613.300 3.290.000.000 Output: Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Laporan - 2 618.091.721 749.487.000 5.476.523.000 2.582.667.800 2.485.613.300 3.290.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh dokume n - 1 123.504.570 - - 2 3.530.188.000 2 1.040.000.000 2 1.040.000.000 2 1.790.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo Sermo-Wates Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo- Sermo-Wates dokume n - 1 494.587.151 1 749.487.000 4 1.768.893.000 2 1.542.667.800 1 1.445.613.300 1 1.500.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo dokume n - - - - - 1 177.442.000 Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 15.580.454.166 16.344.160.344 - 20.462.672.396 - 19.277.370.796 - 20.336.661.290 - 20.550.066.543 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN - 15.580.454.166 16.344.160.344 20.462.672.396 19.277.370.796 20.336.661.290 20.550.066.543 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.117.085.991 4.270.130.906 7.607.756.096 6.374.860.096 7.175.695.590 7.389.100.843 Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat Daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi % 100 100,00 4.117.085.991 100 4.270.130.906 100 7.607.756.096 100 6.374.860.096 100 7.175.695.590 100 7.389.100.843 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu dokume n 21 21 21.634.700 20 23.414.400 20 42.635.000 20 43.500.000 20 44.000.000 20 44.000.000 Dinas Perhubungan Renstra [Dishub Kulon Progo] 48 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokume n 3 3 12.013.500 2 9.506.400 2 17.000.000 2 17.500.000 2 18.000.000 2 18.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 18 18 9.621.200 18 13.908.000 18 25.635.000 18 26.000.000 18 26.000.000 18 26.000.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Laporan 14 14 3.355.372.695 14 3.387.834.070 14 3.463.118.500 14 3.483.518.500 14 3.514.018.500 14 3.544.018.500 Dinas Perhubungan Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/b ulan 48 48 3.295.731.495 48 3.328.492.870 48 3.370.000.000 48 3.390.000.000 48 3.420.000.000 48 3.450.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokume n 12 12 50.473.800 12 45.559.400 12 72.518.500 12 72.518.500 12 72.518.500 12 72.518.500 Dinas Perhubungan Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 14 14 9.167.400 14 13.781.800 14 20.600.000 14 21.000.000 14 21.500.000 14 21.500.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dokume n 5 5 1.202.700 5 2.200.000 5 2.200.000 5 2.200.000 5 2.200.000 5 2.200.000 Dinas Perhubungan Subkeg Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dokume n 5 5 1.202.700 5 2.200.000 5 2.200.000 5 2.200.000 5 2.200.000 5 2.200.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Renstra [Dishub Kulon Progo] 49 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah Laporan 12 12 46.024.500 12 59.905.500 12 86.000.000 12 86.500.000 12 87.836.000 12 87.836.000 Dinas Perhubungan SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 1 1 19.966.500 1 21.869.500 1 32.000.000 1 32.500.000 1 33.000.000 1 33.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 26.058.000 12 38.036.000 12 54.000.000 12 54.000.000 12 54.836.000 12 54.836.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset unit - - - 6 56.253.100 9 3.233.000.000 16 1.895.339.000 27 2.735.838.500 18 2.919.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit - - - 6 56.253.100 9 3.233.000.000 16 1.895.339.000 27 2.735.838.500 18 2.919.000.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Laporan 6 6 348.930.096 6 349.632.336 6 355.930.196 6 357.930.196 6 359.930.190 6 360.173.943 Dinas Perhubungan Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 4 185.054.400 4 187.054.500 4 192.054.500 4 194.054.500 4 196.054.500 4 196.054.500 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 2 2 163.875.696 2 162.577.836 2 163.875.696 2 163.875.696 2 163.875.690 2 164.119.443 Dinas Perhubungan Renstra [Dishub Kulon Progo] 50 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah aset dalam kondisi baik unit 64 64 343.921.300 64 390.891.500 64 424.872.400 64 505.872.400 64 431.872.400 64 431.872.400 Dinas Perhubungan Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 34 34 282.287.800 34 327.433.000 34 354.872.400 34 355.872.400 34 356.872.400 34 356.872.400 Dinas Perhubungan Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i unit 69 69 61.633.500 69 63.458.500 69 70.000.000 69 150.000.000 69 75.000.000 69 75.000.000 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 11.463.368.175 12.074.029.438 12.854.916.300 12.902.510.700 13.160.965.700 13.160.965.700 Outcome : Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan % 56,43 56,43 1.680.250.350 57,86 1.421.683.100 59,29 1.757.292.900 60,71 1.750.427.300 62,14 1.777.427.300 63,57 1.777.427.300 Ketersediaan Perlengkapan Jalan 19,24 19,69 9.783.117.825 20,08 10.652.346.338 20,47 11.097.623.400 20,86 11.152.083.400 21,26 11.383.538.400 21,65 11.383.538.400 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Output: Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada unit 10.154 10.154 9.139.405.525 10.998 9.971.051.338 10.998 10.371.183.400 10.998 10.422.643.400 10.998 10.647.098.400 10.998 10.647.098.400 Dinas Perhubungan Subkeg Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun unit 201 152 2.400.015.100 160 2.820.108.238 202 3.207.289.900 202 3.207.289.900 200 3.207.289.900 200 3.207.289.900 Dinas Perhubungan Renstra [Dishub Kulon Progo] 51 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Subkeg Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia unit 45 48 438.885.500 96 721.915.000 60 516.000.000 66 542.460.000 96 721.915.000 96 721.915.000 Dinas Perhubungan Subkeg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara unit 3.548 3.548 448.558.200 3.548 360.184.000 3.548 398.463.000 3.548 403.463.000 3.548 413.463.000 3.548 413.463.000 Dinas Perhubungan Subkeg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara unit 212 212 5.851.946.725 3.760 6.068.844.100 3.760 6.249.430.500 3.760 6.269.430.500 3.760 6.304.430.500 3.760 6.304.430.500 Dinas Perhubungan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Output: Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) unit 4 4 425.131.900 4 301.225.300 4 387.000.000 4 347.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara unit 4 4 425.131.900 4 301.225.300 4 387.000.000 4 347.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Output: Terselenggaranya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata Titik 82 83 509.785.900 84 354.665.000 85 554.000.000 86 570.000.000 87 580.000.000 88 580.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 4 4 509.785.900 4 354.665.000 4 554.000.000 4 570.000.000 87 580.000.000 4 580.000.000 Dinas Perhubungan Renstra [Dishub Kulon Progo] 52 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Output: Terlaksaananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala KendaraanBJeurmmloathorKendaraan unit 5.489 5.539 367.767.600 5.589 289.365.500 5.639 339.865.600 5.689 357.000.000 5.739 371.000.000 5.739 371.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar unit 5.489 5.539 264.681.600 5.589 180.500.000 5.639 219.000.000 5.689 229.000.000 5.739 239.000.000 5.739 239.000.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara unit 21 21 103.086.000 21 108.865.500 21 120.865.600 21 128.000.000 21 132.000.000 21 132.000.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio unit ruas 2800 415 2800 415 630.582.400 3000 415 660.755.000 3100 415 700.900.000 3200 415 703.900.000 3300 415 710.900.000 3300 415 710.900.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Laporan 3 3 265.798.300 3 273.000.000 3 320.600.000 3 323.600.000 3 327.600.000 3 327.600.000 Dinas Perhubungan Subkeg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi Laporan 4 4 364.784.100 4 387.755.000 4 380.300.000 4 380.300.000 4 383.300.000 4 383.300.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Renstra [Dishub Kulon Progo] 53 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan TAHUN 2024 (baseline realisasi) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Capaian TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Output : Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Laporan 2 2 13.129.900 2 20.540.000 2 25.540.000 2 25.540.000 2 25.540.000 2 25.540.000 Dinas Perhubungan Subkeg Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi Laporan 2 2 13.129.900 2 20.540.000 2 25.540.000 2 25.540.000 2 25.540.000 2 25.540.000 Dinas Perhubungan Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Load Factor Terlaksananya Operasional Bis Sekolah dokume n unit 2 2 2 2 377.564.950 2 2 476.427.300 2 2 476.427.300 2 2 476.427.300 2 2 476.427.300 2 2 476.427.300 Dinas Perhubungan Subkeg Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 3 3 377.564.950 3 476.427.300 3 476.427.300 3 476.427.300 3 476.427.300 3 476.427.300 Dinas Perhubungan - 16.198.545.887 17.093.647.344 29.490.638.396 21.860.038.596 22.822.274.590 23.840.066.543 Renstra [Dishub Kulon Progo] 54 Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berdampak nyata, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan serangkaian Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Salah satu Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah urusan perhubungan. Untuk mengetahui program prioritas dalam bidang perhubungan dapat dilihat dalam tabel 4.2.berikut : Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan Perhubungan No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/SubKegiatan Keterangan

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Mendorong pembangunan Smart Area Traffic Control System (ATCS) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Layanan Transportasi Inklusif (Bus Sekolah Difabel) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Visi , Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 4.3. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renstra [Dishub Kulon Progo] 55 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Tahun Keterang an 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Tingkat kualitas layanan transportasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 3 Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 Sedangkan Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 tertuang dalam Tabel 4.4 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 No Indikator Kinerja Program Satuan Target Tahun Keterang an 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan % 56,43 57,86 59,29 60,71 62,14 63,57 2 Ketersediaan Perlengkapan Jalan % 19,69 20,08 20,47 20,86 21,26 21,65 3 Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis % 16,96 17,01 17,38 17,76 18,18 18,60 DAIS 4 Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 Renstra [Dishub Kulon Progo] 56 Pada bagian ini disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD), yaitu ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Sebagai bagian integral dari penyajian IKD, turut disampaikan pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah serta perangkat daerah. Untuk mengetahui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 4.5 dan tabel 4.6 berikut ini: Tabel 4.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 No . Indikator Satuan Target Tahun Keterang an2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS) Kategori A / Arus Bebas (0– 0,2) A / Arus Bebas (0– 0,2) A / Arus Bebas (0– 0,2) A / Arus Bebas (0– 0,2) A / Arus Bebas (0– 0,2) A / Arus Bebas (0– 0,2) 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) A (85,3) 3 Indeks maturitas SPIP Nilai 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 No. Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.n.1 Rasio konektivitas nilai 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 2.n.2 V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota nilai 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2 0-0,2 Renstra [Dishub Kulon Progo] 57 BAB V. PENUTUP Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 – 2029 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Rancangan Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Kulon Progo. Dengan telah disepakatinya Rancangan Akhir Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaanya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.Sekretariat, Bidang-bidang, UPT , ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:

a.Melaksanakan Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.Menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra dan Renja.
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Dinas Perhubungan telah berupaya maksimal dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai rencana tindak lanjut Dinas Perhubungan berkomitmen akan melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan. Lampiran I : Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2025-2030 Dinas Perhubungan NO. SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SATUA N CARA PERHITUNGAN REALISA SI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas pelayanan transportasi daerah Tingkat kualitas layanan transportasi % Jumlah kendaraan yang lulus uji / Jumlah kendaraan yang diuji x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah kendaraan yang lulus uji 5489 5539 5589 5639 5689 5739 5789 Jumlah kendaraan yang diuji 5489 5539 5589 5639 5689 5739 5789 Lampiran II: Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2030 Dinas Perhubungan NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan % Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia / Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang sesuai standar pelayanan x 100% 56,43 56,43 57,86 59,29 60,71 62,14 63,57 Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia 79 79 81 83 85 87 89 Fasilitas Utama 50 50 51 52 53 54 55 Fasilitas Pendukung 29 29 30 31 32 33 34 Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sesuai standar pelayanan 140 140 140 140 140 140 140 Fasilitas Utama 92 92 92 92 92 92 92 Fasilitas Pendukung 48 48 48 48 48 48 48 NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ketersediaan Perlengkapan Jalan % Jumlah perlengkapan jalan yang ada/Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 100% 19,24 19,69 20,08 20,47 20,86 21,26 21,65 Jumlah perlengkapan jalan yang ada 10.497 10.786 10.998 11.213 11.427 11.642 11.857 LPJU 3.997 4.149 4.249 4.349 4.449 4.549 4.649 APILL 26 26 26 26 26 26 26 Warning Lamp 1 24 24 24 25 25 25 Rambu LL 1.440 1.461 1.481 1.501 1.521 1.541 1.561 Cermin Tikungan 121 130 142 157 170 185 200 Guard raill 4.912 4.996 5.076 5.156 5.236 5.316 5.396 Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada 54.555 54.772 54.772 54.772 54.772 54.772 54.772 LPJU 19.122 19.122 19.122 19.122 19.122 19.122 19.122 APILL 22 38 38 38 38 38 38 Warning Lamp 15 72 72 72 72 72 72 Rambu LL 4.298 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 Cermin Tikungan 110 200 200 200 200 200 200 Guard raill 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis % Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dikawasan strategis/Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten di kawasan Strategis x 100% 16,98% 16,96% 17,01% 17,38% 17,76% 18,18% 18,60% DAIS NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dikawasan strategis 8.228 8.253 8.278 8.457 8.642 8.847 9.052 LPJU 1.754 1.779 1.804 1.854 1.904 1.954 2.004 Warning Lamp 1 1 1 1 1 1 1 Rambu LL 1.440 1.440 1.440 1.455 1.480 1.505 1.530 Cermin Tikungan 121 121 121 135 145 155 165 Guardrail 4.912 4.912 4.912 5.012 5.112 5.232 5.352 Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten di kawasan Strategis 48.465 48.666 48.666 48.666 48.666 48.666 48.666 LPJU 13.054 13.054 13.054 13.054 13.054 13.054 13.054 Warning Lamp 15 72 72 72 72 72 72 Rambu LL 4.298 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 Cermin Tikungan 110 200 200 200 200 200 200 Guardrail 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 100 100 100 100 100 100 Semua Perangkat Daerah *DO: Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100) i ii RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2025-2029 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Jl. Tamtama Nomor 03 Wates Kulon Progo Kode Pos 5611 Telp (0274) 773208 Website : kominfo.kulonprogokab.go.id email : kominfo iii KATA PENGANTAR uji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan perumusan indikator kinerja baik indikator kinerja OPD, indikator kinerja program maupun sub kegiatan. Indikator kinerja yang terukur akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi secara periodik. Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Segala kekurangan dalam Perubahan Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Wates, 18 September 2025 Kepala, AGUNG KURNIAWAN, S.IP. M.Si Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196808051996031005 iv RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk memastikan keselarasan program, kegiatan, dan kebijakan Dinas dengan arah pembangunan daerah kabupaten serta prioritas Kepala Daerah dalam lima tahun mendatang, yang berlandaskan pada visi pembangunan daerah Kabuapten Kulon progo. Selain menjadi pedoman pembangunan sektoral, Renstra juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis yang menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan evaluasi kinerja dinas. Program dan kegiatan dalam Renstra disusun sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD. Pelaksanaannya akan mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi lintas pihak. v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ii RINGKASAN EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL v DAFTAR GAMBAR vii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang …........................................................................................... 1 1.2 Dasar hukum penyusunan............................................................................. 4 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................. 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ………………….................................................... 9 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………….. 9 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .......................................... 9 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah................................................................... 19 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah........................................................... 23 2.1.4. Kelompok sasaran layanan.......................................................................................................... 49 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis........................................................................... 53 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ………………….................... 53 2.2.2. Isu Strategis ................................................................................................. 54 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIAJKAN….................................. 60 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 ………………….................. 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029............................................................................................ 60 62 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.........................................................................................…………… 71 BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 88 vi DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Komposisi ASN berdasarkan laki-laki dan perempuan ............................................ 19 Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kulon Progo menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025................................................................................ 20 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat tahun 2025...................................................................... 21 Tabel 2.4 Gedung Prasarana Kantor Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 …………………………….………................................................. 22 Tabel 2.5 Sarana Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo …………………… 22 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo …………………................................................................... 25 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo…………………….............................. 30 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Peramgkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kulon Progo…… 33 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kulon Progo................ 42 Tabel2.10 Jenis Layanan dan Kelompok sasaran……................................................................ 50 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo…………………………………………………………………….. 61 Tabel 3.2 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ........................................................................................................................... 63 Tabel 3.3 Penentuan Alternatif Strategi meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan ..................... 64 Tabel 3.4 Penahapan RENSTRA Perangkat Daerah……………………………………………….. 66 Tabel 3.5 Arah Kebijakan RENSTRA……………………………………………………………….… 70 Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ………………………………….… 72 Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Pembangunann………… 81 vii Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………………………………………………………………………….…. 82 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029………………………… 82 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah..................................................................... 83 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah................................................................ 84 viii DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kulon Progo ............................................................................................................. 18 Gambar 3.1 Analisis Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ……….…………………….................................................................... 53 1 Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Dari kebijakan dimaksud, maka tahun 2026 yang merupakan tahapan transisi yaitu yang terakhir pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sebagaimana kebijakan dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Kulon Progo akan memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan 2 dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Dalam tataran perangkat daerah, masing-masing OPD membuat rencana strategis di masa transisi juga. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni :

(1)penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Kominfo Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kedudukan dan keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaan Strategis lainnya dapat dilihat pada bagan alur dibawah ini. 3 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki nilai strategis karena menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengendalian pembangunan. Nilai strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika :  Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun  Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah  Menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah  Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun  Disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih 4 efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ini, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar dan acuan adalah sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
15.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tata Kelola Teknologi Komunikasi dan Informatika;
19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggeraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022;.
23.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).;
25.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuapten Kulon Progo;
28.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
29.Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 86);
30.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
31.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025; 7
32.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Master Plan Smart City Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2028.
33.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 disusun untuk menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi secara optimal. Renstra juga menjadi panduan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Maksud disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

a.Menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
c.Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN BAB ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis yang berisikan pengertian ringkas tentang renstra, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan. 9 Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika (yang sebelumnya bergabung di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika), urusan Data Statistik (yang sebelumnya kewenangan berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan sebagian urusan Kehumasan dan Persandian (yang sebelumnya berada di Sekretariat Daerah). Dasar hukum berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan diterbitkannya Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka terdapat perubahan kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun unsur-unsur yang 10 mengalami perubahan yakni pada penggantian eselon IV (sub bidang) menjadi Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda menjadi Kelompok Substansi/Subkoordinator. Berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika perlu disesuaikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka terdapat perubahan kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya di Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami Perubahan Kelembagaan yaitu dari Dinas Tipe C menjadi Tipe B. Ada penambahan 1 Bidang yaitu Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian. Sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri-dari 1 Sekretariat ( Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan) dan 2 Bidang ( Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Informasi komunikasi Publik dan Statistik). Maka terdapat perubahan kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; b) pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 11 c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; d) pelaksanaan administrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun uraian tugas, pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika asdalah sebagai berikut :
1. 1.Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi:
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.Perumusan kebijakan Sekretariat;
c.Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f.Pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Dinas;
j.Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k.Pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi publik;
l.Pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m.Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 12 Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas :
a.menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian
b.menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.; serta
c.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. 2.Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi:
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
b.Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, komunikasi publik dan statistik;
c.Pengoordinasian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
d.Pengoordinasian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten;
e.Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
f.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Informasi, komunikasipublik dan Statistik;
g.Penyelenggaraan monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
h.H. Penyelenggaraan monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
i.Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
j.Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
k.Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik;
l.Fasilitasi penyelenggaraan Layanan Hubungan Media;
m.Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
n.Pelaksanaan manajemen Komunikasi Krisis; 13
o.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
p.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
q.Penyediaan/pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
r.Pelaksanaan dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
s.Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi;
t.Penyusunan Metadata Statistik Sektoral;
u.Peningkatan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral;
v.Pengembangan Infrastruktur Statistik;
w.Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah;
x.Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi publik dan statistik;
y.Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
z.Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah; aa. Pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah; bb. Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi media elektronik dan media sosial Pemerintah Daerah; cc. Pendokumentasian dan peliputan kegiatan pimpinan Daerah; dd. Penguatan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik; ee. Penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); ff. Pelaksanaan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pers Nasional; gg. Penyelenggaraan penyajian Analisis Makro Statistik; hh. Pelaksanaan survey yang berkaitan dengan statistik daerah; ii. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik; dan jj. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 14 bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas :  Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi komunikasi publik dan penyelenggaraan statistik sektoral
1. 3.Bidang Aplikasi Informatika Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
b.perumusan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
c.pengoordinasian pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah;
d.pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
e.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pengembangan tata kelola dan sistem informasi;
f.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Aplikasi Informatika;
g.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Aplikasi Informatika;
h.penyiapan bahan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan tata kelola dan sistem informasi;
i.pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah;
j.penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k.penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
l.penyelenggaraan sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
m.pengoordinasian dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
n.pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
o.penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; 15
p.pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas;
q.pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
r.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE;
s.pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah kabupaten;
t.pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital mencakup sektor prioritas dan UMKM;
u.pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital;
v.pemberian rekomendasi pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi;
w.perencanaan dan pelaksanaan pengintegrasian pengelolaan e- government Pemerintah Daerah;
x.penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi;
y.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika; dan
z.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas :  Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tata kelola dan pengembangan sistem informasi
1. 4.Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
b.Perumusan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
c.Pengoordinasian pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah; 16
d.Pengoordinasian pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah;
e.Pengoordinasian penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
f.Pengoordinasian penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
g.Pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
h.Pelaksanaan kerjasama di bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
i.Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
j.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
k.Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
l.Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
m.Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
n.Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
o.Pelaksanaan dan sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
p.Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
q.Penetapan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
r.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
s.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
t.Enyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
u.Pelaksanaan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
v.Pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
w.Perencanaan dan pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) Pemerintah Daerah;
x.Perencanaan dan penetapan layanan Internet Protokol dan Numbering di lingkungan Pemerintah Daerah; 17
y.Pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah, antara lain: Closed Circuit Television (CCTV) ruang publik non lalu- lintas dan video conference;
z.Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Pasif; aa. Penyiapan pemberian rekomendasi pembangunan infrastruktur pasif; bb. Perencanaan dan pelaksanaan audit TIK; cc. Pelaksanaan counter surveillance ruangan Pimpinan Daerah secara periodik dan acara resmi Pemerintah Daerah; dd. Penyelenggaraan layanan komunikasi IP phone; ee. Penyiapan bahan fasilitasi penerbitan sertifikat elektronik; ff. Penyelenggaraan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan/atau standarisasi ISO 27001; gg. Penyelenggaraan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Pemerintah Daerah; hh. Pengelolaan peralatan sandi dan telekomunikasi; ii. Pengelolaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telepon, radio telekomunikasi, radiogram, email dan faksimili; jj. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan kk. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas :  Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian 18 Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut : Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri dari:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
c.Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik;
d.Bidang Aplikasi Informatika;
e.Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
f.Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 19 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang didukung oleh sejumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara baik PNS + PPPK sejumlah 43 Orang maupun Tenaga Non ASN sejumlah 12 Orang. Adapun jumlah ASN dijelaskan pada tabel sebagai berikut :
a.Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin Tahun 2025. Tabel 2.1 Komposisi ASN berdasarkan Laki-laki dan Perempuan No Uraian Laki – Laki Perempuan Jumlah
1. 1.Kepala Dinas 1 0 1
2. 2.Sekretariat 5 3 8
3. 3.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik 4 7 11
4. 4.Bidang Aplikasi Informatika 8 3 11
5. 5.Bidang Infrastruktur TI, Keamanan Informasi dan Persandian 10 2 12
6. 6.Non PNS 8 4 12 Jumlah 35 19 55 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2025 Berdasarkan data pegawai pada Tabel 2.1 tersebut diatas, menunjukkan bahwa pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Paling banyak Laki-laki yaitu 35 orang dengan rincian Sekretariat 5 orang, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik 4 orang, Bidang Aplikasi 35 19 Berdasarkan Laki-laki dan Perempuan Laki-Laki Perempuan 20 Informatika 8 orang, Bidang Infrastruktur TI Keamanan Informasi dan Persandian 10 orang, Non ASN 8 orang. Sedangkan pegawai Perempuan sebanyak 19 orang dengan rincian Sekretariat 3 orang, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik 7 orang, Bidang Aplikasi Informatika 3 orang, Bidang Infrastruktur TI Keamanan Informasi dan Persandian 2 orang, Non ASN 4 orang.
b.Pegawai di Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut tingkatan pendidikan Tahun 2025. Tabel. 2.2 Jumlah Pegawai Berdasar Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 No Uraian Pendidikan JumlahS2 S1 DIII DIV SLTA SLTP
1. 1.Kepala Dinas 1 - - - - - 1
2. 2.Sekretariat 2 1 3 0 2 0 8
3. 3.Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik 1 5 2 1 2 0 11
4. 4.Bidang Aplikasi Informatika 1 9 1 0 0 0 11
5. 5.Bidang Infrastruktur TI, Keamanan Informasi dan Persandian 1 4 3 2 2 0 12
6. 6.Tenaga Non ASN 0 8 0 0 4 0 12 Jumlah 6 27 9 3 10 0 55 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2025 0 10 9 327 6 Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 SLTP SLTA DIII DIV S1 S2 21 Berdasarkan data pegawai pada Tabel 2.2 tersebut diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika kualifikasi pendidikan di dominasi SI sebanyak 27 orang dan memiliki disiplin ilmu yang beragam sehingga diharapkan menjadikan aset bagi organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pendidikan yang paling rendah adalah SLTA sebanyak 10 orang.
c.Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut golongan Tahun 2025. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 N o Uraian Gol I Gol II Gol III Gol IV Gol V Gol VII Gol IX Jumlah
1. 1.Kepala 0 0 0 1 0 0 0 1
2. 2.Sekretariat 0 2 4 1 0 1 8
3. 3.Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik 0 2 6 1 1 0 1 11
4. 4.Bidang Aplikasi Informatika 0 1 9 0 0 1 1 12
5. 5.Bidang Infrastruktur TI, Keamanan Informasi dan Persandian 0 2 9 0 0 0 0 11
6. 6.Tenaga Non ASN 12 Jumlah 0 7 28 3 1 2 2 55 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2025 0 7 28 3 2 2 1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Gol I Gol II Gol III Gol IV Gol VII Gol IX Gol V 22 Berdasarkan data pegawai pada Tabel 2.3 tersebut diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki golongan cukup tinggi, dan memiliki pengalaman kerja yang beragam sehingga diharapkan menjadikan aset bagi organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun pegawai menurut golongan didominasi oleh golongan III, hal ini dipengaruhi tingkat pendidikan yang sebagian besar didominasi oleh SLTA sampai dengan SI. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 2.4 Gedung Prasarana Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 No. Nama Barang Jumlah
7. 1.Kantor Lokasi Luas Bangunan 3 unit Wates 220 m2 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo Tabel 2.5 Sarana Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 No Uraian Jumlah Kondisi (unit) Baik Rusak Ringan Rusak Berat Ket
8. 1.Kendaraan roda empat Merk Avanza Veloz, Suzuki APV, Xpander Mitsubishi (unit) 3 3 0 0
9. 2.Kendaraan roda dua (unit) 11 11 0 0 23 No Uraian Jumlah Kondisi (unit) Baik Rusak Ringan Rusak Berat Ket
10. 3.Komputer (unit) 46 42 4 0 Rusak ringan usul perbaikan (servis)
11. 4.Laptop Merk Asus, DELL, HP (unit) 9 9 0 0
12. 5.Notebook, HP (unit) 3 3 0 0
13. 6.Telepon panasonic (unit) 4 4 0 1
14. 7.Mesin Fax Merk Panasonic dan Sharp(unit) 2 1 0 1 Rusak berat usul hapus
15. 8.AC Panasonic dan daikin 22 21 0 1 Rusak berat usul hapus tahun 2026
16. 9.CCTV 20 20 0 0 Indor dan outdoor Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Mendasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat tiga urusan yang menjadi kewenangan dinas, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan kewenangan dimaksud melaksanakan fungsi pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik Indikator sasaran dilakukan melalui Program Aplikasi Informatika, Program iformasi dan Komunikasi publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoaral dan Program Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan 24 Informasi. Di mana indikator sasaran dapat mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kulon Progo pada periode renstra sebelumnya (2023-2026) menunjukkan tingkat capaian kinerja yang baik. Selain itu, pada pencapaian indikator program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian juga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo tahun 2020- 2024 ditunjukkan oleh tabel dibawah ini : 25 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke - 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (16)
(17)Indikator Kinerja Utama 1 Rata-Rata Prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 2 Indeks SPBE 3,22 3,32 3,42 4,08 3,22 3,32 4,08 3,91 1.00 1.00 1.19 0.96 3 Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah 82,72 84,89 87,07 100 82,72 95,71 99,21 94,44 1.00 1.13 1.14 0.94 Indikator Kinerja kunci 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 63,45 72,14 74,82 100 78,29 78,29 73,74 100 1.23 1.09 0.99 1.00 3,. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 26 5. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 6. Tingkat keamanan informasi pemerintah Na Na Na 68,06 100 40,31 60,62 68,06 Na Na Na 1.00 Indiaktor Kinerja program 1 Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 2 Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik 60,86 63,45 72,14 74,82 60,86 62,12 70,00 71.97 1.00 0.98 0.97 0.96 3 Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi 80.95 80,95 83,33 100 78,57 95,24 98,81 91.67 0.97 1.18 1.19 0.92 4 Persentase data sektoral yang dipublikasi 91,01 92,77 94,53 100 91,01 96,65 100 100 1.00 1.04 1.06 1.00 5 Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan 27,51 34,53 41,56 50,84 27,51 40,69 49,17 54.71 1.00 1.18 1.18 1.08 27 Dari tabel 2.6 di atas Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran s.d TW IV Tahun 2024 yang merupakan IKU Dinas belum memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks SPBE dari target capaian 4,08% terealisasi sebesar 3,91%. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian Evaluasi SPBE dari kemenpan RB. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta No Nama Instansi Indeks Predikat 1 Pemerintah D.I. Yogyakarta 4,53 Memuaskan 2 Pemerintah Kab. Bantul 4,18 Sangat Baik 3 Pemerintah Kab. Sleman 4,30 Memuaskan 4 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 3,96 Sangat Baik 5 Pemerintah Kab. Kulon Progo 3,91 Sangat Baik 6 Pemerintah Kota Yogyakarta 3,50 Sangat Baik Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah dari target capaian 100% terealisasi sebesar 94,44%. Hal ini karena adanya pergantian komisioner KID DIY sehingga kriteria penilaian jadi berbeda semuanya. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil memperoleh 35 PPID Pembantu dengan kategori informatif dan 7 PPID Pembantu dengan katagori yang tidak informatif. 28 Capaian kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat Daerah tercapai sesuai target dengan capaian 100 (100%). Faktor pendukung tercapainya karena terlaksananya pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang, Jumlah dokumen atau surat yang dihasilkan dan diarsipkan, Terlaksananya perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan sekretariat, Terlaksananya penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan, Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran, Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja program informasi dan komunikasi publik (Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi) s.d TW IV belum memenuhi target yaitu dari target 100% terealisasi 91,67% karena di Tahun 2024 ini Komisioner KID DIY di ganti dan kriteria penilaian jadi berbeda semua sehingga berdasarkan Monev Keterbukaan Informasi Publik KID DIY Tahun 2024 ada 7 PPID Pelaksana yang belum informatif yaitu:

1.Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo,
2.Satuan Polisi Pamong Praja,
3.RSUD Nyi Ageng Serang,
4.Kapanewon Temon,
5.Kapanewon Kokap,
6.Kapanewon Girimulyo,
7.Kapanewon Wates. Indikator kinerja program Aplikasi Informatika (Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik) s.d TW IV belum memenuhi target yaitu dari target 74,82% terealisasi 71,97%. Hal ini karena Sebagian aplikasi belum terintegrasi dan belum mengacu pada standar, protokol, teknologi dan mekanisme yang memungkinkan data mengalir di antara sistem yang beragam dengan intervensi manusia yang minimal (ninteroperabilitas data). Upanya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Pengembangan dan pembangunan integrasi 29 aplikasi secara bertahap dan Perbaikan kelengkapan regulasi penyelenggaraan SPBE dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana induk SPBE Indikator kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral (Persentase data sektoral yang dipublikasi) s.d TW IV sudah memenuhi target yaitu dari target 100% terealisasi 100%. Hal ini di dukung dengan semakin baiknya koordinasi antar Perangkat Daerah, Forum Data dan Instansi yang menangani data BPS Kabupaten Kulon Progo. Indikator kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan) s.d TW IV sudah melebihi target yaitu dari target 50,84% terealisasi 54,71%. Hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik dengan Kominfo DIY perihal bantuan fasilitas peralatan dan pendampingan Counter Surveillance (pelaksanaan kegiatan pengamanan ruang kerja dan pimpinan) dan Counter Surveillance pelaksanaan nya berjalan lancar sesuai jadwal yaitu di bulan oktober . Selain itu untuk ruang yang diamankan merupakan ruangan baru atau kata lain ruang yg belum pernah diamankan dari tahun sebelumnya. Terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika s.d TW IV Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut antara lain :
1.Percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
2.Perlunya melakukan pengendalian internal secara tertib agar lebih ditingkatkan sehingga kinerja fisik dan kinerja keuangan bisa selaras dalam pelaksanaannya;
3.Perlunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta RPD 2023-2026 untuk mendukung perencanaan target RPD di tahun 2025;
4.Melakukan evaluasi hasil outcome dan kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat; 30 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai 2.113.968.317 2.530.391.715 3.437.698.393 2.639.445.761 2.848.741.879 2.403.728.957 2.505.445.092 2.457.372.529 2.519.929.263 2.519.929.263 1.14 0.99 0.71 0.95 0.88 10.07 1.21 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa 4.324.242.705 4.685.229.961 4.621.546.069 5.545.997.534 7.060.587.508 4.187.875.036 4.565.620.143 4.513.463.787 5.394.213.750 6.860.767.357 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 13.58 13.64 Belanja Modal 546.143.470 438.533.111 1.335.455.506 2.987.543.394 1.693.165.800 515.070.000 428.770.700 1.266.671.441 2.935.289.770 1.658.552.400 0.94 0.98 0.95 0.98 0.98 66.30 66.73 31 Berdasarkan pada tabel di atas, Belanja pada Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 8.753.753.308,- yang digunakan untuk membiayai belanja langsung, dengan realisasi sebesar Rp. 8.519.319.757,- atau kinerja keuangan 97,32% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung (sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi), Komitmen pimpinan dalam memberikan dorongan, semangat,arahan dan bimbingan.
1.Jumlah dan kualitas sumber daya manusia Pada Dinas Komunikasi dan Informatika jumlah pengelola keuangan jumlahnya belum memadai dan kualifikasi pendidikan bukan lulusan ekonomi atau akutansi. Pengelola keuangan juga belum mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan yang update dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Meskipun dengan keterbatasan SDM yang ada, pada tahun 2024 Dinas Kominfo bisa mencapai kinerja keuangan 97,32% dengan predikat kinerja sangat tinggi.
2.Sarana pendukung (sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi) Sistem kerja, fasilitas kerja dan proses organisasi mengenai pengelolaan keuangan pada Dinas Kominfo sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari penerapan penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi. Sejak berdirinya Dinas Kominfo pada tahun 2016 telah menggunakan sistem manajemen keuangan daerah (SIMDA), dimana sistem ini sangat membantu pengelola keuangan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dan pada tahun 2022 Dinas Kominfo juga telah menggunakan sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara elektronik yang pelaksanaannya oleh pemerintah daerah secara nasional. Dalam proses organisasi mengenai pengelolaan keuangan daerah khusunya terdapat permasalahan internal antar bidang yang dianggap oleh pengelola keuangan belum dirasa mendukung aktifitas mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu ditingkatkannya diskusi/dialog antar sesama pegawai baik setingkat maupun antar pimpinan dan staf untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuna dan visi misi instansi. Hal ini 32 juga memberikan kesempatan kepada pegawai lain dalam memberikan ide-ide terhadap permasalahan yang terjadi.
3.Faktor Kepemimpinan Faktor kepemimpinan mempengaruhi kinerja pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas Kominfo secara signifikan. Hal ini berarti apabila faktor kepemimpinan semakin ditingkatkan maka kinerja pengelola keuangan pada Dinas Kominfo semakin meningkat dan juga membuktikan bahwa peran pimpinan sangat penting dalam membangun suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan komitmen pimpinan pada SKPD Dinas Kominfo dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan bimbingan dinilai cukup berhasil sehingga kinerja pengelola keuangan pada SKPD Dinas Kominfo semakin baik. 33 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.946.820 N/A N/A N/A N/A 199.091.7 06 N/A N/A N/A N/A 0.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 135.374.320 N/A N/A N/A N/A 131.313.1 06 N/A N/A N/A N/A 0.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.981.000 N/A N/A N/A N/A 30.791.00 0 N/A N/A N/A N/A 0.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 Penyediaan Rapat- rapat, konsultasi dan Koordinasi 47.591.500 N/A N/A N/A N/A 36.987.60 0 N/A N/A N/A N/A 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah N/A 52.466.000 3.447.915.734 2.660.596.873 2.858.207.579 N/A 52.190.9 00 2.468.277.662 2.540.930. 404 2.719.1 48.403 N/A 0.99 0.72 0.96 0.95 N/A N/A 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN N/A 3.394.479.934 2.600.437.673 2.803.141.879 N/A 2.414.850.082 2.480.921. 175 2.665.7 20.648 N/A 0.71 0.95 0.95 N/A N/A 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN N/A 45.166.000 46.866.000 52.265.900 48.065.900 N/A 44.911.0 00 46.866.000 52.219.54 5 46.722. 770 N/A 0.99 1.00 1.00 0.97 2.42 1.75 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD N/A 7.300.000 6.569.800 7.893.300 6.999.800 N/A 7.279.90 0 6.561.580 7.789.684 6.704.9 85 N/A 1.00 1.00 0.99 0.96 -0.39 -1.69 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 31.705.300 N/A N/A N/A N/A 31.251.60 0 N/A N/A N/A N/A 0.99 N/A N/A N/A N/A -0.39 -1.69 1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 15.074.500 N/A N/A N/A N/A 14.908.60 0 N/A N/A N/A N/A 0.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 34 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 11.181.500 N/A N/A N/A N/A 10.984.50 0 N/A N/A N/A N/A 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 5.449.300 N/A N/A N/A N/A 5.358.500 N/A N/A N/A N/A 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah N/A 12.219.500 19.399.900 14.829.900 12.040.200 N/A 12.120.3 75 19.384.690 14.631.23 5 11.691. 848 N/A 0.99 1.00 0.99 0.97 5.46 5.11 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah N/A 6.588.000 13.100.000 7.830.000 6.210.300 N/A 6.562.47 5 13.100.000 7.702.645 5.996.6 80 N/A 1.00 1.00 0.98 0.97 12.64 12.09 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah N/A 5.631.500 6.299.900 6.999.900 5.829.900 N/A 5.557.90 0 6.284.690 6.928.590 5.695.1 68 N/A 0.99 1.00 0.99 0.98 2.09 1.84 Program Peningkatan sarana/Prasarana kerja dankualitas Sumber Daya Manusia OPD 293.349.300 N/A N/A N/A N/A 260.441.3 61 N/A N/A N/A N/A 0.89 N/A N/A 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 94.385.000 N/A N/A N/A N/A 92.400.00 0 N/A N/A N/A N/A 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 193.059.300 N/A N/A N/A N/A 162.150.5 61 N/A N/A N/A N/A 0.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit 5.905.000 N/A N/A N/A N/A 5.890.800 N/A N/A N/A N/A 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 Pendidikan dan pelatihan non formal N/A N/A Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah N/A 1.444.900 16.794.900 25.350.000 23.550.000 N/A 1.444.90 0 16.787.900 25.224.80 0 23.361. 396 N/A 1.00 1.00 1.00 0.99 N/A N/A 1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja N/A 1.444.900 1.294.900 2.250.000 2.250.000 N/A 1.444.90 0 1.287.900 2.174.500 2.061.3 96 N/A 1.00 0.99 0.97 0.92 21.13 17.59 35 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi Pegawai 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi N/A 15.500.000 23.100.000 21.300.000 N/A 15.500.000 23.050.30 0 21.300. 000 N/A 1.00 1.00 1.00 N/A N/A Administrasi Umum Perangkat Daerah N/A 33.875.800 73.255.200 77.930.400 79.244.500 - 33.320.6 00 54.780.309 61.618.91 9 66.918. 571 1,64 25,22 20,9 3 15,55 41.44 28.50 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor N/A N/A N/A N/A 26.023.500 N/A N/A N/A N/A 24.715. 280 N/A N/A N/A N/A 0.95 NA NA 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD N/A 33.875.800 73.255.200 77.930.400 53.221.000 33.320.6 00 54.780.309 61.618.91 9 42.203. 291 0.98 0.75 0.79 0.79 30.31 15.13 Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah N/A 27.705.000 - 8.829.600 - - 2.960.00 0 - 8.766.000 - 0.11 #VAL UE! 0.99 #VAL UE! NA NA 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya N/A 27.705.000 8.829.600 2.960.00 0 8.766.000 0.11 0.99 NA NA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah N/A 142.141.976 137.854.218 121.433.132 123.707.108 - 139.991. 786 137.845.890 120.214.6 30 116.099 .361 0.98 1.00 0.99 0.94 -4.35 -5.92 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik N/A 24.719.756 17.767. 087 0.72 NA NA 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor N/A 94.826.232 98.987.352 94.373.93 0 98.332. 274 1.00 0.99 NA NA 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor N/A 142.141.976 137.854.218 26.606.900 139.991. 786 137.845.890 25.840.70 0 0.98 1.00 0.97 #DIV/ 0! NA NA 36 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 151.013.632 145.758.100 278.637.484 137.286.300 - 140.154. 818 139.751.252 271.227.8 90 133.546 .735 0.93 0.96 0.97 0.97 12.32 14.34 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.820.000 99.663. 298 0.99 NA NA 2 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.986.000 10.980. 000 1.00 NA NA 3 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 151.013.632 145.758.100 278.637.484 25.480.300 140.154. 818 139.751.252 271.227.8 90 22.903. 437 0.93 0.96 0.97 0.90 -1.06 0.75 Program pengembangan komunikasi media massa dan data/informasi/stati stik 868.136.795 N/A N/A N/A N/A 816.167.6 85 N/A N/A N/A N/A 0.94 N/A N/A N/A N/A NA NA 1 Penyusunan data statistik 333.144.025 N/A N/A N/A N/A 328.377.3 50 N/A N/A N/A N/A 0.99 N/A N/A N/A N/A NA NA 2 Penyusunan database daerah - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA NA 3 Pembinaan kelompok informasi masyarakat - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA NA 4 Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan informasi 140.048.800 N/A N/A N/A N/A 130.110.3 35 N/A N/A N/A N/A 0.93 N/A N/A N/A N/A NA NA 37 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi 5 Penyelenggaraan media center kulon progo 394.943.970 357.680.0 00 0.91 NA NA Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota N/A 586.969.423 851.308.106 689.608.600 694.398.100 N/A 574.422. 680 836.225.743 668.070.2 35 665.476 .890 N/A 0.98 0.98 0.97 0.96 8.91 8.36 1 Pelayanan Informasi Publik N/A 149.378.420 400.540.506 217.078.200 252.588.000 N/A 147.390. 200 394.915.691 215.755.7 60 236.731 .329 N/A 0.99 0.99 0.99 0.94 46.23 44.10 2 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas N/A 313.648.703 313.231.900 472.530.400 441.810.100 N/A 305.192. 080 308.436.052 452.314.4 75 428.745 .561 N/A 0.97 0.98 0.96 0.97 14.74 14.17 3 Perumusan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik N/A 123.942.300 137.535.700 N/A 121.840. 400 132.874.000 N/A 0.98 0.97 #DIV /0! #DIV/ 0! NA NA Pnyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota N/A 355.683.960 302.793.610 304.341.700 232.823.700 N/A 270.844. 529 292.687.498 296.119.3 49 225.205 .696 N/A 0.76 0.97 0.97 0.97 -12.62 -4.90 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral N/A 355.683.960 302.793.610 304.341.700 232.823.700 N/A 270.844. 529 292.687.498 296.119.3 49 225.205 .696 N/A 0.76 0.97 0.97 0.97 -12.62 -4.90 Program pengembangan aplikasi informatika 3.762.188.56 0 N/A N/A N/A N/A 3.700.222. 634 N/A N/A N/A N/A 0.98 NA NA 1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi 121.738.100 N/A N/A N/A N/A 117.673.7 50 N/A N/A N/A N/A 0.97 NA NA 38 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi 2 Pengelolaan jaringan komputer, server dan koneksi internet 3.370.311.16 0 3.313.723. 920 0.98 NA NA 3 Penyelenggaraan layanan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik - - NA NA 4 Pengelolaan situs- situs web resmi pemerintah kabupaten - - NA NA 5 Pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah kabupaten 270.139.300 268.824.9 64 1.00 NA NA 6 Penyelenggaraan forum dialog publik - - NA NA 7 Penyelenggaraan pertunjukan rakyat - - NA NA pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 3.744.661.61 1 4.177.623.700 6.646.963.000 5.224.199.100 - 311.673. 131 4.051.611.375 6.499.667. 010 5.113.4 95.972 0.08 0.97 0.98 0.98 16.42 1 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 6.052.180.200 4.990.370.400 5.926.663. 079 4.915.9 05.564 0.98 0.99 NA NA 2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik 310.468.800 299.975.400 458.593.100 205.223.100 234.625. 071 275.162.701 443.341.6 77 174.121 .326 0.76 0.92 0.97 0.85 -1.92 5.89 39 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi 3 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 3.434.192.81 1 3.877.648.300 136.189.700 28.605.600 77.048.0 60 3.776.448.674 129.662.2 54 23.469. 082 #DIV/0! 0.02 0.97 0.95 0.82 -54.19 Program Pengelolaan Persandian 17.922.400 - - - - 9.321.050 - - - - 0.52 NA NA 1 Pengelolaan Persandian 17.922.400 9.321.050 0.52 NA NA Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota - - - 320.220.900 253.237.800 - - - 318.929.6 03 249.897 .865 1.00 0.99 NA NA 1 Pelaksanaaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik 320.220.900 253.237.800 318.929.6 03 249.897 .865 1.00 0.99 NA NA Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandio Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - 15.581.270 221.996.500 24.245.100 22.459.700 - 15.484.4 00 220.851.450 24.032.70 8 20.868. 614 0.99 0.99 0.99 0.93 NA NA 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 15.581.270 221.996.500 24.245.100 22.459.700 15.484.4 00 220.851.450 24.032.70 8 20.868. 614 0.99 0.99 0.99 0.93 NA NA Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan kebudayaan - - - - 800.000.000 - - - - 797.021 .202 1.00 NA NA 40 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata – rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realiisasi 1 Pengembangan Ekosistem Kultur DIY Berbasis Digital 800.000.000 797.021 .202 1.00 NA NA Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan - - - - 1.141.341.100 - - - - 1.086.6 32.852 0.95 NA NA 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 1.141.341.100 1.086.6 32.852 0.95 NA NA 41 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun 2024 2024 2024 Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.040.200 11.691.848 0.97 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) 6.210.300 5.996.680 0.97 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) 5.829.900 5.695.168 0.98 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.858.207.579 2.719.148.403 0.95 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika) 2.803.141.879 2.665.720.648 0.95 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika) 48.065.900 46.722.770 0.97 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika) 6.999.800 6.704.985 0.96 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.550.000 23.361.396 0.99 1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Komunikasi dan Informatika) 2.250.000 2.061.396 0.92 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Komunikasi dan Informatika) 21.300.000 21.300.000 1.00 42 Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun 2024 2024 2024 Administrasi Umum Perangkat Daerah 79.244.500 66.918.571 0.84 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika) 26.023.500 24.715.280 0.95 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika) 53.221.000 42.203.291 0.79 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.707.108 116.099.361 0.94 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Komunikasi dan Informatika) 24.719.756 17.767.087 0.72 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika) 98.987.352 98.332.274 0.99 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.286.300 133.546.735 0.97 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Komunikasi dan Informatika) 100.820.000 99.663.298 0.99 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika) 10.986.000 10.980.000 1.00 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika) 25.480.300 22.903.437 0.90 43 Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun 2024 2024 2024 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 694.398.100 665.476.890 0.96 1 Pelayanan Informasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika) 252.588.000 236.731.329 0.94 2 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas (Dinas Komunikasi dan Informatika) 441.810.100 428.745.561 0.97 Pnyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 232.823.700 225.205.696 0.97 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dinas Komunikasi dan Informatika) 232.823.700 225.205.696 0.97 pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.224.199.100 5.113.495.972 0.98 1 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) 4.990.370.400 4.915.905.564 0.99 2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik (Dinas Komunikasi dan Informatika) 205.223.100 174.121.326 0.85 3 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) 28.605.600 23.469.082 0.82 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota 253.237.800 249.897.865 0.99 44 Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun 2024 2024 2024 1 Pelaksanaaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik (Dinas Komunikasi dan Informatika) 253.237.800 249.897.865 0.99 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandio Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 22.459.700 20.868.614 0.93 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi dan Informatika) 22.459.700 20.868.614 0.93 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan kebudayaan 800.000.000 797.021.202 1.00 1 Pengembangan Ekosistem Kultur DIY Berbasis Digital (Dinas Komunikasi dan Informatika) 800.000.000 797.021.202 1.00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 1.141.341.100 1.086.632.852 0.95 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (Dinas Komunikasi dan Informatika) 1.141.341.100 1.086.632.852 0.95 45 Berdasarkan tabel di atas, Pelaksanaan dan perkembangan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar perkantoran yang sifatnya rutin, Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 93,85% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2) Penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 84,45% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan. Manfaat kegiatan ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu:, 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD s.d TW IV Kegiatan ini sebesar 97,03% dan realisasi fisik program ini mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat Program ini adalah meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 46 subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 97,28% dan realisasi fisik program ini mencapai 99.66%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pegawai sehingga mempunyai dedikasi dan kemampuan. Manfaat program ini adalah meningkatnya kelancaran kinerja pelaksanaan tugas. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu: Monitoring evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dan Pendidikan dan Peatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,20 % dan fisik mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyusun perencanaan, anggaran dan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban SKPD. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Manfaat program ini meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini tercapai 97,11% dan realisasi fisik mencapai 100%. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e- goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik Manfaat program ini meningkatnya layanan TIK dan Integrasi layanan secara elektronik . Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 subkegiatan yaitu: 1) Kegiatan Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah. 2) Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 47 Komunikasi Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 97,88% dan realisasi fisik mencapai 100%. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan. Manfaat program meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 subkegiatan yaitu 1) kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik. 2) Kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 95,80% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan yaitu berupa : 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, 2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,84% sedang realisasi fisik mencapai 94,50%. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 96,73% sedang realisasi fisik mencapai 99%. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya sarana layanan 48 akses internet publik. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,63% sedang realisasi fisik mencapai 100%. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya Data Sosial dan Ekonomi Berbasis Keluarga. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,21% sedang realisasi fisik mencapai 98%. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2024 belum tercapai target 100%, total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 8.753.753.308,- dan terealisasi Rp. 8.519.319.757,- atau 97,32%. Namun dari keseluruhan anggaran tersebut tidak dapat terealisasi secara keseluruhan karena adanya Surat Edaran Terkait Rasionalisasi dan Efisiensi belanja tahun 2024 untuk menjaga likuiditas kas daerah karena terjadinya perubahan regulasi dan penurunan pendapatan daerah secara signifikan yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif diutamakan yang ada Undangan, Makanan dan minuman rapat/jamuan tamu hanya diperbolehkan untuk makanan dan minuman rapat kecil serta adanya sisa dari pengadaan belanja karena hasil negosiasi harga. 49 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo adalah Perangkat Daerah dan masyarakat. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut : I. LAYANAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN STATISTIK 1) Pengelolaan Informasi Publik a) Layanan dan Tindak Lanjut Aduan b) Pembinaan KIM c) Pembinaan PPID d) Fasilitasi Manunggal Fair e) Podcast 2) Hubungan Masyarakat a) Publikasi Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial b) Media Center c) Dokumentasi Video Event d) Kehumasan 3) Statistik a) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral b) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia II. LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA
1.Tata Kelola SPBE, Smart City a) Tatakelola Arsitektur dan Peta Rencana SPBE b) Masterplan Smart City c) Evaluasi SPBE / Indeks Pemerintah Digital dan Smart City d) Dewan Smart City
2.Pengembanga Aplikasi a) Pembangunan dan Pemeliharaan Aplikasi b) Portal Integrasi Layanan Publik 50 c) Dashboard Kinerja Pembangunan Daerah atau Integrated Development Management Center (IDMC) d) Control Panel (Pengelolaan doamin) III. LAYANAN INFRASTRUKTUR TI, KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
1.Jaringan Intra a) Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk OPD, Kapanewon dan Kalurahan b) Bandwith Internet c) Rapat Virtual (Zoom)
2.Pusat Kendali a) Ruang Server b) Collocation c) Hosting d) IP Publik e) Pemanfaatan Pusat Data Nasional
3.Keamanan Informasi dan Persandian a) Penerapan Standar Keamanan Informasi ISO 27001 b) Security Awareness c) Layanan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) Tabel 2.10 Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran No Jenis Layanan Kelompok Sasaran 1 Pengelolaan layanan infromasi publik SKPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo 2 Hubungaan Masyarakat SKPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo 3 Statistik SKPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo 51 4 Tata Kelola SPBE, Smart City SKPD Kabupaten Kulon Progo 5 Pengembangan Aplikasi SKPD Kabupaten Kulon Progo 6 Jaringan Intra SKPD Kabupaten Kulon Progo 7 Pusat Kendali SKPD Kabupaten Kulon Progo 8 Keamanan Informasi dan Persandian SKPD Kabupaten Kulon Progo Mitra Dinas Kominfo dalam pemberian layanan kepada SKPD dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Kulon Progo :
1.Paguyuban Wartawan Kabupaten Kulon Progo (PWK) wartawan termasuk mitra Kominfo. Mereka dianggap sebagai mitra kerja dan mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kominfo sering menjalin kerjasama dengan media untuk menyampaikan informasi penting, termasuk informasi pemerintah dan sosialisasi berbagai kebijakan.  Peran Wartawan: Wartawan berperan sebagai penyampai informasi dari Kominfo ke masyarakat. Mereka juga berperan penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan meng-counter berita hoaks.  Hubungan Kominfo dengan Wartawan: Kominfo sering menjalin hubungan baik dengan wartawan, baik melalui kegiatan silaturahmi, pelatihan, maupun kerjasama dalam menyampaikan informasi.  Contoh Kerjasama: Beberapa contoh kerjasama antara Kominfo dan wartawan meliputi kegiatan pelatihan pengelola website OPD, sosialisasi kebijakan pemerintah, dan kegiatan diskusi bersama untuk membahas berbagai isu penting. 52  Pentingnya Kemitraan: Kemitraan antara Kominfo dan wartawan dianggap penting untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah.
2.Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Kulon Progo Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan mitra kerja pemerintah yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. KIM memiliki peran penting dalam menyalurkan informasi, mengedukasi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informasi. Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo sering menggandeng kelompok masyarakat (KIM) yang sudah ada di desa atau kelurahan untuk menjadi agen informasi dan membangun daerahnya. Contoh kerjasama antara kominfo dan KIM antara lain sosialisasi informasi publik, pelatihan peningkatan kapasitas KIM, pembinaan dan pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Tujuan utama kerja sama ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan terpercaya, serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan informasi.
3.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo telah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang seperti Pameran Pembangunan (Manunggal Fair). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan promosi kegiatan pemerintah daerah. Perumda Aneka usaha juga menjalin kemitraan dengan OPD dan instansi lain di Kulon Progo, termasuk Kominfo seperti kolaborasi dalam layanan bengkel binangun. Layanan dalam penyediaan alat-alat suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 dan roda 2. 53 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Kulon Progo berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :
1.Cakupan layanan telekomunikasi masih 70,71%
2.Cakupan layanan jaringan arah kalurahan berbasis Fiber Optik masih 62,5%
3.Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi (Security Awareness)
4.Belum optimalnya layanan dan data kinerja pembangunan daerah Gambar 3.1 Analisis Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kurangnya SDM Teknis Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian Tata kelola TIK belum optimal Integrasi sistem informasi belum optimal Tata kelola dan meta data belum optimal Belum optimalnya diseminasi informasi dan literasi digiital Belum diterapkannya standar keamanan manajemen informasi ISO 27001 Terbatasnya Sarana/ infrastruktur TIK Belum optimalnya kinerja pelayanan Kominfo Tuntutan kecepatan dan ketepatan pelayanan kominfo belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Akar permasalahan Inti Permasalahan Dampak 54 2.2.2 Isu-isu Strategis Dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menjamin bahwa TIK mampu menopang kebutuhan organisasi khususnya dalam pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara internal pada unsur back office maupun unsur front office sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/ cyber, media luar ruang, serta melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. Dari aspek data dan statistik daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengkoordinasikan tersusunnya data statistik dalam rangka bahan pedoman perumusan kebijakan pembangunan, baik antar perangkat daerah maupun Kabupaten. Dari aspek persandian, Dinas Komunikasi dan informatika berperan dalam mewujudkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat di dalamnya. Pengamanan informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa saja yang mempunyai hak akses (confidentiality), akurasi dan konsistensi (integrity), dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (availability). Keberadaan kontur wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sangat varitif dari pesisir sampai dengan pegunungan berdampak pada perbedaan kualitas akses komunikasi, khususnya akses internet karena terdapat beberapa titik blank spot di wilayah Kalibawang dan Kokap. Di sisi lain, semakin luasnya cakupan instansi yang harus terlayani koneksi internet yang keberadaan menyebar di berbagai titik lokasi menuntut kesiapan infrastruktur TIK guna optimalisasi pelayanan publik dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan Bandara New Yogyakarta Airport harus ditindaklanjuti dengan kesiapan infrastruktur guna mewujudkan kabupaten cerdas untuk mengimbangi pesatnya perkembangan kawasan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan. 55 Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan permbenahan pelayanan terkait dengan ketersedia an infrastruktur dan jaringan TIK. Pada aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan oleh OPD mayoritas dibangun oleh pihak ke tiga dan ada beberapa yang merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Secara teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses bisnis organisasi namun belum dapat terintegrasi satu sama lain. Komitmen terhadap Kebijakan Satu Data Daerah mendorong Dinas Komunikasi dan informatika menyiapkan infrastruktur khusus, meliputi server dan aplikasi. Selain itu, ketersediaan SDM khusus sebagai operator Satu data Daerah juga menjadi perhatian penting. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan aspek kebijakan skala nasional maupun regional, dapat diketahui isu-isu strategis yang berpengaruh. Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

a.Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar.
b.Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di perangkat Daerah.
c.Belum terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan.
d.Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerah belum sesuai standar.
e.Belum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan.
f.Diseminasi informasi yang belum optimal.
g.Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keamanan informasi, peliputan dan pelayanan informasi komunikasi publik
h.Masih terdapat area blank spot. 56 Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :
1. 1.Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten.
2. 2.Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabuapten.
3. 3.Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
4. 4.Pengembangan penyediaan layanan informasi webite online.
5. 5.Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman.
6. 6.Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
7. 7.Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. 8.Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima.
9. 9.Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kulon Progo yang menguasai teknologi informasi. Kedepannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep JOGJA SMART CITY. Konsep ini akan menempatkan Kota Yogyakarta sebagai kota cerdas yang merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara daring yang sudah lama dilakukan, menjadi 57 lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel. Hal itu bisa terwujud dengan terbangun dan terkelolanya sistem data besar, command centre, pengelolaan lalu lintas dan parkir, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, Wi-Fi gratis di public space secara daring dan digital, serta pengembangan aplikasi yg lebih mudah dan sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini tidak hanya berhenti pada digitalisasi pengelolaan. Pemerintah dan pelayanan ke masyarakat melalui daring. Jogja Smart City pada tindak lanjutnya juga menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas, yaitu ekosistem yang lingkungan yg tertata dan nyaman bagi siapa saja. Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, tidak cukup hanya dengan melaksanakan ketugasan secara normatif, namun perlu dilakukan inovasi agar pelayanan publik semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini, maka penduduk di Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat memperlancar informasi dan semakin memudahkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 58 Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Infrastruktur Telekomunikasi Cakupan layanan telekomunikasi masih 70,71% Pengembangan Infrastruktur TIK Penerapan teknologi informasi - Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cakupan layanan jaringan arah kalurahan berbasis Fiber Pemanfaatan Teknologi TIK untuk Penguatan Pembangunan berkelanjutan - - Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di 59 (TIK) Optik masih 62,5% Pancasila perangkat Daerah - Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerahk belum sesuai standar. Pengelolaan Persandian Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi (Security Awareness) Perlindungan Data Pribadi Peningkatan kesadaran lingkungan - Belum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan Pengelolaan Informasi Publik dan statistik Belum optimalnya layanan dan data kinerja pembangunan daerah Isu Hoaks dan Misinformasi Penyampaian informasi yang akurat - Diseminasi informasi yang belum optimal 60 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut 61 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel - Predikat Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Meningkatnya layanan publik berbasis digital Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Predikat Informatif Informatif Informatif Informatif Informatif Informatif Informatif Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 62 Berdasarkan tabel di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Adapun tujuannya yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Pada Tahun 2024 realisasi indikator tujuan Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah Informatif sedangkan target tujuan pada akhir Renstra 2030 adalah Informatif. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya layanan publik berbasis digital. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) dan Indeks Maturitas SPIP. 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kominfo tahun 2025-2029
1. a.Strategi Renstra PD Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjabarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan, selanjutnya diuraikan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga mencerminkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna layanan. Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ uapanya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 5.1 sebagai berikut: 63 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi : Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang reponsif dan akuntabel Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Meningkatkan koordinasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaikai proses kerja perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Pemberian layanan secara optimal kepada perangkat daerah dan masyarakat Meningkatnya layanan publik berbasis digital • Pengembangan infrastruktur Digital • Implementasi E- Goverment • Penggunaan Teknologi Mobile • Peningkatan Literasi Digital masyarakat • Integrasi data dan layanan • Peningkatan keamanan data • Transparansi dan akuntabilitas • Feedback dan partisipasi publik • Pengembangan inovasi berkelanjutan • Pelatihan dan pengembangan SDM Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan mencari solusi atas permasalan klasik yang dihadapi, yaitu kurangnya SDM dan anggaran. Kekurangan SDM teknis diatasi dengan merekrut pegawai non ASN, sedangkan permasalahan anggaran dilakukan 64 dengan penyusunan skala prioritas apa yang harus dibangun atau diadakan terlebih dahulu. Tabel 3.3 Penentuan Alternatif Strategi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Faktor Eksternal Faktor Internal Peluang :
  1. 1.Dukungan database dari OPD lain
  2. 2.Tawaran pelatihan dari lembaga lain
  3. 3.Kulon Progo menjadi lokasi program prioritas secara nasional maupun regional Tantangan:
  4. 1.TIK menjadi tulang punggung proses bisnis organisasi
  5. 2.Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
  6. 3.Masyarakat semakin kritis dan cerdas Kekuatan :
  7. 1.Komitmen pimpinan
  8. 2.Aplikasi/Sistem Informasi di berbagai sektor
  9. 3.Struktur organisasi yang jelas
  10. 4.Tersedianya berbagai aplikasi open source Alternatif Strategi :
  11. 1.Memantau penggunaan database yang ada
  12. 2.Mengoptimalkan aplikasi yang ada dan mendorong integrasi sistem
  13. 3.Memaksimalkan pengembangan aplikasi open source Alternatif Strategi :
  14. 1.Mengoptimalkan penggunaan TIK yang ada
  15. 2.Menyajikan data pada satu portal data
  16. 3.Mengoptimalkan keberadaan website dan media cetak/ elektronik lainnya untuk diseminasi informasi Kelemahan:
  17. 1.Kurangnya infrastruktur TIK
  18. 2.Aplikasi yang ada belum reintegrasi
  19. 3.Kurangnya SDM ASN teknis TIK dan statistik
  20. 4.Belum adanya renstra/ masterplan TIK Alternatif Strategi :
  21. 1.Menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur
  22. 2.Memetakan prioritas integrasi sistem
  23. 3.Mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan teknis
  24. 4.Menyusun rencana pengelolaan TIK secara mandiri dengan melibatkan OPD terkait Alternatif Strategi :
  25. 1.Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang sah
  26. 2.Memetakan kebutuhan infrastruktur dan membuat prediksi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan
  27. 3.Mengedukasi masyarakat untuk menggunakan internet secara sehat 65
2. b.Penahapan Renstra PD Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kulon Progo mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 yang mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kulon Progo. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya secara utuh visi pembangunan 66 Kabupaten Kulon Progo, yaitu “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan”. Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut maka tahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 merujuk pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kulon Progo tahun 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:
  1. 1.Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan;
  2. 2.Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya;
  3. 3.Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan;
  4. 4.Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
  5. 5.Percepatan Pembangunan Daerah. Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Percepatan Pembangunan Daerah 67 Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:
  6. 1.Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan; Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Inforamtika Kabupaten Kulon progo 2025-2029 fokus pada Penguatan fondasi pembangunan di Kulon Progo menuju kemakmuran dan keberlanjutan berpusat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang berarti pembangunan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok tertentu. Tema ini menyoroti fokus kebijakan dan anggaran pada isu-isu krusial seperti peningkatan kualitas SDM, pelestarian budaya, pemenuhan pelayanan sosial, penguatan daya saing daerah, ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan sejahtera secara merata.
  7. 2.Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah akan diwujudkan melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk menciptakan produk unggulan daerah dan solusi permasalahan prioritas pembangunan. Sementara itu, Ketahanan Sosial Budaya ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai lokal, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong masyarakat untuk mengembangkan diri dan berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
  8. 3.Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Tahap ke tiga, Transformasi ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, sesuai RPJMD, bertujuan mengubah struktur ekonomi yang dominan pertanian menjadi lebih diversifikasi dengan meningkatkan sektor perdagangan, industri, pariwisata, dan digitalisasi. Untuk mempercepat pertumbuhan, fokusnya adalah pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan akses ke sumber daya, perbaikan infrastruktur, serta 68 pengembangan UMKM dan sektor jasa yang memiliki potensi besar di daerah tersebut. Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan pada Dinas Kominfo tahun 2025-2029 berfokus pada transformasi digitalisasi layanan publik dan pengelolaan informasi, peningkatan infrastruktur digital, serta penguatan keamanan siber, guna mencapai tujuan ekonomi digital yang inklusif, efisien, dan inovatif, sesuai dengan arahan RPJMD 2025-2029 .
  9. 4.Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Tahap ke ke empat. Pemerataan layanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam RPJMD adalah tujuan fundamental pembangunan daerah untuk memastikan semua masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan publik berkualitas, melalui investasi infrastruktur, pembangunan manusia, serta penguatan ekonomi lokal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata di seluruh wilayah pembangunan. Pemerataan layanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pada Dinas Kominfo Tahun 2025-2029 berfokus pada transformasi layanan publik berbasis digital untuk menciptakan ekosistem yang terpadu, transparan, inklusif, dan efisien. Hal ini dicapai melalui strategi peningkatan kualitas komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penguatan siber dan sandi, serta integrasi dan standardisasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuannya adalah meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, serta meningkatkan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Statistik.
  10. 5.Percepatan Pembangunan Daerah Percepatan pembangunan daerah pada Dinas Kominfo tahun 2025- 2029 berfokus pada penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik agar lebih terintegrasi, cerdas, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan transformasi digital sebagai strategi untuk pertumbuhan ekonomi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo berperan dalam percepatan pembangunan daerah melalui implementasi dan pengelolaan sistem informasi, seperti Sistem Pendataan Sosial Ekonomi 69 Berbasis Keluarga (SIPEDET CANTIK) untuk pendataan statistik dan evaluasi pembangunan sosial ekonomi. Selain itu, Diskominfo juga berpartisipasi dalam inisiatif Satu Data Indonesia dengan studi banding ke daerah lain untuk meningkatkan pengelolaan data daerah, serta berperan sebagai penghubung untuk penyebarluasan informasi dan data terkait pembangunan di Kulon Progo, sebagaimana terindikasi dari akun Instagram resminya. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 pada periode 2025– 2029, Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada pembangunan wilayah kabupaten kulon progo sehingga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan pendekatan klasterisasi spasial yang mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi ekonomi, dan daya dukung wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengembangan wilayah yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, melalui penguatan sektor jasa dan perdagangan, industrialisasi berbasis potensi lokal, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah dan analisis tematik per kapanewon, pembangunan wilayah Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada tiga kawasan utama, yaitu:
  11. 1.Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan dukungan infrastruktur strategis seperti Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan koridor ekonomi terkait;
  12. 2.Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif, yang diarahkan untuk pengembangan industri berbasis inovasi, agroindustri, serta ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing daerah;
  13. 3.Kawasan Pariwisata Berkelanjutan, yang mengedepankan pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan religi dengan prinsip keberlanjutan, serta peningkatan konektivitas menuju destinasi unggulan, termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur 70
3. c.Arah kebijakan Renstra PD Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut. Tabel.3.5 Arah Kebijakan Renstra PD No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil Meningkatya layanan publik berbasis digital 71 Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.1 berikut: 72 Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan selama 5 (lima) Tahun secara rinci dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini: Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%) % Dinas Kominfo Kab.Kul on progo Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (Dokumen) Dokume n 11.691.848, 00 25 Dokume n 52,837,2 00 25 Dokume n 54.486.900 25 Dokumen 55.576.638 25 Dokumen 56.688.171 25 Dokumen 57.821.934 25 Dokume n 58.978.373 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.996.680,0 0 4 Dokume n 15,183,3 00 4 Dokume n 16.334.000 4 Dokumen 16.660.680 4 Dokumen 16.993.894 4 Dokumen 17.333.771 4 Dokume n 17.680.447 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.695.168,0 0 21 Laporan 37,653,9 00 21 Laporan 38.152.900 21 Laporan 38.915.958 21 Laporan 39.694.277 21 Laporan 40.488.163 21 Laporan 41.297.926 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Laporan) Laporan 2.719.148.4 03,00 26 Laporan 3,031,36 6,888 26 Laporan 2.785.627.3 93 26 Laporan 2.841.339.941 26 Laporan 2.898.166.74 0 26 Laporan 2.956.130.074 26 Laporan 3.015.252.6 76 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.665.720.6 48,00 40 Orang/b ulan 2,970,38 9,988 40 Orang/b ulan 2.724.450.4 93 40 Orang/bula n 2.778.939.503 40 Orang/bula n 2.834.518.29 3 40 Orang/bulan 2.891.208.659 40 Orang/b ulan 2.949.032.8 32 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 46.722.770, 00 12 Dokume n 54,516,3 00 12 Dokume n 54.516.300 12 Dokumen 55.606.626 12 Dokumen 56.718.759 12 Dokumen 57.853.134 12 Dokume n 59.010.196 73 Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 6.704.985,0 0 14 Laporan 6,460,60 0 14 Laporan 6.660.600 14 Laporan 6.793.812 14 Laporan 6.929.688 14 Laporan 7.068.282 14 Laporan 7.209.648 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian (Dokumen) Dokume n 23.361.396, 00 2 Dokume n 22,320,0 00 2 Dokume n 26.609.200 2 Dokumen 27.141.384 2 Dokumen 27.684.212 2 Dokumen 28.237.896 2 Dokume n 28.802.654 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.061.396,0 0 1 Dokume n 1,920,00 0 1 Dokume n 2.209.200 1 Dokumen 2.253.384 1 Dokumen 2.298.452 1 Dokumen 2.344.421 1 Dokume n 2.391.309 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 21.300.000, 00 6 Orang 20,400,0 00 6 Orang 24.400.000 6 Orang 24.888.000 6 Orang 25.385.760 6 Orang 25.893.475 6 Orang 26.411.345 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum (Dokumen) Dokume n 66.918.571, 00 1 Dokume n 75,550,8 00 1 Dokume n 84.286.300 1 Dokumen 85.972.026 1 Dokumen 87.691.467 1 Dokumen 89.445.296 1 Dokume n 91.234.202 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24.715.280, 00 1 Paket 22,093,8 00 1 Paket 24.684.300 1 Paket 25.177.986 1 Paket 25.681.546 1 Paket 26.195.177 1 Paket 26.719.080 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.203.291, 00 1 Laporan 53,457,0 00 1 Laporan 59.602.000 1 Laporan 60.794.040 1 Laporan 62.009.921 1 Laporan 63.250.119 1 Laporan 64.515.122 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 0,00 4 Unit 25,510,3 00 4 Unit 25.510.300 4 Unit 26.020.506 4 Unit 26.540.916 4 Unit 27.071.734 4 Unit 27.613.169 74 Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 25,510,3 00 4 Unit 25.510.300 4 Unit 26.020.506 4 Unit 26.540.916 4 Unit 27.071.734 4 Unit 27.613.169 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang (Laporan) Laporan 116.099.36 1,00 24 Laporan 119,686, 380 24 Laporan 118.379.33 0 24 Laporan 120.746.917 24 Laporan 123.161.855 24 Laporan 125.625.092 24 Laporan 128.137.59 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 17.767.087, 00 12 Laporan 18,205,0 00 12 Laporan 20.715.890 12 Laporan 21.130.208 12 Laporan 21.552.812 12 Laporan 21.983.868 12 Laporan 22.423.546 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 98.332.274, 00 1 Laporan 101,481, 380 1 Laporan 97.663.440 1 Laporan 99.616.709 1 Laporan 101.609.043 1 Laporan 103.641.224 1 Laporan 105.714.04 8 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan) Laporan 133.546.73 5,00 3 Laporan 135,338, 200 3 Laporan 153.410.60 0 3 Laporan 156.478.812 3 Laporan 159.608.388 3 Laporan 162.800.556 3 Laporan 166.056.56 7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 99.663.298, 00 16 Unit 88,433,8 00 16 Unit 100.823.00 0 16 Unit 102.839.460 16 Unit 104.896.249 16 Unit 106.994.174 16 Unit 109.134.05 8 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 10.980.000, 00 1 Unit 27,106,0 00 1 Unit 27.106.000 1 Unit 27.648.120 1 Unit 28.201.082 1 Unit 28.765.104 1 Unit 29.340.406 75 Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 22.903.437, 00 29 Unit 19,798,4 00 29 Unit 25.481.600 29 Unit 25.991.232 29 Unit 26.511.057 29 Unit 27.041.278 29 Unit 27.582.103 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%) % 88.10% 794,919, 450 88.10 % 815.683.80 0 88.10 % 88.10 % 88.10 % 88.10 % Dinas Kominfo Kab.Kul on progo Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%) 88.10% 794,919, 450 88.10 % 815.683.80 0 88.10 % 88.10 % 88.10 % 88.10 % Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 236.731.32 9,00 6 Permoho nan 215,167, 600 6 Permoho nan 241.922.60 0 6 Permohona n 246.761.052 6 Permohona n 251.696.273 6 Permohonan 256.730.199 6 Permoh onan 261.864.80 2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 6 Media 579,751, 850 6 Media 573.761.20 0 6 Media 585.236.424 6 Media 596.941.152 6 Media 608.879.976 6 Media 621.057.57 5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 428.745.56 1,00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%) % 5.113.495.9 72,00 82.50% 4,576,90 8,174 82.50 % 4.862.256.3 74 82.50 % 4.959.501.501 82.50 % 5.058.691.53 2 82.50 % 5.159.865.362 82.50 % 5.263.062.6 69 Dinas Kominfo Kab.Kul on progo 76 Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan Infrastruktur TIK (%) 5.113.495.9 72,00 82.50% 4,576,90 8,174 82.5 % 4.862.256.3 74 82.5 % 4.959.501.501 82.5 % 5.058.691.53 2 82.5 % 5.159.865.362 82.5 % 5.263.062.6 69 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 107,372, 700 1 Laporan 112.324.70 0 1 Laporan 114.571.194 1 Laporan 116.862.618 1 Laporan 119.199.870 1 Laporan 121.583.86 8 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokume n 485,661, 800 1 Dokume n 553.931.00 0 1 Dokumen 565.009.620 1 Dokumen 576.309.812 1 Dokumen 587.836.009 1 Dokume n 599.592.72 9 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 81,224,2 00 2 Aplikasi 120.394.20 0 2 Aplikasi 122.802.084 2 Aplikasi 125.258.126 2 Aplikasi 127.763.288 2 Aplikasi 130.318.55 4 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 1 unit 145,003, 500 1 unit 145.803.50 0 1 unit 148.719.570 1 unit 151.693.961 1 unit 154.727.841 1 unit 157.822.39 7 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 40 Perangk at Daerah 3,667,76 9,574 40 Perangk at Daerah 3.831.429.5 74 40 Perangkat Daerah 3.908.058.165 40 Perangkat Daerah 3.986.219.32 9 40 Perangkat Daerah 4.065.943.715 40 Perangk at Daerah 4.147.262.5 90 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal 1 Layanan 89,876,4 00 1 Layanan 98.373.400 1 Layanan 100.340.868 1 Layanan 102.347.685 1 Layanan 104.394.639 1 Layanan 106.482.53 2 77 Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 174.121.32 6,00 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 4.915.905.5 64,00 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 23.469.082, 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang dipublikasi (%) 225.205.69 6,00 98.06% 185,672, 700 98.06 % 209.520.40 0 98.06 % 213.710.808 98.06 % 217.985.024 98.06 % 222.344.725 98.06 % 226.791.61 9 Dinas Kominfo Kab.Kul on progo Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase data sektoral yang dipublikasi (%) % 225.205.69 6,00 98.06% 185,672, 700 98.06 % 209.520.40 0 98.06 % 213.710.808 98.06 % 217.985.024 98.06 % 222.344.725 98.06 % 226.791.61 9 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persenta se 165,822, 200 100 Persenta se 189.669.90 0 100 Persentase 193.463.298 100 Persentase 197.332.564 100 Persentase 201.279.215 100 Persent ase 205.304.80 0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi 1 Dokume n 19,850,5 00 1 Dokume n 19.850.500 1 Dokumen 20.247.510 1 Dokumen 20.652.460 1 Dokumen 21.065.509 1 Dokume n 21.486.820 78 Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. metadata Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 225.205.69 6,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%) % 249.897.86 5,00 55.61% 321,650, 700 55.61 % 362.650.70 0 55.61 % 347.131.296 55.61 % 354.073.922 55.61 % 361.155.400 55.61 % 368.378.50 8 Dinas Kominfo Kab.Kul on progo Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase SIM yang diamankan (%) 249.897.86 5,00 84.48% 321,650, 700 84.48 % 340.324.80 0 84.48 % 347.131.296 84.48 % 354.073.922 84.48 % 361.155.400 84.48 % 368.378.50 8 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 249.897.86 5,00 3 Laporan 299,324, 800 3 Laporan 340.324.80 0 4 Laporan 445.131.296 4 Laporan 452.073.922 4 Laporan 459.155.400 4 Laporan 466.378.50 8 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%) 26.73% 22,325,9 00 26.73 % 22.325.900 26.73 % 26.73 % 26.73 % 26.73 % Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 20.868.614, 00 42 Perangk at Daerah 22,325,9 00 42 Perangk at Daerah 22.325.900 42 Perangkat Daerah 22.772.418 42 Perangkat Daerah 23.227.866 42 Perangkat Daerah 23.692.424 42 Perangk at Daerah 24.166.272 79 Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output SATUAN Baseline Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah 2030 Capaian Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik % 0 74,22 412.488.00 0 75,78 942.376.490 77,34 976.566.581 78,01 976.566.581 80,47 476.566.58 1 Dinas Kominfo Kabupat en Kulon Progo Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 3.861.47 6.700 100 0 100 167.579.824 173.659.739 173.659.739 173.659.73 9 Dinas Kominfo Kabupat en Kulon Progo Jumlah 11.229.365. 405,00 13.203.2 37.492 9.910.909.2 97 9.688.389.723 10.798.346.0 37 11.230.026.98 8 10.931.623. 001 80 Dilihat dari tabel di atas rencana program kegiatan dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2025 -2030 di jabarkan dalam tabel tersebut. Dimana target pendanaan dan fisik disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029. Untuk target pendanaan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu segnifikan. Jumlah pendanaan pada akhir Renstra Perangkat Daerah sebesar Rp 10.281.396.681. Rencana program, kegiatan dan pendanaan 2025-2030 menggunakan Angaran APBD yaiitu untuk membiayai program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program penyelenggaraan statistik sektoral, dan program penyelenggaraan persandian untuk pengamnanan informasi. 81 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1.Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2.Indikator Kinerja Program Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel berikut : Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN 1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Penguatan IT kerjasama dengan Meta AI Pelayanan informasi publik Dinas Kominfo 2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Dinas Kominfo 82 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 No INDIKATOR Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Predikat Keterbukaan Informasi Publik Nilai (Predikat) 91,00 (Informatif) 91,50 (Informatif) 92,00 (Informatif) 92,50 (Informatif) 93,00 (Informatif) 93,50 (Informatif) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indaeks Maturitas SPIP Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2029 NO Indikator SATUAN Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) Nilai 4,11-4,61 1,41-1,50 1,41-1,50 1,51-1,60 1,51-1,60 1,61-1,70 IUP; Transisi Indikator Baru; Target 2025 adalah Indeks SPBE, Target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi 83 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 100 84 4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 6 Tingkat keamanan informasi pemerintah % 68,06 47,05 48,05 49,05 50,05 51,05 52,05 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2029 NO OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2024 TARGET SETIAP TAHUN KETERANGAN Transisi I II III IV V 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi Persentase Layanan Koneksi Internet % 27,50 24,11 27,40 32,88 38,36 43,84 49,32 85 informatika Pemerintah Daerah Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah % 63,93 20,45 40,91 61,36 81,82 100 100 3 Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah % 63,93 20,45 40,91 61,36 81,82 20,45 100 4 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik % 52,83 57,14 61,90 66,67 71,43 76,19 80,95 5 Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata % 53,38 61,90 71,43 80,95 90,48 100 100 6 Meningkatnya layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik % Transisi Transisi 74,22 75,78 77,34 78,91 80,47

7.Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 100 100 86 Dari Tabel diatas dapat diartikan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut: Meningkatkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah, Meningkatnya layanan publik berbasis digital. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Rata-Rata Prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah, Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Pada kondisi kinerja pada tahun 2024 realisasi indikator kinerja sasaran untuk persentase peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 100%, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2025- 2030 adalah 100%. Kondisi Kerja pada tahun 2024 realisasi indikator sasaran Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)adalah Informatif. sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah Informatif. Dan juga dapat dilihat dari tabel diatas Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator kinerja program sebagai berikut: Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah, Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, Persentase Aplikasi SBPE Pemerintah Daerah yang diamankan, Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi, dan Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilengkapi Metadata. Pada kondisi kinerja pada tahun 2024 realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah adalah 27,50 sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 49,32%. Kondisi kinerja pada tahun 2024 Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalalah Na, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%. Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Aplikasi SBPE Pemerintah Daerah yang diamankan adalalah Na, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%. Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Aplikasi SBPE Pemerintah Daerah yang diamankan adalalah Na, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025- 2030 adalah 100%. Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi adalah 91,67% 87 sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%. Kondisi Kerja Realisasi indikator kinerja program untuk Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata adalah 100 % sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD KP 2025-2030 adalah 100%. 88 Rencana Strategis ini, merupakan suatu pedoman dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi, sehingga langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan mengedepankan transparansi akuntabilitas dapat dicapai. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya apatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo serta segenap stakehoders di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan komitmen yang telah ditetapkan bersama, Rencana Strategis selanjutnya harus dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana yang lebih rinci dan operasional yaitu Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, Renstra juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas, yang mengandung pengertian, bahwa hasil dari setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Renstra 2025-2029 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban serta memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabuoaten Kulon Progo pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 89 LAMPIRAN 90 91 IKU PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SATUAN CARA PERHITUNGAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Digital Predikat Keterbukaan Informasi Publik Nilai (Predikat) Hasil Evaluasi dari KID DIY 90,00 (Informatif) 91,00 (Informatif) 91,50 (Informatif) 92,00 (Informatif) 92,50 (Informatif) 93,00 (Informatif) 93,50 (Informatif) IKU PROGRAM DINAS KOMINFO KABUPATEN KULON PROGO PD / PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS UTAMA OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN REALISASI TARGET TAHUN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah % 27.50 24.11 27.40 32.88 38.36 43.84 49.32 03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim 2,200.00 2,200.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 02.14.01 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital 8,000.00 9,124.00 9,124.00 9,124.00 9,124.00 9,124.00 9,124.00 Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah % 63.93 20.45 40.91 61.36 81.82 100.00 100.00 39.00 9.00 18.00 27.00 36.00 44.00 44.00 61.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah % 63.93 20.45 40.91 61.36 81.82 100.00 100.00 39.00 9.00 18.00 27.00 36.00 44.00 44.00 61.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 92 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik % 52.38 57.14 61.90 66.67 71.43 76.19 80.95 2.00 6.00 10.00 14.00 18.00 22.00 26.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 1,365.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 1,365.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata % 52.38 61.90 71.43 80.95 90.48 100.00 100.00 22.00 26.00 30.00 34.00 38.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Meningkatnya layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik % *transisi *transisi 74.22 75.78 77.34 78.91 80.47 *transisi *transisi 95.00 97.00 99.00 101.00 103.00 *transisi *transisi 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 93 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029 Jalan Kawijo, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo Telp (0274) 773270, Kode Pos 55652 Kata Pengantar Daftar isi BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang……………………………………………………. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan……………………………………… 3 1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………. 5 1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………. 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 8 2.1 Gambaran Pelayanan…………………….……………………… 8 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur……………………………..... 8 2.1.2 Sumber Daya…………………….…………………………. 12 2.1.3 Kinerja Pelayanan………………………………………….. 19 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan……………………………… 45 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis……………………………….. 46 2.2.1 Permasalahan Pelayanan……….………………………... 46 2.2.2 Isu Strategis……………………………………………….. 49 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 54 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025- 2029……………………………………………………………….. 54 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan…………………………………….. 56 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 61 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan…………….. 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan……………………… 61 69 BAB V PENUTUP 73 DAFTAR ISI Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan…………………………….. 12 Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/ Ruang……………………………….. 14 Tabel 2.3 Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional………………… 15 Tabel 2.4 Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo………………………………………… 17 Tabel 2.5 Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024………………………………………… 18 Tabel 2.6 Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Tahun 2024……………………. 19 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo……………………………………….. 20 Tabel 2.8 Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024………………………………………………. 24 Tabel 2.9 Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024………………………………………………. 25 Tabel 2.10 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024……………………………………………………….. 26 Tabel 2.11 Data UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Hasil Perbaikan Data………………………………………………….. 28 Tabel 2.12 Data Omzet UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2020- 2024………………………………………………………………. 29 Tabel 2.13 Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa) Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024 (Berdasar Lokasi Koperasi)…………………………………………………………. 31 Tabel 2.14 Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa) Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024 (Berdasar Lokasi ToMiRa)………………………………………………………….. 32 Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024…………………. 34 Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020- 2024………………………………………………………………. 36 DAFTAR TABEL Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah…….. 49 Tabel 2.18 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY……………………………………………… 53 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2030……………………………………………………………….. 55 Tabel 3.2 Pentahapan Renstra DisperinKopUKM……………………….. 57 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo………………………………………………………………. 58 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2030………………………………………………………………. 62 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah……………………………….. 66 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo…………………........................................................... 70 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah ………………………………………... 71 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo……………………………………………………………… 72 Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo……………………………………………………………… 11 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan………………….................................................... 13 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan………………….................................................... 14 Gambar 2.4 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional……………………………………………………….. 15 Gambar 2.5 Diagram Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025…………………............................................................ 17 DAFTAR GAMBAR [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 1 Penyusunan dokumen Renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renstra DisperinKopUKM adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Renstra DisperinKopUKM juga merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 2 Tahunan, Rencana Kerja (Renja) serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang perindustrian, koperasi dan UKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahapan dalam penyusunan Renstra dilaksanakan melalui persiapan penyusunan dengan membentuk tim penyusunan Renstra, yang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan terakhir penetapan. Secara umum Renstra DisperinKopUKM diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai DisperinKopUKM dalam lima tahun kedepan dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 3 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

a.Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
b.Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
c.Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
e.Undang-Undang No. 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
f.Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
g.Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
h.Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
i.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
j.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
k.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
l.Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
m.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 4
n.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029;
o.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
p.Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
q.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
r.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
s.Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045;
t.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
u.Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan produk lokal;
v.Peraturan Daerah No. 16 Th 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo; [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 5
w.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
x.Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;
y.Peraturan Bupati Kulon Progo No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas;
z.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025- 2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. Tujuan disusunnya Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo adalah :
1. 1.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo; [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 6
2. 2.Tercapainya kebermanfaatan DisperinKopUKM Kulon Progo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2025- 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Target kinerja penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah.
3. 1.Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 9 Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Perindustrian dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :  Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;  Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;  Pelaksanaan administrasi pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; dan  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan Perindustrian Koperasi dan UMKM dengan 3 bidang, yakni Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta satu Sekretariat. Tugas masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :
a.Sekretariat Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 10
b.Bidang Koperasi Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Lembaga, pengelolaan data dan informasi pengawasan Koperasi.
c.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan usaha.
d.Bidang Perindustrian Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
1. 2.Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka struktur organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :
2. 1.Kepala Dinas
3. 2.Sekretariat  Subbagian Umum dan Kepegawaian  Subbagian Perencanaan dan Keuangan [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 11
4. 3.Bidang Perindustrian
5. 4.Bidang Koperasi
6. 5.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
7. 6.Jabatan Fungsional Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sekretariat Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Perencanaan dan Keuangan Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian Jabatan Fungsional Bidang Koperasi Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Jabatan Fungsional [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 12 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
8. 1.Sumber Daya Manusia
a.Jumlah pegawai berdasar pendidikan Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah Kabupaten Kulon Progo pada Januari 2025, pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 26 orang (86,67 persen). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 4 orang (13,33 persen). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini. Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan No Jenjang Pendidikan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) Perguruan Tinggi 26 86,67 1 S2 7 26,92 2 S1 18 69,23 3 D3 1 3,85 Bukan Perguruan Tinggi 4 13,33 1 SLTA 4 100,00 Total 30 100,00 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 13 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan
b.Jumlah Pegawai Menurut Golongan Berdasarkan Golongan/ Ruang dari 30 pegawai ASN yang ada, terdapat 4 orang (13,33 persen) yang menjabat Golongan IX, 9 orang (30,00 persen) yang menjabat Golongan IV, 16 orang (53,34 persen) yang menjabat Golongan III, dan 1 orang (3,33 persen) yang menjabat Golongan II. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 14 Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/ Ruang No Golongan/ Ruang Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) 1 Golongan IX 4 13,33 2 Golongan IV 9 30,00 3 Golongan III 16 53,34 4 Golongan II 1 3,33 30 100,00 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan
c.Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/ Fungsional Berdasarkan jabatan struktural/ fungsionalnya, dari 30 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (3,33 persen) eselon II, 4 orang (13,33 persen) eselon III, 2 orang (6,67 persen) eselon IV, 11 orang (36,67 [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 15 persen) JFT dan 12 orang (40,00%) JFU. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut : Tabel 2.3 Jumlah ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional No Jabatan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) 1 Eselon II 1 3,33 2 Eselon III 4 13,33 3 Eselon IV 2 6,67 4 Jabatan Fungsional Tertentu 11 36,67 5 Jabatan Fungsional Umum 12 40,00 30 100,00 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Gambar 2.4 Diagram Komposisi Pegawai ASN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 16
d.Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan yang Dibutuhkan Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada Januari 2025, pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 pegawai, tenaga kontrak kategori A (Non ASN) sebanyak 2 pegawai, tenaga kontrak pendamping UMKM sebanyak 2 pegawai dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 8 orang. Mendasar pada analisis beban kerja, jumlah pegawai yang ideal untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 42 orang. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini : [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 17 Tabel 2.4 Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Kepala Sekretariat Bidang Koperasi Bidang PPUM Bidang Perindustrian Jumlah Pegawai (ASN) 1 9 8 8 5 Jumlah pegawai kategori A 2 Jumlah tenaga kontrak pendamping UMKM 2 Jumlah THL 3 5 Kebutuhan Pegawai 1 12 10 10 9 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Gambar 2.5 Diagram Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 18
1. 2.Kondisi Sarana Prasarana Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5 Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Tanah untuk Bangunan Industri 1 1 - 2 Gedung Kantor 1 1 - 3 Kendaraan Dinas Roda 4 3 3 - 4 Kendaraan Dinas Roda 2 16 16 - 5 Mesin Ketik 4 4 - 6 Alat Komputer 80 75 5 7 Televisi 9 8 1 8 AC Split 27 27 - 9 Kamera 4 4 - 10 Facsimile 1 1 - 11 Aset Lainnya dalam KIB B 746 745 1 JUMLAH 892 885 7 Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 Sarana dan prasarana di atas adalah sarana dan prasarana tahun 2024 di kantor Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan sarana dan prasarana di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut : [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 19 Tabel 2.6 Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Tahun 2024 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 1 - 2 Mesin Proses 3 3 - 3 Electric Generating Set 1 1 - 4 Alat Ukur 2 2 - 5 Alat Processing 13 13 - 6 Alat Pengolah Lainnya 2 2 - 7 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 35 35 - 8 Alat Kantor Lainnya 9 9 - 9 Mebel 336 336 - 10 Alat Pendingin 30 30 - 11 Alat Dapur 22 22 - 12 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20 20 - 13 Peralatan Studio Audio 12 12 - 14 Peralatan Studio Video dan Film 10 10 - 15 Peralatan Cetak 12 12 - 16 Laboratory Safety Equipment 1 1 - 17 Personal Computer 26 26 - 18 Peralatan Mini Computer 1 1 - 19 Peralatan Personal Computer 9 9 - 20 Peralatan Komputer Lainnya 4 4 - 21 Rambu Tidak Bersuar 11 11 - JUMLAH 560 560 - Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut : 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IKU 1 Rata-rata prosentase Pencapaian Program Pada Masing-masing Perangkat Daerah (%) 100 100 100 100 100 79,67 94,58 151,39 230,1 110 0,79 0,94 1,50 2,30 1,10 2 Nilai rata-rata volume usaha koperasi (Rp) 505.142.447 506.142.447 - - - 682.080.889 1.154.593.781 - - - 1,35 2,28 - - - 3 Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi (%) 19,14 19,15 - - - 9,99 17,66 - - - 0,52 0,92 - - - 4 Jumlah nilai usaha industri tahun ke-n (Rp Ribu) 1.529.500.261 1.950.011.283 - - - 874.243.150 1.626.629.739 - - - 0,57 0,83 - - - 5 Nilai rata-rata volume usaha koperasi (Rp) - - 612.795.284 685.949.407 687.217.981 - - 1.328.554.007 1.181.102.681 1.119.929.540 - - 2,17 1,72 1,63 6 Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi (Rp) - - 70.749.114.000 76.843.230.000 84.155.805.000 - - 77.570.000.000 100.552.671.111 117.012.999.696 - - 1,10 1,31 1,39 7 Meningkatnya nilai usaha industri (Rp) - - 2.535.146.000.000 1.849.243.150.000 2.065.250.250.000 - - 2.542.338.689.000 2.637.962.355.000 2.730.916.038.000 - - 1,00 1,40 1,30 IKP 1 Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (%) 52 52,54 - - - 51,09 51,88 - - - 0,98 0,99 - - - 2 Indeks Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) 29,78 31,77 - - - 13,18 27,47 - - - 0,44 0,86 - - - 3 Nilai Kesehatan KSP/USP Koperasi (%) 40,19 41,47 - - - 38,78 40,86 - - - 0,96 0,99 - - - 4 Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) - - 60,55 62,18 63,93 - - 81,54 60,35 54,76 - - 1,35 0,97 0,86 5 Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi (%) - - 92,68 95,24 96,19 - - 85,12 93,15 95,54 - - 0,92 0,98 0,99 6 Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (%) - - 9,15 3,67 4,09 - - 23,78 30,84 9,23 - - 2,60 8,40 2,26 7 Persentase Pengembangan UMKM (%) - - 2,99 1,49 1,79 - - 2,78 1,67 2 - - 0,93 1,12 1,12 Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 2024 2024 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 2024 2022 2023 Realisasi Capaian Tahun Ke- 2020 2021 2022 2023 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2020 2021 Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Rasio Capaian Tahun 2020 20212022 2023 [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 21 Dalam tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap target tahun 2020 hingga 2024 tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dan selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya, terkecuali nilai rata-rata volume usaha koperasi. Nilai rata-rata volume usaha koperasi dipengaruhi oleh indikator kinerja program persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi dengan berbagai indikator yang menjadi pendukung ketercapaian di dalamnya. Kedua indikator kinerja program tersebut khususnya pada tahun 2024 juga tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah koperasi aktif tahun 2024 menurun sebanyak 6 koperasi dan terdapat 2 koperasi besar yang pindah Badan Hukum dari Kabupaten ke Provinsi, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah volume usaha koperasi secara keseluruhan. Berbagai upaya peningkatan kualitas koperasi tetap dilakukan pada tahun 2024, namun upaya peningkatan kualitas koperasi tersebut masih akan belum optimal jika beberapa koperasi dengan pengurus yang sudah lanjut usia tidak melakukan regenerasi kepengurusan koperasi. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 22 Capaian pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi dipengaruhi oleh persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dan persentase pengembangan UMKM. Capaian persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) tahun 2023 dan 2024 sangat tinggi diatas 100 persen, hal ini dipicu oleh semangat berwirausaha masyarakat yang semakin meningkat serta adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap pelaku usaha mikro Kulon Progo melalui program peningkatan pemberdayaan UMKM pada Dinas Perindustrian Koperasi UKM berupa subsidi bunga pinjaman yang disalurkan melalui Lembaga Perbankan (Bank Kulon Progo) menjadi salah satu penyebab tingginya capaian modal UMKM dari kemitraan. Suku bunga pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha mikro oleh Bank Kulon Progo yang rendah menarik minat pelaku usaha mikro untuk melakukan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Sehingga program peningkatan pemberdayaan UMKM dapat tercapai melebihi dari target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2023 dan 2024 persentase pengembangan UMKM tercapai melebihi dari target, hal ini dikarenakan adanya berbagai pelatihan yang diberikan kepada UMKM sehingga berdampak pada jangkauan pasar UMKM menjadi lebih luas dan sasaran menjadi lebih banyak sehingga menaikkan aset dan omzet UMKM. Selain itu berbagai pameran yang dilaksanakan juga menjadi pendorong meningkatnya aset dan omzet UMKM. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 23 Semangat dan kemauan serta kemampuan UMKM dalam mengikuti perkembangan zaman juga menjadi salah satu faktor penyebab keberhasilan program ini. Adanya inovasi dari Perangkat Daerah berupa website jual beli produk lokal Kulon Progo yang diberi nama “Pay-On Pro” (nama sebelumnya adalah “BelaBeliKu”) yang merupakan wujud pengembangan e-commerce UMKM Kulon Progo juga berpengaruh terhadap kenaikan omzet UMKM yang difasilitasi. ASN Kulon Progo menjadi teladan dalam membeli dan menggunakan produk lokal Kulon Progo melalui aplikasi Pay-0n Pro dengan minimal belanja setiap bulan sesuai dengan nominal kesanggupan masing-masing serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali terhadap realisasi belanja masing-masing Perangkat Daerah. Aplikasi Pay-On Pro juga dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga dapat memperkenalkan sekaligus meningkatkan penjualan produk UMKM lokal Kulon Progo secara lebih luas dengan akses yang lebih mudah melalui digitalisasi. Meskipun begitu terdapat hal yang masih harus diperhatikan dari UMKM, yakni terkait legalitas usaha UMKM. Dimana jumlah UMKM berlegalitas masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM. Perkembangan Koperasi dan UMKM dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut : [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 24
2. 1.Perkembangan Koperasi Tahun 2020-2024 Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.8 Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah koperasi Unit 274 276 282 284 286 2 Jumlah anggota Orang 78.545 76.984 72.284 75.771 74.856 3 Jumlah simpanan Rp.000 165.636.467 175.264.813 179.451.455 185.320.806 187.215.525 4 Jumlah modal sendiri Rp.000 139.834.403 147.979.434 156.278.704 161.022.926 158.017.002 5 Jumlah modal luar Rp.000 222.321.748 232.937.212 238.505.273 248.402.799 247.156.506 6 Volume usaha Rp.000 234.276.660 268.172.376 255.777.326 335.433.161 320.299.848 7 Jumlah SHU Rp.000 5.381.272 5.885.049 6.278.332 6.114.797 5.173.002 8 Jumlah aset Rp.000 363.858.421 380.768.255 394.253.546 408.610.440 405.173.509 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 Jika dilihat dari tabel 2.8 diatas, semua indikator perkembangan koperasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut lebih didominasi karena adanya dua koperasi besar yang berpindah badan hukum dari kabupaten ke kota. Meskipun begitu perkembangan koperasi tetap meningkat dengan bertambahnya 2 koperasi baru dan jumlah simpanan yang meningkat. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 25 Data perkembangan koperasi aktif tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut : Tabel 2.9 Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Kapanewon 2020 2021 2022 2023 2024 Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml %
3. 1.Temon 23 27 85,18 23 27 85,19 20 28 71,43 20 28 71,43 20 28 71,43
4. 2.Wates 61 68 89,70 60 67 89,55 49 66 74,24 50 67 74,63 47 68 69,12
5. 3.Panjatan 8 11 72,72 8 11 72,73 7 12 58,33 7 12 58,33 7 12 58,33
6. 4.Galur 11 16 68,75 12 17 70,59 13 18 72,22 13 18 72,22 12 18 66,67
7. 5.Lendah 14 15 93,33 14 15 93,33 11 15 73,33 11 15 73,33 12 15 80,00
8. 6.Sentolo 19 22 86,36 20 23 86,96 15 22 68,18 15 22 68,18 13 21 61,90
9. 7.Pengasih 37 39 94,87 38 40 95,00 32 41 78,05 32 41 78,05 31 42 73,81
10. 8.Kokap 22 22 100 22 22 100 23 25 92,00 24 26 92,31 21 26 80,77
11. 9.Girimulyo 7 9 77,78 8 10 80,00 6 9 66,67 6 9 66,67 6 9 66,67
12. 10.Nanggulan 13 15 86,67 12 14 85,71 12 15 80,00 12 15 80,00 12 15 80,00
13. 11.Kalibawang 12 13 92,30 12 13 92,31 9 14 64,29 9 14 64,29 10 14 71,43 12 Samigaluh 15 17 88,23 15 17 88,24 13 17 76,46 13 17 76,47 15 18 83,33 Jumlah 242 274 88,32 244 276 88,41 210 282 74,47 212 284 74,65 206 286 72,03 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah koperasi bertambah sebanyak 2 koperasi pada tahun 2024. Namun persentase jumlah koperasi aktif menurun. Dari 74,65 persen pada tahun 2023 atau sebanyak 212 koperasi aktif dari 284 koperasi menjadi 72,03 persen pada tahun 2024 atau sebanyak 206 koperasi aktif dari 286 koperasi. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya regenerasi kepengurusan koperasi bagi koperasi yang pengurusnya sudah lanjut usia sehingga penguasaan terhadap perkembangan teknologi pun kurang optimal, hal tersebut [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 26 dapat mengurangi ketertarikan anggota maupun masyarakat pada koperasi tersebut.
14. 2.Perkembangan UMKM Tahun 2020-2024 Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data perkembangan sebagai berikut : Tabel 2.10 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Sektor Ekonomi 2020 2021 2022 2023 2024
15. 1.Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan 3.484 3.546 3.591 5.564 6.712
16. 2.Industri Pengolahan 18.677 17.295 17.611 18.765 16.293
17. 3.Bangunan 146 127 127 129 154
18. 4.Perdagangan, Hotel dan Restoran :
a.Hotel dan Restoran 641 614 642 648 648
b.Pedagang Pasar 8.062 7.897 9.097 9.455 9.469
c.Pedagang di luar pasar 10.436 10.944 11.477 13.369 15.468
d.Pedagang Kaki Lima 713 1.560 1.560 2.995 3.010
1. 5.Pengangkutan dan Komunikasi 47 585 606 545 574
2. 6.Jasa-jasa 288 359 321 535 549 Jumlah 42.493 42.927 45.032 52.005 52.877 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kompilasi dari berbagai sumber, 2024 Jumlah UMKM Kulon Progo dari tahun 2020- 2023 memiliki tren perkembangan positif setiap tahunnya. Tahun 2023 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dari tahun 2022, terjadi penambahan wirausaha baru sebanyak 6.973 wirausaha. Minat berwirausaha masyarakat yang tinggi seiring dengan perkembangan perekonomian di Kulon Progo menjadi salah satu penyebab tingginya pertumbuhan UMKM di Kulon Progo. Namun, pada tahun 2024 [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 27 peningkatan jumlah UMKM mengalami penurunan jika dibandingkan dengan peningkatan tahun 2023. Peningkatan jumlah UMKM yang menurun pada tahun 2024 ini dipicu oleh kurang tertariknya generasi muda untuk menjalankan usaha di sektor pertanian dan terdapatnya beberapa usaha terutama usaha pada bidang kesehatan seperti praktik bidan yang sudah lanjut usia tidak berproduksi/ menjalankan usahanya lagi. Selain itu tingginya harga bahan baku yang berpengaruh pada tingginya harga jual produk UMKM menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada semangat untuk berwirausaha yang menurun. Pola pikir masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja dengan pendapatan yang sudah pasti juga berpengaruh pada semakin rendahnya semangat untuk berwirausaha. Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mulai melakukan perbaikan data UMKM terhadap sejumlah 52.877 UMKM yang disajikan pada tahun 2024. Perbaikan data dilakukan dengan mengambil data UMKM yang tercatat secara jelas nama dan alamat UMKM. Dari hasil perbaikan data UMKM tersebut, diperoleh jumlah UMKM tahun 2024 sebanyak 46.910 UMKM dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut : [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 28 Tabel 2.11 Data UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Hasil Perbaikan Data No Keterangan JUMLAH 1 A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) 4.943 2 B (Pertambangan dan Penggalian) 3 3 C (Industri Pengolahan) 20.567 4 D (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin) 7 5 E (Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi) 1 6 F (Kosntruksi) 161 7 G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) 15.244 8 H (Pengangkutan dan Pergudangan) 72 9 I (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum) 1.266 10 J (Informasi dan Komunikasi) 311 11 K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi) 12 12 L (Real Estate) 2 13 M (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis) 41 14 N (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya) 348 15 P (Pendidikan) 2 16 Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) 353 17 R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi) 141 18 S (Aktivitas Jasa Lainnya) 1.052 19 T (Aktivitas Jasa Rumah Tangga) 1 TOTAL 44.527 Sumber Data : Data diolah (Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024) Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan direncanakan menggunakan data yang telah dilakukan perbaikan. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 29 Data omzet UMKM yang mendapat fasilitasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.12 Data Omzet UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2020-2024 Tahun Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi Pertumbuhan (%) Jumlah Omzet UMKM yang mendapat fasilitasi (Rp) Pertumbuhan (%) 2020 2.348 29,65 54.950.000.000 9,8 2021 3.223 37,27 64.655.000.000 17,66 2022 5.859 81,79 77.570.000.000 19,97 2023 8.236 40,57 100.552.671.111 29,63 2024 9.998 21,39 117.012.999.696 16,37 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2024 Jumlah omzet UMKM yang mendapatkan fasilitasi mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 jumlah UMKM yang difasilitasi juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023, namun jumlah omzet UMKM yang difasilitasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurunnya jumlah UMKM yang difasilitasi ini terjadi karena ketika tahun 2023 terdapat banyak fasilitasi UMKM dari program pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro, dimana debitur pada program ini terdapat sebanyak 946 pelaku usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2024 yang hanya [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 30 meneruskan subsidi bunga pinjaman bagi debitur tahun 2023 tersisa sebanyak 855 pelaku usaha mikro. Sebanyak 91 pelaku usaha mikro yang telah selesai pinjamannya ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya capaian jumlah omzet UMKM yang difasilitasi oleh OPD. Fasilitasi terhadap UMKM tetap dilaksanakan pada tahun 2024 baik berupa pelatihan, kurasi produk dan membuat inovasi berupa program Bela Beli Kulon Progo. Dimana fasilitasi ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap meningkatnya omzet UMKM Kulon Progo.
3. 3.Perkembangan ToMiRa (Toko Milik Rakyat) Tahun 2020-2024 Jumlah toko modern kerjasama take over dengan koperasi yang diberi nama ToMiRa (Toko Milik Rakyat) per kapanewon berdasar lokasi koperasi dan berdasar lokasi ToMiRa dapat dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14 sebagai berikut : [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 31 Tabel 2.13 Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa) Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024 (Berdasar Lokasi Koperasi) No. Kapanewon Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
4. 1.Temon 5 5 5 5 5
5. 2.Wates 13 13 13 13 18
6. 3.Panjatan - - - - 1
7. 4.Galur 3 3 3 3 4
8. 5.Lendah - - - - 2
9. 6.Sentolo 3 3 3 3 4
10. 7.Pengasih 4 4 4 4 6
11. 8.Kokap - - - - 3
12. 9.Girimulyo 1 1 1 1 1
13. 10.Nanggulan 2 2 2 2 2
14. 11.Kalibawang - - - - 1
15. 12.Samigaluh 1 1 1 1 2 Jumlah Total 32 32 32 32 49 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 32 Tabel 2.14 Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (ToMiRa) Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024 (Berdasar Lokasi ToMiRa) No. Kapanewon Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
16. 1.Temon 6 6 6 6 11
17. 2.Wates 11 11 11 11 17
18. 3.Panjatan 1
19. 4.Galur 2 2 2 2 2
20. 5.Lendah 1 1 1 1 1
21. 6.Sentolo 3 3 3 3 6
22. 7.Pengasih 5 5 5 5 7
23. 8.Kokap
24. 9.Girimulyo
25. 10.Nanggulan 2 2 2 2 2
26. 11.Kalibawang 1 1 1 1 1
27. 12.Samigaluh 1 1 1 1 1 Jumlah Total 32 32 32 32 49 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 Sampai dengan tahun 2024 terdapat 49 ToMiRa yang tersebar di 12 Kapanewon. ToMiRa merupakan kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menindaklanjuti permasalahan maraknya toko modern berjejaring/ waralaba yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. ToMiRa diharapkan dapat membangun jaringan yang lebih luas untuk mengoptimalkan pasokan produk UMKM asli Kulon Progo ke dalam gerai ToMiRa. Diharapkan keberadaan ToMiRa mempunyai dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan UMKM Kulon Progo. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 33 Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16. 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Tidak Langsung 1.765.394.156,82 1.765.394.157,00 1.798.248.977,00 1.914.724.430,00 2.332.930.320,00 1.555.471.666,00 1.661.742.478,00 1.746.070.000,00 1.799.570.654,00 2.010.480.258,00 0,88 0,94 0,97 0,94 0,86 153,34 145,05 Belanja Pegawai 1.765.394.156,82 1.765.394.157,00 1.798.248.977,00 1.914.724.430,00 2.332.930.320,00 1.555.471.666,00 1.661.742.478,00 1.746.070.000,00 1.799.570.654,00 2.010.480.258,00 0,88 0,94 0,97 0,94 0,86 153,34 145,05 Belanja Langsung 1.464.696.826,00 1.411.222.548,00 1.623.916.508,00 3.507.229.340,00 13.257.934.730,00 1.417.442.131,00 1.199.949.990,00 1.419.844.570,00 3.051.884.888,00 11.107.290.282,00 0,96 85,02 0,87 0,87 0,84 328,54 312,74 Belanja Pegawai 87.091.000,00 - - - - 86.971.000,00 - - - - 0,99 - - - - 95,60 95,57 Belanja Barang dan Jasa 1.164.255.826,00 1.408.673.148,00 1.608.395.508,00 2.232.534.840,00 1.526.335.530,00 1.118.131.481,00 1.197.632.990,00 1.406.104.570,00 2.183.081.706,00 1.466.768.257,00 0,96 0,85 0,87 0,98 0,96 136,94 175,54 Belanja Subsidi - - - 1.155.164.000,00 1.716.942.000,00 - - - 749.518.500,00 1.615.328.250,00 - - - 0,65 0,94 202,55 199,47 Belanja Modal 213.350.000,00 2.549.400,00 15.521.000,00 119.530.500,00 10.014.657.200,00 212.339.650,00 2.317.000,00 13.740.000,00 119.284.682,00 8.025.193.775,00 0,99 0,90 0,88 0,99 0,80 313,64 296,30 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kulon Progo, tahun 2024. Catatan : *)Data merupakan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Sebelum bergabung dengan Perindustrian) Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024*) Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 35 Pada tabel 2.15 di atas terlihat bahwa Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan pegawai baik PNS ataupun PPPK. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung terjadi kenaikan, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2023 terdapat anggaran untuk belanja subisidi yang merupakan pemberian subsidi bunga yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro. Untuk tahun 2024 terutama anggaran untuk belanja modal terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan adanya Pembangunan Gedung PLUT beserta sarana dan prasarannya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.109.880 - - - - 160.190.290 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 96.389.130 - - - - 95.522.390 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan 17.700.000 - - - - 17.699.900 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi 47.020.750 - - - - 46.968.000 - - - - 0,99 - - - - - - Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD 357.919.046 - - - - 345.295.941 - - - - 0,96 - - - - - - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 13.350.000 - - - - 13.230.000 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 344.569.046 - - - - 332.065.941 - - - - 0,96 - - - - - - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 44.595.500 - - - - 44.475.200 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD 10.077.300 - - - - 10.053.300 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 4.072.400 - - - - 4.000.200 - - - - 0,98 - - - - - - Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 30.445.800 - - - - 30.421.700 - - - - 0,99 - - - - - - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM 264.143.300 - - - - 264.040.300 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi 11.859.200 - - - - 11.859.200 - - - - 1 - - - - - - Kegiatan Penguatan Kelembagaan KUMKM 217.652.700 - - - - 217.632.700 - - - - 0,99 - - - - - - Kegiatan Penyusunan Data KUMKM 34.631.400 - - - - 34.548.400 - - - - 0,99 - - - - - - Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 452.566.700 - - - - 419.128.000 - - - - 0.93 - - - - - - Kegiatan Pengembangan Usaha dan Peningkatan Legalitas Produk KUMKM 231.404.700 - - - - 200.191.100 - - - - 0,86 - - - - - - Kegiatan Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM 221.162.000 - - - - 218.936.900 - - - - 0,98 - - - - - - Program Pengembangan Permodalan KUMKM 184.362.400 - - - - 184.312.400 - - - - 0,99 - - - - - - Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP 83.472.000 - - - - 83.472.000 - - - - 1 - - - - - - Kegiatan Jaringan Kerjasama dan Pendampingan Bantuan KUMKM 100.890.400 - - - - 100.840.400 - - - - 0,99 - - - - - - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 2.075.660.305 2.152.385.385 2.574.121.170 - - 1.954.549.780 2.068.961.665 2.448.318.274 - - 0,94 0,96 0,95 - 11,65 12,09 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 30.996.600 46.701.600 50.379.100 - - 30.996.600 46.674.600 50.207.080 - - 1 0,99 0,99 - 29,27 29,07 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 3.110.500 16.635.500 37.919.400 - - 3.110.500 16.608.500 37.864.020 - - 1 0,99 0,99 - 281,38 280,96 Sub Kegatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 27.886.100 30.066.100 12.459.700 - - 27.886.100 30.066.100 12.343.060 - - 1 1 0,99 - (25,37) -25,56 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.806.342.157 1.808.746.977 1.934.561.830 - - 1.702.690.478 1.756.568.000 1.819.304.374 - - 0,94 0,97 0,94 - 3,54 3,37 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 1.765.394.157 1.765.398.977 1.884.424.430 - - 1.661.742.478 1.713.220.000 1.769.270.654 - - 0,94 0,97 0,93 - 3,37 3,18 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 37.249.000 39.649.000 37.415.500 - - 37.249.000 39.649.000 37.415.500 - - 1 1 1,00- - 0,40 0,40 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - 3.699.000 3.699.000 12.721.900 - - 3.699.000 3.699.000 12.618.220 - - 1 1 0,99 - 121,96 120,56 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 30.537.600 - - - - 21.217.720 - - - - 0,69 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - 30.537.600 - - - - 21.217.720 - - - - 0,69 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 36.426.600 51.931.600 64.612.800 - - 36.229.600 48.665.078 63.900.100 - - 0,99 0,94 0,99 - 33,49 32,81 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 16.158.200 - - 16.030.650 - 0,99 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 36.426.600 51.931.600 48.454.600 - - 36.229.600 48.665.078 47.869.450 - - 0,99 0,94 0,99 - 17,93 16,34 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2.500.000 15.521.000 112.223.300 - - 2.225.000 13.740.000 112.000.796 - - 0,89 0,88 0,99 - 571,94 616,34 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 2.500.000 15.521.000 112.223.300 - - 2.225.000 13.740.000 112.000.796 - - 0,89 0,88 0,99 - 571,94 616,34 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 96.102.448 96.101.752 132.548.718 - - 95.780.380 96.101.752 124.455.703 - - 0,99 1 0,94 - 18,96 14,92 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 96.102.448 96.101.752 - - - 95.780.380 96.101.752 - - - 0,99 1 - - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - 46.357.566 - - - - 38.264.551 - - - - 0,82 - Sub Kegiatan Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 86.191.152 - - - - 86.191.152 - - - - 1 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 103.292.500 102.844.856 279.795.422 - - 86.627.722 85.994.515 278.449.221 - - 0,83 0,84 0,99 - 85,81 111,53 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 56.560.400 - - - - 56.050.500 - - - - 1 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 103.292.500 102.844.856 223.235.022 - - 86.627.722 85.994.515 222.398.721 - - 0,83 0,84 0,99 - 58,31 78,94 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - 469.451.700 354.779.100 76.679.700 - - 230.260.500 354.487.305 75.566.441 - - 0,49 0,99 0,99 - (51,41) -12,37 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 469.451.700 354.779 76.679.700 - - 230.260.500 354.487.305 75.566.441 - - 0,49 0,99 0,99 - -12,37 Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 238.184.600 78.589.100 41.484.200 - - 230.260.500 78.586.100 40.913.958 - - 0,96 1 0,98 - (57,11) -56,90 Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota - 231.267.100 276.190.000 35.195.500 - - 230.260.500 275.901.205 34.652.483 - - 0,99 0,99 0,98 - (33,92) -33,81 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi - 55.470.700 67.993.000 - - - 55.460.100 67.918.760 - - - 0,99 0,99 - - Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 55.470.700 67.993.000 - - - 55.460.100 67.918.760 - - - 0,99 0,99 - - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 26.359.000 23.393.000 - - - 26.359.000 23.326.680 - - - 1 0,99 - - Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 29.111.700 44.600.000 - - - 29.101.100 44.592.080 - - - 0,99 0,99 - - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - 449.091.800 404.200.000 584.258.100 - - 417.641.300 399.236.121 552.880.453 - - 0,93 0,99 0,95 - 17,28 17,04 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 231.884.450 208.688.000 355.156.400 - - 231.879.300 205.663.921 325.323.289 - - 0,99 0,98 0,92 - 30,09 23,44 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi - 231.884.450 208.688.000 355.156.400 - - 231.879.300 205.663.921 325.323.289 - - 0,99 0,98 0,92 - 30,09 23,44 Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota - 217.207.350 195.512.000 229.101.700 - - 185.762.000 193.572.200 227.557.164 - - 0,85 0,99 0,99 - 3,60 10,88 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM - 217.207.350 195.512.000 229.101.700 - - 185.762.000 193.572.200 227.557.164 - - 0,85 0,99 0,99 - 3,60 10,88 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - 126.942.200 284.674.600 1.546.954.200 - - 126.896.100 275.310.719 1.136.449.592 - 0,99 0,97 0,73 - 283,83 214,87 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - 126.942.200 284.674.600 1.546.954.200 - - 126.896.100 275.310.719 1.136.449.592 - - 0,99 0,97 0,73 - 283,83 214,87 Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - 34.670.000 36.800.000 50.210.000 - - 34.624.000 36.732.340 50.031.162 - - 0,99 0,99 0,99 - 21,29 21,15 Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro - 14.897.000 20.247.000 1.278.202.700 - - 14.897.000 20.142.499 870.242.967 - - 1 0,99 0,68 - 3.124,48 2127,82 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - 77.375.200 - 218.541.500 - - 77.375.100 - 216.175.463 - - 0,99 - 0,99 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 227.627.600 - - - 218.435.880 - - - 0,96 - Program Pengembangan UMKM - - - 438.270.600 - - - - 417.657.230 - - - - 0,95 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 438.270.600 - - - - 417.657.230 - - - - 0,95 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi - - - 438.270.600 - - - - 417.657.230 - - - - 0,95 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - - - 221.590.000 - 220.584.552 - - - - 0,99 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 221.590.000 - - - - 220.584.552 - - - - 0,99 - Pengembangan Industri Kreatif - - - 221.590.000 - - - - 220.584.552 - - - - 0,99 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 12.804.806.722 - - - - 10.460.498.557 - - - - 0,81 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 23.434.900 - - - - 22.899.293 - - - - 0,98 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - 15.984.000 - - - - 15.733.602 - - - - 0,98 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Sub Kegatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 7.450.900 - - - - 7.165.691 - - - - 0,96 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.342.282.520 - - - - 2.019.497.105 - - - - 0,86 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - - 2.296.030.320 - - - - 1.974.030.258 - - - - 0,86 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - - - 36.900.000 - - - - 36.450.000 - - - - 0,98 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - - 9.352.200 - - - - 9.016.847 - - - - 0,96 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 50.283.200 - - - - 46.446.670 - - - - 0,92 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 16.158.200 - - - - 13.910.006 - - - - 0,86 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - - 34.125.000 - - - - 32.536.664 - - - - 0,95 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 10.156.878.200 - - - - 8.158.601.835 - - - - 0,8 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - 6.725.572.100 - - - - 4.823.932.115 - - - - 0,72 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - 3.431.306.100 - - - - 3.334.669.720 - - - - 0,97 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 153.382.302 - - - - 136.578.722 - - - - 0,89 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 59.898.180 - - - - 43.531.486 - - - - 0,73 Sub Kegiatan Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - - 93.484.122 - - - - 93.047.236 - - - - 0,99 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 78.545.600 - - - - 76.474.932 - - - - 0,97 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - 61.321.100 - - - - 59.539.732 - - - - 0,97 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - 17.224.500 - - - - 16.935.200 - - - - 0,98 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - - - - 20.000.000 - - - - 19.056.680 - - - - 0,95 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 20.000.000 - - - - 19.056.680 - - - - 0,95 Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi - - - - 12.000.000 - - - - 11.276.984 - - - - 0,94 Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota - - - - 8.000.000 - - - - 7.779.696 - - - - 0,97 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - - - - 354.349.800 - - - - 347.950.113 - - - - 0,98 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 354.349.800 - - - - 347.950.113 - - - - 0,98 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi - - - - 354.349.800 - - - - 347.950.113 - - - - 0,98 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - - - - 2.115.873.740 - - - - 2.107.691.956 - - - - 0,99 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - - 2.115.873.740 - - - - 2.107.691.956 - - - - 0,99 Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro - - - - 1.778.809.000 - - - - 1.777.600.136 - - - - 0,99 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - - - - 25.000.000 - - - - 24.720.744 - - - - 0,99 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro - - - - 14.830.800 - - - - 14.185.196 - - - - 0,96 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan - - - - 297.233.940 - - - - 291.185.880 - - - - 0,98 Program Pengembangan UMKM - - - - 76.382.588 - - - - 68.658.437 - - - - 0,9 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - - 76.382.588 - - - - 68.658.437 - - - - 0,9 Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro - - - - 76.382.588 - - - - 68.658.437 - - - - 0,9 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - - - - 219.452.200 - - - - 216.617.047 - - - - 0,99 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - - 219.452.200 - - - - 216.617.047 - - - - 0,99 Pengembangan Industri Kreatif - - - - 219.452.200 - - - - 216.617.047 - - - - 0,99 Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kulon Progo, tahun 2024. Catatan : *)Data merupakan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Sebelum bergabung dengan Perindustrian) [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 44 Pada tabel 2.16 di atas terlihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo dari tahun 2020-2024 menunjukkan adanya perubahan fluktuatif di dalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidak optimalan di dalam realisasi keuangan yang disebabkan karena terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran, perbedaan besar terjadi pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya hal ini disebabkan adanya sisa lelang. Permasalahan- permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimalisasi pelaksanaan anggaran dan belanja. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 45 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama urusan perindustrian, dan urusan koperasi dan UMKM. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik untuk urusan industri, koperasi maupun UMKM mulai dari tahun 2025 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo didukung oleh adanya gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. Gedung PLUT KUMKM ini dibangun pada tahun 2024 yang bertujuan untuk memfasilitasi industri, koperasi maupun UMKM baik dari kelembagaannya, produktivitas, kualitas maupun pemasaran produknya. Layanan yang ada dalam gedung PLUT KUMKM ini berupa konsultasi , inkubasi dan pendampingan oleh konsultan produksi, konsultan pemasaran, konsultan SDM, konsultan kelembagaan dan konsultan pembiayaan dengan fasilitas yang ada berupa ruang pelatihan, ruang aula, ruang kemasan, ruang multimedia, co-working space, ruang inkubator kuliner, ruang inkubator digital, ruang inkubator kriya, galeri produk dan cafe. Gedung ini bertempat di Jl. Wates-Purworejo, Sogan, Wates, Kulon Progo. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 46 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
28. 1.Masih rendahnya kepemilikan legalitas usaha, kualitas produk, jiwa wirausaha dan akses pemasaran oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro. Dari seluruh usaha mikro dan industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar belum memiliki legalitas usaha baik berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), maupun izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu dari segi kualitas produk yang diproduksi sebagian besar kualitasnya masih kurang, baik dari segi rasa maupun tampilan dan kemasannya. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa wirausaha oleh pelaku usaha masih rendah. Disisi lain pelaku usaha juga masih terbatas dalam akses untuk memasarkan produknya baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kualits produk juga berpengaruh terhadap banyak sedikitnya minat kepada produk usaha mikro dan IKM. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 47
29. 2.Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap akses permodalan. Keterbatasan informasi permodalan yang diterima oleh para pelaku usaha mikro dan pelaku IKM berpengaruh terhadap terbatasnya akses permodalan oleh pelaku usaha mikro dan pelaku IKM. Hal ini merupakan permasalahan yang sampai dengan saat ini masih terjadi. Sebagian besar pelaku usaha mikro dan pelaku IKM masih terbatas informasinya terkait permodalan untuk usahanya baik yang berasal dari perbankan, BUMN maupun BUMD.
30. 3.Masih lemahnya tata kelola koperasi Lemahnya tata kelola koperasi dapat dilihat dari sangat minimnya jumlah koperasi pasif yang berubah menjadi aktif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian. Selain itu, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia juga berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian.
31. 4.Masih terbatasnya bahan baku industri di dalam daerah Industri di Kulon Progo didominasi oleh industri pengolahan pangan dan kerajinan umum. Perkembangan industri baik pengolahan pangan maupun kerajinan sangat tergantung dengan bahan baku yang tersedia. Saat ini bahan baku yang tersedia didalam daerah tidak dapat mengimbangi kebutuhan perkembangan industri di Kulon Progo. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 48 dari lingkungan, sumber daya manusia, keadaan alam dan lain sebagainya.
32. 5.Belum diterapkannya prinsip industri hijau pada sebagian besar pelaku industri Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kenyataannya masih banyak kegiatan industri yang dalam proses produksinya menimbulkan permasalahan lingkungan. Dalam jangka panjang hal ini akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem masyarakat karena industri di Kulon Progo sebagian besar berada pada wilayah pemukiman penduduk. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 49 2.2.2 Isu Strategis Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Perkembangan sektor industri
2.Perkembangan UMKM dan koperasi
1.Masih rendahnya kepemilikan legalitas usaha, kualitas produk, jiwa wirausaha dan akses pemasaran oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro
2.Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap akses permodalan.
3.Masih lemahnya tata kelola koperasi
4.Masih terbatasnya bahan baku industri di dalam daerah
5.Belum diterapkannya prinsip industri hijau pada sebagian besar pelaku industri
1.Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi belum optimal
1.Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua serta membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
1.Deindustrialisasi dini, rendahnya produktivitas tenaga kerja, kurangnya daya saing produk, ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global, kurangnya kemampuan inovasi, tantangan menuju energi hijau, terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif, belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif, rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif, belum optimalnya rantai pasok ekonomi kreatif terutama di daerah dan rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha
2.Keterbatasan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar dan industri dan keterbatasan pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan hijau
3.Pengembangan Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih.
1.Transforma si ekonomi yang merupakan proses menyeluruh dan berkelanjuta n untuk memindahk an sumber daya manusia dan sektor- sektor berproduktiv itas rendah menuju sektor yang lebih produktif Rendahnya daya saing Industri dan Rendahnya kualitas koperasi dan UMKM (KUMKM) [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 50 Isu-isu strategis DisperinKopUKM dirumuskan dengan mempertimbangkan :
1.Isu lingkungan dinamis baik isu global, nasional maupun regional yang dapat berpengaruh terhadap DisperinKopUKM baik secara langsung maupun tidak langsung.
2.Ranwal RPJMD 2025-2029, RPJMN 2025-2029, Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.
3.Permasalahan layanan Perangkat Daerah. Isu global yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM melalui agenda pembangunan global yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua serta membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi. Selanjutnya isu nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM adalah deindustrialisasi dini, rendahnya produktivitas tenaga kerja, kurangnya daya saing produk, ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global, kurangnya kemampuan inovasi, tantangan menuju energi hijau, terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif, belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif, rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif, belum optimalnya rantai pasok ekonomi kreatif terutama di [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 51 daerah dan rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha, dimana semua isu tersebut arah kebijakannya adalah iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi yang masuk dalam pilar transformasi ekonomi. Isu nasional lainnya yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM yang masuk dalam pilar transformasi ekonomi adalah keterbatasan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar dan industri dan keterbatasan pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan hijau dengan arah kebijakan penerapan ekonomi hijau. Selain itu dibentuknya Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih dalam pengembangannya juga menjadi isu strategis nasional. Isu Regional atau isu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJPD Provinsi DIY 2025-2045 yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM adalah transformasi ekonomi yang merupakan proses menyeluruh dan berkelanjutan untuk memindahkan sumber daya manusia dan sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif. Sedangkan isu kabupaten yang berpengaruh terhadap DisperinKopUKM adalah peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemandirian daerah, di sisi lain, berfokus pada [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 52 kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal secara efektif. Pada pemerintahan pusat, urusan koperasi, UMKM dan industri dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM dan Kementerian Industri. Namun dalam penyusunan Renstra DisperinKopUKM 2025-2029 ini tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian, karena Renstra belum tersedia. Sedangkan dalam tingkat regional, urusan koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY, dan untuk urusan industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY. Berdasar hasil penelaahan terhadap Renstra 2022- 2027 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY diperoleh beberapa isu strategis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY, diantaranya adalah :
1.Masih adanya koperasi pasif
2.Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM
3.Rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM
4.Rendahnya akses pembiayaan bagi KUMKM
5.Lemahnya kapasitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM
6.Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat terutama di daerah plosok pedesaan
7.Lambatnya pertumbuhan wirausaha baru [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 53
8.Rendahnya literasi digital terhadap KUKM Dari isu strategis tersebut tujuan, sasaran beserta indikator sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY adalah sebagai berikut : Tabel 2.18 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY No. Tujuan Sasaran Indikator
1.Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM Meningkatnya jumlah koperasi modern Peningkatan jumlah koperasi modern UMKM yang berkembang usahanya (Aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)) Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n) UMKM yang berkembang usahanya (DTKS) Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah
2.Capaian Rasio Kewirausahaan Meningkatnya jumlah wirausaha Jumlah wirausaha baru/ Pemula Dari berbagai uraian di atas dan dengan mempertimbangkan permasalahan pelayanan yang ada pada DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo, maka isu strategis DisperinKopUKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :
1.Rendahnya daya saing industri
2.Rendahnya kualitas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Meningkatnya daya saing industri akan berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing daerah dan meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM akan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklusif akan tercapai. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 54 Tujuan dan indikator tujuan/ sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian Adapun Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DisperinKopUKM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut : 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Meningkatnya daya saing daerah Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Miliar rupiah) 1.892,11-1.984,03 2.048,17-2.159,39 2.216,00-2.349,08 2.396,46-2.554,25 2.592,87-2.778,58 2.801,62-3.018,70 Indeks Maturitas SPIP (Indeks) 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya koperasi dan umkm yang berkualitas Persentase koperasi berkualitas (%) 28,02 32,69 37,32 43,33 43,6 50,00 Jumlah UMKM mikro yang naik sub kelas (Unit Usaha) 18.141 20.653 23.267 25.983 28.801 31.721 Meningkatnya nilai usaha industri Nilai usaha industri (Rp.) 2.732.693.188.017 2.735.445.369.346 2.738.200.259.829 2.740.957.861.567 2.743.718.176.659 2.746.481.207.198 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah (Nilai) 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) A (84,20) A (85,30) A (86,40) A (87,50) A (>80-90)A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo No. Tujuan
(2)A (88,10) A (88,66)Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (Predikat) Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi Sasaran RPJMD yang Relevan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 56 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah srategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DisperinKopUKM, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran DisperinKopUKM serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Pentahapan dalam pelaksanaan Renstra DisperinKopUKM 2025-2029 dapat dilihat pada tabel pentahapan Renstra DisperinKopUKM 2025-2029 berikut. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 57 Tabel 3.2 Pentahapan Renstra DisperinKopUKM TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Optimalisasi pendataan koperasi, UMKM dan industri serta membentuk koperasi desa. Mendorong pemberdayaan UMKM melalui pemenuhan legalitas usaha dan peningkatan kualitas produk, Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis terhadap SDM koperasi Memfasilitasi kemudahan perizinan industri dan melakukan pemberdayaan terhadap IKM berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan sentra IKM terhadap peningkatan kualitas produk dan kemasan Digitalisasi pengelolaan IKM dan sentra IKM Melakukan inkubasi usaha UMKM dan meningkatkan akses pasar UMKM baik secara online maupun offline melalui pelatihan dan pendampingan. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan secara intensif dan berkala terhadap koperasi untuk meningkatkan volume usaha, asset, omset, keaktifan dan kesehatan koperasi Meningkatkan akses pasar industri Memperluas jaringan kerjasama untuk koperasi, UMKM dan industri dengan berbagai sumber akses pengembangan. Mengevaluasi capaian kinerja terhadap tujuan pembangunan dan menyusun kerangka dasar untuk tahapan Renstra yang selanjutnya. Tahapan strategi dan arah kebijakan di atas akan difokuskan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan dengan mempertimbangkan tiga kawasan utama yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, yakni kawasan aerotropolis dan perkotaan wates, kawasan peruntukan industri dan ekonomi kreatif serta kawasan pariwisata berkelanjutan. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 58 Sedangkan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM Kabupaten Kulon Progo No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM Keterangan

1.Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi Meningkatkan daya saing daerah melalui fasilitasi akses pasar, inovasi produk, dan pengembangan industri kreatif dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media. Penyederhanaan regulasi akan diterapkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Selain itu, kompetisi inovasi daerah dan penguatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Riset dan Inovasi (Academics, Business, Community, Government, Media) akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) untuk mendorong pertumbuhan yang berbasis pada riset dan teknologi. Di samping itu, penguatan kelembagaan ekonomi lokal di kawasan perdesaan juga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan Koperasi Merah Putih, dengan fokus pada penguatan badan hukum koperasi, peningkatan kapasitas manajerial melalui pendidikan koperasi, serta pengawasan koperasi secara Meningkatkan volume usaha, asset, omset, keaktifan dan kesehatan koperasi melalui revitalisasi koperasi berupa sosialisasi, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan secara intensif dan berkala terhadap koperasi dengan pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan BUMDes, digitalisasi pencatatan dan layanan koperasi, pengembangan koperasi berbasis sektor potensial, fasilitasi akses pembiayaan dan integrasi koperasi dalam program pengadaan barang/ jasa. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis terhadap SDM koperasi dan memberikan fasilitasi pelayanan legalitas koperasi. Fasilitasi terhadap seluruh koperasi termasuk Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih (KDMP). Melakukan pendataan yang akurat Meningkatkan jumlah UMKM yang naik sub kelas dengan memberikan fasilitasi berupa pendampingan terhadap kualitas legalitas maupun pemasaran kepada UMKM baik secara offline maupun online (digitalisai), jaringan kerjasama dengan sumber-sumber permodalan Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing Daerah [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 59 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM Keterangan berkala untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan kelembagaannya. dan pemantauan/ pendampingan pengelolaan permodalan, pelatihan terhadap UMKM sesuai dengan sektor potensial yang dihasilkan oleh setiap wilayah masing-masing (hilirisasi produk unggulan) serta penguatan literasi keuangan Melakukan pendataan yang akurat Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan terhadap IKM dari hulu ke hilir berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan sentra IKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, sampai dengan pemasarannya, melakukan upaya digitalisasi pengelolaan IKM dan sentra IKM, peningkatan fasilitasi pembiayaan dan perizinan, penguatan hilirisasi sektor unggulan lokal dan pengembangan industri berbasis sumber daya daerah
2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara Pemberian layanan secara optimal kepada intern maupun ekstern perangkat daerah Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 60 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra DisperinKopUKM Keterangan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. [RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO] 2025-2029 61 Berikut ini disajikan matriks program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang disertai dengan pendanaan indikatif dan target indikator dari setiap program dan kegiatan. Indikator program dan kegiatan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021. TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP

(3)(4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (22) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100 100 4.533.529.723 100 2.762.271.449 100 2.906.905.714 100 2.996.297.301 100 3.120.643.639 100 3.250.150.350 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu Dokumen 23 24 14.753.300 14 10.876.100 14 11.327.458 14 11.797.548 15 12.287.146 14 12.797.062 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 3 9.660.400 2 5.783.200 2 6.023.203 2 6.273.166 3 6.533.502 2 6.804.642 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 5.092.900 12 5.092.900 12 5.304.255 12 5.524.382 12 5.753.644 12 5.992.420 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu Laporan 43 43 2.501.452.801 27 2.525.434.735 27 2.630.240.277 27 2.739.395.248 27 2.853.080.151 27 2.971.482.977 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 348 408 2.461.263.401 30 2.485.876.035 30 2.589.039.890 30 2.696.485.046 30 2.808.389.175 30 2.924.937.326 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 12 34.350.000 1 33.200.000 1 34.577.800 1 36.012.779 1 37.507.309 1 39.063.862 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 19 19 5.839.400 14 6.358.700 14 6.622.586 14 6.897.423 14 7.183.666 14 7.481.789 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahOutput : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai - - - - - - - - - - - - - Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - - - - - - - - - - - - - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Dokumen 17 17 30.168.600 13 41.688.900 13 43.418.989 13 45.220.877 13 47.097.544 13 49.052.092 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 5 11.269.100 1 18.018.900 1 18.766.684 1 19.545.502 1 20.356.640 1 21.201.441 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 18.899.500 1 23.670.000 1 24.652.305 1 25.675.376 1 26.740.904 1 27.850.651 Tabel 4.1 Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Indikator Outcome/ Output Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan2028 2030Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 20292025 TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP Indikator Outcome/ Output Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan2028 2030Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 20292025 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset Unit 1.119 2 2.050.741.318 3 18.322.900 4 49.083.300 3 19.875.257 3 20.700.080 3 21.559.134 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 1 1.800.741.318 - - 1 30.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1.118 1 250.000.000 3 18.322.900 3 19.083.300 3 Unit 19.875.257 3 Unit 20.700.080 3 Unit 21.559.134 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Laporan 24 24 102.012.349.308 24 269.651.902 24 280.842.456 24 292.497.418 24 304.636.061 24 317.278.457 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 183.674.654 1 190.243.714 12 198.138.828 12 206.361.589 12 214.925.595 12 223.845.008 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 101.828.674.654 1 79.408.188 12 82.703.628 12 86.135.828 12 89.710.465 12 93.433.450 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Laporan 24 24 81.144.850 24 107.982.100 24 112.463.357 24 117.130.586 24 121.991.506 24 127.054.153 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 16 16 66.920.850 16 62.349.600 16 64.937.108 16 67.631.998 16 70.438.726 16 73.361.933 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 33 17 14.224.000 49 45.632.500 52 47.526.249 55 49.498.588 58 51.552.779 61 53.692.220 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Outcome : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Koperasi Sehat % 0 0 324.595.400 0 208.653.200 0 217.312.308 0 226.330.769 0 235.723.495 1 245.506.021 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Output :Terlaksananya pemeriksaan pengawasan untuk peningkatan koperasi aktif Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 2 2 324.595.400 2 208.653.200 2 217.312.308 2 226.330.769 2 235.723.495 2 245.506.021 Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Unit Usaha 128 108 6.706.100 101 197.947.100 110 206.161.905 115 214.717.624 115 223.628.405 115 232.908.984 Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Unit Usaha 16 93 317.889.300 60 10.706.100 115 11.150.403 115 11.613.145 115 12.095.090 115 12.597.037 TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP Indikator Outcome/ Output Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan2028 2030Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 20292025 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Outcome : Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi yang dilatih % 1 1 63.278.400 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Output : Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kepatuhan koperasi Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 1 1 63.278.400 Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Orang 221 24 63.278.400 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas % 0 0 1.607.021.050 0 909.968.809 1 91.828.024 1 95.638.887 1 99.607.901 1 103.741.629 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Output : Terlaksananya Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro untuk meningkatkan legalitas usaha Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 4 3 1.607.021.050 3 909.968.809 3 91.828.024 3 95.638.887 3 99.607.901 3 103.741.629 Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro Unit Usaha 1.085 857 1.405.797.650 640 841.989.909 30 21.028.000 30 21.900.662 30 22.809.539 30 23.756.135 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro Unit Usaha 27 55 197.204.500 175 60.200.000 175 62.698.300 175 65.300.279 180 68.010.241 180 70.832.666 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah unit usaha mikro terdata Unit Usaha 52.877 57.335 4.018.900 49.724 7.778.900 50.543 8.101.724 51.774 8.437.946 52.639 8.788.121 53.949 9.152.828 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapsitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Orang 110 - - - - - - - - - - - - Program Pengembangan UMKM Outcome : Meningkatnya daya saing UMKM Omzet usaha mikro Rp. 1 1 456.443.751 177.600.000.000 527.875.596 183.600.000.000 77.566.061 189.600.000.000 80.785.052 195.600.000.000 84.137.632 201.600.000.000 87.629.344 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Output : Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro untuk meningkatkan omzet usaha mikro Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 1 1 456.443.751 1 527.875.596 1 77.566.061 1 80.785.052 1 84.137.632 1 87.629.344 Sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi Unit Usaha 150 100 456.443.751 100 527.875.596 120 77.566.061 120 80.785.052 120 84.137.632 120 87.629.344 TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP TARGET PAGU RP Indikator Outcome/ Output Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan2028 2030Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 20292025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *) Outcome : Meningkatnya pelaku usaha KUMKM binaan yang naik kelas Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas Pelaku Usaha 2 374.524.700 5 3.487.931.000 10 3.632.680.137 10 3.783.436.362 10 3.940.448.971 10 4.103.977.603 Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Output : Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya untuk menaikkelaskan KUMKM Binaan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 1 1 374.524.700 1 3.487.931.000 1 3.632.680.137 1 3.783.436.362 1 3.940.448.971 1 4.103.977.603 Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan Unit 1 262 374.524.700 200 3.487.931.000 385 3.632.680.137 385 3.783.436.362 385 3.940.448.971 385 4.103.977.603 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Outcome : Meningkatnya realisasi pembangunan industri Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n Unit 16.092 16.222 729.706.700 16.357 426.169.300 16.507 562.356.175 16.667 538.826.456 16.847 561.187.754 17.047 584.477.046 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Output : Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah industri baru Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 3 3 729.706.700 3 426.169.300 3 562.356.175 3 538.826.456 3 561.187.754 3 584.477.046 Sub Kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dokumen 5 1 67.601.900 4 63.726.000 4 66.370.629 4 69.125.010 5 71.993.698 5 74.981.436 Sub Kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dokumen 4 7 144.409.800 3 79.830.700 8 201.644.523 7 163.145.271 7 169.915.800 7 176.967.305 Sub kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 5 5 517.695.000 3 282.612.600 5 294.341.023 5 306.556.175 5 319.278.257 5 332.528.304 Keterangan : *) Sub kegiatan diasumsikan dilaksanakan setiap tahun RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 66 Dari beberapa program, kegiatan dan subkegiatan di atas, terdapat beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan daerah yang mendukung Program Strategis Bupati yang berfokus pada peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui sektor umkm, industri dan koperasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Program tersebut disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati untuk penanganan kemiskinan berupa memperkuat kapasitas dan akses permodalan bagi sektor UMKM dan koperasi melalui fasilitasi pendirian dan pembinaan Koperasi Merah Putih RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 67 No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN

2.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mendukung inovasi produk lokal dan pengembangan industri kreatif melalui sertifikasi halal UMKM dengan mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM, fasilitasi HAKI batik khas Kulon Progo dan fasilitasi pemasaran batik khas Kulon Progo.  Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mengembangkan kawasan ekonomi terpadu untuk UMKM dan IKM melalui pengembangan kawasan PLUT Terpadu (Percepatan pengembangan kawasan PLUT Terpadu dan optimalisasi kawasan PLUT Terpadu RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 68 No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN
3.Program Pengembangan UMKM Meningkatnya daya saing UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mendukung inovasi produk lokal dan pengembangan industri kreatif melalui Marketplace (Pay-on Pro)
4.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatnya realisasi pembangunan industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Mendukung prioritas pembangunan Program Strategis Bupati berupa mendukung inovasi produk lokal dan pengembangan industry kreatif melalui Smart IKM. RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 69 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo baik Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel- tabel di bawah ini. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0
2.Persentase koperasi berkualitas % 28,02 32,69 37,32 43,33 43,6 50 Jumlah UMKM mikro yang naik sub kelas Unit Usaha 18.141 20.653 23.267 25.983 28.801 31.721
3.Nilai usaha industri Rp 2.732.693.188.017 2.735.445.369.346 2.738.200.259.829 2.740.957.861.567 2.743.718.176.659 2.746.481.207.198 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo No. INDIKATOR Satuan Target Tahun KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ASPEK DAYA SAING DAERAH Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE4) 1 Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan % 10,56-11,01 10,63-11,08 10,70-11,15 10,77-11,22 10,85-11,30 10,92-11,37 2 Rasio Kewirausahaan Daerah % 2,56-3,56 2,66-3,66 2,76-3,76 2,85-3,85 2,95-3,95 3,05-4,05 3 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menegah pada Level Kabupaten/Kota % 1,89-2,39 2,05-2,55 2,21-2,71 2,37–2,87 2,53–3,03 2,69-3,19 4 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 2,12–3,12 2,47–3,47 2,70–3,70 2,92–3,92 3,15–4,15 3,38-4,38 ASPEK PELAYANAN UMUM % 0,63 0,66 0,69 0,72 0,76 0,79 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar % 0 0 0 0 0 0 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1 Jumlah UMKM Mikro yang Naik Subkelas % 28,02 32,69 37,32 43,33 43,6 50 2 Urusan Pemerintahan Pilihan Unit Usaha 18.141 20.653 23.267 25.983 28.801 31.721 Perindustrian 1 Nilai Usaha Industri Rp. 2.732.693.188.016,50 2.735.445.369.345,69 2.738.200.259.828,91 2.740.957.861.567,46 2.743.718.176.659,05 2.746.481.207.197,74 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah No. Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 79,71 83,17 87,08 90,95 94,79 99,06 - 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % 100 100 100 100 100 100 - 3 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota % 0,90 0,95 1,04 1,12 1,19 1,27 - 4 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK % 110,08 112,28 114,53 116,82 119,15 121,54 - 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 0,63 0,66 0,69 0,72 0,76 0,79 - 6 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 0 0 0 0 0 0 Sampai dengan tahun 2024 belum pernah ada Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, sehingga belum pernah dilaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap IPUI Kecil dan Menengah 7 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota % 0 0 0 0 0 0 Sampai dengan tahun 2024 belum pernah ada Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, sehingga belum pernah dilaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap IPUI Kecil dan Menengah 8 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 120 125 130 135 140 145 - Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Target Tahun KeteranganIndikatorNo. Satuan RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 73 Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 5.1. Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut :  Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan. RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 74  Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.  Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.  Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari public dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 75 5.2. Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan.  Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.  Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 76 kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.  Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. RENSTRA DISPERINKOPUKM KABUPATEN KULON PROGO[ ] 2025-2029 77 5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra PD. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut :  Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.  Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur. Lampiran 1 Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6 Tahun 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % (Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah koperasi aktif)*100 76,21 79,71 83,17 87,08 90,95 94,79 99,06 94,79 Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset 157 165 173 182 191 200 210 200 Jumlah koperasi aktif 206 207 208 209 210 211 212 211 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % (Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan)*100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 52.404 53.242 54.093 54.958 55.837 56.730 57.637 56.730 Jumlah usaha mikro keseluruhan 52.404 53.242 54.093 54.958 55.837 56.730 57.637 56.730 3 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota % ((Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1)*100 0,81 0,90 0,95 1,04 1,12 1,19 1,27 1,19 Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n 16.092 16.237 16.392 16.562 16.747 16.947 17.162 16.947 Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1 15.962 16.092 16.237 16.392 16.562 16.747 16.947 16.747,00 4 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK % Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 107,92 110,08 112,28 114,53 116,82 119,15 121,54 119,15 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait % (Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan)*100 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,76 0,79 0,76 Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 65 72 79 87 95 105 115 105 Jumlah izin yang dikeluarkan 10.832 11.374 11.942 12.539 13.166 13.825 14.516 13.825 6 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait % (Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan)*100 - - - - - - - - Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan - - - - - - - - Metadata Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kulon Progo No Indikator Satuan Cara Penghitungan Realisasi 2024 TARGET Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6 Tahun 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 No Indikator Satuan Cara Penghitungan Realisasi 2024 TARGET Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD Jumlah izin yang dikeluarkan (DPMPT) 7 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota % (Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan)*100 - - - - - - - - Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan - - - - - - - - Jumlah izin yang dikeluarkan (DPMPT) 8 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 115 120 125 130 135 140 145 140 Lampiran 2 Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6 Tahun 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2 Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 2,0 - 3,0 3 Persentase koperasi berkualitas % (Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/Jumlah seluruh Koperasi aktif)*100% 25,73 28,02 32,69 37,32 43,33 43,60 50,00 44 Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun ke-n , meningkat volume usahanya (tahun n-1 - tahun n-2) dan meningkat assetnya (tahun n-1 - tahun n-2) 53 58 68 78 91 92 106 92 Jumlah seluruh Koperasi aktif 206 207 208 209 210 211 212 211 DO :

1.Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT dan terdapat peningkatan volume dan aset (tahun n-1 - tahun n-2)
2.Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun ke-n terhadap tutup buku tahun ke n-1, meningkatnya volume usaha tahun n-1 dan meningkatnya asset tahun n-1.
2.Ketiga variabel tersebut bersifat kumulatif (bukan pilihan)
3.Jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1x dalam 3 tahun terakhir. 4 Jumlah UMKM yang naik sub kelas Unit Usaha Jumlah Usaha Mikro naik kelas tahun n-1 + Jumlah Usaha Mikro naik kelas tahun n 15.631 18.141 20.653 23.267 25.983 28.801 31.721 28.801 Jumlah umkm naik kelas sampai dengan tahun ke n-1 - 15.631 18.141 20.653 23.267 25.983 28.801 25.983 Jumlah UMKM naik kelas tahun ke n 15.631 2.510 2.512 2.614 2.716 2.818 2.920 2.818 Cara Penghitungan Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo No Indikator Satuan Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMDRealisasi 2024 TARGET Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6 Tahun 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cara PenghitunganNo Indikator Satuan Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMDRealisasi 2024 TARGET DO :
1.UMKM naik kelas adalah usaha mikro yang meningkat omzetnya dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4, kelas 4 ke kelas 5 pada tahun ke-n (cara perhitungan naik kelas adalah omzet tahun ke n - tahun ke n-1). - kelas 1 adalah usaha mikro yang tidak memiliki legalitas usaha - kelas 2 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 0 sd 400juta - kelas 3 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 400juta sd 800juta -kelas 4 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 800juta sd 1,4 milyar -kelas 5 adalah usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha (nib) dan dengan omzet 1,4 milyar sd 2 milyar --> database yang dipakai SIDT utk awalan
2.Jumlah UMKM yang naik kelas adalah UMKM yang difasilitasi
2.UMKM yang difasilitasi adalah usaha mikro yang mendapat pembinaan/pelatihan/pendampingan/sosialisa si/kurasi dan intervensi lain oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM pada tahun ke-n. 5 Nilai usaha industri Rp. Nilai produksi - Biaya produksi 2.729.943.713.736 2.732.693.188.017 2.735.445.369.346 2.738.200.259.829 2.740.957.861.567 2.743.718.176.659 2.746.481.207.198 2.743.718.176.659 Nilai produksi 2.730.916.038.000 2.733.674.263.198 2.736.435.274.204 2.739.199.073.831 2.741.965.664.896 2.744.735.050.217 2.747.507.232.618 2.744.735.050.217 Biaya produksi 972.324.264 981.075.182 989.904.859 998.814.002 1.007.803.328 1.016.873.558 1.026.025.420 1.016.873.558 DO :
1.Jumlah nilai usaha seluruh industri kecil dan menengah kabupaten kulon progo sesuai KBLI sektor industri
2.Baseline angka 2024 menggunakan angka realisasi OSS RBA
3.Segala kegiatan yang melalui proses produksi adalah IKM
4.Sedangkan UMKM dilihat dari proses perdagangan dan kelembagaan
5.IKM dan UMKM bisa jadi satu kesatuan
6.dihitung dg metode baru dari data IKM sebanyak 16.092 (2024) yang bersumber dr data OSS
7.berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lampiran 3 Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6 Tahun 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 DO : Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91-100) 2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Koperasi Sehat % (Jumlah koperasi sehat tahun ke n/ jumlah koperasi aktif tahun ke n)*100 7,28 12,08 24,04 31,10 38,10 45,02 51,89 45,02 Jumlah koperasi sehat tahun ke n 15 25 50 65 80 95 110 95 jumlah koperasi aktif tahun ke n 206 207 208 209 210 211 212 211 DO :
1.Koperasi sehat adalah 1) koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya,baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang/produk, baik bagi anggota atau masy umum, 2) koperasi mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan anggotanya, 3) melaksanakan RAT, 4) NPL (non performance loan) dibawah 5%
2.Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1x dalam 3 tahun terakhir. 3 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas % ((Jumlah usaha mikro yang mempunyai legalitas/jumlah usaha mikro tahun ke n)*100 5,25 42,35 47,99 53,79 59,73 65,80 71,99 65,80 Jumlah usaha mikro yang mempunyai legalitas 2.242 18.131 20.631 23.231 25.931 28.731 31.631 28.731,00 Jumlah usaha mikro tahun ke n 42.665 42.815 42.990 43.190 43.415 43.665 43.940 43.665,00 4 Program Pengembangan UMKM Omzet usaha mikro Rp Jumlah omzet usaha mikro tahun ke n n.a. 171.600.000.000 177.600.000.000 183.600.000.000 189.600.000.000 195.600.000.000 201.600.000.000 195.600.000.000,00 Do: omzet usaha mikro yang difasilitasi 5 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n Unit Jumlah industri kecil dan menengah tahun n 16.092 16.222 16.357 16.507 16.667 16.847 17.047 16.847,00 DO :
1.Industri kecil dan menengah adalah industri yang memenuhi kriteria memiliki nilai investasi antara Rp.0 s/d Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
2.berdasarkan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kulon Progo No Indikator Satuan Cara PenghitunganProgram TARGET Realisasi 2024 Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6 Tahun 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD No Indikator Satuan Cara PenghitunganProgram TARGET Realisasi 2024 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *) Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas 2,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bagan Alir Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kulon Progo Melalui Indikator Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah VISI RPJMD 2025-2029 Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan MISI 3 RPJMD 2025- 2029 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis PROGRAM: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota INDIKATOR: Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi (%) TUJUAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indikator :
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (NILAI)
2.Indeks Maturitas SPIP (Nilai) 1 2 Baseline 2024 A (83,75) 3,20 Target 2025 A (84,2) 3,22 2026 A (85,3) 323 2027 A (86,4) 3,24 2028 A (87,5) 3,25 2029 A (88,1) 3,26 2030 A (88,66) 3,27 MISI 2 RPJMD 2025- 2029 Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi SASARAN PERANGKAT DAERAH/ IKU PD Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berkualitas Indikator :
1.Persentase koperasi Berkualitas (%)
2.Jumlah umkm mikro yang naik sub kelas (Unit Usaha) Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 25,73 28,02 32,69 37,32 43,33 43,6 50,00 15.631 18.141 20.653 23.267 25.983 28.801 31.721 SASARAN PERANGKAT DAERAH/ IKU PD Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Daerah Indikator :
1.Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Indikator :
1.Nilai SPIP Perangkat Daerah (Nilai) Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 TUJUAN RPJMD 2025-2029 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Indikator:
1.Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai) Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 83,00 83,30 83,35 83,40 83,45 83,50 83,55 SASARAN RPJMD 2025-2029 Meningkatnya Daya Saing Daerah Indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan(Milyar Rupiah) Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1.709,15 1.815,46 1.937,07 2.066,74 2.205,04 2.353,72 2.511,06 Lampiran 4 Peta Kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah TUJUAN RPJMD 2025-2029 Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah Indikator:
1.Pertumbuhan ekonomi (%) Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4,77 4,58- 5,22 4,60- 5,24 4,62- 5,26 4,64- 5,28 4,66- 5,3 4,68- 5,32 SASARAN RPJMD 2025-2029 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indikator
1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) (Nilai) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (Nilai)
3.Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)
4.Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
5.Indeks Maturitas SPIP (Nilai) No. Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 3,91 4,11 - 4,61 1,41- 1,50 1,41- 1,50 1,51- 1,60 1,51- 1,60 1,61- 1,70 2 A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) 3 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4 86,80 86,85 86,90 86,95 87 87,05 87,10 5 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 SASARAN PERANGKAT DAERAH/ IKU PD Meningkatnya nilai usaha industri Indikator :
1.Nilai usaha industri (Rp) Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2.729.943.713.736 2.732.693.188.017 2.735.445.369.346 2.738.200.259.829 2.740.957.861.567 2.743.718.176.659 2.746.481.207.198 PROGRAM: Program Perencanaan dan Pembangunan Industri INDIKATOR: Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n (Unit) PROGRAM: Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi INDIKATOR: Persentase Koperasi Sehat (%) PROGRAM: Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) INDIKATOR: Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas (%) PROGRAM: Program Pengembangan UMKM INDIKATOR: Omzet usaha mikro (Rp) TUJUAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya Daya Saing Daerah Indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan(Milyar Rupiah) Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1.709,15 1.815,46 1.937,07 2.066,74 2.205,04 2.353,72 2.511,06 PROGRAM: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *) INDIKATOR: Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (Pelaku Usaha) PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO RENCANA STRATEGIS PREPARED BY

(0274)774402 dpmptsp@kulonprogokab.go.iddpmptsp.kulonprogo.go.id DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025 - 2029 TAHUN 2025 - 2029 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................................. 1 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 4 1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 4 1.2 Dasar Hukum ............................................................................................................ 6 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP .... 10 2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP ........................................................................... 10 2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .............................................. 10 2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP .............................................................................. 13 2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP ....................................................................... 15 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ......................................................................... 26 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Stragetis DPMPTSP ..................................................... 28 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ................................................ 28 2.2.2 Isu Strategi .................................................................................................... 30 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................... 32 3.1 Tujuan dan Sasaran ................................................................................................ 32 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan .................................................................................... 33 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...................................................................................................... 35 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan............................................................................. 35 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ................................................................ 48 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................................ 48 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).......................................................................... 49 BAB V PENUTUP .................................................................................................................. 51 5.1 Kaidah Pelaksanaan ............................................................................................... 51 5.2 Pengendalian dan Evaluasi ..................................................................................... 51 LAMPIRAN ............................................................................................................................ 53 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 2 DAFTAR TABEL Tabel 2. 1. Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2025........................ 13 Tabel 2. 2. Data tingkat pendidikan pegawai DPMPTSP Tahun 2025 .................................... 14 Tabel 2. 3. Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2025 ..................................................................... 14 Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 .................................................... 16 Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ......... 19 Tabel 2. 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024................................................................................................. 20 Tabel 2. 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP ................ 29 Tabel 2. 8. Rumusan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kulon Progo............................................................................... 30 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ................. 32 Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra DPMPTSP............................................................................ 33 Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 .......................... 34 Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan ................................... 36 Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................................................................. 48 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025-2029 .......................................... 49 Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Tahun 2025-2029 ............................................ 50 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 3 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran .................................................................... 4 Gambar 2. Struktur Organisasi DPMPTSP Kulon Progo ………… …………………………… 10 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 4 Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 tahun. Dokumen Perencanaan Daerah tersebut di jabarkan oleh Perangkat Dearah (PD) berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 1 tahun, sebagaimana Gambar berikut. Gambar 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka waktu lima tahun yang menjadi pedoman/memberi arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD. Penyusunan Renstra DPMPTSP terkait dengan RKPD, Renstra DPMPTSP DIY dan Renstra Kementrian Investasi RI. Renstra DPMPTSP mendukung visi RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 yakni “KULON PROGO BERLIAN 2045” Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang Berketahanan, Edukatif, Responsif, Lestari, Inklusif, Adil dan Nyaman. Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dengan mempertimbangkan inti dari visi pembangunan jangka panjang, maka dirumuskan lima misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kulon Progo yang terwujud dalam “PANCA RATNA PEMBANGUNAN”. Dalam hal ini, DPMPTSP mendukung misi ke 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi. Periode RPJMD tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045. Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Mendasar kepada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, bahwa DPMPTSP Kulo Progo mendukung Visi Kepala Daerah. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, DPMPTSP mendukung misi ke 2, yaitu Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi, Tujuan 1 ”Terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing daerah” serta Indikator ”Pertumbuhan ekonomi” dengan Sasaran ke 1 ”Meningkatnya Kemandirian Daerah” dengan Indikator ”Pembentukan Modal Tetap Bruto”. Proses Penyusunan Renstra DPMPTSP ini melalui sejumlah tahapan, yakni (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan;(4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (7) penetapan. Pada tahapan ke empat, yakni Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; DPMPTSP menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang juga melibatkan PD teknis, asosiasi pelaku usaha dan investor. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 6 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. d.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. e.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahtentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggataan Pemerintahan Daerah tahun 2025;
8. h.Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
9. i.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. j.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 7
11. k.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
12. l.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. m.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. n.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
15. o.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
16. p.Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo;
18. r.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;
19. s.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan pedoman yang berisi tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025-2029 yang dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja tahun 2025-2029. Tujuan disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP adalah:
  1. 1.Tercapainya target pembangunan Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada DPMPTSP.
  2. 2.Tercapainya kebermanfaatan DPMPTSP sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis DPMPTSP disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal. 2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran pelayanan, macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalahan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 9 2.2.2. Isu Strategis Pada bagian ini direview faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan SubKegiatan Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif. 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V PENUTUP 5.1 Kaidah Pelaksanaan 5.2 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 10 Berdasarkan Perda tersebut, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan fungsi sebagai berikut:
20. a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
21. b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal
22. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
23. d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
25. a.Kepala Dinas;
26. b.Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum; dan
27. c.Jabatan Fungsional Gambar 2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kulon Progo Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 11 Adapun uraian tugas dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut:
  1. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, dengan fungsi sebagai berikut:
28. a.penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
29. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
30. c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
31. d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
32. e.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
33. f.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
34. g.pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
35. h.pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
36. i.pengoordinasian penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
37. j.pengoordinasian pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
38. k.pengoordinasian fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur;
39. l.pengoordinasian fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten;
40. m.pengoordinasian Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten;
41. n.pengoordinasian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
42. o.penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
43. p.fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
44. q.rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
45. r.penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
46. s.pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional;
47. t.penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten; Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 12
48. u.fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur untuk mendukung pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam;
49. v.fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten;
50. w.identifikasi dan inventarisasi permasalahan penanaman modal (desk investasi);
51. x.pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
52. y.penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten;
53. z.pelaksanaan forum investasi; aa. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; bb. pengoordinasian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten; cc. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya; dd. pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; ee. pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal; ff. pelaksanaan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; gg. pengoordinasian Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; hh. pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah; ii. penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik; jj. penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; kk. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko; ll. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan ; dan mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya..
  1. 2.Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dinas, dengan fungsi sebagai berikut:
54. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
55. b.perumusan kebijakan Sekretariat;
56. c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 13
57. d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
58. e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
59. f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
60. g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
61. h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
62. i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
63. j.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
64. k.pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
65. l.penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
66. m.pengoordinasian pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
67. n.pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
68. o.penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
69. p.penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
70. q.penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
71. r.penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
72. s.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
73. t.pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh sumber daya dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 2. 1. Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2025 No Jabatan Golongan Ruang Jml Gol I GoI lI Gol III Gol IV 1 Kepala - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Subag Umum - 3 4 - 7 4 Jabatan Fungsional - 3 13 3 19 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 14 No Jabatan Golongan Ruang Jml Gol I GoI lI Gol III Gol IV Jumlah 6 17 5 28 Sumber data : Subbagian Umum, 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwan pegawai di DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, kemudian diikuti pegawai dengan golongan II dan golongan IV. Kondisi personalia komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (11 orang), SLTA (6 orang), S2 (6 orang), kemudian diikuti oleh D3 (5 orang). Dengan demikian, berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia DPMPTSP kurang dari segi kuantitas, tetapi secara kualitas jumlah personil cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Kondisi tersebut digambarkan pada table di bawah ini: Tabel 2. 2. Data tingkat pendidikan pegawai DPMPTSP Tahun 2025 No Jabatan Tingkat Pendidikan Jml Kebutuhan SLTP SLTA D3 S-1 S-2 1 Kepala 1 1 1 2 Sekretaris 1 1 1 3 Subag Umum 4 2 1 1 5 15 4 Jabatan Fungsional 2 3 10 3 24 36 Jumlah 6 5 11 6 28 51 Sumber data : Subbagian Umum, 2025 Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah pegawai DPMPTSP Tahun 2025 terpenuhi sebesar 55 persen, dan terjadi kekosongan sebesar 45 persen. Jumlah kebutuhan pegawai adalah 51 orang, sedangkan jumlah riil pegawai adalah 28 orang. Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP pada semester 2 tahun 2025 berjumlah 594 unit, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2. 3. Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2025 No Jenis Aset Jumlah Kondisi Baik Kondisi Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 1 Kendaraan roda 4 3 2 1 2 Kendaraan roda 2 12 5 7 3 Alat-alat bengkel dan alat ukur 1 1 4 Alat-alat kantor dan rumah tangga 493 447 46 5 Alat-alat studio/komunikasi 4 4 6 Alat-alat kedokteran dan kesehatan 1 1 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 15 No Jenis Aset Jumlah Kondisi Baik Kondisi Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 7 Persenjataan 5 5 8 Komputer, Laptop, Printer, TV 64 61 3 9 Bangunan Gedung 2 2 10 Jaringan dan irigasi 3 3 11 Alat Keselamatan Kerja 6 6 JUMLAH 594 537 57 Sumber data: Subbag Umum, tahun 2025 2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2023-2026, maka Kinerja DPMPTSP pada akhir tahun ke dua, masa periode RPD 2023-2026 telah melampau dari target kinerja yang ditetapkan, • Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator Nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 354.782.806.989,00 atau tercapai 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.350.000.000.000,00. • Sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,73 persen atau tercapai 100 persen dari target yang ditetapkan 89,50 persen. Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP selama 2 periode RPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 16 Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 NO Indikator Target Tahun ke- Realisasi Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IKU OPD 1 Nilai investasi (Juta Rp.) 141.081 155.189 220.000 300.000 350.000 1.885.733 448.251 444.552 309.779 354.782 1.337% 289% 202% 103% 101% 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (%) 82,09 82,09 83 83,5 89,5 86,32 85,33 87 89,45 89,73 105% 104% 105% 107% 100% 3 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% IKP 1 Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal (%) 85,71 92,86 25 30 85,71 93,33 24 33,33 100% 101% 96% 111% 2 Persentase Pengembang an Iklim Penanaman Modal (%) 67 65 100 100 67 89 100 100 101% 136% 100% 100% 3 Persentase Pengendalia n Pelaksanaan 89,47 90,00 82 84,76 89,47 99 92 100 100% 110% 112% 118% Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 17 NO Indikator Target Tahun ke- Realisasi Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penanaman Modal (%) 4 Persentase Sistem Data dan Informasi Penanaman Modal (%) 100 89,2 100 100 100 91 100 100 100% 102% 100% 100% 5 Persentase Pelayanan Penanaman Modal (%) 100 100 86,67 87,1 100 100 100 100 100% 100% 115% 115% Wates, April 2025 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu R. HERIYANTO, SH., MM. NIP 19680606 199501 1 001 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 18 Dari Tabel 2.6 diatas, capaian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa nilai realisasi investasi di tahun 2024 adalah sebesar Rp 354.782.806.989,00 dari target Rp 350.000.000.000,00 atau tercapai sebesar 103 persen. Kinerja DPMPTSP selama lima tahun terakhir telah mampu melampaui target yang di tetapkan melalui 2 periode Renstra sebelumnya. Pencapaian IKU di dukung oleh empat program, yaitu Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal dan Program Data dan Informasi Penanaman Modal. Capaian nilai Investasi di tahun 2020 sampai 2023 mampu melebihi target. Hal ini karena Proyek Strategis Nasional (PSN) masih berlangsung, yaitu pembangunan Bandara YIA. Setelah itu belum ada investor baru, sehingga nilai realisasi investasi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi target masih dapat tercapai. Hal ini di dukung oleh adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan investasi di Kulon Progo, melalui promosi potensi investasi dan ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kulon Progo. Target IKU selanjutnya berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dalam lima tahun terakhir sudah dapat melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai sudah cukup memuaskan. Pelayanan di DPMPTSP di dukung oleh adanya Mal Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan pada masa yang akan datang pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan memuaskan dengan adanya MPP yang sudah diresmikan Bupati (soft launching) pada tanggal 28 Desember 2018 dan di resmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 3 Desember 2020. Di harapkan adanya MPP dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dari segi pendanaan kinerja DPMPTSP dapat di lihat pada tabel berikut. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 19 Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020- 2024 Dari table 2.5 dapat di lihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 sampai 2024 mengalamai kenaikan anggaran, terutama untuk belanja barang dan jasa. Kenaikan anggaran ini adalah berasal dari Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa Failitasi Penanaman Modal dan Dana Keistimewaan. Rasio antara anggaran dan realisasi dapat di katakan baik dan stabil dari tahun 2020 sampai 2024 yang terlihat dari rasio yang mencapai lebih dari 90 persen pada tiap tahunnya. Hal ini didukung oleh komitmen bersama antara semua pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD. Meskipun adanya keterbatasan personil dan anggaran tetapi tidak menghambat kinerja PD. Sebenarnya banyak kebutuhan yang belum dapat di akomodir melalui anggaran yang di berikan, akan tetapi tidak mengurangi pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dan investor. Berikut disampaikan capaian keuangan per sub kegiatan untuk dapat melihat anggaran dan realisasi secara terinci. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 20 Tabel 2. 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 307.174.220 296.494.249 97 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 243.135.220 232.510.620 96 Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan 26.403.000 26.403.000 100 Kegiatan Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi 37.636.000 37.580.629 100 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD 248.444.067 238.683.018 96 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 45.319.375 44.077.300 97 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 192.474.692 183.955.718 96 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 10.650.000 10.650.000 100 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 42.024.050 40.114.050 95 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 35.540.550 33.630.550 95 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 4.325.000 4.325.000 100 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 2.158.500 2.158.500 100 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 341.792.100 340.907.100 100 Kegiatan Survay Perizinan 79.212.400 78.562.400 99 Kegiatan Penanganan Aduan Masyarakat dan Advokasi 10.983.800 10.983.800 100 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan 251.595.900 251.360.900 100 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 21 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. PROGRAM Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 47.968.300 47.907.200 100 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan 37.097.400 37.087.200 100 Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 10.870.900 10.820.000 100 Program Pelayanan Investasi 112.711.720 110.553.470 98 Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Penanaman Modal 37.900.720 37.675.720 99 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 74.811.000 72.877.750 97 ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.550.489.911 3.115.274.599 2.988.075.639 2.785.287.822 2.245.694.307 2.837.466.944 2.792.646.926 2.655.096.631 88 91 93 95 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.822.300 40.822.200 42.122.100 19.647.900 31.822.200 40.822.000 41.976.770 19.502.109 100 100 100 99 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.879.900 38.879.800 36.474.800 15.050.800 29.879.900 38.879.600 36.364.670 14.940.643 100 100 100 99 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.942.400 1.942.400 5.647.300 4.597.100 1.942.300 1.942.400 5.612.100 4.561.466 100 100 99 99 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.066.539.767 2.060.738.603 1.978.165.295 2.018.751.802 1.776.017.764 1.827.065.548 1.826.412.039 1.898.758.944 86 89 92 94 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.023.659.967 2.023.634.003 1.925.910.895 1.966.528.802 1.734.388.164 1.789.960.948 1.774.211.478 1.848.203.178 86 88 92 94 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.987.500 33.212.300 48.362.100 47.700.000 37.737.500 33.212.300 48.343.757 46.125.000 97 100 100 97 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 3.892.300 3.892.300 3.892.300 4.523.000 3.892.100 3.892.300 3.856.804 4.430.766 100 100 99 98 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.079.600 49.537.600 96.255.800 106.395.700 22.268.449 41.783.933 92.117.687 104.387.145 69 84 96 98 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32.079.600 49.537.600 71.321.800 80.503.000 22.268.449 41.783.933 68.063.945 80.495.346 69 84 95 100 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 22 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. PROGRAM Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.934.000 25.892.700 24.053.742 23.891.799 96 92 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.080.000 514.379.500 357.485.800 37.787.600 24.300.000 501.032.475 351.465.018 37.700.000 97 97 98 100 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.080.000 514.379.500 357.485.800 37.787.600 24.300.000 501.032.475 351.465.018 37.700.000 97 97 98 100 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.286.298 240.918.164 366.058.044 389.800.920 230.082.592 232.226.692 333.854.507 383.885.739 100 96 91 98 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Kantor 230.286.298 240.918.164 230.082.592 232.226.692 100 96 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 127.642.644 145.060.740 105.573.461 140.113.467 83 97 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 238.415.400 244.740.180 228.281.046 243.772.272 96 100 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.681.946 208.878.532 147.988.600 212.903.900 161.203.302 194.536.296 146.820.905 210.862.694 98 93 99 99 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.621.000 99.404.600 99.620.999 98.728.000 100 99 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000 52.900.000 7.000.000 52.378.089 100 99 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164.681.946 208.878.532 41.367.600 60.599.300 161.203.302 194.536.296 40.199.906 59.756.605 98 93 97 99 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 13.068.300 45.534.300 162.694.300 127.441.500 13.068.300 44.927.373 159.858.594 126.162.551 100 99 98 99 Penyediaan Peta Potensi dan Investasi 13.068.300 45.534.300 162.694.300 127.441.500 13.068.300 44.927.373 159.858.594 126.162.551 100 99 98 99 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 13.068.300 45.534.300 162.694.300 127.441.500 13.068.300 44.927.373 159.858.594 126.162.551 100 99 98 99 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 23 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. PROGRAM PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 36.453.700 151.110.000 309.767.800 204.770.800 36.453.000 148.285.294 304.305.727 204.539.523 100 98 98 100 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 36.453.700 151.110.000 309.767.800 204.770.800 36.453.000 148.285.294 304.305.727 204.539.523 100 98 98 100 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 36.453.700 151.110.000 309.767.800 204.770.800 36.453.000 148.285.294 304.305.727 204.539.523 100 98 98 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 340.130.800 431.346.000 452.850.784 838.315.648 - 301.607.600 430.634.339 447.157.383 830.898.536 89 100 99 99 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 340.130.800 431.346.000 452.850.784 838.315.648 - 301.607.600 430.634.339 447.157.383 830.898.536 89 100 99 99 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 105.846.100 16.578.800 14.418.800 82.792.900 16.575.020 14.416.532 78 100 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 170.468.500 291.808.200 373.568.584 170.468.500 291.183.155 367.977.147 100 100 99 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 63.816.200 122.959.000 64.863.400 48.346.200 122.876.164 64.763.704 76 100 100 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 18.300.000 18.252.120 100 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 738.147.892 731.049.139 99 Pengawasan Penanaman Modal 81.867.756 81.597.277 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 34.720.800 35.775.400 72.242.300 37.781.900 34.720.800 35.769.730 70.945.678 37.762.817 100 100 98 100 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 34.720.800 35.775.400 72.242.300 37.781.900 34.720.800 35.769.730 70.945.678 37.762.817 100 100 98 100 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 24 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. PROGRAM Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 34.720.800 35.775.400 72.242.300 37.781.900 34.720.800 35.769.730 70.945.678 37.762.817 100 100 98 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 318.112.200 339.748.500 626.823.000 336.400.900 317.555.000 337.700.186 616.505.366 334.239.638 100 99 98 99 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 318.112.200 339.748.500 626.823.000 336.400.900 317.555.000 337.700.186 616.505.366 334.239.638 100 99 98 99 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 251.206.400 281.250.900 563.525.400 250.650.700 279.203.006 554.357.801 100 99 98 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 60.199.800 50.876.600 52.676.600 60.198.500 50.876.600 52.373.375 100 100 99 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 6.706.000 7.621.000 10.621.000 6.705.800 7.620.580 9.774.190 100 100 92 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 297.528.000 295.953.006 99 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 8.813.000 8.727.236 99 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 30.059.900 29.559.396 98 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEITIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 100.000.000 100.000.000 99.467.261 98.440.541 99 98 Peningkatan Budaya Pemerintahan 100.000.000 100.000.000 99.467.261 98.440.541 99 98 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 25 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. PROGRAM Implementasi Bidaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 99.467.261 98.440.541 99 98 JUMLAH 1.100.114.457 3.292.975.711 4.118.788.799 4.712.453.823 4.429.998.570 1.074.659.087 2.949.099.007 3.834.783.866 4.490.886.935 4.287.140.237 98 90 93 95 97 303 299 Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi dengan anggaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari tahun 2020 dan 2024 mencapai angka di atas 90 persen. Sedangkan merujuk tabel 2.8 di atas, rasio antara realisasi dengan anggaran di hampir semua Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencapai penilaian sangat tinggi, karena mencapai angka di atas 90 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di DPMPTSP dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Kebutuhan SDM hanya terpenuhi 30 orang dari kebutuhan 51 orang atau sekitar 58 persen. Meskipun ada keterbatasan SDM, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan maupun diklat. Selain dukungan SDM, adanya sumber dana dari DAK Non Fisik dan Dana Keistimewaan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengawasan Penanaman Modal. Diharapkan adanya dukungan dana untuk fasilitasi dan promosi investasi akan meningkatkan daya tarik investor yang mampu meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kulon Progo, yang akan berdampak positif terhadap kemakmuran masyarakat pada waktu yang akan datang. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan PD teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan PD teknis lain. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 26 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dasar pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan. Pelayanan terintegrasi DPMPTSP Kulon Progo antara lain:
74. a.OSS RBA (aplikasi layanan izin berusaha);
75. b.SICANTIK (aplikasi layanan izin non berusaha);
76. c.SIMBG (aplikasi izin pendirian bangunan); Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Kulon Progo meliputi berbagai pihak yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan di bidang investasi dan pelayanan publik, termasuk pengusaha, investor, masyarakat umum, dan juga pihak terkait seperti instansi vertikal di Kulon Progo dengan gambaran sebagai berikut:
77. a.Pengusaha dan Investor DPMPTSP Kulon Progo menyediakan berbagai perizinan yang terkait dengan investasi, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin usaha, dan izin-izin lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha.
78. b.Masyarakat Umum DPMPTSP juga melayani perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, seperti izin praktek dokter atau izin-izin lainnya yang terkait dengan kegiatan sehari-hari.
79. c.Instansi Vertikal DPMPTSP Kulon Progo berkoordinasi dengan instansi vertikal seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, DPMPTSP DIY, BPD DIY, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kulon Progo, BPOM, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Imigrasi, dan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu di MPP.
80. d.Tenaga Kesehatan DPMPTSP menyediakan layanan perizinan melalui SiCantik Cloud, termasuk izin praktik kesehatan, yang dapat diakses secara online. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 27
81. e.Layanan Lain DPMPTSP juga menyediakan layanan non-perizinan, seperti klinik investasi, desk investasi, fasilitasi dan penyediaan informasi terkait investasi di Kulon Progo. Secara keseluruhan, DPMPTSP Kulon Progo bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan pelayanan publik, serta memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Untuk mendukung kinerja DPMPTSP, terdapat beberapa inovasi sebagai berikut:
82. a.MPP Digital : MPP Digital menjadi bagian dari Portal Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tanpa perlu mengunduh banyak aplikasi. Digitalisasi pelayanan publik ini memungkinkan integrasi berbagai layanan publik dalam satu platform yang nyaman dan mudah digunakan oleh masyarakat.
83. b.Si Cantik : Layanan perizinan dan non perizinan secara on line (daring) yang merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS)
84. c.Duda Pantas : Pengaduan Datang Permasalahan Tuntas Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan
85. d.Literasi Investasi : Bertujuan untuk menginformasikan dan/ atau menyebarluaskan berbagai potensi investasi yang ada di Kulon Progo melalui sarana digital/ online dalam rangka mempermudah serta menjangkau sasaran calon investor/ investor yang tidak terbatas ruang dan waktu.
86. e.Lemariku : Mengelola data tersebut menjadi satu pintu sehingga lebih tertata dan lebih cepat ketika diperlukan yang terkoneksi melalui jaringan intranet yang dapat menghubungkan antar Perangkat Daerah (PD).
87. f.Peri Jempol Boss : Mendekatkan proses perizinan kepada masyarakat yang memiliki usaha khususnya masyarakat yang memiliki usaha kecil dan mikro.
88. g.Si Peri Manis Kapananewon : Mendekatkan dan mengintegrasikan pelayanan publik di seluruh Kapanewon dan Kalurahan serta meningkatkan pengetahuan pemahaman seluruh perangkat Kapanewon/Kalurahan khususnya terhadap prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko kepada seluruh perangkat Kapanewon dan Kalurahan
89. h.Co-Working Space : Tempat representatif dengan berbagai fasilitas bagi para investor untuk melakukan proses bisnis dan penanaman modal di Kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 28 2.2. Permasalahan dan Isu-isu Stragetis DPMPTSP 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kulon Progo mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal yang dilaksanakan melalui kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu dilaksanakan melalui kegiatan pada kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat berbagai permasalahan yang di hadapi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut: Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 29 Tabel 2. 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum tercapainya Iklim investasi yang baik Belum tersedianya master plan kawasan industri Kepemilikan lahan di kawasan peruntukan industri adalah masyarakat, belum milik Pemerintah Daerah Belum terwujudnya rantai pasok (supply chain) yaitu usaha yang saling melengkapi satu dengan lainnya dari mulai bahan mentah sampai dengan pemasaran Belum tersedianya SDM yang terampil untuk mendukung terwujudnya rantai pasok dari hulu sampai hilir Minimnya dukungan infrastruktur di kawasan peruntukan industri dan kawasan-kawasan yang berpotensi menarik investor - Belum adanya infrastruktur jalan yang dapat di lalui armada besar sampai pada lokasi potensi investasi - Kemampuan daya listrik dan jaringan air bersih belum tersedia di semua wilayah potensi investasi Minimnya peruntukan lahan untuk investasi - Penetapan LSD oleh Kementrian ATR BPN - Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Rendahnya minat investor terhadap Kulon Progo - Sarana promosi belum maksimal - Mahalnya harga tanah - Luasan bidang tanah kecil-kecil sehingga untuk pembebasan lahan rawan permasalahan - Budaya masyarakat masih menganggap bahwa investasi adalah musuh Banyak usaha yang belum berizin Pemahaman pelaku usaha terkait perizinan masih rendah atau perizinan di pandang rumit Banyaknya pelanggaran kegiatan usaha sehingga tidak memenuhi NSPK Pengawasan dan pembinaan belum maksimal karena minimnya sarana prasarana pengawasan Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 30 2.2.2 Isu Strategi Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RJPMD) D.I. Yogayakarata Tahun 2022-2027. Dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, Isu strategis DPMPTSP dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di rumuskan pada tabel 2.8 adalah sebagai berikut. Tabel 2. 8. Rumusan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kulon Progo Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Global Nasional Regional Letak Geografis yang Strategis: '- Bandara YIA - Tol - Jalur KA - JJLS Belum tercapainya Iklim investasi yang baik Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal Dorongan global untuk investasi hijau yang menuntut keberlanjutan serta kebutuhan akan inovasi dan insentif finansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau ramah lingkungan dan investasi pada energi terbarukan. Kenaikan tarif pajak Dampak penetapan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Rendahnya kemandirian daerah Dari perumusan tabel di atas, di dapatkan bahwa rendahnya kemandirian daerah merupakan isu strategis yang di ambil sejalan dengan Misi 2, tujuan 1 dan sasaran 1 yaitu Meningkatnya kemandirian daerah dengan indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan Nilai investasi sebagai salah satu komponen pembentuk PMTB. Peningkatan investasi secara umum juga merupakan peningkatan PMTB yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja. PMTB merupakan total nilai perolehan aset tetap berupa pembelian, peningkatan dan penambahan pada nilai asset dikurangi total nilai pelepasan aset tetap tersebut dalam kurun waktu tertentu. PMTB berfungsi sebagai ukuran investasi fisik dan indikator penting untuk pertumbuhan ekonomi, serta menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan indikator utama kinerja dan kesehatan suatu negara/daerah yang menunjukkan ukuran pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Dengan demikian, nilai investasi merupakan hal yang penting dalam sebuah perekonomian suatu daerah. Investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dengan cara menciptakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah (PAD), lapangan Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 31 kerja dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Investasi menciptakan peningkatan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama PAD. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat karena pembiayaan pemerintah daerah berasal dari sumber daya daerah sendiri. Selain itu, investasi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, sehingga daya beli dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dari uraian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai PD yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam urusan penanaman modal menjadikan investasi sebagai keberhasilan atau indikator kinerja dan kemandirian daerah sebagai tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 32 Berdasarkan perumusan isu strategis di bab sebelumnya, bahwa tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah Meningkatnya kemandirian daerah. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:
  1. 1.Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.
  2. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
  3. 3.Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 berikut. Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah N O. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kemandirian Daerah Pembetukan modal tetap brito % PDRB 41,98 41,02– 42,22 41,03– 42,23 41,04– 42,24 41,05– 42,25 41,06– 42,26 41,07– 42,27 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah NILAI 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya nilai investasi daerah Nilai investasi Juta Rp Juta rupiah 354.782 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 33 N O. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Setiap strategi disusun untuk memastikan konsistensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Beberapa strategi dalam mencapai kemandirian daerah melalui investasi antara lain:
  4. 1.Penyusunan kajian potensi dan peluang investasi yang IPRO
  5. 2.Pengembangan infrastruktur yang mendukung investasi
  6. 3.Promosi potensi daerah dan fasilitasi kepada calon investor
  7. 4.Perbaikan iklim investasi melalui kemudahan perizinan dan pemberian insentif
  8. 5.Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyediakan tenaga kerja terampil
  9. 6.Penerapan sistem digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi investasi.
  10. 7.Peningkatan kolaborasi antara Pemerintah, pelaku usaha/ pihak swasta serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut pentahapan Renstra DPMPTSP sesuai dengan program prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030. Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra DPMPTSP Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Ket(1) (2) (3) (4) (5) Kajian Potensi Investasi Fasilitasi IPRO Air Front MICE Fasilitasi IPRO Air Front MICE Fasilitasi IPRO Air Front MICE Fasilitasi IPRO Air Front MICE DPMPTSP Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 34 Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Ket(1) (2) (3) (4) (5) Harmonisasi rencana pembangunan infrastruktur Jalan Tol di kawasan Airfront MICE Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi investasi di kawasan Airfront MICE Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi investasi di kawasan Airfront MICE Harmonisasi rencana pengembangan kawasan Airport City dengan Kawasan Campuran Intensitas Tinggi di kawasan Aerotropolis dalam rangka review Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar YIA Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi investasi di kawasan Airfront MICE Kolaborasi Dispar, Dispertaru, DPMPTSP Arah kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
  11. 1.PP No 28 Tahun 2025: - Bab VI Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Bab VII Pengawasan Pemerintah kabupaten Kulon Progo mendorong terciptanya lapangan usaha pada sektor formal, antara lain melalui peningkatan investasi
90. a.Meningkatkan iklim penanaman modal b.Meningkatkan promosi penanaman modal c.Meningkatkan pelayanan penanaman modal d.Meningkatkan pengendalian penanaman modal e.Meningkatkan pelayanan data dan informasi penanaman modal Keterpaduan antara strategi dan arah kebijakan RPJMD dengan strategi dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP diharapkan dapat lebih meningkatkan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran Daerah, sehingga mampu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berdampak nyata, DPMPTSP Kulon Progo menetapkan serangkaian Program Prioritas PD yang menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Program-program ini dirancang sebagai perwujudan langsung dari Program Strategis Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi lokal, keterkaitan lintas sektor, serta keselarasan vertikal dengan kebijakan nasional dan provinsi melalui integrasi yang dirumuskan menggunakan program prioritas berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 35 Setiap program yang dirancang oleh perangkat daerah berperan strategis dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta akselerasi pencapaian outcome pembangunan daerah. Selain itu, program-program tersebut juga menjadi pijakan dalam penjabaran kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanaannya pada masing-masing tahun anggaran. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut table 4.1. Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 36 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja program, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut. Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 URUSAN PENANAMAN MODAL ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcame: Terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan tersedianya sarana prasarana pendukung yang efisien dan efekti Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang di akomodir Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 25 14 14 14 14 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 4 10.000.00 0 2 10.500.0 00 2 11.000.0 00 2 11.500.0 00 2 12.000.0 00 2 12.500. 000 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 37 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 21 8.000.000 12 8.500.00 0 12 9.000.00 0 12 9.500.00 0 12 10.000.0 00 12 10.500. 000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di akomodir Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 15 15 15 15 15 15 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang/bul an 30 2.000.000 .000 30 2.050.00 0.000 30 2.100.00 0.000 30 2.150.00 0.000 30 2.200.00 0.000 30 2.250.0 00.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 1 33.150.00 0 1 33.150.0 00 1 33.150.0 00 1 33.150.0 00 1 33.150.0 00 1 33.150. 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semeste ran SKPD laporan 14 10.000.00 0 14 10.500.0 00 14 11.000.0 00 14 11.500.0 00 14 12.000.0 00 14 12.500. 000 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 38 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 1 1 1 1 1 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi orang 5 25.000.00 0 5 27.500.0 00 5 30.000.0 00 5 35.000.0 00 5 37.500.0 00 5 40.000. 000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 2 2 2 2 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar naan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12 80.000.00 0 12 85.000.0 00 12 90.000.0 00 12 95.000.0 00 12 100.000. 000 12 105.00 0.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor paket 1 50.000.00 0 1 55.000.0 00 1 60.000.0 00 1 65.000.0 00 1 70.000.0 00 1 75.000. 000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output : Jumlah Penambahan aset Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 1 1 1 1 1 1 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 39 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 3 30.000.00 0 3 36.000.0 00 4 20.000.0 00 2 60.000.0 00 3 60.000.0 00 3 75.000. 000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 2 2 2 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik JUmlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik laporan 12 150.000.0 00 1 160.000. 000 1 170.000. 000 1 180.000. 000 1 190.000. 000 1 200.00 0.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor laporan 1 280.000.0 00 1 300.000. 000 1 320.000. 000 1 340.000. 000 1 360.000. 000 1 380.00 0.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 3 3 3 3 3 3 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 40 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 15 95.000.00 0 15 100.000. 000 15 110.000. 000 15 120.000. 000 15 130.000. 000 15 140.00 0.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 1 60.000.00 0 1 60.000.0 00 1 60.000.0 00 1 60.000.0 00 1 60.000.0 00 1 60.000. 000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 60 60.000.00 0 62 70.000.0 00 64 80.000.0 00 66 90.000.0 00 68 100.000. 000 70 110.00 0.000 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 100% 100% Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi Persentase Peta Potensi yang Tersusun 100% 100% 100% 100% Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya penyusunan peta potensi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang dokumen 1 1 1 1 1 1 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 41 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Usaha Kabupaten/Kot a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a dokumen 1 120.000. 000 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a dokumen 1 103.746.5 00 1 120.000. 000 1 130.000. 000 1 140.000. 000 1 150.000. 000 1 160.00 0.000 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Outcome: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Promosi Penanaman Modal 33,33 % 35 % 35 % 40% 40% 45% 50% Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya promosi penanaman modal Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kot a dokumen 3 3 3 3 3 3 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 42 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kot a dokumen 3 100.000.0 00 3 165.000. 000 3 175.000. 000 3 200.000. 000 3 225.000. 000 3 250.00 0.000 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi 85,71% 85,71% 85,71% 88,57% 88,57% 91,43% 91,43% Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya pengawasan penanaman modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan kegiatan usaha 20 20 20 20 20 20 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 43 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha kegiatan usaha 20 10.517.50 0 20 45.000.0 00 20 50.000.0 00 20 55.000.0 00 20 60.000.0 00 20 65.000. 000 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 44 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Output : Terlaksananya pengelolaan data dan informasi penanaman modal Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan dokumen 4 4 4 4 4 4 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan dokumen 4 31.735.80 0 4 40.081.9 00 4 45.000.0 00 4 50.000.0 00 4 55.000.0 00 4 60.000. 000 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Outcome: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko IKM Pelayanan dan Perizinan 89.79 84.75- 89.82 85-89.85 85.25- 89.9 85.5- 89.95 85.75-90 86-90 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 45 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Output : Terlaksananya pelayanan penanaman modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2600 2650 2700 2750 2800 2850 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik pelaku usaha 2600 266.000.0 00 2650 272.590. 000 2700 279.000. 000 2750 286.000. 000 2800 293.000. 000 2850 300.00 0.000 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 46 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha kegiatan usaha 350 30.000.00 0 400 34.000.0 00 450 38.000.0 00 500 42.000.0 00 550 46.000.0 00 600 50.000. 000 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik pelaku usaha 10 12.000.00 0 10 13.000.0 00 10 14.000.0 00 10 15.000.0 00 10 16.000.0 00 10 17.000. 000 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN *) Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 47 BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Outcome: Meningkatnya implementasi inovasi pelayanan publik Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kegiatan Peningkatan budaya pemerintahan 100% Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan budaya pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kot a dokumen 1 1 1 1 1 1 Implementasi Budyaa Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kot a dokumen 1 150.000.0 00 1 450.000. 000 1 100.000. 000 1 110.000. 000 1 120.000. 000 1 130.00 0.000 3.595.149 .800 4.145.82 1.900 4.055.15 0.000 4.158.65 0.000 4.339.65 0.000 4.535.6 50.000 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 48 Dari 6 program, 13 kegiatan, dan 19 sub kegiatan terdapat satu program prioritas dalam SIPD yang mendukung program strategis Kepala Daerah, yaitu Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Program tersebut adalah sebagai berikut table 4.2. Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. 1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Meningkatnya kemudahan berinvestasi Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) `Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan PD dalam melaksanakan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil dari indikator outcomes program setiap tahun. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara optimal. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator ini merupakan hasil agregasi dan akumulasi capaian indikator kinerja program yang berbasis outcomes dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Sementara itu, indikator kinerja program yang bersifat terukur merupakan hasil agregasi dari pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada keluaran (output) yang juga dilaksanakan oleh PD. Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian saat ini, tetapi juga sebagai proyeksi terhadap prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Untuk menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja, indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan harus selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta memenuhi prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 49 Relevant, Time-bound, and Continuously Improve), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian kinerja PD bergantung pada indikator yang mampu mencerminkan kemajuan pembangunan serta menjadi acuan bagi publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tabel 4.3 berikut menyajikan target indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2025-2029. Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  1. 1.Nilai investasi Rp (Juta) 354.783 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000
  2. 2.Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90 A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90)
  3. 3.Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, telah dirumuskan sejumlah program pembangunan daerah yang menjadi prioritas intervensi strategis lintas urusan pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang fluktuasi investasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi nasional dan global, iklim usaha, serta proyek-proyek strategis yang masuk dalam periode waktu tertentu. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap fluktuasi tersebut adalah dinamika perizinan, kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta efektivitas promosi potensi daerah kepada investor. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga berkomitmen untuk mencermati bahwasannya beberapa lonjakan investasi berasal dari sektor-sektor tertentu yang memiliki nilai investasi tinggi namun tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan atau peningkatan nilai tambah lokal. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, ke depan diperlukan strategi penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, peningkatan kapasitas promosi Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 50 investasi berbasis potensi lokal, serta konsolidasi regulasi yang mendukung kemudahan berusaha. Konsistensi dalam mengelola basis data investasi, termasuk pemetaan sektor prioritas dan kesiapan kawasan, juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya tarik investasi secara berkelanjutan dan inklusif. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan penanaman modal adalah persentase peningkatan investasi yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berikut table 4.4 menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kewenangan DPMPTSP. Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME) SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  4. 1.Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota % 14,53 6 6 6 6 6 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 51 Dokumen ini memuat pengukuran kinerja dan keuangan daerah tahun 2022-2024 yang merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra ini harus konfirmasi ulang pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan yang akan dilaksanakan memiliki alokasi anggaran yang memadai dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Dalam kondisi kelangkaan pendanaan, maka tiap PD harus meningkatkan kualitas belanjanya melalui peningkatan prioritas dan inovasi serta penghematan anggaran. Hal lain yang harus diperhatikan saat penganggaran adalah ketepatan desain subkegiatan yang meliputi: ketepatan bentuk aktivitas subkegiatan (aktivitas yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target IKU dan IKP), ketepatan kelompok sasaran, ketepatan lokasi kegiatan, ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan kemitraan dengan PD lainnya.
  5. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 53 LAMPIRAN Lampiran 1. Statistik Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kulon Progo Tahun 2018 - 2024 Tahun / Bulan 2018 (sebelum MPP) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Januari 32 6.132 3.723 723 4.314 6.056 4.391 Februari 50 4.117 5.312 548 3.971 5.173 4.292 Maret 99 2.874 1.971 663 5.321 4.599 3.931 April 161 4.233 411 715 4.723 4.974 3.517 Mei 88 3.177 711 611 5.938 5.320 3.457 Juni 71 3.154 117 487 6.011 5.294 3.022 Juli 60 2.863 477 881 4.732 5.873 4.145 Agustus 77 5.431 866 1.541 5.855 5.833 2.182 September 38 3.547 714 2.441 4.788 5.405 4.093 Oktober 87 5.629 971 1.987 4.721 5.690 3.952 November 101 4.711 711 1.322 4.539 5.404 3.813 Desember 871 6.418 1.211 2.311 5.992 4.221 4.270 Total 1.735 52.286 17.195 14.230 60.905 63.842 45.065 Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 54 Lampiran 2. Keterkaitan Sasaran dengan Tujuan Renstra DPMPSTP Tahun 2025-2029 NO RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029 TUJUAN DAERAH (RPJMD) SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD SASARAN RENSTRA OPD PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN TUJUAN DAERAH INDIKATOR SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN OPD INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN INDIKATOR
  6. 1.Terwujud nya kemandiri an dan peningkat an daya saing daerah Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya Kemandirian Daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto Meningkatnya nilai investasi daerah Nilai Investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peta Potensi yang Tersusun Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Program Promosi Penanaman Modal Persentase Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Program Pelayanan Penanaman Modal IKM Pelayanan dan Perizinan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 55 NO RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029 TUJUAN DAERAH (RPJMD) SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD SASARAN RENSTRA OPD PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN TUJUAN DAERAH INDIKATOR SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN OPD INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN INDIKATOR Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Perizinan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 56 NO RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029 TUJUAN DAERAH (RPJMD) SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD SASARAN RENSTRA OPD PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN TUJUAN DAERAH INDIKATOR SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN OPD INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN INDIKATOR Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Ispeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik Peningkatan budaya pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Implementasi Budyaa Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 57 NO RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029 TUJUAN DAERAH (RPJMD) SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD SASARAN RENSTRA OPD PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN TUJUAN DAERAH INDIKATOR SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN OPD INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN INDIKATOR dan Ketatalaksanaan
  7. 2.Meningkat nya Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Derah (AKIP) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indeks Maturitas SPIP Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Nilai SPIP Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 58 NO RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029 TUJUAN DAERAH (RPJMD) SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD SASARAN RENSTRA OPD PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN TUJUAN DAERAH INDIKATOR SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN OPD INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN INDIKATOR Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 59 NO RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029 TUJUAN DAERAH (RPJMD) SASARAN DAERAH (RPJMD)/ TUJUAN RENSTRA PD SASARAN RENSTRA OPD PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN TUJUAN DAERAH INDIKATOR SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN OPD INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN INDIKATOR atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 60 Lampiran 3. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya Kemandirian Daerah Meningkatnya kemandirian daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto Meningkatnya nilai investasi daerah Nilai Investasi Meningkatnya kemudahan berinvestasi Persentase Peta Potensi yang Tersusun PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Promosi Penanaman Modal PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 61 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 62 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Analisa danVerifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 63 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko IKM Pelayanan dan Perizinan PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 64 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Perizinan Penanaman Modal Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 65 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya implementasi inovasi pelayanan publik Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Tersedianya Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Kegiatan Peningkatan budaya pemerintahan Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Derah (AKIP) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Nilai SPIP Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 66 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 67 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya dokumen administrasi umum Jumlah dokumen administrasi umum Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penambahan aset Jumlah penambahan aset Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029 68 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SubKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SubKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) TAHUN 2025-2029 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO i KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2025–2029. Penyusunan rancangan ini didasarkan pada evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya, analisis isu strategis, serta memperhatikan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang kebudayaan. Sebagai sebuah dokumen awal, Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan, guna memperoleh masukan yang konstruktif untuk penyempurnaannya sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renstra definitif. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan kemajuan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo, 18 September 2025 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO JOKO MURISTO, S.Sn, M.A. NIP. 19720704 199703 1 006 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii DAFTAR TABEL ........................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................. 5 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ 8 1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATRGIS DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO ............................................... 13 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ................................... 13 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ..................... 13 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ....................................................... 18 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ....................................................... 21 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo .................................... 41 2.2 Permasalahan dan Isu Strategi ........................................... 43 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ................................... 44 2.2.2 Isu Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ...................................................... 48 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO .................................................................... 55 iii 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ...... 55 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 – 2029 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ................................................................................... 57 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................ 63 BAB V PENUTUP ............................................................................ 72 LAMPIRAN ............................................................................................ 80 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ................................................................................... 18 Tabel 2.2 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pangkat / Golongan .............................................................. 19 Tabel 2.3 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kebudayaan Tahun 2024 ... 20 Tabel 2.4 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2020-2024 ............. 22 Tabel 2.5 Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ... 23 Tabel 2.6 Desa/Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 .................................... 25 Tabel 2.7 Perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa / Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020-2024 ...................................... 27 Tabel 2.8 Tabel T-C.23 Pencapian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020- 2024 .................................................................................... 29 Tabel 2.9 Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ...................................................... 33 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ............................................ 36 Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo .................................... 52 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-20230 .............................................................. 56 Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ....... 58 v Tabel 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ....... 65 Tabel 4.1 Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ...................................................... 67 Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ........................................... 70 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 .......................... 75 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ....... 75 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 ........ 76 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo .................................. 3 Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. ................................. 19 1 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada beberapa regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan kebudayaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya pemajuan kebudayaan dalam pembangunan nasional. Selain itu, regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga menjadi pedoman dalam perencanaan di tingkat daerah. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga 2 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Renstra ini bukan hanya berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program kebudayaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa kebudayaan tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025–2029 sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan menetapkan prioritas dan strategi yang sejalan dengan tujuan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo 2025–2045. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dan saling mendukung. Dalam konteks ini, Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo disusun untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD, dengan menempatkan kebudayaan sebagai salah satu sektor penting yang akan menguatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan kebudayaan juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang menjadi fokus utama pada periode RPJMD ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Kebudayaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan 3 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo kebudayaan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dijelaskan secara lebih rinci dalam diagram berikut. Gambar 1.1 Hubungan Rencana Strategi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 memiliki hubungan dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Rencana Strategis ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Hubungan Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 terletak pada dukungan Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber: Draft Instruksi Mendagri 1.3.1. Keterkaitannya dengan RPJPN Tahun 2025-2045 RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045, karena ketiganya merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 serta RPJPN Indonesia 2025-2045 terletak pada kesinambungan visi dan misi pembangunan. RPJMD Kulon Progo 2025-2029 menekankan penguatan fondasi pembangunan daerah dengan visi “Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” Fokus utama pada peningkatan kualitas SDM, kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan infrastruktur lingkungan yang lestari. Visi ini selaras dengan RPJPD 2025-2045 yang memiliki sasaran jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, RPJMD 4 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo teknis dan operasional untuk pencapaian visi misi daerah sesuai tugas dan fungsi dinas. RPJMD Kulon Progo 2025-2029 menekankan penguatan fondasi pembangunan daerah dengan visi “Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan”, dengan salah satu fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Visi ini selaras dengan RPJPD 2025-2045 yang memiliki sasaran jangka panjang peningkatan daya saing SDM. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 juga sejalan dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 – 2029 (Asta Cita) yaitu Prioritas 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur”. Selain itu, Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan amanat Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam pengelolaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pelestarian, pemberdayaan, dan pemajuan kebudayaan lokal yang selaras dengan nilai-nilai keistimewaan DIY. Dalam kurun waktu Tahun 2025–2029, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat berperan strategis dalam mendukung ekosistem budaya yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat kelembagaan budaya di tingkat Kalurahan dan Kapanewon, serta meningkatkan kapasitas pelaku budaya melalui fasilitasi kegiatan seni, pemajuan kebudayaan, dan pengelolaan warisan budaya baik tangible maupun intangible. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini menjadi instrumen penting untuk memastikan sinkronisasi antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 ini, diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan nantinya, dapat lebih 5 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo terarah, terukur, dan berdampak nyata dalam pembangunan karakter dan identitas masyarakat Kulon Progo yang berbasis budaya. Nilai strategis dari Renstra PD Dinas Kebudayaan Kabupaten (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahunn 2025-2029 terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam setiap aspek pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Renstra diharapkan dapat menjaga pelestarian budaya lokal sambil mengembangkan sektor ekonomi berbasis kebudayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan yang akan memperkuat identitas dan daya tarik lokal. Selain itu, melalui kebijakan yang ada dalam Renstra, diharapkan kebudayaan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya untuk memperkuat kebudayaan sebagai warisan leluhur, tetapi juga untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap kemajuan Kabupaten Kulon Progo 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 7 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
18.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 - 2027;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032;
20.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2031; 8 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratutan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
26.Peraturan Budapati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
27.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
31.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. 1.3 Maksud dan Tujuan

a.Maksud Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 9 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025- 2029.
b.Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, adalah: 1) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo; 2) Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut: 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan selama lima 10 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo tahun agar selaras dengan RPJMD dan kebijakan nasional. Penyusunan Renstra didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, menjawab tantangan pembangunan, serta mengantisipasi dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkembang. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1.3 Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO BAB ini menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 11 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU. 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.2 Permasalahan dan Isu Strategi 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategi Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BAB ini berisi tentang umusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel. Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan strategi 12 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 – 2029 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

(1)Uraian program dan kegiatan;
(2)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
(3)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
(4)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah. 12 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Ruang lingkup pelayanan Dinas Kebudayaan mencakup berbagai aspek, antara lain:
1. a.Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Seni dan Tradisi Budaya Meliputi dukungan terhadap pagelaran seni tradisional dan kontemporer, festival budaya, serta pemberian bantuan fasilitasi kepada sanggar seni, komunitas budaya, dan individu pelaku seni.
2. b.Pelayanan Pelestarian Warisan Budaya Mencakup pendataan, dokumentasi, pemeliharaan, pemugaran, dan pengusulan status benda cagar budaya maupun warisan budaya takbenda (WBTb). Termasuk pula fasilitasi kajian dan penetapan nilai penting budaya lokal.
3. c.Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Budaya Berupa dukungan pembentukan dan penguatan Lembaga Adat, Forum Budaya, serta fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budaya di tingkat kalurahan dan kapanewon.
4. d.Layanan Pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) Bidang Kebudayaan. 13 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Meliputi penyusunan program, pendampingan proposal masyarakat, monitoring dan evaluasi kegiatan, serta pelaporan akuntabilitas penggunaan danais untuk kegiatan seni budaya dan pelestarian warisan budaya.
5. e.Pelayanan Informasi dan Edukasi Budaya Termasuk penyelenggaraan pameran budaya, publikasi hasil kajian, penerbitan media budaya, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi budaya di sekolah dan masyarakat.
6. f.Pelayanan Kemitraan dan Kolaborasi Budaya. Dinas Kebudayaan memfasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas komnitas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dalam rangka pengembangan budaya dan penguatan diplomasi budaya daerah. Seluruh bentuk layanan tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sadar budaya, berdaya melalui seni dan tradisi, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar identitas budayanya. Pelayanan juga dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kebudayaan secara digital maupun luring. 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo beralamatkan di Jalan Sugiman No. 19 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo.
7. a.Tugas Pokok Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan. 14 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Selain itu tugas satu eselon di bawah Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut: 1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan. 2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. 3) Bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan pemeliharaan, pengembangan adat dan tradisi, lembaga budaya dan seni. 4) Bidang Bahasa, Sastra, Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan pembinaan sejarah, pemanfaatan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra. 5) Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda. 6) UPT Taman Budaya Kulon Progo mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan yang meliputi: Taman Budaya;, Gedung Kesenian Wates; dan Kawasan Gerbang Samudra Raksa.
8. b.Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 15 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi serta 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan; 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; 5) Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu tugas Kepala Dinas dan satu eselon di bawah Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo,s ebagai berikut: 1) Kepala Dinas yang mempunyai fungsi:
9. a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
10. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
11. c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
12. d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
13. e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
14. f.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
15. g.Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
16. h.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. 2) Sekretariat yang mempunyai fungsi:
17. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas;
18. b.pengelolaan administrasi perkantoran; 16 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
19. c.penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
20. d.penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
21. e.pengelolaan aset sarana dan prasarana;
22. f.pengelolaan keuangan Dinas;
23. g.pengelolaan data dan sistem informasi;
24. h.penatausahaan kegiatan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.
25. i.pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Dinas;
26. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 3) Bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Buday, mempunyai fungsi:
27. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
28. b.perumusan kebijakan teknis bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Budaya;
29. c.Pengoordinasian Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah;
30. d.Pengoordinasian Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah;
31. e.Pengoordinasian Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah;
32. f.Pengoordinasian Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah;
33. g.Pengoordinasian Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
34. h.Pengoordinasian Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan;
35. i.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 4) Bidang Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman, mempunyai fungsi: 17 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
36. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
37. b.perumusan kebijakan teknis bidang Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman;
38. c.Pengoordinasian Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah;
39. d.Pengoordinasian Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman;
40. e.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan
41. f.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 5) UPT Taman Budaya Kulon Progo, mempunyai fungsi:
42. a.penyusunan rencana kerja UPT;
43. b.perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan UPT;
44. c.pengoordinasian pelaksanaan pelayanan UPT;
45. d.pelaksanaan pengolahan dan eksperimentasi seni budaya;
46. e.pengoordinasian pelaksanaan pemasaran dan kerja sama UPT;
47. f.pengoordinasian pelaksanaan pengembangan UPT;
48. g.pengoordinasian pengelolaan keuangan dan pendapatan UPT;
49. h.pengoordinasian pengelolaan kebersihan, keamanan dan pemeliharaan gedung dan kawasan UPT;
50. i.penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
51. j.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program UPT;
52. k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.
53. c.Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo terdiri atas:
54. a.Kepala;
55. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; 18 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
  2. 2.Subbagian Perencanaan; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan.
56. c.Bidang Adat Tradisi Seni dan Lembaga Budaya, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Adat Tradisi;
  2. 2.Seksi Lembaga Budaya; dan
  3. 3.Seksi Seni.
57. d.Bidang Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
  2. 2.Seksi Bahasa dan Sastra.
58. e.Bidang Warisan Budaya, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Warisan Budaya Benda; dan
  2. 2.Seksi Warisan Budaya Tak Benda.
59. f.Unit Pelaksana Teknis; dan
60. g.Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung kinerja dan efektivitas dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis kebudayaan, sekaligus adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat. Adapun susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo sebagaimana disajikan pada gambar berikut. 17Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. (Sumber: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas) KABUDAYAN) BIDANG BAHASA SASTRA SEJARAH DAN PERMUSEUMAN KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG WARISAN BUDAYA SEKSI WARISAN BUDAYA BENDA BIDANG DESTINASI PARIWISATAUPTD SEKSI WARISAN BUDAYA TAK BENDA SEKSI BAHASA DAN SASTRA SEKSI SEJARAH DAN PERMUSEUMAN BIDANG ADAT TRADISI, SENI DAN LEMBAGA BUDAYA SUBBAGIAN PERENCANAAN SEKSI ADAT TRADISI SEKSI LEMBAGA BUDAYA SEKSI SENIJABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL 18 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo didukung oleh sumber daya sebagai berikut:
61. a.Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2019, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai sumber daya manusia sebanyak 37 orang, dengan rician sebagaimana tersaji pada tabel. Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, 2025. Kepala Dinas - 1 - - - - 1 Sekretariat 1 1 3 5 1 - 11 Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 1 2 1 2 - - 6 Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra - 5 - - - - 5 Bidang Seni Adat dan Tradisi - 8 - 1 - - 9 Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Kulon Progo - 4 - 1 - - 5 Jumlah 2 21 4 9 1 0 37 Organisasi SLTA SLTP Jumlah Tingkat Pendidikan S2 S1 D3 SD 19 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 2.2 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pangkat / Golongan Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, 2025.
62. b.Sumber Daya Keuangan Pendanaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo, Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DAK Non Fisik, serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. c.Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo didukung oleh sarana dan prasarana seperti kantor dinas, UPT Taman Budaya Kulon Progo, dan Gedung Kesenian, Gerbang Rest Area Klangon. Sarana prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dalam tabel berikut. No Pangkat / Golongan Jumlah 1 Pembina Utama Muda,IV/c 1 2 Pembina, IV/a 4 3 Penata Tk.I, III/d 7 4 Penata, III/c 7 5 Penata Muda Tk.I, III/b 5 6 Penata Muda, III/a 6 7 Pengatur, II/d 2 8 II/c 3 9 II/b 2 37Jumlah 20 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 2.3 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kebudayaan Tahun 2024 No Jenis Asset Unit Kondisi Baik Presentase (%) 1 Kendaraan roda 4 2 2 100 2 Kendaraan roda 2 15 15 100 3 Genset 3 3 100 4 Mesin Ketik Manual 1 1 100 5 Mesin Hitung Elektrik 2 2 100 6 Rak besi 1 1 100 7 Filling Kabinet Besi 6 6 100 8 Brangkas 1 1 100 9 Rak Kayu 3 3 100 10 Lemari Kayu 8 8 100 11 Lemari Kaca 3 3 100 12 Mesin Absensi 1 1 100 13 Almari Display 2 2 100 14 Lampu-lampu Kristal 4 4 100 15 LCD 43 43 100 16 Kursi Sofa 2 2 100 17 Zice 2 2 100 18 Meja Rapat 30 30 100 19 Kursi Rapat 55 55 100 20 Kursi Putar 20 20 100 21 Kursi Kayu 4 4 100 22 Kursi Besi/Metal 20 20 100 23 Meja Kerja Kayu 25 25 100 24 AC Split 57 57 100 25 Wireless 1 1 100 26 Tustel 2 2 100 27 Alat Timbang Barang 1 1 100 28 Tangki Air 1 1 100 29 Lampu 23 23 100 30 Mesin Penghisap Debu 4 4 100 31 Komputer 8 8 100 32 Laptop 19 19 100 33 Printer 20 20 100 34 Meja Resepsionis 1 1 100 35 Meja Panjang 2 2 100 36 Meja ½ Biro 27 27 100 37 Meja Kerja 20 20 100 38 Kursi Kerja 8 8 100 39 LCD Monitor 3 3 100 21 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo No Jenis Asset Unit Kondisi Baik Presentase (%) 40 Tripod Layar Projector 2 2 100 41 GPS 1 1 100 42 Bangunan Gedung Kantor Permanen 3 3 100 43 Pagar Permanen 2 2 100 44 Bangunan Gedung Kesenian 1 1 100 45 Bangunan Pagar Bumi 2 2 100 46 Gedung Pos Jaga Permanen 5 5 100 47 Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan 1 1 100 48 Jaringan Internet 1 1 100 49 Alat Musik Tradisional/Daerah 3 3 100 50 Alat Musik Modern 1 1 100 51 Tanaman Hias 1 1 100 52 Tugu Pembangunan 1 1 100 53 Bangunan/Pondasi Pagar TBK 1 1 100 Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, 2025.
64. d.Sumber Daya Informasi dan Teknologi Pengelolaan informasi dan layanan publik dalam bidang kebudayaan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui pengelolaan website resmi, media sosial dinas, serta sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dalam periode 2020–2024, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan publik di bidang kebudayaan yang bertujuan untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah. Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Bidang seni budaya melingkupi semua jenis seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup beragam yaitu kelompok seni tari, musik, 22 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo kriya, rupa, Majelis Luhur Kebudayaan (MLK), upacara adat, desa budaya, penyelenggaraan lomba budaya dan juga sarana prasarana seni budaya. Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Kulon Progo disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.4 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2020-2024 Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025 Kelompok/grup kesenian yang ada di masyarakat memiliki peran penting dalam mewadahi pelaku pelaku seni untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya agar tetap terpelihara sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya serta mendukung berkembangnya desa budaya. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki grup kesenian yang jumlahnya cukup banyak. Pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid- 19 jumlah grup kesenian menurun menjadi 1.279 grup, namun pada tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jenis Seni
65. a.Seni Tari 1). Tradisional 366 366 366 352 394 Buah 2). Kreasi baru 31 31 31 30 33 Buah
66. b.Seni Musik 1). Diatonis 104 104 104 61 78 Buah 2). Pentatonis 171 171 171 171 171 Buah
67. c.Seni Rupa 1). Lukis 9 9 9 6 6 Buah 2). Pahat - - - - - Buah
68. d.Seni Theater 1). Tradisional 153 153 153 153 153 Buah 2). Modern 7 7 7 6 10 Buah Jumlah841 841 841 779 845 Buah 2 Jumlah Grup Kesenian 1.279 1.320 1.365 1.454 1.552 Grup 3 Penyelenggaraan Lomba Unit
69. a.Banyaknya Lomba/Festival 19 24 16 13 14 Kali
70. b.Jenis Lomba /Festival 13 5 5 5 7 Jenis 4 Upacara Adat 93 75 80 15 44 Kelompok 5 Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME 18 18 20 20 20 Kelompok 6 Jumlah gedung kesenian 2 2 2 2 2 Unit 7 Kesenian khas Kab. Kulon Progo 13 13 13 13 13 Buah 8 Desa Budaya 15 16 16 21 21 Kalurahan No. Kondisi Perkembangan Kebudayaan Tahun Satuan 23 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.552. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah grup yang aktif dengan jumlah grup yang ada jumlahnya masih relatif sedikit. Ragam seni Kabupaten Kulon Progo terdapat 13 ragam seni yang telah dikembangkan dan menjadi seni unggulan seperti Seni Angguk Putri yang menjadi salah satu jenis seni unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun seni unggulan lainnya meliputi Ketoprak, Jathilan, Incling, Keroncong, Reog, Oglek, Hadrah/Sholawatan, Lengger Tapen, Wayang Tapeng, Panjidor, Krumpyung, dan Jabur. Selain itu budaya tradisi berupa upacara adat juga sudah dikemas dengan cukup baik sehingga memiliki daya tarik wisata daerah. Pemerintah daerah terus meningkatkan pengembangan seni lainnya seperti sendratari dengan mengangkat tema lokal dan seni musik krumpyung. perkembangan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat dengan adanya dukungan Dana Keistimewaan DIY. Semakin banyak kegiatan atau festival seni budaya yang diselenggarakan pemerintah maka akan mendukung peningkatan pelestarian nilai budaya. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik dan nilai budaya dari masa lalu berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Tabel 2.5 Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025. 2020 2021 2022 2023 2024 1 Peninggalan Sejarah dan Purbakala 345 364 316 371 373
71. a.Masa Prasejarah 11 11 4 3 5
72. b.Masa Hindu-Budha 159 166 119 128 128
73. c.Masa Islam 81 83 51 82 82
74. d.Masa Kolonial/Perjuangan 77 86 127 139 139
75. e.Tradisional 16 18 15 19 19 2 Museum - - - - - No. Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Tahun 24 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabulaten Kulon Progo dilaksanakan untuk bisa memfasilitasi seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kesenian menjadi kegiatan tahunan seperti Sendratari Sugriwo Subali, Menoreh Art Festival, Nglarak Blarak dan Jemparingan. Selain itu, dilakukan pendampingan atau pembinaan pada kesenian yang menjadi ciri khas diantaranya Seni Angguk Putri. Seni Angguk Putri dapat memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, bahkan dalam rangka memasyarakatkan seni angguk ini telah diciptakan kreasi senam khas Kulon Progo yaitu senam angguk. Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya melalui fasilitasi di kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi yaitu gelar upacara adat dan tradisi. Setiap tahun juga dilaksanakan upacara Nyadran Agung yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, upacara ini disamping bertujuan untuk melestarikan tradisi juga sebagai ajang kembalinya warga Kulon Progo di perantauan. Upacara adat dan tradisi yang dilestarikan di Kabupaten Kulon Progo antara lain nyadran, saparan, jamasan, wiwitan, rebo pungkasan, ngguyang jaran, merti bumi, sedekah laut, malam suronan, baritan, muludan, anggoro kasih, tawu sendang, gumbregi, ruwatan, punden damarwulan dan sebagainya. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik (tangible) dan nilai budaya dari masa lalu (intangible) berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Warisan budaya fisik (tangible heritage) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (immovable heritage) dan warisan budaya bergerak (movable heritage). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari atas: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan. Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film. Upaya pelestarian budaya dilakukan juga dengan pengembangan desa budaya dan rintisan desa budaya. Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada 25 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan dapat berkembang menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Berikut data Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang sampai dengan Tahun 2024: Tabel 2.6 Data Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No. Desa / Kalurahan Kapanewon Kategori 1 Pagerharjo Samigaluh Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 2 Jatimulyo Nanggulan Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 3 Glagah Kalibawang Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 4 Hargomulyo Temon Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 5 Tuksono Girimulyo Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 6 Tanjungharjo Kokap Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 7 Banjarharjo Sentolo Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 8 Sendangsari Pengasih Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 9 Sidorejo Lendah Desa / Kalurahan Mandiri Budaya 10 Brosot Galur Desa / Kalurahan Budaya 11 Bugel Panjatan Desa / Kalurahan Budaya 12 Sogan Wates Desa / Kalurahan Budaya 13 Tayuban Panjatan Desa/ Kalurahan Budaya 14 Kaliagung Sentolo Desa / Kalurahan Budaya 15 Giripeni Wates Desa / Kalurahan Budaya 16 Salamrejo Sentolo Desa / Kalurahan Budaya 17 Ngargosari Samigaluh Desa / Kalurahan Budaya 18 Hargorejo Kokap Desa / Kalurahan Budaya 26 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo No. Desa / Kalurahan Kapanewon Kategori 19 Sentolo Sentolo Desa / Kalurahan Budaya 20 Gerbosari Samigaluh Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 21 Banjararum Kalibawang Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 22 Pendoworejo Girimulyo Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 23 Jatisarono Nanggulan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 24 Purwosari Girimulyo Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 25 Tirtorahayu Galur Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 26 Pengasih Pengasih Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 27 Gulurejo Lendah Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 28 Kaligintung Temon Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 29 Giripurwo Girimulyo Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 30 Hargotirto Kokap Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 31 Hargowilis Kokap Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 32 Jatirejo Lendah Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 33 Depok Panjatan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 34 Tawangsari Pengasih Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 35 Purwoharjo Samigaluh Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 36 Banguncipto Sentolo Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 37 Demangrejo Sentolo Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 38 Kebonharjo Samigaluh Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 39 Ngentakrejo Lendah Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 40 Banjarasri Kalibawang Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 41 Banjaroya Kalibawang Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 42 Wates Wates Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 43 Bumirejo Lendah Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 44 Donomulyo Nanggulan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 45 Cerme Panjatan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 46 Gotakan Panjatan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 27 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo No. Desa / Kalurahan Kapanewon Kategori 47 Kedungsari Pengasih Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 48 Banjarsari Samigaluh Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 49 Srikayangan Sentolo Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang 50 Margosari Pengasih Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025. Dalam pengembangan kebudayaan terhadap desa/ kalurahan, yang semula Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya meningkat menjadi di Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang. Selanjutnya dengan pendampingan yang lebih intensif, Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang meningkat menjadi Desa/ Kalurahan Budaya. Jumlah Desa mandiri Budaya tahun 2020 sebanyak 2 Desa/Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, dan meningkat pada Tahun 2021 sebanyak 7 Desa/Kalurahan mendasar Keputusan Gubernur DIY nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun
  1. 2021.Pada tahun 2024 untuk kategori Desa/Kalurahan Budaya mengalami penurunan menjadi sebanyak 10 Desa/Kalurahan. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 2 Desa/Kalurahan (Kalurahan Sukoreno dan Kalurahan Kalirejo) naik Kategori menjadi Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Data perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 sebagai berikut. Tabel 2.7 Perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa / Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020-2024 No Kategori Kondisi Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rintisan Desa/ kalurahan budaya kategori berkembang 26 30 35 31 31 2 Desa/ kalurahan budaya 13 9 9 13 10 3 Desa/ kalurahan mandiri budaya 2 7 7 8 9 Total 41 46 51 52 50 28 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Sumber data: Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diwujudkan melalui program-program pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah, serta penyelenggaraan layanan administrasi kebudayaan yang efektif dan responsif. Berbagai inovasi pelayanan berbasis digital, peningkatan kolaborasi dengan komunitas budaya, serta optimalisasi sarana dan prasarana kebudayaan menjadi bagian dari strategi dinas dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Capaian kinerja pelayanan ini tidak terlepas dari komitmen untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. 29 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 2.8 T-C.23. Pencaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, 2025. 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah % 36,90 42,12 47,33 53,60 54,97 40,07 46,07 52,08 54,04 55,64 108,59 109,38 110,04 100,82 101,22 2 Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan Cagar Budaya 86 106 146 171 191 106 146 171 191 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Jumlah Cagar Budaya yang Terdata Cagar Budaya 86 106 146 171 191 106 146 171 191 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 1 Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah % 36,90% 42,12% 47,33% 53,60% 54,97 % 40,07% 46,07% 52,08% 54,04% 55,64% 108,59% 109,38% 110,04% 100,82% 101,22% 2 Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan Cagar Budaya 86 Cagar Budaya 106 Cagar Budaya 146 Cagar Budaya 171 Cagar Budaya 191 Cagar Budaya 86 Cagar Budaya 106 Cagar Budaya 146 Cagar Budaya 171 Cagar Budaya 191 Cagar Budaya 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4 Jumlah Cagar Budaya yang Terdata Cagar Budaya 86 Cagar Budaya 106 Cagar Budaya 146 Cagar Budaya 171 Cagar Budaya 191 Cagar Budaya 86 Cagar Budaya 106 Cagar Budaya 146 Cagar Budaya 171 Cagar Budaya 191 Cagar Budaya 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Target Indikator Lainnya (SPM) Target Renstra Tahun Satuan Satuan Realiasai Capaian Tahun Ke- Capaian Pada Tahun Ke- (%) No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya (SPM) Target Renstra Tahun Realiasai Capaian Tahun Ke- Capaian Pada Tahun Ke- No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK 30 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Indikator Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, target untuk persentase ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dimulai dari 36,90% pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 54,97% pada tahun 2024. Dalam hal realisasi capaian, angka yang tercatat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan pencapaian 40,07% pada tahun 2020, yang kemudian meningkat menjadi 55,64% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih dari cukup dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengembangan budaya daerah, dengan tingkat capaian yang meningkat dari 108,59% pada tahun 2020, mencapai 101,22% pada tahun

2024.Pencapaian yang konsisten dan melebihi target ini menunjukkan keberhasilan dalam mengelola kebudayaan daerah dan memajukan pelestariannya. Indikator Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang memiliki target dan capaian yang sangat stabil. Target persentase penunjang urusan pemerintahan daerah ini tercatat mencapai 100% setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024, dan realisasi capaian juga selalu mencapai 100% pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam mendukung urusan pemerintahan daerah melalui program-program kebudayaan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintahan. Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo pada kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran konsistensi kinerja pelestarian cagar budaya yang cukup stabil dan maksimal. Selama lima tahun terakhir, capaian indikator "Terlestarikannya Cagar Budaya" secara konsisten menunjukkan angka 100 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh objek cagar budaya yang telah terdata di Kabupaten Kulon Progo juga telah tercakup dalam upaya pelestarian oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 106 objek cagar budaya yang dilestarikan, jumlah tersebut meningkat secara bertahap hingga mencapai 191 objek pada tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga warisan budaya, baik dalam bentuk perlindungan fisik, dokumentasi, maupun revitalisasi fungsi sosial budaya objek-objek tersebut. 31 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dari sisi manajerial, keberhasilan menjaga rasio pelestarian 100 persen terhadap jumlah cagar budaya yang terdata menunjukkan adanya sistem pendataan, pengelolaan, serta penganggaran yang cukup baik dalam mendukung upaya pelestarian budaya. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat adat, komunitas pelestari budaya, serta dukungan regulatif dari pemerintah daerah turut memperkuat keberlanjutan program ini. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada aspek kualitas pelestarian yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas atau pelaporan administratif, tetapi juga pada nilai edukatif, partisipatif, dan integrasi objek cagar budaya ke dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Penguatan fungsi kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola cagar budaya, serta pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan diseminasi budaya. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.8, secara umum, capaian indikator kinerja yang dicatat menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai, sehingga kesenjangan atau gap pelayanan relatif minimal. Indikator persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah mencatat capaian yang melebihi target setiap tahunnya, menunjukkan efektivitas program pelestarian budaya. Begitu pula, indikator peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah selalu tercapai 100% setiap tahun, serta jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan terdata juga mencapai target sepenuhnya. Hal ini menegaskan bahwa sebagian besar layanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo telah berjalan sesuai perencanaan dan menunjukkan keberhasilan dalam implementasi program. Keberhasilan capaian indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya perencanaan yang terstruktur dan terintegrasi sehingga program kebudayaan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Kedua, dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta komitmen aparatur daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara konsisten. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan memberikan kontribusi penting terhadap keberlanjutan program, misalnya dalam pelestarian cagar budaya dan dokumentasi kebudayaan lokal. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai serta kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah turut memperkuat keberhasilan pelaksanaan layanan. 32 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Meskipun sebagian besar target tercapai, indikator persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah pada beberapa tahun awal masih menunjukkan pencapaian yang sedikit di bawah target renstra, misalnya pada tahun 2020–2021 dengan capaian masing-masing 108,59% dan 109,38% dibandingkan target yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya celah kecil (gap) yang perlu diperhatikan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterbatasan partisipasi masyarakat pada awal program, kendala koordinasi lintas sektor, atau dinamika sosial budaya yang memerlukan penyesuaian strategi implementasi. Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan target pelayanan telah tercapai, masih terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitas program pada periode awal, terutama melalui perencanaan lebih matang, peningkatan sosialisasi, dan penguatan mekanisme pemantauan. Secara keseluruhan, interpretasi ini menggambarkan bahwa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang kuat dalam menyediakan layanan yang efektif dan sesuai target. Pada saat yang sama, identifikasi kesenjangan kecil memberikan dasar bagi perbaikan berkelanjutan, sehingga pelayanan kebudayaan dapat lebih optimal dalam mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara menyeluruh. 33 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 2.9 T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Belanja Operasional 22.190.242.226,93 24.069.459.443,00 24.888.172.351,00 37.244.095.475,00 27.419.547.707,00 19.610.327.394,00 22.917.878.775,00 23.804.037.728,00 6.366.714.731,00 26.903.013.967,00 (567,62) 7,81 3,29 33,18 (35,83) (111,84) (32,38) 1 Belanja Pegawai 2.383.402.076,93 2.169.858.065,00 2.851.373.251,00 2.619.403.562,00 2.853.170.861,00 2.323.604.096,00 2.149.557.073,00 2.399.325.414,00 2.565.328.388,00 2.670.563.858,00 9,84 (9,84) 23,90 (8,86) 8,19 4,65 5,00 2 Belanja Barang dan Jasa 19.806.840.150,00 21.002.187.378,00 21.499.714.100,00 33.789.691.913,00 23.487.556.846,00 17.286.723.298,00 19.889.413.912,00 20.875.912.314,00 2.969.741.343,00 23.158.160.109,00 (637,11) 5,69 2,31 36,37 (43,86) (127,32) (95,95) 3 Belanja Bunga - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Belanja Subsidi - - - - - - 5 Belanja Hibah - 897.414.000,00 537.085.000,00 835.000.000,00 1.078.820.000,00 - 878.907.790,00 528.800.000,00 831.645.000,00 1.074.290.000,00 0,00 100,00 (67,09) 35,68 22,60 18,24 18,56 6 Belanja Bantuan Sosial - - - - - - B. Belanja Modal 79.286.752.100,00 2.963.420.000,00 524.524.894,00 241.177.700,00 29.884.000,00 79.532.633.079,00 2.925.550.503,00 518.267.664,00 237.362.000,00 28.840.000,00 99,28 (2.575,52) (464,97) (117,48) (707,05) (753,15) (765,16) 1 Belanja Modal Tanah 79.174.700.000,00 - - - - 79.425.545.079,00 - - - - 100,00 - - - - 20,00 19,86 2 Belanja Modal peralatan dan Mesin 100.025.000,00 2.963.420.000,00 206.929.000,00 108.621.700,00 29.884.000,00 96.325.000,00 2.925.550.503,00 201.121.770,00 106.422.000,00 28.840.000,00 (274,95) 96,62 (1.332,10) (90,50) (263,48) (372,88) (376,78) 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.027.100,00 - 317.595.894,00 61.350.000,00 - 10.763.000,00 - 317.145.894,00 60.850.000,00 - (1.504,05) - 100,00 (417,68) - (364,35) (401,43) 4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - - - 71.206.000,00 - - - - 70.090.000,00 - - - - - - - - 5 Belanja Modal Aset Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Belanja Tidak Terduga - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Belanja Tidak Terduga - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Belanja Transfer - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Belanja Bagi Hasil - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Belanja Bantuan Keuangan - - - - - - - - - - - - - - - - - 101.476.994.326,93 27.032.879.443,00 25.412.697.245,00 37.485.273.175,00 27.449.431.707,00 99.142.960.473,00 25.843.429.278,00 24.322.305.392,00 6.604.076.731,00 26.931.853.967,00 100,00 (275,38) (6,38) 32,21 (36,56) (37,22) (80,02)Jumlah No. Uraian Anggaran pada Tahun ke - (Rp) Realiasai Anggaran Pada Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan (%) 34 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan data yang disajikan, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun dan antarpos belanja, mencerminkan keberhasilan maupun tantangan dalam pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan. Secara umum, belanja pegawai menunjukkan rasio yang relatif stabil dan cenderung baik, dengan capaian realisasi mendekati anggaran, misalnya pada tahun 2020–2024, rasio realisasi terhadap anggaran berkisar antara 91% hingga 107%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai relatif efektif, dipengaruhi oleh prosedur administrasi yang jelas, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, serta mekanisme penganggaran yang disiplin. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah progres pelaksanaan program yang sejalan dengan jadwal tahunan serta pengawasan rutin terhadap belanja pegawai. Sebaliknya, belanja operasional dan belanja barang dan jasa menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan rasio realisasi yang terkadang jauh di bawah anggaran, misalnya pada tahun 2023 rasio realisasi belanja operasional hanya sekitar 17% dari anggaran, dan belanja barang dan jasa hanya sekitar 9%. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap pelayanan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterlambatan pelaksanaan program, prosedur pengadaan barang dan jasa yang kompleks, serta penyesuaian strategi dan prioritas kegiatan yang terjadi di tengah-tengah tahun anggaran. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika kebutuhan masyarakat dan kendala logistik juga memengaruhi rendahnya realisasi pada pos-pos tertentu. Untuk belanja hibah, meskipun relatif kecil dibandingkan belanja operasional dan modal, rasio realisasi anggaran menunjukkan perkembangan yang stabil, terutama pada tahun 2021–2024, dengan rasio mendekati atau melebihi 98%–100%. Hal ini menandakan bahwa prosedur hibah telah berjalan baik, termasuk mekanisme pencairan, penentuan penerima, dan tindak lanjut pemanfaatan hibah yang terdokumentasi dengan baik. Belanja modal menampilkan pola yang sangat berfluktuasi. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami rasio realisasi yang sangat tinggi dibandingkan anggaran (sekitar 100%), tetapi pada tahun 2021–2024 terjadi penurunan drastis dengan rasio realisasi negatif hingga puluhan kali lipat dibandingkan 35 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo anggaran, misalnya tahun 2021 mencapai -2.575%. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran anggaran yang besar, kemungkinan disebabkan oleh perubahan skala proyek, pembatalan atau penundaan pengadaan peralatan dan pembangunan gedung, serta revisi kebijakan pendanaan. Faktor utama yang mempengaruhi ketidakstabilan belanja modal antara lain prosedur pengadaan yang panjang, keterbatasan SDM untuk menangani proyek teknis, perubahan prioritas pembangunan, serta persyaratan administrasi yang belum terpenuhi secara optimal. Analisis perkembangan anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan anggaran yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya, belanja operasional mengalami peningkatan besar pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi realisasinya tidak sejalan, yang menunjukkan adanya hambatan implementasi di lapangan. Penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2022–2024 juga menunjukkan pergeseran prioritas dan efisiensi penggunaan dana, termasuk fokus pada kegiatan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Kesimpulan dari interpretasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang baik pada pos-pos yang rutin dan prosedural, seperti belanja pegawai dan hibah, sementara belanja operasional, barang dan jasa, serta belanja modal membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan antara lain prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, progres pelaksanaan program, serta koordinasi antarunit terkait. Analisis ini menjadi dasar penting untuk perencanaan anggaran yang lebih realistis dan pengelolaan dana yang optimal pada Renstra 2025–2029, sehingga pelayanan Dinas Kebudayaan dapat lebih maksimal dan berkelanjutan. 36 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) A Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah 98.819,81 27.032,88 25.480,21 33.328,63 28.651,97 91.554,56 20.576,73 24.311,51 36.604,07 28.109,95 524,74 -72,64 -5,74 30,80 -14,03 92,62 543,32 I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 534,07 2.773,01 3.690,46 3.761,88 4.981,44 514,13 2.784,48 3.120,58 3.308,99 4.671,66 -18,85 419,22 33,09 1,94 32,42 93,56 28,80 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,72 13,91 22,32 15,90 138,15 19,68 92,44 22,28 15,30 128,86 10,09 -29,48 60,47 -28,76 768,87 156,24 0,56
1. a.Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8,73 8,67 17,10 9,90 124,28 8,70 41,99 17,07 9,43 117,94 0,02 -0,64 97,25 -42,11 1.155,35 241,98 0,39
2. b.Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,00 5,24 5,22 6,00 13,87 10,97 50,45 5,21 5,87 10,92 19,66 -52,36 -0,38 14,94 131,17 22,60 0,17 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37,82 2.239,25 2.855,68 2.634,40 2.862,28 37,69 2.209,44 2.405,10 2.580,06 2.678,56 25,92 5.820,07 27,53 -7,75 8,65 1.174,89 19,82
3. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 2.169,86 2.795,27 2.560,60 2.779,67 - 2.149,56 2.344,73 2.507,20 2.601,34 0,00 0,00 28,82 -8,40 8,56 5,80 19,21
4. b.Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 32,72 63,20 54,91 67,70 74,47 32,60 53,72 54,91 66,95 70,18 30,91 93,12 -13,11 23,28 10,00 28,84 0,56
5. c.Penyusunan laporan keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 5,10 6,19 5,49 6,10 8,14 5,08 6,17 5,46 5,91 7,04 1,19 21,45 -11,37 11,13 33,44 11,17 0,06 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172,31 173,16 199,40 44,50 69,98 169,73 171,21 194,65 44,17 62,88 -13,62 0,49 15,15 -77,68 57,26 -3,68 1,29
6. a.Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134,00 146,00 157,28 14,46 20,00 132,35 145,89 153,57 14,20 19,77 7,62 8,96 7,73 -90,81 38,31 -5,64 0,93
7. b.Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38,31 27,16 42,11 30,04 49,98 37,39 25,33 41,08 29,97 43,11 -48,89 -29,11 55,05 -28,67 66,38 2,95 0,35 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 197,17 258,06 - - - 193,78 228,66 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88 6,18 0,84
8. a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - 62,51 117,58 - - - 60,08 89,26 0,00 0,00 0,00 0,00 88,10 17,62 0,30
9. b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 134,66 140,48 - - - 133,70 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 0,86 0,55 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187,16 346,69 357,34 774,47 450,43 178,50 311,38 316,18 381,13 394,61 -11,55 85,24 3,07 116,73 -41,84 30,33 3,16
10. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 72,51 87,50 - - - 69,91 67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20,67 4,13 0,27
11. b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 7,45 39,44 - - - 7,44 38,41 0,00 0,00 0,00 0,00 429,40 85,88 0,09
12. c.Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 187,16 346,69 241,91 6,91 8,42 178,50 311,38 224,75 6,91 6,88 -11,55 85,24 -30,22 -97,14 21,85 -6,37 1,46 No. Uraian Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta) Realiasai Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta) Rasio Antara Anggara Pada Tahun Ke- (%) Rata-Rata Pertumbuhan (%) URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD & RENSTRA URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 & PEMUTAKHIRAN 37 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) No. Uraian Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta) Realiasai Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta) Rasio Antara Anggara Pada Tahun Ke- (%) Rata-Rata Pertumbuhan (%) URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD & RENSTRA URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 & PEMUTAKHIRAN
1. d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 115,43 687,60 315,07 - - 91,43 296,87 282,15 0,00 0,00 0,00 495,67 -54,18 88,30 1,34 6 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 112,05 - 188,21 95,44 1.202,54 107,09 - 182,38 94,55 1.178,09 -42,27 -100,00 0,00 -49,29 1.160,00 193,69 3,12
2. a.Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 112,05 - 188,21 95,44 1.202,54 107,09 - 182,38 94,55 1.178,09 -42,27 -100,00 0,00 -49,29 1.160,00 193,69 3,12 7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,00 - 67,51 - - 1,45 - - - - 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -40,00 0,00
3. a.Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5,00 - 67,51 - - 1,45 - - - - 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -40,00 0,00
4. b.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Program Pengembangan Kebudayaan - - - - 1.290,70 - - - - 1.228,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 1.290,70 - - - - 1.228,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - - - - 1.290,70 - - - - 1.228,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 III Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 98.285,73 24.259,87 21.789,75 29.566,75 22.379,83 91.040,43 17.792,26 21.190,93 33.295,08 22.210,24 548,34 -75,32 -10,18 35,69 -24,31 94,84 371,06 8 Program Sejarah, Bahasa, Sastra, Dan Permuseuman Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 1.162,92 2.546,62 2.079,78 1.229,98 2.031,02 1.045,56 2.421,87 2.070,26 2.407,02 1.995,34 -14,11 118,99 -18,33 -40,86 65,13 22,16 19,88
5. a.Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 581,11 657,32 388,11 772.00 1.021,56 535,44 612,32 388,11 769,33 999,48 29,63 13,11 -40,96 -91,71 3.075,83 597,18 6,61
6. b.Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 374,00 1.624,68 1.398,60 1.229,98 617,74 339,68 1.570,87 1.392,55 1.216,67 615,76 -43,44 334,41 -13,92 -12,06 -49,78 43,04 10,27
7. c.Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 207,81 264,63 293,07 433.03 391,72 170,43 238,68 289,60 421,02 380,10 -14,96 27,34 10,75 -93,84 2.070,95 400,05 3,00 9 Program Adat, Seni, Tradisi, Dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 16.055,36 14.042,11 14.721,86 23.292,33 15.455,74 13.741,65 12.563,10 14.176,10 26.037,32 15.399,11 16,30 -12,54 4,84 58,22 -33,64 6,63 163,83
8. a.Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 2.989,01 2.369,25 1.791,22 1.562,28 1.287,48 2.851,40 2.159,08 1.708,73 1.561,30 1.286,03 13,72 -20,73 -24,40 -12,78 -17,59 -12,36 19,13
9. b.Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 380,00 890,00 1.434,70 667.09 600,00 380,00 867,00 1.432,70 665,71 599,63 26,67 134,21 61,20 -98,06 2.058,44 436,49 7,89
10. c.Misi Kebudayaan ke dalam dan ke luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 488,71 - 850,00 1.369,27 907,62 29,23 - 802,05 1.268,09 883,81 -55,57 -100,00 0,00 61,09 -33,72 -25,64 5,97
11. d.Penghargaan Seniman dan Budayawan Penghargaan Seniman dan Budayawan 300,00 172,60 200,00 313.00 300,00 295,96 - 191,25 308,25 290,66 50,00 -42,47 15,87 -93,48 2.200,32 426,05 2,17
12. e.Festival Kebudayaan Yogyakarta Festival Kebudayaan Yogyakarta 494,66 701,14 487,90 500.00 496,49 388,60 - 486,40 495,95 496,29 -1,07 41,74 -30,41 -95,73 2.283,15 439,54 3,73
13. f.Gelar Budaya Jogja Gelar Budaya Jogja 1.716,63 2.995,40 2.673,79 4.487,88 4.364,68 1.498,80 2.864,20 2.655,14 4.467,00 4.359,34 -14,17 74,49 -10,74 67,85 -2,75 22,94 31,69
14. g.Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 500,00 725,06 358,99 887.05 833,96 499,10 664,41 358,59 885,51 833,12 -8,52 45,01 -50,49 -89,70 2.156,28 410,52 6,48
15. h.Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai luhur dalam Masyarakat Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 1.000,00 961,45 1.586,60 1.662,84 1.719,40 998,90 933,15 1.580,80 1.643,40 1.717,68 -17,39 -3,86 65,02 4,81 3,40 10,40 13,75 38 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Sumber data: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) No. Uraian Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta) Realiasai Anggara Pada Tahun Ke- (Rp dalam juta) Rasio Antara Anggara Pada Tahun Ke- (%) Rata-Rata Pertumbuhan (%) URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD & RENSTRA URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 & PEMUTAKHIRAN
1. i.Penyelenggaraan event penggiat seni Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 1.486,03 2.680,75 1.940,00 2.993,23 2.450,43 1.278,82 2.667,97 1.938,83 2.965,03 2.447,00 6,15 80,40 -27,63 54,29 -18,13 19,01 22,60
2. j.Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 1.943,84 789,05 524,34 10.917,25 1.634,75 1.942,32 755,80 488,79 10.907,90 1.629,04 306,52 -59,41 -33,55 1.982,09 -85,03 422,13 31,45
3. k.Publikasi Seni dan Budaya Daerah Publikasi Seni dan Budaya Daerah 461,98 500,00 180,00 299,58 225,00 451,58 429,98 166,50 293,59 224,56 -7,60 8,23 -64,00 66,43 -24,89 -4,37 3,13 Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
4. l.Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4.294,50 1.257,41 2.694,32 584.49 635,93 3.126,95 1.221,52 2.366,32 575,59 631,95 355,92 -70,72 114,27 -99,10 2.509,76 562,03 15,84 10 Program Pengelolaan Taman Budaya Pengelolaan Taman Budaya 81.067,45 6.765,64 4.441,11 4.199,48 3.690,53 76.253,23 1.922,05 4.407,35 4.012,15 3.637,70 8.006,75 -91,65 -34,36 -5,44 -12,12 -46,05 180,46
5. m.Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota 81.067,45 6.765,64 4.441,11 4.199,48 3.690,53 76.253,23 1.922,05 4.407,35 4.012,15 3.637,70 8.006,75 -91,65 -34,36 -5,44 -12,12 1.572,63 180,46 11 Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - 905,50 547,00 844,96 1.202,54 - 885,23 537,22 838,59 1.178,09 0,00 0,00 -39,59 54,47 42,32 -86,03 6,88
6. n.Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya - 905,50 547,00 844,96 1.202,54 - 885,23 537,22 838,59 1.178,09 0,00 0,00 -39,59 54,47 42,32 11,44 6,88 39Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan data yang disajikan, dapat diinterpretasikan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dalam kurun waktu 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio realisasi terhadap anggaran secara umum dapat dikatakan baik karena sebagian besar program mampu mendekati bahkan melebihi 90% dari anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan mekanisme eksekusi berjalan efektif serta adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup tajam dengan rasio realisasi pada beberapa program jauh di bawah target. Kondisi ini diduga kuat dipengaruhi oleh refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga sebagian kegiatan harus ditunda atau bahkan dialihkan, yang berimbas pada rendahnya capaian realisasi. Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik meskipun masih terdapat disparitas antar sub kegiatan. Kegiatan operasional yang bersifat rutin relatif lebih stabil realisasinya, sedangkan kegiatan berbasis fisik seperti pembangunan dan pemeliharaan mengalami keterlambatan akibat faktor teknis maupun administrasi. Selanjutnya, pada tahun 2023 rasio realisasi menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Beberapa kegiatan, khususnya pemeliharaan aset dan program kebudayaan, terealisasi di atas target, namun di sisi lain terdapat kegiatan kelembagaan dan event budaya yang realisasinya rendah. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kesiapan pelaksanaan antar program serta variasi dalam dukungan sumber daya yang tersedia. Pada tahun 2024, rasio realisasi secara rata-rata kembali cukup baik dengan capaian yang lebih stabil. Program pengembangan kebudayaan menunjukkan realisasi yang mendekati anggaran, menandakan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan program tersebut. Meski demikian, kegiatan pembangunan sarana prasarana masih menghadapi kendala dalam eksekusi di lapangan, baik dari sisi teknis, pengadaan, maupun keterbatasan waktu pelaksanaan. Dengan demikian, meskipun tren capaian secara umum menunjukkan perbaikan, fluktuasi yang terjadi pada tiap tahunnya menandakan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain: 40Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
  1. 1.Prosedur/Mekanisme: Adanya perubahan regulasi (Permendagri 90, RPJMD, refocusing anggaran) menyebabkan dinamika alokasi dan eksekusi anggaran.
  2. 2.Sumber Daya Manusia: Jumlah dan kualitas personil perencana maupun pelaksana di OPD sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyerapan anggaran. Keterbatasan SDM teknis berdampak pada keterlambatan realisasi.
  3. 3.Progres Pelaksanaan Program: Kegiatan fisik seperti pembangunan dan pemeliharaan lebih rawan tertunda akibat faktor teknis, proses lelang, maupun kondisi eksternal seperti cuaca.
  4. 4.Prioritas Pemerintah: Pergeseran fokus kebijakan, misalnya untuk penanganan pandemi, turut memengaruhi capaian rasio realisasi.
  5. 5.Koordinasi Antar-Unit: Program yang melibatkan lintas bidang memerlukan koordinasi lebih kompleks, sehingga realisasi sering lebih rendah dibanding program yang bersifat mandiri. Analisis perkembangan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2020-2024 menunjukkan beberapa pola penting:
  6. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan signifikan pada 2021–2023, terutama terkait administrasi perkantoran dan belanja pegawai. Hal ini menunjukkan adanya prioritas pada penguatan aspek operasional dasar pemerintahan.
  7. 2.Program Pemeliharaan Aset cenderung meningkat pada 2023–2024, terutama untuk pemeliharaan gedung dan sarana prasarana. Namun realisasi belum optimal akibat kendala teknis pelaksanaan dan proses administrasi pengadaan.
  8. 3.Program Pengembangan Kebudayaan mulai mendapatkan alokasi khusus pada 2024, dengan realisasi yang cukup baik. Hal ini menandakan adanya arah kebijakan baru untuk memperkuat sektor kebudayaan sebagai identitas daerah.
  9. 4.Program Keistimewaan Yogyakarta (Urusan Kebudayaan) menunjukkan fluktuasi. Misalnya, anggaran pengelolaan Taman Budaya dialokasikan cukup besar, namun realisasi rendah karena kendala manajemen event dan penyesuaian regulasi. 41Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
  10. 5.Sub-Kegiatan Adat, Seni, dan Tradisi secara umum mengalami peningkatan, tetapi realisasinya masih beragam. Faktor partisipasi masyarakat, kesiapan kelembagaan, dan dinamika sosial menjadi penentu keberhasilan kegiatan ini. Potensi dan Permasalahan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2020-2024, sebagai berikut:
  11. 1.Potensi:
7. a.Dukungan alokasi anggaran untuk program keistimewaan dan kebudayaan, memberi peluang penguatan identitas daerah.
8. b.Program pemeliharaan aset yang meningkat berpotensi menunjang keberlanjutan pelayanan publik.
9. c.Dukungan belanja operasional dan gaji ASN menjamin kelancaran layanan dasar pemerintahan.
  1. 2.Permasalahan:
10. a.Fluktuasi rasio realisasi anggaran menandakan adanya kelemahan dalam perencanaan teknis dan prediksi kebutuhan riil.
11. b.Keterbatasan SDM dalam pengelolaan program dan kegiatan kompleks.
12. c.Faktor eksternal seperti pandemi, cuaca, dan perubahan kebijakan pusat yang memengaruhi serapan anggaran.
13. d.Lemahnya koordinasi antar unit dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektor. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menetapkan kelompok sasaran layanan secara terarah dan proporsional. Kelompok sasaran ini mencakup individu, komunitas, dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan budaya daerah. Penetapan kelompok sasaran bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kebudayaan dapat tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi penguatan jati diri budaya lokal serta pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis partisipasi, Dinas 42Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Fungsi utama yang dijalankan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan program pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan kebudayaan daerah. Struktur organisasi dinas terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang teknis (seperti bidang sejarah, bahasa, seni tradisi, dan kelembagaan budaya), serta unit pelaksana teknis di lapangan. Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk memperluas akses layanan dan mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. Kelompok sasaran layanan tersebut meliputi:
14. a.Seniman dan Budayawan Individu atau kelompok yang aktif dalam penciptaan, pelestarian, dan pengembangan karya seni serta ekspresi budaya tradisional maupun kontemporer.
15. b.Komunitas Adat dan Tradisi Kelompok masyarakat yang menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
16. c.Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Pelaku usaha kecil, menengah, dan komunitas yang mengembangkan produk kreatif berbasis budaya lokal, seperti kriya, kuliner tradisional, dan seni pertunjukan.
17. d.Pelajar dan Mahasiswa Generasi muda yang menjadi target pembinaan dalam upaya pewarisan nilai-nilai budaya melalui pendidikan, pelatihan, dan fasilitasi kegiatan kebudayaan.
18. e.Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah, perguruan tinggi, sanggar seni, balai latihan, dan lembaga lain yang berkontribusi dalam pendidikan dan pengembangan budaya.
19. f.Masyarakat Umum Warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo secara luas yang menjadi penerima manfaat dari program layanan publik di bidang kebudayaan. 43Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
20. g.Organisasi dan Komunitas Seni Budaya Organisasi berbadan hukum atau komunitas berbasis minat yang bergerak dalam pelestarian seni, budaya, bahasa, sejarah, dan warisan budaya.
21. h.Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon Sebagai mitra dalam pengembangan dan fasilitasi kegiatan pelestarian budaya di tingkat lokal. Dengan penetapan kelompok sasaran layanan yang jelas, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas program dan kegiatan kebudayaan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, setiap kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian budaya, memperkuat identitas lokal, serta mendorong inovasi dalam pengembangan kebudayaan daerah. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan visi pembangunan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang berkarakter, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kebudayaan bermitra dengan berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal. Mitra eksternal meliputi komunitas seni dan budaya, lembaga adat, organisasi masyarakat, serta perguruan tinggi yang bergerak di bidang kebudayaan. Dukungan dari BUMD dapat berperan dalam penyediaan fasilitas, sponsorship, maupun sinergi program yang bersifat promosi budaya dan pariwisata. Selain itu, kerja sama antar daerah juga menjadi tanggung jawab dinas, misalnya melalui event budaya lintas kabupaten, kolaborasi pelestarian cagar budaya, serta diplomasi budaya yang memperluas jejaring ke tingkat regional maupun nasional. Dengan peran tersebut, Dinas Kebudayaan Kulon Progo tidak hanya berfokus pada menjaga kelestarian budaya lokal, tetapi juga mendorong pengembangan kebudayaan sebagai pilar identitas daerah dan daya saing di era global. 2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan. 44Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Beberapa tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta perubahan perilaku sosial dan perkembangan teknologi yang berdampak pada cara masyarakat berinteraksi dengan budaya lokal. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menjaga relevansi kebudayaan tradisional di tengah modernisasi dan globalisasi. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan adaptif guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan memastikan pelestarian serta pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo tetap berjalan secara optimal. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam bidang kebudayaan, beberapa permasalahan masih menghambat efektivitas dan kualitas pelayanan tersebut. Identifikasi masalah ini penting agar langkah-langkah perbaikan dapat diambil guna mencapai tujuan pembangunan kebudayaan yang lebih optimal. Permasalahan pelayanan yang dihadapi antara lain:
22. a.Kurangnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Lokal 1) Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal merupakan permasalahan yang signifikan, terutama ketika melihat rendahnya jumlah rintisan desa atau kelurahan budaya. Desa dan kelurahan budaya adalah inisiatif penting yang berfungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Namun, minimnya jumlah desa dan kelurahan yang berfokus pada budaya menunjukkan kurangnya perhatian dan upaya dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan beragam. Tanpa inisiatif ini, banyak tradisi, seni, dan praktik budaya yang terancam punah seiring berjalannya waktu; 2) Selain itu, kurangnya pelestarian terhadap historis pembangunan juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan kebudayaan lokal. Peninggalan sejarah dan situs-situs bersejarah seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari segi pemeliharaan maupun dari segi edukasi masyarakat. Hal ini menyebabkan 45Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo hilangnya nilai-nilai historis yang penting dan melemahkan identitas budaya lokal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk peningkatan jumlah desa/kelurahan budaya dan penguatan upaya pelestarian sejarah pembangunan, melalui program edukasi, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari pemerintah serta sektor swasta.
23. b.Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Layanan Meskipun terdapat beberapa fasilitas budaya seperti Gedung Kesenian, Taman Budaya Kulon Progo, dan Rest Area Klangon sebagai ruang pertunjukan seni terbuka, masih ada kendala terkait keterbatasan fasilitas yang ada, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh masyarakat, serta mengurangi kualitas pengalaman pengunjung dalam mengikuti kegiatan kebudayaan.
24. c.Ketimpangan Layanan di Kapanewon dan Kalurahan Program dan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo cenderung lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah Kapanewon dan Kalurahan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kebudayaan yang disediakan oleh dinas. Meskipun terdapat fasilitas budaya seperti ruang pertunjukan seni pada Taman Budaya Kulon Progo maupun Gedung Kesenian, masih ada kendala terkait keterbatasan fasilitas yang ada, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh masyarakat, serta mengurangi kualitas pengalaman pengunjung dalam mengikuti kegiatan kebudayaan.
25. d.Ketimpangan Layanan di Daerah Terpencil Program dan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo cenderung lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan dan terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kebudayaan yang disediakan oleh dinas.
26. e.Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan ) Kabupaten Kulon Progo yang terlatih dalam manajemen acara kebudayaan dan pengelolaan sarana budaya 46Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan yang maksimal.
27. f.Minimnya Promosi dan Sosialisasi Program Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, informasi dan promosi yang efektif terkait program dan acara kebudayaan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan perhatian khusus agar dapat ditangani dengan langkah-langkah strategis yang tepat. Dengan adanya solusi yang tepat, pelayanan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo dapat ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta mendukung pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah dua dokumen perencanaan yang saling melengkapi. Rankir Renstra memberikan kerangka teknis dan operasional untuk mencapai tujuan perangkat daerah, sementara KLHS menganalisis kondisi lingkungan dan dampak potensial dari program terhadap lingkungan. Keduanya harus terintegrasi agar perencanaan perangkat daerah berkelanjutan dan ramah lingkungan. KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan. Keterkaitan antara Rankir Renstra dan KLHS sangat penting untuk memastikan urusan Bidang Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya fokus pada pengembangan dan pelestarian budaya, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Dengan mengintegrasikan hasil KLHS kedalam Rankir Renstra, program urusan bidang kebudayaan akan lebih berkelanjutan dan mmapu mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. Selain itu KLHS membantu mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangjkan ekonomi hijai di Kabupaten Kulon Progo 47Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Mendasar dokumen KLHS, isu pembangunan berkelanjutan strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” terkait dengan Kurangnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Lokal: Kebudayaan lokal seringkali memiliki pengetahuan dan praktik berkelanjutan yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan praktik tersebut. Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun 2025- 2029 memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:
28. a.Perlu adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah untuk melindungi kebudayaan yang ada baik melalui dukungan program, sarana prasarana dan penguatan regulasi kebudayaan. Dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah strategis yang akan melibatkan seluruh stakeholder pemangku budaya untuk sama-sama terlibat dalam pembangunan kebudayaan.
29. b.Meningkatkan kualitas pengemasan kegiatan pelestarian adat tradisi menjadi wisata budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
30. c.Membangun sinergitas dan kolaborasi dalam membuat festival seni budaya yang berhubungan dengan kesepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan di pusat-pusat kegiatan masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah dan atau event Pemerintah.
31. d.Penguatan pada objek kebudayaan yang lain meliputi bahasa, tradisi, adat istiadat, teknologi, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Mengupayakan paten untuk setiap karya dan mempromosikannya dalam kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
32. e.Membuat event kebudayaan berskala besar sebagai bagian dari promosi budaya. Langkah branding bertujuan memberi kebanggaan masyarakat terhadap potensi budaya daerah dan sebagai pemacu dalam mengembangkan keunggulan yang sudah ada menjadi karya inovatif yang bernilai tinggi.
33. f.Penggunaan Bahasa Jawa atau budaya ke-Jawa-an di ruang publik perlu ditingkatkan dalam upaya pelestarian nilai tradisi lokal. 48Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
34. g.Perlu adanya edukasi tentang kebudayaan kepedulian masyarakat untuk memelihara kebudayaan bisa meningkat.
35. h.Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pelestari kebudayaan yang telah berjasa memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
36. i.Perlu adanya penggalian lebih dalam terkait kesepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan yang ada di masyarakat sebagai bahan untuk usulan penetapan Warisan Budaya Tak Benda. Rekomendasi-rekomendasi tersebut ditindaklanjuti diantaranya dengan:
37. a.Rekomendasi nomor (1) dan (2) ditindaklanjuti dengan program strategis bupati Pembangunan rintisan museum yang menjawab komitmen pemkab terhadap perlindungan kebudayaan dan pengemasan budaya menjadi wisata budaya yang meningkatkan perekonomian masyarakat.
38. b.Rekomendasi nomor (3), (5), (7), (8), dan (9) ditindaklanjuti dengan program strategis Bupati “Mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan” yang membuat festival seni dan budaya sekaligus nomor (2) meningkatkan perekonomian masyarakat.
39. c.Rekomendasi nomor (4) dan (6) ditindaklanjuti dengan “Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan” yang berfokus pada pengembangan pendidikan karakter, pengembangan lumbung mataraman, sistem pertanian tradisional, dan nominasi warisan budaya nasional dan dunia. 2.2.2 Isu Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa isu strategis yang perlu ditangani untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi kebudayaan di daerah ini. Isu-isu strategis tersebut mencakup tantangan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 49Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
40. a.Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa tantangan strategis yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah potensi berkurangnya keberlanjutan warisan budaya tak benda, seperti seni tari tradisional, musik gamelan, dan kerajinan tangan, yang semakin terpinggirkan oleh modernisasi dan pengaruh budaya global. Selain itu, banyak warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo yang belum terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk melakukan pelestarian dan perencanaan yang efektif. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur budaya di tingkat Kapanewon dan Kalurahan juga membatasi akses masyarakat terhadap kegiatan budaya, sementara SDM pelaku budaya masih memerlukan pelatihan agar dapat mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kualitas karya mereka. Selain itu, pendanaan yang terbatas dan kurangnya kebijakan yang mendukung secara maksimal menambah tantangan dalam pelestarian budaya di Kabupaten Kulon Progo. Di sisi lain, ancaman komersialisasi budaya yang tidak berkelanjutan juga menjadi isu penting, karena budaya lokal seringkali dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata tanpa mempertimbangkan kelestarian nilai asli tradisi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan atau degradasi terhadap makna budaya itu sendiri. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian budaya membuat keberlanjutan program kebudayaan sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya untuk meningkatkan pelestarian, pengembangan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur dan dukungan kebijakan untuk memastikan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo tetap lestari dan berkembang dengan baik.
41. b.Upaya Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo Kebudayaan merupakan aset penting dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Upaya pemajuan kebudayaan meliputi (1) Mengembalikan nilai budaya Yogyakarta yang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa; (2) Menguatkan nilai kebudayaan yang terpengaruh; 50Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dan (3) Mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman. Pembangunan kebudayaan perlu meningkatkan daya ubah skema kebijakan untuk memengaruhi sektor lain, seperti pendidikan karakter, konservasi lembaga budaya, dan dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Target jangka panjang meliputi Kulon Progo sebagai pusat kebudayaan dengan identitas budaya yang maju, unggul, dan berbudaya. Upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo merupakan isu strategis yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama masyarakat berkomitmen untuk mengangkat nilai-nilai budaya yang ada melalui berbagai program yang mendukung pelestarian seni, tradisi, dan kearifan lokal. Pemajuan kebudayaan ini tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan identitas budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pariwisata budaya yang berkelanjutan. Dalam menghadapi era modernisasi, Kulon Progo berfokus pada inovasi kebudayaan yang dapat menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan warisan budaya yang sudah ada. Keterlibatan masyarakat lokal, pendidikan kebudayaan, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebudayaan yang dapat berkembang seiring dengan dinamika zaman.
42. c.Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan dan Penyebaran Kebudayaan Pemanfaatan teknologi dalam bidang kebudayaan masih terbatas. Meskipun ada upaya digitalisasi, masih banyak aspek kebudayaan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam platform digital, terutama untuk mempermudah akses masyarakat.
43. d.Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Kebudayaan a) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan masih rendah, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. 51Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo b) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.
44. e.Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Budaya a) Keterbatasan sarana dan prasarana budaya yang ada, seperti ruang pertunjukan seni, museum, dan galeri, menghambat penyelenggaraan kegiatan budaya secara maksimal. b) Banyak fasilitas yang sudah ada yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan untuk dapat digunakan secara optimal.
45. f.Kolaborasi dengan Pihak Ketiga Kurangnya kolaborasi yang efektif antara Dinas Kebudayaan dengan pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan, komunitas seni, dan sektor swasta, yang dapat memperluas sumber daya dan meningkatkan kualitas aktivitas kebudayaan.
46. g.Ketimpangan Akses Kebudayaan di Wilayah Kapanewon dan Kalurahan Akses terhadap layanan kebudayaan di wilayah Kapanewon dan Kalurahan masih terbatas, sehingga masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan untuk mengakses acara dan program kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. Dengan menyikapi isu-isu strategis tersebut, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dapat mengambil langkah- langkah yang tepat dalam mengelola dan mengembangkan kebudayaan daerah agar tetap relevan, berkelanjutan, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang terus berkembang. Rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 52 Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2022-2027, Laporan KLHS RPJMD Tahun2025-2029, Aspirasi Masyarakat. Diolah 2025. Page 2 Global Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Kekayaan warisan budaya (cagar budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, seni tradisi). Belum optimalnya pelindungan dan pemanfaatan objek budaya. Pelestarian budaya lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Globalisasi budaya. Pemajuan Kebudayaan RI: wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif Dinamika budaya DIY. Penguatan Upaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Objek serta Warisan Budaya Lokal dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi SDM kebudayaan aktif: komunitas seni, pelaku seni dan budaya. Rendahnya regenerasi pelaku budaya dan ketimpangan fasilitasi komunitas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia budaya. Transformasi digital budaya. Pengembangan SDM kreatif: karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global. Sinergi antar komunitas seni DIY. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku budaya lokal. Festival budaya daerah, event tahunan. Kurangnya inovasi dan daya tarik festival budaya. Pemanfaatan budaya untuk memperkuat kohesi sosial dan ekonomi lokal. Wisata budaya berbasis komunitas. Revitalisasi event budaya. Integrasi pariwisata dan budaya DIY. Pengembangan event budaya kreatif berbasis komunitas. Lanskap budaya lokal lanskap budaya (cultural landscape ) menggambarkan keterkaitan antara budaya, manusia, dan alam di wilayah. Ancaman alih fungsi lahan dan hilangnya nilai budaya lanskap. Pelestarian lanskap budaya untuk ketahanan lingkungan. Perubahan iklim dan urbanisasi. Pelestarian ruang budaya hidup: kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat Pengelolaan kawasan perdesaan berkelanjutan. Pelestarian lanskap budaya berbasis komunitas. Dokumentasi dan data budaya. Belum lengkapnya data dan dokumentasi budaya berbasis digital. Integrasi data budaya dalam sistem pembangunan daerah. Era digitalisasi budaya. Sistem Basis Data Kebudayaan Nasional (SIBAKU). Digitalisasi arsip budaya DIY. Minimnya Data dan Dokumentasi Budaya. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Dinas Isu KLHS yang Relevan Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Isu Strategis 53Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka merumuskan isu strategis untuk Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, dilakukan analisis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan aktual, isu relevan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. a.Pertama, Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya yang besar, meliputi cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan seni tradisional. Namun, pelindungan dan pemanfaatannya belum optimal, sehingga diperlukan penguatan upaya pelestarian budaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan tantangan globalisasi budaya dan amanat nasional pemajuan kebudayaan;
2. b.Kedua, sumber daya manusia kebudayaan seperti komunitas seni, dan pelaku seni dan budaya budaya sangat aktif, tetapi menghadapi permasalahan regenerasi yang lemah dan ketimpangan fasilitasi. Dalam konteks ini, strategi peningkatan kapasitas SDM budaya menjadi relevan untuk menghadapi transformasi digital dan pengembangan sumber daya kreatif secara nasional;
3. c.Ketiga, Upaya Pemajuan Kebudayaan Kegiatan festival budaya dan event tahunan telah menjadi kekuatan budaya daerah, meskipun inovasi dan daya tariknya masih perlu ditingkatkan. Dengan melihat tren global wisata budaya berbasis komunitas dan program revitalisasi event nasional, diperlukan pengembangan event budaya kreatif berbasis komunitas;
4. d.Keempat, lanskap budaya seperti kawasan perbukitan Menoreh. Oleh karena itu, pelestarian lanskap budaya berbasis komunitas harus diperkuat untuk menjaga ketahanan budaya sekaligus lingkungan;
5. e.Kelima, dalam aspek dokumentasi, upaya inventarisasi data dan dokumentasi budaya belum sepenuhnya optimal. 54Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Sejalan dengan tuntutan global digitalisasi budaya dan program nasional sistem basis data kebudayaan (SIBAKU), penguatan dokumentasi dan digitalisasi budaya menjadi isu strategis yang perlu diakselerasi. Meskipun Kementerian Kebudayaan pada tingkat nasional masih dalam proses penyusunan regulasi, pengembangan sistem informasi, serta integrasi data dan informasi bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo tetap berkomitmen untuk mendukung dan mempersiapkan terkait program, dan sistem pendukung di tingkat daerah secara adaptif dan progresif, agar mampu mengantisipasi dinamika kebijakan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan kebudayaan daerah. Selain itu, globalissi dan perkembangan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kelestarian budaya lokal. Budaya modern yang bersifat praktis dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan pelestarian kebudayaan daerah dan menambah dinamika dalam perkembangan budaya. Disamping itu, globalisasi juga dapat menjadi salah satu langkah dalam memajukan budaya lokal melalui program kegiatan yang bersinergi seperti pemanfaatan teknologi interaktif terhadap pelestarian budaya. Kelima isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2025–2029. 55Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan berjalan seragam, efektif, dan akuntabel di seluruh daerah. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran ini mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Tujuan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo diarahkan untuk memperkuat identitas budaya daerah, meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, serta membangun karakter masyarakat yang berbudaya dan religius. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan antara lain meliputi peningkatan jumlah warisan budaya yang ditetapkan dan dilestarikan, peningkatan indeks 56Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ketahanan budaya daerah, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kebudayaan, serta penguatan kapasitas pelaku budaya dan kelembagaan budaya. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Pelestarian dan pengembangan kebudayaan menjadi fokus utama untuk menjaga jati diri Kulon Progo di tengah arus globalisasi. Upaya ini meliputi revitalisasi situs budaya, dokumentasi tradisi lisan, pengembangan seni pertunjukan daerah, hingga penyelenggaraan event budaya secara rutin. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan budaya untuk memastikan kesinambungan tradisi dan inovasi dalam bentuk-bentuk baru yang relevan. Sebagai indikator kinerja, persentase warisan budaya yang telah ditetapkan menjadi tolok ukur keberhasilan program pelestarian budaya. Warisan budaya ini meliputi benda, takbenda, dan situs bersejarah yang telah melalui proses inventarisasi, verifikasi, dan penetapan formal baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Meningkatnya persentase ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, melindungi, serta mempromosikan kekayaan budaya Kulon Progo kepada masyarakat luas. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat. Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat. Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan. Nilai 60,00– 61,00 60,50 - 61,50 61,00– 62,00 61,50– 62,5 62,00– 63,00 62,50– 63,50 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) - Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 - Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Persentase Warisan Budaya yang sudah ditetapkan. % 52,82 54,69 56,81 58,69 60,66 62,53 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) - Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 - NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Ket Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 57Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 3.2.1 Strategi Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Strategi difokuskan untuk mengoptimalkan sumber daya, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong inovasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Strategi difokuskan pada upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal, penguatan identitas dan karakter masyarakat, serta optimalisasi budaya sebagai pendorong pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika global dan berbasis pada potensi lokal, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk membangun ekosistem budaya yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo, melalui:
6. a.Pembinaan dan Pengembangan Budaya Pembinaan dan pengembangan budaya dilakukan untuk memperkuat eksistensi nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi. Kegiatan ini mencakup fasilitasi komunitas budaya, pembinaan kelompok kesenian, pengembangan kreativitas seni tradisional dan kontemporer, serta mentransformasikan budaya di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan ini, diharapkan budaya lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga terus berkembang dan menjadi sumber inovasi sosial serta ekonomi masyarakat.
7. b.Pembangunan Rintisan Museum Pembangunan rintisan museum bertujuan untuk menyediakan ruang edukasi, pelestarian, dan apresiasi terhadap sejarah serta budaya lokal Kulon Progo. Museum ini akan menjadi sarana dokumentasi benda- benda budaya, naskah kuno, dan artefak sejarah yang selama ini tersebar di masyarakat. Pembangunan diawali dengan pengumpulan 58Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo koleksi, penyusunan kuratorial, serta penyiapan infrastruktur dan tata pameran yang sesuai standar nasional, sehingga dapat menarik minat kunjungan edukatif dari masyarakat luas dan wisatawan.
8. c.Penyelenggaraan Event Seni Tingkat Kapanewon Penyelenggaraan event seni di tingkat kapanewon (kecamatan) merupakan strategi untuk mendekatkan aktivitas budaya dengan masyarakat akar rumput. Event ini memberikan ruang ekspresi kepada seniman lokal, memperkuat jaringan komunitas seni, serta memotivasi pelestarian dan regenerasi tradisi seni daerah. Selain itu, event ini juga menjadi media promosi pariwisata budaya dan memperkuat identitas kultural di tiap wilayah kapanewon.
9. d.Pelestarian Cagar Budaya (Penataan Kawasan Bulurejo) Pelestarian cagar budaya melalui penataan kawasan Bulurejo diarahkan untuk menjaga kelestarian nilai historis dan arsitektural kawasan tersebut. Kegiatan ini meliputi konservasi fisik bangunan bersejarah, perbaikan infrastruktur pendukung berbasis prinsip pelestarian, serta pengaturan tata ruang kawasan agar harmonis dengan nilai budaya yang dilindungi. Penataan kawasan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik budaya dan pariwisata, sekaligus menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang.
10. e.Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Budaya Taman Budaya sebagai pusat kegiatan seni dan budaya akan dikelola secara profesional untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya daerah. Pengelolaan mencakup optimalisasi fungsi gedung pertunjukan, galeri seni, ruang pamer, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemanfaatan Taman Budaya diarahkan untuk berbagai kegiatan seni rutin, pameran, workshop budaya, dan pertunjukan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal maupun nasional. Hal ini diharapkan menjadi pusat kreativitas dan inovasi budaya di Kulon Progo. 59Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Pentahapan pada tabel diatas dalam rangka mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius", Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menetapkan strategi dan arah kebijakan yang disusun diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Rencana Strategis 2025–2029 dibagi ke dalam beberapa tahapan yang masing-masing memiliki fokus strategis.
  1. 1.Tahap I (2025): Konsolidasi Data Budaya dan Pemetaan Program Prioritas Melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap potensi budaya yang ada di wilayah Kulon Progo, mengumpulkan data primer dan sekunder, serta menyusun peta jalan program-program prioritas yang akan dikembangkan dalam periode perencanaan. Termasuk identifikasi kebutuhan organisasi pelaksana kebudayaan.
  2. 2.Tahap II (2026): Revitalisasi Budaya Lokal dan Pengembangan Pelayanan Budaya Menghidupkan kembali budaya lokal yang mulai punah, memperkuat pelaku budaya melalui pelatihan dan fasilitasi, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis budaya, seperti pembinaan komunitas seni, festival lokal, dan pentas seni di Kapanewon.
  3. 3.Tahap III (2027): Membangun Karakter dan Jati Diri Daerah melalui Penguatan Budaya Lokal Budaya lokal merupakan cerminan nilai-nilai, norma, kepercayaan, serta praktik kehidupan masyarakat yang telah terbentuk secara historis dan diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, penguatan budaya lokal menjadi langkah strategis dalam membangun karakter dan jati diri daerah. TAHAP I (2025) TAHAP II (2026) TAHAP III (2027) TAHAP IV (2028) TAHAP V (2029) TAHAP V (2030) Konsolidasi Data Budaya dan Pemetaan Program Prioritas Revitalisasi Budaya Lokal dan Pengembangan Pelayanan Budaya Membangun karakter dan jati diri daerah melalui penguatan budaya lokal Penguatan Jejaring Kerja Sama Budaya Evaluasi Akhir dan Perumusan Rencana Lanjutan Perumusan Rencana Aksi Lanjutan dan Penyusunan Roadmap Baru 60Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
  4. 4.Tahap IV (2028): Penguatan Jejaring Kerja Sama Budaya Membangun jaringan kerja sama dengan komunitas budaya, akademisi, swasta, dan pemerintah daerah lain. Mendorong inovasi dalam pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya dengan pendekatan kreatif dan berbasis teknologi.
  5. 5.Tahap V (2029): Evaluasi Akhir dan Perumusan Rencana Lanjutan Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil-hasil program, mengukur capaian indikator kinerja utama, serta menyusun rencana strategis lanjutan untuk periode berikutnya berdasarkan pembelajaran dan rekomendasi dari hasil evaluasi. 3.2.2 Arah Kebijakan Selanjutnya, arah kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan daerah. Penyusunan arah kebijakan ini berlandaskan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang kebudayaan. Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. Fokus utama kebijakan adalah pada upaya pelestarian warisan budaya, pengembangan kreativitas seni dan budaya lokal, penguatan karakter masyarakat berbasis budaya dan religiusitas, serta pemanfaatan budaya sebagai penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan seni dan budaya yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pelestarian seni dan budaya menjadi isu strategis utama mengingat derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi yang berpotensi menggeser nilai- nilai budaya lokal. Tantangan yang dihadapi meliputi menurunnya minat generasi muda terhadap seni tradisional, keterbatasan dokumentasi dan pendataan warisan budaya, serta kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi budaya sebagai sumber ekonomi kreatif daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian secara sistematis melalui penguatan basis data budaya, revitalisasi seni tradisional, pembinaan 61Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo komunitas budaya, serta integrasi pelestarian budaya dalam pendidikan dan pembangunan daerah. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang kebudayaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan berupa kebutuhan pengelolaan program berbasis data, perlunya peningkatan kapasitas SDM, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan. Peningkatan tata kelola diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan sinergi antar- pemangku kepentingan, serta mendukung implementasi kebijakan kebudayaan yang berorientasi pada hasil. Upaya strategis diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan kebudayaan. 62 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius Mengembangkan pusat kebudayaan dan peribadatan sebagai ruang ekspresi dan penguatan nilai-nilai sosial untuk memperkokoh keberagaman dan harmoni masyarakat. Upaya ini dilengkapi dengan penguatan pusat-pusat peribadatan umat beragama, termasuk mendorong pengembangan embarkasi haji serta rintisan museum sebagai wahana edukasi dan pelestarian budaya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendorong Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan kebudayaan dan kehidupan bermasyarakat secara lebih objektif dan terstandar. Sebagai alternatif, Kabupaten Kulon Progo juga dapat mengembangkan instrumen penilaian sederhana guna mengevaluasi kinerja pembangunan kebudayaan secara kontekstual dan berkelanjutan. Pengembangan pusat kebudayaan sebagai ruang ekspresi dan penguatan nilai-nilai sosial yang berfungsi untuk memperkokoh keberagaman serta mewujudkan harmoni masyarakat. Pusat kebudayaan ini diharapkan menjadi wadah yang inklusif bagi para pelaku seni, komunitas budaya, maupun masyarakat luas dalam menyalurkan kreativitas sekaligus memperkuat jati diri daerah. Selain itu, strategi ini juga diwujudkan melalui perintisan museum yang difungsikan sebagai wahana edukasi, pelestarian, dan pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Museum tidak hanya berperan dalam menjaga koleksi artefak dan warisan sejarah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran publik yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya lokal di tengah dinamika globalisasi. Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Arah kebijakan tata kelola keuangan digital Kabupaten Kulon Progo berfokus pada penguatan ekosistem digital secara menyeluruh. Ini mencakup reformasi regulasi dan kelembagaan untuk digitalisasi fiskal, seperti penetapan Peraturan Bupati dan SOP, serta penyesuaian fungsi TP2DD dan Inspektorat. Selain itu, kebijakan ini mendorong interkoneksi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah demi integrasi data yang kuat, digitalisasi komprehensif transaksi pada layanan publik daerah di sektor-sektor prioritas, dan transformasi kompetensi SDM ASN melalui pelatihan adaptif. Terakhir, penguatan ekosistem keuangan digital daerah juga dilakukan dengan mengintegrasikan UMKM dan kearifan lokal melalui e-katalog lokal, belanja produk lokal, dan kemitraan dengan penyedia layanan keuangan. Peningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis 63Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan mencakup: (1) Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, (2) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih operasional, seperti Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Pengelolaan Taman Budaya, dan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Lebih lanjut, kegiatan tersebut dirinci ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik, misalnya Publikasi Seni dan Budaya Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya. 64 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.300.819.537,00 42.254.235.000,00 24.380.191.966,00 25.167.079.953,00 25.269.053.994,00 25.357.688.972,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 19.300.819.537,00 42.254.235.000,00 24.380.191.966,00 25.167.079.953,00 25.269.053.994,00 25.357.688.972,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 3.985.892.837,00 100 3.326.179.468,00 100 3.359.441.262,00 100 3.393.035.674,00 100 3.426.966.030,00 100 3.461.235.690,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu Laporan 23 2 16.042.800,00 2 39.167.059,00 2 39.554.812,88 2 40.500.000,00 2 40.700.000,00 2 41.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 12 10.532.800,00 12 17.380.000,00 12 17.552.062,00 12 18.000.000,00 12 18.100.000,00 12 18.300.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 12 5.510.000,00 12 21.787.059,00 12 22.002.750,88 12 22.500.000,00 12 22.600.000,00 12 22.700.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Laporan 14 3 3.144.238.451,00 3 2.561.699.700,00 3 2.553.856.641,23 3 2.553.969.817,94 3 2.554.842.018,90 3 2.555.628.228,12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 36 37 3.069.575.851,00 39 2.495.342.000,00 41 2.487.449.530,33 42 2.487.512.806,97 43 2.488.334.613,85 43 2.489.069.930,09 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1 14 69.671.300,00 1 61.366.700,00 1 61.366.700,00 1 61.366.700,00 1 61.366.700,00 1 61.366.700,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 14 14 4.991.300,00 14 4.991.000,00 14 5.040.410,90 14 5.090.310,97 14 5.140.705,05 14 5.191.598,03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan - - - 1 8.500.000,00 1 8.500.000,00 1 8.500.000,00 1 8.500.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen - - 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 DATA DUKUNG REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAAN) KABUPATEN KULON PROGO 2025-2029 RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO T5 (2029) T5 (2030) KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN BASELINE 2024 TARGET SUB KEGIATAN T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) 65 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO T5 (2029) T5 (2030) KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN BASELINE 2024 TARGET SUB KEGIATAN T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Laporan 2 2 48.923.295,00 2 62.284.400,00 2 62.901.015,56 2 63.523.735,61 2 64.152.620,60 2 64.787.731,54 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 2 16.611.295,00 1 16.611.000,00 1 16.775.448,90 1 16.941.525,84 1 17.109.246,95 1 17.278.628,49 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 32.312.000,00 1 45.673.400,00 1 46.125.566,66 1 46.582.209,77 1 47.043.373,65 1 47.509.103,05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Laporan 1 10.088.600,00 1 19.041.100,00 1 19.229.606,89 1 19.419.980,00 1 19.612.237,80 1 19.806.398,95 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 10.088.600,00 4 19.041.100,00 4 19.229.606,89 4 19.419.980,00 4 19.612.237,80 4 19.806.398,95 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Laporan 24 2 273.402.235,00 2 275.885.309,00 2 278.616.573,56 2 281.374.877,64 2 284.160.488,93 2 286.973.677,77 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 78.849.891,00 1 78.849.013,00 1 79.629.618,23 1 80.417.951,45 1 81.214.089,17 1 82.018.108,65 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 194.552.344,00 1 197.036.296,00 1 198.986.955,33 1 200.956.926,19 1 202.946.399,76 1 204.955.569,12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Laporan 4 4 493.197.456,00 4 368.101.900,00 4 396.782.611,88 4 425.747.262,81 4 454.998.663,78 4 484.539.653,62 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 17 17 86.990.150,00 17 86.989.200,00 17 87.850.393,08 17 88.720.111,97 17 89.598.441,08 17 90.485.465,65 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 145.794.800,00 1 258.000.000,00 1 260.554.200,00 1 263.133.686,58 1 265.738.710,08 1 268.369.523,31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 15 15 8.422.000,00 1 23.112.700,00 1 48.378.018,80 1 73.893.464,26 1 99.661.512,62 1 125.684.664,67 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 251.990.506,00 1 1 1 1 1 66 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO T5 (2029) T5 (2030) KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN BASELINE 2024 TARGET SUB KEGIATAN T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Outcome: Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya Orang 69.230 70.300 1.296.102.000,00 71.300 232.924.532,00 72.300 1.585.150.520,00 73.300 1.633.306.645 74.300 1.701.350.330 75.300 1.755.715.648 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Laporan 1 1 1.296.102.000,00 1 232.924.532,00 1 1.585.150.520,00 1 1.633.306.645,00 1 1.701.350.330,00 1 1.755.715.648,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 1 1 1.296.102.000,00 3 232.924.532,00 3 1.585.150.520,00 3 1.633.306.645,00 3 1.701.350.330,00 3 1.755.715.648,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN Outcome: Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Kegiatan 7 7 14.018.824.700,00 8 38.695.131.000,00 8 19.435.600.184,00 9 20.140.737.634,00 9 20.140.737.634,00 10 20.140.737.634,00 Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan Warisan Budaya 216 225 233 242 250 20.140.737.634 259 20.140.737.634 267 20.140.737.634 Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/ Kalurahan Budaya Kategori Berkembang Kelurahan / Kalurahan 57 62 64 66 68 70 72 Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik % 79,84 81,20 82,56 83,92 85,29 86,65 88,01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Output: Terlaksannaya Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman. Laporan 17 3 1.170.208.400,00 1 2.841.671.000,00 1 6.170.208.400,00 1 6.386.165.694,00 1 6.386.165.694,00 1 6.386.165.694,00 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Dokumen 10 2 218.358.000,00 3 650.000.000,00 3 218.358.000,00 3 226.000.530,00 3 226.000.530,00 3 226.000.530,00 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Laporan 17 2 748.775.400,00 4 1.600.000.000,00 4 748.775.400,00 4 774.982.539,00 4 774.982.539,00 4 774.982.539,00 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola Unit 5 1 203.075.000,00 1 591.671.000,00 1 5.203.075.000,00 1 5.385.182.625,00 1 5.385.182.625,00 1 5.385.182.625,00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Output: Terlaksannaya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya. Laporan 12 1 368.250.000,00 3 12.833.685.000,00 3 1.019.825.484,00 3 1.230.410.819,50 3 1.230.410.819,50 3 1.230.410.819,50 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola Objek 23 1 1 12.027.000.000,00 2 416.775.484,00 2 674.380.625,94 2 674.380.625,94 2 674.380.625,94 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan Objek 1 21 368.250.000,00 20 549.070.000,00 10 368.250.000,00 10 406.030.193,56 10 406.030.193,56 10 406.030.193,56 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi Objek 1 - 2 257.615.000,00 2 234.800.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 67 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Keterangan: Penetapan target indikator Sub Kegiatan pada Renstra 2025-2029 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo sudah berdasarkan data-data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya. RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO T5 (2029) T5 (2030) KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN BASELINE 2024 TARGET SUB KEGIATAN T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) Pengelolaan Taman Budaya Output: Terlaksananya Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya. Laporan 10 1 2.348.470.100,00 1 3.500.000.000,00 1 2.113.670.100,00 1 2.037.648.553,50 1 2.037.648.553,50 1 2.037.648.553,50 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan Objek 15 1 2.348.470.100,00 1 3.500.000.000,00 1 2.113.670.100,00 1 2.037.648.553,50 1 2.037.648.553,50 1 2.037.648.553,50 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Output: Terlaksananya pengadaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Laporan 11 1 318.439.800,00 11 1.000.000.000,00 11 318.439.800,00 11 329.585.193,00 11 329.585.193,00 11 329.585.193,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Unit 2 1 318.439.800,00 20 1.000.000.000,00 15 318.439.800,00 15 329.585.193,00 15 329.585.193,00 15 329.585.193,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya. Laporan 11 11 9.813.456.400,00 11 18.519.775.000,00 11 9.813.456.400,00 11 10.156.927.374,00 11 10.156.927.374,00 11 10.156.927.374,00 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Laporan 2 2 653.751.500,00 2 1.340.000.000,00 2 653.751.500,00 2 676.632.802,50 2 676.632.802,50 2 676.632.802,50 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina Lembaga 1 1 600.000.000,00 2 1.064.250.000,00 2 600.000.000,00 2 621.000.000,00 2 621.000.000,00 2 621.000.000,00 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Laporan 3 2 750.000.000,00 3 1.254.433.000,00 3 750.000.000,00 3 776.250.000,00 3 776.250.000,00 3 776.250.000,00 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan Orang 5 5 300.000.000,00 5 350.000.000,00 5 300.000.000,00 5 310.500.000,00 5 310.500.000,00 5 310.500.000,00 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Laporan 3 3 449.879.200,00 3 500.000.000,00 3 449.879.200,00 3 465.624.972,00 3 465.624.972,00 3 465.624.972,00 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 8 5 1.970.885.500,00 10 6.465.293.000,00 5 1.970.885.500,00 5 2.039.866.492,50 5 2.039.866.492,50 5 2.039.866.492,50 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dokumen 2 2 130.690.000,00 2 200.000.000,00 3 130.690.000,00 3 135.264.150,00 3 135.264.150,00 3 135.264.150,00 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina Orang 75 75 508.933.000,00 75 294.738.000,00 75 508.933.000,00 75 526.745.655,00 75 526.745.655,00 75 526.745.655,00 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Laporan 9 6 1.063.260.200,00 5 1.665.261.000,00 5 1.063.260.200,00 5 1.100.474.307,00 5 1.100.474.307,00 5 1.100.474.307,00 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni Laporan 3 2 2.756.158.000,00 3 2.654.327.000,00 3 2.756.158.000,00 3 2.852.623.530,00 3 2.852.623.530,00 3 2.852.623.530,00 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Laporan 5 2 629.899.000,00 5 2.731.473.000,00 5 629.899.000,00 5 651.945.465,00 5 651.945.465,00 5 651.945.465,00 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Indikator kinerja setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan ditetapkan secara terukur dan berorientasi hasil (outcome oriented), guna memastikan ketercapaian target pembangunan bidang kebudayaan. Selain itu penetapan target indikator sub kegiatan pada Renstra 2025-2029 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo sudah berdasarkan data-data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya. Kinerja tersebut diukur melalui capaian output seperti jumlah warisan budaya yang ditetapkan, jumlah event seni yang diselenggarakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta tingkat pengelolaan fasilitas budaya daerah. Dengan pendekatan ini, Dinas Kebudayaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan dan memperkuat identitas kultural masyarakat Kabupaten Kulon Progo secara berkelanjutan. Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait perencanaan dan pengembangan daerah, termasuk penyusunan dokumen seperti RPJMD dan RKPD. Dafrar Program Prioritas Pembangunan Daerah terkaitpelaksanaan urusan bidang kebudayaan pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 M1.PSB-4 Melaksanakan Pelestarian Budaya PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pembangunan Rintisan Museum - - Mendorong pembangunan rintisan museum dan DED Pembangunan museum Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum Dinas Kebudayaan (kundha Kabudayaan) Dana Keistimewaan - M2.PSB-5 Mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Event Wisata Berbasis Alam, Budaya, dan Olahraga Berskala Regional Nasional dan Internasional Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga enyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga Dinas Kebudayaan (kundha Kabudayaan) Dana Keistimewaan - PERANGKAT DINAS PELAKSANA SUMBER PENDANAAN KET. TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN NO PROGRAM STRATEGIS BUPATI PROGRAM PRIORITAS DALAM SIPD URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.2.1 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2030 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Tabel 4.3 Tabel Indikator Kinerja Daerah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan % 52,82 54,69 56,81 58,69 60,66 62,53 - 2 Nilai AKIP Perangkat daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) - 3 Nilai SPIP perangkat daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 - TARGET TAHUN NO. INDIKATOR SATUAN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) - - - - - - - - - - NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-203 Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.6. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Terlestarikannya Cagar Budaya % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Indikator ini mengukur tingkat TARGET TAHUN NO. INDIKATOR SATUAN KETERANGAN Rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 71 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100,00 100,00 3.985.892.837,00 100,00 3.326.179.468,00 100,00 3.359.441.262,00 100,00 3.393.035.674,00 100,00 3.426.966.030,00 100,00 3.461.235.690,00 2 Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya Orang 69.230,00 70.300 1.296.102.000,00 71.300 232.924.532,00 72.300 1.585.150.520,00 73.300 1.633.306.645,00 74.300 1.701.350.330,00 75.300 1.755.715.648,00 3 Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Kegiatan 7,00 7,00 14.018.824.700,00 8,00 38.695.131.000,00 8,00 19.435.600.184,00 9,00 20.140.737.634,00 9,00 20.140.737.634,00 10,00 20.140.737.634,00 4 Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan Warisan Budaya 216 225 233 242 250 259 267 5 Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang Kelurahan / Kalurahan 57 62 64 66 68 70 72 6 Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik % 79,84 81,20 82,56 83,92 85,29 86,65 88,01 No. KETERANGAN Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan 2029 2030 BASELINE 2024 SATUAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 72 5.1 Substansial Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun periode 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan religius. Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan kebudayaan di wilayah ini, dengan memanfaatkan potensi budaya lokal yang kaya serta memperkuat keberlanjutan budaya melalui pengelolaan yang terstruktur dan berbasis pada keanekaragaman budaya. Pencapaian utama dari Renstra ini akan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebudayaan sebagai identitas daerah, serta penerapan program yang menyentuh aspek edukasi, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat. Semua upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di Kulon Progo, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemanfaatan budaya yang berkelanjutan. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut: 73

1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan;
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama;
4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkin. 74 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi 5.3.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu:

a.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman;
b.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi- misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada 75 Renstra periode 5 tahun berikutnya;
d.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.3.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang harus dilakukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
a.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
b.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur; 76
c.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan;
d.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi panduan strategis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang berkarakter, berbudaya, religius, serta berdaya saing di tengah dinamika pembangunan daerah maupun nasional. Kulon Progo, 18 September 2025 Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo JOKO MURISTO, S.Sn, M.A. NIP. 19720704 199703 1 006 77 L A M P I R A N Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 78 PETA KINERJA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO VISI DAERAH MISI DAERAH TUJUAN DAERAH INDIKATOR TUJUAN DAERAH TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PD) KEGIATAN TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA BERKELANJUTAN MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Religius Meningkatkan Peran Keberagaman dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) INDIKATOR TUJUAN DAERAH Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan INDIKATOR KINERJA PROGRAM PD Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah Warisan Budaya yang Sudah Ditetapkan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Kelurahan/Kalurahan Bidaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengelolaan Taman Budaya Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH Presentase Warisan Buaya yang Sudah Diterapkan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PD Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Akuntabilas Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM PD Nilai Akuntabilitas AKIP Perangkat Daerah Presentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Akuntabilas Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat Presentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 79 META DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029 1 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Persentase Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan Nilai (Jumlah Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan) / (Jumlah Warisan Budaya Benda dan Objek Kajian WBTB) x 100 % 50,82 52,82 54,69 56,81 58,69 60,66 62,53 Jumlah warisan budaya yang sudah ditetapkan216225233242250259267 Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya) 191199207215223231239 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian 25262627272828 jumlah warisan budaya benda dan objek kajian WBTB:425426426426426427427 Warisan Budaya Benda397397397397397397397 Objek kajian WBTB28292929293030 *DO: (1.) Warisan budaya yang sudah ditetapkan adalah Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian. (2.) Warisan budaya benda adalah Objek diduga cagar budaya/ODCB (warisan budaya yang sudah diinventarisir tapi belum ditetapkan) maupun Cagar Budaya/CB (warisan budaya benda yang sudah ditetapkan). (3.) Objek kajian WBTB adalah WBTB dan Karya Budaya. 2028 2029 2030 SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SATUAN CARA PERHITUNGANNO TARGET TAHUNREALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 80 META DATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2030 REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Kegiatan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman yang dilaksanakan pada tahun n 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 Bidang Bahasa, Sastra, Sejarah dan Permuseuman *DO: Pelestarian meliputi upaya Perlindungan, pengembangan, & pemanfaatan. Mencakup diantaranya: revitalisasi sumber sejarah seperti naskah kuno, produk buku kontemporer, foto, rekaman, peristiwa bersejarah, pelaku sejarah, monumen/ penanda sejarah, benda bersejarah, dokumenter; penulisan sejarah lokal; publikasi kesejarahan; even kesejarahan seperti peringatan hari bersejarah, lomba cerdas cermat sejarah, lawatan sejarah, testimoni perjuangan penulisan karya sastra/ensiklopedi/kamus; event kebahasaan dan sastra seperti macapatan, kompetisi bahasa dan sastra, apresiasi sastra, gelar puisi; penyiapan dan sarana prasarana museum, even permuseuman seperti Lomba Cerdas Cermat Museum, Wajib Kunjung Museum, pameran koleksi museum.Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan Warisan Budaya (Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati) + (Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian) 216,00 225,00 233,00 242,00 250,00 259,00 267,00 Bidang Warisan Budaya Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya) 191,00199,00207,00215,00223,00231,00239,00 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian 25,0026,0026,0027,0027,0028,0028,00 *DO: Warisan budaya yang sudah ditetapkan adalah Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang Kelurahan / Kalurahan (Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya) + (Rintisan Kelurahan Kalurahan Budaya kategori Berkembang) 57,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 Bidang Adat Tradisi, Seni dan Lembaga Budaya CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN KETERANGAN SASARAN PERANGKAT DAERAH OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 81 REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN KETERANGAN SASARAN PERANGKAT DAERAH OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya21,0021,0021,0021,0021,0021,0021,00 Jumlah Rintisan Kalurahan Budaya kategori Berkembang 36,0041,0043,0045,0047,0049,0051,00 Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik % (Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya kondisi baik) / (Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya) x 100 % 79,84 81,20 82,56 83,92 85,29 86,65 88,01 UPT Taman Budaya Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya kondisi baik 293,00298,00303,00308,00313,00318,00323,00 Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya 367,00367,00367,00367,00367,00367,00367,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya Orang Jumlah Penonton atau Pengunjung Pertunjukan Seni di Taman Budaya 69.230,00 70.300,00 71.300,00 72.300,00 73.300,00 74.300,00 75.300,00 UPT Taman Budaya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 55 RANCANGA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025 - 2029 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KULON PROGO 2025 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025-2029 menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Rancangan Rencana strategis ini bertujuan untuk meningkatkan layanan perpustakaan yang inklusif, memperkuat pengelolaan arsip yang tertib dan berdaya guna, serta mendorong transformasi digital guna mendukung kemajuan literasi masyarakat dan tata kelola informasi yang lebih efektif. Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Akhir guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Semoga rencana strategis ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pembangunan sektor perpustakaan dan kearsipan demi kemajuan masyarakat dan daerah. ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR....................................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .......................................................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................. 6 1.4. Sistematika Penulisan............................................................................................................... 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ................ 8 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................................. 8 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ................................................... 8 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ........................................................................................... 14 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah................................................................................... 18 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .................................................................................................. 26 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah........................................................... 26 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ........................................................................ 26 2.2.2 Isu-isu Strategis ..................................................................................................................... 28 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................................. 32 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ..................................................................... 32 2 Strategi dan Arah Kebijakan ....................................................................................................... 34 BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................... 38 BAB V PENUTUP ........................................................................................................................................ 55 LAMPIRAN ................................................................................................................................................. 58 iii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Kondisi Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ................................................................. 17 Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ..................................... 18 Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 21 Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 22 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ...... 33 Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah ............................................................................... 34 Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo ................................................................................................................................... 41 Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah52 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ......................................................................... 52 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum .............................. 2 Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .................................... 8 Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ........................... 14 Gambar 2. 3 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Jabatan ....................................................................................................................... 15 Gambar 2. 4 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..................................................................................................... 15 Gambar 2. 5 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Golongan Kepangkatan .............................................................................................. 16 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem 2 perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 dan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia, Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Gambar 1. 1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. 3 Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat sistem kearsipan yang tertib dan modern, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi. Oleh karena itu, Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika kebijakan nasional, tantangan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, guna mewujudkan tata kelola informasi yang lebih efektif dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (pasal 6) Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, menyelenggarakan kearsipan, pasal 7 lembaga kearsipan kabupaten/ kota melaksanakan pembinaan kearsipan, pasal 9 pemerintah kabupaten/ kota melakukan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis; pasal 10 lembaga kearsipan menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui Sistem Kearsipan Nasional (SKN). Sistem kearsipan nasional ini berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan, menghubungkan keterkaitan arsip sebagai keutuhan informasi dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya. 1.2 Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 4
2. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. 6.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. 7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).
8. 8.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
9. 9.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). 5
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 1447).
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022-2027.
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
19. 19.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
20. 20.Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
21. 21.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022).
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
25. 25.Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
26. 26.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.
27. 27.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
28. 28.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat.
29. 29.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. 6 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah Menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:
a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo
b.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

(1)Uraian program dan kegiatan
(2)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(3)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(4)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja perangkat daerah BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah LAMPIRAN 8 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut: Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9 Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo seperti struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

1.Kepala Dinas
2.Sekretariat yang terdiri dari: 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3.Bidang Perpustakaan
4.Bidang Kearsipan
5.Jabatan Fungsional

a.Pustakawan
b.Arsiparis Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi : Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunya fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas
b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bisang kearsipan pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan Pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya 10
c.pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g.Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h.Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
1. 2.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan Sekretariat;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l.pembinaan dan pengoordinasian Unit Fungsional pada Sekretariat;
m.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 11
1. 3.Bidang Perpustakaan Bidang Perpustakaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perpustakaan serta pengadaan pengolahan pelestarian dan otomasi bahan perpustakaan. Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perpustakaan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
c.pengoordinasian Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah;
d.pengoordinasian Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah ;
e.pengoordinasian Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah;
f.pengoordinasian Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah:
g.pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaaan layanan perpustakaan elektronik;
h.pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah;
i.pelaksanaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah;
j.pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
k.Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten;
l.Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan;
m.Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten;
n.Pengembangan Bahan Pustaka;
o.Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
p.Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan;
q.Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat;
r.Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah;
s.Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;
t.Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
u.Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah;
v.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno; 12
w.Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan;
x.Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
y.Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
z.pembinaan, pengoordinasian dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Perpustakaan; aa. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; bb. pelaksanaan layanan pemustaka, meliputi: pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, pelayanan audio visual, pelayanan ekstensi, pelayanan teknologi, informasi dan komunikasi, pelayanan anak dan story telling, pelayanan disabilitas, pelayanan perpustakaan digital, pelayanan pendidikan pemakai, pelayanan wisata buku dan pelayanan informasi temu kembali/penelusuran bahan pustaka; cc. pelaksanaan kerja sama, kemitraan, jaringan perpustakaan; dd. peningkatan indeks pembangunan literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM); ee. Pemilihan bunda literasi; ff. Pembinaan perpustakaan pada perpustakaan umum sesuai dengan standar nasional perpustakaan; gg. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan; dan hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kearsipan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Kearsipan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
c.pengoordinasian Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah;
d.pengoordinasian Pengelolaan Arsip Statis Daerah;
e.pengoordinasian Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
f.pengoordinasian Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan lembaga kearsipan;
g.pengoordinasian Pengawasan kearsipan;
h.pengoordinasian Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun; 13
i.pengoordinasian Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana;
j.pengoordinasian Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kapanewon dan Kalurahan/Kelurahan;
k.pengoordinasian Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media;
l.pengoordinasian Pencarian Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang;
m.pengoordinasian Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup;
n.Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
o.Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis;
p.Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan;
q.Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI;
r.Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
s.Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Melalui JIKN;
t.Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah;
u.Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan lembaga kearsipan;
v.Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Perusahaan Swasta dan Tokoh Masyarakat;
w.Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah;
x.Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah;
y.Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun;
z.Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana; aa. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana; bb. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah; cc. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah; dd. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kapanewon; ee. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Kalurahan/Kelurahan; ff. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip; gg. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip; hh. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang; 14 ii. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang; jj. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA); kk. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup; ll. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup; mm. pembinaan, pengoordinasian dan fasilitasi Jabatan Fungsional pada Bidang Kearsipan; nn. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Kearsipan; oo. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan dan konsultansi pp. pelaksanaan fasilitasi transkripsi dan transliterasi arsip; qq. Pengelolaan Arsip elektronik; rr. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kearsipan; dan ss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo didukung oleh SDM dengan kondisi sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia Keadaan kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan data kepegawaian bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :
a.Jumlah Pegawai Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 15 - PNS sebanyak 38 orang; terdiri dari 15 laki-laki atau sebesar 39% dan 23 perempuan atau sebesar 61% dari seluruh pegawai. - Sedangkan tenaga kontrak sebanyak 5 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan dengan prosentase sebesar 80% untuk laki-laki dan 20% untuk perempuan.
b.Jumlah pegawai berdasarkan jabatan : Gambar 2. 3 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Jabatan Jabatan fungsional tertentu mendominasi pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan prosentase 55,26%, kemudian JFU sebesar 28,95%.
c.Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan : Gambar 2. 4 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 16 Tingkat pendidikan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 44,74% atau 17 orang diisi dengan pendidikan Strata 1 (S1) dan paling sedikit diisi SLTA dengan prosentase 13,16% atau 5 orang, disusul Strata 2 sebesar 15,79% dan Diploma III sebanyak 26,32% atau 10 orang.
d.Jumlah pegawai berdasarkan golongan kepangkatan: Gambar 2. 5 Diagram Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Berdasar gambar diatas dari 38 pegawai, 24 orang adalah golongan III atau 63,16% dari seluruh pegawai, golongan IV sebesar 21,05% (8 orang), golongan II sebesar 10,53% (4 orang). Pada tahun 2024 mendapat pegawai baru dari PPPK yaitu arsiparis dan pustakawan masing-masing 1 orang dengan golongan VII.
e.Jumlah pegawai dibandingkan dengan yang dibutuhkan Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo pada Desember 2024, jumlah pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 38 pegawai dibantu tenaga kontrak sebanyak 5 orang. Kebutuhan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai peta jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 68 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 38 pegawai, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kekurangan pegawai sebanyak 30 orang atau baru terisi sebesar 55,88% dari kebutuhan. 2). Sarana dan Prasarana Perlengkapan/ peralatan/ sarana prasarana kantor yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menunjang kegiatan operasional kantor sehari-hari, yaitu : 17 Tabel 2. 1 Kondisi Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No Jenis Aset Jumlah (unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Gedung 6 6 0 2 Kendaraan Dinas Roda 4 6 6 0 3 Kendaraan Dinas Roda 2 3 2 1 4 Laptop 10 9 1 5 Komputer (PC) 18 17 1 6 Printer 14 13 1 7 Scanner 3 3 0 8 AC 24 23 1 9 LCD 4 4 0 10 Stabilizer 1 1 0 11 Locker besi 30 30 0 12 Locker kayu 3 3 0 13 Rak buku 38 38 0 14 Rak besi 30 30 0 15 Alat pemotong kertas 1 1 0 16 Mesin ketik 3 3 0 17 CCTV 12 12 0 18 Roll O pack (sat rak) 11 11 0 19 Roll O pack (dobel rak) 24 24 0 20 Wireless 2 2 0 21 Alat restorasi 1 1 0 22 Aset lainnya 1.041 1.033 8 Jumlah 1.284 1.271 13 18 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo 2024-2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 I Indikator Kinerja Kunci 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat nilai 44,47 44,51 - - - 44,47 44,51 49,71 60,71 74,55 1 1 - - - 2 Indeks pembangunan literasi masyarakat nilai 29,18 29,49 - - - 29,18 29,49 67,95 68,15 96,23 1 1 - - - 3 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja % 33,66 48,57 - - - 33,66 48,57 40,32 49,6 59,48 1 1 - - - 4 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 78,17 75 - - - 78,17 75 83,33 81,67 81,49 1 1 - - - II Indikator Kinerja Perangkat Daerah 1 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah % - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 1 1,00 1,00 1,00 2 Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan % - 23,22 33,17 34,5 34,49 - 23,22 67,47 40,54 49,23 - 1 2,03 1,18 1,43 3 Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan % - 27,78 35,71 49,95 59,31 - 27,78 61,11 76,06 78,88 - 1 1,71 1,52 1,33 Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan 19 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 III Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota % - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 1 1,00 1,00 1,00 2 Persentase peningkatan layanan perpustakaan % - 42,99 48,13 49,18 49,34 - 42,99 66,19 57,13 61,66 - 1 1,38 1,16 1,25 3 Persentase pengelolaan kearsipan % - 45,83 51,79 61,53 67,7 - 45,83 74,07 69,17 71,86 - 1 1,43 1,12 1,06 Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan 20 Realisasi indikator kinerja kunci dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada IPLM tahun 2024 dari 68,15 menjadi 96,23. Peningkatan terjadi selain peningkatan sarana prasarana perpustakaan juga terjadi peningkatan kunjungan perpustakaan. Indikator kinerja perangkat daerah paling tinggi tercapai pada tahun 2022 dengan indikator kinerja pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebesar 203,41% dikarenakan ada perubahan target. Realisasi Indikator kinerja Program bervariasi dari tahun ke tahun, capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 138% untuk indikator persentase peningkatan layanan perpustakaan dan 143% untuk indikator persentase pengelolaan kearsipan, hal ini dikarenakan covid 19 telah berakhir dan kegiatan dapat berjalan normal kembali. 21 Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Tidak Langsung 3.600.397.246 2.657.447.497 0,74 Belanja Langsung 834.159.460 801.496.401 0,96 A. Belanja Operasi 3.850.095.724 3.458.943.898 4.134.057.491 4.332.142.763 3.644.564.877 3.947.241.343 4.471.790.648 4.210.977.586 0,95 1,14 1,08 0,97 8,34 5,25
1. 1.Belanja Pegawai 2.766.237.786 2.770.431.497 2.664.752.075 2.858.753.240 2.637.516.356 2.603.213.482 2.560.011.810 2.767.658.115 0,95 0,94 0,96 0,97 1,36 1,72
2. 2.Belanja Barang & Jasa 954.193.338 640.164.301 1.218.001.016 1.225.527.123 878.460.821 1.203.381.465 1.245.830.649 1.199.016.354 0,92 1,88 1,02 0,98 31,68 12,25 B. Belanja Modal 129.664.600 48.348.100 251.304.400 247.862.400 128.587.700 140.646.396 665.948.189 244.303.117 0,99 2,91 2,65 0,99 82,66 106,52 Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahunUraian 22 Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.548.110 174.585.064 0,98 1 Penyediaan jada dan peralatan perkantoran 137.216.310 134.308.320 0,98 2 Penyediaan jasa keuangan 17.726.000 17.724.000 1,00 3 Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi 22.605.800 22.552.744 1,00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kera dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD 204.654.750 186.299.837 0,91 4 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 25.000.000 22.621.100 0,90 5 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 170.983.200 155.028.437 0,91 6 Penilaian prestari kerja pegawai fungsional lewat angka kredit 8.671.550 8.650.300 1,00 7 Pendidikan dan pelatihan non formal - - - III Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 23.693.700 23.567.400 0,99 8 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 16.698.500 16.659.300 1,00 9 Penyusunan laporan keuangan 3.487.400 3.433.900 0,98 10 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 3.507.800 3.474.200 0,99 IV Program Pengembangan Budaya Baca 193.385.900 192.760.000 1,00 11 Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka 37.108.000 36.921.200 0,99 12 Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan pustaka 26.092.000 26.092.000 1,00 13 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan 19.729.900 19.677.200 1,00 14 Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca 110.456.000 110.069.600 1,00 V Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 234.877.000 224.284.100 0,95 15 Pengembangan sistem administrasi kearsipan 19.867.000 12.702.500 0,64 16 Akusisi pengelolaan arsip statis 45.942.800 44.965.700 0,98 17 Pembinaan dan pelayanan kearsipan 134.748.100 133.041.000 0,99 18 Pendokumentasian kearsipan 34.319.100 33.574.900 0,98 Rata-rata Pertumbuhan (%)Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun 23 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.301.138.824 3.606.809.882 4.017.442.027 3.698.662.443 - 3.104.302.397 3.400.470.549 3.868.538.913 3.593.236.875 0,94 0,94 0,96 0,97 4,24 9,54 a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.158.000 15.968.000 10.155.000 10.155.000 - 7.129.000 15.829.920 9.917.402 9.651.383 1,00 0,99 0,98 0,95 28,89 122,05 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.158.000 10.813.000 5.000.000 5.000.000 3.142.500 10.723.000 4.881.254 4.951.845 1,00 0,99 0,98 0,99 62,88 241,23 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 5.155.000 5.155.000 5.155.000 3.986.500 5.106.920 5.036.148 4.699.538 1,00 0,99 0,98 0,91 9,63 28,11 b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.800.563.786 2.801.963.786 2.689.045.067 2.864.353.240 - 2.671.770.356 2.608.546.982 2.571.723.621 2.772.777.011 0,95 0,93 0,96 0,97 0,85 -2,37 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.766.237.786 2.766.237.786 2.647.445.067 2.822.753.240 2.637.516.356 2.572.913.482 2.530.761.810 2.731.658.115 0,95 0,93 0,96 0,97 0,78 -2,45 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 30.326.000 31.026.000 36.900.000 36.900.000 30.307.500 30.996.000 36.384.957 36.891.888 1,00 1,00 0,99 1,00 7,08 2,27 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.000.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 3.946.500 4.637.500 4.576.854 4.227.008 0,99 0,99 0,97 0,90 5,83 17,51 c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.574.300 6.574.100 13.574.000 13.574.000 - 2.974.300 6.558.100 13.442.176 12.541.430 0,83 1,00 0,99 0,92 63,47 120,49 6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.574.300 3.574.100 3.574.000 3.574.000 2.974.300 3.558.100 3.442.176 2.541.430 0,83 1,00 0,96 0,71 0,00 19,63 7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - 3.000.000 10.000.000 10.000.000 - 3.000.000 10.000.000 10.000.000 0,00 1,00 1,00 1,00 116,67 116,67 d Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.500.000 26.610.000 49.748.000 69.294.100 - 22.892.000 26.603.476 46.865.602 67.702.020 0,97 1,00 0,94 0,98 46,49 16,21 8 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.972.000 22.301.100 21.864.220 20.900.276 0,95 0,94 -2,92 -4,41 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.500.000 26.610.000 26.776.000 46.993.000 22.892.000 26.603.476 25.001.382 46.801.744 0,97 1,00 0,93 1,00 29,79 16,21 e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.066.000 121.102.300 599.543.200 100.493.600 - 104.067.400 118.872.896 578.023.237 96.815.616 0,99 0,98 0,96 0,96 109,03 14,23 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.066.000 121.102.300 599.543.200 100.493.600 104.067.400 118.872.896 578.023.237 96.815.616 0,99 0,98 0,96 0,96 109,03 105,74 f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.981.656 121.785.564 245.701.935 358.355.503 - 132.937.500 119.345.523 241.807.872 356.720.736 0,97 0,98 0,98 1,00 45,50 46,64 11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 136.981.656 121.785.564 132.937.500 119.345.523 0,97 0,98 -11,09 -10,22 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.243.541 106.993.243 98.081.118 105.671.027 1,00 0,99 8,91 7,74 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 147.458.394 251.362.260 143.726.754 251.049.709 0,97 1,00 70,46 74,67 g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224.295.082 512.806.132 409.674.825 282.437.000 - 162.531.841 504.713.652 406.759.003 277.028.679 0,72 0,98 0,99 0,98 25,82 53,08 14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.649.300 138.302.700 136.329.442 135.460.300 0,99 0,98 0,47 -0,64 15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 237.817.725 98.585.300 236.266.992 96.205.970 0,99 0,98 -58,55 -59,28 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 224.295.082 512.806.132 34.207.800 45.549.000 162.531.841 504.713.652 34.162.569 45.362.409 0,72 0,98 1,00 1,00 22,82 50,30 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 24 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 177.203.500 201.516.300 300.365.500 279.147.500 - 174.511.950 200.859.100 296.710.141 272.174.963 0,98 1,00 0,99 0,98 18,57 18,18 h Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.537.400 73.536.400 265.980.500 253.147.500 - 73.835.950 73.112.200 263.392.631 247.493.479 0,99 0,99 0,99 0,98 85,18 84,41 17 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 11.515.300 16.974.800 11.409.800 16.808.300 0,99 0,99 47,41 47,31 18 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah 23.726.900 25.166.400 126.940.100 127.127.500 23.371.650 24.990.900 126.744.640 126.332.404 0,99 0,99 1,00 0,99 136,87 6,93 19 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 17.999.800 18.000.000 17.067.500 16.717.574 0,95 0,93 0,00 -2,05 20 Pengembangan Bahan Pustaka 39.295.200 31.395.200 102.541.600 87.520.000 39.054.500 31.313.000 101.656.875 85.186.562 0,99 1,00 0,99 0,97 63,95 -19,82 21 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 18.499.000 20.500.000 17.923.616 19.256.939 0,97 0,94 10,82 7,44 i Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.666.100 127.979.900 34.385.000 26.000.000 - 100.676.000 127.746.900 33.317.510 24.681.484 0,98 1,00 0,97 0,95 -24,29 -24,32 22 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 102.666.100 127.979.900 34.385.000 26.000.000 100.676.000 127.746.900 33.317.510 24.681.484 0,98 1,00 0,97 0,95 -24,29 -24,32 III PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 371.753.400 359.175.420 312.616.084 354.332.820 - 365.750.530 345.911.694 83.709.290 118.418.603 0,98 0,96 0,27 0,33 -1,00 -13,25 j Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 225.616.334 230.716.000 222.832.304 227.147.145 0,99 0,98 2,26 1,94 23 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 173.400.334 178.500.000 171.373.507 175.787.314 0,99 0,98 2,94 2,58 24 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 52.216.000 52.216.000 51.458.797 51.359.831 0,99 0,98 0,00 -0,19 k Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 112.241.600 84.804.520 86.999.750 123.616.820 - 107.061.130 82.491.818 83.709.290 118.418.603 0,95 0,97 0,96 0,96 6,74 -22,95 25 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 112.241.600 84.804.520 86.999.750 123.616.820 107.061.130 82.491.818 83.709.290 118.418.603 0,95 0,97 0,96 0,96 6,74 -22,95 l Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kerasipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 259.511.800 274.370.900 - - - 258.689.400 263.419.876 1,00 0,96 5,73 1,83 26 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kerasipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 259.511.800 274.370.900 258.689.400 263.419.876 1,00 0,96 5,73 1,83 Total 834.159.460 3.850.095.724 4.167.501.602 4.630.423.611 4.332.142.763 801.496.401 3.644.564.877 3.947.241.343 4.248.958.344 3.983.830.441 - Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 25 Berdasarkan tabel 2.3 diatas, anggaran selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan rata-rata perumbuhan 8,34%, sedangkan realisasi rata-rata sebesar 5,25%. Meski secara keseluruhan anggaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan namun untuk belanja langsung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan tabel 2.4 program kegiatan dan Subkegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2022-2024 juga mengalami fluktuatif baik anggaran maupun realisasinya, pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan positif yang cukup signifikan yaitu rehabilitasi aula dan pengadaan sarana prasarana pasca kebakaran pada bulan November 2022, dan program prioritas pengadaan 1.000 bahan pustaka. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki beberapa inovasi yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun ini diantaranya:
a.Mimpi Kurcaci (Minggu Pagi Kulon Progo Bercerita, Membaca dan Mewarnai) Layanan perpustakaan ekstensi yang dilaksanakan setiap minggu pagi dalam rangka mendekatkan perpustakaan daerah dengan warga masyarakat yang berkunjung di Car Free Day Alun-Alun Wates.
b.Jempol Mutune (Jemput Bola Pemustaka Tuna Netra) Fasilitasi jemput antar siswa tuna netra dalam mendapatkan kesempatan menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya dengan membaca buku braille di perpustakaan daerah.
c.Papiku (Paket Pinjam Buku) Peminjaman buku yang dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah yang mengadakan kerja sama untuk memperkuat literasi siswa.
d.Pelitaku (Pendidikan Literasi Anak Usia Dini) Layanan literasi untuk anak usia dini dari PAUD-Taman Kanak-Kanak pada saat kunjungan rombongan ke perpustakaan daerah.
e.Kulonprogosiana Layanan baca ditempat buku-buku hasil karya lokal warga masyarakat Kulon Progo maupun buku-buku tentang Kulon Progo yang ditulis/diterbitkan oleh orang/penerbit luar Kulon Progo.
f.Permata Molekku (Penyelamatan dan Pelestarian Memori Kolektif Bangsa di Kabupaten Kulon Progo) Upaya strategis untuk menyelamatkan dan melestarikan memori kolektif bangsa terkait arsip statis yang bernilai sejarah sehingga bisa dinikmati/dimanfaatkan oleh masyarakat.
g.Gerdu Manis (Gerakan Dua Jam Menata Arsip Dinamis) Gerakan penataan arsip dinamis yang dilaksanakan setiap hari jumat dalam rangka meningkatkan kesadaran perangkat daerah dalam menata arsip terkelola sesuai standar operasional prosedur. 26 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo meliputi:
a.Pelayanan Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan mencakup segala lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, berbagai profesi pekerjaan dan masyarakat umum dengan menyediakan Layanan peminjaman dan pengembalian buku dengan menyediakan koleksi buku fisik dan digital dengan aplikasi i-kulonprogo untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, layanan perpustakaan keliling untuk memperluas akses terhadap bahan pustaka melalui mobil perpustakaan yang menjangkau sekolah-sekolah, layanan literasi anak dengan mengadakan kegiatan edukasi dan hiburan untuk anak-anak, seperti mendongeng, literasi terapan (dari membaca menjadi karya), perpustakaan ramah difabel dengan menyediakan fasilitas dan koleksi buku yang sesuai untuk pengguna dengan kebutuhan khusus, seperti buku braille dan kursi roda serta penyelenggaraan kegiatan literasi dengan mengadakan pelatihan menulis, lomba bercerita, dan bedah buku untuk membangun budaya literasi. Dalam meningkatkan kunjungan dan kualitas perpustakaan daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggandeng mitra kerja, TBM, penerbit serta BUMD.
b.Pelayanan Kearsipan Pelayanan kerasipan mencakup pelayanan pengelolaan Arsip dinamis dan statis dengan membantu instansi pemerintah daerah dalam menyusun, menyimpan, dan merawat arsip aktif, inaktif, vital maupun statis, mengawal pelaksanaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis), digitalisasi arsip dengan mengkonversi arsip fisik menjadi format digital untuk memastikan keberlanjutan informasi dan memudahkan pencarian arsip, penyediaan informasi arsip publik dengan memberikan layanan akses arsip kepada masyarakat untuk kebutuhan penelitian, legalitas, atau keperluan lainnya, layanan konsultasi kearsipan dilakukan dengan cara membimbing perangkat daerah dan lembaga lainnya dalam mengimplementasikan manajemen arsip sesuai standar. 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai permasalahan yang berakibat kinerja tidak dapat tercapai secara optimal. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah tingkat kegemaran membaca belum optimal dan penyelenggaraan kearsipan belum sesuai kaidah kearsipan. 27 Permasalahan bidang perpustakaan adalah rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya promosi perpustakaan yang menyebabkan informasi terkait keberadaan perpustakaan dan agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan tidak sampai kepada masyarakat luas, kurangnya keteladanan membaca sehingga perlu adanya tokoh masyarakat untuk memberi teladan agar membaca menjadi kebutuhan dalam menambah wawasan, kurang sesuainya bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan mengakibatkan pemustaka kecewa dan tidak memperoleh informasi/ilmu yang didapatkan, masih kurangnya jumlah dan kualitas aparatur, belum adanya tenaga profesional yang menangani masalah teknologi informasi/internet. Hal ini berakibat pelayanan otomasi perpustakaan tidak bisa optimal dan terganggunya kelancaran pelayanan perpustakaan yang mengandalkan otomasi perpustakaan dan kurang optimalnya digitalisasi bahan pustaka khususnya yang berkaitan dengan bahan pustaka lokal konten. Masih terbatas koleksi yang dimiliki perpustakaan baik untuk layanan di perpustakaan maupun layanan keliling, tingkat kerusakan bahan pustaka yang cukup tinggi yang disebabkan pemakaian yang overload juga merupakan permasalahan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pemakaian bahan pustaka dengan intensitas yang cukup tinggi dan kurangnya pendidikan pemakaian bahan pustaka bagi pemustaka menyebabkan bahan pustaka tidak awet, bahkan banyak yang mengalami kerusakan berat sehingga tidak bisa diperbaiki lagi dan akhirnya dihapuskan dari inventaris. Sedangkan bahan pustaka yang mengalami kerusakan ringan dan sedang diperbaiki dengan membutuhkan dana yang cukup besar, sementara itu dana yang tersedia sangat terbatas. Gedung dan sarana prasarana kerja belum memadai untuk layanan perpustakaan dengan belum adanya beberapa fasilitas ruangan yang memenuhi standar pelayanan antara lain audio visual/podcast/bioskop mini, gudang, arena bermain anak, ruang laktasi, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang pengolahan, dan kantin sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum dapat melaksanakan reakreditasi perpustakaan umum. Armada perpustakaan keliling yang masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah, karena medan yang masih sulit dijangkau. Disamping itu juga keterbatasan jumlah armada yang dimiliki, keterbatasan tenaga pustakawan, dan keterbatasan anggaran operasional juga berpengaruh terhadap semakin terbatasnya cakupan wilayah yang dapat dijangkau layanan perpustakaan keliling. Permasalahan yang dihadapi oleh bidang kearsipan yaitu belum optimalnya pelaksanaan tata kelola arsip sesuai kaidah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 28 keberadaan arsiparis atau pengelola kearsipan yang masih terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
1. 1.Minimnya koleksi arsip statis yang dimiliki LKD, karena masih berada di OPD dan belum teridentifikasi keberadaannya.
2. 2.Sarana dan prasarana Kearsipan masih terbatas, Peralatan restorasi arsip dan kemampuan SDM .
3. 3.Pedoman pengelolaan arsip yang sangat terbatas. Sampai saat ini pelaksanaan aturan kearsipan yang digunakan masih banyak yang berasal dari pemerintah pusat (ANRI). Pedoman-pedoman tersebut masih bersifat umum, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan juknis/ juklak yang lebih praktis, pragmatis dan mudah dilaksanakan.
4. 4.Keterbatasan sarana prasarana kearsipan dan keberadaan bangunan depo arsip tidak sesuai standar yang sudah penuh arsip. Sarana prasarana kearsipan untuk menampung baik arsip dinamis maupun arsip statis sudah penuh, depo arsip yang belum memenuhi standar juga menjadi kendala dalam penyimpanan arsip. 2.2.2 Isu-isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan dua urusan yaitu perpustakaan dan kearsipan. Perpustakaan dan arsip bukan sekadar tempat penyimpanan buku dan dokumen. Lebih dari itu, keduanya adalah pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan literasi, pengembangan riset dan inovasi, serta pelestarian identitas dan memori bangsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut melalui penyediaan layanan informasi yang relevan, pengelolaan arsip yang akuntabel, dan pengembangan budaya membaca yang 29 berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi menjadi krusial dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang efektif dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Sumber daya manusia yang beragam Rendahnya minat baca Masyarakat Pembangunan SDM belum Optimal  Transformasi perpustakaa n di era digital  Kesenjangan digital  Integrited nature of plan dalam perwujudan 4 pilar utama SGD’s (ekonomi, social, lingkungan dan tata kelola)  Kearsipan Digital penguatan budaya membaca dan peningkata n kecakapan literasi Mengintensifkan program pemasyarakatan Perpustakaan dan Arsip Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan arsip Pengembangan kerja sama
1. a.Minat baca masyarakat masih rendah
2. b.Implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan pemberdayaa n masyarakat belum maksimal
3. c.Kurangnya kegiatan yang menarik minat untuk berkunjung ke perpustakaan
4. d.Keterbatasan akses internet dibeberapa wilayah
5. e.Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga perpustakaan
6. f.Adaptasi perpustakaan terhadap pesatnya perkembanga n teknologi informasi pengarusu tamaan naskah Nusantara Standarisa si dan pembinaan perpustaka an 30 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) untuk peningkatan layanan masih rendah
1. g.Kurangnya edukasi masyarakat tentang naskah kuno Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola arsip sesuai kaidah Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pengemba ngan Budaya Tertib Arsip
2. a.Masih rendahnya identifikasi dan pembuatan daftar arsip dinamis dan arsip statis yang tercipta di Perangkat Daerah
3. b.Keterbatasan SDM dan sarana prasarana kearsipan
4. c.Implementasi kearsipan digital yang belum optimal
5. d.Kurangnya kesadaran akan pentingnya penyelamata n dan pelestarian arsip
6. e.Belum optimalnya arsip pengelolaan arsip statis melalui SIKN/JIKN Perluasan Layanan untuk Publik (Pemanfaa tan JIKN) 31 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. f.Arsip statis yang tercipta diperangkat daerah belum semua diakuisi oleh LKD Berdasarkan uraian isu strategis, maka fokus urusan perpustakaan dan kearsipan kurun waktu 2025-2029 mencakup beberapa aspek:
  1. 1.Peningkatan Layanan Perpustakaan dan Literasi: dengan model layanan prima perpustakaan untuk mendukung budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi dengan perancangan program dan kegiatan secara berkelanjutan, dan penguatan kerja sama kelembagaan dengan mitra.
  2. 2.Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip Elektronik: Peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Desember 2023 menandai langkah awal dalam digitalisasi pengelolaan arsip. Pemanfaatan Srikandi sebagai satu-satunya aplikasi persuratan elektronik pada semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Kulon Progo disertai pendampingan yang masif dan evaluasi secara terus menerus untuk memastikan efektivitasnya dalam pengelolaan arsip elektronik. Fokus-fokus ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. 32
  3. 1.Meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat
  4. 2.Meningkatnya pengelolaan kearsipan
  5. 3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
  6. 4.Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada pada tabel berikut: 33 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Harapan Lama Sekolah Tahun 14,63 -15,72 14,7 - 15,79 14,78 -15,87 14,85 - 15,94 14,93 -16,01 15,00 - 16,09 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai TGM Nilai 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,50 Meningkatnya pengelolaan kearsipan Nilai ASKE Nilai 85 86 87 88 89 90 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 34 2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2025–2029 berfokus pada transformasi digital, penguatan budaya literasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:
2. a.Penguatan Budaya Literasi dan Layanan Perpustakaan
3. b.Penguatan pembinaan, pengelolaan kearsipan berdasarkan kaidah kearsipan
4. c.Penguatan pemanfataan aplikasi Srikandi
5. d.Penguatan komunikasi dan koordinasi internal dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Yang dapat dicapai melalui pentahapan renstra perangkat daerah, seperti pada tabel berikut: Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Penguatan tata kelola sistem Perpustakaan dan Kearsipan Pengembangan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Ekspansi dan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan Penguatan Sistem keamanan kearsipan dan koleksi perpustakaan Integrasi sIstem digital dalam kegiatan perpustakaan dan kearsipan Penguatan sumber daya dan pemenuhan sarana prasarana perpustakaan dan sistem pencarian arsip, mengembangka n prosedur dokumentasi kegiatan, sistem pelaporan dan evaluasi, serta sistem keamanan arsip. Mengembangka n kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pengembangan naskah kuno serta pengembangan aplikasi kearsipan Mengembangka n alihmedia bahan pustaka dan diigitalisaasi perpustakaan, Pengembangan sistem penilaian arsip (musnah, permanen, dinilai kembali) dan digitalisasi arsip Mengembangkan sistem integrasi arsip, sistem dokumentasi kegiatan terintegrasi, sistem pelaporan kinerja organisasi berbasis arsip, dan sistem pengamanan arsip. Meningkatkan keamanan data base perpustakaan Mengintegrasik an sistem digital kearsipan, dan perpustakaan. 35
  1. 1.Tahap I (2026): Penguatan tata kelola sistem perpustakaan dan kearsipan Penguatan sumber daya perpustakaan dan kearsipan dilakukan melalui pelatihan pustakawan dan pengembangan koleksi yang relevan. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kompetensi pustakawan dan arsiparis dalam mengelola arsip dan menggunakan teknologi informasi. Pemenuhan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan juga penting, termasuk infrastruktur teknologi dan fasilitas perpustakaan yang nyaman. Sistem pencarian arsip yang efektif dan efisien juga dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas arsip. Sistem dokumentasi kegiatan, pelaporan dan evaluasi, serta keamanan arsip juga dikembangkan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan perpustakaan. Sistem backup arsip juga penting untuk melindungi arsip dari kehilangan atau kerusakan. Dengan demikian, pengelolaan arsip dan perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien
  2. 2.Tahap II (2027): Pengembangan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Pengembangan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan upaya penting untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi semua lapisan masyarakat. Layanan perpustakaan yang ramah dan inklusif bagi pengguna dengan kebutuhan khusus juga menjadi prioritas. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi tempat yang nyaman dan bermanfaat bagi semua pengguna. Pengembangan naskah kuno sebagai warisan budaya juga sangat penting. Melalui digitalisasi dan pelestarian, naskah kuno dapat diakses dan dipelajari oleh masyarakat luas. Hal ini tidak hanya membantu melestarikan warisan budaya, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas informasi bagi peneliti dan masyarakat. Pengembangan aplikasi kearsipan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pengelolaan arsip dan aksesibilitas informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Aplikasi kearsipan juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna.
  3. 3.Tahap III (2028): Ekspansi dan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan Pengembangan alih media bahan pustaka dan digitalisasi perpustakaan, Pengembangan sistem penilaian arsip dan digitalisasi arsip merupakan langkah-langkah penting dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip yang efektif. Alihmedia bahan pustaka memungkinkan perubahan format bahan pustaka ke format lain untuk pelestarian dan aksesibilitas yang lebih baik begitu juga dengan digitalisasi perpustakaan menyediakan akses ke bahan pustaka dan sumber daya informasi dalam format digital. Sistem penilaian arsip membantu menentukan nilai arsip, apakah dapat dimusnahkan, disimpan permanen, atau dinilai kembali. Sementara itu digitalisasi arsip memungkinkan 36 arsip dapat diakses dan dikelola dengan lebih efektif dan efisien melalui format digital sehingga pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih baik dan terorganisir.
  4. 4.Tahap IV (2029): Penguatan sistem keamanan kearsipan dan koleksi perpustakaan Pengembangan sistem integrasi arsip, dokumentasi kegiatan terintegrasi, pelaporan kinerja organisasi berbasis arsip, dan pengamanan arsip merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan arsip. Sistem integrasi arsip memungkinkan pengelolaan arsip yang terpusat dan terkoordinasi, sementara dokumentasi kegiatan terintegrasi memastikan bahwa semua kegiatan organisasi terdokumentasi dengan baik. Pelaporan kinerja organisasi berbasis arsip memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih akurat, dan sistem pengamanan arsip melindungi arsip dari akses tidak sah atau kerusakan. Selain itu, meningkatkan keamanan database perpustakaan juga penting untuk melindungi data dan informasi yang sensitif dari ancaman keamanan.
  5. 5.Tahap V (2030): Integrasi system digital dalam kegiatan perpustakaan dan kearsipan Mengintegrasikan sistem digital kearsipan dan perpustakaan memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien, aksesibilitas yang lebih baik, dan pengamanan yang lebih baik. Integrasi sistem ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip dan koleksi perpustakaan. Dengan demikian, integrasi sistem digital kearsipan dan perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dan perpustakaan. Dalam implementasinya, integrasi sistem digital kearsipan dan perpustakaan memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara tim pengelola arsip dan perpustakaan. Dengan demikian, integrasi sistem dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pengelolaan arsip dan perpustakaan. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket 1. - Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa Peningkatan layanan perpustakaan Peningkatan pengelolaan dan perawatan koleksi bahan Pustaka 37 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket melalui pemerataan sarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta mendorong penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri lokal guna mewujudkan SDM yang berdaya saing, religius, dan berbudaya. Upaya ini juga diarahkan untuk mendorong percepatan pengembangan Sekolah Rakyat sesuai prioritas nasional, serta memperkuat pengembangan pendidikan kejuruan yang selaras dengan potensi dan kebutuhan industri lokal sebagai strategi peningkatan relevansi pendidikan dan kesiapan kerja generasi muda daerah. Peningkatan pembinaan perpustakaan Pelestarian naskah kuno Peningkatan pembinaan dan pelayanan kearsipan Peningkatan akuisisi, pengelolaan, preservasi dan akses arsip Peningkatan pendampingan pemanfaatan aplikasi Srikandi Peningkatan pengelolaan aplikasi Srikandi Optimalisasi layanan internal perangkat daerah 38 Untuk mencapai visi misi dan tujuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Renstra 2025-2029, terdapat mandatory dari pemerintah pusat melalui rakortekbang bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Isitimewa Yogyakarta untuk melaksanakan subkegiatan di kabupaten/kota. Terdapat 6 Subkegiatan yang harus dilaksanakan di kabupaten/kota termasuk Kabupaten Kulon Progo yaitu:
  6. 1.Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
  7. 2.Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
  8. 3.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
  9. 4.Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
  10. 5.Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
  11. 6.Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pada tahun 2025 telah melaksanakan 2 subkegiatan yaitu Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno melalui dana DAK Non Fisik serta Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota melalui dana APBD, sedangkan 4 subkegiatan yang belum dilaksanakan mulai tahun 2026 akan dianggarkan dan dilaksanakan melalui dana APBD. Program Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :
  12. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 39
6. a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8. c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9. d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 2) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. e.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. f.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  1. 2.Program Pembinaan Perpustakaan
13. a.Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 2) Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 4) Subkegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat 5) Subkegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 6) Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 40 7) Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
14. b.Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 2) Subkegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3) Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca 4) Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
  1. 3.Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
15. a.Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 1) Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 2) Subkegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
  1. 4.Program Pengelolaan Arsip
16. a.Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 1) Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 2) Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
17. b.Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
18. c.Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
  1. 5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
19. a.Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 1) Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 2) Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
20. b.Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Subkegiatan Pembinaan dan Pengemangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 41 Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp URUSAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Outcome: Meningkatnya kinerja subkegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 3.695.589.000 100 3.824.536.596 100 3.862.781.961 100 3.901.409.780 100 3.940.423.877 100 3.979.828.116 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahoutput: terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 23 24 11.083.800 2 7.186.800 2 7.260.000 2 7.345.000 2 7.417.000 14 7.491.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 3 7.397.000 2 3.500.000 2 3.535.000 2 3.575.000 2 3.610.000 2 3.646.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 21 21 3.686.800 12 3.686.800 12 3.725.000 12 3.770.000 12 3.807.000 12 3.845.000 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 42 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 14 2.947.368.477 14 2.970.978.342 14 3.002.022.305 14 3.032.027.278 14 3.062.346.201 3.092.665.125 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 37 39 2.910.986.477 39 2.940.096.342 39 2.969.497.305 39 2.999.192.278 39 3.029.184.201 39 3.059.173.125 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 1 1 32.397.400 1 26.897.400 1 28.500.000 1 28.785.000 1 29.072.000 1 29.362.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD laporan 14 14 3.984.600 14 3.984.600 14 4.025.000 14 4.050.000 14 4.090.000 14 4.130.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 2 2 7.413.800 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 10.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dokumen 1 1 2.413.800 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 2 1 5.000.000 1 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 43 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Terkelolanya administrasi umum perangkat daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 2 2 44.722.800 2 47.644.000 2 59.000.000 2 59.590.000 2 60.185.000 2 61.187.000 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 5 5 19.568.800 1 21.708.000 1 23.000.000 1 23.230.000 1 23.462.000 1 23.697.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12 12 25.154.000 1 25.936.000 1 36.000.000 1 36.360.000 1 36.723.000 1 37.490.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan unit 3 3 128.145.500 0 87.150.000 5 100.000.000,00 5 101.000.000 4 102.010.000 4 103.030.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 3 3 128.145.500 0 87.150.000 5 100.000.000 5 101.000.000 4 102.010.000 4 103.030.000 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 44 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan laporan 24 24 371.458.473 2 366.538.704 24 370.305.656 24 374.304.502 24 378.151.676 24 381.938.991 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik laporan 12 12 112.429.029 1 107.429.760 12 108.605.656 12 109.987.502 12 111.191.676 12 112.309.991 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12 12 259.029.444 1 259.108.944 12 261.700.000 12 264.317.000 12 266.960.000 12 269.629.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan laporan 3 3 185.396.150 3 335.038.750 3 314.194.000 3 317.143.000 3 320.314.000 57 323.516.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 9 9 114.049.150 9 114.049.150 9 115.189.000 9 116.340.000 10 117.503.000 10 118.678.000 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 45 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 2 3 29.999.000 3 177.459.700 3 155.140.000 3 156.500.000 3 158.065.000 3 159.645.000 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 38 35 41.348.000 42 43.529.900 43 43.865.000 44 44.303.000 44 44.746.000 44 45.193.000 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Outcome: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan orang 218.832 218.932 992.946.120 219032 210.616.500 219132 1.070.158.785 219232 1.102.669.704 219332 1.148.607.011 219432 1.185.309.849 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Output: Terkelolanya perpustakaan daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1.205 5 499.471.220 5 185.127.300 5 567.071.085 5 592.582.004 5 632.219.311 5 664.092.149 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan perpustakaan 4 4 12.371.600 4 12.370.800 4 16.000.000 4 18.000.000 4 20.700.000 4 22.770.000 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 46 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya perpustakaan 1 1 99.929.700 1 90.938.800 1 128.938.665 1 149.449.584 1 170.936.891 1 188.894.729 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan perpustakaan 0 - - 1 5.889.200 1 6.219.000 1 12.000.000 1 13.800.000 1 15.180.000 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat eksemplar 0 - - 36000 3.102.500 36100 3.276.000 36150 8.000.000 36200 9.200.000 36250 10.120.000 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan *) Jumlah data dan informasi perpustakaan dokumen 0 1 38.659.200 0 - 1 38.659.200 1 38.659.200 1 38.659.200 1 38.659.200 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan eksemplar 1200 1.100 65.037.500 1500 72.826.000 1500 100.000.000 1500 103.000.000 1500 118.450.000 1500 130.295.000 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota *) Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan eksemplar 0 100 283.473.220 0 - 100 283.473.220 100 283.473.220 0 283.473.220 0 283.473.220 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 47 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1 4 493.474.900 1 25.489.200 1 503.087.700 1 510.087.700 1 516.387.700 1 521.217.700 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan perpustakaan 1 3 25.489.200 3 25.489.200 3 35.000.000 3 42.000.000 3 48.300.000 3 53.130.000 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota *) Jumlah Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota perpustakaan 0 1 41.949.700 0 - 1 41.949.700 1 41.949.700 0 41.949.700 0 41.949.700 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca *) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca TingkatKabupaten Kota orang 0 6 259.093.500 - 6 244.090.500 6 244.090.500 0 244.090.500 0 244.090.500 Sosialisasi Budaya Baca dan Literas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat *) Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar danMasyarakat lokus 0 1 166.942.500 - 1 182.047.500 1 182.047.500 0 182.047.500 0 182.047.500 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 48 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Outcome: Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Naskah Kuno yang Terdata naskah 10 11 72.985.800 12 2.211.400 13 81.637.783 14 84.117.900 15 87.622.258 16 90.422.158 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Output: Meningkatnya pelestarian naskah kuno Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 0 1 72.985.800 2 2.211.400 2 81.637.783 2 84.117.900 2 87.622.258 2 90.422.158 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno orang 0 50 72.985.800 50 1.198.400 50 73.000.000 50 73.000.000 50 73.000.000 50 73.000.000 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan eksemplar 0 - - 1 1.013.000 1 8.637.783,00 1 11.117.900 1 14.622.258 1 17.422.158 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 49 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Outcome: Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Nilai ASKI Perangkat Daerah nilai 86,00 86,50 274.372.700 87 255.964.600 88 277.887.773 88 286.329.872 89 298.258.397 89 307.789.010 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Output: Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 14.000 2 213.517.000 2 195.109.200 2 211.556.773 2 218.038.872 2 227.120.397 2 234.375.010 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis berkas 14.000 18.700 176.817.900 18700 158.410.900 18750 171.556.773 18800 176.838.872 18850 184.202.397 19000 190.084.010 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota laporan 5 5 36.699.100 4 36.698.300 4 40.000.000 4 41.200.000 4 42.918.000 4 44.291.000 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Output: Meningkatnya pengelolaan arsip statis Laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1 14.000 60.855.700 1 50.503.500 1 55.048.000 1 56.670.000 1 59.033.000 1 60.922.000 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 50 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis arsip 14.000 14.000 60.855.700 15000 50.503.500 15250 55.048.000 15500 56.670.000 15750 59.033.000 16000 60.922.000 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Output: Tercapainya pengelolaan JIKN Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen 1 10.351.900 1 11.283.000 1 11.621.000,00 1 12.105.000 1 12.492.000 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN pengguna 0 - - 100 10.351.900 100 11.283.000 100 11.621.000,00 100 12.105.000 100 12.492.000 Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *) Outcome: Meningkatnya perlindungan dan konservasi arsip dan bahan pustaka bersejarah Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi dokumen 200 139.296.000 200 102.078.432 200 105.781.910 200 105.781.910 200 105.781.910 Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 51 Capaian Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Output: Terlaksananya pelestarian sejarah, bahasa dan sastra Laporan pelaksanaan subkegiatan Laporan 1 139.296.000 2 102.078.432 2 70.522.000 2 70.522.000 2 70.522.000 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Dokumen 1 139.296.000 1 51.444.432 1 35.261.000 1 35.261.000 1 35.261.000 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Obyek - - 1 50.634.000 1 35.261.000 1 35.261.000 1 35.261.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Output: Terlaksanakanya pengembangan rintisan desa dan kantong budaya Laporan pelaksanaan sub kegiatan Laporan - - - - 1 35.259.910 1 35.259.910 1 35.259.910 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Laporan - - - - 1 35.259.910 1 35.259.910 1 35.259.910 JUMLAH 5.035.893.620 4.293.329.096 5.292.466.302 5.374.527.256 5.474.911.542 5.563.349.131 Keterangan: - *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030Indikator outcome/output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Bidang Urusan/Program/O utcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan 52 Sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Subkegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak terdapat subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah. Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) - - - - - Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) Nilai 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,50 2 Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Nilai 85 86 87 88 89 90 3 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) 4 Nilai SPIP Perangkat daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung aspek kesejahteraan masyarakat kinerja daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut: 53 Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE2) - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 96,33 96,43 96,53 96,63 96,73 96,83 Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Berikut adalah indikator kinerja kunci Dinas Perpustakaan dan Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Perpustakaan

1.Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat % 75,00 75,50 76.00 76,50 77,00 77,50
2.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 96,33 96,43 96,53 96,63 96,73 96,83 Kearsipan
3.Tingkat ketersediaan arsip bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional % 60,50 61,50 62,50 63,50 64,50 65,50
4.Tingkat keberadaan dan keutuhan arip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, % 81,79 82,09 82,39 82,69 82,99 83,33 54 No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 55 Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:  Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.  Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.  Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.  Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. 56 Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman. Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya. Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra PD. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:  Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapananggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.  Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapijuga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. iniharus mengacu pada lndikator Kinerja Utama (lKU) dan lndikator Kinerja Kunci (lKK) yang terukur. + Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan inijuga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan {Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan. * Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2A29 ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kulon Progo, 18 September 2025 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (r 199311 1 001 :; E PEAPU DAN !: 58 LAMPIRAN

1.Metadata Indikator Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.Peta Kinerja 59 60
1.METADATA INDIKATOR TUJUAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Harapan Lama Sekolah Tahun 14,49 14,63–15,72 14,7–15,79 14,78–15,87 14,85–15,94 14,93–16,01 15,00–16,09 IUP Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 61
2.METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) Nilai TGM (Tingkat Kegemaran Membaca) 74,55 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,50 *DO: Suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana minat dan kebiasaan masyarakat Kulon Progo dalam membaca berbagai jenis bacaan melalui berbagai media Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Nilai Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) 83,86 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 *DO: Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) adalah Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai Struktur dan Proses SPIP 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN KET 62
3.METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Orang Jumlah Pengunjung Perpustakaan 218.832 218.932 219.032 219.132 219.232 219.332 219.432 *DO: Pengunjung Perpustakaan adalah pengunjung Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Keliling, Pengunjung online, Pojok Baca Digital, layanan Car Free Day PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Naskah Kuno yang Terdata Naskah Jumlah naskah kuno yang terdata 10 11 12 13 14 15 16 *DO: Jumlah Naskah Kuno yang Terdata di Perpustakaan Nasional PROGRAM OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN 63 REALISASI BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Nilai ASKI Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Badan/Dinas 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00 *DO: Nilai Audit Sistem Kearsipan internal (ASKI) adalah Nilai hasil Pengawasan Kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Meningkatnya perlindungan dan konservasi asrsip dan bahan pustaka bersejarah Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi dokumen Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi tahun n *transisi *transisi 200 200 200 200 200 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya kinerja subkegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% *Transisi *Transisi 100 100 100 100 100 PROGRAM OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN TARGET TAHUN Keterangan: - *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 64
4.Peta Kinerja RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KULON PROGO RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN i KATA PENGANTAR uji syukur kami panjatkan kehadira Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 terdapat banyak kekurangan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang. Besar harapan kami semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Pengasih, 18 September 2025 Kepala Dinas, Ir. Trenggono Trimulyo, MT Pembina Tingkat I; IV/b NIP. 196607111995031001 P RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... i DAFTAR ISI............................................................................................................................................... ii DAFTAR BAGAN......................................................................................................................................... Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo menyusun Dokumen Rencana Strategis PD tahun 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya dilaksanakan secara pararel dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2023-
2026.Renstra PD disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis penyusunan RPJMD tahun perencanaan 2025-2029. Dokumen ini memiliki keterkaitan RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Rancangan Renstra secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bagan 1. Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum Mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis. 1.2 Landasan Hukum
1.Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusaht dan Pemerintah Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9.Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
10.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
11.Peraturan Daerah 3 Tahun 2024 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4
15.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.24/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
16.Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
20.Peraturan Daerah 7 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2045;
21.Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029;
22.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
23.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan, SUsusnan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
24.Peraturan Bupati 41 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai acuan resmi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 Perikanan dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan serta menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

a.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
b.Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Rancangan Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6 mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana dan unit usaha yang masih operasional 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai ketugasan) Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Menjelaskan kelompok sasaran layanan dari perangkat daerah, dan fungsi fungsi yang dilakukan oleh perangkat daerah pada pelayanan tersebut. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan dirumuskan dari Bab II, RPJMD 2025-2029, dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. 2.2.2. Isu Strategis Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 8
a.perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang bidang kelautan dan perikanan;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Perikanan Tangkap
d.Bidang Perikanan Budidaya RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9
e.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
f.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja adalah sebagai berikut: Bagan 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan diselaraskan dengan pengampu Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah induknya yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo terdiri artas 2 UPT yaitu UPT Tempat Pelelangan Ikan dan UPT Perbenihan Perikanan. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017, UPT Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta ketatausahaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 66 Tahun 2021, UPT Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi penyelenggaraan perbenihan dan perikanan serta ketatausahaan. Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. 1.Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
c.pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;
d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g.pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h.Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i.pengoordinasian pelaksana pemantauan, pengendalian, evaluasi,dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
1. 2.Sekretariat mempunyai tugas Menyelenggarakan kesekretariatan dinas, Sekretariat mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan Sekretariat;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan; RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 11
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k.pengoordinasian bahan pelaksanaan Bidang Perikanan Tangkap.
1. 3.Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan perikanan tangkap, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
b.perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
c.Pengoordinasian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
d.Pengoordinasian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten;
e.Pengoordinasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
f.Pengoordinasian Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
g.Pengoordinasian Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten:
h.Pengoordinasian Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
i.Pengoordinasian Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan
j.Pengoordinasian Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 12 danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
k.Pengoordinasian Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
l.Pengoordinasian Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
m.Pengoordinasian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten;
n.Pengoordinasian Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten Pengoordinasian Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya;
o.Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
p.Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
q.Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
r.Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
s.Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
t.Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
u.Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT;
v.Pelayanan Penerbitan Tanda DaftarKapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
w.Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
x.Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 13 Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
y.Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
z.Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT aa. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil bb. Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan. cc. Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. dd. Pelaksanaan pencatatan kapalpenangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten ee. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten ff. Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal menangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten gg. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GTyang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten; hh. Penerbitan Pendaftaran kapalperikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten ii. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten jj. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 14 dalam Kabupaten kk. Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten yang ditangani ll. Pengembangan Budaya Bahari pengoordinasian pelaksanaan administrasi di bidang perikanan tangkap; mm. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pada bidang perikanan tangkap; nn. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama alih teknologi, potensi sumberdaya ikan dan perkiraan iklim/cuaca; oo. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap; dan pp. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan perikanan budaya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan;
c.Pengoordinasian Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
d.Pengoordinasian Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
e.Pengoordinasian Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
f.Pengoordinasian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
g.Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing ;
h.Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 15 Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing;
i.Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
j.Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
k.Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;
l.Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan;
m.Penetapan Persyaratan dan ProsedurPenerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
n.Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
o.Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
p.Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
q.Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
r.Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
s.Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat;
t.Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat ;
u.pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya;
v.pelaksanaan pelayanan dan verifikasi penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak untuk perikanan budidaya;
w.pelaksanaan pendampingan danpembinaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
x.pelaksanaan pengawasan mutu benih dan pakan ikan serta obat dan bahan biologis ikan; RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 16
y.pelaksanaan pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
z.pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kegiatan budidaya yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan; aa. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan di bidang perikanan budidaya; bb. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Perikanan Budidaya; cc. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya; dan dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
1. 5.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
c.pengoordinasian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; pengoordinasian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
d.pengoordinasian Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
e.pengoordinasian Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
f.pengoordinasian Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
g.pengoordinasian Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17 ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
h.pengoordinasian Fasilitasi penyediaanprasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan;
i.pengoordinasian Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
j.pengoordinasian Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
k.Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
l.Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
m.Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
n.Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
o.Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
p.Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
q.Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
r.Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
s.Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
t.Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 18 usaha mikro dan skala usaha kecil;
u.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
v.pelaksanaan kebijakan analisis harga, pencatatan dan penyediaan informasi harga;
w.pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan;
x.pelaksanaan diversifikasi olahan ikan;
y.penyusunan konsep dan penataan sentra usaha pengolahan dan pemasaran perikanan;
z.pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelayakan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; æ. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan keamanan produk hasil perikanan; ø. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dengan lembaga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; å. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, investasi dan permodalan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; aa. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; bb. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; cc. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 meliputi, jumlah pegawai sebanyak 32 orang (laki-laki 17 orang dan perempuan 15 orang) seperti pada tabel II.1 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 19 Di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat 6 Penyuluh Perikanan (PNS), 1 orang PPPK dan 2 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tabel II-1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 Unit Pria Wanita Jumlah Kepala 1 - 1 Sekretariat 2 7 9 Bidang Perikanan Budidaya 4 1 5 Bidang Perikanan Tangkap 2 1 3 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2 2 4 UPT Perbenihan Perikanan 0 2 2 UPT Tempat Pelelangan Ikan 2 1 3 Jabatan Fungsional 4 1 5 PPPK 1 4 5 Jumlah 18 19 37 Tabel II-2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 Unit Gol II Gol III Gol IV Gol IX Total Kepala - - 1 1 Sekretariat 2 5 2 9 Bidang Perikanan Budidaya 1 4 - 1 6 Bidang Prikanan Tangkap - 2 1 1 4 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - 3 1 3 7 UPT Perbenihan Perikanan 0 2 - 2 UPT Tempat Pelelangan Ikan 1 2 - 3 Jabatan Funsional - 4 1 5 Jumlah 4 22 6 5 37 Tabel II-3 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan Unit SD SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah Kepala - - - - - 1 1 Sekretariat - - 5 1 0 3 9 Bidang Perikanan Budidaya - 1 1 1 2 0 5 Bidang Prikanan Tangkap - - - - 2 1 3 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - - - - 4 - 4 UPT Perbenihan Perikanan - 0 - - 2 - 2 UPT Tempat Pelelangan Ikan - - 1 - 1 - 3 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 20 Jabatan Fungsional - - -- 2 3 5 PPPK - - - - - 5 37 Jumlah 0 1 7 2 13 14 32 Tabel II-4 Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Unit Kebutuhan ASN PNS PPPK Kepala 1 1 - Sekretariat 13 9 - Bidang Perikanan Budidaya 10 7 1 Bidang Perikanan Tangkap 7 4 1 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12 6 3 UPT Perbenihan Perikanan 5 2 - UPT Tempat Pelelangan Ikan 4 3 - Jumlah 52 32 5 Tabel II-4 menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 52 orang telah dipenuhi sebanyak 37 orang. Kebutuhan pegawai didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 557/C/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah. Kondisi sarana prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo meliputi bangunan kantor dan barang inventaris lainya. Data selengkapnya pada Tabel II-5 dan Tabel II-1Tabel II-6. Tabel II-5 Keadaan Bangunan Kantor Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Jenis Luas tanah (m 2 ) Luas bangunan (m²)
1. 1.Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 2.000 * 964
2. 2.Kantor UPT Perbenihan Perikanan 10.522 ** 51.38
3. 3.Kantor UPT Tempat Pelelangan Ikan dan dan TPI Karangwuni 7200 *** 1,916 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 21
4. 4.TPI Congot 3.605 **** 1.064,4
5. 5.TPI Trisik 17.084 **** 2.416
6. 6.TPI Bugel 6.911 **** 1.011 Ket : * Tanah SG; **Tanah kas desa; ***Tanah pemerintah daerah, ****Tanah PAG Tabel II-6 Sarana Kerja Kantor Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Jenis Jumlah Satuan
7. 1.Kendaraan roda 4 9 unit
8. 2.Kendaraan roda 2 40 unit
9. 3.Komputer/Laptop/Notebook 41 unit
10. 4.Printer 18 unit
11. 5.LCD 10 unit Kondisi sumber daya manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024 terdiri dari jumlah RTP tangkap laut (nelayan) 686 RTP, jumlah RTP tangkap perairan umum (nelayan PU) 1.242 RTP, jumlah RTP pembudidaya ikan 10.596 RTP, jumlah RTP 206, jumlah RTP Pembudidaya Ikan Hias 53 RTP, jumlah pengolah dan atau pemasar ikan 1047 orang. Kondisi kelembagaan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) 478 kelompok, kelompok usaha bersama nelayan (KUB Nelayan) 48 kelompok, jumlah kelompok pengawas masyarakat POKWASMAS) 43 kelompok dan jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) 96 kelompok. Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berjumlah 4 KUB. Kondisi sumber daya alam (SDA) Tahun 2024 yang merupakan potensi kelautan dan perikanan meliputi panjang garis pantai 24,80 km, luas perairan umum/luas genangan (air tawar) 1.473,36 Hektar. Potensi lahan budidaya perikanan di Kabupaten Kulon Progo 22.801,77 Hektar. Kondisi sarana prasarana meliputi alat dan mesin kelautan dan perikanan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel II-7. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22 Tabel II-7 Alat dan Mesin Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Jenis Jumlah PMT/ Aktif 110 Perahu Tanpa Mesin 25 Alat Tangkap Laut 6.131 Pancing 526 Bubu 850 Anco 145 Jala 149 Jaring Insang 4.461 Alat Tangkap Perairan Umum 4.620 Pancing 3.078 Pecak 170 Bubu 65 Anco 63 Jala 628 Jaring Insang 616 Di samping alat dan mesin tersebut di Kabupaten Kulon Progo terdapat sarana prasarana pendukung lainnya seperti terlihat pada Tabel II-8 berikut ini. Tabel II-8 Sarana Prasarana Pendukung Kelautan dan Perikanan No Jenis Sarana Prasarana Jumlah
12. 1.Tempat pelelangan ikan (TPI) (Trisik, Bugel, Karangwuni, Congot) 4 unit
13. 2.Pabrik es Kapasitas ice flake machine 3 Ton/hari, Es balok 10 Ton/hari 1 unit
14. 3.Depo pemasaran ikan 12 unit
15. 4.Los pasar ikan 6 unit Kondisi sarana prasarana di TPI adalah sebagai berikut: 2 bangunan TPI ada di TPI Congot dan TPI Trisik. Untuk TPI Karangwuni kondisi bangunan maupun sarana pransarana masih dalam kondisi baik. TPI Bugel dalam kondisi rusak sehingga diperlukan rehab. Aktifitas TPI mengikuti aktifitas nelayan melaut yang sangat dipengaruhi oleh cuaca RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 23 (kondisi gelombang, angin dan abrasi). Aktifitas TPI yang paling menonjol antara bulan September sampai dengan April. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum meliputi 2 indikator, terdiri dari 1 indikator kinerja kunci dan 2 indikator kinerja dinas urusan kelautan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel II-9 di bawah ini. Tabel II-9 menunjukkan bahwa kinerja dinas tercapai setiap tahunnya yaitu dari tahun 2020 sampai 2024 bahkan melebihi target. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 24 Tabel II-9 Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16. 1.IKU Produksi perikanan (ton) 17.154 17.614 18.889 18.905 110,11 107,33 Nilai Produksi Perikanan (Rp) 471.484.6 45. 703,78 472.678. 263. 851,90 515.35 3.848. 473,66 249.400. 944. 888 109,30 52,76 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
17. 2.IKK Outcome: Produksi Perikanan (Ton) 17.154 17.614 18.813 18.989 18.889 18.905 18.987 19.159 110,11 107,33 100,93 100,89 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Mulai tahun 2023 indikator kinerja utama (IKU) berubah dari yang semula adalah Produksi Perikanan (ton) menjadi Nilai Produksi Perikanan (Rp) sesuai dengan Renstra PD Tahun 2023-2026. Pada Tabel II-10 terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2024 melebihi target. Semakin tinggi produksi perikanan (ton) maka semakin tinggi pula nilai produksinya. Nilai produksi ikan Tahun 2024 sebesar Rp.492.348.349.500 atau tercapai 104,16% terhadap target Tahun 2024 Rp.472.678.263.851,90dan bisa disimpulkan realisasi kinerjanya Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan produksi ikan Tahun 2023 dengan nilai produksi Rp. 518.890.721.866,66 maka menurun 5,12%. Faktor yangmenyebabkan turunnya nilai produksi perikanan adalah karena turunnya produksi perikananbudidaya terutama pada komoditas udang karena banyak usaha tambah udang yang tutup.Namun demikinan meskipun nilai produksi perikanan pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan 2023, total produksi perikanan tetap meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Tingginya produksi perikanan dipengaruhi oleh intensifikasi perikanan budidaya, penumbuhan kelompok pembudidaya baru, dan adanya fasilitasi baik dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Demikian juga dengan produksi tangkap dapat melebihi target karena selain didukung oleh cuaca yang bersahabat juga didukung oleh fasilitasi dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 26 Tabel II-10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi BELANJA OPERASI 2.848.994.277 6.167.950.365 6.328.173.938 8.600.539.535 7.234.527.400 2.783.374.341 5.887.328.245 5.230.938.997 8.289.954.935 6.994.380.283 97,70 95,45 82,66 96,39 96,68 1,54 1,51 Belanja Pegawai 132.325.000 2.336.223.428 2.603.229.110 2.333.694.199 2.578.972.599 131.215.000 2.308.913.177 2.166.312.804 2.192.286.220 2.475.720.115 99,16 98,83 83,22 93,94 96,00 18,49 17,87 Belanja Barang dan Jasa 2.716.669.277 3.831.726.937 1.263.796.828 2.688.701.606 1.921.274.259 2.652.159.341 3.578.415.068 1.204.453.101 2.595.636.370 1.823.578.048 97,63 93,39 95,30 96,54 94,92 -0,29 -0,31 Belanja Subsidi Belanja Hibah 2461148000 3.578.143.730 2.734.280.542 1.860.173.092 3.502.032.345 2.695.082.120 75,58 97,87 98,57 0,11 0,45 Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL 385.330.700 62.635.000 55.165.000 2.498.808.100 2.175.813.226 383.184.700 61.332.700 49.826.000 2.482.077.362 2.173.214.178 99,44 97,92 90,32 99,33 99,88 4,65 4,67 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.330.700 62.635.000 55.165.000 410.350.900 38.172.200 60.330.700 61.332.700 49.826.000 397.617.059 36.277.000 100,00 97,92 90,32 96,90 95,04 -0,37 -0,40 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000 2.088.457.200 2.137.641.026 124.601.000 2.084.460.303 2.136.937.178 99,68 99,81 99,97 16,10 16,15 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000 198.253.000 3.234.324.977 6.230.585.365 6.383.338.938 11.099.347.635 9.410.340.626 3.166.559.041 5.948.660.945 5.280.764.997 10.772.032.297 9.167.594.461 97,90 95,48 82,73 97,05 97,42 1,91 1,90 Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke JUMLAH BELANJA Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun ke RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 27 Tabel II-11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Kelautan dan Perikanan 3.234.324. 977 3.166.559.0 41 97,90 - 100,00 - 100,0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.851.10 0 132.555.552 87,87 - 100,00 - 100,0 0 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 64.172.450 61.830.960 96,35 - 100,00 - 100,0 0 Penyediaan Jasa Keuangan 43.974.500 43.695.500 99,37 - 100,00 - 100,0 0 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 42.704.150 27.029.092 63,29 - 100,00 - 100,0 0 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 49.670.400 47.869.200 96,37 - 100,00 - 100,0 0 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 1.790.300 1.789.200 99,94 - 100,00 - 100,0 0 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 37.582.200 36.618.500 97,44 - 100,00 - 100,0 0 Pengumpulan dan penyusunan data statistik 7.045.300 6.229.900 88,43 - 100,00 - 100,0 0 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.252.600 3.231.600 99,35 - 100,00 - 100,0 0 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 28 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD 440.659.61 7 430.161.034 97,62 - 100,00 - 100,0 0 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran - - Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 440.659.61 7 430.161.034 97,62 - 100,00 - 100,0 0 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1.839.709. 630 1.826.593.4 55 99,29 - 100,00 - 100,0 0 Pengembangan perikanan budidaya 763.941.33 0 755.239.555 98,86 - 100,00 - 100,0 0 Pengembangan bibit ikan unggul 188.685.00 0 188.033.000 99,65 - 100,00 - 100,0 0 Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan 280.223.30 0 277.470.900 99,02 - 100,00 - 100,0 0 Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 606.860.00 0 605.850.000 99,83 - 100,00 - 100,0 0 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan 558.542.03 0 537.543.400 96,24 - 100,00 - 100,0 0 Pemberdayaan Nelayan Kecil 37.026.700 36.662.400 99,02 - 100,00 - 100,0 0 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 29 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Pengembangan sarana dan prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan 377.266.80 0 360.012.800 95,43 - 100,00 - 100,0 0 Penyelenggaraan pelelangan ikan 78.141.900 78.128.900 99,98 - 100,00 - 100,0 0 Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber Daya Ikan 66.106.630 62.739.300 94,91 - 100,00 - 100,0 0 Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan 194.892.20 0 191.836.400 98,43 - 100,00 - 100,0 0 Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan 55.559.500 55.204.500 99,36 - 100,00 - 100,0 0 Pengembangan Usaha Perikanan 139.332.70 0 136.631.900 98,06 - 100,00 - 100,0 0 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 6.230.5 85.365 6.383.3 38.938 11.099. 347.63 5 9.410.3 40.626 5.948.6 60.945 5.280. 764.9 97 10.772 .032.2 97 9.167. 594.4 61 95,4 8 82,7 3 97,0 5 97,4 2 51,03 54,11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.762.0 40.065 2.997.2 94.788 2.963.4 43.715 3.002.0 01.574 2.687.9 37.678 2.525. 623.8 96 2.781. 734.20 5 2.867. 048.7 65 97,3 2 84,2 6 93,8 7 95,5 0 8,69 6,66 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.102. 002 - 178.86 1.529 190.501 .687 69.153. 182 - 173.82 8.760 184.4 60.29 2 98,6 5 97,1 9 96,8 3 171,75 166,7 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.102. 002 41.908. 695 48.702. 931 69.153. 182 41.460. 817 42.97 1.587 98,6 5 98,9 3 88,2 3 - 30,53 - 37,86 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.95 2.834 141.798 .756 132.36 7.943 141.4 88.70 5 96,6 5 99,7 8 3,54 6,89 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 30 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.401.1 33.328 2.607.7 16.310 2.346.4 97.786 2.582.4 57.987 2.372.3 97.677 2.170. 632.7 64 2.204. 604.53 3 2.478. 469.3 25 98,8 0 83,2 4 93,9 5 95,9 7 7,55 4,47 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.336.2 23.428 2.547.7 29.110 2.281.8 36.386 2.515.8 64.787 2.308.9 13.177 2.117. 237.8 04 2.141.3 61.220 2.415. 495.1 15 98,8 3 83,1 0 93,8 4 96,0 1 7,69 4,62 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 59.900. 000 55.868. 000 60.461. 600 63.300. 000 58.886. 000 49.43 7.000 59.318. 474 60.22 5.000 98,3 1 88,4 9 98,1 1 95,1 4 5,68 2,27 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 5.009.9 00 4.119.2 00 4.199.8 00 3.293.2 00 4.598.5 00 3.957. 960 3.924.8 39 2.749. 210 91,7 9 96,0 9 93,4 5 83,4 8 - 34,27 - 40,22 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 13.072. 800 - 6.497. 831 49,7 0 100,00 100,0 0 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 3.072.8 00 - 2.497. 831 81,2 9 100,00 100,0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - 10.000. 000 - 4.000. 000 40,0 0 100,00 100,0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.186. 400 116.03 4.768 84.118. 500 70.261. 900 21.590. 000 106.9 28.70 1 68.761 .684 64.61 1.496 58,0 6 92,1 5 81,7 4 91,9 6 88,95 199,2 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.299. 368 10.812. 500 10.107. 900 68.81 6.418 10.576. 720 9.283. 397 97,8 9 97,8 2 91,8 4 - 85,62 - 86,51 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.186. 400 45.735. 400 73.306. 000 60.154. 000 21.590. 000 38.11 2.283 58.184. 964 55.32 8.099 58,0 6 83,3 3 79,3 7 91,9 8 61,76 156,2 7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.761. 120 47.663. 100 39.572. 300 10.673. 500 40.557. 500 46.28 8.760 28.283 .258 9.607. 522 99,5 0 97,1 2 71,4 7 90,0 1 - 73,81 - 76,31 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 31 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.129.8 00 13.401. 000 3.999.9 00 4.337.3 00 4.958.5 00 12.69 2.840 3.385.4 68 3.681. 942 96,6 6 94,7 2 84,6 4 84,8 9 - 15,45 - 25,74 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.631. 320 34.262. 100 35.572. 400 6.336.2 00 35.599. 000 33.59 5.920 24.897. 790 5.925. 580 99,9 1 98,0 6 69,9 9 93,5 2 - 82,22 - 83,35 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 49.565. 000 51.950. 700 - 44.22 6.000 51.791 .000 89,2 3 99,6 9 - 100,00 - 100,0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 49.565. 000 51.950. 700 - 44.22 6.000 51.791. 000 89,2 3 99,6 9 - 100,00 - 100,0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.857 .215 176.31 5.610 262.44 2.900 135.033 .700 184.239 .319 157.5 47.67 1 254.46 4.970 123.4 02.29 9 86,5 6 89,3 6 96,9 6 91,3 9 - 36,56 - 33,02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 129.21 2.600 119.539 .400 122.29 1.400 110.6 14.50 0 94,6 4 92,5 3 - 7,49 - 9,55 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 212.857 .215 176.31 5.610 7.375.0 00 15.494. 300 184.239 .319 157.5 47.67 1 7.375.0 00 12.78 7.799 86,5 6 89,3 6 100, 00 82,5 3 - 92,72 - 93,06 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.85 5.300 124.79 8.570 99,1 6 - 100 - 100,0 0 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2.433.7 71.300 1.493.2 87.800 1.721.9 47.600 286.770 .600 2.349.6 03.637 948.3 00.30 0 1.699. 216.46 9 261.5 79.41 5 #DIV/ 0! 96,5 4 63,5 0 98,6 8 91,2 2 - 88,22 - 88,87 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 32 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.521.2 62.000 1.327.2 82.000 1.447.1 09.600 133.340 .700 1.515.2 21.400 787.6 60.54 0 1.433. 194.99 9 117.3 39.79 6 99,6 0 59,3 4 99,0 4 88,0 0 - 91,23 - 92,26 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 1.521.2 62.000 1.327.2 82.000 1.447.1 09.600 133.340 .700 1.515.2 21.400 787.6 60.54 0 1.433.1 94.999 117.3 39.79 6 99,6 0 59,3 4 99,0 4 88,0 0 - 91,23 - 92,26 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 912.509 .300 166.00 5.800 274.83 8.000 153.429 .900 834.382 .237 160.6 39.76 0 266.02 1.470 144.2 39.61 9 91,4 4 96,7 7 96,7 9 94,0 1 - 83,19 - 82,71 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 676.600 .000 69.531. 800 58.960. 000 71.429. 900 601.591 .537 69.42 7.760 58.784. 020 70.49 1.817 88,9 1 99,8 5 99,7 0 98,6 9 - 89,44 - 88,28 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 163.672 .300 96.474. 000 215.87 8.000 82.000. 000 160.553 .700 91.21 2.000 207.23 7.450 73.74 7.802 98,0 9 94,5 5 96,0 0 89,9 4 - 49,90 - 54,07 72.237. 000 72.237. 000 100, 00 - 100,00 - 100,0 0 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 699.973 .000 552.52 4.250 719.24 2.400 194.246 .783 581.828 .130 539.6 18.91 0 689.44 7.640 167.3 86.52 1 #DIV/ 0! 83,1 2 97,6 6 95,8 6 86,1 7 - 72,25 - 71,23 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 41.666. 300 34.710. 000 567.28 5.200 45.001. 200 41.665. 700 34.71 0.000 540.51 1.953 43.07 8.252 100, 00 100, 00 95,2 8 95,7 3 8,00 3,39 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 41.666. 300 34.710. 000 567.28 5.200 45.001. 200 41.665. 700 34.71 0.000 540.51 1.953 43.07 8.252 100, 00 100, 00 95,2 8 95,7 3 8,00 3,39 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 585.721 .700 448.15 3.000 62.933. 200 33.229. 400 468.662 .130 435.6 41.92 0 60.227 .800 28.08 5.826 80,0 1 97,2 1 95,7 0 84,5 2 - 94,33 - 94,01 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 33 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 61.693. 700 60.461. 000 57.877. 630 57.63 8.500 93,8 1 95,3 3 - 100,00 - 100,0 0 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 524.028 .000 387.69 2.000 62.933. 200 33.229. 400 410.784 .500 378.0 03.42 0 60.227. 800 28.08 5.826 78,3 9 97,5 0 95,7 0 84,5 2 - 93,66 - 93,16 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 72.585. 000 69.661. 250 89.024. 000 116.016 .183 71.500. 300 69.51 3.490 88.707 .887 96.22 2.443 98,5 1 99,7 9 99,6 4 82,9 4 59,83 34,58 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 72.585. 000 69.661. 250 89.024. 000 116.016 .183 71.500. 300 69.51 3.490 88.707. 887 96.22 2.443 98,5 1 99,7 9 99,6 4 82,9 4 59,83 34,58 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 334.801 .000 279.13 6.100 441.95 3.400 205.110 .800 329.291 .500 274.4 76.11 0 438.93 5.876 198.8 62.84 4 #DIV/ 0! 98,3 5 98,3 3 99,3 2 96,9 5 - 38,74 - 39,61 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 103.746 .000 66.782. 000 85.000. 000 75.380. 900 103.742 .500 64.59 8.850 83.569 .411 74.19 2.150 100, 00 96,7 3 98,3 2 98,4 2 - 27,34 - 28,48 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar 103.746 .000 66.782. 000 85.000. 000 75.380. 900 103.742 .500 64.59 8.850 83.569. 411 74.19 2.150 100, 00 96,7 3 98,3 2 98,4 2 - 27,34 - 28,48 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 34 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 231.055 .000 212.35 4.100 356.95 3.400 129.729 .900 225.549 .000 209.8 77.26 0 355.36 6.465 124.6 70.69 4 97,6 2 98,8 3 99,5 6 96,1 0 - 43,85 - 44,73 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 231.055 .000 212.35 4.100 356.95 3.400 129.729 .900 225.549 .000 209.8 77.26 0 355.36 6.465 124.6 70.69 4 97,6 2 98,8 3 99,5 6 96,1 0 - 43,85 - 44,73 Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan - - 56.677. 800 27.384. 900 52.111 .385 25.09 8.645 91,9 4 91,6 5 - 51,68 - 51,84 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 56.677. 800 27.384. 900 52.111 .385 25.09 8.645 91,9 4 91,6 5 - 51,68 - 51,84 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 56.677. 800 27.384. 900 52.111. 385 25.09 8.645 91,9 4 91,6 5 - 51,68 - 51,84 Program Penyelenggaraan keistimewaan 1.061.0 96.000 5.196.0 82.720 5.694.8 25.969 - - 992.7 45.78 1 5.110. 586.72 2 5.647. 618.2 71 - 93,5 6 98,3 5 99,1 7 436,69 468,8 9 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 35 N O Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggar an Realis asi Yogyakarta Urusan Kebudayaan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 1.061.0 96.000 5.196.0 82.720 5.694.8 25.969 - - 992.7 45.78 1 5.110. 586.72 2 5.647. 618.2 71 93,5 6 98,3 5 99,1 7 436,69 468,8 9 Pengembangan Budaya Bahari 1.061.0 96.000 5.196.0 82.720 5.694.8 25.969 992.7 45.78 1 5.110.5 86.722 5.647. 618.2 71 93,5 6 98,3 5 99,1 7 436,69 468,8 9 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 36 Tabel II-12 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam hal rasio antara realisasi terhadap target. Dilihat dari pertumbuhan selama 5 tahun terlihat bahwa terjadi penurunan baik anggaran dan realisasi. Lonjakan kenaikan anggaran terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 karena adanya dana keistimewaan dari DIY yaitu dari total belanja sebesar Rp.6.383.338.938,- pada tahun 2022 mejadi sebesar Rp.11.099.347.635,- pada tahun 2023. Dana ini juga diraih pada tahun 2024 tetapi nominalnya lebih kecil dari pada tahun 2024 sehingga dengan total anggaran belanja adalah sebesar Rp.9.410.340.626,-. Tahun 2020 tidak dibandingkan dengan tahun berikutnya karena pada saat itu nama kegiatan dan subkegiatan belum mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Pada dasarnya, kelembagaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdiri atas kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Mengingat saat ini dimasyarakat telah tumbuh dan berkembang berbagai kelembagaan pelaku utama perikanan, tetapi kelembagaan tersebut masih didominasi oleh usaha perikanan kecil yang dikelola masyarakat secara tradisional, lokasinya tersebar parsial dan kurang memiliki kompetensi antara satu usaha dengan usaha lainnya, dikelola dengan manajemen yang kurang baik serta sulitnya mengakses informasi, teknologi dan permodalan dan juga belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya sentuhan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan melalui pengelolaan dan pembenahan kelembagaan pelaku utama perikanan sehingga diharapkan menjadi sebuah organisasi yang kuat dan mandiri serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan anggotanya. Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 37 dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan. Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan tersebut berbentuk: 1. KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang dibentuk oleh nelayan; 2. POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang dibentuk oleh pembudi daya ikan; dan 3. POKLAHSAR (Kelompok Pengolah Pemasar) yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan. 4. KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat) yang dibentuk oleh petambak garam; 5. POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu terdapat juga Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN). GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa Kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama. Ada pula Asosiasi perikanan yaitu kumpulan atau gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama. Karakteristik kelembagaanpelaku utama perikanan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kalautan dan Perikanan RI No. 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan penilaian serta penetapan kelas kemampuan suatu kelompok maka pengakuan terhadap kemampuan kelompok dibagi menjadi 4 kelasi yaitu : Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama. Tim penilai melaksanakan kelas kelompok berdasarkan pemenuhan indiktot umum dan khusus. Indikator umum meliputi a) kemampuan merencanakan, b) kemampuan mengorganisasikan, c) kemampuan melaksanakan kegiatan, d) kemampuan berinovasi, beradaptasi dan kemandirian; dan e) kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan. Sedangkan indikator khusus ditentukan berdasarkan karakteristik kelompok bidang usaha dan kelompok bidang pendukung usaha. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 38 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dna pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk untuk menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan urusan bidang perikanan. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo ini terbagi dalam 3 (tiga) bidang utama yaitu pemberdayaan nelayan kecil dan penglolaan pelelangan ikan, pembudidayaan ikan dan pengembangan usaha perikanan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dikembangkan dengan memperhatikan potensi pengembangan wilayah yang terperinci dalam kawasan peruntukan perikanan yang menyesuaikan fungsi kegiatan kelautan dan perikanan. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestraian lingkungan. Kawasan peruntukan perikanan berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 adalah sebagai berikut: 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap Ada di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur sepanjang 24,9 Km pantai selatan hingga 4 mil ke Samudera Hindia. 2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 39 Terbagi menjadi 2 yaitu :  Budidaya perikanan darat yang tersebar di 12 kecamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan bahwa Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati Kulon Progo No. 174 dan No. 175 tahun 2010 tentang Penetapan Kecamatan Nanggulan dan Wates sebagai kawasan Mina Politan.  Budidaya air payau (tambak) di Kecamatan Temon dan Galur. 3) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan  Industri pengolahan tepung ikan di Desa Glagah, Temon (belum terlaksana)  4 TPI di Kabupaten Kulon Progo yaitu TPI Karangwuni (Desa Karangwuni Kecamatan Wates), TPI Congot (Desa Jangkaran Kecamatan temon), TPI Bugel (Kecamatan Panjatan) dan TPI Trisik (Kecamatan Galur)  Pasar induk di Kompleks Perdagangan Gawok Kecamatan Wates (saat ini bernama Pasar Ikan Sarwo Laris) 4) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, meliputi:  Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Adiakarta di Desa Karangwuni Kecamatan Wates dan sebagian Desa Glagah Kecamatan Temon dengan luas kurang lebih 83 Hektare. Saat ini Pelabuhan Tanjung Adikarta sudah dikelola oleh Propinsi;  PPI Trisik di Desa Banaran Kecamatan Galur; dan  PPI Bugel, PPI Sindutan, PPI Congot berada di Kecamatan Temon . Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah seperti berikut :
18. 1.Sulitnya Regenerasi pelaku usaha kelautan dan perikanan
19. 2.Kurangnya daya saing pemasaran produk perikanan
20. 3.Harga sarana produksi relative tinggi
21. 4.Ketersediaan air untuk pembudidayaan ikan kurang memadai RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 40
22. 5.Sarana dan prasarana pendukung konservasi sumber daya kelautan dan perikanan kurang memadai
23. 6.Kurangnya minat masyarakat dalam makan ikan 2.2.2 Isu Strategis Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dalam Tabel II-12. Tabel II-12 Identifikasi isu strategis Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Perikanan Budidaya  Sulitnya Regenerasi pelaku usaha kelautan dan perikanan  Kurangnya daya saing pemasaran produk perikanan  Harga sarana produksi relative tinggi  Ketersediaan air untuk pembudidayaan ikan kurang memadai  Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal  Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air  Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim AFTA (ASEAN Free Trade Area) Pengelolaan perikanan laut dan keberlanjutan/ sustainability Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perikanan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP) pada kawasan Mina Politan Sarana dan prasarana pendukung konservasi sumber daya kelautan dan perikanan kurang memadai Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) Ketahanan pangan Modernisasi sarana perikanan darat dan laut serta sarana pengolahan hasil laut Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (KUB Nelayan, Pokdakan, Poklahsar, Pokmaswas, Pugar) Kurangnya minat masyarakat dalam makan ikan Sustainable Development Goals (SDG's) Pertumbuhan ekonomi Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 41 Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2025- 2030 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kemandirian Daerah Meningkatnya Kemandirian Daerah PDRB Per Kapita (ADHB) (Ribu Rupiah) 40.043– 40.272 42.865– 43.357 45.874– 46.666 49.087– 50.221 52.516– 54.036 56.179– 58.136 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (Nilai) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP (Nilai) 3,221 3,231 3,241 3,251 3,261 3,271 NSPK: Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya Meningkatnya nilai produksi perikanan Nilai Produksi perikanan (Rupiah) 492.738. 184.000 493.536. 453.500 494.503. 844.000 495.571. 780.750 496.910. 692.500 498.481. 355.500 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level) 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 42 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/ upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel Tabel IV-2 berikut : Tabel III-2 Penahapan Renstra PD Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Memperkuat sistem pengembangan usaha kelautan & perikanan secara utuh hulu – hilir Memperkuat kelembagaan usaha kelautan & perikanan Meningkatkan akses informasi, teknologi, sarpras produksi, permodalan dan pemasaran Meningkatkan diversifikasi & nilai tambah produk hasil kelautan & perikanan Evaluasi pencapaian tujuan peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Penahapan tersebut searah dengan inovasi Gerbang Segoro yang dicetuskan pada bulan Maret tahun 2022 dan sudah ditetapkan dalam Inbub No. 12 Tahun 2022 tentang Gerakan Membangun dengan Semanat Gotong Royong (GERBANG SEGORO). GERBANG SEGORO merupakan Gerakan untuk membangkitkan semangat usaha kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada seperti usaha budidaya ikan di lahan pekarangan sekitar rumah, usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum serta usaha pengolahan dan pemasaran ikan sebagai wujud untuk meningkatkan gizi keluarga, dan menambah pendapatan keluarga, serta mengembangkan ekonomi masyarakat, yang bernafaskan Cecikal, Bebakal dan Tetinggal, dengan maksud produk perikanan dengan skala rumah tangga dihasilkan tidak hanya dijual segar, namun harus bisa diolah dan dikemas untuk dipasarkan dengan nilai jual ekonomis lebih tinggi. Tahap Cecikal yaitu Memperkuat sistem pengemb. usaha hulu – hilir melalui: Penguatan Kelembagaan, Pengadaan Prasarana dan Sarana Produksi, Sekolah Lapang, dan Temu RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 43 Usaha. Manfaat dari tahapan ini adalah Berfungsinya sistem pengembangan usaha hulu – hilir secara utuh, efektif dan efisien. Tahap Bebakal yaitu Memperkuat kelembagaan dalam mengakses informasi, teknologi, sarpras publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui: Penguatan Kapasitas Pelaku dan Penguatan Hilirisasi Produk. Manfaat dari tahapan ini adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok serta tersedianya dukungan prasarana dan sarana hilirisasi produk Tahap Tetinggal yaitu Meningkatkan nilai tambah produk melalui: Dukungan Pemerintah dan Regulasi Kebijakan, Penguatan Permodalan dan Kelembagaan, Pengembangan Jaringan Pemasaran, dan Pengembangan Pusat Ekonomi Daerah. Manfaat dari tahapan ini adalah Meningkatnya produksi & produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta teraplikasi-nya teknologi inovatif spesifik hulu-hilir. Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan diturunkan ke dalam kebijakan yang akan ditempuh, seperti Tabel III-3 berikut : Tabel III-3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan No. Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket 1 Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya Produktivitas sektor perikanan ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan milenial, serta pengembangan kawasan pesisir yang mengedepankan pendekatan ekowisata dan konservasi lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi pesisir sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan 2 standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan Peningkatan mutu, nilai tambah dan akses inovasi teknologi perikanan 3 Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Pengelolaan perikanan berkelanjutan Meningkatkan kinerja pemerintah Meningkatkan manajemen pelayanan public Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian sumberdaya kealutan dan perikanan, dinas juga menerapkan inovasi JAGAKALIKU. JAGA KALIKU (Jaga Komitmen Warga Kulon Progo untuk Kelestarian Alam Lingkungan Ikan Kulon Progo) merupakan inovasi dalam meningkatkan komitmen dalam menjaga dan melindungi sumberdaya perikanan di perairan umum Kabupaten Kulon Progo. Program ini dicanangkan oleh Bupati Kulon Progo pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 di Embung Blubuk Sendangsari Pengasih dengan penebaran benih ikan lokal secara bersama sama di 10 titik lokasi perairan umum se Kabupaten Kulon Progo. Program Jaga Kaliku mencakup kegiatan edukasi berupa penyusunan kajian dan pembuatan buku keanekaragaman ikan endemik di perairan umum Kulon Progo untuk anak sekolah yang bertujuan agar sedari dini RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 44 dapat mengenal dan mengetahui jenis ikan yang hidup di perairan umum Kabupaten Kulon Progo, peningkatan kapasitas sumberdaya bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), sosialisasi aturan perundang-undangan tentang larangan penggunaan alat dan bahan untuk penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan, pemberian fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan bagi POKMASWAS, Penumbuhan Kelompok Masyarakat Pengawas dan MOU antara Bupati Kulon Progo dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo berupa SIPATIN (Sedekah Ikan Pasangan Pengantin) yaitu pemberian sedekah ikan dari pasangan pengantin untuk dilepasliarkan di perairan umum Kulon Progo. Penerbitan Intruksi Bupati No 10 / 2022 tentang Jaga Kaliku Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 188/2722 tentang Jaga Kaliku agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dilakukan melalui optimalisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yaitu pengelolaan informasi yang profesional, akses informasi yang mudah, dan peningkatan kualitas SDM PPID. PPID dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan mendorong partisipasi dalam berbagai kegiatan publik. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 45 Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak semata-mata mengandalkan pendanaan dari APBD Kabupaten tetapi juga mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Secara garis besar pendanaan yang digunakan berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kerjasama dengan perusahaan maupun Perguruan Tinggi antara lain berupa :

1.Pengembangan dan pendampingan perikanan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, perusahaan dan lembaga non pemerintah
2.Pengembangan dan pendampingan perikanan dari pemerintah provinsi
3.Peningkatan produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan. RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 46 Tabel IV-1Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.684.378 .743,00 6.338.114 .051,00 5.555.455 .010,81 5.654.950 .285,95 5.769.568. 842,86 5.878.562. 600,29 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Meningkatnya Kinerja Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100,00 100,00 3.069.102 .243,00 100,00 3.135.410 .500,00 100,00 3.311.367 .864,10 100,00 3.394.626 .008,56 100,00 3.490.539. 390,97 100,00 3.581.745. 912,96 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 2 2 13.361.80 0,00 2 6.907.300 ,00 2 7.200.000 ,00 2 7.138.298 ,00 2 18.336.05 2,00 2 8.700.000, 00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2,00 3,00 8.767.200 ,00 2,00 2.352.900 ,00 2,00 2.500.000 ,00 2,00 2.600.000 ,00 3,00 13.000.00 0,00 3,00 2.700.000, 00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21,00 21,00 4.594.600 ,00 21,00 4.554.400 ,00 21,00 4.700.000 ,00 21,00 4.538.298 ,00 21,00 5.336.052, 00 21,00 6.000.000, 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 3 3 2.707.034 .046,00 3 2.727.931 .706,00 3 2.770.996 .908,10 3 2.808.637 .710,56 3 2.847.303. 338,97 3 2.888.158. 885,96 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bul an - 33,00 2.653.126 .046,00 518,00 2.679.657 .306,00 518,00 2.717.172 .508,10 518,00 2.754.687 .710,56 518,00 2.793.253. 338,97 518,00 2.832.358. 885,96 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1,00 1,00 51.450.00 0,00 1,00 45.900.00 0,00 1,00 51.450.00 0,00 1,00 51.450.00 0,00 1,00 51.450.00 0,00 1,00 53.000.00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 14,00 14,00 2.458.000 ,00 14,00 2.374.400 ,00 14,00 2.374.400 ,00 14,00 2.500.000 ,00 14,00 2.600.000, 00 14,00 2.800.000, 00 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 47 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 2 2 3.216.000 ,00 2 1.215.600 ,00 2 5.300.000 ,00 2 6.350.000 ,00 2 7.400.000, 00 2 9.500.000, 00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1,00 1,00 1.216.000 ,00 1,00 1.215.600 ,00 1,00 1.300.000 ,00 1,00 1.350.000 ,00 1,00 1.400.000, 00 1,00 1.500.000, 00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha Orang 1,00 1,00 2.000.000 ,00 - - 1,00 4.000.000 ,00 2,00 5.000.000 ,00 2,00 6.000.000, 00 2,00 8.000.000, 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 12,00 12,00 29.475.00 0,00 12,00 56.091.25 0,00 12,00 71.400.00 0,00 12,00 75.500.00 0,00 13,00 76.800.00 0,00 13,00 78.000.00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12,00 12,00 11.272.50 0,00 12,00 11.272.00 0,00 12,00 11.400.00 0,00 12,00 11.500.00 0,00 12,00 11.800.00 0,00 12,00 12.000.00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12,00 12,00 18.202.50 0,00 1,00 44.819.25 0,00 1,00 60.000.00 0,00 1,00 64.000.00 0,00 1,00 65.000.00 0,00 1,00 66.000.00 0,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen - - - - - 1 60.000.00 0,00 1 70.000.00 0,00 1,00 139.700.0 00,00 1,00 182.387.0 27,00 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 48 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - 3,00 60.000.00 0,00 5,00 70.000.00 0,00 1,00 139.700.0 00,00 1,00 182.387.0 27,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 2 2 200.285.7 97,00 2 207.505.5 44,00 2 215.000.0 00,00 2 218.000.0 00,00 2 220.000.0 00,00 2 223.000.0 00,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12,00 12,00 45.722.68 1,00 1,00 60.479.54 4,00 1,00 65.000.00 0,00 1,00 67.000.00 0,00 1,00 68.000.00 0,00 1,00 70.000.00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12,00 12,00 154.563.1 16,00 1,00 147.026.0 00,00 1,00 150.000.0 00,00 1,00 151.000.0 00,00 1,00 152.000.0 00,00 1,00 153.000.0 00,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Dokumen laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 3 3 115.729.6 00,00 3 135.759.1 00,00 3 181.470.9 56,00 3 209.000.0 00,00 3 181.000.0 00,00 3 192.000.0 00,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 49,00 47,00 102.724.5 00,00 47,00 123.171.5 00,00 47,00 130.000.0 00,00 47,00 138.000.0 00,00 47,00 140.000.0 00,00 47,00 145.000.0 00,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 1,00 1,00 5.016.900 ,00 1,00 4.601.800 ,00 1,00 36.470.95 6,00 1,00 55.000.00 0,00 4,00 25.000.00 0,00 4,00 30.000.00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 67,00 11,00 7.988.200 ,00 11,00 7.985.800 ,00 15,00 15.000.00 0,00 15,00 16.000.00 0,00 15,00 16.000.00 0,00 15,00 17.000.00 0,00 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 49 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Outcome: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya (ton) Ton 16.968,63 16.855,0 0 474.369.0 00,00 17.044,00 318.990.1 79,00 17.099,00 336.891.7 17,27 17.154,00 345.362.2 28,68 17.209, 00 355.120.2 57,80 17.209, 00 364.399.4 20,72 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Output: Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudiaya ikan kecil Kelompo k 3,00 9 319.014.6 00,00 5 178.946.6 00,00 5,00 194.891.7 17,27 5,00 201.362.2 28,68 5,00 209.120.2 57,80 5,00 216.399.4 20,72 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 3,00 9,00 319.014.6 00,00 5,00 178.946.6 00,00 5,00 194.891.7 17,27 5,00 201.362.2 28,68 5,00 209.120.2 57,80 5,00 216.399.4 20,72 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Output: Terlaksananya peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik % 1,00 85,00 155.354.4 00,00 85,00 140.043.5 79,00 85,00 142.000.0 00,00 85,00 144.000.0 00,00 85,00 146.000.0 00,00 85,00 148.000.0 00,00 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 59,00 59,00 92.136.00 0,00 59,00 76.825.17 9,00 59,00 77.000.00 0,00 59,00 78.000.00 0,00 59,00 79.000.00 0,00 59,00 80.000.00 0,00 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 1,00 1,00 63.218.40 0,00 1,00 63.218.40 0,00 1,00 65.000.00 0,00 1,00 66.000.00 0,00 4,00 67.000.00 0,00 4,00 68.000.00 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Outcome: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap (ton) Ton 2.190,03 2.195,00 144.258.1 00,00 2.200,00 157.261.0 72,00 2.205,00 166.086.4 69,41 2.210,00 170.262.4 02,69 2.215,0 0 175.073.0 77,83 2.210,0 0 179.647.6 73,54 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 50 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Output: Meningkatnya Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) % 82,39 8,00 15.216.50 0,00 16,00 52.509.30 0,00 8,00 60.086.46 9,41 8,00 62.262.40 2,69 8,00 65.073.07 7,83 8,00 66.647.67 3,54 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 60,00 8,00 15.216.50 0,00 16,00 52.509.30 0,00 8,00 60.086.46 9,41 8,00 62.262.40 2,69 8,00 65.073.07 7,83 8,00 66.647.67 3,54 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Output: Meningkatnya Persentasi jumlah kelompok nelayan yang aktif Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%) % 20,00 75,00 24.905.80 0,00 75,00 24.905.70 0,00 75,00 26.000.00 0,00 75,00 27.000.00 0,00 75,00 28.000.00 0,00 75,00 29.000.00 0,00 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Orang 20,00 75,00 24.905.80 0,00 75,00 24.905.70 0,00 75,00 26.000.00 0,00 75,00 27.000.00 0,00 75,00 28.000.00 0,00 75,00 29.000.00 0,00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Output: Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI 1,00 1,00 104.135.8 00,00 1,00 79.846.07 2,00 1,00 80.000.00 0,00 1,00 81.000.00 0,00 1,00 82.000.00 0,00 1,00 84.000.00 0,00 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Layanan 1,00 1,00 104.135.8 00,00 1,00 79.846.07 2,00 1,00 80.000.00 0,00 1,00 81.000.00 0,00 1,00 82.000.00 0,00 1,00 84.000.00 0,00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Outcome: Meningkatnya persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan % N/A 67,00 39.319.30 0,00 67,00 38.339.60 0,00 70,00 40.491.19 5,45 70,00 41.509.27 0,74 73,00 42.682.09 3,47 73,00 43.797.36 1,02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 51 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Output: Meningkatnya jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pelaku Usaha 1,00 30,00 39.319.30 0,00 30,00 38.339.60 0,00 30,00 40.491.19 5,45 30,00 41.509.27 0,74 30,00 42.682.09 3,47 30,00 43.797.36 1,02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pelaku Usaha 1,00 30,00 39.319.30 0,00 30,00 38.339.60 0,00 30,00 40.491.19 5,45 30,00 41.509.27 0,74 30,00 42.682.09 3,47 30,00 43.797.36 1,02 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Outcome: Meningkatnya Produksi Pengolahan Ikan Produksi Pengolahan Ikan Kg 82.570,50 83.500,0 0 80.380.10 0,00 184.000,00 96.881.70 0,00 184.500,00 102.318.6 43,12 185.000,00 104.891.2 53,82 185.50 0,00 107.854.9 01,33 186.00 0,00 110.673.1 10,59 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Output: Meningkatnya prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar % 70,00 70,00 41.417.30 0,00 45,00 41.417.30 0,00 45,00 42.000.00 0,00 45,00 43.000.00 0,00 45,00 44.000.00 0,00 45,00 45.000.00 0,00 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Unit Usaha 70,00 70,00 41.417.30 0,00 45,00 41.417.30 0,00 45,00 42.000.00 0,00 45,00 43.000.00 0,00 45,00 44.000.00 0,00 45,00 45.000.00 0,00 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 52 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Output: Terlaksananya fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kg 3,00 20,00 38.962.80 0,00 20,00 55.464.40 0,00 20,00 60.318.64 3,12 20,00 61.891.25 3,82 20,00 63.854.90 1,33 20,00 65.673.11 0,59 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pelaku Usaha 3,00 20,00 38.962.80 0,00 20,00 55.464.40 0,00 20,00 60.318.64 3,12 20,00 61.891.25 3,82 20,00 63.854.90 1,33 20,00 65.673.11 0,59 Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi % 68,85 67,46 876.950.0 00,00 68,66 2.591.231 .000,00 69,78 1.598.299 .121,46 70,82 1.598.299 .121,46 71,78 1.598.299. 121,46 72,69 1.598.299. 121,46 Outcome: Meningkatnya Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik % 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Output: Meningkatnya Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan Objek 15,00 100,00 876.950.0 00,00 13,00 2.591.231 .000,00 10,00 1.598.299 .121,46 10,00 1.598.299 .121,46 10,00 1.598.299. 121,46 10,00 1.598.299. 121,46 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 53 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KetTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Budaya Bahari yang dikembangkan Objek 15,00 6,00 876.950. 000,00 13,00 2.591.23 1.000,00 10,00 1.598.29 9.121,46 10,00 1.598.29 9.121,46 10,00 1.598.29 9.121,46 10,00 1.598.29 9.121,46 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 54 Berikut ini adalah daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan Daerah Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 1 Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial Meningkatnya produksi perikanan Kegiatan: Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Subkegiatan : Pengembangan Budaya Bahari Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kulon Progo yang mengacu pada dan sasaran RPJMD 2025-2029 terlihat dalam Tabel IV-3 berikut: Tabel IV-3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kulon Progo No Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah Satuan Target Setiap Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Nilai Produksi perikanan Rupiah 492.738. 184.000 493.536 .453.50 0 494.503 .844.00 0 495.571 .780.75 0 496.910. 692.500 498.481 .355.50 0 2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 3 Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam pemerintahan Indonesia, IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 86 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berikut ini adalah target indicator kinerja kunci untuk urusan Kelautan dan Perikanan. Tabel IV-4 Indikator Kinerja Kunci 2025 - 2030 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Ton 19.184 19.244 19.324 19.404 19.484 19.584 Tertuang dalam RPJMD kabupaten Kulon Progo bahwa pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD), namun dalam hal ini tidak terdapat IKD yang diampu oleh Dinas kelautan dan Perikanan. Program pembangunan dan program perangkat daerah dirancang untuk mempercepat pencapaian target-target outcomes hingga impacts, memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Untuk itu, penting mengetahui Rencana program Perangkat Daerah pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo disusun dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Selanjutnya, program yang telah disusun akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan datang. Rincian program beserta indikator kinerja yang mencakup urusan Kelautan dan Perikanan terdapat pada table berikut ini: RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 56 Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rancangan Renstra PD tahun 2025-2029, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Implementasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengasih, 18 September 2025 Kepala Dinas, Ir. Trenggono Trimulyo, MT Pembina Tingkat I; IV/b NIP. 196607111995031001 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 57 LAMPIRAN Lampiran 1 Alir Peta Indikator Renstra PD 2025 – 2029 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 58 Lampiran 2 Metadata Indiktor Program Perangkat Daerah PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap ton Produksi ikan tangkap tahun ke n 2.190,03 2.195,00 2.200,00 2.205,00 2.210,00 2.215,00 2.220,00 *DO: Perhitungan ikan tangkap baik penangkapan dari laut maupun perairan umum daratan (PUD) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya ton Produksi ikan budidaya tahun ke n 16.968,63 16.989,00 17.044,00 17.119,00 17.194,00 17.269,00 17.364,00 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan % Persentase kepatuhan Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan N/A 67,00 67,00 70,00 70,00 73,00 73,00 Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh (orang) N/A 20 20 21 21 22 22 Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa (orang) N/A 30 30 30 30 30 30 Program Pengolahan Dan Produksi pengolahan ikan Kg Jumlah produk pengolahan ikan 182.570,50 183.500 184.000 184.500 185.000 185.500 186.000 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 59 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pemasaran Hasil Perikanan tahun ke n *DO: Perhitungan pengolahan ikan diambil dari pelaku usaha pengolahan ikan (metode sampel terpilih) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi % Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi / Jumlah seluruh pelaku usaha perikanan 68,85 67,46 68,66 69,78 70,82 71,78 72,69 kelompok Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi 126,00 141,00 149,00 157,00 165,00 173,00 181,00 kelompok Jumlah seluruh pelaku usaha perikanan 183,00 209,00 217,00 225,00 233,00 241,00 249,00 *DO pelaku usaha : Pokdakan, Poklahsar, KUB, Pokmaswas Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik % (Bangunan TPI berfungsi dengan baik / Bangunan yang ada) x 100% 50 50 50 50 75 75 100 Unit Bangunan TPI berfungsi dengan baik 2 2 2 2 3 3 4 Unit Bangunan TPI yang ada 4 4 4 4 4 4 4 RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 60 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % Jumlah sub kegiatan yang berkinerja sangat tinggi dibagi Total jumlah sub kinerjax 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah sub kegiatan yang berkinerja sangat tinggi 25 25 25 25 25 25 25 Jumlah sub kinerja 25 25 25 25 25 25 25 **Disclaimer: sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat 0274-773-126 www.dkp.kulonprogo.go.id dkp@kulonprogokab.go.id Jl. Purbowinoto 118 Pengasih, Kulon Progo Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 i KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Renstra ini merumuskan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja daerah. Indikator kinerja yang lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya. Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata guna mencapai visi dan misi melalui indikator kinerja Dinas Pariwisata dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Semoga dengan ditetapkannya Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Dinas Pariwisata dan semua pihak sebagai mitra kerja. Wates, 18 September 2025 Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo SUTARMAN, S.STP, M.Eng (Pembina Tingkat I; IV/b) NIP. 19770228 199603 1 001 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 5 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 5 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... 7 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 9 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................... 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .................................................................................... 12 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ............................................. 12 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....................................12 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..............................................19 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata ..........................................21 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....................................................26 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pariwisata ................................ 27 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ............................27 2.2.2 Isu Strategis ..............................................................................29 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................. 32 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .............................. 32 3.1.1 Tujuan .......................................................................................32 3.1.2 Sasaran.....................................................................................32 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...................................... 33 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...................................................... 39 BAB V PENUTUP ........................................................................................................... 56 LAMPIRAN...................................................................................................................... 57 Lampiran 1. KOMPILASI METADATA PROGRAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029 ............. 58 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ..............................................19 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal ...................19 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan ............................................................20 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ...................................................20 Tabel 2.5 Kondisi Aset Dinas Pariwisata Tahun 2025 ......................................................20 Tabel 2.6 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ..................................................................................................22 Tabel 2.7 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo..................................................................................23 Tabel 2.8 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo .......................................24 Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata ....................................28 Tabel 2.10 Isu Strategis ...................................................................................................30 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran PD ...................................................................................32 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .........................................................35 Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ........................................................................................................................................36 Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD .............................................................................37 Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO ...........................................................................................................................41 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................................................................................52 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata ........................................................54 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pariwisata .......................................................54 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata ..........................................................55 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................ 7 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata ...........................................................18 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 5 Secara lebih operasional, kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024, yang menjadi pedoman teknis dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Kedua regulasi tersebut tidak hanya menegaskan posisi kelembagaan, tetapi juga memastikan adanya landasan hukum yang kuat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta disusun selaras dengan RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga harus memperhatikan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045. Dokumen RPJPD ini menjadi pedoman utama dalam menentukan visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata, sehingga Renstra Perangkat Daerah memiliki kesinambungan dengan visi pembangunan jangka panjang kabupaten. Sebagai perangkat daerah, Dinas Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Dokumen ini memiliki posisi penting karena berfungsi sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang harus selaras dengan kerangka perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Renstra ini mengacu pada dokumen-dokumen kunci seperti RPJPN, RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Pemerintah Daerah DIY, serta RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, proses penyusunan Renstra juga tunduk pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 6 secara normatif mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan makro pembangunan dengan program kerja teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, termasuk dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dalam praktiknya, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematis, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Tahapan ini mencakup analisis terhadap potensi unggulan, permasalahan yang dihadapi, peluang pengembangan, serta tantangan yang harus diantisipasi dalam lima tahun ke depan. Analisis tersebut diperkuat melalui forum diskusi terfokus (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan strategis, antara lain akademisi yang memberikan perspektif ilmiah, instansi pemerintah lintas sektor yang memberikan sinergi kebijakan, pelaku industri pariwisata seperti PHRI yang merepresentasikan kepentingan usaha, serta lembaga masyarakat pariwisata seperti HPI, Pokdarwis, dan Desa Wisata yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan destinasi. Proses partisipatif ini dimaksudkan agar dokumen Renstra benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus adaptif terhadap dinamika eksternal yang mempengaruhi sektor pariwisata. Selain itu, penyusunan Renstra juga mempertimbangkan perkembangan tren pariwisata global dan regional, termasuk isu-isu strategis seperti digitalisasi layanan pariwisata, peningkatan kualitas destinasi, penguatan kelembagaan kepariwisataan, serta integrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting karena pariwisata bukan hanya sektor ekonomi semata, melainkan juga instrumen penguatan identitas budaya dan sarana pelestarian lingkungan. Dengan memasukkan dimensi keberlanjutan, dokumen Renstra diharapkan mampu menjawab tantangan jangka panjang sekaligus mendorong daya saing pariwisata Kulon Progo di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025– 2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, implementatif, dan akademis. Renstra ini tidak hanya menjadi acuan formal penyusunan Renja, RKA, dan DPA setiap tahunnya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan arah pembangunan pariwisata daerah konsisten dengan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD 2025–

2045.Pada akhirnya, Renstra diharapkan mampu mengarahkan pengembangan pariwisata daerah ke arah yang lebih inovatif, inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 7 Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara normatif mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 359 regulasi tersebut, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis, sehingga ketentuan teknis yang diterapkan bagi perangkat daerah lain juga berlaku bagi Dinas Pariwisata. Hal ini memberikan kepastian bahwa setiap tahap penyusunan Renstra Dinas Pariwisata mulai dari perumusan tujuan, sasaran, strategi, hingga indikator kinerja berjalan dalam kerangka hukum yang seragam dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

a.Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
e.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
f.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
i.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027
j.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045
k.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
l.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
m.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
n.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025; Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 9
o.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
p.Peraturan Daerah 7 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2045;
q.Peraturan Daerah 5 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun 2025-2029;
r.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas; 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah:
1. 1.Memberikan arah yang jelas berupa tujuan, sasaran, strategi, serta program pembangunan sektor pariwisata dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. 2.Acuan resmi bagi Dinas Pariwisata dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan (Renja), menetapkan prioritas program dan kegiatan, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah DIY, RPJMD Kabupaten Kulon Progo, dan regulasi terbaru. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah:
3. 1.Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang lebih terukur, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD 2025–2029.
4. 2.Menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Dinas Pariwisata, termasuk potensi, tantangan, serta isu strategis sektor pariwisata.
5. 3.Merumuskan kerangka pendanaan yang realistis dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas.
6. 4.Menyediakan tolok ukur kinerja yang jelas sebagai dasar evaluasi, sehingga hasil pelaksanaan dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 10 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menguraikan latar belakang yang berisikan kondisi yang mendasari disusunnya renstra, dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memuat landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1.3 Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan secara ringkas pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU. 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 11 Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat:

(1)Uraian program
(2)Uraian kegiatan
(3)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah
(6)Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 12 Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi:

1.Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata;
2.Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata;
3.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pariwisata;
4.Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata; dan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya untuk menjalankan fungsi tersebut Dinas Pariwisata mempunyai tugas:
1.Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2.Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
3.Pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;
4.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
5.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
6.Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
7.Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
8.Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
9.Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi,dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
10.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:
1.Sekretariat Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 13 Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Fungsi:

a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan sekretariat;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah.
1. 2.Bidang Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata dan sarana prasarana pariwisata. Fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Destinasi Pariwisata;
b.perumusan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata;
c.Pengoordinasian Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
d.Pengoordinasian Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
e.Pengoordinasian Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
f.Pengoordinasian Penetapan rencana induk pariwisata;
g.Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan;
h.Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan;
i.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
j.Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan;
k.Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan;
l.Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata;
m.Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata.
n.Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata; Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 14
o.Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
p.Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata;
q.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
r.Penetapan Destinasi Pariwisata;
s.Perencanaan Destinasi Pariwisata;
t.Pengembangan Destinasi Pariwisata
u.Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
v.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
w.Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
x.Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
y.Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE ;
z.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata; aa. Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan; bb. Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Destinasi Pariwisata; cc. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; dd. Penyiapan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pembinaan serta ketertiban objek dan daya tarik wisata; ee. Pengelolaan retribusi dan pendapatan lain dari objek dan daya tarik wisata; ff. Penyelenggaraan negosiasi dan kontrak kerja pengelolaan objek dan daya tarik wisata dengan pihak ketiga; gg. Penyiapan rekomendasi perizinan kegiatan yang dilaksanakan di objek dan daya tarik wisata; hh. Pengelolaan kebersihan dan pemantauan objek dan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata; ii. Pengelolaan perparkiran dan pembinaan penitipan kendaraan di objek dan daya tarik wisata; jj. Pengelolaan asuransi bagi pengunjung objek dan daya tarik wisata; kk. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana objek dan daya Tarik wisata; ll. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata; dan mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 15
1. 3.Bidang Pemasaran Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan data dan informasi, promosi dan event pariwisata. Fungsi:
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
b.Perumusan kebijakan teknis bidang Pemasaran Pariwisata;
c.Pengoordinasian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata;
d.Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri;
e.Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
f.Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
g.Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata;
h.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
i.Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
j.Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah;
k.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan event pariwisata;
l.Perencanaan dan pembuatan materi informasi dan promosi pariwisata;
m.Pelaksanaan pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan pemasaran dan promosi pariwisata;
n.Pelaksanaan pengembangan kepemanduan wisata;
o.Pelaksanaan kajian dan analisis pemasaran pariwisata;
p.Pelaksanaan kegiatan widya wisata dan pusat informasi pariwisata;
q.Penyelenggaraan event pariwisata di Daya Tarik Wisata Unggulan, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata;
r.Penyiapan branding dan tagline pariwisata;
s.Perencanaan dan pembuatan kalender wisata;
t.Pengembangan sistem pemasaran pariwisata;
u.Pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
v.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata; Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 16
w.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
x.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Bidang Ekonomi Kreatif dan sumber daya Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif dan sumber daya Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Ekonomi kreatif, usaha dan jasa pariwisata, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata. Fungsi:
a.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
b.Perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata;
c.Pengoordinasian Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah;
d.Pengoordinasian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
e.Pengoordinasian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
f.Pengoordinasian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
g.Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE;
h.Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah;
i.Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE);
j.Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
k.Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi);
l.Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif;
m.Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
n.Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
o.Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
p.Fasilitasi pemberian insentif bagi pelaku usaha;
q.Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah;
r.Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper); Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 17
s.Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual;
t.Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah;
u.Penyusunan Skema Insentif Daerah;
v.Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
w.Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
x.Perlindungan Hasil Kreativitas;
y.Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
z.Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif aa. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI; bb. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata; cc. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dd. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; ee. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif; ff. Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha; gg. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif; hh. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif; ii. Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata; jj. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata; kk. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan usaha dan jasa pariwisata; ll. Penyiapan bahan rencana dan kerja sama dengan pengusaha di bidang pengembangan usaha dan jasa pariwisata; mm. Pelaksanaan pendataan usaha jasa pariwisata; nn. Pelaksanaan pembinaan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata; oo. Klasifikasi Lembaga pariwisata; pp. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata; dan qq. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
1. 1.Kepala Dinas; Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 18
2. 2.Sekretariat, terdiri atas:
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan
1. 3.Bidang Destinasi Pariwisata;
2. 4.Bidang Pemasaran Pariwisata;
3. 5.Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata, dan
4. 6.Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 19 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Pariwisata perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut : rrSumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2025, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariatif. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 30 orang PNS 27 orang dan PPPK 3 orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD hingga sarjana strata-2. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Kepegawaian Dinas Pariwisata dapat dirinci dalam matriks sebagai berikut. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang No Golongan/Ruang Jumlah 1 Pembina utama muda(IV/c) 1 2 Pembina Tk.I ( IV/b) - 3 Pembina (IV/a) 3 4 Penata Tk.I (III/d) 5 5 Penata (III/c) 4 6 Penata Muda Tk. I (III/b) 7 7 Penata Muda (III/a) 4 8 Pengatur Tk. I ( II/d) - 9 Pengatur (II/c) 1 10 Pengatur Muda Tk.I(II/b) 1 11 Pengatur Muda (II/a) 1 12 Golongan V 2 13 Golongan I 1 Jumlah 30 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 S-2 ( Pasca Sarjana ) 6 2 S-1 ( Sarjana ) 10 3 D3 3 4 SLTA 8 5 SLTP 1 6 SD 2 Jumlah 30 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 20 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan No Eselon Jumlah 1 Jabatan Pimpinan Tertinggi 1 2 Administrator 4 3 Pengawas 2 4 Pelaksana 17 5 Jabatan Fungsional Tertentu 6 Jumlah 30 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-laki 19 2 Perempuan 11 Jumlah 30 Dari formasi yang diperlukan sebanyak 43 personil baru terisi 30 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 13 personil. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, tahun 2025 ada ASN Dinas Pariwisata yang berstatus PPPK sebanyak 3 orang. Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi terdapat pula 5 pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), 22 orang pegawai berstatus Tenaga Harian, dan 26 orang Tenaga Administrasi dan Tenaga Ahli Pratama Dana Keistimewaan. Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata sebagai peralatan pendukung tugas dan fungsi organisasi yaitu: Tabel 2.5 Kondisi Aset Dinas Pariwisata Tahun 2025 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Tanah 12 12 - 2 Gedung Kantor 36 36 - 3 Kendaraan Roda 2 9 9 - 4 Kendaraan Roda 4 4 4 - 5 Laptop 6 5 1 6 Komputer (PC) 17 17 - 7 Notebook 2 2 - 8 Televisi 3 1 2 9 LCD Proyektor 1 - 1 10 AC Split 10 10 - Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 21 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 11 Kamera 2 2 - 12 Sound System 2 2 - 13 Facsimile 1 1 - 14 Wireless 2 2 - 15 Printer 15 15 - 16 Aset Lainnya 883 805 78 JUMLAH 1005 923 82 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo periode 2020–2024 menunjukkan tren positif meski sempat tertekan pandemi Covid-19. Layanan utama meliputi pengelolaan destinasi wisata, fasilitasi event, pembinaan Pokdarwis dan desa wisata, serta promosi pariwisata berbasis digital. Jumlah kunjungan wisatawan yang semula mencapai 3,1 juta pada 2019, turun menjadi 1,2 juta pada 2020, namun kembali pulih menjadi 2,8 juta pada 2023. Jumlah desa wisata juga meningkat dari 43 desa pada 2019 menjadi 52 desa wisata aktif pada 2023, memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Dari sisi ekonomi, kontribusi PAD sektor pariwisata tercatat sebesar Rp 4,5 miliar pada 2019, turun menjadi Rp3,3 miliar pada 2020, dan kembali naik hingga Rp 7,3 miliar pada 2024. Meski capaian tersebut menggembirakan, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan SDM, infrastruktur destinasi yang belum merata, serta digitalisasi promosi dan reservasi yang belum optimal. Ke depan, arah pelayanan 2025–2029 difokuskan pada transformasi digital melalui e-ticketing dan aplikasi wisata daerah, peningkatan kapasitas SDM, penguatan desa wisata, serta peningkatan standar pelayanan destinasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, kinerja pelayanan Dinas Pariwisata diharapkan semakin responsif, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 22 Tabel 2.6 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I Indikator Kinerja PD 1 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan n/a 22.277,78 468,97 -30,26 n/a 22.277,78 468,97 -30,26 n/a 100 100 100 3 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota -6,22 72,07 22,62 0,31 -6,22 72,07 22,62 0,31 100 100 100 100 4 Tingkat hunian akomodasi 39,59 35,29 34,77 23,37 39,59 35,29 34,77 23,37 100 100 100 100 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 3,64 3,81 3,77 3,88 3,64 3,81 3,77 3,88 100 100 100 100 6 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PD 1,07 1,67 1,72 8,12 1,07 1,67 1,72 8,12 100 100 100 100 II Indikator Program PD 1 Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 62,50 75 87,50 100 75 87,5 87,5 75 116,6 100 75 75 2 Persentase Pemasaran Pariwisata 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 17,56 18,95 20,43 21,94 18,12 18,69 20,95 22,05 98,62 102,5 100,5 100,5 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 23 Tabel 2.7 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 202 2 202 3 2024 Anggaran Realisasi A . BELANJ A OPERASI 4.554.557.820,57 18.103.813.519,00 23.810.281.612,00 29.378.764.221,00 35.021.644.824,00 4.522.876.797,00 17.176.976.007,00 23.377.283.772,00 28.928.770.067,00 33.810.333.185,00 88,2 95 94,2 97,5 95,7 0,54 0,50 1 Belanja Pegawai 2.200.589.628,57 2.142.181.911,00 2.361.017.120,00 2.332.409.933,00 2.521.192.713,00 2.115.024.043,00 2.108.846.434,00 2.210.038.126,00 2.147.343.750,00 2.399.211.229,00 96,1 98,4 93,6 92 95,1 - 0,77 - 0,77 2 Belanja Barang dan Jasa 2.353.968.192,00 13.701.831.608,00 21.449.264.492,00 27.046.354.288,00 31.592.902.111,00 2.407.852.754,00 13.226.625.539,00 21.167.245.646,00 26.781.426.317,00 30.506.827.956,00 102, 2 96,5 98,7 99,3 96,8 1,68 1,53 3 Belanja Hibah 2.259.800.000,00 - - 907.550.000,00 1.841.504.034,00 - - 904.294.000,00 81,5 - - - 99,6 - - B BELANJ A MODAL 7.359.709.566,00 1.638.570.000,00 9.482.410.800,00 12.182.848.856,00 8.411.193.900,00 5.989.211.761,00 1.589.931.783,00 7.992.606.375,00 11.607.708.620,00 7.773.696.166,00 81,4 97 83,6 90,3 92,4 - 0,77 - 0,74 1 Belanja Modal Tanah - - 833.200.000 820.000.000,00 - - - 43.200.000,00 809.205.400,00 - - - 5,2 98,7 - - 0,77 - 0,74 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.174.250,00 6.160.000,00 1.510.448.300 1.105.802.700,00 15.640.900,00 2.174.250,00 6.150.000,00 1.481.692.000,00 1.095.532.000,00 15.640.900,00 100, 0 99,8 98,1 99,1 100, 0 - - 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.357.535.316,00 1.632.410.000,00 6.811.462.500 10.257.046.156,00 8.395.553.000,00 5.987.037.511,00 1.583.781.783,00 6.142.102.850,00 9.702.971.220,00 7.758.055.266,00 81,4 97,0 90,2 94,6 92,4 0,44 0,44 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi - - 199.800.000 - - - - 198.500.000,00 - - - 99,3 - - - 0,77 - 0,74 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - - 127.500.000 - - - - 127.111.525,00 - - - - 99,7 - - - - 6 Belanja Modal Aset Lainnya - - Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 24 Tabel 2.8 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - 12.888.754.929 26.137.808.000 32.219.444.415 32.520.173.700 - 12.403.667.631 24.559.851.518 31.814.477.168 31.899.604.128 - 96,24 93,96 98,74 98,09 0,05 0,05 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - - - 5.005.660.000 - - - - 4.887.965.130 - - - - 97,65 63,03 42,60 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya - - - - 5.005.660.000 - - - - 4.887.965.130 - - - - 97,65 36,16 18,50 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - 11.218.754.929 18.928.903.000 19.610.321.174 16.220.243.000 - 10.747.642.280 17.423.073.093 19.360.544.158 15.926.440.758 - 95,80 92,04 98,73 98,19 36,16 18,50 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya - 11.218.754.929 18.928.903.000 19.610.321.174 16.220.243.000 - 10.747.642.280 17.423.073.093 19.360.544.158 15.926.440.758 - 95,80 92,04 98,73 98,19 203,29 131,49 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - 1.670.000.000 7.208.905.000 12.609.123.241 11.294.270.700 - 1.656.025.351 7.136.778.425 12.453.933.010 11.085.198.240 - 99,16 99,00 98,77 98,15 110,50 76,18 Publikasi Seni dan Budaya Daerah - 1.670.000.000 3.638.685.000 7.390.700.000 8.045.288.800 - 1.656.025.351 3.620.410.525 7.340.637.044 7.867.282.886 - 99,16 99,50 99,32 97,79 46,17 4,17 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat - - 3.570.220.000 5.218.423.241 3.248.981.900 - - 3.516.367.900 5.113.295.966 3.217.915.354 - - 98,49 97,99 99,04 -2,50 15,38 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.914.267.387 6.853.628.590 7.154.884.412 9.342.168.662 10.912.665.024 10.512.088.558 6.363.240.159 6.810.038.629 8.722.001.519 9.684.425.223 88,23109 92,84 95,18 93,36 88,74 2,82 5,74 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.612.570.819 2.498.443.975 2.735.129.092 2.827.130.345 3.035.907.582 2.504.259.145 2.440.311.141 2.569.974.896 2.627.735.230 2.881.586.242 95,85421 97,67 93,96 92,95 94,92 13,07 25,46 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.734.800 7.910.700 17.410.400 7.910.700 9.520.700 10.693.100 7.758.700 16.541.331 7.674.651 8.962.278 99,61154 98,08 95,01 97,02 94,13 49,94 81,84 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.829.400 3.389.900 12.889.600 3.389.900 5.000.000 7.791.300 3.305.900 12.357.031 3.258.320 4.736.187 99,51337 97,52 95,87 96,12 94,72 18,53 -1,60 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.905.400 4.520.800 4.520.800 4.520.800 4.520.700 2.901.800 4.452.800 4.184.300 4.416.331 4.226.091 99,87609 98,50 92,56 97,69 93,48 3,56 3,71 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.118.337.229 2.196.199.811 2.365.834.820 2.348.577.633 2.524.176.313 2.032.687.243 2.162.773.634 2.214.705.326 2.162.533.345 2.401.998.936 95,95674 98,48 93,61 92,08 95,16 3,19 3,69 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.079.506.629 2.142.181.911 2.306.867.120 2.280.509.933 2.460.892.713 1.993.941.043 2.108.846.434 2.161.438.126 2.095.893.750 2.338.911.229 95,88529 98,44 93,70 91,90 95,04 21,56 6,62 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.786.600 51.034.000 55.984.000 65.084.000 60.300.000 36.732.800 51.028.500 50.425.000 63.826.656 60.300.000 99,85375 99,99 90,07 98,07 100,00 15,33 -1,29 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.044.000 2.983.900 2.983.700 2.983.700 2.983.600 2.013.400 2.898.700 2.842.200 2.812.939 2.787.707 98,50294 97,14 95,26 94,28 93,43 -2,58 13,44 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.114.640 116.473.564 153.189.472 87.088.600 135.458.100 108.844.790 112.665.728 148.881.237 85.249.650 128.666.711 97,08348 96,73 97,19 97,89 94,99 -15,16 -14,20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.308.640 74.481.164 80.859.672 28.532.800 34.208.100 64.922.990 73.627.728 79.186.145 26.875.000 31.148.326 96,45566 98,85 97,93 94,19 91,06 15,64 43,11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.806.000 41.992.400 72.329.800 58.555.800 101.250.000 43.921.800 39.038.000 69.695.092 58.374.650 97.518.385 98,0266 92,96 96,36 99,69 96,31 41,66 -100,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.174.250 6.160.000 - 124.559.800 - 2.174.250 6.150.000 - 121.830.730 - 100 99,84 - 97,81 - 1052,70 1880,99 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.174.250 6.160.000 - 124.559.800 - 2.174.250 6.150.000 - 121.830.730 100 99,84 - 97,81 - - 56,64 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 139.492.312 219.999.869 - - - 138.699.554 217.256.417 - - - 99,43 98,75 - 43,46 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - 77.312.280 112.449.397 - - - 76.610.646 109.905.945 - - - 99,09 97,74 - 72,90 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 62.180.032 107.550.472 - - - 62.088.908 107.350.472 - - - 99,85 99,81 -25,88 -1,26 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 25 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.209.900 171.699.900 198.694.400 119.501.300 146.752.600 349.859.762 150.963.079 189.847.002 111.747.300 124.701.900 94,75904 87,92 95,55 93,51 84,97 -41,11 -14,95 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 369.209.900 171.699.900 198.694.400 28.686.000 32.256.700 349.859.762 150.963.079 189.847.002 26.820.200 30.914.100 94,75904 87,92 95,55 93,50 95,84 - 9,42 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 86.005.000 109.089.200 - - - 81.295.100 88.956.300 - - - 94,52 81,54 - 33,03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 4.810.300 5.406.700 - - - 3.632.000 4.831.500 - - - 75,50 89,36 0,95 32,16 Program Daya Tarik Peningkatan Destinasi Pariwisata 8.488.097.768 2.703.650.215 2.866.294.220 4.728.651.517 6.239.915.842 7.117.269.963 2.327.021.618 2.698.921.855 4.314.887.252 5.204.966.454 83,85 86,07 94,16 91,25 83,41 43,42 24,53 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 847.306.652 1.867.186.915 1.905.348.410 2.054.816.155 3.431.272.742 847.230.452 1.542.631.318 1.756.827.355 2.015.258.012 2.922.109.022 99,99101 82,62 92,21 98,07 85,16 43,42 24,53 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 847.306.652 1.867.186.915 1.905.348.410 2.054.816.155 3.431.272.742 847.230.452 1.542.631.318 1.756.827.355 2.015.258.012 2.922.109.022 99,99101 82,62 92,21 98,07 85,16 34,69 54,49 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 7.640.791.116 836.463.300 960.945.810 2.673.835.362 2.808.643.100 6.270.039.511 784.390.300 942.094.500 2.299.629.240 2.282.857.432 82,06008 93,77 98,04 86,00 81,28 34,69 54,49 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 7.640.791.116 836.463.300 960.945.810 2.673.835.362 2.808.643.100 6.270.039.511 784.390.300 942.094.500 2.299.629.240 2.282.857.432 82,06008 93,77 98,04 86,00 81,28 8,42 -15,12 Program Pemasaran Pariwisata 267.649.100 501.045.900 456.720.300 214.200.000 241.048.500 267.553.050 475.568.300 452.492.800 213.768.532 239.972.892 99,96411 94,92 99,07 99,80 99,55 8,42 -15,12 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 267.649.100 501.045.900 456.720.300 214.200.000 241.048.500 267.553.050 475.568.300 452.492.800 213.768.532 239.972.892 99,96411 94,92 99,07 99,80 99,55 10,85 22,88 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri - 128.450.100 193.569.000 137.448.000 155.858.000 - 104.695.800 193.267.000 137.116.010 155.090.189 #DIV/0! 81,51 99,84 99,76 99,51 -20,33 -29,93 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 267.649.100 372.595.800 263.151.300 76.752.000 85.190.500 267.553.050 370.872.500 259.225.800 76.652.522 84.882.703 99,96411 99,54 98,51 99,87 99,64 49,80 9,24 Program Pengemabnagan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 545.949.700 1.150.488.500 1.096.740.800 1.572.186.800 1.395.793.100 623.006.400 1.120.339.100 1.088.649.078 1.565.610.505 1.357.899.635 114,1142 97,38 99,26 99,58 97,29 49,80 9,24 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 545.949.700 1.150.488.500 1.096.740.800 1.572.186.800 1.395.793.100 623.006.400 1.120.339.100 1.088.649.078 1.565.610.505 1.357.899.635 114,1142 97,38 99,26 99,58 97,29 15,10 6,65 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 104.171.800 125.060.100 138.574.000 158.574.000 151.451.300 182.275.800 125.000.500 138.063.678 158.283.295 150.129.472 174,9761 99,95 99,63 99,82 99,13 57,70 9,79 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 441.777.900 1.025.428.400 958.166.800 1.413.612.800 1.244.341.800 440.730.600 995.338.600 950.585.400 1.407.327.210 1.207.770.163 99,76294 97,07 99,21 99,56 97,06 53,06 32,99 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 26 Berdasarkan data Tabel T-C.24 di atas, terlihat bahwa kinerja anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo periode 2020–2024 menunjukkan tren positif dengan belanja operasi meningkat dari Rp4,55 miliar pada 2020 menjadi Rp35,02 miliar pada 2024, serta realisasi yang stabil di atas 94% sejak 2021. Belanja pegawai relatif stagnan di kisaran Rp2,1–2,5 miliar dengan capaian >93%, sementara belanja barang dan jasa melonjak signifikan dari Rp2,35 miliar menjadi Rp31,59 miliar dengan realisasi rata-rata ≥96%, menandakan fokus pada penguatan program pariwisata. Belanja modal bersifat fluktuatif, sempat turun drastis pada 2021 lalu melonjak di 2023, sehingga realisasi baru stabil di atas 90% pada 2022–2024, sedangkan belanja hibah bersifat sporadis dan hanya muncul di 2020 serta 2024 dengan capaian meningkat dari 81,5% menjadi 99,8%. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya stabilisasi belanja modal, optimalisasi belanja barang/jasa agar lebih berdampak pada kunjungan dan PAD, penguatan kapasitas SDM melalui belanja pegawai, serta penyaluran hibah yang lebih tepat sasaran dalam periode Renstra 2025– 2029. Berdasarkan data Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata. Pada tahun 2021 terdapat pergantian nama program, kegiatan, dan subkegiatan karena menyesuaikan nomenklatur berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan pelayanan publik yang sasarannya mencakup masyarakat, pelaku usaha, komunitas, hingga wisatawan. Kelompok sasaran tersebut dapat dibagi sebagai berikut:
5. 1.Kategori Layanan
a.Pelayanan Destinasi dan Atraksi Wisata → pengelolaan, promosi, dan penyediaan fasilitas wisata.
b.Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat & Komunitas Wisata → pembinaan Pokdarwis, HPI, desa wisata, dan event lokal.
c.Pelayanan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif → fasilitasi usaha hotel, restoran, homestay, travel, UMKM.
d.Pelayanan Informasi & Promosi Pariwisata → digital marketing, event, pusat informasi wisata, branding daerah.
e.Pelayanan Pengembangan SDM dan Kelembagaan → pelatihan, sertifikasi, kemitraan dengan akademisi dan lembaga pendidikan.
1. 2.Pemangku Kepentingan Utama & Stakeholder
a.Masyarakat umum & wisatawan: penerima manfaat langsung dari destinasi, Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 27 event, dan layanan informasi.
b.Pelaku usaha pariwisata: hotel, homestay, restoran, biro perjalanan, dan jasa wisata lain.
c.Komunitas pariwisata: Pokdarwis, HPI, kelompok seni-budaya, desa wisata.
d.OPD lintas sektor: PUPR, DLH, Perhubungan, Disperindag, BKAD, serta Pemprov DIY.
e.Pemerintah pusat: Kemenparekraf, Kementerian Desa, Kementerian PUPR terkait program infrastruktur wisata.
f.Mitra strategis eksternal: Bank Indonesia & TP2DD (digitalisasi retribusi wisata), perguruan tinggi, asosiasi industri pariwisata, media, dan platform digital (Traveloka, Tiket.com, dll).
1. 3.Kelompok Sasaran Khusus
a.Wisatawan domestik dan mancanegara → target utama dalam peningkatan kunjungan, kepuasan, dan perpanjangan lama tinggal.
b.Desa Wisata dan UMKM lokal → penerima manfaat langsung dalam bentuk pembinaan, promosi, dan fasilitasi pendanaan.
c.Generasi muda (pelajar, mahasiswa, komunitas digital) → sebagai agen inovasi promosi pariwisata digital.
d.Kelompok rentan (perempuan, difabel, masyarakat adat) → difasilitasi agar pariwisata inklusif dan berkeadilan.
e.Investor & pelaku usaha baru → diarahkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis investasi berkelanjutan. 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pariwisata Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Pariwisata masih menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut berusaha disolusikan agar tidak berpengaruh secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 28 pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini maka telah diidentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Pariwisata yaitu sebagai berikut: Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 1 2 3 4 1 Belum optimalnya kinerja pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah Kunjungan wisatawan fluktuatif (turun drastis saat pandemi, pemulihan belum maksimal) Promosi dan branding belum kuat Kontribusi PAD relatif kecil dibanding potensi riil Ketergantungan pada event tahunan Pemungutan retribusi belum sepenuhnya digital → potensi kebocoran 2 Kualitas destinasi dan infrastruktur belum merata Fasilitas dasar di beberapa destinasi (akses jalan, toilet, parkir, sanitasi) masih minim Belanja modal fluktuatif, tergantung proyek tahunan Lingkungan destinasi kurang terkelola (sampah, kebersihan, daya dukung alam) Koordinasi lintas sektor belum optimal Kesadaran wisata berkelanjutan masih rendah 3 SDM dan kelembagaan pariwisata masih lemah Kompetensi pemandu, pengelola desa wisata, dan pelaku usaha pariwisata masih terbatas Minim pelatihan hospitality, bahasa asing, digital marketing Kapasitas kelembagaan desa wisata belum merata Kemitraan dengan lembaga pendidikan & industri pariwisata belum optimal 4 Transformasi digital belum optimal Digitalisasi pembayaran baru di sebagian destinasi Infrastruktur TI terbatas di destinasi & desa wisata Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 29 NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Data pariwisata (kunjungan, kepuasan wisatawan) belum terintegrasi Belum ada sistem integrasi dengan platform nasional (Traveloka, Tiket.com, QRIS) Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :
1. 1.Belum optimalnya kinerja pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah;
2. 2.Kualitas destinasi dan infrastruktur belum merata;
3. 3.SDM dan kelembagaan pariwisata masih lemah;
4. 4.Transformasi digital belum optimal. 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis pariwisata di Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan arahan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun memiliki penekanan pada konteks lokal. Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing destinasi masih menjadi tantangan utama karena keterbatasan infrastruktur pendukung serta kebutuhan penguatan narasi atraksi wisata. Kedua, integrasi ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti batik geblek renteng, kuliner tradisional, dan kriya bambu perlu diperkuat agar mampu masuk dalam rantai nilai pariwisata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketiga, transformasi digital menjadi urgensi mengingat promosi dan reservasi destinasi di Kulon Progo masih rendah pemanfaatan teknologinya, sehingga diperlukan akselerasi melalui pengembangan smart tourism dan kerja sama dengan platform digital nasional. Keempat, peningkatan kapasitas SDM pariwisata perlu ditingkatkan karena kualitas layanan pengelola destinasi, Pokdarwis, dan pelaku UMKM masih terbatas baik dari sisi hospitality maupun literasi digital. Kelima, pembangunan pariwisata harus berorientasi pada keberlanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengembangan konsep ekowisata, khususnya di kawasan pesisir dan perbukitan. Keenam, tata kelola dan pembiayaan pariwisata masih bergantung pada APBD sehingga perlu penguatan regulasi retribusi, pengendalian kebocoran pendapatan, serta pengembangan skema pembiayaan alternatif melalui kemitraan publik-swasta dan CSR. Ketujuh, pemulihan dan adaptasi pasca pandemi juga harus menjadi prioritas dengan mendorong diversifikasi produk wisata berbasis alam dan budaya, promosi wisata sehat, serta kesiapsiagaan destinasi terhadap potensi bencana. Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 30 Tabel 2.10 Isu Strategis Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenan gan Permasal ahan PD Isu KLHS Yang Relevan dg PD Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD Isu Strategis PDGlobal Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Keindaha n alam (pantai selatan, Perbukita n Menoreh, waduk, sungai), kekayaan budaya (tradisi, batik, kuliner), aksesibili tas Bandara YIA Belum optimalny a kinerja pariwisata sebagai penggera k ekonomi daerah Pertumbu han & pemerata an ekonomi belum optimal Sustainable tourism & mitigasi perubahan iklim RPJMN 2025– 2029, arahan ttg pariwisata berkelanjut an. Sinergi Borobudur –DIY, promosi “Jogja Istimewa” Peningka tan kualitas & daya saing destinasi wisata Kearifan lokal, seni budaya, & kuliner khas Masih bergantun g pada APBD Kurangny a pelestaria n budaya lokal UNESCO- pelestarian warisan budaya. Kebijakan Pemajuan Kebudaya an Sinergi event budaya DIY Penguat an ekonomi kreatif sebagai Penopan g Pariwisat a Infrastruk tur destinasi & aksesibili tas Kualitas destinasi & infrastrukt ur belum merata Alih fungsi lahan tidak sesuai RTRW, degradasi tanah Agenda New Urban Agenda (UN- Habitat) – pembangun an berkelanjut an berbasis ruang. Inmendagr i No. 2/2025: integrasi KLHS ke dalam perencana an. Pembangu nan koridor Borobudur –YIA & konektivita s antar destinasi DIY. Transfor masi digital dan pemasar an pariwisat a Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 31 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenan gan Permasal ahan PD Isu KLHS Yang Relevan dg PD Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD Isu Strategis PDGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) SDM & kelemba gaan pariwisat a SDM & kelembag aan pariwisata masih lemah Pembang unan SDM belum optimal Agenda Global Competitive ness (WEF) & kebutuhan green jobs. Strategi Kemenpar ekraf 2025– 2029 tentang peningkata n SDM pariwisata & ekonomi kreatif. Kebutuhan tenaga kerja bersertifika t untuk daya saing destinasi DIY Peningka tan kapasita s dan kompete nsi SDM pariwisat a Produk pariwisat a & potensi ekonomi kreati Transform asi digital belum optimal Belum optimalny a tata kelola pemerinta h daerah Tren Digital Tourism & Smart Tourism Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), digitalisasi UMKM kreatif. Kolaborasi pemasara n digital antar kabupaten /kota di DIY. Transfor masi digital & pemasar an pariwisat a Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 32 3.1.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata adalah “Meningkatnya Kemandirian Daerah” 3.1.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata adalah : “Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata.” Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran PD NSPK dan Sasar an RPJM D yang Releva n Tujuan Sasar an Indika tor Sat ua n Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Menin gkatny a Kema ndirian dan Daya Saing Daera h Menin gkatny a Kema ndirian Daera h Nilai Akunt abilita s Kinerj a Pemer intah Daera h (AKIP) Nila i A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 33 NSPK dan Sasar an RPJM D yang Releva n Tujuan Sasar an Indika tor Sat ua n Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Indeks Maturit as SPIP Pemer intah Daera h Nila i 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Menin gkatny a Jumla h Penda patan Sektor Pariwi sata Pend apata n Sekto r Pariw isata Ru pia h 7.378. 133.00 0 7.599. 476.99 0 7.827. 461.22 9 8.062. 285.13 8 8.304. 153.69 2 8.553. 278.30 3 8.809. 876.65 2 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan dukungan data yang valid dan relevan merupakan syarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan strategi antara lain :

1.Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Destinasi Wisata;
2.Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Pariwisata;
3.Transformasi Digital dan Smart Tourism;
4.Penguatan SDM Pariwisata;
5.Pariwisata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 34
6.Mengurangi ketergantungan APBD dengan sumber pendanaan alternatif;
7.Adaptasi Tren Pariwisata Pasca Pandemi dan Mitigasi Bencana Arah kebijakan untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:
1.Revitalisasi infrastruktur, amenitas, dan atraksi wisata unggulan;
2.Memperkuat UMKM kuliner, kriya, dan batik khas Kulon Progo;
3.Percepatan digitalisasi promosi, reservasi, dan monitoring wisata;
4.Peningkatan kompetensi Pokdarwis, UMKM, dan tenaga kerja wisata;
5.Integrasi KLHS dan mitigasi lingkungan dalam pengelolaan wisata;
6.Optimalisasi retribusi wisata berbasis digital, penguatan peran BUMDes, dan kemitraan CSR untuk pengembangan destinasi.
7.Pengembangan wellness tourism, wisata budaya, serta integrasi jalur evakuasi dan SOP kebencanaan di destinasi rawan. Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan Dinas Pariwisata, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 35 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ISU STRATEGIS:
1.Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Destinasi Wisata;
2.Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Pariwisata;
3.Transformasi Digital dan Pemasaran Pariwisata;
4.Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pariwisata; VISI : “Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan” MISI II : “Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi” Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah Meningkatnya Kemandirian Daerah 1.Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Destinasi Wisata; 2.Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Pariwisata; 3.Transformasi Digital dan Smart Tourism; 4.Penguatan SDM Pariwisata; 5.Pariwisata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; 6.Mengurangi ketergantungan APBD dengan sumber pendanaan alternatif; 7.Adaptasi Tren Pariwisata Pasca Pandemi dan Mitigasi Bencana 1.Revitalisasi infrastruktur, amenitas, dan atraksi wisata unggulan; 2.Memperkuat UMKM kuliner, kriya, dan batik khas Kulon Progo; 3.Percepatan digitalisasi promosi, reservasi, dan monitoring wisata; 4.Peningkatan kompetensi Pokdarwis, UMKM, dan tenaga kerja wisata; 5.Integrasi KLHS dan mitigasi lingkungan dalam pengelolaan wisata; 6.Optimalisasi retribusi wisata berbasis digital, penguatan peran BUMDes, dan kemitraan CSR untuk pengembangan destinasi. 7.Pengembangan wellness tourism, wisata budaya, serta integrasi jalur evakuasi dan SOP kebencanaan di destinasi rawan Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 36 Adapun penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut. Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Persiapan

(2025)Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III
(2028)Tahap IV (2029) Tahap V
(2030)1 2 3 4 5 6 Penataan awal sektor pariwisata melalui pemetaan destinasi, baseline ekonomi kreatif, serta restrukturisasi kelembagaan dan indikator kinerja Dispar. Fokus pada penataan infrastruktur dasar destinasi, penyusunan SOP pengelolaan wisata, serta integrasi isu lingkungan dalam perencanaan. Persiapan ini menjadi dasar penyusunan Renstra Dispar agar selaras dengan tahapan RPJMD 2025– 2029. Penguatan dasar dan optimalisasi awal dengan peningkatan sarana prasarana destinasi unggulan, pemberdayaan Pokdarwis, pembinaan UMKM kuliner dan kriya, serta implementasi promosi digital untuk meningkatkan akses pasar destinasi unggulan secara inklusif. Mulai integrasi sistem retribusi digital. Optimalisasi penyelenggaraan pariwisata secara efektif dan efisien melalui pengembangan atraksi baru (ekowisata, budaya, wellness), pelatihan SDM berstandar sertifikasi, serta penguatan tata kelola berbasis digital. Penguatan tata kelola berbasis budaya lokal sebagai daya tarik pariwisata. Penerapan sistem reservasi online di destinasi utama. Standardisasi layanan destinasi dan pemanfaatan big data sebagai instrumen transformasi ekonomi pariwisata serta konsolidasi promosi digital lintas daerah. Fokus pada implementasi KLHS, penanganan sampah destinasi, dan penerapan SOP mitigasi bencana. Pencapaian kinerja utama dengan destinasi berdaya saing tinggi, pengelolaan berbasis smart tourism, pemerataan kontribusi PAD pariwisata dari berbagai destinasi dan wilayah, UMKM pariwisata masuk ekosistem nasional, serta terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan inklusif. Konsolidasi capaian kinerja melalui evaluasi menyeluruh sektor pariwisata, peningkatan transparansi dan akuntabilitas berbasis data, serta penyusunan laporan kinerja sesuai standar nasional. Fokus pada penguatan daya saing internasional, perluasan pasar wisata mancanegara, dan integrasi penuh pariwisata dengan ekosistem ekonomi kreatif daerah. Daya saing internasional pariwisata menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah. Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 37 Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) (5)

1.NSPK Pengembangan Destinasi Pariwisata: Standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability), amenitas, aksesibilitas, atraksi Mengembangkan destinasi wisata unggulan berbasis alam dan budaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta memperkuat ekonomi kreatif dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Pembinaan industri pariwisata dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan usaha jasa pariwisata melalui pelatihan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan wisatawan. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap Usaha Jasa Pariwisata (UJP) guna memastikan bahwa operasional UJP telah memenuhi Revitalisasi infrastruktur, amenitas, dan atraksi wisata unggulan; pengembangan kawasan Menoreh dan pesisir selatan sebagai penyangga Borobudur–YIA Selaras Renstra Kemenparekraf & RIPPARDA DIY Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 38 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket

(1)(2) (3) (4) (5) standar yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 39 Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan 1) Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 4) Semesteran SKPD
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 40 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
a.Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 1) Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
b.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1) Publikasi Seni dan Budaya Daerah 2) Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 3) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
1. 3.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
a.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1) Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
b.Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1. 4.Program Pemasaran Pariwisata
a.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam daN Luar Negeri
1. 5.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 2) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Sebagai langkah selanjutnya dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat organisasi perangkat daerah ini adalah dengan menerjemahkan strategi dan kebijakan yang menjadi pegangan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata. Program-program yang ada di Dinas Pariwisata dijabarkan dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang disajikan dalam lampiran dengan menyesuaikan pagu yang ada di RPJMD. Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 41 Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah pengunj ung di daya tarik wisata budaya dan sejarah orang 121.686, 00 125.33 7,00 17.314.42 9.500 129.09 7,00 19.100.94 3.000 132.97 0,00 8.927.33 3.858 136.95 9,00 9.251.223.90 4 141.0 68,0 9.251.223. 904 145.3 00,00 9.251.223. 904 Outcome: Meningkatnya wisatawan budaya dan sejarah 1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Obyek Aktraksi Wisata Budaya yang Dikemba ngkan objek 30 30 25.210.21 7.900 30 20.012.63 5.000 30 21.356.8 70.000 30 22.479.415.0 00 30 23.825.29 5.000 30 Objek 24.693.87 5.000 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni Dan Budaya Daerah Doku men 10 10 2.298.760. 000 10 2.286.735. 000 10 2.378.41 5.000 10 2.495.860.00 0 10 2.637.425. 000 10 2.786.910. 000 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 42 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Dan Implema si Nilai- Nilai Luhur Lapor an 6 6 1.650.000. 000 6 1.653.275. 000 6 1.697.83 5.000 6 1.752.425.00 0 6 1.801.635. 000 6 1.859.285. 000 Penyelenggaraan Event Pengggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni Lapor an 12 12 7.130.000. 000 12 7.153.425. 000 12 7.298.71 5.000 12 7.534.285.00 0 12 7.691.950. 000 12 7.894.375. 000 II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persenta se Sub Kegiatan pada Perangk at Daerah Berkiner ja Sangat Tinggi % 100 100 3.136.000. 954 100 3.142.227. 763 100 3.173.65 0.040 100 3.205.386.54 0 100 3.237.440. 405 100 3.269.814. 809 Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencan aan dan evaluasi kinerja Doku men 4 4 10.579.70 0 4 10.579.70 0 4 10.579.7 00 4 10.579.700 4 10.579.70 0 4 10.579.70 0 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 43 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 disampai kan tepat waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah Lapor an 21 21 22.437.00 0 21 22.437.00 0 21 22.437.0 00 21 22.437.000 21 22.437.00 0 21 22.437.00 0 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjanga n ASN Orang /bulan 31 31 26.261.46 0.892 31 226.514.0 12 31 226.514. 012 31 226.514.012 31 226.514.0 12 31 226.514.0 12 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Hasil Penyedia an Administr asi Pelaksan aan Tugas ASN Doku men 1 1 87.501.10 0 1 27.501.10 0 1 27.501.1 00 1 27.501.100 1 27.501.10 0 1 27.501.10 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/ Lapor an 14 14 35.085.90 0 14 15.005.00 0 14 15.005.0 00 14 15.005.000 14 15.005.00 0 14 15.005.00 0 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 44 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan a n/Semest eran SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an Paket 4 4 26.512.60 0 4 26.512.60 0 4 26.512.6 00 4 26.512.600 4 26.512.60 0 4 26.512.60 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD Lapor an 12 12 168.426.3 02 12 168.426.3 02 12 168.426. 302 12 168.426.302 12 168.426.3 02 12 168.426.3 02 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 45 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disediak an Unit 1 1 111.000.0 00 1 111.000.0 00 1 111.000. 000 1 111.000.000 1 111.000.0 00 1 111.000.0 00 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an Lapor an 12 12 Lapora n 152.476.9 29 12 Lapora n 152.476.9 29 12 Lapora n 152.476. 929 12 Lapora n 152.476.929 12 Lapor an 152.476.9 29 12 Lapor an 152.476.9 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia Lapor an 12 12 Lapora n 277.341.3 88 12 Lapora n 277.341.3 88 12 Lapora n 277.341. 388 12 Lapora n 277.341.388 12 Lapor an 277.341.3 88 12 Lapor an 277.341.3 88 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 46 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediak an 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya Unit 15 15 236.071.1 50 15 236.071.1 50 15 236.071. 150 15 236.071.150 15 236.071.1 50 15 236.071.1 50 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi Unit 2 2 5.408.200 2 5.408.200 2 5.408.20 0 2 5.408.200 2 5.408.200 2 5.408.200 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Jumlah Sarana Unit 69 69 28.070.80 0 107 28.070.80 0 107 28.070.8 00 107 28.070.800 107 28.070.80 0 107 28.070.80 0 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 47 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi III. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Objek Pariwisa ta dalam Kondisi Baik Loka si 2 2 4.022.558. 904 3 3.467.003. 537 4 3.763.94 9.759 5 3.878.296.77 7 6 4.039.866. 930 7 4.168.957. 717 Outcome: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 7. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancan gan dan Perencan aan Pengemb angan Daya Tarik Wisata Unggulan Doku men 3 3 1.206.767. 671,20 3 1.206.767. 671,20 3 1.040.10 1.061,10 3 1.129.184.92 7,70 3 1.163.489. 033,10 3 1.211.960. 079,00 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 48 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kabupate n/Kota 8. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemelihar aan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasaran a Pengelol aan Destinasi Pariwisat a Kabupate n/Kota yang Tersedia dan Terpeliha ra Unit 8 8 2.815.791. 232,80 8 2.815.791. 232,80 8 2.426.90 2.475,90 8 2.634.764.83 1,30 8 2.714.807. 743,90 8 2.827.906. 851,00 IV. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Kunjung an Wisataw an di Daerah Oran g 1.926.05 1, 00 1.983.8 33, 00 235.517.0 00 2.043.3 48, 00 284.435.2 00 2.104.6 48, 00 283.322. 099 2.167.7 87, 00 291.929.290 2.232 .821, 00 304.091.0 87 2.299. 806, 00 313.808.0 79 Outcome: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata 9. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 49 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksan aan Penyedia an Data dan Penyebar an Informasi Pariwisat a Kabupate n/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Doku men 1 1 94.206.80 0,00 1 113.774.0 80,00 1 113.328. 839,60 1 116.771.716, 00 1 121.636.4 34,80 1 125.523.2 31,60 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri JUMlah Dokumen Hasil Penguata n Promosi Melalui Media Cetak, Elektroni k dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Prom osi 1 1 141.310.2 00,00 1 170.661.1 20,00 1 169.993. 259,40 1 175.157.574, 00 1 182.454.6 52,20 1 188.284.8 47,40 V. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Jumlah Sumber Daya Pelak u 166,00 176,00 184.056.1 00 186,00 256.658.5 00 196,00 278.641. 105 206,00 287.106.090 216,0 0 299.066.9 52 226,0 0 308.623.4 02 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 50 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pariwisa ta yang Tersertifi kasi Usah a Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 10. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Failitasi Pengemb angan Kompete nsi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 60 60 77.850.44 0,00 60 100.674.6 40,00 60 111.216. 442,00 60 118.840.000, 00 60 128.800.2 38,00 60 134.411.7 96,80 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisat a yang Dikemba ngkan Kapasita Orang 40 40 116.775.6 60,00 40 151.011.9 60,00 40 166.824. 663,00 40 178.260.000, 00 40 193.200.3 57,00 40 201.617.6 95,20 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 51 NO Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan Output Indikator Outcom e/Output Satua n Tahun 2024 (baselin e realisasi ) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Capaian Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Targ et Juta Rp Targe t Juta Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 snya Berdasar kan pada SKKNI Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 52 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai Program Strategis Bupati Dinas Pariwisata dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan yaitu penataan kawasan Geopark (Kliripan, Goa Kiskendo, Widosari, Perbukitan Kendil, Eosen Nangulan dan Kawasan Sermo), pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang, pengembangan Aerotropolis: Airfront MICE, pengembangan Aerotropolis: Smart Tourism. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. Program prioritas Outcome Kegiatan / subkegiatan Keterangan
1. 1.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Meningkatnya wisatawan budaya dan sejarah
2. 1.Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
a.Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
1. 2.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
b.Publikasi Seni dan Budaya Daerah
c.Pengembangan dan Impelentasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat
d.Penyelenggaraan Event Penggiat Seni PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
1. 1.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
a.Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
1. 2.Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 53 No. Program prioritas Outcome Kegiatan / subkegiatan Keterangan
a.Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
1. 1.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
a.Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
b.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
1. 1.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
a.Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
b.Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Renstra Dinas Pariwisata sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, untuk itu dalam penyusunannya dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Pariwisata sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 54 pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Adapun Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 203 0
1. 1.Pendapatan Sektor Pariwisata Rupiah 7.599.476. 990 7.827.4 61.229 8.062. 285.1 38 8.304. 153.6 92 8.553. 278.3 03 8.80 9.87 6.65 2 2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90)
2. 3.Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pariwisata No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 1.Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum % 3,82– 6,82 3,98– 6,98 4,14– 7,14 4,30– 7,30 4,45– 7,45 4,61– 7,61 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 55 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 10 10 10 10 10 10 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota % 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 3 Tingkat Hunian Akomodasi % 22,00 23,00 24,00 24,00 24,00 24,00 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 3,82 3,98 4,14 4,30 4,45 4,61 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 8,35 7,06 7,42 7,90 8,54 8,60 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 56 Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029, maka Dinas Pariwisata berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra 2025-2029. Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo SUTARMAN, S.STP, M.Eng (Pembina Tingkat I; IV/b) NIP. 19770228 199603 1 001 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 57 LAMPIRAN Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 58 Lampiran 1. KOMPILASI METADATA PROGRAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitu ngan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisa si (denga n rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Dinas Pariwisat a PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Objek Pariwisata dalam Kondisi Baik Lokasi Jumlah Objek Wisata dalam Kondisi baik 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 7,00 *DO:- objek wisata kondisi baik = tersedia sarpras dasar yang berfungs i (pos retribusi, jalan akses kawasan , parkir, toilet, tempah sholat, TIC, rumah makan)- objek yang dikelola pemerint ah meliputi = Congot, Glagah, Trisik, Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 59 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitu ngan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisa si (denga n rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sermo, Kiskend o, Suroloyo , Nglinggo , Tritis PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Orang Jumlah kunjung an wisataw an di obyek wisata yang dikelola pemerint ah tahun ke n + jumlah kunjung an wisataw an di obyek wisata yang dikelola masyara kat tahun ke n 1.926.05 1,00 1.983.83 3,00 2.043.34 8,00 2.104.64 8,00 2.167.78 7,00 2.232.82 1,00 2.299.80 6,00 jumlah kunjung an wisataw an di obyek wisata yang 733.032, 00 755.023, 00 777.674, 00 801.004, 00 825.034, 00 849.785, 00 875.279, 00 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 60 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitu ngan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisa si (denga n rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dikelola pemerint ah tahun ke n jumlah kunjung an wisataw an di obyek wisata yang dikelola masyara kat tahun ke n 1.193.01 9,00 1.228.81 0,00 1.265.67 4,00 1.303.64 4,00 1.342.75 3,00 1.383.03 6,00 1.424.52 7,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATI Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi Pelaku Usaha Jumlah Sumber Daya Pariwisa ta yang tersertifi kasi 166,00 176,00 186,00 196,00 206,00 216,00 226,00 *DO:- Sumber Daya Pariwisa ta meliputi pelaku usaha (SDM Pelaku Wisata dan UJP)- Jumlah SDM dan UJP Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 61 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitu ngan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisa si (denga n rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yang tersertifi kasi didapatk an dari total pelaku wisata yang tersertifi kasi kompete nsi dari Lembag a Sertifika si Profesi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah orang Jumlah pengunj ung di daya tarik wisata budaya dan sejarah 121.686, 00 125.337, 00 129.097, 00 132.970, 00 136.959, 00 141.068, 00 145.300, 00 *) DO daya tarik wisata : Kunjung an di Desa WIsata yang memberi kan paket wisata Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 62 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitu ngan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisa si (denga n rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 budaya dan sejarah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tingg % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangk at Daerah Berkinerj a Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangk at Daerah yang dilaksan akan pada Tahun-n) x 100% 98,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029 63 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta 55651 Telp (0274)773073 www.perdagangan.kulonprogokab.go.id DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KULON PROGO perdagangan@kulonprogokab.go.id disdag_kp RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 – 2029 DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ...........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 3 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................... 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ................................................................................................ 5 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah...................................................... 5 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ..................................... 5 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.......................................................... 10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................. 13 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .................................................................. 26 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ...................................... 26 2.2.2 Isu Strategis .......................................................................................... 27 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................... 29 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .......... 29 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .......................................... 30 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................................... 32 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Rencana Pendanaan ...................... 32 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.................................................... 41 BAB V PENUTUP..................................................................................................... 43 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon 11 Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 11 Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat 11 Tabel 2.4 Kondisi Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 12 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 14 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo 17 Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 18 Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah 27 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 29 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan 30 Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 30 Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 33 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 41 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 42 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci 42 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan Perangkat Daerah dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan adalah:
4. 1.Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. 3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
7. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 2
8. 5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. 6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
10. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. 8.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. 9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
13. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. 12.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. 13.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
17. 14.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
18. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
19. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 3
20. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
21. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
22. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah:
24. 1.Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas`dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
25. 2.Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Perdagangan dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
26. 3.Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah:
27. 1.menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran pembangunan tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, serta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo;
28. 2.menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
29. 3.merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah;
30. 4.menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029; RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 4
31. 5.menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
32. 1.Tugas Dinas Perdagangan mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.
33. 2.Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Perdagangan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 3.Struktur Organisasi Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan yaitu Urusan Perdagangan. Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
2. 1.Kepala Dinas;
3. 2.Sekretariat, terdiri dari:
a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. 3.Bidang Usaha Perdagangan
2. 4.Bidang Sarana Perdagangan
3. 5.Unit Pelaksana Teknis Daerah
4. 6.Jabatan Fungsional RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 6 Uraian tugas untuk setiap struktur adalah sebagai berikut:
5. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
c.pengoordinasian administasi kesekretariatan dinas;
d.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
e.pengoordinasi pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
f.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
g.pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
h.pengoordinasian pembinaan Aparatus Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
i.pengoordinasian pelaksaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
1. 2.Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan kesekretariatan;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 7
j.pengoorinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. 3.Bidang Usaha Perdagangan Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan usaha perdagangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Usaha Perdagangan;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan;
c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis usaha perdagangan;
d.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan usaha perdagangan;
e.pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Usaha Perdagangan;
f.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Usaha Perdagangan;
g.pengoordinasian dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
h.pengoordinasian dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar;
i.pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
j.pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 8
k.pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan;
l.pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
m.pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
n.pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
o.pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
p.pameran dagang nasional;
q.pameran dagang lokal;
r.misi dagang bagi produk ekspor;
s.peningkatan citra produk ekspor;
t.pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
u.pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten;
v.pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten;
w.fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusahan (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem perizinan Berusaha melalui sistem elektronik;
x.fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
y.fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik;
z.pelaksanaan fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) luar negeri terintegrasi secara elektronik; aa. pelaksanaan fasilitasi perizinan dan pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba luar negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik; bb. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 9 melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; cc. fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dd. fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang; ee. pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya; ff. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2; gg. pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2); hh. koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal; dan ii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Bidang Sarana Perdagangan Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sarana Perdagangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;
b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perdagangan;
c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis sarana prasarana perdagangan;
d.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Sarana Perdagangan;
e.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
f.pelaksanaan fasilitasi terkait sistem resi Gudang di wilayah Kabupaten;
g.identifikasi terhadap Lembaga dan komoditas potensial sistem Resi Gudang di wilayah Kabupaten/Kota;
h.penyediaan sarana distribusi perdagangan;
i.pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan; RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 10
j.pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
k.pelaksanaan pendapatan dari hasil pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
l.pengadaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan keistimewaan urusan Kebudayaan;
m.pengelolaan data dan informasi sarana distribusi perdagangan;
n.pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Perdagangan; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
1. 1.Keadaan Pegawai Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan didukung oleh ASN sebanyak 45 orang (laki-laki 26 orang dan perempuan 19 orang) terdiri dari 1 orang pejabat eselon IIIa, 2 orang pejabat eselon IIIb, 5 orang pejabat eselon IVa, 3 orang pejabat eselona IVb, 13 orang Jabatan Fungsional Tertentu, serta 21 orang jabatan pelaksana. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 11 Kondisi kepegawaian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon No Jenis/ Macam Jumlah Keterangan 1 Eselon II b 1 orang Kepala Dinas 2 Eselon III a 1 orang Sekretaris Dinas 3 Eselon III b 2 orang Kepala Bidang 4 Eselon IV a 5 orang Ka.Subbag /Ka.UPT 5 Eselon IV b 3 orang Ka subbag TU UPT 6 Fungsional tertentu 13 orang Penera, Analis Perdagangan, Pengawas Kemetrologian, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 7 Fungsional Umum 20 orang Pelaksana Jumlah 45 orang Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025 Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja No Jenis/ Macam Jumlah Jenis Kelamin Jumlah Kondisi Saat ini L P Kebutuhan 1 Sekretariat 10 orang 5 5 15 orang 2 Bidang Usaha Perdagangan 9 orang 4 5 12 orang 3 Bidang Sarana Perdagangan 6 orang 2 4 8 orang 4 UPT Pasar Wilayah I 8 orang 6 2 13 orang 5 UPT Pasar Wilayah II 6 orang 6 0 11 orang 6 UPT Metrologi Legal 6 orang 4 2 7 orang Jumlah 45 orang 27 18 66 orang Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025 Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat No Jenis/Macam Jumlah (orang) 1 Kualifikasi pendidikan
a.Pasca Sarjana (S2)
b.Sarjana / Diploma IV
c.Diploma III
d.SLTA
e.SLTP 10 orang 15 orang 8 orang 11 orang 1 orang 2 Pangkat / Golongan
a.PNS Golongan IV 6 orang RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 12
b.PNS Golongan III
c.PNS Golongan II
d.PPPK Golongan IX
e.PPPK Golongan VII 31 orang 5 orang 2 orang 1 orang Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025
1. 2.Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Kondisi Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Gol Kode Bidang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 1,00 TANAH 1 1,01 Tanah 1 2 2,00 PERALATAN DAN MESIN 1.189 2,01 Alat Besar 1 1 2,02 Alat Angkutan 21 20 1 2,03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 443 443 2,04 Alat Pertanian 0 2,05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga 657 657 2,06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 10 10 2,07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan 0 2,08 Alat Laboratorium 20 20 2,09 Alat Persenjataan 0 2,10 Komputer 37 37 2,11 Alat Eksplorasi 0 2,12 Alat Pengeboran 0 2,13 Alat Produksi, Pengolahan Dan 0 2,14 Alat Bantu Eksplorasi 0 2,15 Alat Keselamatan Kerja 0 2,16 Alat Peraga 0 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 13 Gol Kode Bidang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2,17 Peralatan Proses/produksi 0 2,18 Rambu - Rambu 0 2,19 Peralatan Olah Raga 0 3 3,00 GEDUNG DAN BANGUNAN 37 3,01 Bangunan Gedung 37 36 1 4 4,00 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 1 4,04 Jaringan 1 1 5 5,00 ASET TETAP LAINNYA 46 5,01 Bahan Perpustakaan 46 46 6 6,00 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1 6,01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah 1 J U M L A H 1.275 Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 14 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Indikator Kinerja PD 1 Nilai usaha perdagangan (milyar rupiah) 2.672,41 2.314,73 2.430,47 2.626,50 2.705,30 2.469,77 2.314,73 3.226,16 2.646,49 2.708,64 0,92 1,00 1,33 1,01 1,00 Indikator Kinerja Program 1 Program pengembangan usaha perdagangan (%) 9,91 10,15 n.a. n.a. n.a. 12,60 9,29 n.a. n.a. n.a. 1,27 0,92 - - - 2 Program peningkatan kualitas pasar tradisional (%) 36,29 41,65 n.a. n.a. n.a. 24,97 41,11 n.a. n.a. n.a. 0,69 0,99 - - - 3 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan (%) n.a. n.a. 22,22 25,93 32,00 n.a. n.a. 22,22 26,92 36,00 - - 1,00 1,04 1,13 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 15 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%) n.a. n.a. 7,33 8,80 7,75 n.a. n.a. 4,75 7,79 4,89 - - 0,65 0,89 0,63 5 Program Pengembangan Ekspor (milyar rupiah) n.a. n.a. 181,08 190,12 236,11 n.a. n.a. 374,53 236,11 247,56 - - 2,07 1,24 1,05 6 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen n.a. n.a. 49,72 45,51 74,86 n.a. n.a. 49,55 56,51 78,71 - - 1,00 1,24 1,05 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 16 Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dalam rentang waktu 2021-2024 cukup fluktuatif. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi covid- 19, disertai dengan menurunnya kondisi keamanan dan ekonomi global. Beberapa komoditi ekspor mengalami dampak berupa menurunnya volume permintaan di antaranya produk synthetic wig (rambut palsu) yang mencapai 50%. Sebagai catatan, pada Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%) kinerjanya dinilai baik apabila rasio capaian bernilai <1 (kurang dari 1,00). Karena nilai ini merupakan nilai koefisien variasi harga antar waktu, di mana nilai yang semakin kecil menunjukkan tingkat fluktuasi harga yang semakin rendah. Dinas Perdagangan juga merencanakan upaya digitalisasi transaksi pembayaran retribusi pelayanan pasar dalam lima tahun mendatang, guna mendukung akuntabilitas dan akurasi data pembayaran retribusi oleh para pedagang pasar kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, Dinas Perdagangan juga berperan aktif dalam upaya pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta operasi pasar. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 17 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Belanja Operasi 7.262.522.461 8.065.076.701 13.335.255.910 13.251.400.756 11.238.118.427 7.001.168.966 7.570.433.684 10.454.695.296 12.501.667.979 10.248.487.222 0,96 0,94 0,78 0,94 0,91 0,09 0,08
2. 1.Belanja Pegawai 4.786.891.241 4.598.773.450 5.218.787.626 4.343.772.765 4.590.802.755 4.583.720.384 4.256.222.833 3.941.895.446 3.845.069.923 3.802.575.208 0,96 0,93 0,76 0,89 0,83 -0,01 -0,04
3. 2.Belanja barang dan jasa 2.475.631.220 2.734.920.251 5.349.889.284 6.657.386.991 6.410.965.672 2.417.448.582 2.628.642.449 4.947.544.050 6.443.922.682 6.214.225.749 0,98 0,96 0,92 0,97 0,97 0,21 0,21
4. 3.Belanja subsidi 0 0 1.356.040.000 807.240.000 0 0 0 548.800.000 807.240.000 0 - - 0,40 1,00 - - -
5. 4.Belanja hibah 0 731.383.000 1.410.539.000 1.443.001.000 236.350.000 0 685.568.402 1.016.455.800 1.405.435.374 231.686.265 - 0,94 0,72 0,97 0,98 -0,25 -0,24 B. Belanja Modal 603.914.200 940.826.000 1.487.378.000 5.731.454.000 3.559.247.000 603.590.963 834.756.399 1.462.457.900 2.099.822.096 2.960.977.007 1,00 0,89 0,98 0,37 0,83 0,43 0,37 Keterangan: Anggaran berdasarkan nomenklatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Urusan Perdagangan 7.282.193.361 7.803.137.701 10.727.184.410 14.475.446.556 12.728.659.927 7.026.675.229 7.265.045.356 8.464.576.948 10.267.399.519 9.075.880.243 0,96 0,93 0,79 0,71 0,71 11,82 5,25 I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 5.291.257.986 5.503.494.601 5.840.389.410 5.235.842.356 5.411.805.527 5.076.764.686 5.127.367.260 4.547.941.382 4.720.460.362 4.610.755.454 0,96 0,93 0,78 0,90 0,85 0,45 -1,91 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 18 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
6. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.890.000 9.949.000 23.000.000 14.601.900 12.585.000 17.869.100 9.874.150 22.760.255 13.716.300 12.226.701 1,00 0,99 0,99 0,94 0,97 -6,79 -7,31
a.Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.745.000 5.124.000 15.500.000 6.600.000 6.105.000 12.735.200 5.070.900 15.358.835 6.154.870 5.958.349 1,00 0,99 0,99 0,93 0,98 -13,69 -14,09
b.Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.145.000 4.825.000 7.500.000 8.001.900 6.480.000 5.133.900 4.803.250 7.401.420 7.561.430 6.268.352 1,00 1,00 0,99 0,94 0,97 4,72 4,07
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.646.151.241 4.675.848.450 5.230.893.626 4.373.858.265 4.608.304.055 4.444.412.084 4.329.491.333 3.953.372.535 3.874.122.163 3.819.275.904 0,96 0,93 0,76 0,89 0,83 -0,16 -2,99
a.Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.593.151.241 4.597.473.450 5.144.987.626 4.265.772.765 4.514.302.755 4.391.450.384 4.254.922.833 3.875.295.446 3.781.619.923 3.726.750.208 0,96 0,93 0,75 0,89 0,83 -0,35 -3,23
b.Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 42.500.000 68.375.000 75.000.000 93.180.800 76.500.000 42.489.600 64.801.000 67.543.509 78.022.265 75.825.000 1,00 0,95 0,90 0,84 0,99 12,47 12,28
c.Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 10.500.000 10.000.000 10.906.000 14.904.700 17.501.300 10.472.100 9.767.500 10.533.580 14.479.975 16.700.696 1,00 0,98 0,97 0,97 0,95 10,76 9,78 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 19 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.280.000 0 0 33.507.600 30.000.000 2.279.800 0 0 32.307.600 28.000.000 1,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,96 0,93 67,43 65,14
a.Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.280.000 0 0 33.507.600 30.000.000 2.279.800 0 0 32.307.600 28.000.000 1,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,96 0,93 67,43 65,14
1. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.249.224 51.296.130 79.247.400 82.835.700 75.353.200 195.242.951 50.697.200 72.439.723 79.837.475 73.816.462 1,00 0,99 0,91 0,96 0,98 -17,34 -17,68
a.Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.918.724 9.784.330 15.172.000 22.745.300 23.000.200 154.912.624 9.773.200 15.135.000 22.344.000 22.333.272 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 -31,71 -32,12
b.Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.330.500 41.511.800 64.075.400 60.090.400 52.353.000 40.330.327 40.924.000 57.304.723 57.493.475 51.483.190 1,00 0,99 0,89 0,96 0,98 5,36 5,00
1. 5.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 6.900.000 303.499.000 6.875.000 192.121.400 0 6.900.000 291.568.500 6.753.000 190.508.000 0 1,00 0,96 0,98 0,99 #DIV/0! -100,00 -100,00 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 20 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Urusan Pemerintah Daerah
a.Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 284.749.000 0 54.500.000 0 0 275.118.500 0 53.962.000 0 #DIV/0! 0,97 #DIV/0! 0,99 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b.Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.900.000 18.750.000 6.875.000 137.621.400 0 6.900.000 16.450.000 6.753.000 136.546.000 0 1,00 0,88 0,98 0,99 #DIV/0! -100,00 -100,00
1. 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 258.690.221 304.798.321 314.079.484 313.152.091 331.072.622 250.730.451 290.435.977 308.220.869 306.903.424 324.745.977 0,97 0,95 0,98 0,98 0,98 5,06 5,31
a.Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 136.787.021 152.999.633 161.170.700 160.653.507 166.318.006 129.021.651 138.873.386 155.809.983 154.416.293 160.170.617 0,94 0,91 0,97 0,96 0,96 3,99 4,42
b.Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 121.903.200 151.798.688 152.908.784 152.498.584 164.754.616 121.708.800 151.562.591 152.410.886 152.487.131 164.575.360 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,21 6,22
1. 7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 164.097.300 158.103.700 186.293.900 225.765.400 354.490.650 159.330.300 155.300.100 184.395.000 223.065.400 352.690.410 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 16,65 17,22 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 21 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Urusan Pemerintahan Daerah
a.Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.669.000 106.565.400 147.708.300 147.808.700 154.621.700 113.226.000 104.080.100 145.809.400 146.811.200 154.123.700 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 5,61 6,36
b.Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.665.000 32.900.000 0 52.241.000 170.532.000 21.341.800 32.800.000 0 50.538.500 169.229.760 0,99 1,00 #DIV/0! 0,97 0,99 51,08 51,30
c.Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.763.300 18.638.300 38.585.600 25.715.700 29.336.950 24.762.500 18.420.000 38.585.600 25.715.700 29.336.950 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 3,45 3,45 II. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1.708.729.900 1.906.770.600 2.799.971.200 7.188.216.200 6.006.195.200 1.695.190.468 1.750.745.596 2.680.565.069 3.522.125.265 3.190.914.037 0,99 0,92 0,96 0,49 0,53 28,58 13,49
1. 1.Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan 1.482.641.300 759.692.000 1.641.970.200 6.885.706.700 5.614.211.000 1.469.152.668 672.708.521 1.613.975.768 3.227.950.874 2.801.678.681 0,99 0,89 0,98 0,47 0,50 30,51 13,78 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 22 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Sarana Distribusi Perdagangan
a.Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 662.664.700 644.918.000 1.529.970.200 5.762.103.000 3.406.573.000 649.344.068 558.031.521 1.502.490.888 2.126.947.003 2.801.678.681 0,98 0,87 0,98 0,37 0,82 38,74 33,96
b.Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 819.976.600 114.774.000 112.000.000 1.123.603.700 2.207.638.000 819.808.600 114.677.000 111.484.880 1.101.003.871 1,00 1,00 1,00 0,98 0,00 21,91 -100,00
1. 2.Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 226.088.600 1.147.078.600 1.158.001.000 302.509.500 391.984.200 226.037.800 1.078.037.075 1.066.589.301 294.174.391 389.235.356 1,00 0,94 0,92 0,97 0,99 11,63 11,48
a.Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 91.278.800 73.898.500 100.040.000 147.384.000 194.382.200 91.248.600 73.540.200 99.790.816 142.414.372 193.551.810 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 16,32 16,23
b.Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 134.809.800 1.073.180.100 1.057.961.000 155.125.500 197.602.000 134.789.200 1.004.496.875 966.798.485 151.760.019 195.683.546 1,00 0,94 0,91 0,98 0,99 7,95 7,74 III. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 167.912.100 206.171.200 1.476.947.200 1.423.550.100 523.662.400 158.112.000 203.017.100 641.274.284 1.411.338.188 512.375.269 0,94 0,98 0,43 0,99 0,98 25,54 26,51 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 23 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pokok dan Barang Penting
1. 1.Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 50.079.100 206.171.200 81.474.000 507.092.700 270.362.400 47.681.000 203.017.100 77.832.804 500.739.942 264.444.006 0,95 0,98 0,96 0,99 0,98 40,11 40,86
a.Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 50.079.100 206.171.200 81.474.000 507.092.700 270.362.400 47.681.000 203.017.100 77.832.804 500.739.942 264.444.006 0,95 0,98 0,96 0,99 0,98 40,11 40,86
1. 2.Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 117.833.000 0 1.395.473.200 916.457.400 253.300.000 110.431.000 0 563.441.480 910.598.246 247.931.263 0,94 #DIV/0! 0,40 0,99 0,98 16,54 17,56 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 24 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
a.Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 117.833.000 0 1.395.473.200 916.457.400 253.300.000 110.431.000 0 563.441.480 910.598.246 247.931.263 0,94 #DIV/0! 0,40 0,99 0,98 16,54 17,56 IV. Program Pengembangan Ekspor 50.970.900 123.196.500 518.464.600 524.902.700 599.877.000 37.709.700 121.781.500 503.941.013 510.738.604 576.355.821 0,74 0,99 0,97 0,97 0,96 63,74 72,52
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.970.900 123.196.500 518.464.600 524.902.700 599.877.000 37.709.700 121.781.500 503.941.013 510.738.604 576.355.821 0,74 0,99 0,97 0,97 0,96 63,74 72,52
a.Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor 50.970.900 123.196.500 518.464.600 524.902.700 599.877.000 37.709.700 121.781.500 503.941.013 510.738.604 576.355.821 0,74 0,99 0,97 0,97 0,96 63,74 72,52 V. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 63.322.475 63.504.800 91.412.000 102.935.200 187.119.800 58.898.375 62.133.900 90.855.200 102.737.100 185.479.662 0,93 0,98 0,99 1,00 0,99 24,20 25,79 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 25 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
1. 1.Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 63.322.475 63.504.800 91.412.000 102.935.200 187.119.800 58.898.375 62.133.900 90.855.200 102.737.100 185.479.662 0,93 0,98 0,99 1,00 0,99 24,20 25,79
a.Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 63.322.475 63.504.800 91.412.000 102.935.200 187.119.800 58.898.375 62.133.900 90.855.200 102.737.100 185.479.662 0,93 0,98 0,99 1,00 0,99 24,20 25,79 Keterangan: Anggaran berdasarkan nomenklatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 26 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo di antaranya adalah pedagang pasar rakyat, pedagang di luar pasar, pedagang kreatif lapangan, serta pelaku usaha barang dan jasa yang memiliki alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP). 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kelompok sasaran layanan di antaranya dapat diuraikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum tertatanya PKL. Belum terdapat lokasi khusus yang diperuntukkan bagi PKL Terbatasnya lokasi khusus untuk PKL. 2 Pasar rakyat belum semuanya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana di beberapa pasar rakyat belum memenuhi standar. - Keterbatasan anggaran pemeliharaan pasar rakyat. - Keterbatasan lahan untuk pemenuhan fasilitas pendukung pasar. - Status tanah tempat berdirinya pasar rakyat sebagian besar tanah kasultanan (SG), tanah pakualaman (PAG) dan Tanah Kalurahan. Hanya satu pasar rakyat yang sebagian tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 3 Pelayanan tera/ tera ulang belum optimal. Pelayanan tera/tera ulang belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten. - Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 27 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang. 4 Target PAD belum terpenuhi. Belum optimalnya penggalian potensi PAD. - Kondisi ekonomi lesu. - Pengunjung pasar sepi. - Perubahan perilaku konsumen. 5 Digitalisasi pasar belum optimal. Kesadaran/ pola pikir masyarakat terhadap digitalisasi pasar masih rendah. Belum terbangun sistem digitalisasi pasar. 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan yang berupa permasalahan- permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, serta mencakup pula potensi masalah yang akan dihadapi dan berdampak dalam jangka panjang. Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Perkembangan sektor perdagangan

1.Belum tertatanya PKL
2.Pasar rakyat belum semua dalam kondisi baik.
3.Pelayanan tera/ tera ulang belum optimal.
4.Target PAD belum terpenuhi
5.Digitalisasi pasar belum optimal. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang belum optimal. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua serta membangun infrastruktur tangguh. Kebijakan perdagangan luar negeri, serta isu lingkungan dan sosial dalam praktik perdagangan. Transformasi ekonomi yang merupakan proses menyeluruh dan bekelanjutan untuk memindahkan sumber daya manusia dan sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif.
1.Mayoritas pelaku usaha berorientasi ekspor belum melakukan ekspor mandiri.
2.PKL menempati lokasi fasilitas yang bukan peruntukannya.
3.Perubahan pemakaian alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dari mekanik ke digital.
4.Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar yang mendapat respon RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 28 Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) keberatan dari pedagang.

5.Perubahan perilaku masyarakat berbelanja secara online. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 29 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya Kemandirian Daerah PDRB Per Kapita (ADHB) 40.043– 40.272 42.865– 43.357 45.874– 46.666 49.087– 50.221 52.516– 54.036 56.179– 58.136 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya nilai usaha perdagangan Nilai usaha perdagangan 2.790.643. 014.858,50 2.865.527. 205.476,43 2.941.228. 019.000,25 3.017.782. 113.075,26 3.095.227. 879.979,02 3.173.605. 522.852,97 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP perangkat daerah A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 Nilai usaha perdagangan terdiri dari tiga unsur yaitu nilai usaha perdagangan dalam daerah di luar pasar, nilai usaha perdagangan di dalam pasar, serta nilai usaha perdagangan luar daerah (ekspor). RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 30 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Dalam pelaksanannya melalui penahapan- penahapan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) • Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk • Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk • Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk • Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk • Pendataan pelaku usaha dan potensi produk • Pembinaan pelaku usaha dan produk potensi • Pendampingan pelaku usaha • Kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi produk Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Dinas Perdagangan Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Kemandirian Daerah Meningkatnya nilai usaha perdagangan - Penataan pembinaan, pendampingan, pelatihan serta promosi pelaku usaha perdagangan - Pembentukan kelompok usaha pelaku perdagangan. - Pengembangan produk lokal Kulon Progo. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 31 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan - Fasilitasi sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perdagangan. - Bantuan sarana dan prasarana. - Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. - Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. - Tertib administrasi penggunaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. - Pembangunan/ revitalisasi/ rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan. - Pemberdayaan pelaku usaha pasar rakyat. - Peningkatan kualitas petugas pengelolaan pasar rakyat. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 32 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Rencana Pendanaan Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, maka rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut ini: RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 33 Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Outcome: Meningkatnya kinerja subkegiatan pada perangkat daerah Persentase subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 95,83 100,00 4.372.095.884 100,00 4.222.940.673 100,00 4.265.170.079 100,00 4.307.821.779 100,00 4.350.899.996 100,00 4.394.408.995 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Terencananya, teranggarkannya, dan terevaluasinya kinerja perangkat daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 2 2 14.568.600 2 14.635.600 2 14.635.600 2 14.635.600 2 14.635.600 2 14.635.600 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 3 9.282.900 2 6.955.600 2 6.955.600 2 6.955.600 2 6.955.600 2 6.955.600 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 21 21 5.285.700 12 7.680.000 12 7.680.000 12 7.680.000 12 7.680.000 12 7.680.000 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 3 3 3.816.072.855 3 3.633.247.488 3 3.633.247.488 3 3.633.247.488 3 3.633.247.488 3 3.633.247.488 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 720 720 3.750.838.055 47 3.552.393.488 47 3.552.393.488 47 3.552.393.488 47 3.552.393.488 47 3.552.393.488 Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 12 1 55.750.000 1 58.600.000 1 58.600.000 1 58.600.000 1 58.600.000 1 58.600.000 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 34 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD laporan 14 14 9.484.800 14 22.254.000 14 22.254.000 14 22.254.000 14 22.254.000 14 22.254.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1 0 0 0 0 1 10.000.000 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 4 0 0 0 0 2 10.000.000 0 0 2 20.000.000 2 20.000.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 2 2 30.056.300 2 39.053.600 2 39.053.600 2 39.053.600 2 39.053.600 2 39.053.600 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 5 4 14.452.300 1 18.455.600 1 18.455.600 1 18.455.600 1 18.455.600 1 18.455.600 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 2 12 15.604.000 1 20.598.000 1 20.598.000 1 20.598.000 1 20.598.000 1 20.598.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 0 0 0 1 18.371.700 1 18.371.700 2 103.252.806 1 10.000.000 1 10.000.000 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 35 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 0 0 0 0 0 0 1 98.252.806 0 0 0 0 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 0 0 3 18.371.700 1 18.371.700 1 5.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 2 2 346.949.829 2 346.643.385 2 346.643.385 2 346.643.385 2 346.643.385 2 346.643.385 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan istrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 4 12 172.199.409 1 172.199.409 1 172.199.409 1 172.199.409 1 172.199.409 1 172.199.409 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 2 12 174.750.420 1 174.443.976 1 174.443.976 1 174.443.976 1 174.443.976 1 174.443.976 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 3 2 164.448.300 2 170.988.900 3 203.218.306 2 170.988.900 3 287.319.923 3 330.828.922 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeiharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya unit 25 25 138.439.000 21 144.936.200 21 144.936.200 21 144.936.200 21 144.936.200 21 144.936.200 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 1 0 0 0 0 1 32.229.406 0 0 1 116.331.023 1 159.840.022 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 36 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 18 11 26.009.300 14 26.052.700 14 26.052.700 14 26.052.700 14 26.052.700 14 26.052.700 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase pasar rakyat kondisi baik % 36,00 40,00 3.049.799.700 40,00 3.885.246.500 44,00 10.680.495.445 44,00 11.321.325.171 48,00 12.000.604.681 48,00 12.720.640.961 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Output: Terbangun dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 2 2 2.587.411.300 2 3.472.558.100 2 10.150.495.445 2 10.761.325.171 2 11.410.604.681 2 12.090.640.961 Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan unit 4 1 291.275.200 2 1.174.372.200 3 7.650.495.445 3 8.211.325.171 4 8.810.604.681 4 9.390.640.961 Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan unit 25 25 2.296.136.100 25 2.298.185.900 25 2.500.000.000 25 2.550.000.000 25 2.600.000.000 25 2.700.000.000 Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Output: Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 2 2 462.388.400 2 412.688.400 2 530.000.000 2 560.000.000 2 590.000.000 2 630.000.000 Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada dokumen 2688 2738 217.772.900 2.788 197.772.900 2800 250.000.000 2850 265.000.000 2900 280.000.000 2950 300.000.000 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 37 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dokumen 4610 4026 244.615.500 4086 214.915.500 4130 280.000.000 4180 295.000.000 4230 310.000.000 4280 330.000.000 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Stabilitas harga bahan pokok antar waktu % 5,97 5,92 625.310.000 5,87 303.767.000 5,82 358.445.060 5,77 379.951.763 5,72 402.748.868 5,67 426.913.800 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Output: Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1 1 299.449.200 1 53.367.000 1 78.445.060 1 84.951.763 1 92.748.868 1 101.913.800 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat laporan 4 3 299.449.200 2 53.367.000 2 78.445.060 2 84.951.763 3 92.748.868 3 101.913.800 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 38 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Output: Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/ Kota Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1 1 325.860.800 1 250.400.000 2 280.000.000 2 295.000.000 2 310.000.000 2 325.000.000 Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota laporan 12 13 325.860.800 13 250.400.000 12 40.000.000 12 45.000.000 12 50.000.000 12 55.000.000 Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota laporan 0 0 0 0 0 1 240.000.000 1 250.000.000 1 260.000.000 1 270.000.000 Program Pengembangan Ekspor Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang orang 8 12 151.197.000 15 151.197.000 18 178.412.460 21 189.117.207 24 200.464.239 27 212.492.093 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Output: Terselenggaranya promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1 1 151.197.000 1 151.197.000 1 178.412.460 1 189.117.207 1 200.464.239 1 212.492.093 Subkegiatan Pameran Dagang Nasional Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang pelaku usaha 0 0 0 0 0 2 128.412.460 2 125.000.000 2 132.464.239 2 144.492.093 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 39 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Subkegiatan Pameran Dagang Lokal Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal pelaku usaha 0 0 0 0 0 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan pelaku usaha 0 0 0 0 0 0 0 1 16.117.207 1 20.000.000 1 20.000.000 Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi produk 100 110 151.197.000 120 151.197.000 125 20.000.000 125 18.000.000 125 18.000.000 125 18.000.000 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Outcome: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen % 78,71 90,50 139.606.800 91,74 139.606.800 92,68 151.564.016 93,74 156.168.459 94,38 162.674.449 95,88 167.872.583 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Output: Terlaksananya metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 1 1 139.606.800 1 139.606.800 1 151.564.016 1 156.168.459 1 162.674.449 1 167.872.583 Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang unit 6128 6000 139.606.800 6020 139.606.800 6100 151.564.016 6200 156.168.459 6250 162.674.449 6300 167.872.583 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya sarana distribusi perdagangan Persentase dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan % n.a. n.a. 0 100,00 0 100,00 3.949.637.512 100,00 4.092.933.180 100,00 4.092.933.180 100,00 4.092.933.180 Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 40 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Output: Terlestarikannya cagar budaya dan warisan budaya Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 Subkegiatan Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya Jumlah objek cagar budaya dan warisan budaya yang dikembangkan objek 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terlaksananya adat, seni, tradisi dan lembaga budaya Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan dokumen 0 0 0 0 0 1 3.949.637.512 1 2.092.933.180 1 2.092.933.180 1 2.092.933.180 Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi laporan 0 0 0 0 0 1 3.949.637.512 1 2.092.933.180 1 2.092.933.180 1 2.092.933.180 RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 41 Adapun subkegiatan prioritas pendukung program prioritas pembangunan daerah adalah sebagaimana terdapat pada tabel 4.2 berikut ini: Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Pengembangan Ekspor Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor 2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan reviu terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 42 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel 4.3 dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tabel 4.4, yang dilaksanakan sebagaimana tabel 4.5 berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 No Indikator Satuan Target Setiap Tahun Ket. Transisi I II III IV V 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai usaha perdagangan Milyar Rupiah 2.790,64 2.865,53 2.941,23 3.017,78 3.095,23 3.173,61 2 Nilai AKIP perangkat daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 3 Nilai SPIP perangkat daerah Nilai 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 90,50 91,74 92,68 93,74 94,38 95,88 Pada periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, Dinas Perdagangan tidak mengampu indikator kinerja daerah (IKD). RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 43 BAB V PENUTUP Rencana Strategis Dinas Perdagangan periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Dinas Perdagangan. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 5.1 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut: • Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan. • Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. • Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Dinas maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. • Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029 44 dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. 5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. • Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman. • Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. • Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya. • Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan
(0274)773010 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 setda.kulonprogokab.go.id SEKRETARIAT DAERAH KAB. KULON PROGO ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv BAB I PENDAHULUAN................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang..................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum................................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................. 4 1.4 Sistematika Penulisan.......................................................................... 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH........................................................ 6 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah............................................ 6 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.................................. 6 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah......................................................... 30 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia........................................................................ 30 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana......................................................................... 34 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.................................................. 34 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan................................................................ 47 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah....................................................................... 47 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah........ 48 2.1.4.3 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah................................................................................................. 48 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.......................................................... 49 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah...................................... 49 2.2.2 Isu Strategis......................................................................................... 50 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................... 53 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029... 53 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029...................... 55 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...................................................... 58 4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan...................................... 58 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah......................................................................... 70 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.................................................. 72 4.4 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029............................................................................................ 72 4.5 Target Kinerja Indikator Program......................................................... 74 BAB V PENUTUP.......................................................................................................... 76 5.1 Kaidah Pelaksanaan............................................................................ 76 5.2 Pengendalian dan Evaluasi................................................................. 77 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan...... 77 5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan...................................................................................... 78 Lampiran iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang.... 30 Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselonisasi............. 31 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin............................................. 32 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................................... 33 Tabel 2.5 Kondisi Aset Sekretariat Daerah Tahun 2025............................................. 34 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.............................................................................. 35 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024................................................. 39 Tabel 2.8 Permasalahan Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo............ 50 Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah............................................... 51 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2025-2030..... 54 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029................................................................................................... 56 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra............................................................................... 57 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.............................................................................. 59 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah................................................................................ 70 Tabel 4.3 Rencana Penahapan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo............................................... 71 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030.................. 72 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030......... 73 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030................................................... 74 Tabel 4.7 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah.............................................. 75 iv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan RPJMD............................................................ 2 Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.......................................... 29 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang..................................... 31 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Eselonisasi.............................................. 32 Gambar 2.4 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.......................................... 32 Gambar 2.5 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.................................. 33 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Fungsi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; acuan dalam pembuatan renja dan RKA perangkat daerah; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, KLHS, perencanaan tingkat provinsi, perencanaan tingkat nasional dan dokumen terkait lainnya. 2 Gambar 1.1 Hubungan antara Renstra dengan RPJMD Sumber data : Permendagri No. 86 Tahun 2017 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5.Undang-Undang Nomor 119 tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305). 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penggangaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 No 14);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3 );
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 5); 4
19.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 Nomor 38). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025-2029. Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut :
1.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2.Tersusunnya program dan kegiatan serta subkegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2025- 2029 adalah sebagai berikut : 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi :

a.pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagaimana berikut :
a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. 1.Bagian Pemerintahan;
2. 2.Bagian Hukum;
3. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat.
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. 1.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. 2.Bagian Administrasi Pembangunan;
3. 3.Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.
d.Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. 1.Bagian Umum, terdiri atas : a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 7 b) Subbagian Keuangan.
2. 2.Bagian Organisasi, terdiri atas: a) Subbagian Kelembagaan.
3. 3.Bagian Protokol dan Rumah Tangga, terdiri atas: a) Subbagian Protokol; dan b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
e.Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugas untuk masing – masing struktur adalah sebagai berikut: A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat. 2) Untuk melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b.pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c.pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
d.penyelenggaraan integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
f.pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
g.Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
h.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
i.pengoordinasian pelaksanaaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
j.melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 8 I. Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian.
a.Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bagian Pemerintahan;
b.pengoordinasian perumusan bahan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
c.pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d.pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
e.pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f.pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g.penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
h.penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
i.penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
j.penyediaan Bahan Logistik Kantor;
k.penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
l.penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
m.penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
n.dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
o.pengadaan Aset Tak Berwujud;
p.penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
q.penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
r.pemeliharaan Mebel;
s.pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
t.pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
u.pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
v.pengoordinasian Administrasi Tata Pemerintahan;
w.pengoordinasian Fasilitasi Kerja Sama Daerah;
x.pengoordinasian Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
y.penataan Administrasi Pemerintahan; 9
z.pengelolaan Administrasi Kewilayahan; aa. fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; bb. fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri; cc. fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri; dd. evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama; ee. penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon; ff. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; gg. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah; hh. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; ii. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Pemerintahan; jj. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Pemerintahan; kk. penyiapan konsep rumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan; ll. penyiapan konsep rumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Daerah; mm. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kerja sama daerah dalam negeri; nn. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Memorandum of Understanding kerja sama Daerah; oo. Pelaksanaan pendokumentasian dan pengolahan data kerja sama Daerah dalam negeri; pp. Penyiapan bahan koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; qq. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah; rr. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi kewilayahan meliputi pembinaan administrasi pemerintahan kapanewon, kelurahan dan pertanahan; ss. penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan penetapan kode dan data kewilayahan; tt. pelaksanaan pembinaan administrasi kapanewon dan kelurahan; uu. penyiapan bahan dan pengoordinasian evaluasi kinerja Kapanewon; vv. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kapanewon, dan/ atau pemindahan ibukota kapanewon; 10 ww. penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi dan pemetaan wilayah; xx. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian wilayah perbatasan; yy. penyiapan bahan, fasilitasi, dan koordinasi kebijakan penanganan sengketa batas wilayah; zz. penyiapan bahan dan pengoordinasian evaluasi perkembangan kelurahan; aaa. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan hubungan kerja kapanewon dan kelurahan; bbb. penyiapan bahan dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah kapanewon dan kelurahan; ccc. penyiapan bahan, pengoordinasian, dan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu; ddd. pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana Kelurahan dan dana keistimewaan pada Kapanewon dan Kelurahan; eee. penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati; fff. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); ggg. pelaksanaan penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD); hhh. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah; iii. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Memori Masa Jabatan Bupati; jjj. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria urusan Pemerintahan Daerah; kkk. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; lll. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk alasan kepentingan pencalonan Bupati, Wakil Bupati, atau anggota legislatif; mmm. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; nnn. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif; ooo. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pemerintahan; ppp. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan 11 qqq. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II. Bagian Hukum Bagian Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Hukum;
b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
c.pengoordinasian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
d.pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e.pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f.pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g.pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
i.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
j.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
k.Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
l.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
m.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
n.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
o.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
p.Pengadaan Aset Tak Berwujud;
q.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
r.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
s.Pemeliharaan Mebel;
t.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 12
u.Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
v.Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
w.Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
x.Fasilitasi Bantuan Hukum;
y.Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum;
z.pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum; aa. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum; bb. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum; cc. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum; dd. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); ee. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Hukum; ff. penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah; gg. penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah; hh. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah; ii. penyiapan bahan analisis dan kajian produk hukum Daerah; jj. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah; kk. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah; ll. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah; mm. penyiapan bahan kajian yuridis terhadap rekomendasi/usulan Panewu terhadap pembatalan Produk Hukum di Kalurahan; nn. penyiapan bahan fasilitasi penyusunan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; oo. pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pp. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; qq. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia; rr. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); ss. penyiapan bahan pembinaan hukum; 13 tt. penyiapan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara; uu. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum Perangkat Daerah dan/atau aparat Pemerintahan Kalurahan terhadap permasalahan hukum berkaitan dengan perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara; vv. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga; ww. penyiapan bahan fasilitasi kerja sama penanganan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam upaya perdamaian; xx. pelaksanaan identifikasi, koordinasi dan fasilitasi terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan instansi penegak hukum yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum di wilayah Daerah; yy. penyiapan bahan kerja sama dengan pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas; zz. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah; aaa. pelaksanaan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; bbb. pelaksanaan pemberian registrasi dan pengundangan produk hukum Daerah; ccc. penghimpunan serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan; ddd. pengelolaan dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; eee. pelayanan administrasi informasi produk hukum Daerah; fff. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; ggg. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan Surat Edaran Bupati; hhh. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum; iii. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Hukum; dan jjj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. III. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian. 14 Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
c.pengoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
d.pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e.pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f.pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g.pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h.Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
i.Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
j.Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
k.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
l.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
m.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
n.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
o.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
p.Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
q.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
r.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
s.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
t.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
u.Pengadaan Aset Tak Berwujud;
v.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
w.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 15
x.Pemeliharaan Mebel;
y.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
z.Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; aa. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud; bb. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat; cc. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat; dd. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat; ee. penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan; ff. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; gg. penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; hh. penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; ii. penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan; jj. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; kk. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian organisasi kemasyarakatan keagamaan; pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; ll. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; mm. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; 16 nn. penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; oo. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial meliputi urusan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; pp. penyiapan bahan, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas; qq. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas; rr. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi urusan penanggulangan bencana; ss. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi forum pemangku kepentingan dan kerja sama pemberdayaan masyarakat; tt. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan upacara Peringatan Hari Besar Keagamaan; uu. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan Masjid Agung Kulon Progo; vv. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan rumah tidak layak huni; ww. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat; xx. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Kesejahteraan Rakyat; yy. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat; zz. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan aaa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang perekonomian dan pembangunan; 17
b.pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa;
c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang administrasi pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa;
f.pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
g.pengoordinasian pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan bidang tugasnya. I. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b.pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
c.pengoordinasian Peningkatan Pelayanan BLUD;
d.pengoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
e.pengoordinasian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
f.pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g.pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
h.pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 18
i.pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
j.pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
k.pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
l.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
m.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
n.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
o.Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD;
p.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
q.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
r.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
s.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
t.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
u.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
v.Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
w.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
x.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
y.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
z.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD; aa. Pengadaan Aset Tak Berwujud; bb. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; cc. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dd. Pemeliharaan Mebel; ee. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; ff. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; gg. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud; hh. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD; ii. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; jj. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; kk. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; ll. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD; mm. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD; nn. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; oo. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; 19 pp. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; qq. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; rr. pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; ss. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; tt. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; uu. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD; vv. pelaksanaan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD dan BLUD; ww. pelaksanaan fasilitasi proses pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran BUMD dan BLUD; xx. pelaksanaan fasilitasi tugas perangkat daerah di bidang perekonomian meliputi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian; yy. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian meliputi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian; zz. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; aaa. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan bbb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. II. Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian.
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan; 20
b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang pembangunan;
c.pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d.pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
e.pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f.pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g.pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
h.pengoordinasian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
i.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
j.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
k.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
l.Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD;
m.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
n.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
o.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
p.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
q.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
r.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
s.Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
t.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
u.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
v.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
w.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
x.Pengadaan Aset Tak Berwujud;
y.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
z.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; aa. Pemeliharaan Mebel; bb. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; cc. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dd. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud; ee. Pengoordinasian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; ff. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; gg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; hh. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup; ii. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air; 21 jj. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan; kk. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan; ll. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Administrasi Pembangunan; mm. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Administrasi Pembangunan; nn. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian; oo. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; pp. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi kebijakan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian; qq. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; rr. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian; ss. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; tt. penyiapan bahan pengoordinasian terkait pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik; uu. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik; vv. pelaksanaan koordinasi sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta; ww. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan; xx. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan; yy. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas pada Bagian Administrasi Pembangunan; dan zz. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 22 III. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Pengadaan Barang/ Jasa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
c.pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d.pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
e.pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f.pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g.pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
h.penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
i.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j.penyediaan peralatan rumah tangga;
k.penyediaan bahan logistik kantor;
l.penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
m.penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
n.penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
o.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
p.Pengadaan Aset Tak Berwujud;
q.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
r.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
s.Pemeliharaan Mebel;
t.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
u.Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; 23
v.Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
w.Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
x.Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
y.Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
z.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; aa. pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; bb. pembinaan administrasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; cc. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan; dd. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; ee. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa; ff. penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; gg. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; hh. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; ii. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; jj. pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa; kk. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal; ll. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; mm. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; nn. pelaksanaan penyelesaian permasalahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah; oo. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan infrastrukturnya; pp. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; qq. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; rr. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; ss. pengelolaan informasi kontrak; tt. pelaksanaan pengembangan aplikasi pengadaan barang/jasa; 24 uu. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di Unit Kerja Pengelola Barang Jasa (UKPBJ); vv. pelaksanaan pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; ww. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; xx. pengelolaan kelembagaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; yy. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; zz. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; aaa. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan kalurahan; bbb. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; ccc. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/ Jasa; dan ddd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. C. Asisten Administrasi Umum 1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan rumah tangga. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja bidang administrasi umum;
b.pengoordinasian bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi umum;
d.penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum;
e.mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi umum;
f.pembinaan dan pelayanan administrasi bidang administrasi umum;
g.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal lingkup Asisten Administrasi Umum;
h.pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Asisten Administrasi Umum; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 25 I. Bagian Umum Bagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Umum;
b.pengoordinasian dan penyiapan bahabn perumusan konsep kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
c.pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
d.pengoordinasian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
e.pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
f.pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g.pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
h.pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
i.pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
j.pengoordinasian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
k.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
l.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
m.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
n.Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD;
o.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
p.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
q.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
r.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
s.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
t.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
u.Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
v.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
w.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
x.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
y.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
z.Pengadaan Aset Tak Berwujud; 26 aa. pengoordinasian pengelolaan kearsipan Sekretariat Daerah; bb. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; cc. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Sekretariat Daerah; dd. pengoordinasian pelaksanaan ketatalaksanaan, budaya kerja dan inovasi pelayanan publik pada Sekretariat Daerah; ee. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi; ff. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; gg. penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah; hh. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah; ii. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah; jj. penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Sekretariat Daerah; kk. pelaksanaan pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah; ll. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Umum; dan mm. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugasnya. II. Bagian Organisasi Bagian Organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Organisasi;
b.pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, Kinerja dan serta kinerja reformasi birokrasi;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja reformasi birokrasi;
d.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; 27
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
f.pembinaan administrasi di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
g.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pada Bagian Organisasi;
h.pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
i.penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pola hubungan kerja;
j.pelaksanaan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
k.pembinaan, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/Perangkat Daerah;
l.pelaksanaan monitoring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat;
m.pelaksanaan fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
n.pelaksanaan pembinaan budaya kerja;
o.penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi;
p.pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
q.penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
r.pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah;
s.penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan road map reformasi birokrasi;
t.penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
u.penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur;
v.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
w.pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
x.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Organisasi; dan
y.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 28 III. .Bagian Protokol dan Rumah Tangga Bagian Protokol dan Rumah Tangga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Protokol dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Bagian. Untuk melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bagian Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan di bidang kerumahtanggaan, perlengkapan, protokol dan tata usaha pimpinan;
c.Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d.Pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
e.Pengoordinasian Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f.Pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g.Pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h.Pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
i.Pengoordinasian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
j.Pengoordinasian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
k.Pengoordinasian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
l.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
m.pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
n.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Protokol dan Rumah Tangga; dan
o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 29 Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah BAGIAN HUKUMBAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIS DAERAH JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TRANSMIGRASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Tabel 2.1 Komposisi pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan golongan ruang No. Golongan Ruang Jumlah Pegawai ASN Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%) 1 Gol IV 21 15,67 2 Gol III 84 62,69 3 Gol II 12 8,96 4 Gol I 0 0,00 5 Gol IX (PPPK) 12 8,96 6 Gol VII (PPPK) 1 0,75 7 Gol V (PPPK) 2 1,49 8 Gol I (PPPK) 2 1,49 Total 134 100,00 31 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang Sumber Data : Bagian Umum Setda, 2025 Dari tabel di atas komposisi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo per Agustus 2025 secara urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah: Golongan III, Golongan IV; Golongan II, Golongan IX (P3K), Golongan V (P3K), Golongan I (P3K) dan terakhir Golongan VII (P3K). Tabel 2.2 Komposisi pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan eselonisasi No. Jabatan Jumlah Pegawai ASN Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%) 1 Eselon II 7 5,22 2 Eselon III 9 6,72 3 Eselon IV 5 3,73 4 JFT 38 28,36 5 JFU 58 43,28 6 PPPK (Fungsional) 13 9,70 7 PPPK (Pelaksana) 4 2,99 Total 134 100,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Gol IV Gol III Gol II Gol I Gol IX (PPPK) Gol VII (PPPK) Gol V (PPPK) Gol I (PPPK) 21 84 12 0 12 1 2 2 Jumlah Pegaw ai ASN Berdasarkan Golongan Ruang 32 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berdasarkan Eselonisasi Sumber data : Bagian Umum Setda, 2025 Dari tabel di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo terdapat 7 pejabat struktural eselon II, 9 pejabat eselon III, 5 pejabat eselon IV, 62 jabatan fungsional umum dan 51 JFT. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah Pegawai ASN Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%) 1 Laki-Laki 75 55,97 2 Perempuan 59 44,03 Total 134 100,00 Gambar 2.4 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber data : Bagian Umum Setda, 2025 7; 5% 9; 7% 5; 4% 38; 28% 58; 43% 13; 10% 4; 3% Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonisasi Eselon II Eselon III Eselon IV JFT JFU PPPK (Fungsional) PPPK (Pelaksana) Laki-Laki; 75 Perempuan; 59 JUMLAH PEGAWAI ASN BERDASARKAN JENIS KELAMIN 33 Dari tabel di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 75 orang atau 55,97% dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang atau 44,03%. Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai ASN Persentase terhadap Jumlah Pegawai ASN (%) 1 S2 24 17,91 2 S1 / D IV 62 46,27 3 D III 10 7,46 4 SLTA 35 26,12 5 SLTP 0 0,00 6 SD 3 2,24 Total 134 100,00 Gambar 2.5 Diagram Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sumber data : Bagian Umum Setda, 2025 Dari tabel di atas, mayoritas pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berpendidikan S1 sebanyak 62 orang atau 46,27%, disusul dengan pendidikan SLTA sebanyak 35 orang atau 26,12%, Pendidikan S2 sebanyak 24 orang atau 17,91%, pendidikan D3 sebanyak 10 orang atau 7,46% dan pendidikan SD 3 orang atau 2,24%. 0 10 20 30 40 50 60 70 S2 S1 / D IV D III SLTA SLTP SD 24 62 10 35 0 3 J um la h P e ga w ai be rda s a rk a n Tingk a t P e ndidik a n 34 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kulon Progo, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja, adapun rincian sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kebupatan Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5 Kondisi Aset Sekretariat Daerah Tahun 2025 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Rusak Ringan Kondisi Rusak Sedang Kondisi Rusak Berat 1 Gedung kantor 32 32 - - - 2 Kendaraan Dinas Roda 4 32 32 - - - 3 Kendaraan Dinas Roda 2 38 37 1 - - 4 Laptop 92 90 2 - - 5 Komputer (PC) 25 24 1 - - 6 Televisi 28 28 - - - 7 LCD Projector 42 40 1 1 - 8 AC Split 98 97 1 - - 19 Kursi 1290 1227 53 10 - 10 Sound system 8 8 - - - 11 Genset 4 4 - - - 12 CCTV 5 5 - - - 13 Printer 52 48 2 2 - 14 Aset lainnya 2.778 2.760 11 7 - JUMLAH 4524 4432 72 20 - Sumber data: Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda, 2025 Dari tabel di atas aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo cukup banyak namun terdapat beberapa sarpras yang kondisinya sudah rusak, sehingga perlu ada penggantian yang baru untuk optimalisasi kinerja perangkat daerah. Dengan jumlah aset yang cukup banyak diperlukan juga belanja pemeliharaan yang cukup besar, karena tanpa pemeliharaan yang layak maka sarpras yang ada akan lebih cepat mengalami kerusakan. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan pelaksanan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, khususnya kurun waktu 2020-2024 dapat disajikan pada tabel-tabel berikut ini : 35 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 36 37 Sumber Data :Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon ProgoTahun 2020-2024 Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagaimana berikut : 38
1. 1.Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari keempat indikator dalam kurun waktu 2020-2024 terealisasi sesuai target.
2. 2.Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah terdapat 3 (tiga) indikator, dalam kurun waktu tahun 2020-2023 semua indikator dapat tercapai bahkan melampaui target, sedangkan pada tahun 2024 dari ketiga target ada 1 (satu) target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tidak mencapai target, dari target nilai 85,10 hanya tercapai 84,813, hal ini menjadi tugas Sekretariat Kabupaten Kulon Progo untuk memperbaiki berbagai hal terkait dengan fasilitas pelayanan publik.
3. 3.Indikor Kinerja Program (IKP) pada tahun 2020 berjumlah 13 (tiga belas) indikator program, dari 3 (tiga belas) indikator program, terdapat 3 (tiga) program / indikatoryang realisasinya tidak bisa mencapai target yaitu : Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH, Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum, Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan adanya pandemi Covid- 19 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan hal tersebut sehingga terpaksa beberapa indikator tidak bisa mencapai target, sedangkan untuk 10 (sepuluh) indikator program lainnya dapat mencapai bahkan melebihi target.
4. 4.Indikor Kinerja Program (IKP) dari 4 (empat) program dalam kurun waktu 2020-2024 semua realisasinya mencapai/ melebihi target. 39 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 40 41 42 43 44 45 Sumber data: LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 46 Dari tabel 2.6.dan 2.7 di atas disajikan anggaran, realisasi belanja, rasio antara anggaran dan realisasi belanja serta pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Khusus tahun 2020, untuk anggaran, realisasi belanja, rasio antara anggaran dan realisasi belanja serta pertumbuhan anggaran dan realisasinya pada setiap subkegiatan, kegiatan maupun program tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2021, 2023, 2023 dan 2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam pengelolaan maupun penatausahaan keuangan pada kurun waktu tersebut, yang mengakibatkan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan berbeda sama sekali. Pada tahun 2020 regulasi yang dipergunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sedang untuk tahun 2021 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan tahun 2022-2024 mempergunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk pemutakhiran dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/5889 Tahun 2021 namun untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak mengalami perubahan. Dari tabel di atas untuk alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 sampai dengan 2024 selalu meningkat dengan rata-rata 15,90%, hal ini mendasar pada prioritas pelaksanaan kegiatan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran kurun waktu 2021-2024 adalah 15,75,%. Sedangkan untuk rasio antara anggaran dan realisasi kurun waktu 2021-2024 mengalami fluktuatif hal ini disebabkan atara lain : • Adanya kejadian yang luar biasa seperti pandemi Covid-19 sehingga adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 dan 2021 yang diprioritaskan untuk penanganan kejadian tersebut; • Adanya perubahan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya; • Adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024; • Adanya kendala dan permasalahan penyerapan anggaran yang berubah-ubah setiap tahunnya. Dengan data-data di atas maka dapat disimpulkan secara umum Sekretariat Daerah mampu melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahwa kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah sebagai berikut : 47
5. 1.Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. 2.Memaksimalkan Sumber Dana yang ada;
7. 3.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan adalah merujuk pada pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari tugas, fungsi, serta program/ kegiatan/ subkegiatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122), dan mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki kelompok sasaran sebagai berikut :
8. 1.Pimpinan Daerah (Bupati/Wakil Bupati) – sebagai penerima layanan dukungan administratif, bahan kebijakan, dan koordinasi pemerintahan.
9. 2.Perangkat Daerah – penerima layanan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
10. 3.Masyarakat – penerima manfaat akhir dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah Mitra Sekretariat Daerah adalah pihak-pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, yang bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi kebijakan, serta pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Mitra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
11. 1.Perangkat Daerah – OPD teknis, Bapperida, BKAD, Inspektorat, dan dinas/badan/kantor lain dalam koordinasi kebijakan lintas sektor;
12. 2.DPRD – sebagai mitra dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran;
13. 3.Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat di Daerah – misalnya kantor kementerian/lembaga di daerah untuk sinkronisasi program;
14. 4.BUMD – dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik dan penguatan ekonomi daerah;
15. 5.Organisasi Kemasyarakatan/LSM – dalam memperkuat partisipasi masyarakat;
16. 6.Dunia Usaha – melalui kemitraan pembangunan dan CSR; 48
17. 7.Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan – sebagai mitra kajian, penelitian, dan rekomendasi kebijakan;
18. 8.Masyarakat/Komunitas – terutama dalam forum konsultasi publik, musrenbang, atau penyusunan kebijakan partisipatif. 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah adalah kontribusi BUMD dalam penyediaan layanan publik strategis, peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan ekonomi masyarakat, serta penyediaan sarana pendukung operasional pemerintah daerah, yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Berikut adalah dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo :
19. 1.Perumda Air Minum Tirta Binangun : mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui penyediaan layanan air bersih;
20. 2.PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda): medukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon dengan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan UMKM, serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi basis fiskal kebijakan daerah;
21. 3.Perumda Aneka Usaha Kulon Progo : mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui pengelolaan unit usaha strategis (perbengkelan, perdagangan, jasa, dan usaha produktif lain). 2.1.4.3 Kerja sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam hal kerja sama daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini berperan sebagai penanggung jawab koordinasi, fasilitasi dan evaluasi seluruh kerjasama yang dilaksakanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi:
22. 1.Kerja sama Antar Daerah Fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, baik di DIY maupun luar DIY, dalam bidang pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah.
23. 2.Kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Dalam hal penyelarasan program dan kebijakan pusat–daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
24. 3.Kerja sama dengan BUMD, BUMN, dan Dunia Usaha Kemitraan strategis dalam mendukung pelayanan publik, investasi daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
25. 4.Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Non-Pemerintah 49 Fasilitasi kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan, dan pelaksanaan program pembangunan.
26. 5.Kerja sama Luar Negeri/Daerah Mitra Internasional (bila relevan) Bentuk kolaborasi dalam promosi investasi, pengembangan kapasitas SDM, maupun pertukaran pengetahuan, yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 2.1 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk merancang perencanaan pembangunan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan seperti teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya di daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata, meningkatkan peluang kerja, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan. Berbagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, permasalahan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, yaitu unsur pendukung urusan pemerintahan, berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 50 Tabel 2.8 Permasalahan Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo No Masalah Pokok 1 2 1 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum belum optimal 2 Perumusan dan monev pelaksanaan kegiatan belum optimal 3 Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 4 Belum optimalnya kualitas layanan publik Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2.2.2 Isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini : 51 Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Global Nasional Regional Isu Strategis PD

(1)(2) (3) (4) (5)) (6) (7) • Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah • Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah • Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah • Fasilitasi dan Koordinasi Hukum belum optimal • Belum optmalnya kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo • Perumusan dan monev pelaksanaan kegiatan daerah belum optimal • Belum optimalnya kualitas layanan publik Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan • Transformasi Tata Kelola • Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia • Terwujudnya produk hukum daerah dan bantuan hukum yang berkualitas • Peningkatan kualitas bahan rumusan kebijakan • Membagun AKIP dan Reformasi Birokrasi • Optimalisasi Pelayanan Publik • Optimalisasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo • Optimalisasi penyusunan, perumusan, dan monev kebijakan daerah • Meningkatkan kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 52 Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah :

1.Optimalisasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Hukum sangat penting karena menjadi landasan yang memberi kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa hukum yang jelas dan ditegakkan, akan timbul kekacauan, ketidakpastian, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Setiap kebijakan, peraturan, dan keputusan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik hukum.
2.Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Optimalisasi kinerja sangat penting karena menjadi administrasi pemerintahan daerah, jika kinerjanya optimal, seluruh proses perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pelayanan publik berjalan efektif, keputusan pemerintah lebih tepat sasaran, akuntabilitas terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
3.Optimalisasi penyusunan, perumusan, dan monev kebijakan daerah Menjamin setiap kebijakan disusun berbasis data, dirumuskan secara terpadu lintas perangkat daerah, serta dimonitor dan dievaluasi secara sistematis agar pelaksanaannya efektif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan dampak terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan publik, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
4.Meningkatkan kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Hal ini harus segera dilaksanakan dan sangat penting karena langsung berdampak pada kepuasan masyarakat, efisiensi layanan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. 53 Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran yang lebih spesifik, terukur, dan menjadi target yang harus diwujudkan secara nyata oleh perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel berikut : 54 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2025-2030 Sumber data: RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 55 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut :
1.Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi hukum dilakukan melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan sinergi lintas OPD untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
2.Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan memperkuat fungsi koordinasi, meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan, serta mendorong administrasi pemerintahan berbasis kinerja.
3.Optimalisasi perumusan dan monev kebijakan daerah ditempuh dengan mengembangkan perencanaan berbasis data, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi, serta mengoptimalkan pengendalian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.
4.Meningkatkan kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui penerapan standar pelayanan, digitalisasi layanan publik, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. 56 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Penguatan SDM hukum & database produk hukum, Membangun Baseline kinerja Pemda (LPPD, AKIP, TPID, tata kelola pengadaan), Penguatan kapasitas perumusan kebijakan berbasis data, Pemetaan & standarisasi awal layanan publik Meningkatkan digitalisasi produk hukum dan koordinasi lintas- OPD, menyederhanaka n proses kerja serta memperkuat pelaporan kinerja, menyusun kebijakan strategis berbasis evidence-based policy, dan mengimplementa sikan standar layanan serta melakukan survei kepuasan masyarakat (IKM) Menyelaraskan regulasi agar tidak tumpang tindih dan mengevaluasi efektivitas hukum, meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja serta melakukan benchmarking antar daerah, mengintegrasikan hasil monitoring-evaluasi ke dalam siklus perencanaan kebijakan, dan mendorong digitalisasi layanan publik internal dan eksternal untuk percepatan dan transparansi Mengintegrasikan sistem informasi hukum dengan perencanaan dan penganggaran daerah, mencapai target kinerja melalui inovasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan digitalisasi siklus kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi, dan mengembangkan inovasi layanan publik berbasis teknologi serta keterbukaan informasi. Mengkonsolidasikan dan menjamin mutu seluruh produk hukum sebagai dasar tata kelola pemerintahan, mengkonsolidasikan kinerja seluruh aparatur menuju tata kelola daerah yang berkualitas tinggi, menyelaraskan dan mengkonsolidasikan sistem kebijakan agar adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta mengkonsolidasikan layanan publik terpadu dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat secara signifikan. Dari tabel di atas penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah dirancang dari tahap 1 hingga tahap 5. Tahap 1 adalah Penguatan Fondasi. Tahap 2 adalah Digitalisasi dan Penyelarasan, Tahap 3 adalah Integrasi dan Evaluasi, Tahap 4 adalah Inovasi dan Optimalisasi dan Tahap 5 adalah Konsolidasi dan Berkelanjutan. 57 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk efisiensi birokrasi dan percepatan layanan administratif. Penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berbasis data Optimalisasi pemanfaatan data dalam pengendalian perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah serta membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan strategis. Peningkatan kompetensi ASN, penguatan kelembagaan, serta penyediaan sarana- prasarana pendukung kerja Setda. Penyediaan layanan teknis, administratif, dan keprotokolan yang profesional untuk mendukung pengambilan keputusan strategis pimpinan. 58 Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi serta mendasar pada data-data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut: 59 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 24.592.614.576,00 24.001.906.658,00 24.362.246.343,00 24.880.325.932,00 25.426.893.052,00 25.989.709.294,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 19.619.304.961,00 18.887.694.731,00 18.488.903.178,00 18.673.792.209,00 18.860.530.131,00 19.049.135.432,00 Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota % 100,00 100,00 Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Presentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan pelaksanaan subkegiatan Dokumen 2 2 16.246.900,00 2 13.797.800,00 2 13.000.000,00 2 13.000.000,00 2 13.050.000,00 2 13.180.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 4 10.712.400,00 2 8.250.900,00 3 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 4 8.080.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 21 21 5.534.500,00 12 5.546.900,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.050.000,00 12 5.100.000,00 2027 2028 2029 Tahun 2030 Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2025 2026 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 70 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Daftar subkegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Subkegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam pelaksanan Program Prioritas Pembangunan Daerah, terdapat penugasan kepada perangkat daerah pelaksana, salah satunya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah daftar subkegiatan prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang mendukung program prioritas pembagunan daerah tahun 2025-2030. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Adapun rencana penahapan per tahun serta sumber-sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 71 Tabel 4.3 Rencana Penahapan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 72 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada Renstra tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030 Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 4.4.Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.5: 73 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Target kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo: 74 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030 Sumber data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 4.5 Target Kinerja Indikator Program Indikator Kinerja Program adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan program yang dirumuskan dalam bentuk ukuran kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana program telah dilaksanakan dan memberi dampak sesuai yang direncanakan, sehingga dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas, dasar evaluasi kinerja tahunan maupun akhir periode, serta pedoman dalam perencanaan dan pengambilan keputusan selanjutnya. Indikator progam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel berikut : 75 Tabel 4.7 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sumber data : Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 76 5.1. Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:
1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Sekretariat Daerah maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Bapperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini. 77 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Sekretariat Daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. LAMPIRAN I. PETA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH II. INDIKATOR KINERJA TUJUAN SEKRETARIAT DAERAH III. METADATA INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH IV. METADATA INDIKATOR PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH V. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025–2030 1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Telp. (0274) 773271, Fax. (0274) 773271 E-mail : setwan@kulonprogokab.go.id, Website : setwan.kulonprogokab.go.id 3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................1.1 Latar Belakang ..........................................................................................................1.2 Dasar Hukum Penyusunan ......................................................................................................1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... .................................................................................... 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat DPRD 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD 2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD 2.2.2 Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB V PENUTUP ............................................................................................................................ 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; memberikan arah dan acuan yang jelas dengan mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi, sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki; pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya sesuai periode Renstra; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. 2 Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tahapan penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Forum Perangkat Daerah, Verifikasi Rancangan Renstra oleh Bapperida yang selanjutnya Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, verifikasi dan reviu Rancangan Akhir Renstra oleh Bapperida dan Inspektorat Daerah, penetapan Renstra. Proses penyusunan Renstra tersebut sejak perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun, berjalan simultan dan menjadi input di dalam penyusunan RPJMD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang menjadi acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 2024 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7056);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 2019 Nomor 1447); 3
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7).
18.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 38). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. 4 Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029 adalah :
1.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.
2.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan disertai dengan indikatif pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Berisikan uraian kelompok sasaran layanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD 5 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Menguraikan permasalahan Sekretariat DPRD yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Sekretariat DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 Menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD beserta target kinerjanya 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat: 1) Uraian program 2) Uraian kegiatan 3) Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 4) Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Sekretariat DPRD BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah 6 Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Sekretariat DPRD bertugas membantu Bupati untuk:

a.pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan
b.pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:
1. 1.Sekretaris DPRD;
2. 2.Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
a.Subbagian Tata Usaha;
b.Subbagian Program dan Keuangan; dan
c.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
1. 3.Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
2. 4.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
3. 5.Kelompok Jabatan Fungsional. 7 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 secara bagan dapat disampaikan dalam gambar berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Uraian tugas dan fungsi untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:
4. 1.Sekretaris DPRD Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli DPRD. Fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat DPRD;
b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan DPRD;
d.pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi perundang-undangan dan hubungan Masyarakat DPRD;
e.pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD;
f.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
g.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Sekretariat DPRD; 8
h.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
i.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
j.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
k.pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD;
l.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
1. 2.Bagian Umum dan Keuangan Tugas : Menyelenggarakan urusan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan keuangan. Fungsi :
a.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Bagian Umum dan Keuangan;
b.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat DPRD;
c.pengoordinasian administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
d.pengoordinasian administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
e.pengoordinasian administrasi umum Sekretariat DPRD;
f.pengoordinasian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat DPRD;
g.pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat DPRD;
h.pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat DPRD;
i.pengoordinasian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
j.pengoordinasian layanan administrasi DPRD;
k.pengoordinasian peningkatan kapasitas DPRD;
l.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
m.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
n.pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Keuangan;
o.pemantauan, evaluasi program, dan penyusunan laporan tugas Bagian; dan
p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. 3.Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat; Tugas : Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perundang-undangan dan hubungan masyarakat DPRD. Fungsi :
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat DPRD; 9
b.perumusan kebijakan teknis di bidang perundang undangan, persidangan, dan hubungan masyarakat;
c.pengoordinasian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
d.pengoordinasian peningkatan kapasitas DPRD;
e.pengoordinasian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
f.pengoordinasian Pembahasan Kerja Sama Daerah;
g.pengoordinasian Fasilitasi Tugas DPRD;
h.fasilitasi penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
i.fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
j.fasilitasi Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan;
k.fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
l.fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD;
m.fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
n.penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
o.penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
p.penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
q.fasilitasi Penyusunan Program Kerja DPRD;
r.penyusunan bahan komunikasi serta pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi DPRD;
s.fasilitasi Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah;
t.fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
u.penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
v.fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
w.fasilitasi Tugas Pimpinan dan keprotokolan DPRD;
x.fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus;
y.penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
z.pengelolaan layanan aduan informasi dan dokumentasi Sekretariat DPRD dan DPRD; aa. pengoordinasian pelaksanaan persidangan dan risalah; bb. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bagian Perundang- undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat; cc. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bagian; dd. fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan; ee. pengelolaan Jaringan Dokumenasi dan Informasi Hukum; ff. pengoordinasian dan fasilitasi perencanaan program dan jadwal rapat, persidangan dan kegiatan DPRD; gg. pelaksanaan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat paripurna DPRD; hh. penyiapan penyelenggaraan rapat paripurna DPRD; ii. penyiapan penyelenggaraan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD; jj. penyiapan pelantikan Anggota DPRD; 10 kk. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerimaan tamu DPRD; ll. pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD; mm. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian; nn. Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan oo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Tugas : Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penganggaran dan pengawasan, serta kerja sama dan penyerapan aspirasi DPRD. Fungsi :
a.pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
b.perumusan kebijakan di bidang fasilitasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD;
c.pengoordinasian Pembahasan Kebijakan Anggaran;
d.pengoordinasian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
e.pengoordinasian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
f.pengoordinasian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
g.pengoordinasian Pembahasan Kerja Sama Daerah;
h.fasilitasi Pembahasan KUA dan PPAS;
i.fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
j.fasilitasi Pembahasan APBD;
k.fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan;
l.fasilitasi Pembahasan Laporan Semester;
m.fasilitasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
n.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
o.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
p.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
q.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
r.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
s.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
t.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Anggaran; 11
u.pengordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
v.fasilitasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
w.fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
x.fasilitasi Pelaksanaan Reses;
y.fasilitasi Penyusunan Kode Etik DPRD dan tata beracara DPRD;
z.fasilitasi Pengawasan Kode Etik DPRD; aa. fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; bb. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan fasilitasi penganggaran; cc. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan kegiatan fasilitasi pengawasan, kerja sama dan penyerapan aspirasi; dd. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; ee. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bagian; ff. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi rapat rapat fungsi fasilitasi penganggaran DPRD; gg. pelaksanaan fasilitasi pembahasan anggaran Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD; hh. pengelolaan sistem aspirasi masyarakat dan pendampingan penyerapan aspirasi masyarakat; ii. fasilitasi Badan Anggaran DPRD; jj. pelaksanaan pengkajian rumusan hasil rapat dalam rangka pengawasan; kk. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi rapat rapat dan sosialisasi dalam rangka fungsi fasilitasi pengawasan DPRD; ll. penyiapan dan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; mm. penyiapan kegiatan hearing/dengar pendapat dengan pemerintah dan masyarakat; nn. menyiapkan bahan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah; oo. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Komisi-komisi DPRD; pp. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan hubungan antar lembaga DPRD; qq. pelaksanaan fasilitasi Badan Kehormatan DPRD; rr. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan ss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. tt. fasilitasi rapat-rapat koordinasi pimpinan. 12 2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD 2.1.2.1.Sumber Daya Manusia
a.Jumlah pegawai berdasar pendidikan Berdasarkan data kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada Agustus 2025, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD sebanyak 33 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 21 orang (63,64%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 12 orang (36,36%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini: Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Gambar 2.2 Diagram Komposisi ASN Sekretariat DPRD Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan
b.Jumlah pegawai menurut golongan Selanjutnya, berdasarkan Golongan/Ruang dari 33 pegawai ASN yang ada, terdapat 5 orang (15,15%) berada di jenjang Golongan IV, 18 orang (54,55%) berada di jenjang Golongan III, 7 orang (21,21%) berada di jenjang Golongan II, 1 orang (3,03%) berada di jenjang Golongan IX, dan 2 orang (6,06%) berada di jenjang Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini: 13 Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Gambar 2.3 Diagram Komposisi ASN Sekretariat DPRD Tahun 2025 Berdasarkan Golongan
c.Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional Berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 53 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (1,89%) eselon II.b, 1 orang (1,89%) eselon III.a, 5 orang (9,43%) eselon III.b, 2 orang (4%) eselon IV.a, 21 orang (39,62%) JFT dan 22 orang (41,51%) JFU. Selain itu, terdapat 1 orang ASN (1,89%) yang sedang melaksanakan Tugas Belajar (TB). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini: 14 Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Gambar 2.4 Diagram Komposisi ASN Sekretariat DPRD Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan
d.Kondisi pegawai pada masing-masing bagian Berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 557/C/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah Tanggal 20 Desember 2024, kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab ABK sebanyak 57 orang, kondisi saat ini pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD sebanyak 33 pegawai dan tenaga kontrak (Non ASN) sebanyak 12 pegawai, sehingga total terdapat 45 orang pegawai. Disamping itu terdapat pula outsourcing yaitu 9 orang Tenaga Kemanan/Satpam, 8 orang Tenaga Kebersihan/Cleaning Service, 5 orang Tenaga Pengemudi/Driver, dan 13 orang berada di Sekretariat Fraksi DPRD (6 orang Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan 7 orang Staf Fraksi DPRD). Adapun persebaran jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 15 Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Gambar 2.5 Diagram Kondisi Pegawai Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada masing-masing Bagian 2.1.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024, jumlah Aset Tetap Sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut: Secara ringkas jumlah aset tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 sebagai berikut : dalam Rupiah Intrakomptabel Ekstrakomptabel Total Peralatan & Mesin 8.342.969.567,00 22.629.716,00 8.365.599.283,00 Gedung & Bangunan 10.045.348.494,00 0 10.045.348.494,00 Aset Tetap Lainnya 60.634.870,00 0 60.634.870,00 JUMLAH 18.448.952.931,00 22.629.716,00 18.471.582.647,00 URAIAN 2024 (Rp) Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo, Audited Tahun 2024 Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sebagian sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut: 16 2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tugas utama Sekretariat DPRD adalah pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 149 menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
a.pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
b.anggaran; dan
c.pengawasan Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama 4 tahun periode tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut : 17 18 Target Renstra Tahun 2020 - 2022 pada tabel 2.6 diatas mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022, sedangkan target Renstra pada tahun 2023 – 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026. Sehingga, adanya perubahan indikator kinerja dari tahun 2020 – 2022 ke 2023 – 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dapat terealisasi 100%, demikian pula dengan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat DPRD. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan berbagai dinamika, perubahan regulasi yang ada, mengingat IKU dan IKP Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tersebut juga mencerminkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut ini: 19 20 21 22 23 Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2023-2026 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2022-2024 dimana tahun 2021 sebagai tahun dasar, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2022-2024 ialah sebesar 12,17% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 9,75%. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2023, dengan penyerapan yang tinggi di atas 94% di tahun 2023. Namun demikian pengurangan realisasi anggaran tersebut tidak mengurangi realisasi kinerja. Pada penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,2%. Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Sekretariat DPRD dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan, namun di tahun 2024 mengalami penurunan, namun tidak signifikan. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan meliputi: DPRD Kabupaten Kulon Progo, dan masyarakat terkait penjaringan aspirasi. Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menjalin kerjasama dengan mitra diantaranya : ✓ Media massa dalam rangka publikasi kinerja DPRD ✓ Akademisi sebagai Tenaga Ahli/Kelompok Pakar dan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD ✓ Perguruan Tinggi, Partai, Bandiklat DIY terkait penyelenggaraan orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ✓ Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ASDEKSI). ✓ RSUD Wates dalam rangka penyelenggaraan Medical Check Up Anggota DPRD. Selain itu Sekretariat DPRD juga menjalin komunikasi koordinasi dengan Setjen DPR RI, Setwan DIY dan Setwan Kabupaten/Kota lainnya maupun Kementrian/Lembaga di pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar target kinerja yang ingin dicapai dapat lebih terarah dan lebih efektif. 24 2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 KLHS, isu pembangunan berkelanjutan strategis antara lain: ✓ Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah ✓ Pembangunan SDM belum Optimal Lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatan kebijakan daerah, karena di dalamnya terdiri para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/ representasi masyarakat. Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat- rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjaringan aspirasi masyarakat, pendalaman tugas anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan baik, transparan dan bermanfaat . Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah: ✓ Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal ✓ Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD ✓ Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota DPRD adalah: ✓ Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemerintah ✓ Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain ✓ Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi ✓ Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat- rapat di DPRD ✓ Pendokumentasian hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah ✓ Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk orientasi dan pendalaman tugas mampu menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 25 Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo, permasalahan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta faktor penghambat dan pendorong permasalahan pelayanan di Sekretariat DPRD antara lain disajikan sebagai berikut : Berdasarkan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD dengan Kementerian/Lembaga maupun Kabupaten/Kota tidak memiliki jalur hierarki yang mewajibkan semua urusan di Provinsi menjadi bagian urusan Pusat maupun semua urusan Kabupaten menjadi bagian urusan Provinsi dalam memfasilitasi DPRD secara Undang-Undang maupun Urusan. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 tidak menjabarkan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Telaahan Renstra Kabupaten/Kota. 2.2.2. Isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Sekretariat DPRD menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini : 26 Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi. anggaran maupun pengawasan. Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. tentu tidak hanya dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dukungan profesionalitas. kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh tenaga- tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis. padat dan berdimensi politis. Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal / peningkatan derajat pendidikan formal dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai. Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan mengemban amanat yang cukup besar. Karena hal itu tentu dalam rangka mensukseskan tugas- tugas dan kegiatan anggota DPRD. Hal itu dimulai dari proses kesekretariatan. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan rapat dan risalah, pelaksanaan kegiatan rumah tangga sampai dengan ketatatusahaan. Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana, Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik, perlengkapan ruangan yang memadai yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD, untuk fasilitas alat kengkapan DPRD dan juga untuk kegiatan DPRD. Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD. oleh karena itu dituntut kinerja yang baik dan profesional, sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan. 27 Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2030 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut: 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara terarah terpadu dan berkelanjutan. 28 Hasil rumusan strategi adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
2. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Fungsi Penganggaran
3. 3.Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD, ini dapat kita lihat pada tabel 3.3 berikut ini: 29 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025- 2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut: 30 31 32 33 34 35 36 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sekretariat DPRD dalam tugas dan fungsinya pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi; dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Adapun program-program di Sekretariat DPRD tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.3 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 berikut: 37 4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat DPRD tidak berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo. Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. 38 5.1 Kesimpulan Penting Subtansial Rencana Strategis Sekretariat DPRD periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Sekretariat DPRD. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:
4. 1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
5. 2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD.
6. 3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Sekretariat DPRD maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
7. 4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Sekretariat DPRD senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini. 39 5.3 Pengendalian dan Evaluasi 5.3.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
8. 1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
9. 2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. 3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
11. 4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Sekretariat DPRD. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.3.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD. Kegiatan yang harus dilakukan perangkat daerah adalah sebagai berikut: 41 LAMPIRAN
12. 1.Peta Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029
13. 2.Metadata Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 2025-2029
14. 3.Metadata Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD 2025-2029 42 43 44 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUAN RISET DAN INOVASI DAERAH RENSTRA BAPPERIDA TAHUN 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo 1 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kulon Progo dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Renstra BAPPERIDA Kulon Progo memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan Pembangunan BAPPERIDA Kabupaten Kulon Progo, Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja BAPPERIDA Kulon Progo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kulon Progo, serta Penutup. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang di turunkan di dalam Rencana Kerja (Renja). Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Kulon Progo. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Wates, 18 September 2025 BAPPERIDA KAB. KULON PROGO Kepala, Ir. MUH ARIS NUGROHO, MMA NIP.19690416 19930 3 1006 ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................................................................................ i DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR.................................................................................................... iv PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ....................................................................………….......... 8 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah….……………….. 8 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah....................................... 8 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.............................................................. 26 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah........................................................ 30 2.1.4 Kelompok sasaran layanan ................ ..................................................... 38 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah........................................... 40 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah........................................... 40 2.2.2. Isu Strategis................................................................... 42 BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................... 43 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida tahun 2025-2029................................. 43 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan................................................................................ 46 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....................................................................................................... 51 BAB V PENUTUP..................................................................................................................... 59 iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan 25 Tabel 2.2 Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang 26 Tabel 2.3 Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional 27 Tabel 2.4 Kondisi Aset Bapperida Tahun 2025 29 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 31 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 33 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 34 Tabel 2.8 Permasalahan Pokok 40 Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis 42 Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kulon Progo Tahun 2025-2030 45 Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD 47 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra 49 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Kulon Progo. 52 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 56 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Bapperida 57 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo 57 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 58 iv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kulon Progo8 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan 25 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 uang 26 Gambar 2.4 Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional 27 Gambar 2.5 Diagram SDM Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 202528 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang erangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah; acuan dalam pembuatan renja Perangkat Daerah; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan P 2 Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025- 2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Penyusunan Renstra Bapperida dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra BAPPERIDA disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029 Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra BAPPERIDA Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah:
15. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
17. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai 3 Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaga Negara Nomor 5587);
18. 4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
19. 5.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. 8.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).
23. 9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. 10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
25. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
29. 15.Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 4
30. 16.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
31. 17.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2022-2027
32. 18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
33. 19.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
34. 20.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
35. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kulon Progo Tahun 1012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012);
36. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);
37. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
39. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
40. 26.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah;
41. 27.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Renstra yaitu menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Bapperida sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025- 2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan Penyusunan Renstra sebagaimana berikut : 5
a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Bapperida Kabupaten Kulon Progo
b.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 2.1.4 Kelompok sasaran layanan 6 Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat:

(1)Uraian program
(2)Uraian kegiatan
(3)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah
(6)Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah 7 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas dan Fungsi & Struktur Perangkat Daerah adan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bapperida menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bapperida dipimpin kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Badan. Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB II BAB II berisi: 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis B Perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi Pengkoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi Pelaksanaan administrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya 8 pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi. Secara terinci Tugas dan fungsi Bapperida sebagai berikut : Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, berdasarkan data per Agustus tahun 2025 Bapperida terdiri dari 53 ASN yang bertanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing. Pada tahun 2025 terdapat perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Bapperida. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Badan sebagaimana pada gambar berikut ini : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kulon Progo Susunan organisasi Badan terdiri dari: Kepala; Sekretariat, terdiri dari: Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian Keuangan; dan Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunani; Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 9 Jabatan Fungsional Masing-masing unsur dari organisasi Bapperida berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.2.2.1 Sumber Daya Manusia
1. a.Jumlah pegawai berdasar pendidikan Berdasarkan data kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada Agustus 2025, pegawai Bapperida Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapperida sebanyak 53 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai ASN didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pada jenjang S2, S1, dan D3, sejumlah 45 orang (84,90%). Sisanya merupakan pegawai ASN lulusan SLTA sejumlah 8 orang (15,1%). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram berikut ini. Table 2.1 Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan No. Jenjang Pendidikan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) Perguruan Tinggi 45 84,90 1 S2 17 32,08 2 S1 23 43,40 3 D3 5 9,43 Bukan Perguruan Tinggi 8 15,10 1 SLTA 8 15,10 Total 53 100,00 Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Gambar 2.2 Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan 27 Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustusi 2025
2. b.Jumlah pegawai menurut golongan Selanjutnya, berdasarkan Golongan/Ruang dari 53 pegawai ASN yang ada, terdapat 7 orang (13,21%) yang Jenjang Golongan Ruang IV, 33 orang (62,26%) yang Jenjang Golongan Ruang III, 2 orang (3,77%) yang Jenjang Golongan Ruang II, 8 orang Golongan IX, 1 orang Golongan VII dan 2 orang Golongan V. Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini. Table 2.2 Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang No. Golongan / Ruang Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%)
  1. 1.Golongan IV 7 13,21 IV/c 1 1,89 IV/b - - IV/a 6 11,32
  2. 2.Golongan III 33 62,26 III/d 14 26,42 III/c 5 9,43 III/b 8 15,09 III/a 6 11,32
  3. 3.Golongan II 3 3,77 II/d 2 1,89 II/c 1 1,89
  4. 4.Golongan IX 8 15,09
  5. 5.Golongan VII 1 1,89 Golongan V 2 3,77 JUMLAH 53 100,00 Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Gambar 2.3 Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 S2 S1 D3 SLTA JENJANG PENDIDIKAN ASN BAPPERIDA Persentase terhadap ASN (%) jumlah (Pegawai) 28 Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025
3. b.Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional Berdasarkan jabatan struktural/fungsionalnya, dari 53 pegawai ASN yang ada, terdapat 1 orang (1,89%) eselon II.b, 1 orang (1,89%) eselon III.a, 5 orang (9,43%) eselon III.b, 2 orang (4%) eselon IV.a, 21 orang (39,62%) JFT dan 22 orang (41,51%) JFU. Selain itu, terdapat 1 orang ASN (1,89%) yang sedang melaksanakan Tugas Belajar (TB). Data ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini. Table 2.3 Jumlah ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional No. Jabatan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) 1 Eselon II.a 1 1,89 2 Eselon III.a 1 1,89 3 Eselon III.b 5 9,43 4 Eselon IV.a 2 3,77 4 Jabatan Fungsional Tertentu 21 39,62 5 Jabatan Fungsional Umum 22 41,51 6 Non Eselon (PNS TB) 1 1 JUMLAH 53 100,00 Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Gambar 2.4 Diagram Komposisi Pegawai ASN Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025 Golongan IV/c 2% Golongan IV/a 11% Golongan III/d 26% Golongan III/c 10% Golongan III/b 15% Golongan III/a 11% Golongan II/d 2% Golongan II/c 2% Golongan IX 15% Golongan VII 2% Golongan V 4% KONDISI ASN MENURUT RUANG /GOLONGAN) Golongan IV/c Golongan IV/a Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a Golongan II/d Golongan II/c Golongan IX Golongan VII Golongan V 29 Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025
4. c.Kondisi pegawai pada masing-masing bidang Berdasarkan data kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada Agustus 2025 kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab ABK sebanyak 83 orang, kondisi saat ini pegawai Bapperida Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapperida sebanyak 53 pegawai dan tenaga kontrak kategori B (Non ASN) sebanyak 7 pegawai. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini. 1,89% 1,89% 9,43% 3,77% 39,62% 41,51% 1,89% ASN Bapperida Berdasarkan Jabatan Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum Tugas Belajar (TB) 30 Gambar 2.5 Diagram SDM Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, per Agustus 2025 Berdasarkan pada diagram di atas terlihat bahwa kinerja 83 pegawai sesuai kebutuhan pegawai Anjab ABK Bapperida ditangani oleh 53 pegawai ASN dibantu oleh 7 tenaga Non ASN kategori B sesuai kondisi yang ada. Tenaga kontrak Non ASN tipe B merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah. 2.2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bapperida Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut: 0 2 4 6 8 10 12 1 1 10 9 7 11 7 7 2 1 1 1 1 1 Kondisi Pegawai ASN NON ASN 31 Tabel 2.4. Kondisi Aset Bapperida Tahun 2025 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Gedung kantor 1 1 - 2 Kendaraan Dinas Roda 4 5 5 - 3 Kendaraan Dinas Roda 2 23 23 - 4 Laptop 6 6 - 5 Komputer (PC) 6 6 - 6 Notebook 28 26 2 7 Televisi 6 6 - 8 LCD Projector 5 4 1 9 AC Split 15 15 - 10 Kamera 4 3 1 11 Sound system 1 1 - 12 Facsimile 1 1 - 13 Wireless 1 1 - 14 Printer 17 17 - 15 Aset lainnya 338 320 18 JUMLAH 462 440 22 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Fungsi utama Bapperida Kulon Progo dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan, antara lain :
  1. 1.Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
  2. 2.Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan daerah (antara lain LKPJ, laporan monev, dan laporan evaluasi dokumen perencanaan);
  3. 3.Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.
  4. 4.Dokumen Analisis Data dan Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik;
  5. 5.Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 32 Pencapaian kinerja pelayanan Bapperida selama 4 tahun periode RPD tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut : 33 Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I Indikator Tujuan I Indikator Kinerja PD 1 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 2 Persentase Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target % 62,67 65,08 66,67 68,25 n.a 85,71 79,36 n.a 128,56 116,28 3 Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%) % 90,48 90,48 92,86 95,24 n.a 100 100 n.a 107,69 105,00 4 Satuan inovasi daerah yang matang Satinov 65 68 71 74 68 70 87 100,00 98,59 117,57 II Indikator Program PD 1 Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 2 Capaian Perencanaan Pembangunan Dearah % 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 3 Persentase Konsitensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah % 99,72 99,72 99,73 99,73 99,76 99,91 99,86 100,04 100,18 100,13 4 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan dan PM tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 5 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan SDA tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 6 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 7 Capaian inovasi daerah Satinov 102 122 124 129 187 195 208 153,28 157,26 161,24 8 Capaian penelitian dan pengembangan Satinov 5 6 6 7 6 6 8 100,00 100,00 114,29 Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan 34 Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dari ke empat indikator yang ada dapat terealisasi 100% bahkan lebih, tetapi satu indikator dalam hal ini Satuan inovasi daerah yang matang pada tahun ke-1 dari target yang ditetapkan 71 satuan inovasi baru tercapai 70 masih di bawah 100%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari pusat yang berpengaruh terhadap mekanisme penilaian indeks satuan inovasi daerah. Sedangkan untuk indikator kinerja program dapat melampaui target yang telah ditetapkan ini dapat terlihat dalam rasio capaian sebagaimana dalam tabel di atas. Di bawah ini juga disajikan anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bapperida selama tahun 2020-2024 pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini. 35 Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 anggar an realisa si Belanja Daerah 2.426.189.113,15 5.890.313.001,00 6.627.580.555,00 6.904.843.548,00 7.305.240.976,00 5.386.738.853,00 5.641.099.321,00 6.377.371.059,00 6.629.083.946,00 6.946.822.724,44 0,958 0,962 0,960 0,951 5,53 5,34 Belanja Operasi 2.089.220.113,15 5.857.513.001,00 6.561.916.555,00 6.771.536.548,00 7.302.940.976,00 5.055.915.653,00 5.610.801.321,00 6.317.856.559,00 6.500.138.054,00 6.945.272.724,44 0,958 0,963 0,960 0,951 5,67 5,48 Belanja Pegawai 356.119.891,15 3.143.015.272,00 3.229.185.168,00 3.324.827.098,00 3.673.555.828,00 3.391.822.843,00 3.122.732.132,00 3.146.530.297,00 3.192.261.590,00 3.577.212.325,00 0,994 0,974 0,960 0,974 3,98 3,46 Belanja Barang dan Jasa 1.733.100.222,00 2.714.497.729,00 3.332.731.387,00 3.446.709.450,00 3.629.385.148,00 1.664.092.810,00 2.488.069.189,00 3.171.326.262,00 3.307.876.464,00 3.368.060.399,44 0,917 0,952 0,960 0,928 7,53 7,86 Belanja Modal 336.969.000,00 32.800.000,00 65.664.000,00 133.307.000,00 2.300.000,00 330.823.200,00 30.298.000,00 59.514.500,00 128.945.892,00 1.550.000,00 0,924 0,906 0,967 0,674 -48,54 -52,44 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 306.969.000,00 32.800.000,00 65.664.000,00 133.307.000,00 2.300.000,00 300.928.200,00 30.298.000,00 59.514.500,00 128.945.892,00 1.550.000,00 0,924 0,906 0,967 0,674 -48,54 -52,44 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000,00 - - - - 29.895.000,00 - - - - - - - - 0,00 0,00 Rata-rata pertumbuhan Uraian Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 36 Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapperida Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi BAPPEDA - 5.839.985.001 6.661.536.755 6.904.843.548 7.305.240.976 - 5.590.823.821 6.318.444.859 6.629.083.946 7.080.570.041 - 0,96 0,95 0,96 0,97 5,76 6,08 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - 5.728.898.001 6.212.546.755 6.677.937.748 6.822.514.476 - 5.493.304.321 5.883.406.641 6.403.057.797 6.613.359.752 - 0,96 0,95 0,96 0,97 4,46 4,75 PERENCANAAN - 5.503.411.801 5.795.375.555 6.414.370.548 6.553.904.376 - 5.302.998.371 5.635.960.173 6.169.454.967 6.383.549.773 - 0,96 0,97 0,96 0,97 4,46 4,75 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - 3.789.327.901 4.058.887.255 4.253.302.048 4.540.930.876 - 3.694.092.671 3.956.192.291 4.077.649.715 4.368.815.535 - 0,97 0,97 0,96 0,96 4,63 4,28 I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 17.805.500 57.800.000 55.400.000 53.195.800 - 17.747.500 57.674.280 54.954.806 44.197.489 - 1,00 1,00 0,99 0,83 31,47 25,62 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.023.500 47.800.000 43.150.000 42.196.400 8.994.000 47.753.560 42.855.497 34.318.377 - 1,00 1,00 0,99 0,81 47,05 39,76 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.782.000 10.000.000 12.250.000 10.999.400 8.753.500 9.920.720 12.099.309 9.879.112 - 1,00 0,99 0,99 0,90 5,79 3,07 II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.221.473.272 3.270.131.068 3.373.944.898 3.716.123.128 - 3.197.836.482 3.187.392.197 3.241.324.018 3.619.714.947 - 0,99 0,97 0,96 0,97 3,64 3,15 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.127.115.272,00 3.182.135.168,00 3.275.927.098 3.617.455.828 3.106.832.132,00 3.099.480.297 3.143.586.590 3.522.612.325 - 0,99 0,97 0,96 0,97 3,71 3,19 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.448.000,00 47.996.000,00 56.718.000 56.717.700 53.550.000,00 47.996.000 56.467.866 55.212.550 - 0,95 1,00 1,00 0,97 0,12 0,77 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 37.910.000,00 39.999.900,00 41.299.800 41.949.600 37.454.350,00 39.915.900 41.269.562 41.890.072 - 0,99 1,00 1,00 1,00 2,56 2,84 III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 22.356.000 31.516.000 29.716.000 34.209.900 - 19.328.550 31.495.600 26.993.256 33.480.563 - 0,86 1,00 0,91 0,98 11,22 14,72 6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.565.000,00 2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 1.345.300,00 1.982.300 1.746.725 1.756.202 - 0,86 0,99 0,87 0,88 6,32 6,89 7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.791.000,00 29.516.000,00 27.716.000 32.209.900 17.983.250,00 29.513.300 25.246.531 31.724.361 - 0,86 1,00 0,91 0,98 11,57 15,25 IV Administrasi Umum Perangkat Daerah - 62.306.600 124.407.800 204.879.900 204.616.000 - 57.179.957 113.388.886 185.573.144 185.624.163 - 0,92 0,91 0,91 0,91 34,62 34,23 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.228.000 29.228.000 26.462.627 26.874.345 - - - 0,91 0,92 0 0,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.306.600,00 124.407.800,00 175.651.900 175.388.000 57.179.957,00 113.388.886 159.110.517 158.749.818 - 0,92 0,91 0,91 0,91 29,53 29,08 V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 32.800.000 66.760.000 132.648.500 2.300.000 - 30.298.000 60.610.500 128.141.097 1.550.000 - 0,92 0,91 0,97 0,67 - 48,54 -52,44 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.800.000,00 66.760.000,00 132.648.500 2.300.000 30.298.000,00 60.610.500 128.141.097 1.550.000 - 0,92 0,91 0,97 0,67 - 48,54 -52,44 VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 206.848.521 209.999.872 248.956.750 306.406.948 - 203.297.628 209.503.872 246.967.931 290.427.412 - 0,98 1,00 0,99 0,95 10,32 9,33 12 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 60.653.078 94.518.912 59.400.872 87.444.774 - - - 0,98 0,93 24,83 21,33 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 188.303.672 211.888.036 187.567.059 202.982.638 - - - 1,00 0,96 6,08 4,03 14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 206.848.521 209.999.872 203.297.628 209.503.872 - 0,98 1,00 - - 0,76 1,51 VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 225.738.008 298.272.515 207.756.000 224.079.100 - 168.404.554 296.126.956 193.695.463 193.820.961 - 0,75 0,99 0,93 0,86 - 0,18 3,58 15 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.671.400 180.859.500 142.100.363 155.767.361 - - - 0,97 0,86 11,04 4,70 16 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 16.527.100 7.733.200 16.137.600 7.733.200 - - - 0,98 1,00 - 31,60 -30,78 17 Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 225738008 298272515 44.557.500 35.486.400 - 168.404.554 296.126.956 35.457.500 30.320.400 - 0,75 0,99 0,80 0,85 - 37,03 -34,86 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 111.087.000 448.990.000 226.905.800 482.726.500 - 97.519.500 435.038.218 226.026.149 467.210.289 - 0,88 0,97 1,00 0,97 44,38 47,95 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - - 123.921.000 - 247.846.500 - - 121.208.318 - 239.473.391 - - 1 - 0,97 41,42 40,56 No. URAIAN Rata-rata pertumbuhan Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Realisasi anggaran pada tahunAnggaran pada Tahun 37 38 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 123.921.000 - 247.846.500 - - 121.208.318 - 239.473.391 - - 0,98 - 0,97 41,42 40,56 VIII Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya - - 123.921.000 - 247.846.500 - - 121.208.318 - 239.473.391 - - 0,98 - 0,97 41,42 40,56 20 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan budaya 123.921.000 - 247.846.500 121.208.318 - 239.473.391 - 0,98 - 0,97 41,42 40,56 UNSUR PENUNJANG URUSAN KELEMBAGAAN - 111.087.000 325.069.000 226.905.800 234.880.000 - 97.519.500 313.829.900 226.026.149 227.736.898 - 0,88 0,97 1,00 0,97 21 23,62 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****) - 111.087.000 325.069.000 226.905.800 234.880.000 - 97.519.500 313.829.900 226.026.149 227.736.898 - 0,88 0,97 1,00 0,97 21 23,62 IX Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 21 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang - - - 0,00 X Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan****) - 111.087.000 325.069.000 226.905.800 234.880.000 - 97.519.500 313.829.900 226.026.149 227.736.898 - 0,88 0,97 1,00 0,97 21 23,62 22 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan****) 69.984.000,00 161.955.000,00 163.072.000 165.260.000 58.352.000,00 154.206.500 162.312.186 160.613.353 - 0,83 0,95 1,00 0,97 24 28,80 23 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan****) 41.103.000,00 163.114.000,00 63.833.800 69.620.000 39.167.500,00 159.623.400 63.713.963 67.123.545 - 0,95 0,98 1,00 0,96 14 14,42 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - 1.939.570.100 2.153.659.500 2.424.635.700 2.281.583.600 - 1.799.211.650 1.927.214.350 2.325.408.082 2.244.544.217 - 0,93 0,89 0,96 0,98 4 5,68 PERENCANAAN - 1.714.083.900 1.736.488.300 2.161.068.500 2.012.973.500 - 1.608.905.700 1.679.767.882 2.091.805.252 2.014.734.238 - 0,94 0,97 0,97 1,00 4 5,78 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - 937.944.300 1.058.523.000 1.244.174.100 1.250.320.600 - 902.661.900 1.019.800.006 1.199.828.426 1.163.767.712 - 0,96 0,96 0,96 0,93 7 6,56 XI Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - 575.053.200 650.734.000 777.921.700 925.910.200 - 552.002.200 625.042.881 748.906.921 884.024.122 - 0,96 0,96 0,96 0,95 13 12,49 24 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya - 42.000.000,00 43.356.700 47.800.000 - 41.413.320 39.596.814 40.830.930 - - 0,99 0,91 0,85 4 -0,47 25 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 575.053.200,00 608.734.000,00 734.565.000 878.110.200 552.002.200,00 583.629.561 709.310.107 843.193.192 - 0,96 0,96 0,97 0,96 11 11,17 XII Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - 114.660.000 134.380.000 83.520.000 51.331.000 - 109.825.400 133.930.120 78.176.587 42.816.500 - 0,96 1,00 0,94 0,83 - 18 -20,98 26 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 114.660.000,00 134.380.000,00 83.520.000 51.331.000 109.825.400,00 133.930.120 78.176.587 42.816.500 - 0,96 1,00 0,94 0,83 - 18 -20,98 XIII Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - 248.231.100 273.409.000 382.732.400 273.079.400 - 240.834.300 260.827.005 372.744.918 236.927.090 - 0,97 0,95 0,97 0,87 2 -0,41 27 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 153.093.600,00 205.550.000,00 314.873.400 218.455.400 146.302.950,00 200.210.841 307.613.512 197.474.866 - 0,96 0,97 0,98 0,90 9 7,79 28 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 95.137.500,00 67.859.000,00 67.859.000 54.624.000 94.531.350,00 60.616.164 65.131.406 39.452.224 - 0,99 0,89 0,96 0,72 - 13 -19,62 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - 776.139.600 677.965.300 916.894.400 762.652.900 - 706.243.800 659.967.876 891.976.826 850.966.526 - 0,91 0,97 0,97 1,12 - 0 4,77 XIV Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 270.717.100 293.237.400 348.738.900 419.242.500 - 203.682.200 288.669.612 342.761.965 400.906.536 - 0,75 0,98 0,98 0,96 12 18,45 Rata-rata pertumbuhan Rasio antara Realisasi dan anggaran TahunNo. URAIAN Anggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada tahun 39 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 29 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 57.242.200,00 92.811.800,00 111.979.300 79.309.900 51.200.850,00 90.746.446 111.031.045 73.960.336 0,89 0,98 0,99 0,93 8 9,63 30 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 48.995.200,00 91.001.800,00 91.953.000 92.352.000 48.941.400 90.202.860 88.898.638 87.998.803 1,00 0,99 0,97 0,95 17 15,80 31 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 140740900 109423800 144.806.600 247.580.600 80.149.100 107.720.306 142.832.282 238.947.397 0,57 0,98 0,99 0,97 15 31,40 32 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 23.738.800 23.390.850 0,99 XIV Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - 104.236.700 136.118.900 151.934.000 123.431.400 - 102.925.750 132.715.943 145.878.286 105.200.080 - 0,99 0,98 0,96 0,85 4 0,55 33 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 46.100.700,00 69.910.000 75.007.400 44.333.800 45.618.500,00 67.710.043 69.882.616 32.677.514 - 0,99 0,97 0,93 0,74 - 1 -8,00 34 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 42.015.500,00 66.208.900 76.926.600 79.097.600 41.226.250,00 65.005.900 75.995.670 72.522.566 - 0,98 0,98 0,99 0,92 17 15,17 35 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - 16.120.500 - 16.081.000 - 1,00 XV Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 401.185.800 248.609.000 416.221.500 219.979.000 - 399.635.850 238.582.321 403.336.575 211.112.593 - 1,00 0,96 0,97 0,96 - 14 -14,75 36 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 56.246.300,00 175.514.800 261.020.500 117.292.200 54.965.450,00 168.538.660 252.947.440 113.492.987 - 0,98 0,96 0,97 0,97 20 19,87 37 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 344.939.500,00 73.094.200 155.201.000 102.686.800 344.670.400,00 70.043.661 150.389.135 97.619.606 - 1,00 0,96 0,97 0,95 - 26 -27,05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 225.486.200 417.171.200 263.567.200 268.610.100 - 190.305.950 247.446.468 233.602.830 229.809.979 - 0,84 0,59 0,89 0,86 4 4,83 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 225.486.200 417.171.200 263.567.200 268.610.100 - 190.305.950 247.446.468 233.602.830 229.809.979 - 0,84 0,59 0,89 0,86 4 4,83 XVI Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 225.486.200 417.171.200 263.567.200 268.610.100 - 190.305.950 247.446.468 233.602.830 229.809.979 - 0,84 0,59 0,89 0,86 4 4,83 38 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 186.586.700,00 353.624.200,00 200.020.200 209.936.500 152.838.450,00 193.854.648 177.372.640 176.349.597 - 0,82 0,55 0,89 0,84 3 3,64 39 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 38.899.500,00 63.547.000,00 63.547.000 58.673.600 37.467.500,00 53.591.820 56.230.190 53.460.382 - 0,96 0,84 0,88 0,91 11 9,29 Realisasi anggaran pada tahun Rasio antara Realisasi dan anggaran TahunNo. URAIAN Rata-rata pertumbuhan Anggaran pada Tahun 40 Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bapperida rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2023-2026 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2022-2024 dimana tahun 2021 sebagai tahun dasar, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2022-2024 ialah sebesar 4,99% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 4,37%. Penyerapan anggaran belanja secara akumulatif pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan sebesar 1,1%,. Dengan penyerapan yang tinggi di atas 95% sedangkan penurunan rasio antara realisasi berbanding anggaran mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya surat edaran untuk penghematan anggaran belanja. Namun demikian penggurangan realisasi anggaran tersebut tidak mengurangi realisasi kinerja. Pada penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan sebesar 67%. Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Bapperida dari tahun 2023-2025 mengalami kenaikan, namun di tahun 2025 sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini menyebabkan pengurangan belanja pada beberapa rekening belanja APBD. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bapperida dalam dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :40 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan meliputi:
  6. 1.Sekretariat Daerah
  7. 2.Inspektur Daerah
  8. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
  9. 4.Badan Keuangan dan Aset Daerah
  10. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  11. 6.Sekretariat DPRD
  12. 7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 41
  13. 8.Dinas Kesehatan
  14. 9.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
  15. 10.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana )
  16. 11.Satuan Polisi Pamong Praja
  17. 12.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  18. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  19. 14.Dinas Tenaga Kerja
  20. 15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  21. 16.Dinas Pertanian dan Pangan
  22. 17.Dinas Lingkungan Hidup
  23. 18.Dinas Perhubungan
  24. 19.Dinas Komunikasi dan Informatika
  25. 20.Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  26. 21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  27. 22.Dinas Kebudayaan ( Kundha Kabudayan )
  28. 23.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  29. 24.Dinas Pariwisata
  30. 25.Dinas Kelautan dan Perikanan
  31. 26.Dinas Perdagangan
  32. 27.Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  33. 28.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  34. 29.Kapanewon Temon
  35. 30.Kapanewon Wates
  36. 31.Kapanewon Panjatan
  37. 32.Kapanewon Galur
  38. 33.Kapanewon Lendah
  39. 34.Kapanewon Sentolo
  40. 35.Kapanewon Pengasih
  41. 36.Kapanewon Kokap
  42. 37.Kapanewon Girimulyo
  43. 38.Kapanewon Nanggulan
  44. 39.Kapanewon Samigaluh
  45. 40.Kapanewon Kalibawang 42 Bapperida dalam menjalankan tugas dalam pelayanannya untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta serta tugas pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan, dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan mitra diantaranya dengan akademisi, perguruan tinggi, lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini dilakukan agar target kinerja yang ingin dicapai dapat lebih terarah dan lebih efektif. Kemitraan ini memastikan koordinasi yang baik, penyelarasan kebijakan antar instansi dengan perguruan tinggi, dan sinergi dalam mengimplementasikan strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Bapperida Kulon Progo menjalin komunikasi koordinasi dengan instansi Pemda DIY maupun kementrian/Lembaga di pemerintah pusat. Bapperida sebagai sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga menjalin mitra dengan BUMN, BUMD, maupun dunia usaha/swasta. Hal ini bertujuan agar dana tanggung jawab social perusahaan dapat selaras dengan prioritas pemerintah daerah seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting dan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan layanan publik, mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian ekonomi daerah. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bapperida bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk merancang perencanaan pembangunan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan seperti teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. 43 Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya di daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata, meningkatkan peluang kerja, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan. Berbagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapperida Kulon Progo, permasalahan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel 2.8 berikut : Tabel 2.8 : Permasalahan Pokok No Masalah pokok Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan: Perencanaan 1 Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal 44
  46. 2.Sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan antar Pemerintah dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan Bidang Urusan/Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Penelitian dan pengembangan 3 - Belum optimalnya penelitian dan riset yang mendukung perencanaan pembangunan di Kulon Progo.
  47. 4.- Pengembangan dan penerapan inovasi dalam program pembangunan masih perlu ditingkatkan 2.2.2 Isu-isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapperida menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini : 45 Tabel 2.9. Perumusan Isu Strategis Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PDGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Perencanaan Riset dan Inovasi Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah • Kolaborasi global dalam tata kelola data • Kesenjangan digital • Integrited nature of plan dalam perwujudan 4 pilar utama SGD’s (ekonomi, social, lingkungan dan tata kelola) • Data terintegrasi (integrated big data) • Memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran • Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah • Penyebarluasan dan penerapan inovasi teknologi dalam pembangunan Optimalisasi tata kelola data Sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan antar Pemerintah dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan Belum optimalnya penelitian dan riset yang mendukung perencanaan pembangunan di Kulon Progo • Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi Optimalisasi penelitian dan riset daerah Pengembangan dan penerapan inovasi dalam program pembangunan masih perlu ditingkatkan Peningkatan Inovasi daerah 46 Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah :

1.Optimalisasi tata kelola data Tata kelola data pembangunan sangat penting karena data merupakan dasar utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi diantaranya : data yang ada tidak muthakir dan terdapat perbedaan data antar instansi pemerintah hal ini disebabkan karena standar pengambilan/pengumpulan data yang berbeda-beda, serta data yang belum seluruhnya terintegrasi.
2.Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional.
3.Optimalisasi penelitian dan riset daerah Optimalisasi penelitian dan riset di daerah sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya, penelitian dan riset sering kali berjalan secara parsial tanpa adanya sinergi yang kuat karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian dan riset menjadi alat strategis yang digunakan pemerintah daerah untuk memecahkan permasalahan daerah.
4.Peningkatan Inovasi daerah Inovasi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Namun tantangan yang ada yaitu masih kurangnya ekosistem inovasi yang terintegrasi. Inovasi tidak bisa tumbuh sendirian; ia membutuhkan kolaborasi antara empat pilar utama, yaitu: pemerintah daerah, akademisi (perguruan tinggi), sektor swasta, dan komunitas masyarakat. 47 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida tahun 2025-2029 ujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bapperida Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut: Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kulon Progo Tahun 2025-2030 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerinta han dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatny a kualitas Perencanaan dan Pengendalian kinerja Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja Nilai 52,49 52,57 52,65 52,73 52,81 52,85 Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah Satuan inovasi daerah yang matang Inovasi 88 89 90 91 92 93 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predik at A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0-3,0 49 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dengan pendekatan terpadu, dan melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala agar data yang dihasilkan akurat, mutakhir serta mudah diakses. Peningkatan kinerja forum satu data serta menetapkan standar atau metadata yang baku untuk setiap variabel data yang dikumpulkan untuk memastikan semua pihak menggunakan definisi, format, dan metode yang sama.
2.Meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen nasional, DIY dengan dokumen pemerintah daerah. Penggunaan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sehingga pendekatan perencanaan yang tidak hanya melihat sektoral, tetapi juga melihat secara makro tema pembangunan, integrasi antar sektor, dan aspek kewilayahan. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mengukur kinerja pemerintahan. Memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
3.Menjalin kemitraan yang kuat dengan perguruan tinggi, serta lembaga penelitian. Meningkatkan kolaborasi berupa penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya, dan pengabdian masyarakat berbasis riset. Menciptakan iklim inovasi untuk pemerintah daerah, pelajar, masyarakat, akademisi dan dunia usaha. Strategi ini dilaksanakan dengan 50 menghubungkan seluruh elemen riset dan inovasi, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas untuk menemukan solusi bagi permasalahan daerah. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Tabel 3.2.1 Penahapan Renstra PD Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Penguatan Data dalam proses perencanaan pembangunan Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui data, evaluasi, dan riset Penguatan Capaian Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dalam AKIP Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida dijabarkan di bawah ini :
1.Tahap I (2026): Penguatan Data Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pada tahun 2026, upaya difokuskan pada penguatan data dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam proses penyusunan perencanaan data sangat penting karena menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat mengatasi permasalahan daerah dan tepat sasaran dalam rangka mencapai sasaran dan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
2.Tahap II (2027): Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2027 diprioritaskan untuk penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Prioritas ini sangat penting karena diperlukan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembangunan berlangsung dengan tujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi jadwal, anggaran, maupun target kinerja. Evalusi pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi apakah program tersebut memiliki dampak dan berhasil mencapai tujuan atau tidak, sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak hanya berorientasi pada output saja. Evaluasi juga dilakukan 51 dengan komprehensif yang memberikan umpan balik berharga tentang keberhasilan dan kegagalan program. Hasil evalusi tersebut menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa setiap siklus perencanaan membawa perbaikan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3.Tahap III (2028): Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Pada tahun 2028, fokus diarahkan pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah dengan dengan membangun ekosistem inovasi yang menyeluruh, di mana setiap pihak memiliki peran yang jelas dan saling mendukung. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan menyentuh tiga pilar utama: kelembagaan, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil.
4.Tahap IV (2029): Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui data, evaluasi, dan riset Tahun 2029, pemerintah daerah melakukan penyusunan RPJMD teknokratik, RPJMD teknokratik memiliki kedudukan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yaitu menyediakan landasan yang objektif, realistis, dan komprehensif sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu pada tahun 2029 prioritas pembangunan menekankan pada Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui data, evaluasi, dan riset sehingga dengan penguatan tersebut diharapkan menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan dampak yang nyata dan terukur.
5.Tahap V (2030): Penguatan Capaian Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dalam AKIP Pada tahap akhir, dilakukan upaya peningkatan komponen penilaian AKIP yaitu komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Upaya peningktan pada komponen perencanaan dengan memastikan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan memiliki hubungan yang logis dengan tujuan dan sasaran. Sedangkan untuk komponen pengukuran kinerja diperlukan upaya peningkatan capain kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Peningkatan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja atas kinerja internal untuk mempertahankan peningkatan capaian kinerja. 52 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapperida, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2.2 sebagaimana berikut. : Tabel 3.2.2 Arah Kebijakan Renstra No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan meningkatkan kinerja forum data Meningkatkan sinergitas perencanaan sektoral dalam rangka mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Meningkatkan penggunaan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan koordinasi dalam upaya mendorong capaian kinerja Mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif dalam proses perencanaan pembangunan. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Meningkatkan riset dan inovasi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah serta dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 53 Menyelenggarakan kompetisi untuk pemerintah daerah, pelajar/mahasiswa dan masyarakat dalam upaya mendorong inovasi daerah Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan Bapperida dengan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini 54 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN erdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bapperida dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut: Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Kulon Progo. TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Program Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.601.384.180 4.772.137.937 4.819.859.316 4.868.057.909 4.916.738.488 4.965.905.872 Outcam e : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah. Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi % 100 100 4.601.384.180 100 4.772.137.937 100 4.819.859.316 100 4.868.057.909 100 4.916.738.488 100 4.965.905.872 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 25 16.030.766 2 11.030.400 2 11.588.670 2 11.880.686 2 12.537.721 2 12.865.331 Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 4 11.091.766 2 6.091.500 3 6.399.802 2 6.561.355 2 7.112.003 2 7.297.840 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah laporan 21 4.939.000 12 4.938.900 12 5.188.867 12 5.319.331 12 5.425.717 12 5.567.491 Adm inistrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Meningkatnya Kualitas Adm inistrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 14 3.918.740.000 3 3.958.356.222 3 3.964.890.563 3 3.991.592.033 3 4.022.323.874 3 4.048.120.204 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bl 52 0rg 3.835.794.400 52 3.881.692.222 52 3.884.346.452 52 3.909.022.802 52 3.938.103.258 52 3.961.698.903 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN dokumen 1 48.171.000 1 41.889.400 1 44.009.502 1 45.116.033 1 46.018.354 1 47.220.813 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan 14 34.774.600 14 34.774.600 14 36.534.609 14 37.453.198 14 38.202.262 14 39.200.487 Adm inistrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah Output : Meningkatnya Kualitas Adm inistrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 28.212.900 1 26.687.500 1 28.038.205 1 28.743.170 1 29.318.033 1 30.084.113 Pendidikan dan Pelatihan Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 57 26.687.500 40 26.687.500 40 28.038.205 40 28.743.170 40 29.318.033 40 30.084.113 Adm inistrasi Um um Perangkat Daerah Output : Meningkatnya Kualitas Adm inistrasi Um um Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 125.350.200 2 149.366.395 2 156.926.112 2 160.871.705 2 164.089.139 2 168.376.789 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 6 19.005.700 1 21.470.900 1 22.557.583 1 23.124.748 1 23.587.243 1 24.203.578 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12 106.344.500 1 127.895.495 1 134.368.529 1 137.746.957 1 140.501.896 1 144.173.211 KET.2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN NO. BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT Satuan BASELINE 2024 56 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah Output : Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen - 3.337.100 1 107.502.900 1 112.943.826 1 115.783.573 1 118.099.244 1 121.185.177 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit - 3.337.100 11 107.502.900 11 112.943.826 11 115.783.573 11 118.099.244 11 121.185.177 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah Output : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 24 302.153.064 2 301.756.420 2 317.028.886 2 324.999.943 2 331.499.942 2 340.162.035 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 95.043.240 1 95.043.240 1 99.853.559 1 102.364.177 1 104.411.461 1 107.139.732 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12 207.109.824 1 206.713.180 1 217.175.327 1 222.635.766 1 227.088.481 1 233.022.303 Pem eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah Kondisi Baik Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 3 207.560.150 3 217.438.100 3 228.443.055 3 234.186.799 3 238.870.535 3 245.112.222 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 28 160.011.650 28 128.736.500 28 135.252.099 28 138.652.742 28 141.425.797 28 145.121.253 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 18.500.000 1 28.000.000 1 29.417.133 1 30.156.768 1 30.759.904 1 31.563.660 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 76 29.048.500 75 60.701.600 75 63.773.823 75 65.377.289 75 66.684.834 75 68.427.309 II Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pem bangunan Daerah 738.995.141 761.445.464 793.167.342 818.512.383 Outcom e : Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pem bangunan Daerah Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 100 810.880.300 100 680.694.200 100 738.995.141 100 761.445.464 100 793.167.342 100 818.512.383 Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan % 99,86 99,87 99,88 99,89 99,90 99,90 99,90 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Output : Terlaksanannya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 597.066.400 2 438.245.300 2 475.800.858 2 490.271.130 2 510.698.598 2 527.018.762 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah dokumen 3 24.668.700 3 24.668.700 3 26.836.163 3 27.693.825 3 28.854.948 3 29.780.208 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKP D) dokumen 4 572.397.700 2 413.576.600 3 448.964.695 2 462.577.305 3 481.843.650 2 497.238.554 KET.2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUN NO. BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT Satuan BASELINE 2024 57 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Analisis Data dan Inform asi Pem erintahan Daerah Bidang Perencanaan Pem bangunan Daerah Output : Terlaksanannya Analisis Data dan Inform asi Pem erintahan Daerah Bidang Perencanaan Pem bangunan Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 35.986.600 1 35.986.600 1 39.065.829 1 40.250.305 1 41.926.731 1 43.266.290 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) dokumen 3 35.986.600 4 35.986.600 3 39.065.829 4 40.250.305 3 41.926.731 4 43.266.290 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pem bangunan Daerah Output : Terlaksanannya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pem bangunan Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 177.827.300 2 206.462.300 2 224.128.453 2 230.924.028 2 240.542.014 2 248.227.331 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan laporan 10 139.487.900 10 162.872.900 10 176.809.283 10 182.170.140 10 189.757.526 10 195.820.279 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah laporan 12 38.339.400 12 43.589.400 8 47.319.171 8 48.753.888 8 50.784.487 8 52.407.052 IV Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pem bangunan Daerah 544.305.229 560.840.965 584.205.644 602.873.478 Outcam e : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pem banguan Bidang Pem erintahan dan Pem bangunan Manusia Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu % 100 100 686.714.900 100 501.363.800 100 544.305.229 100 560.840.965 100 584.205.644 100 602.873.478 Outcam e : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pem banguan Bidang Perekonom ian dan SDA Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Outcam e : Meningkatnya kualitas perencanaan pem banguan bidang Infrastruktur dan Wilayah Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Koordinasi Perencanaan Bidang Pem erintahan dan Pem bangunan Manusia Output : Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Pem erintahan dan Pem bangunan Manusia Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 3 239.263.900 3 239.263.600 3 259.751.803 3 267.719.635 3 278.831.843 3 287.758.253 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dokumen 6 48.367.200 6 48.367.200 6 52.502.072 6 54.229.615 6 56.417.940 6 58.249.346 KET.2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUNNO. BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT Satuan BASELINE 2024 58 *) Penetapan target indikator kinerja Subkegiatan sudah berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dokumen 8 118.393.100 8 118.392.800 8 128.535.038 8 132.405.228 8 137.939.766 8 142.340.045 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dokumen 6 72.503.600 6 72.503.600 6 78.714.693 6 81.084.793 6 84.474.137 6 87.168.862 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonom ian dan SDA (Sum ber Daya Alam ) Output : Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonom ian dan SDA (Sum ber Daya Alam ) Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 175.115.900 2 95.165.100 2 103.317.513 2 106.428.404 2 110.877.111 2 114.414.091 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dokumen 6 26.505.600 6 27.373.600 6 29.718.587 6 30.613.413 6 31.893.054 6 32.910.443 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dokumen 6 148.610.300 6 67.791.500 6 73.598.927 6 75.814.990 6 78.984.057 6 81.503.648 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kew ilayahan Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kew ilayahan Laporan pelaksanaan Subkegiatan dokumen 2 272.335.100 2 166.935.100 2 181.235.913 2 186.692.926 2 194.496.690 2 200.701.135 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dokumen 6 81.350.500 6 81.350.500 6 88.319.545 6 90.978.847 6 94.781.762 6 97.805.301 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kew ilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dokumen 6 190.984.600 6 85.584.600 6 92.916.367 6 95.714.079 6 99.714.928 6 102.895.834 IV Program Riset dan Inovasi Daerah Outcam e : Meningkatnya pem anfaatan inovasi daerah dalam pem bangunan. Capaian Riset Daerah % 18,75 37,5 - 50 368.000.000 62,50 399.518.920 75 411.656.116 87,50 428.805.742 100 442.507.894 Penelitian, Pengem bangan, Pengkajian, dan Penerapan Output : Terlaksanannya Penelitian, Pengem bangan, Pengkajian, dan Penerapan Jumlah dokumen riset yang dihasilkan dokumen - 1 368.000.000 1 399.518.920 1 411.656.116 1 428.805.742 1 442.507.894 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset naskah - 1 368.000.000 1 399.518.920 1 411.656.116 1 428.805.742 1 442.507.894 KET.2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET DAN PAGU INDIKATORTAHUNNO. BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT Satuan BASELINE 2024 59 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bapperida dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Bapperida bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait perencanaan dan pengembangan daerah, termasuk penyusunan dokumen seperti RPJMD dan RKPD. Tetapi program-program di Bapperida tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 :. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO. PROGRAM PRIORITAS OUTCAME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN - - - - - 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 60 Indikator Kinerja Bapperida berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.3 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Bapperida No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja Nilai 52,49 52,57 52,65 52,73 52,81 52,85 2 Satuan inovasi daerah yang matang Inovasi 88 89 90 91 92 93 3 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) 4 Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Bapperida Kulon Progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.4 : 61 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo No Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Indeks Inovasi Daerah Kategori 55,40 (inovatif) 56,00 (inovatif) 57,50 (inovatif) 58,40 (inovatif) 59,00 (inovatif) 60,50 (sangat inovatif) - Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (IE 12) 2 Indeks Daya Saing Daerah Nilai 3,78 3,83 3,88 3,93 3,98 4,03 Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Tabel 4.4.2 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - - - - - - - - - - 62 PENUTUP Rencana Strategis Bapperida Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Bapperida. 5.1 Kesimpulan Penting Subtansial Rencana Strategis Bapperida periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Bapperida. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:
1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida.
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Bapperida maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Bapperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini 5.3 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. 64 Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Bapperida. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Bapperida. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. 65 Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Wates, 18 September 2025 Kepala Bapperida Kabupaten Kulon Progo Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA. NIP. 19690416 19930 3 1006 66 LAMPIRAN:
1.Peta Kinerja Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
2.Metadata Indikator Kinerja Utama Bapperida 2025-2029
3.Metadata Indikator Kinerja Program Bapperida 2025-2029 67
1.Peta Kinerja Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator : Capaian Inovasi Daerah Indikator : Satuan inovasi daerah yang matang SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Persentase SubKegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Indiator : Nilai AKIP Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Indiator : Nilai SPIP Perangkat Daerah Indikator : Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu TUJUAN Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota PROGRAM Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator : Persentase perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Indikator : Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikator : Persentase perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu Indikator : Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Indikator: Indek SPBE, Nilai AKIP, OPINI BPK, IKM, Indek SPIP Indikator : Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Program Riset dan Inovasi Daerah Indikator : Capaian Riset Daerah Indikator : Persentase Kesesuaian Dokuman Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah - Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Indikator : Persentase SubKegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 68
1.Metadata Indikator Utama Kinerja Perangkat Bapperida 2025-2030 No. Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Kinerja OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20230 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Nilai Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja + Nilai AKIP komponen Pengukuran Kinerja 52,41 52,49 52,57 52,65 52,73 52,81 52,85 Jumlah indikator sasaran Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja 26,93 26,97 27,01 27,05 27,09 27,13 27,13 Nilai AKIP komponen Pengukuran Kinerja 25,48 25,52 25,56 25,6 25,64 25,68 25,72 2 Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah Satuan Inovasi Daerah yang Matang Inovasi Satuan inovasi derah yang nilai kematangannya lebih dari 60 87 88 89 90 91 92 93 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) A ( >80 – 90) Meningkatnya kualitas pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2.0-3.0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 69
4.Metadata Indikator Kinerja Program Bapperida 2025-2029 CARA PERHITUNGAN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 BAPPERIDA. 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah % (Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan yang Seharusnya disusun) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Anarenbang Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu 5 7 5 6 5 6 6 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Seharusnya disusun 5 7 5 6 5 6 6 *DO: Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu adalah : (1.) Dokumen RKPD tahun n+1 dengan tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2.) Dokumen Perubahan RKPD Tahun n dengan tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3.) Dokumen Perencanaan lainnya yang bisa berupa RPJMD atau RKPD penyesuaian mengikuti ketentuan yang berlaku. (4.) Dokumen usulan Dana Alokasi Khusus tahun n+1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5.) Dokumen usulan Dana Keistimewaan tahun n+2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAPPERIDA. 5.01.02 Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan % (Rata-rata Realisasi fisik sub kegiatan)/(Rencana operasional pelaksanaan sub kegiatan) x 100% 99,86 99,87 99,88 99,89 99,90 99,90 99,90 Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian Rata-rata Realisasi fisik sub kegiatan 99,86 99,87 99,88 99,89 99,90 99,90 99,90 Rencana operasional pelaksanaan sub kegiatan 100 100 100 100 100 100 100 Ket TARGET TAHUN KODE PD / PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS UTAMA OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN 70 CARA PERHITUNGAN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 BAPPERIDA. 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu % (Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang seharusnya disusun) * 100% 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu 12 24 18 21 18 18 21 jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang seharusnya disusun 12 24 18 21 18 18 21 *DO: Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu adalah: (1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD). (2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya. BAPPERIDA. 5.01.03 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu % (Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang Seharusnya disusun) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu 12 16 12 14 12 12 14 jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang seharusnya disusun 12 16 12 14 12 12 14 TARGET TAHUN KetKODE PD / PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS UTAMA OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN 71 CARA PERHITUNGAN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 *DO: Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu adalah: (1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD) (2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya BAPPERIDA. 5.01.03 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu % (Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Seharusnya disusun) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu 12 16 12 14 12 12 14 jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang seharusnya disusun 12 16 12 14 12 12 14 TARGET TAHUN KetKODE PD / PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS UTAMA OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN 72 73 CARA PERHITUNGAN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 *DO: Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu adalah: (1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD). (2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya. BAPPERIDA. 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 04.08.02 KP: Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan Capaian Riset Daerah % Persentase Riset / Kajian / Penelitian yang digunakan sebagai Bahan Kebijakan *transisi *transisi 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian Dokumen riset / kajian / penelitian yang digunakan sebagai bahan kebijakan *transisi *transisi 8 10 12 14 16 Dokumen riset / kajian / penelitian yang seharusnya dihasilkan *transisi *transisi 16 16 16 16 16 BAPPERIDA. 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Capaian Inovasi Daerah Satuan Inovasi Inovasi Daerah yang dilaporkan Masih Eksis atau Berjalan 208 209 210 211 212 213 214 *DO: (1.) Inovasi Daerah dapat berupa inovasi Perangkat Daerah, BUMD, Kalurahan dan masyarakat yang ditetapkan setiap tahun dengan SK Bupati. (2.) Dokumen Riset/Kajian/Penelitian yang dihasilkan adalah dokumen Riset/Kajian/Penelitian yang disusun di lingkup Pemda Kulon Progo. KODE PD / PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS UTAMA OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET TAHUN Ket 74 CARA PERHITUNGAN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 BAPPERIDA. 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun / jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun 1 1 11 11 11 11 11 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun 1 1 11 11 11 11 11 KODE PD / PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS UTAMA OUTCOME INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET TAHUN Ket 1 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................... 2 DAFTAR ISI .............................................................................................................. 3 DAFTAR TABEL ........................................................................................................ 4 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 5 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 5 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................... 8 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................... 9 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................ 8 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH ....................................................................................................... 10 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .................................................... 10 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.................................................... 10 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ............................................................. 16 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...................................................... 19 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..................................................................... 29 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis ............................................................... 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ........................................... 2.2.2 Isu Strategis ............................................................................................. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 ..................................................................... Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan secara menyeluruh. Renstra merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis, kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis juga disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Renstra BKAD 2025-2030 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rentra PD Tahun 2025-2029. Untuk ini diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya Renstra diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Selain itu, dokumen Renstra BKAD diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BKAD selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini sesuai dengan urusan yang ditangani serta untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BKAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir terkandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BKAD. Dalam penyusunan dokumen Renstra BKAD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Adapun hubungan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar dibawah ini: Renstra BKAD 2025-2030 5 Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Renstra BKAD 2025-2030 6
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rentra PD Tahun 2025-2029;
19.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- Renstra BKAD 2025-2030 7 2029;
20.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menen gah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029;
21.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
22.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
23.Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 adalah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
27.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022).
28.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022).
29.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2030;
30.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan. Renstra BKAD 2025-2030 8 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :  Menjabarkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yang telah ditetapkan, ke dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja pada periode tahun 2025- 2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :  Tercapainya kebermanfaatan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat: 1) Uraian program dan kegiatan 2) Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 3) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 4) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun Renstra BKAD 2025-2030 10 2025-2029 melalui IKU perangkat daerah BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah Renstra BKAD 2025-2030 11 Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan. Dalam Peraturan Bupati tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
d.pelaksanaan administrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, berdasarkan data per Agustus tahun 2025 BKAD terdiri dari 74 ASN yang bertanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing. Pada tahun 2025 terdapat perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Renstra BKAD 2025-2030 12 BKAD. Bagan Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Badan sebagaimana pada gambar berikut ini : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Keuangan
c.Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri atas
1. 1.Subbidang Pelayanan Pajak Daerah; dan
2. 2.Subbidang Penetapan Pajak Daerah.
d.Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
2. 2.Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
e.Bidang Anggaran, terdiri atas:
1. 1.Subbidang Perencanaan Anggaran; dan Renstra BKAD 2025-2030 13
2. 2.Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran.
f.Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
1. 1.Subbidang Belanja; dan
2. 2.Subbidang Pengelolaan Kas.
g.Bidang Aset, terdiri atas:
1. 1.Subbidang Penatausahaan Aset; dan
2. 2.Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
h.Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas
1. 1.Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
2. 2.Subbidang Pelaporan Keuangan.
i.Jabatan Fungsional. Masing-masing unsur dari organisasi BKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a.Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah. Serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Badan; 2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah; 3) pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; 4) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; 6) pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; 7) pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; 8) pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan; 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
b.Sekretariat melaksanakan tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan, serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; Renstra BKAD 2025-2030 14 2) perumusan kebijakan sekretariat; 3) pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan; 4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; 6) pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; 7) pengoordinasia pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 8) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; 9) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; 10) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; 11) pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; 12) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; 13) penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan; 14) pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; 15) penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi; 16) penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah; 17) penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; 18) penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 19) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan 20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
c.Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah. Serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; Renstra BKAD 2025-2030 15 2) perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah; 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pelayanan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah; 4) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kegiatan pelayanan Pajak Daerah; 5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah; 6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penetapan Pajak Daerah; 7) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; 8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; 9) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah; 10) pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; 11) pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; 12) pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; 13) pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 14) pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; 15) pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan pihak ke tiga berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah; 16) pelaksanaan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah \ 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
d.Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan penagihan pajak Renstra BKAD 2025-2030 16 ,pengembangan dan Evaluasi pendapatan Daerah. Serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penagihan Pajak Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; 2) perumusan kebijakan teknis bidang penagihan pajak pengembangan dan Evaluasi pendapatan Daerah; 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penagihan Pajak Daerah dan pengembangan potensi pendapatan Daerah; 4) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penagihan Pajak Daerah, evaluasi, dan pengendalian pendapatan Daerah; 5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian pendapatan Daerah; 6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan Daerah; 7) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan Daerah; 8) Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 9) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; 10) Pengoordinasian Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; 11) penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis potensi pendapatan Daerah; 12) pengoordinasian penyiapan bahan dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah; 13) pengoordinasian penyiapan bahan usulan target pendapatan Daerah 14) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 15) pelaksanaan analisis investasi Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah 16) pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; 17) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan Pajak Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; 18) pengoordinasian penagihan Pajak Daerah; 19) pengoordinasian penyelesaian keberatan Pajak Daerah; Renstra BKAD 2025-2030 17 20) pengoordinasian Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
e.Bidang Anggaran melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan anggaran, kebijakan umum pengelolaan anggaran dan pembinaan pelaksanaan anggaran. Serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Anggaran; 2) perumusan kebijakan teknis bidang anggaran; 3) pengoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Daerah; 4) pengoordinasian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) pengoordinasian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 6) pengoordinasian dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; 7) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dan perubahan DPA- SKPD; 8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang meliputi rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD, Analisis Standar Belanja, rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum Perubahan APBD; 9) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Anggaran; 10) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Anggaran; 11) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran; 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
f.Bidang Perbendaharaan melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Renstra BKAD 2025-2030 18 belanja dan pengelolaan Kas Daerah. Serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perbendaharaan;perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan; 2) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan penatausahaan belanja; 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan kas Daerah; 4) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Perbendaharaan; 5) pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; 6) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan; h. pengoordinasian pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 7) pengoordinasian penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD; 8) pengoordinasian Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; 9) pengoordinasian Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; 10) pengoordinasian Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 11) pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah; 12) pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas; 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
g.Bidang Aset melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah. Serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Aset; Renstra BKAD 2025-2030 19 2) perumusan kebijakan teknis bidang aset; 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Bidang Aset; 4) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan Barang Milik Daerah; 5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penatausahaan Barang Milik Daerah 6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah; 7) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Aset; 8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Aset; 9) pengoordinasian penyusunan Standar Satuan Harga yang meliputi Standar Harga Satuan Barang dan Jasa, dan penyusunan Harga Satuan Pokok Pekerjaan Konstruksi 10) pengoordinasian penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; 11) pengoordinasian penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; 12) pengoordinasian penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset; dan 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
h.Bidang Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah dan pelaporan keuangan Daerah. Serta melaksanakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 2) perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan; 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Akuntansi dan Pelaporan; 4) pengoordinasian pelaksanaan pembinaan akuntansi keuangan Daerah; 5) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Renstra BKAD 2025-2030 20 penyusunan laporan keuangan Daerah; 6) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis evaluasi realisasi keuangan Daerah; 7) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; 9) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 10) pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD); 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 74 (tujuh puluh empat) personil dan BKAD sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari penganggaran sampai pertanggungjawaban APBD termasuk pendapatan dan aset daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah lainnya dalam melaksanakan tugasnya mendasar pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. 21 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :
1. 1.Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2025, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariatif. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak: 74 orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana strata-2. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Kepegawaian BKAD dapat dirinci dalam matriks sebagai berikut. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang No Golongan/Ruang Jumlah 1 Pembina utama muda(IV/c) 1 2 Pembina Tk.I ( IV/b) 1 3 Pembina (IV/a) 5 4 Penata Tk.I (III/d) 18 5 Penata (III/c) 4 6 Penata Muda Tk. I (III/b) 13 7 Penata Muda (III/a) 11 8 Pengatur Tk. I ( II/d) 20 9 Pengatur (II/c) 1 10 Pengatur Muda Tk.I(IIb) 1 Jumlah 74 Renstra BKAD 2025-2030 22 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 S-2 ( Pasca Sarjana ) 7 2 S-1 ( Sarjana ) 27 3 D4 - 4 D3 22 5 D1 3 6 SLTA 15 Jumlah 74 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon No Eselon Jumlah 1 Eselon II 1 2 Eselon III 7 3 Eselon IV 14 4 Jabatan Fungsional Umum 47 5 Jabatan Fungsional Tertentu 5 Jumlah 74 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-laki 43 2 Perempuan 31 Jumlah 74 Dari formasi yang diperlukan sebanyak 139 personil baru terisi 74 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 65 personil. Untuk mengatasi keterbatasan Renstra BKAD 2025-2030 23 Sumber Daya Manusia yang dimiliki, BKAD melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPP. Sedangkan pendidikan dan pelatihan teknis yang pernah diikuti oleh pegawai di BKAD Kabupaten Kulon Progo, antara lain tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.5 Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang pernah Diikuti No Diklat Teknis Jumlah 1 LKD 1 2 Pengelolaan Keuangan daerah 6 3 Pengelola barang 1 4 AKD 1 5 Bimtek Permendagri No.13/2006 1 6 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 9 7 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1 8 KKD 9 9 Bimtek Implementasi Permendagri No. 59/2007 1 10 Bimtek SPIP 2 11 Bimtek SIMDA Keuangan, Gaji dan BMD 3 12 Bimtek Penyusunan Renstra 2 13 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemda 2 14 Diklat Akuntansi Berbasis Akrual 1 15 Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5 16 Diklat Service Excellent Plus 1 17 Bimtek Keuangan Daerah Perpajakan 4 18 Bimtek Keuangan Daerah Kelas Perpajakan 1 Renstra BKAD 2025-2030 24 No Diklat Teknis Jumlah 19 Bimtek Penilaian PBB 3 Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh BKAD sebagai peralatan pendukung tugas dan fungsi organisasi yaitu: Tabel 2.6 Kondisi Aset BKAD Tahun 2025 No Jenis Aset Jumlah (unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Gedung Kantor 2 Kendaraan Dinas Roda 4 7 5 2 3 Kendaraan Dinas Roda 2 27 24 3 4 Laptop 39 36 3 5 Komputer (PC) 59 54 5 6 Televisi 5 5 7 LCD Proyektor 4 3 1 8 AC Split 21 19 2 9 Kamera 1 1 10 Facsimile 1 1 11 Wireless 1 1 12 Printer 48 46 2 13 Mesin Fotokopi 2 2 14 Brandkas 6 6 15 Scanner 4 3 1 16 Server 8 8 17 Aset lainnya 775 736 39 Jumlah 1.008 949 59 2.1.3 Kinerja Pelayanan BKAD BKAD sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari penganggaran sampai pertanggungjawaban APBD termasuk pendapatan dan aset daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah lainnya. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama yang juga merupakan Indikator Sasaran BKAD telah terealisasi 98,39% dengan kategori kriteria penilaian sangat tinggi. Renstra BKAD 2025-2030 25 Realisasi pendapatan pada tahun 2024 dalam APBD sebesar Rp1.755.011.581.882,53 dengan persentase capaian 99,63% dari target Rp1.761.558.164.492,28. Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp1.778.569.823.070,68 dibanding rencana belanja pada APBD tahun 2024 sebesar Rp 1.874.718.088.900,00 dengan persentase capaian sebesar 94,87% (LRA-Audited, 2024). Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu dari target 9 (sembilan) dokumen yang meliputi Peraturan Derah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang APBD, APBD dan Pertanggungjawaban APBD terealisasi 9 (sembilan) dokumen dengan capaian 100% dan untuk SKPD tertib administrasi aset telah dilakukan oleh semua SKPD. Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada tahun 2024, kami juga mencoba melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BKAD sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Renstra BKAD 2025-2030 26 Tabel 2.7 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan % 21,29 33,91 53,26 37,17 19,27 2 Rasio PAD % 15,29 18,85 20,14 19,11 20,40 3 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) % 63,03 68,49 85,14 88,36 70,88 4 Opini Laporan Keuangan Nilai 7 8 10 10 10 5 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % 64,76 97,17 26,07 4,40 0,83 6 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD % 82,16 30,38 16,17 15,19 5,50 7 Assets Management 4 4 4 4 4 8 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya % 9,46 14,42 11,02 7,87 4,39 9 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan % 107,02 100 100 93,17 95,51 10 Akses public terhadap informasi keuangan daerah % 100 100 100 100 100 Renstra BKAD 2025-2030 27 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B Indikator Kinerja Utama 1 Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah % - 94,13 94,94 94,97 95,17 - 94,13 97,85 97,65 98,29 - 100,14 103,07 102,82 103,28 2 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 3 Waktu Penetapan Perda/Perbup APBD Tepat/ tidak Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP) A A A A A A A A A A Renstra BKAD 2025-2030 28 Tabel 2.8 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 202 0 2021 2022 2023 2024 Anggara n Realisas i A . BELANJA OPERASI 12.481.997.315,5 8 37.011.031.339,0 0 37.108.153.272,1 7 40.724.559.543,0 0 39.638.999.740,0 0 11.686.630.537,0 0 34.080.925.431,0 0 32.574.003.952,0 0 32.146.628.384,0 0 34.233.312.112,0 0 93,6 3 92,08 87,78 78,94 86,36 54,39 48,23 1 Belanja Pegawai 7.939.626.595,58 30.764.141.729 30.019.313.110 30.783.621.697 30.007.913.157 7.358.012.025 28.031.903.721 25.696.678.364 22.934.054.632 25.943.285.419 92,6 7 91,12 85,60 74,50 86,45 69,49 63,15 2 Belanja Barang dan Jasa 4.542.370.720,00 6.246.889.610 7.088.840.162 9.940.937.846 9.631.086.583 4.328.618.512 6.049.021.710 6.877.325.588 9.212.573.752 8.290.026.693 95,2 9 96,83 97,02 92,67 86,08 28,01 22,88 B BELANJA MODAL 912.417.000,00 160.801.700,00 625.979.200,00 908.362.529,00 393.498.000,00 908.804.300,00 145.345.518,00 608.729.222,00 885.661.089,00 383.891.218,00 99,6 0 90,39 97,24 97,50 97,56 - 14,22 - 14,44 1 Belanja Modal Tanah - - 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 912.417.000,00 160.801.700 220.979.200 650.694.329 190.848.000 908.804.300 145.345.518 205.311.922 629.328.589 184.500.000 99,6 0 90,39 92,91 96,72 96,67 - 19,77 - 19,92 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - 250.595.700 - - - - 249.333.000 - - - - 99,50 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.072.500 6.999.500 98,97 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 405.000.000 202.650.000 403.417.300 199.391.218 99,61 98,39 6 Belanja Modal Aset Lainnya C BELANJA TIDAK TERDUGA 17.279.688.430 4.317.028.489 14.434.580.258 3.485.543.950 - 3.432.978.345 3.047.005.849 1.092.325.768 2.536.789.038 19,87 70,58 7,57 72,78 - 19,96 - 6,53 1 Belanja Tidak Terduga 17.279.688.430 4.317.028.489 14.434.580.258 3.485.543.950 3.432.978.345 3.047.005.849 1.092.325.768 2.536.789.038 19,87 70,58 7,57 72,78 - 19,96 - 6,53 D BELANJA TRANSFE R 174.909.421.821 166.837.491.825 187.065.542.581 191.214.273.365 - 174.669.020.234 166.837.491.825 183.786.789.969 188.657.841.287 99,86 100,0 0 98,25 98,66 2,33 2,00 Renstra BKAD 2025-2030 29 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 202 0 2021 2022 2023 2024 Anggara n Realisas i 1 Belanja Bagi Hasil 11.642.410.821 11.778.750.925 13.568.633.381 13.495.225.365 11.402.009.234 11.778.750.925 10.289.880.769 10.938.793.287 97,94 100,0 0 75,84 81,06 3,98 - 1,02 2 Belanja Bantuan Keuangan 163.267.011.000 155.058.740.900 173.496.909.200 177.719.048.000 163.267.011.000 155.058.740.900 173.496.909.200 177.719.048.000 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 2,21 2,21 Renstra BKAD 2025-2030 30 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan: I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9.467.087.865,58 32.245.201.589,00 31.502.253.544,00 33.332.661.372,00 32.325.262.340,00 8.830.458.250,00 29.423.821.299,00 27.409.949.159,00 25.626.914.826,00 27.645.120.750,00 29,52 33,08 97,23 49,88 78,10 60,36 53,27 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.709.600,00 16.504.000,00 30.397.000,00 30.496.000,00 26.857.400,00 4.047.700,00 5.460.300,00 29.554.428,00 15.211.347,00 20.974.391,00 99,10 99,21 97,29 91,83 68,67 23,98 104,55 a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.084.300,00 5.504.000,00 19.397.000 15.655.900 11.380.000,00 4.047.700,00 5.460.300,00 18.870.812,00 14.376.884,00 7.815.075,00 98,65 92,80 97,12 0,00 85,02 44,66 23,27 b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.625.300,00 11.000.000,00 11.000.000 14.840.100 15.477.400,00 9.495.200,00 10.208.400,00 10.683.616,00 13.159.316,00 92,70 91,27 85,93 74,17 85,44 - - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.968.280.595,58 31.446.799.529,00 30.734.423.376,00 31.597.660.783,00 31.182.735.997 7.386.524.525,00 28.702.291.071,00 26.411.517.781,00 23.435.962.267,00 26.643.211.818,00 92,67 91,24 85,88 74,04 85,40 72,83 65,18 a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.939.626.595,58 31.327.179.029,00 30.612.533.576 31.436.919.683 31.016.784.397 7.358.012.025,00 28.583.717.821,00 26.289.871.764,00 23.276.685.732,00 26.488.236.019,00 98,92 99,98 99,36 92,44 72,66 65,00 b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.905.000,00 89.894.000 103.878.200 108.879.100,00 85.965.500,00 89.875.000,00 103.216.935,00 100.651.000,00 99,67 97,42 91,17 31,32 29,27 c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.715.500,00 - 22.767.400 20.767.000,00 32.607.750,00 31.771.017,00 22.179.684,00 18.933.222,00 99,51 0,00 99,37 97,48 15,87 14,52 Renstra BKAD 2025-2030 31 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 28.654.000,00 31.995.800 34.095.500 36.305.500 28.512.500,00 33.879.916,00 35.391.577,00 100,00 100,00 100,00 43,53 6,68 6,03 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 9.000.000 18.000.000 45.000.000 13.785.000 - 9.000.000 18.000.000 45.000.000 6.000.000 100,00 100,00 100,00 43,53 38,29 16,67 a Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 0 1.785.000,00 0,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 - b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.000.000,00 18.000.000 45.000.000 12.000.000,00 9.000.000,00 18.000.000,00 45.000.000,00 6.000.000,00 95,57 96,22 90,93 82,47 33,33 16,67 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 354.153.820,00 358.856.104,00 397.203.968,00 0,00 177.160.200 338.455.890,00 345.308.003,00 361.176.732,00 292.691.117,00 146.099.879,00 98,12 96,39 88,13 - 12,49 - 14,21 a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 304.792.820,00 294.648.304,00 287.003.368 54.557.100,00 297.551.890,00 289.110.903,00 276.630.627,00 57.947.051,00 48.080.929,00 82,87 87,52 76,72 79,95 - 20,53 - 20,96 b Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.361.000,00 64.207.800,00 110.200.600 122.603.100 40.904.000,00 56.197.100,00 84.546.105,00 234.744.066,00 98.018.950,00 99,65 90,44 95,03 96,97 96,67 37,10 34,91 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 839.117.000,00 161.803.400,00 322.229.200,00 707.766.829,00 190.848.000,00 836.142.000,00 146.341.218,00 306.217.722,00 686.328.089,00 184.500.000,00 99,65 90,44 95,03 96,97 96,67 - 19,31 - 19,48 a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 839.117.000,00 161.803.400,00 322.229.200 707.766.829 190.848.000 836.142.000,00 146.341.218,00 306.217.722,00 686.328.089,00 184.500.000,00 89,52 90,42 - 19,31 - 19,48 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 341.381.572,00 367.087.743,00 0 0 0 305.615.899,00 331.915.430,0 69,76 65,11 53,77 54,30 Renstra BKAD 2025-2030 32 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.774.924 97.847.104,00 63.321.992,00 63.709.052,00 96,68 99,62 53,90 50,31 b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 250.606.648 269.240.639,00 242.293.907,00 268.206.378,00 90,91 85,40 138,62 85,18 53,72 55,35 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.826.850 252.238.556 - 610.356.188 366.788.000 265.288.135 215.420.707 283.482.496 846.106.107,00 312.419.232 97,10 80,08 6,42 4,44 a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.354.800 238.041.000,00 175.119.667,00 190.629.221,00 169,49 76,75 65,99 54,43 b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 356.731.288 10.000.000,00 604.612.038,00 7.675.000,00 88,68 85,40 90,59 96,10 1,40 0,63 c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 234.320.450,00 252.238.556,00 73.270.100 118.747.000,00 207.789.635,00 215.420.707,00 283.482.496,00 66.374.402,00 114.115.011,00 88,68 85,40 90,59 96,10 - 12,33 - 11,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,62 - - Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 99,99 - - Penyediaan Jasa keuangan 57.506.400,00 57.498.500,00 99,99 - 25,00 - 25,00 - - 95,10 42,98 48,04 91,77 98,05 - - Renstra BKAD 2025-2030 33 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi II. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 553.769.800,00 192.915.199.731,00 172.240.252.714,00 202.583.707.039,00 195.993.325.915,00 526.640.637,00 82.907.322.379,00 82.742.917.491,00 185.901.978.984,00 192.166.887.237,00 95,85 94,39 90,76 94,81 85,68 8.823,14 9.097,30
2. 1.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 216.561.000,00 423.059.400,00 627.457.200,00 580.831.000 568.342.500,00 207.582.200,00 399.340.000,00 569.453.509,00 550.711.884,00 486.964.475,00 99,44 99,32 99,71 57,82 40,61 33,65 a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 42.195.000,00 176.889.000 98.876.500 93.773.900 41.959.000,00 175.694.690,00 98.589.073,00 54.220.544,00 98,96 92,05 74,12 85,89 76,89 55,56 32,31 b Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 52.824.700,00 19.803.400,00 71.700.000 72.674.300 63.995.400 52.274.500,00 18.228.900,00 53.147.290,00 62.417.924,00 49.203.693,00 96,02 92,36 87,32 95,21 92,63 5,29 - 1,47 c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 147.185.300,00 265.637.500,00 269.049.200 291.815.800 304.400.000 141.323.700,00 245.352.100,00 234.938.601,00 277.825.520,00 281.974.265,00 84,49 98,30 96,22 95,25 95,66 26,70 24,88 d Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 16.551.000,00 95.423.500,00 109.819.000 117.464.400 106.173.200 13.984.000,00 93.800.000,00 105.672.928,00 111.879.367,00 101.565.973,00 95,46 93,76 95,31 92,39 58,46 135,37 156,58 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 212.682.600,00 159.957.000,00 274.984.300,00 304.599.700,00 511.416.100,00 203.026.537,00 149.977.150,00 262.095.308,00 281.405.727,00 298.982.481,00 96,73 89,54 93,40 93,86 63,87 35,11 11,82 a Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 75.374.600,00 47.186.800,00 80.848.000 90.232.800 92.425.900 72.910.037,00 42.252.800,00 75.515.982,00 84.692.137,00 59.034.457,00 94,22 43,68 5,66 - 4,76 b Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 24.363.200 221.846.300 22.956.066,00 96.898.902,00 79,46 74,27 97,24 97,22 59,91 455,29 211,05 Renstra BKAD 2025-2030 34 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi c Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 6.872.900,00 5.505.000,00 10.800.000 11.880.000 13.067.800 5.461.000,00 4.088.600,00 10.501.740,00 11.549.573,00 7.829.348,00 95,09 96,23 95,82 91,06 73,46 22,53 10,84 d Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 111.601.600,00 90.197.800,00 159.567.300 178.123.700 184.076.100 106.125.100,00 86.797.300,00 152.895.884,00 162.207.951,00 135.219.774,00 98,39 98,66 97,53 #DIV/0! #DIV/0! 16,24 6,85 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 18.833.500,00 17.067.400,00 23.769.000 18.530.400,00 16.838.450,00 23.181.702,00 93,18 99,25 98,07 96,26 87,16 - 25,00 - 25,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 124.526.200,00 143.073.080,00 183.290.900,00 198.153.500,00 213.750.000,00 116.031.900,00 142.003.650,00 179.746.000,00 190.745.636,00 186.309.956,00 95,12 98,20 95,62 96,16 71,12 17,91 15,14 a Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 2.411.800,00 12.337.200,00 20.595.500 24.840.100 30.000.000 2.294.200,00 12.115.000,00 19.693.008,00 23.886.823,00 21.335.075,00 97,76 99,13 97,80 99,24 88,41 285,97 207,49 b Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 9.596.600,00 11.604.000,00 13.164.300 18.000.000 25.000.000 9.381.500,00 11.502.500,00 12.875.092,00 17.863.344,00 22.102.422,00 75,17 98,89 98,03 91,70 74,44 40,13 33,90 Renstra BKAD 2025-2030 35 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi c Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 26.765.100,00 40.198.880,00 77.409.100 75.088.400 58.990.000 20.119.700,00 39.753.850,00 75.887.200,00 68.853.992,00 43.910.278,00 98,23 99,62 98,8////////////5 99,90 99,20 30,10 29,56 d Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 85.752.700,00 78.933.000,00 72.122.000 80.225.000 99.760.000 84.236.500,00 78.632.300,00 71.290.700,00 80.141.477,00 98.962.181,00 42,78 47,75 91,75 98,20 4,08 4,37 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 192.189.110.251,00 171.154.520.314,00 201.500.122.839,00 194.699.817.315,00 0,00 82.216.001.579,00 81.731.622.674,00 184.879.115.737,00 191.194.630.325,00 41,27 43,15 100,00 100,00 25,33 58,14 a Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 163.267.011.000,00 155.058.740.900 173.496.909.200 177.719.048.000 67.381.014.000,00 66.905.865.900,00 173.496.909.200,00 177.719.048.000,00 19,87 70,58 7,57 72,78 27,21 65,94 b Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 17.279.688.430,00 4.317.028.489 14.434.580.258 3.485.543.950 3.432.978.345,00 3.047.005.849,00 1.092.325.768,00 2.536.789.038,00 97,94 100,00 75,84 81,06 5,04 18,47 c Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 11.642.410.821,00 11.778.750.925 13.568.633.381 13.495.225.365 11.402.009.234,00 11.778.750.925,00 10.289.880.769,00 10.938.793.287,00 96,03 96,68 97,08 97,20 89,58 28,98 23,98 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 287.047.200,00 216.484.970,00 311.373.300,00 1.117.545.900,00 387.946.000,00 275.663.500,00 209.290.750,00 302.295.502,00 1.086.218.070,00 347.527.715,00 96,03 96,68 97,08 97,20 89,58 8,79 6,52 Renstra BKAD 2025-2030 36 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 287.047.200,00 216.484.970,00 311.373.300,00 1.117.545.900,00 387.946.000,00 275.663.500,00 209.290.750,00 302.295.502,00 1.086.218.070,00 347.527.715,00 95,38 99,02 98,81 99,16 95,29 8,79 6,52 a Penyusunan Standar Harga 202.452.500,00 96.369.200,00 96.172.000 116.756.400 102.453.000 193.093.000,00 95.421.200,00 95.024.414,00 115.772.491,00 97.631.269,00 96,39 91,29 89,27 98,04 77,96 - 12,35 - 12,36 b Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 23.850.300,00 14.088.800,00 13.300.000 97.871.900 15.062.400 22.988.500,00 12.862.000,00 11.872.954,00 95.955.948,00 11.743.132,00 98,59 98,89 93,18 97,02 61,13 - 9,21 - 12,23 c Penatausahaan Barang Milik Daerah 15.862.900,00 37.527.400,00 53.011.800 709.278.500 56.536.800 15.639.500,00 37.109.900,00 49.394.230,00 688.125.131,00 34.559.607,00 97,91 89,22 97,06 95,27 96,70 64,10 30,24 d Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 44.881.500,00 40.060.600,00 50.649.500 137.334.300 141.464.200 43.942.500,00 35.741.750,00 49.159.036,00 130.832.072,00 136.796.119,00 99,12 98,58 98,63 92,22 53,80 52,83 e Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 17.663.600,00 98.240.000 56.304.800 72.429.600 17.508.600,00 96.844.868,00 55.532.428,00 66.797.588,00 98,81 102,51 95,38 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 10.775.370,00 10.647.300,00 96,44 97,68 98,28 96,35 93,80 - - PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.018.305.650,00 3.984.057.000,00 4.537.226.200,00 5.481.819.800,00 6.025.820.800,00 3.875.156.250,00 3.891.629.700,00 4.459.193.696,00 5.281.916.446,00 5.652.297.953,00 96,44 97,68 98,28 96,35 93,80 12,49 11,46 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.018.305.650,00 3.984.057.000,00 4.537.226.200,00 5.481.819.800,00 6.025.820.800,00 3.875.156.250,00 3.891.629.700,00 4.459.193.696,00 5.281.916.446,00 5.652.297.953,00 98,62 95,30 90,32 82,65 89,46 12,49 11,46 a Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 116.667.700,00 49.543.600,00 53.660.000 61.889.700 161.053.000 115.052.050,00 47.215.600,00 48.466.271,00 51.151.067,00 144.074.895,00 99,47 97,91 98,56 87,43 79,69 9,51 6,31 b Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 153.080.200,00 167.698.300,00 311.500.500 181.118.200 87.525.500 152.268.700,00 164.197.100,00 307.013.014,00 158.357.155,00 69.747.331,00 95,43 97,74 98,40 97,72 97,59 - 10,71 - 13,55 c Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2.146.594.500,00 2.229.142.100,00 2.238.855.000 2.559.505.600 2.688.504.200 2.048.576.100,00 2.178.798.420,00 2.203.126.656,00 2.501.218.500,00 2.623.704.125,00 95,40 96,72 98,45 96,26 91,65 6,31 7,02 Renstra BKAD 2025-2030 37 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi d Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 736.993.700,00 370.236.000,00 586.556.000 2.024.515.000 2.237.986.300 703.110.300,00 358.078.000,00 577.457.722,00 1.948.787.152,00 2.051.101.242,00 99,17 92,29 96,28 91,07 89,24 50,92 47,93 e Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 168.401.100,00 127.229.500,00 237.051.500 259.367.000 344.212.900 167.010.550,00 117.425.200,00 228.241.939,00 236.202.719,00 307.175.671,00 98,93 99,58 99,06 98,80 90,74 26,10 20,98 f Penagihan Pajak Daerah 663.426.150,00 649.745.100,00 685.426.700 234.618.600 230.000.000 656.359.500,00 647.003.480,00 679.004.388,00 231.805.525,00 208.696.023,00 98,90 98,86 97,12 93,81 88,55 - 16,33 - 17,05 g Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 33.142.300,00 25.592.300,00 59.285.900 86.179.900 190.243.700 32.779.050,00 25.300.300,00 57.577.220,00 80.849.226,00 168.459.051,00 99,66 98,56 98,55 91,94 118,51 103,48 h Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 61.665.100,00 66.664.600 74.625.800 86.295.200 61.454.600,00 65.703.147,00 73.545.102,00 79.339.615,00 96,89 97,74 34,99 32,28 i Penetapan Wajib Pajak Daerah 196.761.000,00 201.679.000 0 190.637.500,00 197.129.253,00 95,37 98,89 - - j Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 106.444.000,00 96.547.000 0 101.519.500,00 95.474.086,00 - - Renstra BKAD 2025-2030 38 39 Berdasarkan data Tabel T-C.24 di atas, terlihat bahwa rata-rata rasio realisasi dan anggaran belanja naik sebesar 85% meliputi Belanja Operasi sebesar 87,76%, Belanja Modal sebesar 96,46%, Belanja Tidak Terduga sebesar 34,16%, dan Belanja Transfer sebesar 45%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 terjadi struktur APBD, Belanja BKAD yang semula terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Hal ini mempengaruhi terjadinya pertumbuhan nilai Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada BKAD. Berdasarkan data Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program dan kegiatan di BKAD. Pada tahun 2021 dan 2023 terdapat pergantian nama program, kegiatan, dan subkegiatan karena menyesuaikan nomenklatur berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BKAD dapat menggunakan analisis metode SWOT.
3. 1.Faktor Internal :
a.Kekuatan
1. 1.Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. 2.Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. 3.Aplikasi SIPD, SIM Aset, SIM Persediaan dan sistem informasi lainnya;
4. 4.Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
b.Kelemahan
1. 1.Kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
2. 2.Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja. 40
3. 2.Faktor Eksternal :
a.Keslimaan/peluang Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
1. 1.Komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Kulon Progo melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual;
2. 2.Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik;
3. 3.Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku;
4. 4.Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan; dan
5. 5.Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif maupun legislatif. b.Tantangan :
6. 1.Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
7. 2.Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat;
8. 3.Kesadaran wajib pajak masih rendah; dan
9. 4.Dinamika peraturan dari pusat yang sangat cepat. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Dengan desentralisasi fiskal, Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran Kelompok sasaran layanan keuangan daerah sangat luas dan mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah, mulai dari pemerintah daerah hingga berbagai pihak yang menjadi penerima manfaat layanan publik yang dibiayai dari APBD. BKAD dalam menjalankan ketugasannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan 41 Perangkat Daerah, dan mendasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 40 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, mempunyai mitra dalam menjalankan pelayanan meliputi :
10. 1.Sekretariat Daerah dan semua Perangkat Daerah (40 PD)
11. 2.Agraria dan Tata Ruang
12. 3.Kejaksaan Negeri Kulon Progo
13. 4.KPP Pratama Dalam melaksanakan layanan keuangan daerah BKAD dan Bank BPD DIY menjalin kerjasama selain sebagai penempatan kas daerah juga sebagai mitra dalam membantu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan dan meningkatkan elektronifikasi transaksi penerimaan pendapatan maupun pengeluaran daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel. BKAD dan Bank BPD DIY juga menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi perbankan dan perusahaan sebagai berikut:
14. 1.Bank BPD DIY (Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo)
15. 2.Perumda BPR Bank Kulon Progo (Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah)
16. 3.PT. POS Indonesia/Persero (Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kulon Progo dengan Sistem Online)
17. 4.PT ESPAY Debit Indonesia Koe (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Platform DANA)
18. 5.PT Dompet Anak Bangsa ( Layanan Payment Multibiller Online Menggunakan GOPAY melalui fitur Gobills)
19. 6.PT. Indomarco Prismatama (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Channel Indomarco)
20. 7.PT. Fintek Karya Nusantara (Layanan Payment Multibiller Online Menggunakan LINKAJA)
21. 8.PT. Shopee International Indonesia (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Platform Shopee)
22. 9.PT. Tokopedia (Layanan Payment Multibiller Online Melalui Situs Tokopedia) Dalam menjaga kelancaran, keandalan layanan, terintegrasi dan meningkatkan kualitas layanan Pajak Daerah serta memperkuat kepercayaan wajib 42 pajak, BKAD hanya menerima pembayaran secara elektronik/non tunai. Untuk mendukung dan meningkatkan capaian kinerja urusan keuangan, telah dilakukan Inovasi sebagai berikut : Tabel 2.10 Inovasi Badan Keuangan dan Aset Daerah No Inovasi Aplikasi yang digunakan Terintegrasi Dengan Aplikasi Apa Saja 1 Integrasi Aplikasi Pajak Daerah, Menyatukan berbagai sistem informasi layanan pajak (eSPTPD, eBPHTB, eSPPT dan eLayananPBB) dalam satu aplikasi. Menggunakan data dari instansi lain yang berpotensi sebagai data pertanahan, data perizinan. Elektronifikasi Pembayaran Pajak Daerah, Menyediakan kanal pembayaran digital melalui QRIS dan Virtual Account untuk semua jenis Pajak Daerah. Eling Pajak Daerah (Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah) eSPTPD, eBPHTB, eSPPT dan eLayananPBB 2 Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MolapadaKu) sebagai inisiatif untuk memudahkan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Melalui layanan keliling ini, Wajib Pajak dapat membayar PBB P2 tanpa tambahan biaya Administrasi dan mengurangi mobilitas Wajib Pajak. MolapadaKu merupakan sarana pelayanan jemput bola dalam layanan pembayaran PBB-P2. Wajib pajak tinggal mendatangi tempat yang didatangi mobil layanan pajak daerah, kemudian menyerahkan NOP dan sejumlah uang sesuai dengan besaran pajak di SPPT MOLAPADAKU (Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo ) 3 Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online (self assesment selain BPHTB) e-SPTPD SIMPATDA 4 e-BPHTB 43 No Inovasi Aplikasi yang digunakan Terintegrasi Dengan Aplikasi Apa Saja Pelaporan dan Pembayaran Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan secara online Sismiop, 5BPN dan BPD 5 Penerbitan SPPT dan pembayaran kolektif e-SPPT Sismiop 6 Aplikasi yang mengelola layanan pengajuan berkas wajib pajak PBB-P2 secara Online baik dari berkas pendaftaran Data Baru Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Mutasi Subjek dan Objek, Pembetulan SPPT, Pembatalan SPPT, Salinan SPPT dan lain sebagainya e-Layanan Sismiop 7 Aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah selain PBB dan BPHTB SIMPATDA e-SPTPD 8 Sistem informasi pengelolaan barang milik daerah khususnya asset SIM-Aset 9 Sistem informasi pengelolaan barang milik daerah khususnya persediaan SIM-Persediaan 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKAD Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BKAD masih menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut berusaha disolusikan agar tidak berpengaruh secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi 44 selama ini maka telah diidentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BKAD Permasalahan yang dihadapi BKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :
23. 1.Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di BKAD sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
24. 2.Kesadaran wajib pajak relatif masih rendah;
25. 3.Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu berubah sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penentuan target kinerja;
26. 4.Kebijakan pemerintah mengenai Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak memberikan ruang flexibilitas dalam perencanaan dan penganggaran (mandatory spending).
27. 5.Implementasi Elektonifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) belum optimal. 2.2.2 Isu Strategis
a.Telaahan Isu Strategis Gobal Menurut Parjiono, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, tekanan geopolitik dan kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan disrupsi rantai pasok global, risiko kembalinya tekanan inflasi tinggi di negara maju serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS juga mendorong perubahan tatanan ekonomi global yang memicu instabilitas ekonomi, serta fragmentasi ekonomi yang dapat mengurangi efisiensi perdagangan internasional. Beberapa lembaga memproyeksi indikator ekonomi yang melambat. Dalam WEO April 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026. Angka ini direvisi turun masing- masing 0,5 dan 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi Januari. Penurunan prospek pertumbuhan ekonomi terjadi di banyak negara, dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen. Inflasi global diperkirakan turun dari rata-rata 5,7 persen pada 2024 menjadi 4,3 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026. Proyeksi ini menggambarkan laju penurunan inflasi yang lebih lambat dari proyeksi Januari (+0,1pp untuk 2025 dan 2026). Moh. Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia menyatakan meskipun masyarakat tidak terkait langsung dengan perdagangan luar negeri, kebijakan tersebut tetap berimplikasi setidaknya dalam tiga aspek yakni sulitnya akses 45 ekspor oleh pengusaha yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan perusahaan, kenaikan harga barang, dan barang komoditas yang harganya akan turun. Potensi PHK karyawan rentan terjadi pada industri yang bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat. Tidak hanya itu, sektor-sektor yang tidak berorientasi ekspor juga bisa terdampak, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
b.Telaahan Isu Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari
1. 2025.RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 salah satu dari delapan prioritas nasional yang dituangkan dalam langkah-langkah strategis untuk menujudkan visi Presiden periode 2025-2029 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
c.Telaahan Rencana Strategis BPKA DIY Salah satu isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 adalah Penguatan Kapasitas Fiskal. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta mengatasi permasalahan pembangunan harus disertai dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. 46 Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan BKAD Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra BPKA DIY Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Pemenuhan layanan dasar dapat dilakukan melalui pengoptimalan pelayanan publik dengan konsep Good Governance. Menurunnya Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan kapasitas fiskal Kontribusi PDRB Kabupaten belum Maksimal Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan Sektor pemerintahan, kemajuan teknologi mendukung peningkatan kecepatan dan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, melakukan transformasi birokrasi, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Penguatan Kapasitas Fiskal Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah menjadi isu penting dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan; Kebijakan fiskal di tingkat daerah memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 menunjukkan komitmennya untuk memperkuat pemerintahan Kalurahan dengan cara yang lebih adil, transparan, dan berbasis data. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kalurahan. Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah penyesuaian skema pembagian Bagi Hasil Pajak (BHP), khususnya dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 47 yang bersumber dari kawasan milik PT Angkasa Pura I, pengelola Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA). Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya untuk memperbaiki ketimpangan dalam distribusi dana pajak kepada Kalurahan. Jika sebelumnya pembagian hasil pajak bersifat umum dan merata, maka dalam peraturan terbaru ini diterapkan prinsip pembagian proporsional berbasis variabel objektif, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Strategi ini tidak hanya mencerminkan keadilan fiskal, tetapi juga memberikan ruang bagi Kalurahan yang menghadapi tantangan pembangunan yang lebih besar untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih memadai. Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 mencerminkan orientasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memadukan pendekatan distribusi merata dan proporsional, serta memperkuat basis data yang objektif, kebijakan ini menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengelola hubungan fiskal antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan Kalurahan. Lebih dari sekadar regulasi teknis, peraturan ini adalah wujud nyata dari upaya memperkuat kemandirian Kalurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal. Tabel 2.12 Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset No Uraian Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Jumlah realisasi pendapatan (trilyun rupiah) 1,582 1,629 1,530 1,695 1,755
2. 2.Jumlah target pendapatan (trilyun rupiah) 1,641 1,570 1,503 1,699 1,761
3. 3.Jumlah realisasi belanja (trilyun rupiah) 1,424 1,499 1,531 1,694 1,778
4. 4.Jumlah anggaran belanja (trilyun rupiah) 1,532 1,657 1,669 1,818 1,874
5. 5.Jumlah OPD tertib administrasi aset 42 42 42 42 42
6. 6.Jumlah OPD 42 42 42 42 42 48 Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir rata-rata mengalami pelampauan target sebesar -0,27% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja terealisasi sebesar rata- rata 100,27% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan pada APBD. Berikut ini capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset tahun 2020-2024.
d.Penentuan Isu-isu Strategis Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi BKAD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi BKAD di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 5 (lima) permasalahan inti di BKAD Kulon Progo. Isu isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah:
1. 1.Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. 2.Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan;
3. 3.Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. 4.Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD; dan
5. 5.Peningkatan pelayanan pajak dan digitalisasi pembayaran pajak mendukung ETPD (Elektronifikasi-Transaksi Pemerintah Daerah). Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain: a) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital b) Peta jalan pelaksanaan transformasi digital c) Mempersiapkan SDM yang mampu menerapkan percepatan transformasi digital 49 d) Mempersiapkan regulasi transformasi digital. Selanjutnya pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan SE Mendagri nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Regulasi ini diikuti dengan diterbitkannya Keppres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 50 A. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai BKAD adalah : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. B. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai BKAD adalah : “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”. Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah BKSD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut: 51 Tabel 3.1 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2030 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Persentase Realisasi Belanja APBD 95,7 95,89 96,08 96,27 96,46 96,65 Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi 88,88 89,76 90,64 91,54 92,45 93,36 Rasio Pajak Daerah terhadap PAD 26,11 26,62 27,15 27,69 28,24 28,8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) A A A A A A Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK) WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Kepuasan Masyarakat 84,20 84,40 84,60 84,80 85,00 85,20 Indeks Maturitas SPIP 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,31 52 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan dukungan data yang valid dan relevan merupakan syarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk 4 (lima) tahun yang akan datang BKAD Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan strategi antara lain :
6. 1.Melaksanakan penyesuaian regulasi dengan kebijakan pusat;
7. 2.Memaksimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang;
8. 3.Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah; dan
9. 4.Meningkatkan kualitas manajemen pendapatan daerah. Arah kebijakan untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:
10. 1.Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyusunan perangkat regulasi yang memadai;
11. 2.Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkala;
12. 3.Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengembangan jejaring kerjasama pendapatan; dan
13. 4.Peningkatan pelayanan pajak dan digitalisasi pembayaran pajak mendukung E- TPD (Elektronifikasi-Transaksi Pemerintah Daerah). 53 Adapun penahapan pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut. Tabel 3.2 Penahapan Renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Persiapan

(2025)Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) 1 2 3 4 5 6 Penguatan Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi yang terintegrasi Penguatan data teknis dan optimalisasi tata kelola dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, peningakatan akuntabilitas data Optimalisasi Penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien dan Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis system informasi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku Peningkatan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik Percepatan pencapaian indikator kinerja dan Peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan akuntabilitas data Konsolidasi pencapaian kinerja dan Evaluasi kinerja secara lebih komprehensif Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPKD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BKAD No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) (5) - - - - - 54 Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BKAD Kulon Progo untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan 1) Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
a.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
b.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penlimaan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 3) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 4) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
c.Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil kabupaten/Kota
d.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 56 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
1. 3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
a.Pengelolaan Barang Milik Daerah 1) Penyusunan Standar Harga 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah 4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
1. 4.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
a.Pengelolaan Pendapatan Daerah 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2) Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6) Penagihan Pajak Daerah 7) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai langkah selanjutnya dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat organisasi perangkat daerah ini adalah dengan menerjemahkan strategi dan kebijakan yang menjadi pegangan dalam menyusun program dan kegiatan BKAD. Program-program yang ada di BKAD dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam lampiran dengan menyesuaikan pagu yang ada di RPJMD. Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BKAD KABUPATEN KULON PROGO Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) Satua n Tahun Awal Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang- gungjaw ab Lokasi Tahun 2024 (baseli ne realisas i) 2026 2027 2028 2029 Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah Capaia n Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkat- nya kualitas penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatn ya kualitas pengelolaa n keuangan daerah dan asset Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota % 27.645 100 27.18 4 100 28.54 4 100 31.397, 94 100 34.537, 73 100 37.991, 50 100 41.790, 66 BKAD Lingku p BKAD Program Pengelolaa n Keuangan Daerah Persentase penerbitan dokumen penganggaran daerah tepat waktu % 487 100 519 100 545 100 599,40 100 659,34 100 725,27 100 797,80 BKAD Lingku p BKAD Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu % 299 100 335 100 352 100 386,68 100 425,34 100 467,88 100 514,67 BKAD Lingku p BKAD Persentase penerbitan dokumen laporan pertanggungjawa ban keuangan daerah tepat waktu % 299 100 167 100 175 100 192,48 100 211,72 100 232,90 100 256,19 BKAD Lingku p BKAD Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) Satua n Tahun Awal Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang- gungjaw ab Lokasi Tahun 2024 (baseli ne realisas i) 2026 2027 2028 2029 Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah Capaia n Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp Target Juta Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah % 191.19 5 100 211.2 41 100 221.8 03 100 232.893 100 244.538 100 256.764 100 269.603 BKAD Lingku p BKAD Program Pengelolaa n Barang Milik Daerah Persentase Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi % 281 88,00 295 88,84 309 88,88 340,23 89,32 374,26 89,77 411,68 90,21 452,85 BKAD Lingku p BKAD Program Pengelolaa n Pendapata n Daerah Jumlah Wajib pajak Daerah Wajib Pajak 5.652 370.8 58 5.488 374.8 58 5.763 377.9 58 6.051 381.8 66 6.354 385.8 37 6.671 389.9 34 7.005 BKAD Lingku p BKAD Jumlah pengawasan dan penagihan wajib pajak daerah Wajib Pajak 2.314 2.740 2.855 2.970 3.090 3220 BKAD Lingku p BKAD Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BKAD KABUPATEN KULON PROGO Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 226.435,44 226.435,44 249.078,98 273.986,88 301.385,57 331.524,13 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 226.435,44 226.435,44 249.078,98 273.986,88 301.385,57 331.524,13 KEUANGAN 226.435,44 226.435,44 249.078,98 273.986,88 301.385,57 331.524,13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 27.512,77 27.512,77 30.264,05 33.290,45 36.619,50 40.281,45 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Dokumen 33,01 33,01 36,31 39,95 43,94 48,33 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 29,32 29,32 32,25 35,48 39,02 42,93 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3,69 3,69 4,06 4,46 4,91 5,40 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Dokumen 26.387,74 26.387,74 29.026,51 31.929,16 35.122,08 38.634,29 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 26.261,46 26.261,46 28.887,60 31.776,36 34.954,00 38.449,40 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 87,50 87,50 96,25 105,87 116,46 128,11 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 3,69 3,69 4,06 4,47 4,91 5,41 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 35,08 35,08 38,59 42,45 46,69 51,36 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian Dokumen 12,28 12,28 13,50 14,85 16,34 17,97 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1,78 1,78 1,95 2,15 2,36 2,60 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 10,50 10,50 11,55 12,70 13,97 15,37 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Dokumen 194,93 194,93 214,43 235,87 259,46 285,41 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 26,51 26,51 29,16 32,08 35,28 38,81 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 168,42 168,42 185,26 203,79 224,17 246,59 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen pengadaan Dokumen 111,00 111,00 122,10 134,31 147,74 162,51 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 111,00 111,00 122,10 134,31 147,74 162,51 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Dokumen 429,81 429,81 472,80 520,08 572,08 629,29 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 152,47 152,47 167,72 184,49 202,94 223,24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 277,34 277,34 305,07 335,58 369,14 406,05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 343,97 343,97 378,37 416,21 457,83 503,61 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 236,07 236,07 259,67 285,64 314,21 345,63 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 13,35 13,35 14,68 16,15 17,76 19,54 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 94,55 94,55 104,01 114,41 125,85 138,44 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Cakupan pengelolaan anggaran 193.621,11 193.621,11 212.983,23 234.281,55 257.709,70 283,480,6 Cakupan pengelolaan perbendaharaan Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah Dokumen 568,34 405,21 405,21 445,73 490,30 539,33 593,26 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 93,77 60,81 60,81 66,89 73,58 80,93 89,03 2 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 63,99 29,39 29,39 32,33 35,56 39,12 43,03 3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 304,4 209,14 209,14 230,06 253,07 278,37 306,21 4 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 106,17 105,85 105,85 116,44 128,08 140,89 154,98 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan Dokumen 511,41 229,59 229,59 252,55 277,80 305,58 336,14 1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 92,42 50,15 50,15 55,16 60,68 66,75 73,42 2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen 221,84 12,37 12,37 13,61 14,97 16,46 18,11 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Dokumen 13,06 9,44 9,44 10,39 11,43 12,57 13,83 4 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 184,07 157,62 157,62 173,38 190,72 209,79 230,77 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan Dokumen 213,75 71,84 71,84 79,03 86,93 95,63 105,19 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Dokumen 30,00 7,84 7,84 8,63 9,49 10,44 11,48 2 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 25,00 2,96 2,96 3,25 3,58 3,94 4,33 3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 58,99 7,21 7,21 7,93 8,72 9,60 10,56 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 99,76 53,82 53,82 59,20 65,13 71,64 78,80 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah laporan yang terselesaikan Dokumen 194,69 192.914,46 192.914,46 212.205,91 233.426,50 256.769,15 282.446,07 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan 177,71 171.617,61 171.617,61 188.779,37 207.657,31 228.423,04 251.265,35 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan 3,48 5.000,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan 13,49 16.296,85 16.296,85 17.926,54 19.719,19 21.691,11 23.860,22 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah % 387,94 208 208,23 229 252 277 305 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah Dokumen 387,94 208,23 208,23 229,05 251,96 277,15 304,87 1 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 102,45 92,13 92,13 101,34 111,48 122,62 134,89 2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 15,06 6,43 6,43 7,07 7,78 8,56 9,42 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 56,53 20,43 20,43 22,47 24,72 27,19 29,91 4 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 141,46 24,05 24,05 26,46 29,11 32,02 35,22 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan 72,42 65,16 65,16 71,68 78,85 86,73 95,41 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah 6.025,82 5.027,84 5.027,84 5.480,55 6.028,60 6.631,46 7.294,61 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah Dokumen 6.025,82 5.027,84 5.027,84 5.480,55 6.028,60 6.631,46 7.294,61 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 161,05 19,05 19,05 20,95 23,05 25,35 27,89 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 87,52 30,84 30,84 33,92 37,31 41,04 45,15 3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 2.688,50 2.235,16 2.235,16 2.458,68 2.704,54 2.975,00 3.272,50 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 target Pagu target Pagu target Pagu target Pagu target pagu target pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 2.237,98 1.817,27 1.817,27 1.999,00 2.198,90 2.418,79 2.660,67 5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Laporan 344,21 474,58 474,58 522,04 574,24 631,67 694,84 6 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 230,00 311,59 311,59 342,75 377,02 414,73 456,20 7 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 190,24 52,27 52,27 57,50 63,25 69,58 76,53 8 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 86,29 70,96 70,96 78,06 85,87 94,46 103,90 9 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 0 16,12 16,12 17,74 19,51 21,46 23,60 72 Renstra BKAD sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, untuk itu dalam penyusunannya dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BKAD sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BKAD menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Adapun Indikator kinerja BKAD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.2 (T.C28) Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 No Sasaran Perangkat Daerah / IKU Perangkat Daerah Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Transisi I II III IV V 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Persentase Realisasi Belanja APBD % 95,51 95,70 95,89 96,08 96,27 96,46 96,65 96,65 Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi % 88,00 88,88 89,76 90,64 91,54 92,45 93,36 93,36 Rasio Pajak Daerah terhadap PAD % 25,60 26,11 26,62 27,15 27,69 28,24 28,80 28,80 Tabel 4.3 Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci No. INDIKATOR SATUAN Baseline TARGET TAHUN KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan % 19,27 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 2 Rasio PAD % 20,40 20,4 20,8 21,2 21,7 22,1 22,5 3 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) % 70,88 70,9 72,3 73,7 75,2 76,7 78,3 4 Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 73 No. INDIKATOR SATUAN Baseline TARGET TAHUN KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % 0,83 0,83 0,85 0,86 0,88 0,9 0,92 6 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD % 5,50 5,5 5,61 5,72 5,84 5,95 6,07 7 Assets Management Total Assets Management 4 4 4 4 4 4 4 8 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya % 5,50 4,39 4,45 4.50 4,75 5,05 5,2 9 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah % 100 100 100 100 100 100 Tabel 4.4 Kinerja Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Melalui Indikator Kinerja Program No Outcome Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target seriap tahun Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM Transisi I II III IV V 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah Persentase penerbitan dokumen penganggaran daerah tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penerbitan SPM yang lengkap dan benar % 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 100 74 No Outcome Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target seriap tahun Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM Transisi I II III IV V 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Wajib pajak Daerah Wajib Pajak 366.124 370.858 374.078 377.958 381.866 385.837 389.934 389.934 Jumlah pengawasan dan penagihan wajib pajak daerah Wajib Pajak 2.314 2.529 2.740 2.855 2.970 3.090 3.220 3.220 LAMPIRAN Tabel 5.1 KOMPILASI METADATA PROGRAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisasi (dengan rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase penerbitan dokumen penganggaran daerah tepat waktu % (Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun tepat waktu) / (Jumlah dokumen penganggaran daerah) x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun tepat waktu 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah dokumen penganggaran daerah 12 12 12 12 12 12 12 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisasi (dengan rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Definisi Operasional: (mendasar permendagri pedoman penyusunan APBD 2025) Penerbitan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu berupa: - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBD tahun n+1 ke DPRD paling lambat Minggu II bulan September, Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenaan - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBDP tahun n ke DPRD paling lambat minggu II bulan September tahun n, Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 30 September - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBD tahun n+1 ke Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama - Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBDP tahun n ke Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama - Penetapan Dokumen PerDa dan PerBub APBD tahun n+1 paling lambat akhir Desember (31 Desember) - Penetapan Dokumen PerDa dan PerBub Perubahan APBD tahun n pada pertengahan november tahun n Persentase Penerbitan SPM yang lengkap dan benar % ((Jumlah SPM yang lengkap dan benar / Jumlah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah SPM yang lengkap dan benar 6156 4.000 4.500 5.000 5.500 6200 6200 Jumlah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah 6156 4.000 4.500 5.000 5.500 6200 6200 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisasi (dengan rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Definisi Operasional: SPM yang lengkap dan benar adalah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah, yang sudah diverifikasi menjadi lengkap dan benar sesuai ketentuan penatausahaan keuangan Persentase penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu % Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu /Jumlah dokumen laporan keuangan daerah x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu 9 9 9 9 9 9 9 Jumlah dokumen laporan keuangan daerah 9 9 9 9 9 9 9 Definisi Operasional: Penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu berupa : - Penyampaian laporan keuangan Daerah tahun n-1 berupa LRA, Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK, CaLK ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran n-1 berakhir. - Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah berupa PERDA dan PERBUB pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun n-1 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran n-1 berakhir. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu % Jumlah Barang Milik Daerah tepat waktu / Jumlah Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah Barang Milik Daerah tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisasi (dengan rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Definisi Operasional: Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu berupa : - Penyampaian laporan Barang Milik Daerah Berupa : Laporan Aset Tetap, Laporan Penyusutan, Laporan aset lain- lain, laporan aset tak berwujud dan laporan persediaan yang paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya setiap semester. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Wajib pajak Daerah Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak Daerah tahun n 366.124 370.858 374.078 377.958 381.866 385.837 389.934 Pajak Hotel / PBJT Jasa Perhotelan 54 54 55 56 57 58 59 Pajak Restoran / PBJT Makanan dan/atau Minuman 217 225 243 252 264 275 286 Pajak Hiburan / PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 15 15 17 18 20 20 22 Pajak Reklame 1.156 1.201 1.245 1.253 1.266 1.278 1.293 PPJ / PBJT Tenaga Listrik 1 1 1 1 1 1 1 Pajak Parkir / PBJT Jasa Parkir 16 16 17 18 18 18 18 PAT 99 102 104 105 105 106 107 Pajak MBLB 43 44 46 46 47 47 48 PBB P2 358.612 363.000 366.020 369.800 373.600 377.500 381.500 BPHTB 5.911 6.200 6.330 6.409 6.488 6.534 6.600 No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 realisasi (dengan rumus baru) target target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah pengawasan dan penagihan wajib pajak daerah Wajib Pajak (Jumlah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan Selesai) + Jumlah wajib pajak yang menerima/diberikan sanksi 2.314 2.529 2.740 2.855 2.970 3.090 3.220 Jumlah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan Selesai (SP2DK) selesai 14 29 40 55 70 90 120 Jumlah wajib pajak yang membayar Piutang Pajak 2300 2500 2700 2800 2900 3000 3100 Definisi Operasional : Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) Selesai adalah hasil dari pengujian data laporan wajib pajak dan dokumen pajak yang seharusnya dibayarkan atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan Jumlah wajib pajak yang membayar Piutang Pajak adalah wajib pajak yang mempunyai piutang dan membayar piutangnya Halaman i Halaman ii KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq serta hidayah-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029. Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo menyajikan garis besar isu–isu terkait penataan manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur di Kabupaten Kulon Progo, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo menjadi acuan umum tentang arah pembangunan lima tahun mendatang. Arah pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, sehingga skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih jelas. Renstra yang telah disusun akan menjadi sistem kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua komponen unit kerja BKPSDM untuk melaksanakan ketugasan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Komitmen dan Kerjasama yang baik dari segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kulon Progo sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran lima tahun kedepan. Semoga dokumen ini dapat memacu kinerja dan strategi khususnya bagi ASN BKPSDM Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Wates, 18 September 2025 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo SUDARMANTO, S.IP., M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19730512 199803 1 008 Halaman iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... vi BAB. I PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... 7 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..................................................................................................................................... 9 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................... 9 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ................................................. 9 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................................... 15 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................ 19 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .......................................................................... 29 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ................................................. 30 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ................................................ 30 2.2.2. Isu-Isu Strategis ............................................................................................ 39 BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .............................................. 44 3.1 Tujuan dan Sasaran.................................................................................................. 44 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan ..................................................................................... 46 BAB. VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................................................................................................................. 51 BAB. V PENUTUP ..................................................................................................................................... 64 LAMPIRAN ................................................................................................................................................. 67 Halaman iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Formasi dan Ketersediaan ASN Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ............... 15 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024....................................................................... 16 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ............................................ 16 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ..................................... 17 Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ............................................. 17 Tabel 2.6 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ...................................... 17 Tabel 2.7 Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan seharusnya ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ............................................. 18 Tabel 2.8 Data Makro Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ............................................. 18 Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ................................... 19 Tabel 2.10 Tabel Inovasi dan Jenis Pelayanan Publik .............................................................. 21 Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ................................................................................................. 23 Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 ................................................................................................. 24 Tabel 2.13 Isu Strategis Perangkat Daerah .............................................................................. 43 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 .................................................................................................. 44 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ..... 45 Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo ........ 48 Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah .................................................................... 49 Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah .............................................................. 50 Halaman v Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 ........................................................... 52 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................................................................... 62 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .............................................................. 62 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah .......................................................................................... 63 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Kulon Progo........................................ 63 Halaman vi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Alur keterkaitan Renstra BKPSDM dengan kebijakan nasional dan Kementerian/Lembaga ......................................................................................... 2 Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo ........................................ 10 Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Kulon Progo ..................... 15 Halaman 1 BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra merinci bagaimana setiap Perangkat Daerah akan berperan dan berkontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra berfungsi sebagai peta jalan yang akan memandu Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra juga befungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Dearah yang disusun setiap tahun, sehingga setiap Perangkat Daerah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya dapat selaras dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Halaman 2 beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penginputan dalam penyusunan RPJMD, proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD. Setelah RPJMD ditetapkan, Perangkat Daerah memperbaiki Rancangan akhir berdasarkan catatan hasil reviu Irda dan menetapkan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain dokumen RPJMN, RPJMD, dokumen Restra Kemen PAN RB, dan dokumen Renstra BKN. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMN, Renstra provinsi, dokumen Restra Kemen PAN RB, dan dokumen Renstra BKN dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan, dapat dilihat pada pada Gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Alur keterkaitan Renstra BKPSDM dengan kebijakan nasional dan Kementerian/Lembaga R P J MN NASIONAL RPJMD KAB.KULON PROGO RPJMD PEMDA DIY RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (Kemen PAN RB) RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) RENJA 2025 RENJA 2026 RENJA 2029 RENJA 2027 RENJA 2028 Halaman 3 Penyusunan Renstra BKPSDM dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, penyusunan renstra telah diikuti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka mengidentifikasi rumusan masalah, menjaring aspirasi, menentukan isu strategis, serta arah kebijakna dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan daerah. Fungsi lain dari Renstra Perangkat Daerah Adalah sebagai alat untuk mengendalikan/mengontrol dan mengevaluasi kinerja, dengan adanya indikator kinerja yang terukur maka akan memudahkan Perangkat Daerah, Pemerintah maupun Masyarakat menilai apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mencapai sasaran. Dokumen Renstra dapat memastikan bahwa semua program, kegiatan, dan anggaran selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; Halaman 4
7. 7.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323); Halaman 5
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
18. 18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. 19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. 21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226)
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Halaman 6
26. 26.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. 27.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
28. 28.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
29. 29.Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
30. 30.Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
31. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
32. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14).
33. 33.Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);
34. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 126);
35. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
36. 36.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 40);
37. 37.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Halaman 7 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo adalah menjabarkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD PERIODE 2025-2029 yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. Tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Adalah:
a.Tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo.
b.Tercapainya kebermanfaatan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Mengulas permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi dan menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui Renstra Perangkat Daerah ini. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang dirancang Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Arah kebijakan sinergis dengan kebijakan nasional dan kebijakan kementerian/lembaga terkait. Halaman 9 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ecara kelembagaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan penjabaran tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan. Tugas yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan, BKPSDM memiliki fungsi sebagai berikut:
a.Perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
b.Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
c.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
d.Pelaksanaan administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan uraian tugasnya, BKPSDM Kabupaten Kulon Progo berkaitan erat dengan semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lembaga di tingkat Provinsi yaitu Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun lembaga di pusat yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun bagan struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Gambar 2.1. S Halaman 10 Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Sumber: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan. Masing-masing organisasi Badan, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a.Kepala Badan Tugas Kepala Badan membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan. Fungsi Kepala Badan yaitu: 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Badan; 2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan; 3) Pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; 4) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; 6) Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; 7) Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; 8) Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan; 9) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. Halaman 11
b.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan, bertugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan. Adapun Fungsi Sekretaris Badan yaitu: 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; 2) perumusan kebijakan Sekretariat; 3) pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan; 4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; 6) pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; 7) pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 8) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; 9) pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; 10) Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; 11) Pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; 12) Pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; 13) pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
c.Bidang Perencanaan dan Pengembangan Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan. Fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan yaitu: 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 2) perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja, kebijakan perencanaan, serta teknis pengadaan pengembangan pendidikan dan pelatihan; 4) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN); 5) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; 6) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; Halaman 12 7) pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Pengadaan Perencanaan dan Pengembangan; 8) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengadaan Perencanaan dan Pengembangan; 9) penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN; 10) Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengadaan ASN; 11) Pelaksanaan pengelolaan tenaga selain ASN; 12) Pelaksanaan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; 13) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Tim Penilai Kinerja Pegawai; 14) Pelaksanaan penilaian kompetensi; 15) Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pemetaan potensi dan kompetensi ASN; 16) Pelaksanaan pelatikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas; 17) Penyusunan standar kompetensi jabatan; 18) Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN; 19) Fasilitasi tugas belajar bagi PNS; 20) Pengelolaan administrasi, fasilitasi, evaluasi Diklat dan sertifikat Jabatan ASN; 21) Pengelolaan administrasi, fasilitasi, evaluasi Diklat dan sertifikat Jabatan Fungsional; 22) Penyusunan pedoman dan kebijakan pengembangan kompetenasi melalui jalur pelatihan (Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi Lainnya); 23) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama penyelenggaraan/pelaksanaan/pengiriman pelatihan/pengembangan kompetensi bagi ASN; 24) penyelenggaraan penerimaan studi lapangan pendidikan dan pelatihan pegawai; 25) pelaksanaan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan; 26) pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan Dalam Negeri; 27) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan 28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
d.Bidang Mutasi Tugas Kepala Bidang Mutasi adalah merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kepangkatan dan mutasi jabatan. Fungsi Kepala Bidang Mutasi yaitu: 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Mutasi; 2) perumusan kebijakan teknis mutasi kepegawaian; Halaman 13 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan mutasi kepegawaian; 4) pengelolaan mutasi antar instansi pemerintah; 5) pelaksanaan mutasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional antar Perangkat Daerah; 6) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan mutasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; 7) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Mutasi; 8) pengoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kenaikan pangkat; 9) penyiapan bahan penyesuaian ijazah PNS; 10) penyiapan bahan pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); 11) penyiapan bahan peninjauan masa kerja dan penyesuaian gaji; 12) penyiapan bahan kenaikan gaji berkala kepala Perangkat Daerah; 13) pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional; 14) pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ASN; 15) pengelolaan pengembangan karier jabatan fungsional; 16) penyiapan dan pengelolaan data mutasi dan jabatan fungsional; 17) pelaksanaan seleksi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan fungsional; 18) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional; 19) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN; 20) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pelaksana; 21) pelaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional; 22) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi; dan 23) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
e.Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi
f.Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan data dan tata usaha kepegawaian, disiplin dan kesejahteraan pegawai. Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi yaitu: 1) penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi; 2) perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi; 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi ; Halaman 14 4) pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi ; 5) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi; 6) pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi; 7) pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan data dan tata usaha kepegawaian; 8) pengoordinasian dan pembinaan disiplin dan peraturan kepegawaian; 9) pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan kesejahteraan pegawai; 10) pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia; 11) pengelolaan data dan tata usaha kepegawaian; 12) pengelolaan sistem informasi kepegawaian; 13) pelaksanaan pengembangan dan evaluasi data dan sistem informasi kepegawaian; 14) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan administrasi Kartu Pegawai, Kartu Istri dan/atau Kartu Suami; 15) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang- undangan kepegawaian; 16) pelaksanaan pembinaan disiplin ASN: 17) Pelaksanaan Evaluasi Disiplin ASN: 18) pelaksanaan sumpah/janji dan atau pembekalan ASN; 19) penyiapan bahan dan pemrosesan izin perkawinan dan perceraian ASN; 20) penyiapan bahan dan pemrosesan penerbitan izin menjadi Pejabat Negara, Lurah atau Pamong Kalurahan; 21) pelaksanaan pendataan dan fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 22) pelaksanaan fasilitasi penilaian kinerja pegawai; 23) pelaksanaan pembinaan mental dan motivasi bagi pegawai; 24) pelaksanaan fasilitasi uji kesehatan bagi CPNS dan PNS; 25) pengelolaan tambahan penghasilan pegawai; 26) fasilitasi pemberian cuti bagi ASN; 27) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan bagi PNS; 28) pelaksanaan fasilitasi kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia; 29) penyiapan bahan usulan pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan atau Jaminan Kematian; 30) penyiapan bahan fasilitasi Tabungan Perumahan (Tapera) dan Tabungan Pensiun (Taspen); 31) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan masa persiapan pensiun; Halaman 15 32) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan pemberhentian ASN; 33) penyiapan bahan usulan dan pemrosesan kenaikan pangkat pengabdian dan/atau kenaikan pangkat anumerta bagi PNS; 34) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Kulon Progo adalah 44 (Empat puluh empat) orang, Pada bagian selanjutnya kami sampaikan tabel kondisi kepegawaian dan kelengkapan yang ada di BKPSDM, sebagai berikut: Tabel 2.1 Formasi dan Ketersediaan ASN Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Jabatan Formasi Ketersediaan (+/-) 1 Jabatan Pimpinan Tinggi 1 1 0 2 Jabatan Administrator 4 4 0 3 Jabatan Pengawas 2 2 0 4 Jabatan Pelaksana 43 17 26 5 Jabatan Fungsional 48 20 28 Jumlah 98 44 54 Sumber: Simasneg per 31 Desember 2024 Jumlah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo belum memadai, karena baru terpenuhi separuh dari formasi yang ada. Berdasarkan data jumlah pemenuhan kebutuhan pegawai di BKPSDM cenderung terus menurun setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2. Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Halaman 16 Kualifikasi tingkat pendidikan ASN BKPSDM cukup bervariasi mulai dari Strata Sekolah Menengah Atas/Sederajat sampai dengan Strata Sarjana (S2), sebagaimana dapat kita lihat dalam tabel-tabel sebagai berikut: Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Uraian SLTP SMA/ Sederajat DI/DII/DIII DIV/S1 S2/S3 Jumlah 1 Kepala 0 0 0 0 1 1 2 Sekretariat 0 4 1 2 1 8 3 Bidang Mutasi 0 1 0 2 1 4 4 Bidang Perencanaan dan Pengembangan 0 1 2 3 0 6 5 Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi 0 1 2 2 0 5 6 Jabatan Fungsional 0 1 2 13 4 20 J u m l a h 0 8 7 22 7 44 Sumber: Aplikasi Simasneg per 31 Desember 2024 Berdasarkan data Golongan Pegawai yang ada dibawah, ASN di BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sebagian besar sudah menduduki golongan III (Tiga), selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Uraian Golongan Jumlah I II III IV VII 1 Kepala 0 0 0 1 1 2 Sekretariat 0 3 4 1 8 3 Bidang Mutasi 0 1 2 1 4 4 Bidang Perencanaan dan Pengembangan 0 3 2 1 6 5 Bidang Data Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi 0 1 3 1 5 6 Jabatan Fungsional 0 1 18 0 1 20 J u m l a h 0 9 29 5 44 Sumber: Simasneg per 31 Desember 2024 Pada bagian selanjutnya, tersaji tabel kondisi aparatur, terutama struktural sebelum pengalihan pengalihan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut: Halaman 17 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Uraian JF Pelaksana Eselon Jumlah II III IV 1 Kepala 0 0 1 0 0 1 2 Sekretariat 2 5 0 1 2 10 3 Bidang Mutasi 5 3 0 1 0 9 4 Bidang Perencanaan dan Pengembangan 7 5 0 1 0 13 5 Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi 6 4 0 1 0 11 J u m l a h 20 21 1 4 2 44 Sumber: Simasneg per 31 Desember 2024 Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Uraian Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan Jumlah Pejabat Yang Ada 1 Kepala 1 1 2 Sekretariat 3 3 3 Bidang Mutasi 1 1 4 Bidang Perencanaan dan Pengembangan 1 1 5 Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi 1 1 J u m l a h 7 7 Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 2024 Tabel 2.6 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Uraian Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Diklatpim Pejabat Yang Telah Melaksanakan Diklatpim Sesuai dengan Eselonase 1 Kepala 1 1 2 Sekretariat 3 3 3 Bidang Mutasi 1 1 4 Bidang Perencanaan dan Pengembangan 1 1 5 Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan, dan Sistem Informasi 1 1 J u m l a h 7 7 Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 2024 Halaman 18 Tabel 2.7 Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan seharusnya ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Uraian Kebutuhan Pejabat Jumlah Pejabat Yang Ada 1 Kepala 1 1 2 Sekretariat 3 3 3 Bidang Mutasi 1 1 4 Bidang Pengadaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 1 1 5 Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan 1 1 J u m l a h 7 7 Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 2024 Sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 2.8 Data Makro Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 No Nama Barang/Asset Jumlah Unit Kondisi Baik 1 Kendaraan Dinas Roda 4 3 3 2 Kendaraan Dinas Roda 2 7 7 3 Mesin Ketik Manual 2 2 4 Lemari, Rak, dan Filling Cabinet 48 48 5 Mesin Absensi 1 1 6 LCD Projector 2 2 7 AC Split 14 14 8 Televisi 1 1 9 Sound System 2 2 10 Wastafel 2 2 11 Alat Pemadam 2 2 12 Camera Digital 1 1 13 Mesin Barcode 4 4 14 Komputer Unit 12 12 15 Laptop 10 10 16 Tablet PC 1 1 17 Printer 13 13 18 Scanner 2 2 19 Server 1 1 20 Router 2 2 21 Gedung Kantor 1 1 22 Garasi 1 1 23 Alat Lainnya 281 281 JUMLAH 413 413 Sumber : Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Daerah Laporan Aset BKPSDM 2024 Halaman 19 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah (%) Realisasi Capaian Tahun ke- (%) Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 IKU Perangkat Daerah: Cakupan Peningkatan Profesionalitas ASN - 58,82 58,90 64,30 - 58,81 57,80 64,30 64,47 - - 0,98 1.09 1,00 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) :
a.Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Mennengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) - - - - - 112,16 21,80 62,18 65,40 64,08
b.Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) - - - - - 16,51 25,30 25,36 25,36 28,74
c.Rasio Jabatan Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) - - - - - 85,28 68,69 65,98 73,82 46,31 Halaman 20 Realisasi capaian IKU sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.IKU Tahun 2022 dihitung dengan 2 (dua) formulasi, yaitu berdasarkan dokumen renstra 2017-2022 dan perhitungan IKU yang disesuaikan dengan rumusan pada dokumen RPD tahun 2023-2026. IKU yang dihitung dengan rumusan yang tertuang pada RPD, tahun 2022 BKPSDM tidak dapat mencapai target IKU. Hal ini dikarenakan rendahnya kulifikasi Pendidikan pegawai serta adanya peningkatan pelanggaran disiplin PNS.
2. 2.Perhitungan IKU pada tahun 2023 mengacu pada Dokumen Renstra 2023 – 2026. Indikator penilaian IKU mengalami perubahan, dengan komponen penilaian meliputi: 1) Jumlah ASN yang sesuai latar belakang Pendidikan, 2) jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis, 3) Jumlah ASN yang berkinerja baik, dan 4) Jumlah PNS yang tidak dijatuhi hukuman disiplin. Indikator Kinerja Utama tahun 2023 terealisasi 109% dengan kategori Sangat Tinggi (91% ≤ 100%). Faktor pendukung tercapainya IKU Tahun 2023 adalah jumlah ASN yang mengikuti Diklat meningkat signifikan. Peningkatan tersebut didorong adanya kewajiban bagi ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Dalam Pasal 203 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten telah memanfaatkan aplikasi SIDIK. Kegiatan pengembangan kompetensi dilaporkan oleh setiap ASN melalui aplikasi SIDIK. Aplikasi SIDIK juga terintegrasi dengan aplikasi E-TPP, apabila ASN tidak dapat memenuhi jumlah minimal 20 JP maka akan mendapatkan sanksi berupa potongan penerimaan tambahan penghasilan (TPP) dan ikut berpengaruh pada penilaian kinerja OPD. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada tertibnya ASN dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi secara terus menerus.
3. 3.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024, IKU terealisasi 100,26% dengan kategori kriteria penilaian Sangat tinggi (91% ≤ 100%). Capaian IKU dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa Halaman 21 faktor yang dapat menjelaskan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2024 ada perubahan target IKU dan Indikator Kinerja Program (IKP). Perubahan Target jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis yang difasilitasi melalui BKPSDM adalah 677 orang, Capaian sampai dengan Desember 2024 mencapai 707 orang. Adanya peningkatan jumlah ASN yang mengikuti kegiatan diklat ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target IKU OPD. Jumlah ASN yang mengikuti diklat semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari upaya BKPSDM dalam mengawal pemenuhan kegiatan pengembangan kompetensi pada ASN di Kabupaten Kulon Progo. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDM meiliki beberapa inovasi aplikasi layanan publik baik dari kementerian maupun dari Badan Kepegawaian Nasional, maupun aplikasi yang dibangun oleh BKPSDM. Aplikasi tersebut berbasis web dan beberapa aplikasi sudah terintegrasi dengan aplikasi lokal (aplikasi yang dibangun BKPSDM). Ketersediaan layanan publik berbasis web memudahkan BKPSDM dalam memberikan pelayanan sehingga tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja ASN juga telah dibangun aplikasi pendukung yang digunakan untuk menilai capaian kinerja ASN. Beberapa layanan yang diberikan oleh BKPSDM tercantum pada Tabel 2.10. Tabel 2.10 Tabel Inovasi dan Jenis Pelayanan Publik No Layanan Nama Sistem Informasi Fungsi Aplikasi Terintegrasi 1 Layanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASNPro-Aktivitas https://etpp.kulonprog okab.go.id/ Sistem untuk menginput data aktivitas ASN dan menyetujui input data aktivitas staf di bawah lingkup kerjanya ASNPro- Presensi dan E- Layanan, Priscila, E profil, SIDIK, ERP 2 Layanan Presensi ASN ASNPro-Presensi https://epresensi.kulo nprogokab.go.id/ Memastikan kehadiran ASN memenuhi jam kerja ASNPro- Aktivitas dan E- Layanan 3 Layanan Presensi Berbasis Lokasi (GPS) PRISCILA https://simasneg.kulo nprogokab.go.id/simas neg Memantau kehadiran atau kedisiplinan ASN (utamanya: tenaga guru dan tenaga kesehatan di Puskesmas) ASNPro- Aktivitas dan E- Layanan 4 Layanan Profil Kepegawaian ASN E-PROFIL https://simasneg.kulo nprogokab.go.id/simas neg Menyajikan seluruh informasi dan data ASN ASNPro- Aktivitas dan SINERGI Halaman 22 No Layanan Nama Sistem Informasi Fungsi Aplikasi Terintegrasi 5 Layanan Profil Kepegawaian Non ASN SINONAKU https://sinonaku.kulon progokab.go.id Aplikasi yang digunakan untuk merekap data Non ASN yang masih aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo SIMASNEG 6 Layanan Mutasi Elektronik SIMOLEK https://simolek.kulonp rogokab.go.id Memberi akses kemudahan dalam pengajuan mutasi masuk dan progres layanan dapat diakses real time 7 Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai (Diklat) SIDIK https://elayanan.kulon progokab.go.id/sidik/ Mempermudah perencanaan pengembangan kompetensi, memberikan informasi riwayat pengembangan kompetensi secara individu maupun organisasi. ASNPro- Aktivitas 8 Layanan Manajemen Talenta ASN EMT https://elayanan.kulon progokab.go.id/emt/ad min/login Fungsi layanan ini adalah mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi serta kinerja Pegawai Negeri Sipil (ASN). Ini mencakup pengidentifikasian, pelatihan, pengembangan kompetensi, promosi, pengelolaan karir, serta pemantauan kinerja ASN. E-Karir 9 Layanan Pemberian reward and Punishment ERP https://elayanan.kulon progokab.go.id/erp/ad min/login Memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi (punishment) kepada pegawai yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan. ASNPro- Presensi, ASNPro- Aktivitas, EMT Halaman 23 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat daerah BKPSDM tahun 2020-2024 tercantum pada tabel di bawah: Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Tidak Langsung 55.179.306.034 54.855.437.776 0,99 Belanja Langsung 2.510.328.492 2.268.413.287 0,90 Belanja Operasi 62.098.668.461 105.746.861.386 104.725.951.496 127.492.423.583 61.150.717.358 104.786.631.163 103.996.092.559 126.114.104.433 0,90 0,98 0,99 0,99 0,98 0,30 0,97 Belanja Pegawai 55.581.289.034 101.190.384.818 99.628.458.446 122.054.029.874 55.178.020.353 100.795.822.142 99.323.291.792 121.378.529.570 0,94 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 Belanja Barang & Jasa 6.440.340.827 4.556.476.568 5.097.493.050 5.438.393.709 5.897.719.005 3.990.809.021 4.672.800.767 4.735.574.863 0,90 0,92 0,87 0,91 0,87 0,89 Belanja Modal 72.038.600 25.472.000 263.949.500 51.425.000 69.978.000 23.505.999 257.907.113 49.280.000 0,97 0,97 0,92 0,97 0.95 0,96 Belanja Modal Aset Lainnya 5.000.000 5.000.000 Sumber: Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon ProgoTahun 2020 - 2024 | Halaman 24 Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 N o Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggara n Realisas i BELANJA TIDAK LANGSUNG 55.179.306.03 4 54.855.437.776 0,99 Belanja Gaji Pegawai 55.179.306.034 54.855.437.77 6 0,99 BELANJA LANGSUNG 2.510.328.492 2.268.413.287 0,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.667.540 234.325.511 1,04 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 123.025.190 151.138.592 1,23 2 Penyediaan Jasa keuangan 43.734.900 43.644.450 1,00 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 57.907.450 39.542.469 0,68 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 199.146.402 177.022.404 0,89 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 46.305.000 44.386.100 0,96 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 144.841.402 124.636.304 0,86 3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 8.000.000 8.000.000 1,00 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 34.191.000 34.032.400 1,00 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 19.362.400 19.300.200 1,00 2 Penyusunan Laporan Keuangan 9.329.100 9.251.000 0,99 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 5.499.500 5.481.200 1,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 0 0 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0 0 Program Pendayagunaan Aparatur 109.061.750 100.517.800 0,92 1 Mutasi dan alih jabatan fungsional tertentu 41.541.200 36.890.500 0,89 2 Penataan jabatan fungsional umum 11.316.150 11.131.300 0,98 3 Pengelolaan kenaikan pangkat PNS 52.141.400 48.502.000 0,93 4 Pengendalian penilaian angka kredit 0 0 5 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP 4.063.000 3.994.000 0,98 Program Pengembangan Aparatur 1.708.317.850 1.507.023.134 0,88 1 Penyusunan formasi dan pengadaan PNS 623.684.600 538.011.000 0,86 2 Pengelolaan pegawai non PNS 30.198.400 29.257.500 0,97 3 Pengangkatan PNSD jabatan structural 407.529.400 377.010.008 0,93 4 Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar 296.630.800 228.503.800 0,77 5 Pendidikan penjenjangan structural 249.458.750 249.177.300 1,00 6 Pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis dan fungsional 100.815.900 85.063.526 0,84 | Halaman 25 N o Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggara n Realisas i Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 234.943.950 215.492.038 0,92 1 Pembinaan Disiplin Pegawai 101.627.900 96.422.600 0,95 2 Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur sipil negara 12.396.100 6.886.800 0,56 3 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 67.025.350 64.816.038 0,97 4 Pengelolaan TPP 5.000.000 4.855.000 0,97 5 Pengelolaan Data dan Tata Usaha Kepegawaian 48.894.600 42.511.600 0,87 TOTAL ANGGARAN 57.689.634.52 6 57.123.851.063 0,99 BELANJA DAERAH 62.099.818.46 1 105.772.333.386 104.713.399.04 6 127.334.404.394 61.149.327.358 104.810.137.162 103.990.780.677 125.957.929.704 0,98 0,99 0,99 0,99 0,91 0,92 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan****) 138.565.500 202.231.000 207.500.000 410.805.100 133.157.500 196.219.000 201.236.801 407.961.125 0,96 0,97 0,97 0,99 1,47 1,53 Peningkatan Budaya Pemerintahan****) 138.565.500 202.231.000 207.500.000 410.805.100 133.157.500 196.219.000 201.236.801 407.961.125 0,96 0,97 0,97 0,99 1,47 1,53 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****) 138.565.500 202.231.000 207.500.000 410.805.100 133.157.500 196.219.000 201.236.801 407.961.125 0,96 0,97 0,97 0,99 1,47 1,53 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 55.672.304.96 0 101.607.189.786 100.040.485.74 6 122.341.658.294 55.250.341.247 101.190.130.830 99.708.846.45 2 121.606.539.508 0,99 1,00 1,00 0,99 1,03 1,04 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.650.500 19.023.800 13.109.100 18.784.300 13.392.000 18.521.500 12.127.638 13.350.541 0,68 0,97 0,93 0,71 0,09 0,14 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 14.926.500 15.024.000 9.515.900 9.115.900 8.761.500 14.620.500 8.592.416 6.310.035 0,59 0,97 0,90 0,69 - 0,40 -0,01 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.724.000 3.999.800 3.593.200 9.668.400 4.630.500 3.901.000 3.535.222 7.040.506 0,98 0,98 0,98 0,73 1,44 0,74 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.250.434.03 4 101.198.721.818 99.645.584.446 122.063.055.874 54.899.672.853 100.804.137.142 99.339.982.31 3 121.385.880.443 0,99 1,00 1,00 0,99 1,04 1,04 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 55.179.306.034 101.138.634.818 99.583.308.446 121.999.254.874 54.834.786.35 3 100.744.522.14 2 99.278.141.792 121.323.979.57 0 0,99 1,00 1,00 0,99 1,04 1,04 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 64.070.000 51.750.000 52.350.000 54.775.000 58.053.000 51.300.000 52.125.000 54.550.000 0,91 0,99 1,00 1,00 - 0,13 -0,05 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.058.000 8.337.000 9.926.000 9.026.000 6.833.500 8.315.000 9.715.521 7.350.873 0,97 1,00 0,98 0,81 0,28 0,14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 1,00 1,00 1,00 - - 0,25 -1,25 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,25 -0,25 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.724.000 63.780.000 69.714.200 98.435.000 26.279.600 58.952.318 61.213.692 90.717.556 0,68 0,92 0,88 0,92 1,15 1,76 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.724.000 63.780.000 69.714.200 98.435.000 26.279.600 58.952.318 61.213.692 90.717.556 0,68 0,92 0,88 0,92 1,15 1,76 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.050.000 18.892.200 16.593.706 15.400.806 0,82 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 78.549.500 75.824.998 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 73.188.600 31.413.600 0 17.117.000 69.978.000 29.447.199 0 15.980.000 0,96 0,94 0,93 | Halaman 26 N o Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 Anggara n Realisas i 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.188.600 31.413.600 - 17.117.000 69.978.000 29.447.199 - 15.980.000 0,96 0,94 0,93 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.010.966 124.999.968 0 0 116.348.460 123.757.075 0 0 0,99 0,99 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 118.010.966 124.999.968 116.348.460 123.757.075 - 0,99 0,99 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.983.298 70.215.957 58.891.739 63.840.491 0,91 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.009.152 120.336.032 111.907.652 120.212.532 1,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.296.860 163.250.600 306.078.000 138.266.120 116.670.334 149.315.596 289.522.809 100.610.968 0,71 0,91 0,95 0,73 0,32 0,57 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164.296.860 163.250.600 19.586.100 19.582.400 116.670.334 149.315.596 19.527.300 16.724.180 0,71 0,91 1,00 0,85 - 0,89 -0,73 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 88.774.900 88.765.600 75.606.598 54.490.826 0,85 0,61 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.717.000 29.918.120 194.388.911 29.395.962 0,98 0,98 Program Kepegawaian Daerah 6.288.948.001 3.962.912.600 4.465.413.300 4.581.941.000 5.765.828.611 3.423.787.332 4.080.697.424 3.943.429.071 0,92 0,86 0,91 0,86 - 0,22 -0,25 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.293.793.100 791.985.500 721.496.700 1.184.966.600 1.003.952.400 470.957.403 517.807.072 792.608.990 0,78 0,59 0,72 0,67 0,17 0,10 1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 766.975.400 498.274.000 501.773.100 973.738.500 548.456.800 212.171.903 317.306.936 617.502.233 0,72 0,43 0,63 0,63 0,60 0,83 2 Pengelolaan Data Kepegawaian 491.081.300 243.774.300 138.724.500 114.714.500 423.199.400 213.872.300 122.103.389 100.562.932 0,86 0,88 0,88 0,88 - 1,11 -1,10 3 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 35.736.400 49.937.200 80.999.100 96.513.600 32.296.200 44.913.200 78.396.747 74.543.825 0,90 0,90 0,97 0,77 1,21 1,09 Mutasi dan Promosi ASN 545.081.300 595.434.200 647.713.900 549.724.200 464.181.400 448.955.987 590.049.689 476.795.132 0,85 0,75 0,91 0,87 0,03 0,09 1 Pengelolaan Mutasi ASN 15.442.000 21.174.800 48.606.600 46.206.400 15.128.000 18.226.600 41.304.777 41.527.483 0,98 0,86 0,85 0,90 1,62 1,48 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 63.996.000 50.236.000 55.778.000 55.768.000 56.542.500 48.989.400 54.462.974 38.385.958 0,88 0,98 0,98 0,69 - 0,10 -0,32 3 Pengelolaan Promosi ASN 465.643.300 524.023.400 543.329.300 447.749.800 392.510.900 381.739.987 494.281.938 396.881.691 0,84 0,73 0,91 0,89 - 0,01 0,07 Pengembangan Kompetensi ASN 4.362.458.401 2.463.788.500 2.959.386.200 2.727.148.900 4.239.144.911 2.403.045.442 2.858.483.809 2.582.705.988 0,97 0,98 0,97 0,95 - 0,31 -0,34 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 8.880.000 8.875.000 15.048.700 18.008.700 8.738.000 8.872.000 12.989.499 16.847.894 0,98 1,00 0,86 0,94 0,89 0,78 2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 147.752.300 158.964.100 63.644.100 292.300.500 125.987.400 158.772.100 62.457.416 266.066.054 0,85 1,00 0,98 0,91 3,07 2,91 3 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 4.159.084.900 2.234.710.200 2.828.171.000 2.368.152.700 4.061.580.900 2.182.527.210 2.734.150.102 2.257.951.811 0,98 0,98 0,97 0,95 - 0,36 -0,38 4 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 46.741.201 61.239.200 52.522.400 48.687.000 42.838.611 52.874.132 48.886.792 41.840.229 0,92 0,86 0,93 0,86 0,09 0,01 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 87.615.200 111.704.400 136.816.500 120.101.300 58.549.900 100.828.500 114.356.854 91.318.961 0,67 0,90 0,84 0,76 0,38 0,65 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja 4.080.000 5.065.000 11.816.500 15.816.500 3.976.500 4.950.200 11.215.048 13.407.785 0,97 0,98 0,95 0,85 1,91 1,71 Pembinaan Disiplin ASN 83.535.200 106.639.400 125.000.000 104.284.800 54.573.400 95.878.300 103.141.806 77.911.176 0,65 0,90 0,83 0,75 0,28 0,59 Halaman 27 Perkembangan jumlah Anggaran baik target maupun realisasi mulai dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan belanja Tahun Anggaran 2023 - 2024, antara lain:
4. 1.Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan PPPK telah dianggarkan pada tahun berjalan, namun pelaksanaan pengadaan PPPK mengikuti amanat dari kementerian pusat. Pemerintah pusat yang menentukan jadwal pelaksanaan seleksi. Kendala yang dihadapi adalah memperkirakan jumlah pelamar yang mendaftar. Jumlah pelamar akan mempengaruhi jumlah hari pelaksanaan verifikasi dokumen dan pelaksanaan seleksi kompetensi. Sisa anggaran tahun 2023 yang besar dikarenakan Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK semula direncanakan 2 (hari), namun pelaksanaan hanya 1 (satu) hari, dan pelaksanaan Tahun 2024 terjadi perubahan jadwal dan pembagian kebutuhan sarara prasarana dikarenakan beririsan dengan jadwal Kabupaten kota di DIY. Sesuai Jadwal Pelaksanaan Kegiatan baik CPNS dan PPPK selesai sampai dengan Tahun 2025. Hal ini berdampak pada tidak terserapnya belanja makanan minuman aktivitas lapangan, honor penyelenggara ujian, sewa gedung, personal komputer, peralatan komputer, genset, mebel, alat kantor lainnya.
5. 2.Kepala Daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati (Pj Bupati), sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di BKPSDM. Pengisian formasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator, serta jabatan Pengawas pada era Penjabat Bupati melalui prosedur yang panjang yaitu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Maka itu proses mutasi maupun promosi jabatan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pada era Bupati definitif. Proses pengangkatan jabatan fungsional juga harus melalui izin Kementerian Dalam Negeri.
6. 3.BKPSDM banyak melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait hal ini, terdapat sisa anggaran yang besar dari Belanja Perjalanan Dinas Luar, dikarenakan belanja perjalanan dinas terkunci pada lokus dan volume kepergian. Apabila volume perjalanan dinas telah terpenuhi maka sisa anggaran tidak dapat digunakan lagi. Sisa anggaran yang relatif besar terjadi karena selisih harga pada SHBJ dengan biaya riil perjalanan dinas (at cost). Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo berhasil mencapai target kinerja keuangan sebesar 98,92%. Anggaran belanja terbesar adalah belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Tunjangan ASN adalah tambahan Halaman 28 penghasilan pegawai (PNS dan PPPK) berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan PNS berdasarkan Kondisi Kerja. Sisa anggaran relatif besar ada pada rekening Belanja Gaji dan Tunjangan, hal ini disebabkan adanya sisa pada belanja gaji PNS dan Belanja iuran jaminan kesehatan ASN (4% BPJS TPP). Sisa pada anggaran gaji, karena penganggaran gaji terdapat cadangan (accres) yaitu kebijakan yang digunakan dalam proyeksi perhitungan belanja pegawai untuk mengakomodasi perubahan terkait gaji pokok, perubahan jumlah keluarga, perubahan golongan, maupun mutasi pegawai masuk. Sisa belanja Jaminan Kesehatan Pegawai menyesuaikan tagihan dari BPJS. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan pada Sekretariat dan tiga Bidang yang terdiri dari Bidang Pengadaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Mutasi, Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan. Anggaran belanja pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN belum terealisasi secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari faktor eksternal. Kegiatan pengadaan CASN tergantung pada kebijakan pemerintah pusat baik terhadap jumlah formasi yang disetujui maupun waktu pelaksanaannya (jumlah hari) dan jumlah pelamar CASN tidak dapat diprediksi. Jumlah pelamar CASN sangat mempengaruhi jumlah belanja pengadaan CASN. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, anggaran tidak terserap karena banyak jabatan struktural, baik Jabatan Pimpinan Pratama (JPT) maupun jabatan struktural (administrator dan pengawas) yang belum terisi di tahun 2024. Dalam masa Penjabat Bupati, pelantikan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, dengan waktu penyelesaian kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian menjelang pemilihan Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri membuat kebijakan membatasi pengisian jabatan maksimal untuk 20 pejabat. Selanjutnya sehubungan Tahun 2025 diberlakukan SOTK baru maka usulan persetujuan pengukuhan/pelantikan pejabat sekaligus mengusulkan pengisian beberapa kekosongan jabatan yang belum terisi di Tahun 2024, maka dari itu target pelaksanaan pelantikan tidak dapat tercapai dan berdampak pada tidak terserapnya anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN. Adanya deviasi serapan anggaran yang cukup besar pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dikarenakan adanya Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 900/1626 tentang Rasionalisasi dan Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 Agustus 2024, dalam rangka menjaga likuiditas Kas Daerah akibat terjadinya perubahan regulasi dan penurunan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga seluruh Pengguna Anggaran diperintahkan untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja, meliputi: - Perjalanan Dinas dilaksanakan secara selektif sesuai dengan tugas fungsi diutamakan yang ada undangannya; Halaman 29 - Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan sejenisnya yang mendukung tugas dan fungsi bidang/bagian tidak diperkenankan; - Tidak merealisasikan belanja makan minum besar pada lembur, rapat, dan jamuan tamu; - Membatasi penggunaan anggaran pada rekening belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan; - Menunda belanja pemeliharaan jika tidak benar-benar diperlukan; - Melakukan efisiensi terhadap belanja-belanja lainnya yang tidak diperlukan; - Menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu dalam mengurangi belanja yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan. - Rasionalisasi dan efisiensi dikecualikan terhadap belanja-belanja Earmark (DAK, DAIS, DBHCHT, Insentif Fiskal, DAU, Specific Grant), belanja BLUD dan belanja lain yang sumber dananya tidak melewati RKUD. - Rasionalisasi dan efisiensi yang dilakukan dipastikan tidak mengurangi kinerja Perangkat Derah dan mengganggu tercapainya output kegiatan. Atas dasar Surat Edaran inilah, seluruh kegiatan dan sub kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo mengalami capaian realisasi yang rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun upaya yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan dalam pencapaian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:
7. 1.Koordinasi dan konfirmasi yang intensif, karena kegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Kulon Progo banyak tergantung pada kebijakan pihak eksternal. Komunikasi yang intensif mengenai perkembangan terkini serta kendala-kendala yang dihadapi, dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam perencanaan anggaran maupun revisi rincian anggaran maupun pergeseran anggaran di tahun berjalan. Perubahan anggaran masih memungkinkan untuk dilakukan saat tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan.
8. 2.Koordinasi dengan pengampu perencanaan anggaran yaitu Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, terkait jadwal perencanaan dan batas waktu setiap tahapan perencanaan penganggaran.
9. 3.Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) dan anggaran kas oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dan tepat, sehingga selisih (Gap) antara capaian realisasi fisik dan keuangan terhadap target dapat diminimalkan. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dalam pelaksanaan ketugasan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo melayani seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Kulon Progo baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kinerja (PPPK). Tenaga Non ASN yang masih ada di seluruh Halaman 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah masih menjadi sasaran pelayanan BKPSDM, mengarahkan penyelesaian Tenaga Non ASN agar dapat menempuh jalur seleksi CPNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu. Mitra BKPSDM dalam pelaksanaan ketugasan di Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY (BKD DIY dan Bandiklat DIY), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, BKN, BKN Kantor Regional I Yogyakarta, Akademisi/Universitas dan Pihak Swasta penyelenggara Diklat teknis. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan tata pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, peran Pegawai ASN (ditegaskan dalam Pasal 12 "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme." ASN sebagai perencana diharapkan memiliki kemampuan analitis dan strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan solusi, dan menyusun rencana yang efektif dan efisien. ASN sebagai pelaksana dalam konteks pelayanan publik, ASN adalah ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. ASN juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program untuk memastikan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan ini penting untuk mencegah penyimpangan, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ASN harus dapat bekerja secara profesional, sehingga ASN dituntut untuk memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta terus mengembangkan diri. Posisi ASN bebas dari intervensi politik, bersikap netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas dan etika serta menghindari segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Fungsi BKPSDM adalah pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan. Hal-hal yang menjadi lingkup ketugasan BKPSDM meliputi penyusunan rencana kebutuhan ASN, pengadaaan ASN, pengembangan kompetensi, pelaksanaan diklat, promosi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat PNS, Halaman 31 penyusunan kebijakan kesejahteraan ASN, pembinaan disiplin ASN, pengelolaan cuti, pembekalan dan pelayanan pensiun. Sumber daya yang terdapat di BKPSDM Kabupaten Kulon Progo didayagunakan seoptimal mungkin untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan Misi ke-3 Pembangunan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta kinerja BKPSDM pada khususnya, maka perlu diidentifikasi segala permasalahan yang ada dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Adanya inventarisasi permasalahan akan memperjelas arah dan prioritas kebijakan serta strategi yang harus dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan skala nasional, regional, daerah dan berdasarkan jaring pendapat, maka dirumuskan permasalahan berdasarkan tugas pokok BKPSDM dijelaskan sebagai berikut:
10. 1.Kurangnya sumber daya yang kompeten. Jumlah pegawai yang ada masih jauh dari jumlah pegawai yang dibutuhkan, hal ini menyebabkan kurangnya ketersediaan pegawai yang kompeten dalam menduduki jabatan tertentu dalam organisasi. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menyebabkan terjadinya kesenjangan kompetensi, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kebutuhan jabatan atau perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Hal ini bisa mencakup kurangnya keterampilan digital, kemampuan manajerial atau pengetahuan teknis spesifik. Kompetensi yang dimiliki ASN sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.
11. 2.Permasalahan penataan tenaga non ASN. Terdapat beberapa permasalahan kompleks dalam penataan tenaga non-ASN di Pemerintah Daerah (Pemda), terutama dalam rangka amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Berikut adalah beberapa permasalahan utama :
a.Pendataan yang berulang dan tidak komprehensif. Proses pendataan tenaga non-ASN telah dilakukan beberapa kali, namun seringkali data yang terkumpul tidak akurat, tidak lengkap, atau tumpang tindih. Perubahan kriteria pendataan dari waktu ke waktu menyulitkan validasi data dan menimbulkan ketidakpastian status bagi sebagian tenaga non-ASN.
b.Keterbatasan Anggaran Daerah. Pengangkatan tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menambah beban anggaran daerah untuk gaji dan tunjangan. Banyak Halaman 32 Pemda yang memiliki keterbatasan fiskal untuk mengakomodir seluruh tenaga non- ASN menjadi PPPK. Penyelesaian tenaga non-ASN tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja dan penurunan pendapatan dari tempat bekerja sebelumnya.
c.Kesenjangan kompetensi dan kualifikasi (Variasi Tingkat Pendidikan dan Keterampilan). Tenaga non-ASN memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang beragam. Sebagian mungkin tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk jabatan ASN atau PPPK tertentu.
d.Aspek Keadilan dan Kemanusiaan. Terdapat dampak sosial dan ekonomi yaitu penghapusan status non-ASN tanpa solusi yang memadai, dapat berdampak sosial dan ekonomi bagi tenaga non-ASN dan keluarga mereka.
e.Harapan yang tidak terpenuhi. Ekspektasi tenaga non-ASN untuk diangkat menjadi ASN atau PPPK secara otomatis tanpa melalui seleksi tidak dapat dipenuhi seluruhnya, yang dapat menyebabkan kekecewaan.
f.Ketidakjelasan Regulasi dan Implementasi menyebabkan interpretasi yang berbeda. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi terkait penataan tenaga non-ASN antara pemerintah pusat dan daerah, atau antar daerah, dapat menghambat proses implementasi yang seragam. Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai kebijakan dan mekanisme penataan tenaga non-ASN dapat menimbulkan kebingungan dan informasi di kalangan tenaga non-ASN dan Pemda. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan yang jelas dan implementatif, alokasi anggaran yang memadai, proses verifikasi dan seleksi yang transparan dan adil, serta komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait, terutama tenaga non-ASN. Pemerintah juga mendorong Pemda untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi PPPK.
1. 3.Mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai belum memadai. Kebijakan pemberian tunjangan kinerja pegawai memang sudah dirancang melalui banyak indikator, dan terdapat penilaian dari unsur instansi serta unsur individu. Khusus untuk penilaian individu masih perlu diperbaiki instrumen penilaiannya. Penilaian yang tidak hanya terpaku pada jumlah input aktifitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dan presensi kehadiran 100 persen per bulannya, melainkan sesuai dengan kinerja dan beban kerja yang diampu. Dalam posisi kelas jabatan yang sama, selama syarat administratif penilaian individu terpenuhi maka akan mendapatkan jumlah tunjangan kinerja yang sama terlepas dari hasil kerja yang diberikan. Perlunya pemberian kesejahteraan bagi ASN secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor kinerja agar terwujud pemberian tunjangan Halaman 33 kinerja ASN yang berkeadilan. ASN berkinerja baik perlu diberikan penghargaan (reward), sehingga akan terus memacu kinerja menjadi lebih baik dan dapat memotivasi ASN lainnya.
2. 4.Implementasi Manajemen Talenta belum memadai. Manajemen Talenta adalah proses sistematis dalam mengelola sumber daya manusia yang berfokus pada identifikasi, pengembangan, penempatan individu-individu berbakat (talenta) dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Tujuan dari manajemen talenta adalah untuk memastikan organisasi memiliki pegawai yang tepat degan kompetensi yang tepat pada posisi yang tepat, atau organisasi mendapatkan pegawai yang layak (eligible) untuk menduduki jabatan tertentu dalam organisasi. Beberapa faktor penghambat penerapan manajemen talenta yaitu :
a.Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan. manajemen talenta memerlukan dukungan penuh dari pimpinan. Jika komitmen dan pemahaman akan pentingnya manajemen talenta kurang, maka implementasinya akan sulit berjalan efektif. Pimpinan perlu menjadi role model dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai
b.Belum tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur. Manajemen talenta sangat bergantung pada data kinerja dan potensi pegawai. Jika sistem penilaian kinerja belum objektif, akurat dan terukur, maka identifikasi talenta dan penentuan program pengembangan menjadi sulit.
c.Sistem dan proses yang belum terstruktur dengan Baik. Manajemen talenta memerlukan sistem dan proses yang jelas, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaan, identifikasi, pengembangan, hingga retensi talenta. Ketidakjelasan dalam sistem dan proses ini dapat menyebabkan implementasi yang tidak efektif.
d.Resistensi dari Pegawai. Beberapa pegawai mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dengan adanya sistem manajemen talenta yang baru. Mereka mungkin lebih memilih status quo dan resisten terhadap perubahan yang dibawa oleh manajemen talenta.
e.Intervensi Politik. Di lingkungan pemerintah daerah, terkadang penempatan dan promosi jabatan masih dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini dapat mengabaikan prinsip-prinsip merit system yang menjadi dasar manajemen talenta.
f.Perubahan kebijakan yang terlalu sering. Kebijakan terkait kepegawaian yang sering berubah dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat implementasi jangka panjang dari manajemen talenta. Halaman 34
1. 5.Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN. Penerapan meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, meskipun menjadi amanat dalam Undang-Undang ASN, belum sepenuhnya optimal karena berbagai tantangan dan kompleksitas. Beberapa alasan utama mengapa hal ini terjadi adalah :
a.Intervensi Politik dan Patronase (dukungan/hak istimewa) Dalam sistem politik yang masih kuat dipengaruhi oleh relasi patron-klien, seringkali terjadi intervensi politik dalam proses rekrutmen, promosi, dan penempatan jabatan. Pertimbangan politis atau kedekatan personal terkadang lebih diutamakan daripada kualifikasi dan kinerja. Meskipun secara eksplisit dilarang, praktik nepotisme (mengutamakan keluarga) dan korupsi dalam proses pengangkatan dan promosi masih menjadi tantangan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang mengedepankan kemampuan dan prestasi.
b.Sistem Penilaian Kinerja yang belum sepenuhnya objektif dan terukur. Penilaian kinerja seringkali masih bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh preferensi pribadi atasan. Kurangnya indikator kinerja yang jelas dan terukur membuat sulit untuk membandingkan kinerja antar pegawai secara objektif. Fokus pada proses bukan hasil, beberapa sistem penilaian mungkin lebih fokus pada pemenuhan prosedur administratif daripada pencapaian hasil kerja yang nyata.
c.Keterbatasan data dan informasi yang valid. Hal ini disebabkan kurangnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, data mengenai kompetensi, kinerja dan potensi pegawai seringkali tersebar di berbagai sistem yang tidak terhubung. Hal ini menyulitkan dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat untuk manajemen talenta dan meritokrasi. Kualitas Data yang Kurang Baik yaitu data kepegawaian yang tidak akurat, tidak lengkap atau tidak up- to-date akan menghambat implementasi sistem meritokrasi yang efektif.
d.Budaya kerja dan mindset yang belum sepenuhnya mendukung. Kurangnya kesadaran akan pentingnya meritokrasi, sebagian ASN dan bahkan pimpinan mungkin belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya meritokrasi dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Resistensi terhadap perubahan, upaya untuk menerapkan sistem meritokrasi yang lebih ketat terkadang menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan sistem yang lama.
e.Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pengawasan terhadap praktik-praktik yang melanggar prinsip meritokrasi seringkali belum efektif, penegakan hukum yang kurang tegas dimana sanksi terhadap pelanggaran prinsip meritokrasi mungkin belum memberikan efek jera yang signifikan. Halaman 35
f.Kompleksitas Struktur Birokrasi menyebabkan hierarki yang panjang. Struktur birokrasi yang panjang dan berjenjang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan terkait promosi dan penempatan berdasarkan merit. Untuk mengoptimalkan penerapan meritokrasi, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan perubahan regulasi, penguatan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan, pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan valid, peningkatan kompetensi SDM pengelola kepegawaian, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta perubahan budaya kerja dan mindset seluruh ASN. Komitmen yang kuat dari pimpinan di semua tingkatan juga menjadi kunci keberhasilan implementasi meritokrasi.
1. 6.Budaya kerja yang kurang produktif. Beberapa organisasi mungkin masih memiliki budaya kerja yang kurang inovatif, kurang kolaboratif, atau kurang berorientasi pada pelayanan. Internalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK sangat diperlukan bagi ASN. Manfaat penerapan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sangat signifikan, baik bagi individu ASN, organisasi pemerintah daerah, maupun masyarakat secara luas. Penerapan nilai BerAKHLAK dapat menjadikan kinerja ASN menjadi lebih produktif. Manfaat penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK bagi idividu ASN yaitu :
a.Meningkatkan Kinerja Organisasi. Penerapan seluruh nilai BerAKHLAK secara konsisten akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan melalui pelayanan yang lebih baik, pengelolaan sumber daya yang akuntabel, ASN yang kompeten, dan kerja sama yang efektif.
b.Membangun Budaya Kerja yang Positif. Nilai-nilai BerAKHLAK menjadi fondasi budaya kerja yang kuat, berorientasi pada pelayanan, integritas, pembelajaran, keharmonisan, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi. Budaya kerja yang positif akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi pegawai.
c.Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik. ASN yang menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK akan memberikan citra positif bagi organisasi pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas birokrasi.
d.Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Pengembangan Talenta. Dengan nilai-nilai ini, organisasi akan lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan potensi ASN, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karir dan inovasi.
e.Memperkuat Akuntabilitas Pengelolaan Pemerintahan. Halaman 36 Penerapan nilai Akuntabel secara menyeluruh akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, ASN sebagai pelayan masyarakat maka dirasakan dampaknya bagi masyarakat yaitu:
a.Mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari ASN yang berorientasi pelayanan, yaitu pelayanan yang lebih cepat, tepat, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
b.Meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. ASN yang akuntabel dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.
c.Mendorong pembangunan yang lebih efektif. ASN yang kompeten, adaptif, dan kolaboratif akan mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d.Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. ASN yang harmonis dan kolaboratif akan membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih baik dengan masyarakat. Penerapan nilai dasar BerAKHLAK sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bukan hanya sekadar kewajiban tetapi merupakan investasi strategis untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya di tingkat Pemerintah Daerah.
1. 7.Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin. Kepatuhan ASN terhadap tata tertib dan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, menjadi salah satu unsur yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan disiplin pegawai. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. Penegakan disiplin PNS berupa hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS. Kegiatan pembinaan disiplin kepegawaian sudah intensif dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian, dukungan informasi teknologi untuk mengawasi kedisiplinan ASN juga telah dikembangkan, namun faktanya setiap tahun masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN. Jumlah hukuman disiplin pada tahun 2024, telah terbit sebanyak 14 (empat belas) Keputusan Hukuman Disiplin PNS, dengan rincian 8 (delapan) Hukuman Disiplin ringan, 1 (satu) Hukuman Disiplin sedang, dan 5 (lima) Hukuman Disiplin berat. Semakin banyak ASN yang mendapat hukuman disiplin maka capaian pada Cakupan Halaman 37 Pembinaan Layanan Aparatur tidak dapat mencapai target, karena target pelanggaran disiplin ASN tidak lebih dari 5 (lima) orang ASN. Hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang ditangani oleh OPD masing-masing, sedangkan hukuman disiplin berat ditangani oleh BKPSDM. Hukuman disiplin yang diberikan kepada Kepala OPD diproses di BKPSDM. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2023. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 menjadi pedoman teknis penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN dan telah disosialisasikan kepada seluruh OPD.
2. 8.Digitasilasi manajemen ASN belum optimal. Digitalisasi manajemen ASN memiliki banyak potensi manfaat, implementasinya seringkali menghadapi berbagai kesulitan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah:
a.Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. - Kesenjanganan akses. Masih terdapat beberapa wilayah di Kulon Progo yang masih memiliki kesulitan menjangkau akses jaringan internet khususnya wilayah di pegunungan. saat ini cakupan layanan telekomunikasi baru 70,71 persen, sedangkan layanan jaringan internet tingkat kalurahan berbasis fiber optik masih 62,5 persen, hal ini menghambat implementasi sistem digital secara merata. - Keterbatasan perangkat. Ketersediaan perangkat keras (komputer, laptop, dll.) yang memadai dan berfungsi dengan baik di berbagai instansi Pemerintah Daerah juga menjadi kendala. - Bandwidth terbatas. Masih terbatasnya bandwidth internet hingga network firewall guna menjaga keamanan jaringan internet serta informasi di dalamnya yang belum mencukupi kebutuhan layanan digitalisasi, dapat menyebabkan lambatnya akses dan gangguan sistem.
b.Kurangnya Kompetensi Digital ASN - Literasi digital rendah. Sebagian ASN terutama generasi yang lebih tua, mungkin memiliki tingkat literasi digital yang rendah dan kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. - Kurangnya pelatihan. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait teknologi informasi seringkali belum optimal atau tidak merata di seluruh instansi. - Resistensi terhadap perubahan. Adanya kebiasaan dengan cara kerja manual dapat menimbulkan resistensi terhadap adopsi sistem digital. Halaman 38
c.Masalah Keamanan dan Privasi Data. - Ancaman keamanan siber. Sistem digital rentan terhadap serangan siber yang dapat menyebabkan kebocoran data sensitif pegawai dan instansi. - Kurangnya sistem keamanan memadai. Belum semua instansi Pemerintah Daerah memiliki sistem keamanan informasi yang kuat dan protokol keamanan yang jelas. - Kesadaran keamanan data rendah. Kurangnya pemahaman ASN mengenai pentingnya keamanan data dan potensi ancaman siber dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data.
d.Anggaran dan Investasi yang Terbatas - Prioritas anggaran lain. Digitalisasi manajemen ASN seringkali harus bersaing dengan prioritas pembangunan lainnya dalam alokasi anggaran. - Kurangnya anggaran. Investasi yang besar dibutuhkan untuk pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem, pelatihan, dan pemeliharaan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat proses digitalisasi.
e.Kompleksitas Integrasi Sistem - Sistem yang terfragmentasi. Berbagai instansi Pemerintah Daerah mungkin telah memiliki sistem yang berbeda- beda dan tidak terintegrasi satu sama lain. - Kesulitan interoperabilitas. Mengintegrasikan sistem yang berbeda platform dan teknologi memerlukan waktu, biaya, dan tenaga ahli yang signifikan. - Tidak ada standar yang Jelas. Kurangnya standar dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi antar instansi menyulitkan integrasi data.
f.Tata Kelola dan Regulasi yang Belum Optimal - Ketidakjelasan regulasi. Ketidakjelasan atau kurangnya regulasi yang mendukung digitalisasi dapat menimbulkan kebingungan dan memperlambat implementasi. - Kurangnya koordinasi. Koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan digitalisasi dapat menyebabkan inefisiensi. - Manajemen perubahan yang lemah. Perubahan dari sistem manual ke digital memerlukan manajemen perubahan yang baik, termasuk komunikasi, sosialisasi, dan dukungan kepada ASN. Kurangnya Halaman 39 manajemen perubahan yang efektif dapat menimbulkan kebingungan dan penolakan. Mengatasi berbagai kesulitan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kompetensi ASN, penguatan sistem keamanan siber, serta tata kelola dan regulasi yang mendukung. 2.2.2. Isu-Isu Strategis Perumusan isu strategis pada BKPSDM mendasarkan pada permasalahan- permasalahan yang dihadapi, kajian terhadap isu global yaitu terkait Sustainable Development Goals (SDGs) yang secara signifikan mempengaruhi Pegawai Pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai negara meliputi beberapa hal, terutama terkait dengan bagaimana Pemerintah perlu beradaptasi dan memobilisasi sumber daya manusianya untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030, dan terdapat beberapa isu SDGs yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM yaitu :
1. 1.SDG’s 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth). Isu terkait pada SDG’S ke-8 antara lain: - Peningkatan Produktivitas dan Inovasi. Pemerintah perlu mendorong ASN untuk meningkatkan produktivitas melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. - Kewirausahaan dan Sektor Informal. ASN dapat berperan dalam memfasilitasi dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan serta formalisasi sektor informal, menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak. - Hak-hak Pekerja dan Lingkungan Kerja yang Aman. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ASN bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan dengan hak-hak yang terlindungi, yang kemudian dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya. - Kesetaraan Upah. Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan upah, termasuk kesenjangan gender, di antara ASN untuk mencapai pekerjaan yang layak bagi semua.
2. 2.SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (Peace, Justice and Strong Institutions). Isu terkait pada SDG’S ke-16 antara lain: - Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Institusi. ASN adalah kunci dalam membangun institusi publik yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Halaman 40 - Pemberantasan Korupsi dan Suap. ASN memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi serta suap di dalam pemerintahan. - Responsif, Inklusif, Partisipatif, dan Representatif. Pemerintah perlu memastikan ASN mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, inklusif, partisipatif, dan representatif. Isu Strategis Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Program prioritas nasional terkait kepegawaian termasuk pada Prioritas Nasional ke-7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Program Prioritas Nasional Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN. Kegiatan prioritas utama yang diangkat dalam RPJMN adalah Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN. Program prioritas nasional didasarkan pada permasalahan terkait kesejahteraan ASN, anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain : (a) besaran gaji pokok belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ii menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai; (b) disparitas tunjangan kinerja antar ASN di berbagai instansi/lembaga, yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta; dan (c) sistem remunerasi ASN belum memenuhi prinsip competitiveness dengan sektor swasta. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh pemerintah dalam jangka pendek yaitu perbaikan kesejahteraan dapat dilakukan dengan menaikkan gaji ASN, terutama untuk guru-dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan ASN akan diarahkan pada konsep total reward yang mengedepankan prinsip keadailan, kelayakan dan kompetitif. Isu regional mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY 2022-2027. Beberapa isu yang diangkat dalam RPJMD DIY antara lain:
3. 1.Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi Halaman 41 tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga rencana pengembangan kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa sajayang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yaitu upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan. Kurang optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM yang memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Talenta/potensi yang dimiliki oleh setiap ASN diukur sehingga mendapatkan nilai yang dimanfaatkan untuk membuat peta karir.
4. 2.Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta Pelaksanaan Pelaksanaan manajemen talenta yang optimal membutuhkan beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi meliputi peta jabatan, profil talenta, standar metode dan penentuan tingkatan potensial, standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja, pola karier, program pengembangan talenta, tim seleksi, basis sumber daya manusia, sistem informasi manajemen talenta PNS dan anggaran. Salah satu infrastruktur yang belum terpenuhi secara optimal adalah profil talenta.
5. 3.Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksakan tugas dan fungsi suatu lembaga.
6. 4.Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil Hal ini berkaitan dengan banyaknya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
7. 5.Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian Pelayan yang baik memerlukan sarana prasarana pelayanan fisik maupun manajemen kepegawaian yang baik. Data Kepegawaian memerlukan Big Data serta keamanan yang diprioritaskan untuk menjamin ketepatan pelayanan dan otomatisasi seluruh peristiwa kepegawaian. Selain itu, perbaikan infrastruktur melalui pemenuhan Gedung negara yang memadai sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan guna peningkatan layanan kepegawaian, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai.
8. 6.Pengembangan kompetensi pegawai yang belum optimal. Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY belum dapat berjalan secara optimal. pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang Halaman 42 ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi telah menginisiasi Corporate University melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Corporate University Pemerintah DIY. meskipun sudah ada OPD yang menjadi leading sector (Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Badan Kepegawaian Daerah DIY), namun untuk mendorong keberhasilan pengembangan kompetensi ASN diperlukan sinergitas seluruh OPD dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi keberadaan corporate university. Melalui corporate university, seluruh OPD di Pemda DIY diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kompetensi pegawai.
9. 7.Dinamika kebijakan terkait kepegawaian Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam road map RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumber daya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan pada isu strategis Nasional dan isu stratagis Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, dirumuskan isu strategis pada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:
10. 1.Belum optimalnya profesionalisme dan kinerja ASN.
11. 2.Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN.
12. 3.Belum terpenuhinya kapasitas dan kompetensi ASN, sesuai standar/kebutuhan organisasi.
13. 4.Belum optimalnya digitalisasi dalam manajemen ASN.
14. 5.Belum optimalnya penataan dan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika kebijakan.
15. 6.Belum terselesaikannya penataan tenaga non ASN.
16. 7.Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Talenta. Adapun hasil identifikasi isu-isu strategis tercantum pada Tabel 2.13 Halaman 43 Tabel 2.13 Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Perangkat DaerahGlobal Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian Pendidikan dan pelatihan

1.Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN
1.Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah:
2.Belum optimalnya indeks profesionalitas ASN; Isu global terkait Sustainable Development Goals (SDGs).
1.SDG’s 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan inovasi, hak-hak pekerja dan lingkungan kerja yang aman, kewirausahaan dan sektor informal,
2.SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat: Efektivitas, Akuntabilitas, dan transparansi institusi, pemberantasan korupsi dan suap, dan akses terhadap keadilan. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, isu strategis terkait kepegawaian meliputi:
1.Pemberian Kesejahteraan ASN belum menerapkan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN
2.Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Talenta
3.Perlunya Pengembangan Kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar.
4.Belum optimalnya digitalisasi Manajemen ASN
5.Perlunya Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN
6.Perlunya Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN Berdasarkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022- 2027, isu strategis terkait kepegawaian meliputi:
1.Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai
2.Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta
3.Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
4.Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil
5.Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian
6.Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal
7.Dinamika kebijakan terkait kepegawaian
1.Belum optimalnya penerapan meritokrasi manajemen ASN
2.Implementasi Manajemen Talenta belum memadai
2.Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Talenta
3.Mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai belum memadai
4.Budaya kerja yang kurang produktif
5.Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin
3.Belum optimalnya profesionalisme dan kinerja ASN.
6.Kurangnya sumber daya yang kompeten
4.Belum terpenuhinya kapasitas dan kompetensi ASN, sesuai standar/kebutuhan organisasi
5.Belum optimalnya penataan dan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika kebijakan.
7.Digitasilasi manajemen ASN belum optimal
6.Belum optimalnya digitalisasi dalam manajemen ASN
8.Permasalahan penataan tenaga non ASN
7.Belum terselesaikannya penataan tenaga non ASN Halaman 44 BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta terget kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke- 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 Meningkat- nya Kualitas Aparatur Indeks Profesio- nalitas ASN Nilai 83,10 83,20 83,40 83,60 83,80 84,00 Dalam matriks di atas, BKPSDM memiliki tujuan dan sasaran yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam 1 (satu) masa waktu Rencana Pembangunan Daerah yaitu 5 (Lima) tahun mulai tahun 2025-2029 (Matriks yang lebih rinci terdapat di BAB VI). Dengan dukungan perencanaan dan anggaran serta personil yang cukup berkualitas, diharapkan tujuan dan sasaran di atas dapat tercapai. Berdasarkan Tabel 3.1 tertuang bahwa sasaran yang ingin dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan kualitas aparatur. Sasaran tersebut diukur dari Halaman 45 indeks profesionalitas ASN yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM. Dalam mencapai IKU tersebut, akan dicapai melalui Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator Program Kepegawaian terdiri dari:
(1)Persentase pemenuhan kebutuhan ASN,
(2)Persentase Kedisiplinan ASN, dan
(3)Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi. Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia didapatkan dari Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi. Indikator Kinerja Program BKPSDM tercantum pada Tabel 3.2 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi % (Jumlah ASN yang memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran Pengembanga n Kompetensi per tahun)/(Jumlah ASN) x 100% - 43,14 44,83 46,30 47,88 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN % (Jumlah ASN yang tersedia)/ (Jumlah ASN yang dibutuhkan) x 100% 77,35 77,69 78,44 79,13 79,63 Persentase Kedisiplinan ASN % (Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin/Jumlah ASN) x 100% 99,80 99,82 99,83 99,85 99,86 Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi Orang Jumlah ASN (jabatan Pelaksana dan Fungsonal) yang dilakukan redistribusi pada tahun n 242 247 252 257 262 Halaman 46 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Meningkatnya kualitas aparatur yang diukur dalam indeks profesionalitas ASN merupakan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan ASN yang professional. ASN yang profesional dibutuhkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Sebagai upaya untuk mewujudkannya, maka diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Sebelum menetapkan strategi dan arah kebijakan, perlu dilakukan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal terkait hal-hal apa saja yang memengaruhi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Analisis tersebut meliputi analisis Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) serta Ancaman (Threats), atau biasa disingkat menjadi analisis SWOT. Analisis Faktor Internal (Internal Factor Analysis/IFA) Analisis faktor internal dilakukan dengan fokus mencermati lingkungan internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, yang dapat mendukung atau menghambat kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo. Adapun hasil identifikasi faktor internal sebagai berikut:

1.Kekuatan (Strengths)

a.Tersedianya SDM muda yang cakap digital;
b.Tersedianya SDM Profesional (Asessor);
c.Integritas yang baik dari ASN dalam melaksanakan ketugasan;
d.Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
e.Adanya penetapan kinerja dan penilaian yang terukur, berjenjang dan dievaluasi secara berkala;
f.Adanya kemudahan akses informasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya;
g.Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mendukung layanan kepegawaian secara transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
1. 2.Kelemahan (Weaknesses)
a.Kebutuhan ASN belum terpenuhi;
b.Pendistribusian ASN belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi;
c.Persentase anggaran belanja pegawai melebihi ketentuan batas maksimal;
d.Kurangnya ketersedian sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas; Halaman 47
e.Keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan;
f.Integrasi sistem informasi kepegawaian antara BKN dengan Pemerintah Daerah belum optimal. Analisis Faktor Eksternal (External Factor Analysis/EFA) Analisis faktor eksternal dilakukan terhadap kekuatan lain diluar lingkungan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, yaitu berupa peluang maupun tantangan yang dapat memengaruhi kinerja BKPSDM KAbupaten Kulon Progo. Adapun hasil identifikasi faktor eksternal sebagai berikut:
1. 1.Peluang (Opportunities)
a.Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi dan diklat dari luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
b.Kabupaten Kulon Progo menjadi Percontohan Kabupaten Antikorupsi.
c.Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas.
d.Penetapan regulasi Permen PAN RB yang dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
e.Fasilitasi penetapan formasi CPNS dan PPPK oleh Kemen PAN RB untuk mengatasi permasalahan kekurangan pegawai di lingkungan Kabupaten Kulon Progo.
1. 2.Ancaman (Threats)
a.Adanya permohonan mutasi keluar PNS dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
b.Kebijakan pengadaan ASN tidak dapat diprediksi;
c.Formasi yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun dan jumlah kebutuhan pegawai;
d.Dinamika peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dan pengembangan SDM;
e.Keterlambatan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan penerapan Permen PAN RB sehingga implementasi di daerah menjadi tidak optimal;
f.Peningkatan kejadian pelanggaran disiplin ASN;
g.Belum terpenuhinya kebutuhan regulasi pelaksanaan Undang-Undang tentang ASN. Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal di atas, diperoleh formulasi strategi melalui analisis SWOT. Strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT terdiri dari 4 (empat) strategi, yaitu
1. 1.Strategi SO (Strengths-Opportunities), merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan internal perangkat daerah untuk mengoptimalkan peluang eksternal yang ada.
2. 2.Strategi WO (Weaknesses- Opportunities), merupakan strategi yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan.
3. 3.Strategi ST (Strengths-Threats), merupakan strategi yang dirancang untuk melindungi kekuatan internal organisasi dari ancaman eksternal yang ada. Halaman 48
4. 4.Strategi WT (Weaknesses-Threats), merupakan strategi yang mempusatkan perhatian pada upaya menghindari atau mengurangi kerentanan dari kelemahan internal dan ancaman eksternal perangkat daerah. Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Faktor Internal Faktor Eksternal Kekuatan (S) Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi SO
5. 1.Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi ASN.
6. 2.Optimalisasi kinerja ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja.
7. 3.Penerapan Manajemen Talenta ASN
8. 4.Pembentukan Corporate University yaitu sistem pengembangan kompetensi pegawai yang terintegrasi. Strategi WO
9. 1.Mendorong ASN berperan aktif dalam peningkatan kinerja, kualifikasi dan kompetensi, melalui monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Kepegawaian.
10. 2.Internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.
11. 3.Pengembangan Teknologi Sistem Informasi yang mendukung dalam kegiatan pengembangan kompetensi ASN. Ancaman (T) Strategi ST
12. 1.Mengoptimalkan kinerja dan pengembangan kompetensi ASN yang tersedia agar menjadi ASN multi taleta melalui kerjasama dengan Akademisi atau lembaga terkait.
13. 2.Mengoptimalkan peran ASN profesional (Asessor) yang ada.
14. 3.Sosialisasi peraturan kepegawaian dan Pembinaan ASN secara berkala.
15. 4.Koordinasi intensif dengan seluruh pihak yang terkait. Strategi WT
16. 1.Peningkatan sistem keamanan data ASN dan penyempurnaan data.
17. 2.Redistribusi ASN sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi ASN.
18. 3.Penegakan disiplin ASN
19. 4.Penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan matriks hasil analisis SWOT telah didapatkan alternatif rumusan strategi, maka strategi yang rancang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut: Halaman 49 Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Penguatan organisasi, integritas ASN, dan basis data kepegawaian Optimalisasi Tata Kelolan dan Penguatan Program Strategis Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur Percepatan pencapaian indikator kinerja Renstra Evaluasi pencapaian kinerja dan persiapan penyusunan Renstra periode berikutnya Strategi: Strategi: Strategi: Strategi: Strategi:
20. 1.Penguatan Sistem Informasi
21. 2.Peningkatan sistem keamanan data dan penyempurnaan data ASN
22. 3.Sosialisasi peraturan kepegawaian dan Pembinaan ASN secara berkala.
23. 4.Internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.
24. 5.Menyusun perencanaan kebutuhan ASN yang adaptif dan berbasis data.
25. 6.Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN
26. 1.Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi ASN.
27. 2.Pembentukan Corporate University yaitu sistem pengembangan kompetensi pegawai yang terintegrasi.
28. 3.pemetaan potensi dan kinerja seluruh ASN. Ini merupakan inti dari Manajemen talenta. Pemetaan ini bertujuan untuk menemukan ASN yang memiliki kombinasi potensi tinggi (high potential) dan kinerja tinggi (high performance).
29. 4.Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan berkelanjutan (tugas belajar).
30. 5.Penerapan Sistem Merit dalam perencanaan kebutuhan ASN, Pengadaan (rekrutmen), pengembangan karier, manajemen kinerja dan penggajian dan penghargaan, untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan netral.
31. 1.Optimalisasi kinerja ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja.
32. 2.Pengembangan Telenta Berkelanjutan: membentuk dan mengelola kolam talenta (tallent pool) yang berisi ASN potensial dari berbagai jabatan. Pelaksanaan manajemen talenta menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan jabatan strategis lainnya.
33. 3.Redistribusi ASN sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi ASN.
34. 4.Melaksanakan kerjasama dan kolaborasi dengan akademisi, swasta, dan praktisi.
35. 5.Penegakan disiplin ASN
36. 1.Akselerasi pelaksanaan program pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM
37. 2.Integrasi proses pemantauan dan evaluasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur Pelaksanaan Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dengan megidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Halaman 50 Strategi yang telah dirancang selanjutnya diimplementasikan melalui sejumlah arah kebijakan dan program Pembangunan. Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan arah kebijakan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, tercantum pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket

(1)(2) (3) (4) (5) Analisis Gap Kompetensi dan pembentukan Tallent pool Penguatan Sistem Manajemen Talenta Optimalisasi penerapan sistem manajemen talenta Penyusunan kebutuhan ASN berdasarkan Analisisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja Penyusunan strategi perencanaan kebutuhan ASN yang adaptif dan berbasis data

1.Perencanaan kebutuhan ASN yang adaptif, selaras dengan prioritas Pembangunan dan efisiensi birokrasi
2.Redistribusi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional Pelatihan teknis/fungsional/leadership, mentoring, bimtek dan sertifikasi kompetensi Peningkatan kapasitas SDM ASN berbasis Pendidikan berkelanjutan Pengembangan kompetensi ASN yang berkelanjutan dan terintegrasi Penguatan kualitas Jabatan Fungsional ASN (kompetensi dan produktivitas pegawai) Peningkatan profesionalisme ASN dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensi dan peran strategis jabatan fungsional Layanan administrasi kepegawaian berbasis system informasi Manajemen SDM yang lebih progresif dan sistematik dalam menyikapi perubahan komposisi pegawai, kebutuhan kompetensi dan tantangan digitalisasi layanan publik
1.Penerapan meritokrasi manajemen ASN
2.Digitalisasi manajemen ASN
3.Peningkatan kesejahteraan ASN mellaui sistem reward berbasis kinerja.
4.Menurunkan pelanggaran disiplin ASN melalui pembentukan budaya kerja ASN yang mendukung nilai-nilai dasar BerAKHLAK Halaman 51 BAB. VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 serta tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, selanjutnya disajikan matriks program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil casecading dari tujuan, sasaran, outcome dan output dimana nomenklatur program dan subkegiatan mengacu pada Kepmendagri. Adapun komposisi perencanaan dan penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 tercantum pada Tabel 4.1. Adapun penentuan target indkikator sudah berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya. Halaman 52 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline

(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) BKPSDM 126.163.384.433 142.762.456.774 144.959.767.352 146.061.174.495 147.600.692.49 8 149.197.535.682 150.776.493.725 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*) Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik % 407.961.125 100 189.378.000 100 390.162.000 100 104.337.205 100 108.122.633 100 108.122.633 100 108.122.633 Outcome: Meningkatnya kepuasan peserta atas layanan kediklatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 407.961.125 2 189.378.000 2 390.162.000 2 104.337.205 2 108.122.633 2 108.122.633 2 108.122.633 Outcome: Meningkatnya Budaya Pemerintahan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Laporan 407.961.125 2 189.378.000 2 390.162.000 2 104.337.205 2 108.122.633 2 108.122.633 2 108.122.633 Halaman 53 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 121.811.993.337 100 139.399.199.574 100 140.827.158.502 100 142.219.547.481 100 143.641.742.955 100 145.078.160.384 100 146.528.941.987 Outcome: Meningkatnya Kinerja Subkegiatan pada Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasinKinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 13.350.541 2 18.523.500 2 17.273.800 2 24.936.000 2 29.350.000 2 31.000.000 2 36.475.000 Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6.310.035 3 11.586.800 2 7.586.800 2 11.586.000 2 14.850.000 2 15.550.000 2 18.650.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 7.040.506 21 6.936.700 12 9.687.000 12 13.350.000 12 14.500.000 12 15.450.000 12 17.825.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 121.385.880.443 3 138.951.474.046 3 140.401.131.704 3 141.699.561.481 3 143.051.812.955 3 144.453.460.384 3 145.861.591.987 Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 54 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 121.323.979.570 12 138.894.183.646 2380 140.350.491.504 2380 141.635.561.481 2380 142.980.822.955 2380 144.378.100.384 2.380 145.782.341.987 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 54.550.000 12 50.850.000 1 44.200.000 1 54.550.000 1 57.650.000 1 60.500.000 1 62.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 7.350.873 14 6.440.400 14 6.440.200 14 9.450.000 14 13.340.000 14 14.860.000 14 16.750.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Dokumen 6.000.000 1 6.000.000 Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000 1 6.000.000 Halaman 55 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 106.118.362 62.822.400 2 62.522.400 2 76.070.000 2 82.850.000 2 89.500.000 2 97.130.000 Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 15.400.806 5 11.971.900 2 11.671.900 2 15.500.000 2 17.500.000 2 19.350.000 2 21.500.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 90.717.556 12 50.850.500 1 50.850.500 1 60.570.000 1 65.350.000 1 70.150.000 1 75.630.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 15.980.000 1 59.696.100 1 85.000.000 1 95.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000 Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Unit 15.980.000 3 59.696.100 52 85.000.000 6 95.000.000 6 100.000.000 6 110.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 184.053.023 2 198.406.978 2 198.406.198 2 213.500.000 2 225.980.000 2 238.700.000 2 248.180.000 Halaman 56 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 63.840.491 12 70.214.962 1 70.214.182 1 75.150.000 1 77.230.000 1 79.450.000 1 82.430.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 120.212.532 12 128.192.016 1 128.192.016 1 138.350.000 1 148.750.000 1 159.250.000 1 165.750.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 100.610.968 3 102.276.550 3 147.824.400 3 120.480.000 3 156.750.000 3 165.500.000 3 175.565.000 Outcome: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 54.490.826 10 69.251.250 10 69.239.700 10 75.000.000 10 80.000.000 10 85.000.000 10 90.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 29.395.962 1 15.600.000 1 56.835.000 1 21.350.000 1 50.000.000 1 52.350.000 1 55.450.000 Halaman 57 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 16.724.180 12 17.425.300 17 21.749.700 17 24.130.000 17 26.750.000 17 28.150.000 17 30.115.000 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1.Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN
2.Persentase Kedisiplina n ASN
3.Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi % % Orang 3.943.429.971 77,35 99,80 242 3.173.879.200 77,69 99,82 247 3.008.885.350 78,44 99,83 252 2.940.899.324 79,13 99,85 257 3.030.242.458 79,63 99,86 262 3.156.482.600 80,37 99,88 267 3.257.345.532 Outcome: Meningkatnya Kualitas ASN Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 792.608.990 3 685.417.700 3 939.836.800 3 1.008.609.324 3 1.070.900.000 3 1.142.240.000 3 1.175.575.000 Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhenian dan Informasi Kepegawaian ASN Halaman 58 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline

(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokumen 617.502.233 2 575.847.100 2 713.392.700 2 803.909.324 2 810.450.000 2 865.000.000 2 895.000.000 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen 100.562.932 1 78.297.300 1 157.147.300 1 110.450.000 1 165.000.000 1 172.000.000 1 185.350.000 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Laporan 74.543.825 1 31.273.300 1 69.296.800 1 94.250.000 1 95.450.000 1 105.240.000 1 95.225.000 Mutasi dan Promosi ASN Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 476.795.132 3 430.925.600 3 449.035.600 3 517.380.000 3 535.810.000 3 555.275.000 3 570.050.000 Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen 41.527.483 242 36.229.400 247 39.912.100 252 65.430.000 257 75.560.000 262 80.135.000 267 82.350.000 Halaman 59 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 38.385.958 700 41.671.300 600 56.098.600 600 68.950.000 500 75.250.000 500 80.140.000 400 82.150.000 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 396.881.691 5 353.024.900 5 353.024.900 5 383.000.000 5 385.000.000 5 395.000.000 5 405.550.000 Pengembangan Kompetensi ASN Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2.582.706.888 4 1.975.651.600 4 1.548.556.050 4 1.330.150.000 4 1.338.407.458 4 1.368.552.600 4 1.413.220.532 Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 16.847.894 70 14.531.000 50 14.530.800 50 18.700.000 50 19.000.000 30 23.450.000 30 25.250.000 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 266.066.954 61 53.848.600 65 57.048.600 40 57.500.000 35 55.000.000 35 55.000.000 30 55.000.000 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Dokumen 2.257.951.811 3 1.878.745.300 1 1.445.183.550 1 1.190.500.000 1 1.198.557.458 1 1.216.242.600 1 1.254.340.532 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Orang 41.840.229 100 28.526.700 100 31.793.100 100 63.450.000 100 65.850.000 100 73.860.000 100 78.630.000 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 91.318.961 2 81.884.300 1 71.456.900 1 84.760.000 1 85.125.000 1 90.415.000 1 98.500.000 Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penilaian Halaman 60 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 13.407.785 1 14.427.400 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang 77.911.176 5 67.456.900 5 71.456.900 5 84.760.000 5 85.125.000 5 90.415.000 5 98.500.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi % 43,14 733.561.500 44,83 796.390.485 46,30 820.584.452 47,88 854.770.065 49,39 882.083.573 Outcome: Meningkatnya Kompetensi ASN Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 733.561.500 1 796.390.485 1 820.584.452 1 854.770.065 1 882.083.573 Outcome: Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Halaman 61 Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Outcome/ Output Satuan Baseline
(2024)Terget dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan - 1 733.561.500 1 796.390.485 1 820.584.452 1 854.770.065 1 882.083.573 Jumlah 126.163.384.433 142.762.456.774 144.959.767.352 146.061.174.495 147.600.692.498 149.197.535.682 150.776.493.725 Ket: *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. Halaman 62 Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara, terukur, dan berdampak nyata, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan serangkaian Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Program-program ini dirancang sebagai perwujudan langsung dari Program Strategis Bupati, dengan mempertimbangkan urgensi lokal, keterkaitan lintas sektor, serta keselarasan vertikal dengan kebijakan nasional dan provinsi melalui integrasi yang dirumuskan menggunakan program prioritas berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). BKPSDM Kabupaten Kulon Progo memiliki ketugasan membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga tidak terdapat program prioritas yang diampu oleh BKPSDM. Adapun daftar Subkegiatan Priroritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, tercantum pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL - - Indikator kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo mengacu pada sasaran RPJMD yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana publik yang responsif dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance, diperlukam pengembangan kualitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat BKPSDM Kabupaten Kulon Progo di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel. 4.3. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 2 Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 3 Indeks Profesionalitas ASN Nilai 83,10 83,20 83,40 83,60 83,80 84,00 Halaman 63 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rumusan IKD berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah. BKPSDM Kabupaten Kulon Progo tidak berkontribusi dalam pencapaian IKD. Indikator Kinerja Daerah tercantum pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIHIL Indikator Kinerja Kunci (IKK) merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. BKPSDM Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian IKK Kepegawaian. Adapun IKK pada BKPSDM tercantum pada Tabel 4.5. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Kulon Progo NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 64,15 64,74 65,08 65,38 65,71 65,90 Pegawai yang dihitung Adalah ASN (PNS dan PPPK)
2.Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 27,37 27,75 28,82 30,07 31,09 31,81 Pegawai Fungsional Adalah ASN Jabatan Fungsional (PNS dan PPPK)
3.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 46,65 47,06 47,98 48,03 48,50 48,99 Bersertifikat kompetensi diasumsikan ASN yang telah mengikuti Diklat Fungsional Halaman 64 BAB. V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Penting Substansial Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kierja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh BKPSDM Kabupaten Kulon Progo. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaanya kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut: - Berbasis pada Akuntabilitas Kerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus terdokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, proses pencapaian fisik dan keuangan serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan. - Efisiensi dan Efektifitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. - Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar unit kerja di Internal BKPSDM Kabupaten Kulon Progo maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling mendukung untuk pencapaian tujuan bersama. Halaman 65 - Keterbukaan dan partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. - Pengendalian proses penyusunan Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman. - Evaluasi Kualitas Substansi Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. - Mekanisme Umpan Balik Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistemis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya. - Menjaga Akuntabilitas Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, Halaman 66 tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.4. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra perangkat daerah. Kegiatan yang harus dilakukan perangkat daerah adalah sebagai berikut: - Pengendalian pelaksanaan program Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. - Evaluasi Kinerja Pembangunan Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dari efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). - Sistem Pelaporan Berjenjang Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan. - Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yag telah ditetapkan. Halaman 67 LAMPIRAN Halaman 68 Lampiran 1 Metadata Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah Cara Perhitungan Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Tahun Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Penilaian Kementerian PAN RB Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Struktur dan Proses SPIP Nilai 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 Meningkatnya kualitas aparatur Indeks Profesionalitas ASN Hasil penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kulon Progo Nilai 83,03 83,10 83,20 83,40 83,60 83,80 84,00 Halaman 69 Lampiran 2. Metadata Indikator Kinerja Program Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi kinerja pada awal Target Tahun Ket Cara Perhitungan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Jumlah Sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub kegiatan pada perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun n Definisi Operasional: Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100) % 100 100 100 100 100 100 100 2 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN (Jumlah ASN yang tersedia) / (Jumlah ASN yang dibutuhkan) x 100% % 76,39 77,35 77,69 78,44 79,13 79,63 80,37 Jumlah ASN yang tersedia Orang 6.130 6.207 6.235 6.295 6.350 6.390 6.450 Jumlah ASN yang dibutuhkan Orang 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 Definisi Operasional: Halaman 70 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi kinerja pada awal Target Tahun Ket Cara Perhitungan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah ASN yang tersedia adalah jumlah ASN pada tahun ke-N Jumlah ASN yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan sesuai Anjab ABK Persentase kedisiplinan ASN (Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin)/(Jumlah ASN) x 100% % 99,79 99,80 99,82 99,83 99,85 99,86 99,88 Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin Orang 6.117 6.054 6.002 5.943 5.917 5.880 5.853 Jumlah ASN Orang 6.130 6.066 6.013 5.953 5.926 5.888 5.860 Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi pada Tahun N Orang 232 242 247 252 257 262 267 Definisi Operasional: Redistribusi adalah penataan/pemindahan baik ASN dalam Instansi (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo) baik dari satu jabatan ke jabatan yang lain pada unor yang sama, atau dari jabatan yang berbeda pada unor yang berbeda, baik pada kelas jabatan yang setara, lebih tinggi, maupun lebih rendah, maupun mutasi antar Halaman 71 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi kinerja pada awal Target Tahun Ket Cara Perhitungan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Instansi masuk maupun keluar Kabupaten Kulon Progo. Mutasi didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan yang ditetapkan dalam peta jabatan. 3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi (Jumlah ASN yang memenuhi minimal 20 Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi per tahun) / (Jumlah ASN) x 100 % % 39,87 41,53 43,14 44,83 46,30 47,88 49,39 Jumlah ASN yang memenuhi minimal 20 Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi per tahun Orang 2.444 2.519 2.594 2.669 2.744 2.819 2.894 Jumlah ASN Orang 6.130 6.066 6.013 5.953 5.926 5.888 5.860 4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik Jumlah Peserta Diklat yang menilai kualitas kayanan diklat kategori minimal baik dibagi jumlah peserta diklat x 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah peserta diklat yang menilai kualitas layanan diklat kategori minimal baik dibagi jumlah peserta diklat x 100% Orang 30 60 60 60 60 60 60 Jumlah peserta diklat Orang 30 60 60 60 60 60 60 Halaman 72 Lampiran 3. Metadata Indikator Kinerja Kunci BKPSM Kabupaten Kulon Progo NO INDIKATOR ELEMEN DATA LPPD SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 64,15 64,74 65,08 65,38 65,71 65,90 Pegawai yang dihitung Adalah ASN (PNS dan PPPK) Jumlah Pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas Orang 1.226 1.190 1.120 1.050 985 922 Total seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Orang 1.911 1.838 1.721 1.606 1.499 1.399
2.Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 27,37 27,75 28,82 30,07 31,09 31,81 Pegawai Fungsional Adalah ASN Jabatan Fungsional (PNS dan PPPK) Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) Orang 523 510 496 483 466 445 Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Orang 1.911 1.838 1.721 1.606 1.499 1.399
3.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 46,65 47,06 47,98 48,03 48,50 48,99 Bersertifikat kompetensi diasumsikan ASN yang telah mengikuti Diklat Fungsional Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Orang 244 240 238 232 226 218 Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Orang 523 510 496 483 466 445 Halaman 73 Lampiran 4. Peta Kinerja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indikator: - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) - Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator:
1.Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN
2.Persentase kedisiplinan ASN
3.Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional) yang dilakukan redistribusi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Aparatur Indikator: Indeks Profesionalitas ASN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Mutasi dan Promosi Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Pengelolaan Data Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Pembinaan Disiplin ASN Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Indikator: Nilai SPIP Perangkat Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator: Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2025 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan................................................................................3 1.3. Maksud dan Tujuan...........................................................................................5 1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................................5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...................................................................................................7
1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..........................................................7 1.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Inspektorat Daerah ..................................7 1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah .................................................... 20 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................................. 28 1.4. Kelompok Sasaran Layanan ............................................................ 32

a.Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .............. 33.
b.Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah. ................................................................................................... 33
c.Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah ...................................................................... 33
1. 2.Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .................................. 33 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ................................... 33 2.2 Isu-isu Strategis ............................................................................... 34 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................ 36
2. 1.Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ 38
3. 2.Kaitan Tujuan Daerah dengan Sub Kegiatan Perangkat Daerah ..................... 39
4. 2.Arah Kebijakan ................................................................................................ 41 4 Pentahapan Renstra ....................................................................................... 43 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................................................... 44
5. 1.Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan .......................... 44
6. 2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ........................................................ 47 4.2 Indikator Kinerja Utama ............................................................................. 47 4.3 Indikator Kinerja Program .......................................................................... 48 4.4 Indikator Kinerja Kunci ............................................................................... 49 BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 50 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah- atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029 Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari 2 tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah- langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:
7. 1.Pedoman dalam penyusunan renja dan RKA;
8. 2.Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan;
9. 3.Alat pengukur hasil yang akan dicapai;
10. 4.Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai;
11. 5.Sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas; dan
12. 6.Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabuaten Kulon Progo juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang harus bersinergisitas dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi. 3 Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Renstra PD 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 adalah sebagai berikut :
13. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. 2.Undang-undang (UU) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
15. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. 5.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 4 Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. 7.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; diganti dengan 2025
20. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024);
21. 9.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
22. 10.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
23. 11.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. 13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. 15.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
28. 16.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
29. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
30. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
31. 19.Perda Nomor 5 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029;
32. 20.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
33. 21.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023- 5 2026
34. 22.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah
35. 1.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Inspektorat Daerah;
36. 2.Tercapainya kebermanfaatan Inspektorat Daerah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :
37. 1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 1.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Inspektorat Daerah Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah mengacu pada pembentukan perangkat daerah 6 1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, sarana prasarana 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU 1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi
a.Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
b.Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah
c.Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD
1. 2.Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2 Isu-isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
2. 1.Tujuan dan Sasaran Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya
3. 2.Strategi dan Arah Kebijakan Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Paling sedikit memuat:
a.Uraian program dan kegiatan
b.Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
c.Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
d.Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025- 2029 melalui IKU perangkat daerah BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan 7 pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 8
1. 1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 1.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan, sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
2. 1.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. 2.pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
4. 3.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
5. 4.penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. 5.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
7. 6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: 9 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2024 10 Tabel 2.1 TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH UNIT TUGAS FUNGSI 1 2 3 Inspektur Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d.pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan;
e.penyusunan laporan hasil pengawasan;
f.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat Daerah;
h.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
i.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
j.pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
k.pengoordinasian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 11 NO UNIT TUGAS FUNGSI 1 2 3 4 1 Sekretariat Menyelenggarakan Kesekretariatan Inspektorat Daerah
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan Sekretariat;
c.pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Inspektorat Daerah;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f.pengoordinasian pengelolaan asset, sarana dan prasarana;
g.pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah;
h.pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah;
j.pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah;
k.pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
l.pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
m.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 12 UNIT TUGAS FUNGSI 1 2 3 Inspektur Pembantu I Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan;
a.penyusunan program kerja Inspektur Pembantu I;
b.penyiapan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang pemerintahan dan aparatur;
c.pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d.pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP bidang pemerintahan dan aparatur;
e.pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan;
f.pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional;
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu I;
h.penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu I;
i.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu I;
j.pelaksanaan kerja sama pengawasan internal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah. 13 UNIT TUGAS FUNGSI 1 2 3 Inspektur Pembantu II Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan;
a.penyusunan program kerja Inspektur Pembantu II;
b.penyiapan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
c.pengawasan internal bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d.pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
e.pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan;
f.pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional;
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pembinaan dan pengawasan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
h.penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu II;
i.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu II;
j.pelaksanaan kerja sama pengawasan internal dengan Aparat Pengawas Internal 14 Pemerintah lainnya bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
k.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah. 15 UNIT TUGAS FUNGSI 1 2 3 Inspektur Pembantu III Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan;
a.Penyusunan program kerja Inspektur Pembantu III;
b.penyiapan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam;
c.pengawasan internal bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
d.pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam;
e.pelaksanaan pengawasan sebagian urusan keistimewaan;
f.pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional;
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu III;
h.penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu III;
i.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu III;
j.pelaksanaan kerja sama pengawasan internal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam;dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 16 UNIT TUGAS FUNGSI 1 2 3 Inspektur Pembantu Khusus Melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
a.penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Khusus;
b.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak lanjut pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
c.pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
d.pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP serta pemeriksaan eksternal;
e.pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP, pengawas eksternal dan aparat penegak hukum;
f.pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan penanganan pengaduan masyarakat;
g.pelaksanaan pengoordinasian investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
h.pemberian keterangan ahli dalam persidangan kasus korupsi;
i.pelaksanaan asistensi dan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi;
j.pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
k.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
l.pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan, evaluasi dan penilaian serta pengawasan kinerja kelompok jabatan fungsional;
m.penyusunan laporan hasil pengawasan bidang 17 Khusus;
n.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Khusus;
o.pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu Khusus; dan
p.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah. 18 1.2 Sumber Daya Inspektorat 1.2.1 Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Pada kondisi Mei Tahun 2025 jumlah pegawai (PNS/P3K) Inspektorat Daerah kabupaten sebanyak 68 orang. Terdiri dari PNS 65 orang, PPPK 3 Orang. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang paling tinggi adalah S2 dan yang paling rendah adalah SLTA. Untuk golongan ruang yang paling tinggi adalah IV/c pada PNS dan golongan paling tinggi pada P3K adalah golongan VII, serta terdiri dari komposisi pejabat struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu (P2UPD dan auditor). Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Inspektorat Daerah masih perlu mengikutkan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.Komposisi sebagai berikut : Tabel 2.2 ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan No Jenjang Pendidikan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) Perguruan Tinggi 60 88,24 1 S2 12 17,65 2 S1 30 44,12 3 D IV 4 5,88 4 D III 14 20,59 Bukan Perguruan Tinggi 8 11,76 1 SLTA 8 11,76 Total 68 100,00 sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025 0 5 10 15 20 25 30 35 S2 S1 D IV D III SLTA Series1 19 Tabel 2.3 ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktur/Fungsional No Jabatan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) 1 Eselon II.b 1 1,47 2 Eselon III.a 5 7,35 3 Eselon IV.a 2 2,94 4 Jabatan Fungsional Tertentu 42 61,76 5 Jabatan Fungsional Umum 18 26,47 Jumlah 68 100,00 sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025 Tabel 2.4 ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Golongan sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025 1 Eselon II.b 2 Eselon III.a 3 Eselon IV.a 4 Jabatan Fungsional Tertentu 5 Jabatan Fungsional Umum No Jabatan Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) 1 Golongan IV 15 22,06 IV/c 7 10,29 IV/b 6 8,82 IV/a 2 2,94 2 Golongan III 41 60,29 III/d 17 25,00 III/c 4 5,88 III/b 9 13,24 III/a 11 16,18 3 Golongan II 9 13,24 II/c 9 13,24 4 Golongan V 1 1,47 5 Golongan VII 2 2,94 Jumlah 68 100,00 20 Tabel 2.5 ASN Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah (Pegawai) Prasentase terhadap ASN (%) 1 Laki-laki 36 52,94 2 Perempuan 32 47,06 Jumlah 68 100,00 sumber: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, per Agustus 2025 IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/c Golongan V Golongan VII Laki-laki Perempuan 21 1.2.2 Asset (Sarana dan Prasarana) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah memiliki sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :
a.Tanah seluas 1.500 m²
b.Bangunan kantor seluas 647 m² dan gudang arsip seluas 50 m²
c.Sarana transportasi • Kendaraan roda empat : 4 unit • Kendaraan roda dua : 8 unit
d.Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola sebanyak 557 item dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 3.571.668.370 Selanjutnya kondisi asset yang dimilki dan dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat digambarkan sebagai berikut Tabel 2.6 Kondisi Aset Inspektorat Daerah Tahun 2025 No Jenis Asset Jumlah Unit Kondisi Baik Kondisi Buruk Keterangan 1 Gedung kantor 3 2 1 2 Kendaraan dinas roda 4 5 4 1 Sudah di hapus(1) 3 Kendaraan dinas roda 4 12 8 4 Sudah dihapus (4) 4 Laptop 40 38 2 5 Pc 16 16 _ 6 Televisi 1 1 _ 7 Lcd 4 4 _ 8 Kamera 2 1 _ 9 AC 17 17 _ 10 Saund system 6 6 _ 11 Facsimile 1 1 _ 12 Wereles 1 1 _ 13 Printer 29 25 4 14 Notebook 0 0 _ 15 Asset lainnya 420 420 _ 1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, 22 pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode sebelumnya, Inspektorat Daerah telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai berikut : 23 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 1

(2020)2
(2021)3
(2022)4
(2023)5
(2024)1
(2020)2
(2021)3
(2022)4
(2023)5
(2024)1
(2020)2
(2021)3
(2022)4
(2023)5
(2024)1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Persentase peningkatan hasil Pengawasan 86.92 89.7 93.65 99.43 99.5 71.84 74.79 71.61 96.73 96.39 82.65% 83.38% 76.47% 97.28% 96.87% 2 Peningkatan kapabilitas APIP 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3 3 3.09 3.15 3.08 100% 97% 97% 95% 91% 3 Indeks Maturitas SPIP 2.9 3 3.1 3.2 3.25 3 2.84 3.08 3.15 3.09 103% 95% 99% 98% 95% 4 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 5 Tingkat Maturitas SPIP - 2.00 2.70 2.98 3.00 - 2.00 3.00 3.00 3.00 - 111.11 100.67 100.00 100.00 6 Tingkat Kualitas APIP - 2.75 2.96 3.10 3.00 - 3.00 3.08 3.15 3.00 - 104.05 101.61 100.00 100.00 24 24 24 Dari tabel diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut: Untuk rasio capaian antara target dan realisasi presentase peningkatan hasil pengawasan, Indeks Maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP banyak yang tidak mencapai 100% , itu artinya capaian realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hanya Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2020 yang mencapai target, dengan capaian rasionya adalah 100%. Disusul dengan Indeks Maturitas SPIP yang capaiannya melebihi target pada tahun 2020, yaitu dari target 2,9 capaiannya sebesar 3 dengan rasio capaian adalah sebesar 103%. Selanjutnya , untuk indikator yang rasio ketercapaiannya sebesar 100% atau bahkan lebih ada 3 (tiga) yaitu Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah yaitu realisasi 100% dengan rasio capaian juga sebesar 100% pada tahun 2020 s/d tahun

2024.Tingkat Maturitas SPIP tahun 2020, 2023, dan 2024 capaian rasionya adalah sebesar 100%. Bahkan pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya lebih dari target, yang mana berarti rasio ketercapaiannya juga lebih dari 100%. Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pada Inspektorat Daerah selama 5 tahun mulai dari 2020 sampai 2024, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Uraian Anggaran pada Tahun ke (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Rp) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%) Rata-rata Pertumbuhan (%) 1 (2020) 2 (2021) 3 (2022) 4 (2023) 5 (2024) 1 (2020) 2 (2021) 3 (2022) 4 (2023) 5 (2024) 1 (2020) 2 (2021) 3

(2022)4 (2023) 5 (2024) Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung BELANJA OPERASI 5.160.418.606,00 5.304.423.874,00 5.591.815.156,00 5.885.646.717,00 11.204.249.850,00 5.001.205.854,00 5.145.211.122,00 5.412.904.635,00 5.754.412.447,00 11.036.353.179,00 96,91 97,00 96,80 97,77 98,50 117,12 120,67 Belanja Pegawai 4.414.332.498,00 3.713.328.782,00 3.902.887.694,00 4.037.621.825,00 10.012.779.406,00 4.344.402.629,00 3.643.398.913,00 3.814.842.557,00 3.951.677.830,00 9.884.184.335,00 98,42 98,12 97,74 97,87 98,72 126,82 127,52 Belanja Barang dan Jasa 746.086.108,00 1.591.095.092,00 1.688.927.462,00 1.848.024.892,00 1.191.470.444,00 656.803.225,00 1.501.812.209,00 1.598.062.078,00 1.802.734.617,00 1.152.168.844,00 88,03 94,39 94,62 97,55 96,70 59,70 75,42 BELANJA MODAL 115.947.000,00 144.600.000,00 - 98.796.000,00 146.076.200,00 115.047.000,00 143.485.000,00 - 97.850.000,00 141.820.000,00 99,22 99,23 - 99,04 97,09 25,99 23,27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.947.000,00 144.600.000,00 - 98.796.000,00 146.076.200,00 115.047.000,00 143.485.000,00 - 97.850.000,00 141.820.000,00 99,22 99,23 - 99,04 97,09 25,99 23,27 25 26 1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah mencakup berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah terdiri dari:

1.Pimpinan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang mandat pembangunan memerlukan informasi hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
2.Perangkat Daerah Sebagai objek utama pengawasan, perangkat daerah merupakan kelompok sasaran layanan yang memperoleh pendampingan, evaluasi, audit, reviu, serta pengawasan lainnya untuk memastikan tercapainya kinerja yang efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD sebagai lembaga legislatif memanfaatkan hasil pengawasan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) BLUD, khususnya yang bergerak di sektor kesehatan dan pendidikan, merupakan entitas dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Inspektorat Daerah memfokuskan pengawasan pada kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian kinerja layanan sesuai standar yang ditetapkan.
5.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BumDes Sebagai instrumen ekonomi daerah, BUMD dan BumDes berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta pelayanan publik. Pengawasan terhadap BUMD dan BumDes bertujuan untuk memastikan praktik bisnis yang sehat, tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), dan keberlanjutan usaha yang mendukung pembangunan daerah.
6.Kalurahan Kalurahan sebagai unit pemerintahan terendah yang memiliki peran penting 27 dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa/kalurahan menjadi prioritas pengawasan. Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan, pelaksanaan APBKal, serta penggunaan dana desa/kalurahan guna memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan.
7.Masyarakat Masyarakat secara umum merupakan penerima manfaat akhir dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Inspektorat Daerah berperan dalam membangun kepercayaan publik melalui pelaksanaan pengawasan yang independen dan profesional. 1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH), Irjen pada tiap-tiap Kementrian, APIP termasuk Inspektorat Provinsi, pihak lainnya (akademisi, konsultan, dll) 1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Tidak ada 1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah MoU antara Inspektorat Daerah dengan Kejaksaan maupun dengan Kepolisian 2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 2.1 Permasalahan Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan dalam three lines off defence yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean government). Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai consulting dan quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi Inspektorat Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan 28 tugas dan fungsinya mempunyai beberapa permasalahan diantaranya : Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 1 Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Masih terdapat dokumen-dokumen terutama terkait keuangan yang tidak semua bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum (meski dokumennya bisa bisa dikunci/read only) Pengauditan obyek pengawasan menjadi kurang/belum optimal Jumlah Aparat Pengawas masih kurang, sehingga beban kerja dan SDM tidak seimbang Alokasi anggaran belum memenuhi mandatory spending dan mencakup seluruh obyek pengawasan Kemampuan APBD yang terbatas Pengauditan obyek pengawasan terutama di bidang kesehatan masih belum optimal Belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan Terbukanya peluang-peluang fraud baru karena perkembangan teknologi Digital fraud harus menjadi pertimbangan bagi APIP dalam memperkuat kapasitasnya. Belum adanya SIMWAS yang diaplikasikan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SIMWAS belum tersedia Belum ada upaya masif dan berkelanjutan dalam peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan 100% Rekomendasi hasil pengawasan kurang tepat serta rendahnya kepatuhan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Kurang memahami obyek dan ruang lingkup pengawasan 2.2 Isu-isu Strategis Memasuki periode perencanaan tahun 2025–2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Perubahan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi publik mendorong kebutuhan akan transformasi di bidang pengawasan kepemerintahan. Identifikasi terhadap isu-isu strategis ini menjadi dasar penting untuk menyusun arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang lebih adaptif dan responsif. Isu-isu strategis yang telah teridentifikasi meliputi Tabel 2.10 Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 Penguatan birokrasi melalui : Pendampingan dan Asistensi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 1 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2 Belum optimalnya pengawasan Pembangunan daerah (Isu PB) 3 Indeks reformasi birokrasi yang belum optimal (Isu PB) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 1 Belum optimalnya reformasi regulasi dan peningkatan partisipasi publik 2 Belum adanya sistem penilaian K/L/D terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas 3 Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi 4 Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat (aduan masyarakat) 1 Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik 2 Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Peran APIP dalam konsultasi dan Assurance sangat dibutuhkan (pengawasan dan pencegahan) yaitu tindakan pemberian keyakinan atau jaminan yang memadai melalui pemeriksaan objektif terhadap informasi, proses, atau kinerja suatu entitas, untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, efisiensi, dan efektivitasnya. 29 30 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari sutu kegiatan. Nilai-Nilai Organisasi yang dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah:
1.Integritas Suatu sikap jujur, adil, berani, tegas, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi
2.Profesional Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya aparat pengawasan yang profesional. Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan. Hal ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat pengawas harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas, dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.
3.Tepercaya Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kredibiltas baik dan dapat dipercaya untuk melakukan tugas dan fungsinya.
4.Obyektif Fungsi pengawas timbul karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut tercipta karena adanya independensi dan obyektivitas tersebut. Apabila obyektivitas hilang atau diragukan, maka kepercayaan masyarakat juga akan hilang.
5.Independen Organisasi pengawasan harus merumuskan kebijakan dan prosedur dalam memberikan 31 kepastian memadai bahwa semua aparat pengawasan dituntut untuk mempertahankan independesinya. Aparat pengawasan tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung dari pihak lain. Independensi dan obyektivitas adalah tulang punggung profesi aparat pengawas.
6.Perbaikan terus-menerus Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik. Gambar 3.1 Konsep Renstra PD Berdasarkan gambar konsep di atas, tujuan dan sasaran jangkamenengah Inspektorat Daerah beserta indikator kinerjanya akan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Norma : Kebijakan pengawasan Standar : SAIPI Prosedur : SOP, juknis, petunjuk pengawasan lainnya Kriteria : Nilai kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemda 3,221 3,231 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel (M3.T1.S1) Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP 19,00 20,00 21,00 22,00 22,50 23,00 32 33 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut: 34 Tabel 3.2 Arah dan Strategi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Strategi 1 2 3 4 5 1 Norma : Kebijakan pengawasan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Meningkatkan kualitas pengawasan melalui peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan (treatment bertahap dari elemen 1 sampai dengan elemen 6) dan berbasis risiko yang terintegrasi Meningkatkan koordinasi dengan PD yang mempunyai temuan BPK dan mengadakan desk terkait bukti tindak lanjut Standar : SAIPI Meningkatkan pendampingan terhadap PD sembari dengan melaksanakan pendampingan melalui sosialisasi dan desk Prosedur : SOP, juknis, petunjuk pengawasan lainnya Pemenuhan SDM Fungsional (Auditor dan P2UPD) dengan cara berkoordinasi dengan BKPSDM dan memaksimalkan SDM yang ada Kriteria : Nilai kapabilitas APIP Pemenuhan Sarpras penunjang pengawasan melalui pengajuan anggaran dan memaksimalkan sarpras yang telah tersedia Pengembangan kompetensi serta berkoordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan diklat 35 Tabel 3.3 Pentahapan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 Fokus menjalankan tupoksi masing-masing berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta RKA yang telah ditetapkan Treatment pada elemen I dan II pada penilaian kapabilitas APIP (elemen SDM dan praktik ptrofesional) Treatment pada elemen III pada penilaian kapabilitas APIP (akuntabilitas dan manajemen kinerja Treatment pada elemen IV dan V pada penilaian kapabilitas APIP (budaya dan hubungan organisasi serta struktur dan tata kelola) Treatment pada elemen VI pada penilaian kapabilitas APIP (peran dan layanan) Pentahapan Sekuensial Fokus menjalankan tupoksi masing-masing berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta RKA yang telah ditetapkan Pembenahan instrumen kebijakan dan peraturan pada tata kelola Inspektorat Daerah Pilot project penerapan kebijakan (sop, pola kerja, petunjuk teknis dll) Penerapan menyeluruh terkait kebijakan dan peraturan Evaluasi peraturan dan kebijakan yang berlaku Pentahapan Komposisional 36 • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Dalam penetapannya, target indikator subkegiatan pada rancangan akhir Renstra 2025-2029 sudah berdasarkan data- data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program PD sesuai adengan urusan, Inspektorat Daerah juga didukung program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja PD. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif APBD tahun 2025- 2029 sebagaimana tabel berikut : Dalam penetapan target indikator subkegiatan pada rancangan akhir Renstra 2025-2029 sudah berdasarkan data data statistik sektoral daerah tahun sebelumnya akan tetapi diperlukan penjelasan secara jelas didalam Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA % 100 100 11.538.731.494,00 Rp 100 9.951.102.965,00 Rp 100 9.995.993.194,00 Rp 100 10.095.953.125,00 Rp 100 10.196.912.656,00 Rp 100 10.298.881.782,00 Rp Outcome : Meningkatnya kinerjasub kegiatan padaperangkat daerahPerencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Dokumen 31.119.900,00 Rp 31.330.100,00 Rp 31.330.100,00 Rp 18.500.000,00 Rp 18.500.000,00 Rp 18.500.000,00 Rp Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerahPenyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Dokumen 4 6.848.900,00 Rp 2 2.734.100,00 Rp 3 2.734.100,00 Rp 2 3.500.000,00 Rp 2 3.500.000,00 Rp 2 3.500.000,00 Rp Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 21 24.271.000,00 Rp 12 28.596.000,00 Rp 12 28.596.000,00 Rp 12 15.000.000,00 Rp 12 15.000.000,00 Rp 12 15.000.000,00 Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 10.589.636.618,00 Rp 8.969.129.157,00 Rp 8.969.129.157,00 Rp 9.155.562.212,00 Rp 9.256.521.743,00 Rp 9.358.490.869,00 Rp Output: Meningkatnya Kualitas AdministrasiKeuangan Perangkat DaerahPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 12 10.538.234.118,00 Rp 12 8.922.926.957,00 Rp 12 8.922.926.957,00 Rp 12 9.114.862.212,00 Rp 12 9.190.821.743,00 Rp 12 9.190.821.743,00 Rp Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN Dokumen 12 47.100.000,00 Rp 12 41.900.000,00 Rp 12 41.900.000,00 Rp 12 35.000.000,00 Rp 12 60.000.000,00 Rp 12 60.000.000,00 Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4.302.500,00 Rp 4.302.200,00 Rp 4.302.200,00 Rp 5.700.000,00 Rp 5.700.000,00 Rp 5.700.000,00 Rp Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 45.235.000,00 Rp 45.220.000,00 Rp 45.220.000,00 Rp 35.585.943,00 Rp 35.585.943,00 Rp 35.585.943,00 Rp Output: Meningkatnya Kualitas AdministrasiKepegawaian Perangkat DaerahPendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi Orang 45.235.000,00 Rp 45.220.000,00 Rp 45.220.000,00 Rp 35.585.943,00 Rp 35.585.943,00 Rp 35.585.943,00 Rp Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 85.917.500,00 Rp 131.249.300,00 Rp 131.249.300,00 Rp 90.775.300,00 Rp 90.775.300,00 Rp 90.775.300,00 Rp Output: Meningkatnya Kualitas AdministrasiUmum Perangkat DaerahPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Paket 19.600.500,00 Rp 19.775.300,00 Rp 19.775.300,00 Rp 19.775.300,00 Rp 19.775.300,00 Rp 19.775.300,00 Rp Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD Laporan 66.317.000,00 Rp 111.474.000,00 Rp 111.474.000,00 Rp 71.000.000,00 Rp 71.000.000,00 Rp 71.000.000,00 Rp Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah Unit Rp - Rp 415.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Output : Meningkatnya Kualitas PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah DaerahPengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit - Rp 415.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Rp 450.160.900,00 Rp Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Laporan 162.709.848,00 Rp 146.765.808,00 Rp 150.535.756,00 Rp 127.000.789,00 Rp 127.000.789,00 Rp 127.000.789,00 Rp Output: Meningkatnya Kualitas PenyediaanJasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerahPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Laporan 69.099.900,00 Rp 81.686.832,00 Rp 85.456.780,00 Rp 97.000.789,00 Rp 97.000.789,00 Rp 97.000.789,00 Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 93.609.948,00 Rp 65.078.976,00 Rp 65.078.976,00 Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan 624.112.628,00 Rp 212.247.700,00 Rp 218.367.981,00 Rp 218.367.981,00 Rp 218.367.981,00 Rp 218.367.981,00 Rp Output : Meningkatnya Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan DaerahKondisi BaikPenyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan Unit 157.812.800,00 Rp 157.566.300,00 Rp 157.566.300,00 Rp 157.566.300,00 Rp 157.566.300,00 Rp 157.566.300,00 Rp 2030 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT Satuan BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya Unit 426.751.728,00 Rp 19.891.500,00 Rp 26.011.781,00 Rp 26.011.781,00 Rp 26.011.781,00 Rp 26.011.781,00 Rp Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya Unit 39.548.100,00 Rp 34.789.900,00 Rp 34.789.900,00 Rp 34.789.900,00 Rp 34.789.900,00 Rp 34.789.900,00 Rp PROGRAM PENYELENGGARAANPENGAWASAN % 82,29 84,71 134.361.700,00 Rp 86,14 108.404.100,00 Rp 88,41 117.688.828,00 Rp 93,75 121.264.159,00 Rp 98,70 126.316.033,00 Rp 99,33 130.352.363,00 Rp Outcome: Menurunnya terjadinyapenyelewengan ataupenyimpangan, baikyang bersifat anggaranataupun proses dankewenanganPenyelenggaraan Pengawasan Internal Laporan 92.149.200,00 Rp 92.272.200,00 Rp 101.556.928,00 Rp 105.132.259,00 Rp 110.184.133,00 Rp 110.184.133,00 Rp Output: Meningkatnya PenyelenggaraanPengawasan InternalPengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 9.997.300,00 Rp 9.997.300,00 Rp 9.997.300,00 Rp 9.997.300,00 Rp 9.997.300,00 Rp 9.997.300,00 Rp Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen 11.626.500,00 Rp 77 11.626.200,00 Rp 11.626.200,00 Rp 15.576.969,00 Rp 15.576.969,00 Rp 15.576.969,00 Rp Reviu Laporan Kinerja Laporan 14.026.100,00 Rp 14.025.900,00 Rp 14.025.900,00 Rp 14.025.900,00 Rp 14.025.900,00 Rp 14.025.900,00 Rp Reviu Laporan Keuangan Dokumen 11.872.300,00 Rp 166 11.872.300,00 Rp 11.872.300,00 Rp 11.872.300,00 Rp 11.872.300,00 Rp 11.872.300,00 Rp Pengawasan Desa Laporan 19.517.100,00 Rp 17.545.600,00 Rp 17.545.600,00 Rp 23.456.912,00 Rp 23.456.912,00 Rp 23.456.912,00 Rp Kerja Sama Pengawasan Internal Dokumen 4.202.300,00 Rp 4.202.200,00 Rp 13.486.928,00 Rp 4.202.200,00 Rp 9.254.074,00 Rp 9.254.074,00 Rp Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP Dokumen 20.907.600,00 Rp 23.002.700,00 Rp 23.002.700,00 Rp 26.000.678,00 Rp 26.000.678,00 Rp 26.000.678,00 Rp Penyelenggaraan Pengawasan DenganTujuan Tertentu Laporan 42.212.500,00 Rp 16.131.900,00 Rp 16.131.900,00 Rp 16.131.900,00 Rp 16.131.900,00 Rp 20.168.230,00 Rp Output : Meningkatnya penyelenggaraanPengawasan Dengan Tujuan TertentuPenanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah Laporan 6.657.900,00 Rp 6.657.600,00 Rp 6.657.600,00 Rp 6.657.600,00 Rp 6.657.600,00 Rp 10.693.930,00 Rp Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan 35.554.600,00 Rp 9.474.300,00 Rp 9.474.300,00 Rp 9.474.300,00 Rp 9.474.300,00 Rp 9.474.300,00 Rp PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI % 92,86 100 80.750.400,00 Rp 100 77.662.900,00 Rp 100 84.314.668,00 Rp 100 86.876.107,00 Rp 100 90.495.372,00 Rp 100 93.387.080,00 Rp Outcome: Meningkatnya kualitaspendampingan danasistensiPerumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Dokumen 6.469.300,00 Rp 6.476.900,00 Rp 11.000.000,00 Rp 6.476.900,00 Rp 10.096.165,00 Rp 12.987.873,00 Rp Output: Meningkatnya jumlah PerumusanKebijakan Teknis di Bidang Pengawasandan Fasilitasi PengawasanPerumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rekomendasi 6.469.300,00 Rp 6.476.900,00 Rp 6.476.900,00 Rp 6.476.900,00 Rp 10.096.165,00 Rp 12.987.873,00 Rp Pendampingan dan Asistensi 74.281.100,00 Rp 71.186.000,00 Rp 73.314.668,00 Rp 80.399.207,00 Rp 80.399.207,00 Rp 80.399.207,00 Rp Output: Meningkatnya frekuensiPendampingan dan Asistensi 71.186.000,00 Rp 73.314.668,00 Rp Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintah Daerah Laporan 2.986.300,00 Rp 2.978.700,00 Rp 2.978.700,00 Rp 15.232.942,00 Rp 15.232.942,00 Rp 15.232.942,00 Rp Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Laporan 8.369.600,00 Rp 8.177.400,00 Rp 13.000.700,00 Rp 8.177.400,00 Rp 8.177.400,00 Rp 8.177.400,00 Rp Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Laporan 23.904.600,00 Rp 21.098.100,00 Rp 21.098.100,00 Rp 21.098.100,00 Rp 21.098.100,00 Rp 21.098.100,00 Rp Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas Laporan 39.020.600,00 Rp 38.931.800,00 Rp 36.237.168,00 Rp 35.890.765,00 Rp 35.890.765,00 Rp 35.890.765,00 Rp 39 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL 40 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD tahun 2025-2029 No SASARAN PERANGKAT DAERAH IKU PD SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI (BASELINE 2024) TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Nilai Kapabilitas APIP Nilai Hasil Penilaian BPKP 3,19 3,2 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) % Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang sudah terverifikasi 94 94,5 95 95,5 96 96,5 97,00 Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP Nilai Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP 18,65 19,00 20,00 21,00 22,00 22,50 23,00 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai Struktur dan Proses SPIP 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 41 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah No Indikator Satuan Baseline Target Tahun Ket. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan 1 Nilai Kapabilitas APIP Nilai 3,19 3,2 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 2 Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) % 94 94,5 95 95,5 96 96,5 97,00 3 Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP Nilai 18,65 19 20 21 22 22,5 23 42 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program PD PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN CARA PERHITUNGAN REALISASI TARGET TAHUN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 98,83 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan % (Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai ditindaklanjuti Tahun Berjalan / Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan) x 100% 82,29 84,71 86,14 88,41 93,75 98,7 99,33 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi % (Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP Minimal A / Jumlah OPD) x 100% 92,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 48 43 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Satuan Target Tahun Ke Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,31 2 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nilai 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 44 5.1 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat.
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Inspektorat maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan.
4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Baepperida senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini. 45 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Inspektorat. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 46 5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Inspektorat. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan. LAMPIRAN VISI RPJMD MISI RPJMD TUJUAN RPJMD 2026 2027 2028 2029 2030 2 3 4 3 3 2026 2027 2028 2029 2030 21 23 21 21 21 2026 2027 2028 2029 2030 12 12 12 12 12 2026 2027 2028 2029 2030 12 16 12 13 14 2026 2027 2028 2029 2030 14 17 14 14 15 2026 2027 2028 2029 2030 5 3 4 9 10 2026 2027 2028 2029 2030 5 5 5 5 5 2026 2027 2028 2029 2030 12 13 12 12 13 2026 2027 2028 2029 2030 50 55 2 50 3 2026 2027 2028 2029 2030 12 12 12 12 12 2026 2027 2028 2029 2030 12 15 12 12 15 2026 2027 2028 2029 2030 19 20 20 19 19 2026 2027 2028 2029 2030 3 4 4 4 4 2026 2027 2028 2029 2030 178 181 178 178 180 2026 2027 2028 2029 2030 42 44 42 42 42 2026 2027 2028 2029 2030 110 115 120 125 130 2026 2027 2028 2029 2030 295 297 338 295 300 2026 2027 2028 2029 2030 188 192 197 201 205 2026 2027 2028 2029 2030 112 88 102 112 102 2026 2027 2028 2029 2030 5 6 7 8 9 2026 2027 2028 2029 2030 5 6 5 5 5 2026 2027 2028 2029 2030 5 6 6 6 6 2026 2027 2028 2029 2030 16 18 14 16 14 2026 2027 2028 2029 2030 2 4 6 7 8 2026 2027 2028 2029 2030 42 42 42 42 42 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 2026 2027 2028 2029 2030 5 5 5 5 5 2026 2027 2028 2029 2030 86 86 86 86 88 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Persentase Sub Kegiatan pada PerangkatDaerah Berkinerja Sangat Tinggi Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Presentase peningkatan PerumusanKebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Jumlah laporan pendampingan danasistensi Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan FasilitasiPengawasan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah dokumen perencanaan danevaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah penambahan aset Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan pemeliharaanbarang milik daerahJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah dokumen administrasikepegawaianJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase Peningkatan PenunjangUrusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan penyediaan jasapenunjangJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah laporan pengawasan dengantujuan tertentu Jumlah laporan pengawasandengan tujuan tertentu Kegiatan PenyelenggaraanPengawasan Dengan Tujuan TertentuSub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanAPIP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kegiatan Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah PROGRAM PENYELENGGARAANPENGAWASAN Kegiatan PenyelenggaraanPengawasan InternalJumlah laporan pengawasan internal Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Administrasi UmumPerangkat DaerahSub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah dokumen administrasiumumJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Presentase peningkatanpenyelenggaraan pengawasan CASCADING INSPEKTORAT DAERAH TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ASPIRATIF, SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN DAN DEMOKRATIS MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi KepegawaianPerangkat DaerahSub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal Kegiatan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yangdisampaikan tepatwaktu Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Sub Kegiatan Pengawasan Desa SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Nilai Kapabilitas APIPCapaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MonitoringControlling Surveillance for Prevention (MCSP)Nilai Komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHEAKIP Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknisdi Bidang Fasilitasi Pengawasan yangDisusun Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Kegiatan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah IKU Nilai Kapabilitas APIP Program Penyelenggaraan Pengawasan Indikator : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Pengawasan Desa Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kegiatan : PenyelenggaraanPengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu IKU Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah(IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Indikator : Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan AsistensiUrusan Pemerintahan Daerah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kegiatan : Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan IKU Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator : Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daer ah Tujuan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi danPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDPendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan FungsiPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantordan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPDPengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantorPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Tujuan Daerah (RPJMD) Indikator Sasaran Daerah (RPJMD) Indikator Sasaran PD Indikator Sub Kegiatan Indikator Meningkatnya Tata KelolaPemerintahan yang Baik Indeks ReformasiBirokrasi Meningkatnya KualitasPenyelenggaraanPemerintahan danPelayanan Publik yangResponsif danAkuntabel NilaiAkuntabilitasKinerjaPemerintahDaerah (AKIP) Nilai Kapabilitas APIP PROGRAM PENUNJANGURUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah Indeks MaturitasSPIP Indeks PencegahanKorupsi Daerah (IPKD)Monitoring ControllingSurveillance for Prevention(MCSP) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Nilai Komponen EvaluasiAkuntabilitas KinerjaInternal pada LHE AKIP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikandan Pelatihan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara danDibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan/ Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi Pengawasan Kinerja PemerintahDaerah Jumlah Laporan Hasil PengawasanKinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan PemerintahDaerah Jumlah Laporan Hasil PengawasanKeuangan Pemerintah Daerah Kaitan Tujuan dan Sasaran Daerah beserta Indikator dengan Sub Kegiatan di OPD Tujuan Daerah (RPJMD) Sub Kegiatan Tujuan Renstra PD Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerahAdministrasi KeuanganPerangkat DaerahAdministrasi Umum PerangkatDaerahPenyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan DaerahPenyelenggaraan PengawasanInternal Meningkatnya KualitasPengawasan Pemerintah Daerah PROGRAMPENYELENGGARAANPENGAWASAN Sasaran Daerah (RPJMD) Sasaran Renstra PD Program Kegiatan Tujuan Daerah (RPJMD) Indikator Sasaran Daerah (RPJMD) Indikator Sasaran PD Indikator Sub Kegiatan Indikator Tujuan Daerah (RPJMD) Sub Kegiatan Tujuan Renstra PD Sasaran Daerah (RPJMD) Sasaran Renstra PD Program Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu LaporanKinerja Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu LaporanKeuangan Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil PengawasanDesa Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan PengawasanInternal yang Terbentuk Monitoring dan Evaluasi Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK RI dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring danEvaluasi Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI dan Tindak LanjutHasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah yang Ditangani Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasandengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan danFasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknisdi Bidang Pengawasan yang Disusun Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yangDilakukan Pendampingan dan AsistensiUrusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yangDilakukan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian ReformasiBirokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasiserta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi serta VerifikasiPencegahan dan PemberantasanKorupsi Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yangDilakukan Pendampingan, Asistensi danVerifikasi Penegakan Integritas Penyelenggaraan PengawasanDengan Tujuan Tertentu PROGRAM PERUMUSANKEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DANASISTENSI Pendampingan dan Asistensi TUJUAN SASARAN OUTCOME PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Dokumen Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Laporan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN Orang/ Bulan Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Dokumen Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan LaporanKoordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Pendidikan dan PelatihanPegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan Orang Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan Paket Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Laporan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan Unit Administrasi KeuanganPerangkat DaerahAdministrasi UmumPerangkat Daerah Kaitan Tujuan Daerah Dengan Sub Kegiatan PD 1 NO RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD Meningkatnya PenyelenggaraanPengawasan Meningkatnya KualitasPengawasan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik yangResponsif dan Akuntabel PROGRAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Perencanaan,Penganggaran danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah TUJUAN SASARAN OUTCOME PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 NO RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yangDisediakan Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan Laporan Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak danPerizinannya Unit Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi Unit Pemeliharaan/ RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi Unit Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah Jumlah Laporan HasilPengawasan KinerjaPemerintah Daerah Laporan Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah Jumlah Laporan HasilPengawasan KeuanganPemerintah Daerah Laporan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan HasilReviu Laporan Kinerja Laporan Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan HasilReviu Laporan Keuangan Laporan Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan DaerahPemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahDaerah PROGRAMPENYELENGGARAANPENGAWASAN PenyelenggaraanPengawasan Internal TUJUAN SASARAN OUTCOME PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 NO RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD Pengawasan Desa Jumlah Laporan HasilPengawasan Desa Laporan Kerja Sama PengawasanInternal Jumlah KesepakatanPengawasan Internal yangTerbentuk Kesepakatan Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP Jumlah Dokumen HasilMonitoring dan EvaluasiTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP Dokumen PenangananPenyelesaian KerugianNegara/Daerah Jumlah LaporanPenyelesaian KerugianNegara/Daerah yangDitangani Laporan Pengawasan DenganTujuan Tertentu Jumlah Laporan HasilPengawasan denganTujuan Tertentu Laporan Perumusan KebijakanTeknis di BidangPengawasan dan FasilitasiPengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah RekomendasiKebijakan Teknis diBidang Pengawasan yangDisusun Rekomendasi Pendampingan danAsistensi UrusanPemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan danAsistensi UrusanPemerintahan Daerah PerangkatDaerah Pendampingan,Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian ReformasiBirokrasi Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan PenilaianReformasi Birokrasi PerangkatDaerah PenyelenggaraanPengawasan DenganTujuan Tertentu PROGRAMPERUMUSANKEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DANASISTENSI Pendampingan danAsistensi TUJUAN SASARAN OUTCOME PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 NO RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Jumlah KegiatanKoordinasi, Monitoringdan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Kegiatan Pendampingan, Asistensidan Verifikasi PenegakanIntegritas Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan, Asistensidan Verifikasi PenegakanIntegritas PerangkatDaerah T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) T5 (2029) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 PROGRAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Laporan Hasil PengawasanKinerja Pemerintah Daerah Laporan 40 42 15 Perencanaan,Penganggaran danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah Laporan Hasil PengawasanKeuangan Pemerintah Daerah Laporan 1 Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Dokumen 4 2 3 4 3 Laporan Hasil Reviu LaporanKinerja Laporan 293 302 171 Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Laporan 25 21 23 21 21 Laporan Hasil Reviu LaporanKeuangan Laporan 43 43 43 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Laporan Hasil PengawasanUmum dan TeknisKabupaten/Kota Laporan 28 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN Orang/ Bulan 12 12 12 12 12 Kesepakatan PengawasanInternal yang Terbentuk Kesepakatan 2 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 12 16 12 13 Dokumen Hasil Monitoring danEvaluasi Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 4 4 2 Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan LaporanKoordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 14 14 17 14 14 Laporan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah yang Ditangani Laporan 5 AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah Laporan Hasil PengawasanDengan Tujuan Tertentu Laporan 17 15 15 Pendidikan dan PelatihanPegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan Orang 4 5 3 4 9 Rekomendasi Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan yangDisusun Rekomendasi 1 Administrasi UmumPerangkat Daerah Rekomendasi Kebijakan Teknis diBidang Fasilitasi Pengawasanyang Disusun Rekomendasi 1 DATA KETAATAN DENGAN KAIDAH-KAIDAH PERENCANAAN LAINNYA (KESSESUAIAN PENETAPAN TARGET SUB KEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH) YANG DIFORMULASIKAN DALAM TABEL SBB: 2023 2024 1 NO RENSTRA PD DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN SATUAN TARGET SUB KEGIATAN NAMA DSSD SATUAN 2022 T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) T5 (2029) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 2023 2024 NO RENSTRA PD DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN SATUAN TARGET SUB KEGIATAN NAMA DSSD SATUAN 2022 Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan Paket 5 5 5 5 5 Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan dan AsistensiUrusan Pemerintahan Daerah PerangkatDaerah 42 42 Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Laporan 12 12 13 12 12 Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan PenilaianReformasi Birokrasi PerangkatDaerah 42 Pengadaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahDaerah Kegiatan Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi serta VerifikasiPencegahan dan PemberantasanKorupsi Kegiatan 89 4 6 Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan Unit - 50 55 2 50 Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi danVerifikasi Penegakan Integritas PerangkatDaerah 4 4 1 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 87 97 87 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yangDisediakan Laporan 12 12 15 12 - Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan Laporan 12 12 15 12 12 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahDaerahPenyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara danDibayarkan Pajak danPerizinannya Unit 19 19 20 20 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan BangunanLainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi Unit 3 3 4 4 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana GedungKantor atau BangunanLainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi Unit 178 178 181 178 178 T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) T5 (2029) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 2023 2024 NO RENSTRA PD DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN SATUAN TARGET SUB KEGIATAN NAMA DSSD SATUAN 2022 PROGRAMPENYELENGGARAANPENGAWASANPenyelenggaraanPengawasan InternalPengawasan KinerjaPemerintah Daerah Jumlah Laporan HasilPengawasan KinerjaPemerintah Daerah Laporan 42 42 44 42 42 Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah Jumlah Laporan HasilPengawasan KeuanganPemerintah Daerah Laporan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan HasilReviu Laporan Kinerja Laporan 295 295 297 338 295 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan Pengawasan Desa Jumlah Laporan HasilPengawasan Desa Laporan 87 112 88 102 112 Kerja Sama PengawasanInternal Jumlah KesepakatanPengawasan Internal yangTerbentuk Kesepakatan 5 5 6 7 8 Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP Jumlah Dokumen HasilMonitoring dan EvaluasiTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP Dokumen 5 5 6 5 5 PenyelenggaraanPengawasan DenganTujuan TertentuPenangananPenyelesaian KerugianNegara/Daerah Jumlah LaporanPenyelesaian KerugianNegara/Daerah yangDitangani Laporan 5 5 6 6 6 Pengawasan DenganTujuan Tertentu Jumlah Laporan HasilPengawasan denganTujuan Tertentu Laporan 14 16 18 14 16 PROGRAMPERUMUSANKEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DANASISTENSI T1 (2025) T2 (2026) T3 (2027) T4 (2028) T5 (2029) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 2023 2024 NO RENSTRA PD DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN SATUAN TARGET SUB KEGIATAN NAMA DSSD SATUAN 2022 Perumusan KebijakanTeknis di BidangPengawasan danFasilitasi PengawasanPerumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah RekomendasiKebijakan Teknis di BidangPengawasan yang Disusun Rekomendasi 2 2 4 6 7 Pendampingan danAsistensiPendampingan danAsistensi UrusanPemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan danAsistensi UrusanPemerintahan Daerah PerangkatDaerah 42 42 42 42 42 Pendampingan,Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian ReformasiBirokrasi Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan PenilaianReformasi Birokrasi PerangkatDaerah 42 1 2 3 4 Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahandan PemberantasanKorupsi Jumlah KegiatanKoordinasi, Monitoring danEvaluasi serta VerifikasiPencegahan danPemberantasan Korupsi Kegiatan 133 5 5 5 5 Pendampingan, Asistensidan Verifikasi PenegakanIntegritas Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan, Asistensidan Verifikasi PenegakanIntegritas PerangkatDaerah 133 86 86 86 86 i i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Temon Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon. Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Temon selama 5 tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Temon, 18 September 2025 PANEWU TEMON RIDWAN USMAN, S.H., M.M. Pembina Tk. I; IV/b NIP. 196910041993031007 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………… 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ……………………………………………… 2 1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………. 4 1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………. 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ………………………………………………………. 6 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ………………………….. 6 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah …………. 6 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ………………………….. 10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………….. 15 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ……………………………….. 27 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis ……………………………………. 27 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah …………... 27 2.2.2 Isu Strategis …………………………………………………. 33 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ................. 41 3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 ........................ 41 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.......................................................... 44 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................. 46 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan ………………………………. 46 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan …………………………. 53 BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………… 56 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Temon............................. II-10 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Jenis Kelamin ............... II-11 Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Golongan Pangkat ........ II-11 Tabel 2.4. Penyebaran Jabatan Struktural Kapanewon Temon .............................. II-12 Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Temon ………………………. II-12 Tabel 2.6. Data Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Temon ………………. II-13 Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Temon ……………............ II-16 Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Temon …………………………………………………………………………………. II-17 Tabel 2.9. Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Temon …………………………………………………………. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kapanewon…………………………………………………………………… II-20 II-33 Tabel 2.11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD .................................................. II-36 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 …………………………………………………………………………………. III-43 Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD Tahun 2026-2030 ............................................ III-44 Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ........................................... III-45 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 ............ IV-47 Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Temon ………………………….. IV-53 Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ............. IV-54 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah ……………………… IV-55 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah ................................... IV-55 1 Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol 2 semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kapanewon Temon mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Temon serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perencanaan sistemastis dan terpadu sehingga RPD, Renstra dan Renja harus mencantumkan kesamaan sasaran, tujuan serta arah kebijakan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Temon didasarkan pada beberapa peraturan sebagai berikut:
1.Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
3.Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11.Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022); 4
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
17.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
18.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Temon sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Temon Tahun 2025- 2029 adalah:

a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Temon.
b.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan 5 dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kapanewon Temon Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan maka Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. 1.Tugas Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelimpahan wewenang, Panewu dibantu oleh aparat Kapanewon sebagai berikut:
a.Sekretariat Kapanewon Sekretariat Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon. Sekretariat Kapanewon dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Dalam pelaksanaan tugas Panewu Anom dibantu oleh: - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. 7 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan.
b.Jawatan Praja Jawatan Praja mempunyai tugas pengoordinasian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan.
c.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.
d.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.
e.Jawatan Sosial Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
1. 2.Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi 8 sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:
a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e.Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kapanewon;
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
j.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 3.Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur Organisasi Kapanewon Temon yang berada dibawah Panewu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
2. 1.Sekretariat Kapanewon yang terdiri atas: - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. 2.Jawatan Praja 9
4. 3.Jawatan Keamanan
5. 4.Jawatan Kemakmuran
6. 5.Jawatan Sosial
7. 6.Jawatan Pelayanan Umum
8. 7.Kelompok Jabatan Fungsional tertentu Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Temon Jawatan Sosial Jawatan Pelayanan Umum Sekretariat Penewu Anom Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Perencanaan dan Keuangan KALURAHAN KELURAHAN Jawatan Praja Jawatan Keamanan Panewu Jawatan Kemakmuran LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON 10 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Kapanewon Temon Tahun 2025 sebanyak 19 (Sembilan belas) orang ASN dan 3 (tiga) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 (Sebelas) orang. Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Temon. Namun demikian, mengingat di masa mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Temon didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Temon Tahun 2025 No Unit Formasi Bezetting Keterangan 1 Panewu 1 1 0 2 Sekretariat 10 6 -4 3 Jawatan Praja 4 3 -1 4 Jawatan Keamanan 4 1 -3 5 Jawatan Kemakmuran 4 3 -1 6 Jawatan Sosial 4 2 -2 7 Jawatan Pelayanan Umum 3 3 0 Jumlah 30 19 -11 Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025 11 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 No Unit Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Panewu 1 - 1 2 Sekretariat 3 3 6 3 Jawatan Praja 2 1 3 4 Jawatan Keamanan 1 - 1 5 Jawatan Kemakmuran 2 1 3 6 Jawatan Sosial 2 - 2 7 Jawatan Pelayanan Umum 2 1 3 Jumlah 13 6 19 Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 No Unit Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah 1 Panewu - - - 1 1 2 Sekretariat - 1 4 1 6 3 Jawatan Praja - - 3 - 3 4 Jawatan Keamanan - - 1 - 1 5 Jawatan Kemakmuran - - 3 - 3 6 Jawatan Sosial - - 1 1 2 7 Jawatan Pelayanan Umum - - 3 - 3 Jumlah 0 1 15 3 19 Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025 12 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Temon menurut Jabatan Tahun 2025 No Unit JFU Eselon I II III IV 1 Panewu - - - 1 - 2 Sekretariat 3 - - 1 2 3 Jawatan Praja 2 - - - 1 4 Jawatan Keamanan - - - - 1 5 Jawatan Kemakmuran 2 - - - 1 6 Jawatan Sosial 1 - - - 1 7 Jawatan Pelayanan Umum 2 - - - 1 Jumlah 10 0 0 2 7 Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025 Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Temon Tahun 2025 No Unit SD SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah 1 Panewu - - - - - 1 1 2 Sekretariat - - 2 2 1 1 6 3 Jawatan Praja - - 1 - 2 - 3 4 Jawatan Keamanan - - - - 1 - 1 5 Jawatan Kemakmuran - - 1 1 1 - 3 6 Jawatan Sosial - - - - 1 1 2 7 Jawatan Pelayanan Umum - - 1 1 1 - 3 Jumlah 0 0 5 4 7 3 19 Sumber: Data Kapanewon Temon, 2025 Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Temon dibantu oleh Tenaga Kontrak berjumlah 3 (tiga) orang dengan data sebagai berikut:
9. 1.Pengemudi;
10. 2.Petugas Kebersihan; dan
11. 3.Penjaga Malam. 13 2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Temon dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.6 Kondisi Aset Kapanewon Temon Tahun 2025 NO NAMA BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KETERANGAN 1 Genset Unit 3 35.400.000 2 Pompa Air Unit 1 3.500.000 3 Mobil Dinas Kec.Temon Unit 1 175.210.100 Motor Dinas Kec.Temon Unit 8 129.108.625 4 Mesin Ketik Buah 1 3.675.000 5 Rak Besi Buah 1 150.000 6 Rak Kayu Buah 5 4.300.000 7 Feling Besi Buah 7 3.213.270 8 Feling Kayu Buah 1 1.000.000 9 Brankas Buah 1 50.000 10 Lemari Kaca Buah 1 85.000 11 Papan Nama/Paten,Instansi Buah 2 3.299.000 12 Papan Pengumuman Buah 2 4.000.000 13 Whiet Board Buah 1 1.000.000 14 Kotak Surat Ke Desa Buah 1 325.000 15 Lemari Kayu Buah 16 8.285.000 16 Rak Buku / Rak Kayu Buah 3 12.306.000 17 Dingklik Sandaran/Bangku Buah 4 700.000 18 Kursi Kayu Kerja/Kursi kayu Buah 4 150.000 Kursi Kayu Buah 22 1.231.240 Kursi Tunggu/Kursi Besi Metal Buah 4 7.500.000 19 Zise Buah 10 5.191.000 20 Meja Rapat Buah 32 34.713.574 Meja Tulis/meja kerja kayu Buah 1 2.000.000 Meja Tulis Kerja/meja kerja kayu Buah 35 258.000 Meja Panjang / Besar Buah 2 785.000 Meja Panjang Buah 11 690.000 Meja Recepsion Buah 2 4.500.000 Meja Komputer Buah 1 1.185.000 Meja 1/2 Biro Buah 1 745.000 14 21 Kursi Rapat Buah 9 1.854.000 Kursi Kerja Tangan (Kursi Kayu ) Buah 4 500.000 Kursi Putar Buah 1 1.000.000 22 Kursi Lipat,Nila Buah 4 336.500 Thn 1995:1 /Thn 2001:3 Kursi Lipat,Chitose Buah 35 11.010.000 Thn 2003:5/Thn 2015:30 Kursi Lipat Futura Buah 47 16.533.000 Thn 2013:14 /Thn 2019:33 23 Mesin Potong Rumput Unit 1 4.000.000 24 Air Cooler Unit 2 6.000.000 25 Dispencer Unit 1 1.500.000 26 Ac Split Unit 9 43.704.600 27 Kipas Angin Buah 6 2.550.000 28 TV Unit 1 7.000.000 29 Kotak Saran Buah 1 500.000 30 Sound System Buah 3 23.570.625 31 Mimbar Podium Buah 1 600.000 32 Jaringan LAN Unit 1 6.000.000 33 Komputer Unit 7 46.232.250 34 Laptop Unit 6 45.721.700 35 Printer Unit 5 10.950.000 36 Mesin Absensi Unit 1 9.148.810 37 Camera Digital Unit 2 7.300.000 38 Camera Electronic Unit 1 22.538.048 39 LCD Proyektor Unit 1 10.668.300 40 Megaphon Buah 2 1.012.000 41 Warelees Buah 2 18.300.000 42 PSW Retel Buah 1 3.000.000 43 Jam Dinding Buah 5 1.750.000 44 Mikropon Toa Buah 2 700.000 45 Gorden 2019 Buah 15 2.250.000 46 Gedung Kantor Unit 5 1.398.243.831 47 Rumah Dinas Unit 2 443.449.000 48 Wireless Access Point Unit 4 20.668.796 49 Switch Unit 1 9.681.204 50 Papan Nama Taman & Penunjuk Buah 1 1.923.057 51 Taman Merokok Kecamatan Unit 1 21.949.062 52 Sanitasi Taman Merokok Unit 1 1.418.067 53 Tanaman Taman Merokok Unit 15 2.251.575 54 Angkong Unit 5 1.700.000 55 Chain Saw Unit 1 4.000.000 56 CPU / Personal Komputer Unit 1 6.292.200 57 PC / Monitor Komputer Unit 1 1.300.000 15 58 Wastafel Buah 2 1.600.000 59 Thermorgun Buah 1 550.000 60 Pakaian Seragam Paskibraka Set 70 85.932.910 JUMLAH 471 2.751.745.344 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Kapanewon Temon selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut: 16 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Temon Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya (SPM) Satuan Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 79,26 80,26 81,26 - - 82,17 81,97 82,54 - - 1,04 1,02 1,02 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan % 81,70 88,89 94,12 - - 81,70 88,86 96,12 - - 1 1 1,02 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 - - 104,13 100 102,1 - - 1 1 1 17 2023-2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai - - - 84,25 84,50 - - - 90,86 82,34 1,08 1,02 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon % - - - 97,37 98,25 - - - 98,51 98,25 1,01 1 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 101,2 100 1 1 18 Berdasarkan data diatas, Kapanewon Temon mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terlihat rasio yang dicapai melebihi 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
12. 1.Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. 2.Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
14. 3.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Temon dapat disajikan sebagai berikut: 19 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Temon Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun (%) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang garan Reali sasi BELANJA 1.734.200.753 1.817.830.2 22 1.830.262.5 58 1.956.311.7 45 2.055.933.2 41 1.640.130.688 1.676.895.6 27 1.752.889.1 23 1.927.140.1 50 2.008.253.4 00 94,57 92,25 95,77 98,51 97,68 4,37 6,59 Belanja tidak langsung 1.359.661.818 1.272.000.857 93,55 Belanja Pegawai 1.359.661.818 1.272.000.857 93,55 Belanja langsung 374.538.935 368.129.831 98,28 Belanja Pegawai 86.975.000 85.725.000 98,56 Belanja Barang Jasa 279.213.935 274.054.831 98,15 Belanja Modal 8.350.000 8.350.000 100 Belanja Operasi - 1.809.190.2 22 1.818.762.5 58 1.927.375.7 45 2.055.933.2 41 1.668.255.6 27 1.741.389.1 23 1.898.221.6 50 2.008.253.4 00 92,21 95,75 98,49 97,68 4,55 6,79 Belaja Pegawai - 1.359.661.8 18 1.395.497.1 65 1.403.000.5 81 1.445.755.1 67 1.231.493.2 27 1.320.212.5 02 1.376.931.9 01 1.440.513.2 35 90,57 94,61 98,14 99,64 2,11 5,66 Belanja barang Jasa - 449.528.40 4 423.265.39 3 524.375.16 4 610.178.07 4 436.762.40 0 421.176.62 1 521.289.74 9 567.740.16 5 97,16 99,51 99,41 93,04 11,91 10,00 Belanja Modal 8.640.000 11.500.000 28.936.000 0 8.640.000 11.500.000 28.918.500 0 100 100 99,94 0 -33 -33 20 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Temon Tahun 2020-2024 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan ( %) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Realisasi / anggaran x 100% =RATE(jumlah pertumbuhan;0;nilai awal;nilai akhir) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja 32.500.000 100.000.000 100.000.000 - 31.983.000 99.899.086 97.858.528 - 98,41 99,90 99,86 104,12 106,50 Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan kelembagaan Asli 19.807.000 19.660.500 99,26 21 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan ( %) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/ kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan - - 35.000.000 40.000.000 - - 34.751.300 39.773.432 - - 99,29 99,43 14,29 16,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.625.930 88.235.724 88.195.524 85.131.48 0 88.104.427 88.194.468 99,42 99,85 99,99 1,94 2,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik 30.830.800 43.414.350 30.225.195 42.964.574 98,04 98,96 1,32 9,85 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 83.706.864 89.802.024 83.583.254 89.801.296 99,85 99,99 6,52 6,52 22 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan ( %) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN 1.346.019.507 1.346.003.949 1.359.647.165 1.370.750.581 1.445.755.167 1.066.757.88 1 1.113.585.082 1.284.362.5 02 1.344.681.901 1.401.513.235 79,25 82,73 94,46 98,10 96,94 1,08 3,88 Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17.199.825 30.775.000 35.850.000 36.750.000 39.000.000 17.048.80 0 30.775.000 35.850.000 36.750.000 39.000.000 99,12 100 100 100 100 23,26 22,85 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.070.000 49.170.000 20.940.000 21.060.000 19.440.000 18.040.00 0 46.470.000 20.940.000 21.047.157 19.418.568 99,83 94,50 100 99,94 99,89 6,13 9,59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.757.400 10.482.200 18.722.768 10.328.216 99,82 98,53 22,99 27,39 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.873.800 2.951.600 9.901.600 4.901.600 3.706.600 4.868.800 2.951.600 9.891.600 4.809.442 3.693.329 99,89 100 99,99 98,12 99,64 10,76 9,89 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 2.989.900 3.142.400 2.549.900 2.804.900 1.477.000 2.984.700 3.142.400 2.549.900 2.731.664 1.400.985 99,82 100 100 97,39 94,85 10,72 10,90 23 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan ( %) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 3.150.200 1.310.300 2.599.300 3.999.900 3.547.800 3.117.200 1.310.300 2.599.300 3.958.742 3.503.713 98,95 100 100 98,97 98,76 2,43 3,37 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 92.449.580 151.478.380 106.670.069 12.400.000 49.577.900 88.673.75 1 142.611.67 3 105.969.58 7 12.400.000 48.944.080 95,91 94,14 99,34 100 99,98 1,18 2,18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 53.722.900 78.833.700 52.628.500 48.944.080 97,96 98,72 0,44 0,19 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 2.351.000 2.219.300 2.351.000 2.219.300 100 100 -55,50 -55,23 24 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan ( %) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 8.350.000 8.460.000 28.936.000 8.350.000 8.460.000 28.918.500 100 100 99,94 273,86 250,98 Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.364.500 11.443.400 13.188.400 13.838.400 24.918.400 20.360.40 0 10.591.400 13.188.400 13.478.231 24.521.309 99,97 92,55 100 97,40 98,41 0,68 2,75 Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait 5.694.900 12.312.500 16.372.600 20.222.600 17.222.600 5.653.800 12.262.500 16.347.700 20.183.521 17.150.657 99,28 99,59 99,85 99,81 99,58 3,52 2,26 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 5.875.000 5.331.700 90,75 25 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan ( %) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelayanan Umum Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha 10.063.200 3.339.000 8.024.000 8.024.000 7.824.000 10.058.00 0 3.339.000 8.023.821 8.009.534 7.809.815 99,94 100 99,99 99,82 99,82 -25,91 -26,49 Program Peningkatan Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa/Kelurahan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 33.289.900 30.388.900 18.671.900 19.500.000 17.900.000 32.249.90 0 30.388.900 18.671.900 19.454.493 17.687.304 95,87 100 100 99,77 98,81 -2,99 -7,12 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan ( %) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Penyusunan Database Kecamatan Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.122.100 24.725.300 30.295.300 30.295.300 28.895.300 5.096.100 24.619.300 29.695.285 30.137.432 28.371.702 99,49 99,57 98,02 99,48 98,19 -7,72 -7,37 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah 22.989.600 22.921.70 0 99,70 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif 2.949.500 2.896.500 98,20 Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.739.700 5.360.000 14.900.000 16.159.700 20.409.700 5.035.700 5.358.500 14.820.000 16.149.040 20.080.088 87,73 99,97 99,46 99,93 98,38 29,51 120,60 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 36.167.700 38.044.800 42.299.800 45.806.800 74.724.800 35.155.30 0 37.936.300 38.641.160 42.269.390 74.600.984 97,20 99,71 99,98 99,93 99,83 17,68 17,58 JUMLAH 1.734.200.753 1.817.830.222 1.830.262.5 58 1.956.311.745 2.055.933.24 1 1.640.130.68 8 1.676.895.6 27 1.752.889.1 23 1.927.140.150 2.008.253.4 00 94,57 92,25 95,77 98,51 97,68 27 Berdasarkan tabel 2.8 dapat dilihat bahwa pada Belanja Operasi rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 s/d 2024 mengalami kenaikan 4,55% untuk setiap tahunnya sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi juga naik sebesar 6,79%. Akan tetapi realisasi tahun 2024 menurun dari tahun 2023 dikarenakan ada 3 pegawai Kapanewon Temon yang purna tugas tetapi belum ada penambahan pegawai untuk pengisian jabatan yang kosong. Sedangkan untuk Belanja Modal pertumbuhan anggaran turun sebesar -33% setiap tahun dengan pertumbuhan realisasi -33%. Tidak adanya anggaran Belanja Modal di Tahun 2024 disebabkan adanya pemilihan kepala daerah. Berdasarkan tabel 2.9 menggambarkan baik kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap Jawatan di Kapanewon Temon. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Temon, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Temon antara lain sebagai berikut:
a.Pemerintah desa
b.Masyarakat
c.Organisasi Perangkat Daerah Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Temon juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Analisis permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas 28 pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:
1. 1.Faktor internal yang mempengaruhi:
a.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
b.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
c.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representatif.
d.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kalurahan.
e.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
1. 2.Faktor eksternal yang mempengaruhi:
a.Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Temon.
b.Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif.
c.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan. 29
d.Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, tetapi belum dikembangkan secara optimal.
e.Potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Temon (tsunami, banjir, pohon tumbang dan kekeringan).
f.Masih adanya kasus penyandang kesehatan mental.
g.Pembangunan rumah/gedung baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
h.Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal.
i.Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
j.Banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal. Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik, menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Temon Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:
1. 1.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. 2.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kalurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum optimal.
3. 3.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representatif. 30
4. 4.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kalurahan.
5. 5.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
6. 6.Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kalurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. 7.Masih terdapatnya aparatur di Kalurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi. 2.2.1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.” Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan 31 kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :
8. 1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
9. 2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi.
10. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
11. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana. Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 (tiga) Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis”. Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Temon masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan koridor ekonomi terkait. 2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah yang diantaranya memuat Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten,dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. 32 Rencana Struktur Ruang Wilayah Rencana Struktur Wilayah di Kapanewon Temon merupakan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi :
a.Sistem jaringan transportasi, yaitu jaringan transportasi darat yang terdiri dari : jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jembatan dengan peningkatan jalan dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan kereta api, serta jaringan transportasi perkotaan berupa jaringan trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Wates dengan Ibukota kecamatan di wilayah kabupaten.
b.Sistem jaringan sumber daya air yaitu sistem jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Provinsi.
c.Sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri dari : sistem jaringan air minum, meliputi peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolah air minum dan ruang evakuasi bencana, yaitu zona-zona aman terdekat lokasi bencana seperti lapangan, fasilitas pendidikan, kantor kecamatan dan balai desa. Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana Pola Ruang wilayah Kapanewon Temon terdiri dari :
a.Kawasan Lindung: meliputi area sempadan pantai, kawasan mangrove, dan lahan konservasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem pesisir dan mencegah bencana alam.
b.Kawasan Budidaya: merupakan area yang diperuntukkan bagi berbagai kegiatan, seperti:  Pertanian: lahan pertanian, khususnya sawah irigasi, tetap dipertahankan untuk menjaga ketahanan pangan lokal.  Perikanan dan Kelautan: area pesisir dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan budidaya laut.  Industri dan Perdagangan: pengembangan zona industri dan perdagangan yang terencana, terutama di sekitar bandara.  Permukiman: penentuan lokasi permukiman yang terstruktur dan terintegrasi dengan fasilitas umum. 33 Tabel 2.10 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Kapanewon Temon Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Pendorong 1 Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya  Kurang tersosialisasinya Perda RTRW  Banyaknya bangunan baru di jalur hijau/pertanian  Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan  Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait perijinan tata ruang  Kewenangan pelayanan perijinan kecamatan terbatas/skala kecil  Adanya produk hukum daerah berupa perda yang mengatur secara teknis tentang pemanfaatan ruang  Aksesibilitas sangat baik dan mudah dijangkau 2 Zonasi Kawasan rawan bencana Adanya pemukiman dan kegiatan budidaya yang berada di Kawasan bencana alam Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang yang masih terbatas Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat Sedangkan berkaitan dengan telaahan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pelayanan di Kapanewon Temon tidak berimplikasi pada KLHS. 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam renstra ini. Identifikasi isu strategis 34 dilakukan melalui teknik focused group discussion (FGD), yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya: aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhalayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi). 36 Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Temon Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya Rendahnya produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Temon Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman 37 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, tetapi belum dikembangkan secara optimal Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Temon (tsunami, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 38 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Masih adanya kasus penyandang kesehatan mental SDM Belum Kompetitif Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangunan rumah/gedung baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya 39 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan masyarakat Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat SDM Belum Kompetitif Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif Transformasi Ekonomi Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah 40 Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Temon adalah:
1. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. 2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3. 3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. 4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5. 5.Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6. 6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7. 7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8. 8.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 41
a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Temon.
b.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025-2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Temon menyesuaikan mengikuti Tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, Kapanewon Temon sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Temon adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” 3.1.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan 42 tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Temon dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
1. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. 2.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. 3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Temon dapat ditunjukkan memalui tabel dibawah berikut ini : 43 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah NO NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Target Target Target Target Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah NIlai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian intern peangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 – 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 82,39 82,44 82,49 82,54 82,59 82,64 44 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel sebagai berikut: Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Tahun 2026-2030 Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Konsolidasi Pondasi/ persiapan Penguatan Kapasitas Pemantapan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsoliadsi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik. Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian. Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebalumnya melalui audit internal, reviu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional. Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi. Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. 45 Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 untuk Kapanewon Temon berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut : Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Meningkatkan kualitas pelayanan umum Memberikan layanan secara optimal kepada internal perangkat daerah Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Meningkatkan penguatan ekonomi lokal/ pemberdayaan masyarakat Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat 46 Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. 4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut: 47 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcame/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGI INDIKATIF Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*) Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 26.557.174 100 27.520.687 100 27.520.687 100 27.520.687 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 26.557.174 1 27.520.687 1 27.520.687 1 27.520.687 Gelar Budaya Jogja Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja Laporan 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 26.557.174 1 27.520.687 1 27.520.687 1 27.520.687 Sekretariat Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*) Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 22.200.000 100 26.450.000 100 11.250.506 100 11.658.682 100 11.658.682 100 11.658.682 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 22.200.000 1 26.450.000 1 11.250.506 1 11.658.682 1 11.658.682 1 11.658.682 48 Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi Lapaoran 3 3 22.200.000 3 26.450.000 3 11.250.506 3 11.658.682 3 11.658.682 3 11.658.682 KECAMATAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 1.827.761.033 100 1.776.381.569 100 1.794.145.384 100 1.812.086.837 100 1.830.207.705 100 1.848.509.782 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 9.248.800 2 7.297.900 2 7.784.500 2 8.572.300 2 8.942.700 2 9.217.600 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 3 6.592.400 2 3.774.200 2 3.936.500 2 4.155.400 2 4.596.900 2 4.838.600 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 2.656.400 12 3.523.700 12 3.848.000 12 4.416.900 12 4. 345.800 12 4.379.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 1.490.139.589 3 1.485.721.345 3 1.493.862.384 3 1.500.871.037 3 1.506.928.905 3 1.512.270.832 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 22 252 1.459.308.989 20 1.453.197.945 20 1.460.367.384 20 1.465.863.537 20 1.470.107.405 20 1.473.325.732 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN Dokumen 12 12 27.750.000 1 28.600.000 1 29.500.000 1 30.850.000 1 32.257.000 1 34.255.000 49 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 14 14 3.080.600 14 3.923.400 14 3.995.000 14 4.157.500 14 4.564.500 14 4.690.100 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Laporan 2 2 31.386.100 2 40.232.400 2 42.400.000 2 44.657.800 2 46.091.400 2 48.442.350 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor 4 Paket 4 4 7.706.100 1 9.702.400 1 9.890.000 1 9.912.400 1 10.270.850 1 11.757.650 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 23.680.000 1 30.530.000 1 32.510.000 1 34.745.400 1 35.820.550 1 36.684.700 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 3.500.000 3 30.103.300 1 33.000.000 1 35.000.000 1 37.500.000 1 40.151.500 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 0 2 3.500.000 3 30.103.300 3 33.000.000 3 35.000.000 3 37.500.000 3 40.151.500 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 135.514.862 2 127.419.324 2 129.940.700 2 134.066.400 2 140.987.800 2 146.962.100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 12 39.820.850 1 31.825.312 1 32.899.700 1 33.228.700 1 34.961.300 1 35.896.600 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 12 95.694.012 1 95.594.012 1 97.041.000 1 100.837.700 1 106.026.500 1 111.065.500 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik. Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 157.971.682 3 85.507.300 3 87.157.800 3 88.919.300 3 89.756.900 3 91.465.400 50 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 9 9 46.865.750 9 51.068.000 9 59.719.400 9 60.191.000 9 60..339.300 9 60.907.800 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi Unit 2 3 96.757.832 3 20.092.400 2 12.000.000 2 12.750.000 2 12.729.200 2 13.242.400 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi Unit 23 23 14.348.100 15 14.346.900 15 15.438.400 15 15.978.300 15 16.688.400 15 17.315.200 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 33.356.400 100 70.675.400 100 76.728.694 100 79.059.675 100 82.353.307 100 84.984.842 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 26.668.600 2 62.851.400 2 68.854.694 2 71.135.675 2 74.379.307 2 76.960.842 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 7 7 12.900.600 7 48.570.200 7 48.875.400 7 49.458.300 7 50.685.500 7 51.965.400 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 6 6 13.768.000 6 14.281.200 6 19.979.294 6 21.677.375 6 23.693.807 6 24.995.442 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dokumen 1 1 6.687.800 1 7.824.000 1 7.874.000 1 7.924.000 1 7.974.000 1 8.024.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Laporan 12 12 6.687.800 12 7.824.000 12 7.874.000 12 7.924.000 12 7.974.000 12 8.024.000 51 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 15.366.300 100 20.691.300 100 22.463.494 100 23.145.924 100 24.110.185 100 24.880.607 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 15.366.300 1 20.691.300 1 22.463.494 1 23.145.924 1 24.110.185 1 24.880.607 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 8 8 15.366.300 8 20.691.300 7 22.463.494 7 23.145.924 7 24.110.185 7 24.880.607 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 46.778.500 100 48.778.500 100 52.956.341 100 54.565.129 100 56.838.316 100 58.654.539 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 46.778.500 2 48.778.500 2 52.956.341 2 54.565.129 2 56.838.316 2 58.654.539 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 80 80 13.070.100 80 22.170.100 80 22.609.900 80 23.104.500 80 23.875.300 80 24.515.200 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 4 4 33.708.400 4 26.608.400 4 30.346.441 4 31.460.629 4 32.963.016 4 34.139.339 52 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 15.717.600 100 25.183.200 100 27.340.121 100 28.170.700 100 29.344.293 100 30.281.966 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 15.717.600 1 25.183.200 1 27.340.121 1 28.170.700 1 29.344.293 1 30.281.966 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 15.717.600 5 25.183.200 5 27.340.121 5 28.170.700 5 29.344.293 5 30.281.966 *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat 53 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Temon melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sedangkan dalam periode renstra tahun 2025-2029 di Kapanewon Temon tidak Terdapat Program prioritas. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Temon No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Temon. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 54 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Temon sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 82,39 82,44 82,49 82,54 82,59 82,64 3 Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. IKD disusun berdasarkan capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional. 55 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIHIL 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Indikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Temon tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 56 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan 57 keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Temon. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Temon. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. 58 Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Temon, 18 September 2025 PANEWU TEMON RIDWAN USMAN, S.H., M.M. Pembina Tk. I; IV/b NIP. 196910041993031007 59 Lampiran :
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Temon
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Temon
4.Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Temon 60
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah Indikator: Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Nilai SPIP Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelayanan Non Perizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Temon NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Target Target Target Target Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah NIlai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian intern peangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 – 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 82,39 82,44 82,49 82,54 82,59 82,64 62
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Temon No Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri 82,34 82,39 82,44 82,49 82,54 82,59 82,64 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 3 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0 - 4,0 63
4.Metadata Indikator Kinerja Program Kapanewon Temon 2025-2030 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Baseline 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 709 715 720 725 730 735 740 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 709 715 720 725 730 735 740 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke 64 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Baseline 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % (Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani 5 10 9 8 7 6 5 Jumlah Gangguan TRANTIBUM 5 10 9 8 7 6 5 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu 65 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Baseline 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 RENCANA STRATEGIS 2 0 2 5 - 2 0 2 9 2025 2029 KAPANEWON WATES KATA PENGANTAR Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Wates periode Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon. Kulon Progo periode Tahun 2025-2029. Kapanewon Wates sebagai bagian dari perangkat daerah di wilayah, memiliki peran strategis untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan empat tahun kedepan khususnya di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu Rancangan Akhir Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan empat tahunan adalah penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Panewu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan, menangani sebagian urusan pemerintahan Daerah yang meliputi: fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelayanan umum. Bentuk dari pelayanan umum yang dilaksanakan di Kapanewon Wates adalah bersifat rekomendasi, bukan bersifat memutuskan secara final. Dengan demikian penyusunan Rancangan Renstra ini berdasarkan pada perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo, Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Wates 5 Tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerja Kapanewon Wates dalam rangka pencapaian pembangunan daerah melalui RPJMD. Segala kekurangan dalam Rancangan Renstra ini kami menuampaikan permohonan maaf yang setulus- tulusnya. Wates, 18 September 2025 Panewu Wates SUTRISNA, S.Sos. Pembina Tingkat I / IVb NIP. 196903161996031004 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates ii Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................ii DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii PENDAHULUAN........................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ......................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................ 5 BAB II ........................................................................................................................ 6 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH .................................................................... 6 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................... 6 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis ................................................................. 39 BAB III ..................................................................................................................... 47 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................. 47 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029...................................................................................................................... 47 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan ....................................................................... 48 BAB IV ..................................................................................................................... 51 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................................................................................... 51 4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ........................................... 51 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................................. 70 BAB V ...................................................................................................................... 73 PENUTUP ................................................................................................................ 73 5.1. Kaidah Pelaksanaan .................................................................................... 73 5.2. Pengendalian dan Evaluasi......................................................................... 73 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates iii Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 1 Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Daerah; (b) Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan (c) Rancangan Rencana Strategis Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasioal yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 2 dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kapanewon Wates mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2026 serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Wates serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perencanaan sistemastis dan terpadu sehingga RPJMD, Renstra dan Renja harus mencantumkan kesamaan sasaran, tujuan serta arah kebijakan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Wates didasarkan pada beberapa peraturan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional;
2.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94) ;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 3 Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-5889 Tahun 202 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 4 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo
13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);,
14.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2025 tentang RencanaJangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2026
16.Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Kapanewon dan Kelurahan;
17.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Wates sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Wates 2025-2029 adalah: Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Wates. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 5 Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Wates sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kapanewon Wates Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan maka Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) Tugas kapanewon Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. 2) Fungsi Kapanewon

a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
b.Penyelenggaran urusan pemerintahan umum
c.Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyaraka
d.Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
e.Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
f.Pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
g.Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 7
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah
j.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kapanewon
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon
m.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kapanewon mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut: 1) Panewu; 2) Sekretariat, terdiri atas:
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 3) Jawatan Praja; 4) Jawatan Keamanan; 5) Jawatan Kemakmuran: 6) Jawatan Sosial; dan 7) Jawatan Pelayanan Umum Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Adapun Tugas dan Fungsi dari susunan organisasi di kapanewon adalah sebagai berikut: Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 8 1) Sekretariat
a.Tugas: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon. Sekretariat Kapanewon dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.
b.Fungsi: a) penyusunan rencana kerja Sekretariat; b) penyusunan rencana kerja Kapanewon; c) pengelolaan administrasi perkantoran; d) penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; e) pengelolaan keuangan Kapanewon; f) penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaanKapanewon; g) pengelolaan aset sarana dan prasarana; h) pengelolaan data dan sistem informasi; i) koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon; j) pemantauan, evaluasi program dan penyusunanlaporan tugas Kapanewon; dan k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya 2) Jawatan Praja
a.Tugas: pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan.
b.Fungsi: a) penyusunan rencana kerja Jawatan; Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 9 b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pengawasan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan; dan c) koordinasi pendampingan Kelurahan/Kalurahan di wilayahnya; 3) Jawatan Keamanan
a.Tugas: melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.
b.Fungsi: a) penyusunan rencana kerja Jawatan; b) perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; c) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; d) melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan; e) mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; f) terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan g) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 4) Jawatan Kemakmuran
a.Tugas: a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan; b) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana; c) pelayanan umum; d) melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 10 e) melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.
b.Fungsi: a) Penyusunan rencana kerja Jawatan; b) Peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan/atau Kelurahan; c) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon; d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam fórum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan; e) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; f) Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan g) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 5) Jawatan Sosial
a.Tugas: melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
b.Fungsi: a) koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon; Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 11 b) meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan c) dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon; d) koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga; e) menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan f) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas. 6) Jawatan Pelayanan Umum
a.Tugas: melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
b.Fungsi: a) penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon; b) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon; c) pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha; d) pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan e) pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Wates dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut: Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 12 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Wates Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat kapanewon dalam wilayah kerja Kapanewon. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pemantauan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lurah mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Kelurahan;
b.pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
c.pengoordinasi pemberdayaan masyarakat;
d.pengoordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
e.pengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f.pengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kelurahan; Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 13
g.pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan dibidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
h.Pelaksaan administrasi Kelurahan; dan
i.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Sekretariat dan seksi
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Kelurahan Wates berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
a.Lurah;
b.Sekretariat;
c.Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban;
d.Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
e.Seksi Perekonomian dan Pembangunan Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Wates dapat dilihat dalam gambar 2.2 sebagai berikut: Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan Wates Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 14 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
1. 1.Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Kapanewon Wates Tahun 2025 sebanyak 29 (Dua puluh Sembilan) orang ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 (Tiga belas) orang. Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Wates. Namun demikian, mengingat di masa mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Wates didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut: Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 15 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates per 30 Juni 2025 No Unit Formasi Bezetting Keterangan A Kapanewon Wates 1 Panewu 1 1 0 2 Panewu Anom 1 1 0 3 Subbag Umum dan Kepegawaian 4 3 -1 4 Subbag Perencanaan dan Keuangan 4 3 -1 5 Jawatan Praja 4 2 -1 6 Jawatan Keamanan 3 2 -1 7 Jawatan Sosial 3 0 -3 8 Jawatan Pelayanan Umum 3 3 0 9 Jawatan Kemakmuran 4 2 -2 B Kelurahan Wates 1 Lurah 1 1 0 2 Sekretariat 4 4 0 3 Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban 3 2 -2 4 Seksi Kesejahteraan Rakyat 3 2 -1 5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 3 2 -1 JUMLAH 41 28 -13 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 16 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Jenis Kelamin per 30 Juni 2025 No Unit Laki - Laki Perempuan Jumlah A Kapanewon Wates 1 Panewu 1 0 1 2 Panewu Anom 1 0 1 3 Subbag Umum dan Kepegawaian 2 1 3 4 Subbag Perencanaan dan Keuangan 2 1 3 5 Jawatan Praja 1 1 2 6 Jawatan Keamanan 2 0 2 7 Jawatan Sosial 0 0 0 8 Jawatan Pelayanan Umum 0 3 3 9 Jawatan Kemakmuran 0 2 2 B Kelurahan Wates 1 Lurah 1 0 1 2 Sekretariat 2 2 4 3 Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban 2 0 2 4 Seksi Kesejahteraan Rakyat 2 0 2 5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 1 1 2 JUMLAH 17 11 28 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 17 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Golongan Kepangkatan per 30 Juni 2025 No Unit Golongan Jumlah I II III IV A Kapanewon Wates 1 Panewu 1 1 2 Panewu Anom 1 1 3 Subbag Umum dan Kepegawaian 3 3 4 Subbag Perencanaan dan Keuangan 2 1 3 5 Jawatan Praja 1 1 2 6 Jawatan Keamanan 2 2 7 Jawatan Sosial 0 0 8 Jawatan Pelayanan Umum 3 3 9 Jawatan Kemakmuran 2 2 B Kelurahan Wates 1 Lurah 1 1 2 Sekretariat 4 4 3 Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban 1 1 2 4 Seksi Kesejahteraan Rakyat 2 2 5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 1 1 2 JUMLAH 0 5 21 2 28 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 18 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Jabatan per 30 Juni 2025 No Unit JFU Eselon I II III IV A Kapanewon Wates 1 Panewu 1 2 Panewu Anom 1 3 Subbag Umum dan Kepegawaian 2 1 4 Subbag Perencanaan dan Keuangan 2 1 5 Jawatan Praja 1 1 6 Jawatan Keamanan 1 1 7 Jawatan Sosial 0 0 8 Jawatan Pelayanan Umum 2 1 9 Jawatan Kemakmuran 1 1 B Kelurahan Wates 1 Lurah 1 2 Sekretariat 3 1 3 Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban 1 1 4 Seksi Kesejahteraan Rakyat 1 1 5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 1 1 JUMLAH 15 0 0 2 11 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 19 Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 30 Juni 2025 No Unit SD SMP SMA D3 D4 S1 S2 Jumlah A Kapanewon Wates 1 Panewu 1 1 2 Panewu Anom 1 1 3 Subbag Umum dan 2 1 3 4 Subbag Perencanaan dan Keuangan 1 1 1 3 5 Jawatan Praja 1 1 2 6 Jawatan Keamanan 1 1 2 7 Jawatan Sosial 0 0 0 8 Jawatan Pelayanan Umum 1 2 3 9 Jawatan Kemakmuran 1 1 1 3 B Kelurahan Wates 1 Lurah 1 1 2 Sekretariat 2 2 4 3 Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1 1 2 4 Seksi Kesejahteraan Rakyat 1 1 5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 1 1 2 JUMLAH 0 1 10 2 1 13 1 28 Untuk segi peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 20 Tabel 2.6 Diklat yang diikuti Pegawai Kapanewon Wates dan Kelurahan Wates per 30 Juni 2025 NO JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG YANG PERNAH MENGIKUTI KEADAAN SEHARUSNYA 1 Diklatpim III 2 2 2 Diklatpim IV 6 3 3 Organisasi dan metode 9 4 Manajemen Pemerintahan 1 1 5 AKIP 4 5 6 Manajemen Perkantoran 4 7 Manajemen Kepegawaian 1 2 8 Pengadaan Barang dan Jasa 3 2 9 Pengelolaan Keuangan Daerah 2 5 10 Akuntansi 1 3 11 Perencanaan 1 12 Bendaharawan Barang 6 1 13 Bendaharawan Daerah 6 2 14 Administrasi Kepegawaian 1 2 15 Kearsipan 1 2 16 SJDI 2 17 Keprotokolan 1 18 Pengelolaan Pertanahan 1 19 Dokumentasi Informasi Hukum Tk. Dasar 1 20 Wawasan Kebangsaan 5 21 Manajemen Pelayanan Prima 3 5 22 Kehumasan 2 23 Pemberdayaan Masyarakat 2 24 Manajemen Pekerja Sosial 3 25 Komputer 5 2 26 Manajemen Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga 1 27 Manajemen Kepariwisataan 3 28 Teknis Perijinan 3 29 Usaha Ekonomi Desa 1 1 30 Lingkungan Hidup 1 1 31 P3MD 4 32 LKM 1 4 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 21 Dari data diatas, disimpulkan bahwa untuk kedepan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera untuk diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan. Adapun untuk Tenaga Kontrak Kapanewon Wates per 30 Juni 2025 berjumlah 5 (lima) orang dengan data sebagai berikut: No Jabatan Formasi Pendidikan Keterangan 1 Pengemudi 1 S1 2 Petugas Kebersihan 2 SMA/K 3 Keamanan 2 SMA/K JUMLAH 5
2. 2.Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Wates tersaji pada tabel berikut: Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 22 Tabel 2.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Kapanewon Wates per 30 Juni 2025 NO JENIS KONDISI JUMLAH BARANG B RR RB 1 Portabel Genset - 1 1 2 2 Mobil/MPV 1 - - 1 3 Sepeda Motor/ SPM Roda 2 6 - - 6 4 Mesin ketik - 1 - 1 5 Almari kayu 5 8 - 13 6 Rak kayu 5 2 - 7 7 Filling Cabinet 10 4 - 14 8 Brangkas 1 - - 1 9 Lemari katalog 1 - - 1 10 Lemari sorok - 1 - 1 11 Lemari kaca 2 - - 2 12 Mesin Absensi 1 - - 1 13 LCD proyektor 1 - 1 2 14 Layar LCD 1 - 1 15 Mesin Antrian - 1 1 16 Papan nama instansi 2 - - 2 17 Teralis 1 - - 1 18 Meja kerja kayu 30 16 - 46 19 Kursi biasa 27 - - 27 20 Kursi besi 6 27 - 33 21 Kursi kayu/ kursi tangan 20 7 - 27 22 Meja rapat 38 - - 38 23 Meja ketik/panjang/resepsionis 3 1 - 4 24 kursi rapat 50 - - 50 25 kursi tamu 1 - - 1 26 kursi putar 5 - - 5 27 bangku tunggu 4 - - 4 28 kursi lipat 49 6 - 55 29 meja komputer 3 - - 3 30 Gorden 1 - - 1 31 Jam mekanis 1 - - 1 32 Mesin potong rumput 1 - - 1 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 23 33 AC 9 - - 9 34 Kipas angin 4 - - 4 35 Kompor gas 1 - - 1 36 Televisi 2 - - 2 37 Amplifier/sound/mixer 2 - 1 3 38 Wireles 4 1 5 39 Dispenser 1 - - 1 40 Mimbar/podium 1 - - 1 41 kotak saran 1 - - 1 42 Kamera 2 - - 2 43 Telepon 1 - - 1 44 SSB portabel/ sarana LAN 2 - - 2 45 PC unit/laptop 5 5 - 10 46 Printer 5 1 - 6 47 Scaner 1 1 - 2 48 Modem 1 - - 1 49 Gedung/bangunan 3 - - 3 50 Jaringan ( air dan listrik ) 2 - - 2 51 Jaringan Smart City 1 - - 1 Jumlah 324 82 4 410 Adapun kondisi sarana dan prasarana Kelurahan Wates tersaji pada tabel berikut: Tabel 2.8 Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Wates per 30 Juni 2025 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG B RR RB 1 Station Wagon/Mobil 1 - - 1 2 Sepeda Motor 2 2 - 4 3 Sepeda Motor - 1 - 1 4 Mesin Ketik 1 0 - 1 5 Lemari Kayu 6 4 - 10 6 Rak Besi 1 - - 1 7 Filling Cabinet Besi 6 - - 6 8 Lemari Sorok 2 - - 2 9 Lemari Kaca 3 - - 3 10 Mesin Absensi 1 - - 1 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 24 11 Papan Nama Instansi 1 - - 1 12 Kursi Kayu 11 - - 11 13 Meja Rapat 9 - - 9 14 Meja Ketik - 2 - 2 15 Meja Panjang - 1 - 1 16 Meja Bundar 1 - - 1 17 Bangku Tunggu 11 - - 11 18 Kursi Lipat 63 - - 63 19 Meja Komputer 0 - - 0 20 Kursi Kerja 1 - - 1 21 Kursi Rapat 64 - - 64 22 Meja Kerja 1 17 - 18 23 Meja Kursi Tamu 1 - - 1 24 Jam Elektronik 1 - - 1 25 A.C Split 6 - - 6 26 Kipas Angin 6 - - 6 27 Kompor Gas - 1 - 1 28 Tabung Gas 1 - - 1 29 Sound System 1 - - 1 30 Mimbar Podium 1 - - 1 31 Bak Tempat Sampah 1 - - 1 32 Kursi Kerja Eselon 1 - - 1 33 Pesawat Thelepone 1 - - 1 34 P.C. Unit 3 - - 3 35 Lap Top 4 - - 4 36 Scaner 1 - - 1 37 Printer 5 - - 5 38 LCD Projektor 1 - - 1 39 Layar Proyektor 2 - - 2 40 Bangunan Gedung kantor 2 5 - 7 41 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 - - 1 42 Bangunan Gedung Pendidikan - 1 - 1 43 Gedung Pertokoan/Kios Desa 3 32 - 35 JUMLAH 227 66 - 293 Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Wates seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini belum mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 25 Beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:
3. 1.Pemenuhan sarana dan prasarana kerja berupa komputer atau laptop masih belum mencukupi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas.
4. 2.Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kerja berupa AC masih belum mencukupi.
5. 3.Beberapa ruang kerja pada Kapanewon dan Kelurahan serta ruang rapat pada gedung baru Kelurahan Wates belum dilengkapi dengan AC.
6. 4.Beberapa kendaraan roda dua milik Kapanewon Wates yang sudah tidak layak pakai.
7. 5.Pagar Kantor Kapanewon Wates yang kurang memadai (terlalu pendek) dan tidak memiliki CCTV sehinnga dapat menimbulkan potensi kehilangan atau tindak pencurian. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Kapanewon Wates selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut: Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 26 Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah Target NSPK Target IKK Target IndikatorLainnya (SPM) Satu an Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 79,26 80,2 6 81,26 - - 86,6 94 88,0 23 87,44 1,10 1,07 1,04 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan % 81,70 88,8 9 94,12 - - 81,7 0 88,8 9 96.12 1 1 1,02 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 - - 100 100 100 - - 1 1 1 2023-2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai - - - 84,2 5 84,5 0 - - - 92,1 7 86,0 53 1,09 1,02 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 27 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon % - - - 97,3 7 98,2 5 97,3 7 98,2 5 1 1 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 100 100 1 1 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 28 Berdasarkan realisasi capaian akhir tahun 2024 tabel diatas, capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 100%. Rincaian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya dijabarkan pada pembahasan berikut:  Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/ nilai hasil dari survey kepuasan Masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Wates. Hasil penilaian di setiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skmku.kuonprogokab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Wates, yang mana jenis danjumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis Realisasi capaian dari tahun 2020 – 2024 melebihi dari target yang ditetapkan dengan kisaran rasio capaian antara 1.02% sampai dengan 1.10% Faktor pendorong pencapaian IKM adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan Masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah direncanakan Faktor penghambat pencapaian IKM adalah kurangnya pemahamaan dan kesediaan Masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian Masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dan pelayanan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat  Indikator kinerja Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan  Indikator kinerja Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah  Indikator kinerja Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indikator kinerja persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dicapai melalui program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Empat program tersebut diwujudkan melalui aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan pengelolaan pemerintahan kalurahan/Kelurahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 30 Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu Dokumen RPTK dan Profil Kecamatan menjadi unsur pada program pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen RPTK adalah dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kapanewon yang merupakan dokumen hasil Musrenbang Kapanewon yaitu forum musyawarah antar pelaku Pembangunan untuk menyusun perencanaan Pembangunan jangka waktu satu tahun. Usulan kegiatan dari Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan sangat beragam dan membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diharapkan usulan akan tersaring dan kebutuhan anggaran terpangkas sesuai urutan prioritas. Usulan kegiatan pembangunan dari kalurahan yang dihasilkan dengan melalui tahapan siklus merupakan hasil seleksi dan verifikasi yang telah melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, tokoh masyarakat, sehingga kualitas usulan diharapkan sudah teruji Musrenbag kapanewon merupakan tahap lanjutan dari Musrenbang di tingkat kalurahan. Untuk jadwal penyampaian Dokumen RPTK Kapanewon adalah bulan Februari setiap tahunnya. Sedangkan profil kecamatan disusun pada akhir tahun anggaran. Profil kecamatan adalah kumpulan data dan informasi yang menggambarkan kondisi masyarakat di wilayah kecamatan/ kapanewon. Profil kecamatan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang. Yang tercantum di dalam profil kecamatan antara lain sejarah, lambang kota, kondisi geografis dan kondisi demografis. Untuk Profil kecamatan ini target penyampaiannya adalah bulan Desember. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 31 Unsur selanjutnya dalam Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon adalah jumlah rekomendasi produk hukum desa. Produk hukum desa yang direkomendasikan terdiri dari Peraturan Kalurahan/Kelurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang APBKal, dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal. Untuk jadwal pembuatan produk hukum tersebut berbeda- beda untuk setiap dokumennya, untuk Peraturan Kalurahan/Kelurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dilaksanakan pada bulan Juni, Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember, Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal pada bulan September sampai dengan Oktober, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan pada bulan Oktober, dan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada bulan Oktober. Produk Hukum tersebut disampaikan ke Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Panewu Wates  Indikator kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah Tugas pokok dan fungsi Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo dalam mengemban tanggungjawab dan perannya terbagi menjadi beberapa matrik tugas, diantaranya yaitu penyiapan materi penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang tertuang dalam DPA, pelaksanaan program kegiatan danpelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 32 Akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan. dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan saran penunjang. Program pendukung sasaran Renstra SKPD yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Program itu wajib mengikat untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Wates dapat disajikan sebagai berikut: Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 33 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Wates Tahun 2020 - 2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 AnggaranRealisasi Belanja Tidak Langsung 1.948.756.009 1.931.460.934 99,11 97,67 97,08 92,44 1,61 -0,68 Belanja Pegawai 1.948.756.009 1.931.460.934 99,11 97,67 97,08 92,44 1,61 -0,68 Belanja Hibah Belanja Langsung 3.514.321.954 3.473.241.856 98,83 99,16 98,75 97,19 -10,78 -11,41 Belanja Pegawai 2.443.935.009 2.418.817.934 98,97 99,73 99,55 99,23 -23,97 -24,07 Belanja Barang dan Jasa 979.588.845 967.307.222 98,75 99,09 98,56 95,97 10,32 9,32 Belanja Modal 90.798.100 87.116.700 95,95 92,46 94,7 99,56 -20,66 -19,54 Belanja Operasi 4.196.735.983 4..392.691.005 4.489.499.035 4.196.735.983 3.881.612.829 4.165.106.068 4.372.331.884 4.667.793.307 92,49 Belanja Pegawai 2.046.023.683 2.094.473.683 1.935.774.349 2.046.023.683 1.751.492.353 1.877.829.158 1.827.188.416 2.023.548.715 85,6 Belanja Barang dan Jasa 1.484.114.600 1.506.379.822 1.697.339.586 1.484.114.600 1.468.339.476 1.495.709.910 1.688.988.468 1.829.554.592 98,94 Belanja Hibah 666.597.700 791.837.500 856.385.100 666.597.700 661.781.000 0 606.155.000 814.690.000 99,28 Belanja Modal 21.736.000 61.978.40 137.711.660 21.736.000 21.264.000 61.399.000 136.972.883 0 97,83 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.736.000 61.978.40 137.711.660 21.736.000 21.264.000 61.399.000 136.972.883 0 97,83 JUMLAH 5.463.077.963 4.218.471.983 4.454.669.405 4.627.210.695 4.218.471.983 5.404.702.790 3.486.333.426 3.955.620.136 4.509.304.767 4.667.793.307 98,93 98,32 97,9 94,72 92,52 -4,13 -5,76 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 34 Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020-2024 Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.154.800 74.720.300 133.289.762 75.589.500 74.342.375 132.227.250 99,26 99,49 99,20 21,12 84,92 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 31.912.200 30.537.000 31.286.850 29.183.900 29.216.500 30.685.500 91,45 95,68 98,08 13,72 19,39 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.948.756.009 2.012.415.55 0 2.058.701.03 9 1.931.460.934 1.965.612. 898 1.998.499.350 99,11 97,67 97,08 1,24 - 3,85 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Rapat- Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.194.000 29.919.000 26.559.000 23.934.000 29.914.000 26.543.000 98,93 99,98 99,94 24,19 25,04 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.097.950 8.056.400 15.605.600 34.493.349 7.941.750 15.512.200 90,54 98,58 99,40 - 21,19 - 25,09 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan laporan keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.080.200 4.599.900 4.599.675 6.852.450 4.598.800 4.597.000 96,78 99,98 99,94 - 10,89 - 8,08 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 35 Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.490.600 3.958.800 3.958.800 4.276.675 3.931.250 3.925.000 95,24 99,30 99,15 - 3,45 36,20 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 91.580.100 48.500.000 74.646.400 87.898.700 47.472.000 70.691.000 95,98 97,88 94,70 - 16,76 - 66,38 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 142.161.620 134.821.000 148.681.000 135.956.573 128.945.97 8 136.268.536 95,64 95,64 91,65 16,45 7,76 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 31.830.500 31.830.500 31.830.500 31.759.300 31.830.500 31.035.650 99,78 100,00 97,50 - 10,81 - 17,83 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelayanan Umum Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 18.945.250 15.999.900 18.894.900 18.551.250 15.999.900 18.868.300 97,92 100,00 99,86 - 19,62 - 23,30 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pelayanan Umum Kelurahan Evaluasi Kelurahan 22.988.800 22.988.800 22.988.800 21.384.100 22.875.775 21.426.200 93,02 99,51 93,20 - 8,58 - 6,20 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 36 Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 361.752.100 507.284.70 0 601.471.300 504.195.700 617.039.100 360.779.100 507.225.675 600.807.000 504.066.00 0 615.967.350 99,73 99,99 99,89 99,97 99,83 15,18 15,23 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 5.938.800 10.267.500 10.267.500 10.267.000 5.927.800 10.230.000 10.249.500 10.172.300 99,81 99,63 99,82 99,08 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 6.550.000 6.546.600 6.546.600 6.546.600 6.544.050 6.498.450 6.510.500 5.208.950 99,91 99,26 99,45 79,57 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 31.304.150 33.738.400 33.738.400 33.738.400 494.770.800 31.297.700 33.654.475 33.526.600 33.715.200 489.502.300 99,98 99,75 99,37 99,93 98,94 32,83 45,95 Pendampingan budaya daerah, pemuda dan olahraga 9.233.000 9.233.000 7.063.000 7.063.000 9.201.000 9.136.700 7.054.600 7.055.500 99,65 98,96 99,88 99,89 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 16.738.000 28.466.400 332.208.410 309.500.110 15.939.000 28.404.275 35.585.150 300.770.10 0 95,23 99,78 10,71 97,18 Peningkatan Kesejahteran sosial masyarakat 155.358.500 155.358.50 0 6.546.600 363.175.650 155.344.500 155.295.300 154.359.600 362.937.10 0 99,99 99,96 2.357, 86 99,93 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 144.877.900 14.737.000 14.737.000 14.737.000 438.653.000 142.882.800 14.539.675 14.094.400 14.702.900 438.632.000 98,62 98,66 95,64 99,77 100,00 173,55 173,87 Perencanaan monitoring dan pengendalian pembangunan Daerah 177.146.875 185.057.26 0 438.791.750 40.581.400 177.004.400 184.748.700 437.735.300 40.525.300 99,92 99,83 99,76 99,86 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 37.076.850 37.076.750 29.941.750 22.666.750 18.007.100 36.996.750 37.076.750 29.781.200 22.616.300 17.999.100 99,78 100,00 99,46 99,78 99,96 - 16,02 - 48,62 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 37 Program/Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2017-2022 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pendampingan peningkatan kualitas pendidikan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3.073.400 3.073.250 3.073.250 3.073.100 7.286.500 3.073.150 3.073.250 3.073.000 3.073.100 7.286.500 99,99 100,00 99,99 100,00 100,00 - 19,49 - 20,20 Pendampingan budaya daerah, pemuda dan olahraga 15.759.050 15.759.000 9.819.000 8.844.000 15.718.000 15.759.000 9.618.800 6.344.000 99,74 100,00 97,96 71,73 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36.122.700 36.122.700 33.352.800 28.597.600 24.857.200 36.112.050 36.087.500 33.352.700 28.248.600 24.857.000 99,97 99,90 100,00 98,78 100,00 - 16,60 - 16,92 Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif 11.518.900 11.518.900 10.778.900 10.347.300 11.493.775 11.518.150 10.764.100 8.317.100 99,78 99,99 99,86 80,38 Penyusunan database kecamatan 7.999.750 7.999.700 5.954.575 3.954.575 7.979.900 7.959.500 5.913.200 3.952.200 99,75 99,50 99,31 99,94 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan wawasan kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20.500.200 20.500.200 20.500.000 27.700.000 2.111.300 20.499.000 20.499.600 20.494.000 1.974.900 2.111.300 99,99 100,00 99,97 7,13 100,00 - 14,31 - 88,66 Peningkatan ketrentraman dan ketertiban lingkungan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 33.749.550 44.941.300 52.591.300 39.691.100 40.444.800 35.108.150 44.869.700 52.421.500 38.873.650 40.444.800 104,03 99,84 99,68 97,94 100,00 6,89 19,80 JUMLAH 5.463.077.96 3 3.546.008. 310 4.040.664.461 3.922.152.36 8 4.218.471.98 3 5.404.702.790 3.486.333.42 6 3.955.620.136 3.714.938. 077 3.902.876.829 98,93 98,32 97,90 94,72 92,52 - 4,13 - 5,76 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 38 Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Wates dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
8. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
9. 2.SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
10. 3.Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
11. 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
12. 5.Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2020 tampak paling rendah dengan capaian 83, 26% diibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolak ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 39 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pengasih, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Wates antara lain sebagai berikut:
a.Pemerintah desa
b.Masyarakat
c.Organisasi Perangkat Daerah Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Pengasih juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 40 akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang sig-nifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:
1. 1.Faktor internal yang mempengaruhi:
a.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
b.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
c.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
d.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 41 program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
e.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
1. 2.Faktor eksternal yang mempengaruhi:
a.Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Pengasih, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin
b.Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif
c.Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
d.Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Wates;
e.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
f.Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
g.Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Wates (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
h.Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Wates;
i.Tingginya kasus penyandang kesehatan mental;
j.Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
k.Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local;
l.Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 42
m.Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
n.Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi public menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Wates Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:
1. 1.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. 2.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
3. 3.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
4. 4.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 43
5. 5.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6. 6.Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. 7.Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan permasalahan atau potensi yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi pokok Kapanewon, maka disusunlah rencana yang akan dilaksanakan dalam empat tahun kedepan, yang menjadikan isu strategis suatu kondisi, atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 44 Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Wates adalah:
a.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Belum optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan perangkat daerah merupakan isu penting yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Tata kelola yang baik mencakup perencanaan yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Di bidang keuangan, optimalisasi melibatkan pengelolaan anggaran yang efisien, serta alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini sering kali meliputi birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya kapasitas institusional. Selain itu, di perangkat daerah juga masih memiliki indeks reformasi birokrasi yang belum optimal sehingga masih perlunya peningkatan jalannya birokrasi di perangkat daerah. Indeks profesionalitas ASN dan kualitas ASN juga turut berpengaruh terhadap tata kelola birokrasi di perangkat daerah. Dengan mempekerjakan ASN yang berkualitas maka akan menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi birokrasi yang mendalam, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang optimal, pelayanan publik dapat ditingkatkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diperkuat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif dapat tercapai. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 45 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Wates, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya Rendahnya produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesejahtera an Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulanga n kemiskinan Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif Mencapai kesetaraan gender dan memberdaya kan semua perempuan dan anak perempuan; Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosik an pertanian berkelanjutan; Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulanga n kemiskinan Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Pengasih Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosik an kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; Belum diterapkanny a manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 46 Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembanguna n berkelanjutan. Belum terintegrasin ya proses bisnis perencanaan , penganggar an, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjuta n Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal Membangun infrastruktur tangguh, mempromosik an industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangun an yang Kreatif Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Pengasih (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaa n, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangun an Berkelanjuta n dalam menghadapi Tantangan Lingkungan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 47 Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Pengasih Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua pada segala usia Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta) Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus penyandang kesehatan mental SDM Belum Kompetitif Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara- negara; Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabka n ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air. Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Belum terintegrasiny a sistem penataan ruang dan pengembang an informasi geospasial berbasis risiko bencana Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local; Kurangnya pengembanga n dan pelestarian kebudayaan lokal Mempromosi kan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembanguna n berkelanjutan , menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan Kearifan lokal belum dipertimbang kan sebagai modal dasar pembanguna n dan penggerak transformasi masyarakat Pelestarian dan Pengelolaa n Budaya Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 48 membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat SDM Belum Kompetitif Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua pada segala usia Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingann ya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal Mempromosik an pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; Belum optimalnya kelembagaa n ekonomi kreatif Transformas i Ekonomi Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 49 Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Wates adalah:
a.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
b.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
c.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
d.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
e.Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
f.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
g.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 47 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 NO NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan TUJUAN SASARAN INDIKATO R TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Target Target Target Target Meningkatnyaa kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerinta h Daerah (AKIP) Pemerinta h Daerah NIlai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerinta h Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerinta h Daerah (AKIP) Predikat A (>80- 90) A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80-90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian intern peangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 – 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) Kapanewo n Nilai 82,610 82,660 82,710 82,760 82,810 82,860 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 48 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi perangkat daerah Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabef. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah:
a.Kebijakan dalam mengimplementasikan program Panewu, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan;
b.Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kapanewon yang dituangkan/dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 49 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Wates Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut: Tabel. 3.2 Penahapan Renstra perangkat daerah Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V (2030) 2026 2027 2028 2029 2030 Konsolidasi Pondasi/ persiapan Penguatan Kapasitas Pemantapan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsolidasi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional. Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 50 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan Operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Yang di jelaskan dalam Tabel. 3.3 Tabel 3.3 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah NO OPERASIONALISA SI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KETERANG AN Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Meningkatkan kualitas pemerintahan melalui digitalisai layanan, penyederhanaan birokrasi, tranparansi berbasis teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Arah kebijakan deviasi Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 51 4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output di mana nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2029. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut : Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 52 Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Wates PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 53 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Gelar buday Jogja PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/dan Kalurahan/Kelurahan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 54 Tabel 4..2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*) Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaa n program kegiatan urusan kebudayaa n % # 100 30,000,0 00 100 100.00 0.000 100 23,438,56 6.00 100 24,288,9 23 # 24,288,9 23 ## 24,288,92 3 Kapanew on wates Kapanew on wates Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Outcame: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 1 1 1 100 100.00 0.000 100 23,438,56 6 100 24,288,9 23 # 24,288,9 23 ## 24,288,92 3 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja Laporan 1 1 100 100.00 0.000 100 23,438,56 6 100 24,288,9 23 # 24,288,9 23 ## 24,288,92 3 Sekretariat Daerah Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 55 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN*) Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Outcome : Meningkatn ya kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi % # 100 120,165, 000 100 125,00 0,000 100 32,813,97 9 100 34,004,4 93 # 34,004,4 93 ## 34,004,49 3 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 1 1 120,165, 000 100 125,00 0,000 100 32,813,97 9 100 34,004,4 93 # 34,004,4 93 ## 34,004,49 3 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantr en dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi Lapaora n 3 3 120,165, 000 100 125,00 0,000 100 32,813,97 9 100 34,004,4 93 # 34,004,4 93 ## 34,004,49 3 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 56 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % # 100 2,547,27 4,736 100 2,485,8 92,820 100 2,510,751, 748 100 2,535,85 9,265 # 2,561,21 7,857 ## 2,586,830, 035 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,547,27 4,736 2,485,8 92,820 - 2,510,751, 748 - 2,535,85 9,265 # 2,561,21 7,857 ## 2,586,830, 035 - Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 2 2 10,138,2 00 2 7,621,8 00 2 8,300,000 2 8,300,00 0 8,300,00 0 2 8,300,000 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 57 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Dokume n 2 3 7,445,30 0 4,698,9 00 5,000,000 5,000,00 0 5,000,00 0 5,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 2,692,90 0 21 2,922,9 00 21 3,300,000 21 3,300,00 0 3,300,00 0 # 3,300,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 3 3 2,072,85 0,872 2,088,8 84,162 2,085,929, 662 2,105,12 3,345 2,108,48 1,937 2,125,124, 535 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ulan 29 28 2,026,33 3,772 29 2,046,5 99,962 29 2,043,599, 962 29 2,062,79 3,645 # 2,066,15 2,237 29 2,082,794, 835 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN Dokume n 14 14 43,640,5 00 14 39,329, 700 14 39,329,70 0 14 39,329,7 00 39,329,7 00 # 39,329,70 0 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 58 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Laporan 14 14 2,876,60 0 14 2,954,5 00 14 3,000,000. 00 14 3,000,00 0.00 3,000,00 0.00 # 3,000,000. 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Laporan 2 2 39,947,2 00 2 43,610, 800 2 42,880,00 0 2 44,880,0 00 44,880,0 00 2 46,880,00 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan Paket 5 5 16,777,2 00 5 15,730, 800 5 15,000,00 0 5 17,000,0 00 17,000,0 00 5 19,000,00 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 23,170,0 00 12 27,880, 000 12 27,880,00 0 12 27,880,0 00 27,880,0 00 # 27,880,00 0 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 59 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 1 1 21,645,2 00 - 1 3,000,000 1 3,000,00 0 25,000,0 00 1 25,000,00 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 6 6 21,645,2 00 - 3,000,000 3,000,00 0 25,000,0 00 25,000,00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 2 2 255,016, 702 224,52 9,558 241,916,5 86 245,830, 420 245,830, 420 250,000,0 00 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 60 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 79,186,2 82 65,039, 538 66,086,16 6 ##### 70,000,0 00 70,000,0 00 70,000,00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 175,830, 420 159,49 0,020 175,830,4 20 175,830, 420 175,830, 420 180,000,0 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik. Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 3 3 147,676, 562 121,24 6,500 128,725,5 00 128,725, 500 128,725, 500 131,525,5 00 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 61 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a Unit 14 14 79,026,4 50 57,521, 000 65,000,00 0 65,000,0 00 65,000,0 00 67,800,00 0 Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 38,150,6 12 35,129, 700 35,129,70 0 35,129,7 00 35,129,7 00 35,129,70 0 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitas i Unit 2 2 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi Unit 41 28 30,499,5 00 28,595, 800 28,595,80 0 28,595,8 00 28,595,8 00 28,595,80 0 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 62 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 29,566,5 00 100 49,721, 600.00 100 52,664,41 1.00 100 53,569,1 56.00 # 56,259,1 12.00 ## 57,408,32 4.00 Kapane won Wates Koordinasi Penyelengaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 2 2 26,510,0 00 49,721, 600 52,664,41 1 53,569,1 56 56,259,1 12 57,408,32 4 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 63 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 4 6,370,00 0 14,721, 600.00 15,664,41 1.00 16,569,1 56 17,259,1 12 17,408,32 4 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan Dokume n 9 9 20,140,0 00 35,000, 000.00 37,000,00 0.00 37,000,0 00.00 39,000,0 00 40,000,00 0 Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan dokume n 1 1 3,056,50 0 8,000,0 00 10,000,00 0 11,000,0 00 11,000,0 00 12,000,00 0 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 64 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanaka n Laporan 12 12 3,056,50 0 8,000,0 00 10,000,00 0 11,000,0 00 11,000,0 00 12,000,00 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangu nan Tingkat Kapanewon yang disampaika n Tepat Waktu % ## 100 1,347,56 5,700 100 130.03 5.567 100 137.333.0 85 100 140.786. 068 100 144.763. 905 100 148.546.5 33 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 3 3 20,750,9 00 100 20,750, 900 100 40,000,00 0 50,000,0 00 1,570,22 8,021 1,620,403, 429 Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 7 7 20,750,9 00 100 20,750, 900 100 40,000,00 0.00 50,000,0 00 100 55,000,0 00 100 60,000,00 0 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 65 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 3 3 1,326,81 4,800 1,326,8 14,800 1,422,483, 679 1,457,42 8,433 1,515,22 8,021 1,560,403, 429 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga kemasyara katan 17 17 889,456, 000 889,45 6,000 925,124,8 79 939,428, 433 950,228, 021 970,403,4 29 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas/Or mas 11 11 406,232, 800 406,23 2,800 466,232,8 00 480,000, 000 525,000, 000 550,000,0 00 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan 12 12 31,126,0 00 31,126, 000 31,126,00 0 38,000,0 00 40,000,0 00 40,000,00 0 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 66 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penangana n Gangguan TRANTIBU M % # 100 608,761, 000 100 593,56 0,900 100 644,398,9 40 100 663,975, 455 100 691,636, 745 100 713,737,4 57 Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 3 3 608,761, 000 593,56 0,900 644,398,9 40 663,975, 455 691,636, 745 713,737,4 57 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 67 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 405 550,736, 300 539,15 7,200 576,347,2 40 589,123, 755 611,636, 745 628,737,4 57 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 68 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 70 70 31,051,7 00 29,113, 700.00 35,051,70 0.00 38,851,7 00 42,000,0 00 45,000,00 0 Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 7 7 26,973,0 00 25,290, 000.00 33,000,00 0 36,000,0 00 38,000,0 00 40,000,00 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomenda si Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % # 100 15,843,0 00 100 14,854, 000.00 100 16,126,23 3.00 100 16,616,1 40 # 17,308,3 64 ## 17,861,44 4 100 106. 953. 676 Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 69 BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCAME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCAME/ OUTPUT SATUAN BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (jut a Rp.) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaa n Sub Kegiatan Dokume n 1 1 15,843,0 00 100 14,854, 000.00 100 16,126,23 3.00 100 16,616,1 40 # 17,308,3 64 ## 17,861,44 4 100 106. 953. 676 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping an Desa di Wilayahnya Laporan 7 7 15,843,0 00 100 14,854, 000.00 100 16,126,23 3.00 100 16,616,1 40 # 17,308,3 64 ## 17,861,44 4 100 106. 953. 676 *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 70 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Galur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 71 tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Wates sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel : 4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 82.610 82.660 82.710 82.760 82.810 82.860 3 Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 N o. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 72 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2030. iIndikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Wates tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai: Tabel : 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 73 Sebagai pedoman dalam pengingkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Wates. 5.1. Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2. Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1. 1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 74 data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2. 2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. 3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4. 4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Wates. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 75 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Wates Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
5. 1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
6. 2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
7. 3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
8. 4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan Renstra 2025-2029 Kapanewon Wates 76 di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Wates. Wates, 18 September 2025 Panewu Wates SUTRISNA, S.Sos. Pembina Tk. I, IV/b NIP. 196903161996031004 Lampiran :
9. 1.Peta Kinerja Perangkat Daerah
10. 2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Wates
11. 3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Wates Lampiran : Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates KEGIA TA N SUB KEGIA TA N Evaluasi Kinerja Per angkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN A ( >80-90) A ( >80- 90) A ( >80-90) A (>80-90) A ( >80-90) A ( >80- 90) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 3 , 0 - 4 , 0 Penyediaan Jasa Penunjang Ur usan Pemerint ahan Daer ah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kapanewon 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A ( 84,2) A (85,3) A ( 86,4) A ( 87,5) A (88,1) A ( 88,66) 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 86,850 86,900 86.95 87,000 87,050 87,100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Koor dinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 665 678 681 694 707 721 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Per angkat Daerah Pengadaan Sar ana dan Pr asarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ur usan Pemerint ahan Daer ah Administ r asi Keuangan Per angkat Daerah Penyusunan Dokumen Per encanaan Per angkat Daerah Administ r asi Umum Per angkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant or Penyelenggar aan Rapat Koor dinasi dan Konsult asi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List r ik Penyediaan Administ r asi Pelaksanaan Tugas ASN Koor dinasi dan Penyusunan Lapor an Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semest er an SKPD Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kant or dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper asional at au Lapangan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Indikat or Koordinasi/ Siner gi Per encanaan dan Pelaksanaan Kegiat an Pemer int ahan dengan Per angkat Daerah dan Inst ansi Vert ikal Terkait Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sar ana dan Pr asarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Penanganan Konf lik Sosial sesuai Ket ent uan Perat uran Perundang-Undangan Per sent ase Rekomendasi Pr oduk Hukum Desa yang Tepat Wakt u Pelaksanaan Ur usan Pemer int ahan yang t erkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pember dayaan Masyar akat di Wilayah Kecamat an Indikat or Penyediaan Peralat an dan Per lengkapan Kant or PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Ur usan Pemerint ahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koor dinasi Kegiat an Pember dayaan Desa SA SA RA N P ROGRA M PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikat or Persent ase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Wakt u Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemer int ah Daer ah ( AKIP) Indeks Mat ur it as SPIP Indikat orIndikat or TUJUA N Indikat or Indikat or Nilai Akunt abilit as Kiner ja Pemerint ah Daerah ( AKIP) Indikat or Adat , Seni, Tr adisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Pener apan dan Pendampingan Keist imewaan di Kapanewon/ Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Indikat or Per sent ase kesesuaian dokumen per encanaan dan pengendalian ur usan keist imewaan dengan r egulasi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Indikat or Realisasi pelaksanaan pr ogr am kegiat an urusan kebudayaan Penat aan Kelembagaan dan Ket at alaksanaan Ur usan Keist imewaan Meningkat nya Akunt abilit as Kinerja Per angkat Daerah Meningkat nya Kualit as Pengendalian Int ernal Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persent ase Sub Kegiat an pada Perangkat Daerah Berkiner ja Sangat ggiTin Indikat or PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikat or Persent ase Pelayanan Non Per izinan Fasilit asi, Koor dinasi dan Pembinaan ( Bimt ek, Sosialisasi, Konsult asi) Wawasan Kebangsaan dan Ket ahanan Nasional Indeks Mat urit as SPIP Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akunt abel Penyelenggar aan Ur usan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilit asi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemer int ahan Desa Indikat or Persent ase Penanganan Gangguan TRANTIBUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lampiran 2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Wates NO Tujuan Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah SAT UAN Cara Penghitung an REALISA SI KINERJA TUJUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket. Indikator Tujuan Peangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024 Target Target Target Target Target Target Meningkatny aa kualitas penyelengga raan pemerintaha n dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,80 86,85 86,9 86,95 87,00 87,05 87,1 Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri Nilai Akuntabilita s Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai Akuntabilita s Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) NIlai Penilaian Kementeria n PAN dan RB A (83,75) A (84,20) A (85,30) A (86,40) A (87,50) A (88,10) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Lampiran 3. Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Wates NO Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah SATUAN Cara Penghitungan REALISASI KINERJA SASARAN PD TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024 Target Target Target Target Target Target Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Nilai Perhitungan IKM secara mandiri oleh Perangkat Daerah 84,776 84,826 84,876 84,926 84,976 85,026 85,076 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Level Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Predikat Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 KAPANEWON PANJATAN Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Rencana Strategis disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Panjatan, 18 September 2025 Plt. PANEWU PANJATAN SUTRISNA, S.Sos NIP. 196903161996031004 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang..................................................................................................... 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 4 1.4. Sistematika penulisan .......................................................................................... 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.................................................................................................... 6 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................ 6 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah .......................................... 22 BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................... 30 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 .................... 30 3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan .............................................................................. 31 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................................................................... 34 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan ....................................................... 34 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas ..................... 40 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .............................................................................................. 40 BAB V PENUTUP .......................................................................................................... 43 5.1 Kaidah Pelaksanaan .......................................................................................... 43 5.2 Pengendalian dan Evaluasi................................................................................ 43 LAMPIRAN ..................................................................................................................... 46 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 iii DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025...................................................... 11 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin ................. 12 Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 ......... 12 Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Jabatan Tahun 2025 .......................... 12 Tabel 5.5 Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 .................................... 13 Tabel 6.6 Diklat Yang Diikuti ......................................................................................................... 13 Tabel 7.7 Kondisi Aset Kapanewon Panjatan Tahun 2025 ............................................................ 14 Tabel 8.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan .................................................. 17 Tabel 9.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo ................................................................................................................ 18 Tabel 10.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020- 2024.............................................................................................................................................. 19 Tabel 11.11 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Panjatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....... 24 Tabel 12.12 Perumusan Isu Strategis PD ..................................................................................... 26 Tabel 13.13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD .......................................... 30 Tabel 14.14 Penahapan Renstra Perangkat Daerah ..................................................................... 31 Tabel 15.15 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ................................................................. 32 Tabel 16.16 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo ............................................................................. 35 Tabel 17.17 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Panjatan................................................................................................... 40 Tabel 18.18 Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah ................................................................ 40 Tabel 19.19 Indikator Kinerja Perangkat Daerah ........................................................................... 41 Tabel 20.20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah ........................................................................... 41 Tabel 21.21 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........... 42 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..................................... 2 Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Panjatan ................................................................ 11 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Ranwal Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun untuk masa 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 342 ayat

(4)perlu dilakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Transisi, demikian juga Kapanewon Panjatan sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025- 2029. Rancangan Rencana Strategis perangkat daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah pada tahun RPJMD. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangungan merupakan sebuah proses perencanaan sistematis dan terpadu sehingga antara RPJMD, Renstra dengan Renja harus mencantumkan kesamaan, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan. Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 2 Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut:
1. a.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. b.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
3. c.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. d.Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
5. e.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. f.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19); Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 3
7. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. i.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (
10. j.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. k.Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
12. l.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);
13. m.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
14. n.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
15. o.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16. p.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029; Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 4
17. q.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
18. r.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Panjatan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025- 2029 adalah:
19. a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Panjatan;
20. b.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika penulisan Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 Pendahuluan; Pada bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo BAB 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo, sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan. Mitra perangkat daerah dalam memberikan layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kapanewon Panjatan dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Panjatanjuga uraian pada bab ini. Bagian ini juga menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 5 terhadap RTRW, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan; Pada bagian ini dikemukakan tentang rumusan tujuan, sasaran dan pernyataan arah kebijakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang. BAB 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB 5 Penutup Merupakan bagian akhir yang memuat uraian singkat penutup penyajian Dokumen Renstra Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 6 2.1.1.1 Tugas Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 4 Kapanewon mempunyai tugas:
21. a.penyelenggaraan urusan pemerintahan;
22. b.pelayanan publik;
23. c.Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
24. d.penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon 2.1.1.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kapanewon mempunyai fungsi:
25. a.penyusunan rencana kerja Kapanewon;
26. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
27. c.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
28. d.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
29. e.pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
30. f.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
31. g.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
32. h.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan; Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 7
33. i.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
34. j.pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
35. k.pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
36. l.pelaksanaan administrasi Kapanewon;
37. m.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon;
38. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan struktur organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. 1.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon, dengan fungsi sebagai berikut:
39. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
40. b.penyusunan rencana kerja Kapanewon;
41. c.pengelolaan administrasi perkantoran;
42. d.penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
43. e.pengelolaan keuangan Kapanewon;
44. f.penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Kapanewon;
45. g.pengelolaan aset sarana dan prasarana;
46. h.pengelolaan data dan sistem informasi;
47. i.koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon;
48. j.pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Kapanewon; dan
49. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 8
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan, yang mempunyai fungsi:
50. a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
51. b.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan; dan
52. c.koordinasi pendampingan Kelurahan/Kalurahan di wilayahnya
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon, yang mempunyai fungsi:
53. a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
54. b.perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
55. c.fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
56. d.melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan;
57. e.mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
58. f.terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan
59. g.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana, pelayanan umum, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 9 urusan keistimewaan di bidang tata ruang, yang mempunyai fungsi:
60. a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
61. b.peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
62. c.peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon;
63. d.peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
64. e.fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
65. f.fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
66. g.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan, yang mempunyai fungsi:
67. a.koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
68. b.meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
69. c.koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
70. d.menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 10
71. e.menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, yang mempunyai fungsi:
72. a.penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon
73. b.peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
74. c.pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
75. d.pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
76. e.pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 2.1.1.3 Struktur Perangkat Daerah Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan adalah sebagai berikut :
77. a.Panewu
78. b.Sekretariat 1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
79. c.Jawatan Praja
80. d.Jawatan Keamanan
81. e.Jawatan Kemakmuran
82. f.Jawatan Sosial
83. g.Jawatan Pelayanan Umum
84. h.Kalurahan
85. i.Kelurahan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 11 Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut: 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Di Kapanewon Panjatan, jumlah PNS keseluruhan ada 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang tenaga kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 15 (lima belas) orang pegawai. Secara umum kekurangan ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan kapanewon. Namun demikian mengingat kedepan pekerjaan semakin rumit dan kompleks, kekurangan pegawai dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Panjatan didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 No Unit Formasi Bezetting Ket.
  1. 1.Panewu 1 1 0
  2. 2.Panewu Anom 1 1 0 Jawatan Sosial Setiya Irawan, A.Md. Jawatan Pelayanan Umum Suprapti, S.H. Sekretariat Penewu Anom Raden Nur Ariwibowo, S.IP., MM Kasubag Umum dan Kepegawaian Nasroafendi, SH. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Erlina Apriyanti, SIP KALURAHAN KELURAHAN. Jawatan Praja Taufik Subagyo, S.E. Jawatan Keamanan Ganjar Saparto, S.IP., MM. Panewu .. Jawatan Kemakmuran Gunadi Handayani, S.Sos. MIP. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Panjatan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 12 Sub Bag Umum & Kepagawaian 5 3 -2 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan 5 4 -1
  3. 4.Jawatan Praja 2 2 0
  4. 5.Jawatan Keamanan 4 0 -4
  5. 6.Jawatan Kemakmuran 4 2 -2
  6. 7.Seksi Sosial 4 2 -2
  7. 8.Seksi Pelayanan Umum 5 1 -4 Jumlah 31 16 -15 Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, September 2025 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin No Unit Laki-laki Perempuan Ket.
  8. 1.Panewu - - 0
  9. 2.Panewu Anom 1 - 1 Sub Bag Umum & Kepagawaian 2 1 3 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan 1 3 4
  10. 4.Jawatan Praja 2 1 3
  11. 5.Jawatan Keamanan 1 - 1
  12. 6.Jawatan Kemakmuran 2 1 3
  13. 7.Seksi Sosial 2 - 2
  14. 8.Seksi Pelayanan Umum 0 1 1 Jumlah 11 7 18 Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, September 2025 Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 UNIT GOL I GOL II GOL III GOL . IV JUMLAH Panewu - - - - - Panewu Anom - - - 1 1 Sub Bag Umum & Kepagawaian - 1 2 - 3 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan - 2 2 - 4 Jawatan Praja - - 3 - 3 Jawatan Keamanan - - 1 - 1 Jawatan Kemakmuran - 2 1 3 Seksi Sosial - 2 - 2 Seksi Pelayanan Umum - 1 - 1 - 3 13 2 18 Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025 Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Panjatan menurut Jabatan Tahun 2025 UNIT JFU ESELON I II III IV Panewu - - - - - Panewu Anom - - - 1 - Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 13 Sub Bag Umum & Kepagawaian 2 - - - 1 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan 3 - - - 1 Jawatan Praja 2 - - - 1 Jawatan Keamanan - - - - 1 Jawatan Kemakmuran 2 - - - 1 Seksi Sosial 1 - - - 1 Seksi Pelayanan Umum - - - - 1 Jumlah 10 - - 1 7 Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025 Tabel 5.5 Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Panjatan Tahun 2025 UNIT SD SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 JUMLAH Panewu - - - - - - 1 Panewu Anom - - - - - 1 1 Sub Bag Umum & Kepagawaian - - 2 - 1 - 3 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan - - 2 1 1 - 4 Jawatan Praja - - 1 - 2 - 3 Jawatan Keamanan - - - - - 1 1 Jawatan Kemakmuran - - 1 - 1 1 3 Seksi Sosial - - - 1 1 - 2 Seksi Pelayanan Umum - - - - 1 - 1 Jumlah - - 6 2 7 3 18 Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025 Untuk segi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: Tabel 6.6 Diklat Yang Diikuti No Jenis diklat yang menunjang Yang pernah mengikuti Keadaan seharusnya 1 Diklatpim III 2 2 2 Diklatpim IV 7 7 3 Organisasi dan metode - 9 4 Manajemen Pemerintahan 3 1 5 AKIP - 5 6 Manajemen Perkantoran - 4 7 Manajemen Kepegawaian - 2 8 Pengadaan Barang dan Jasa 3 2 9 Pengelolaan Keuangan Daerah 1 5 10 Akuntansi - 3 11 Perencanaan - 1 12 Bendaharawan Barang 3 1 13 Bendaharawan Daerah 5 2 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 14 14 Administrasi Kepegawaian - 2 15 Kearsipan 3 2 16 SJDI 1 2 17 Keprotokolan - 1 18 Pengelolaan Pertanahan - 1 19 Dokumentasi Informasi Hukum Tk. Dasar - 1 20 Wawasan Kebangsaan - 5 21 Manajemen Pelayanan Prima 2 5 22 Kehumasan - 2 23 Pemberdayaan Masyarakat - 2 24 Manajemen Pekerja Sosial - 3 25 Komputer 2 2 26 Manajemen Pemberdayaan Pemuda & Olah Raga - 1 27 Manajemen Kepariwisataan - 3 28 Teknis Perijinan - 3 29 Usaha Ekonomi Desa 1 1 30 Lingkungan Hidup - 1 31 P3MD - 4 32 LKM - 4 33 Perpustakaan 2 4 Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2025 Dari data tersebut diatas, disimpulkan bahwa kedepan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan. Adapun untuk tenaga kontrak terdiri atas:
  15. 1.Pelaksana Administrasi Pelayanan
  16. 2.Pengemudi
  17. 3.Petugas kebersihan
  18. 4.Penjaga malam Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kapanewon Panjatan adalah sebagai berikut: Tabel 7.7 Kondisi Aset Kapanewon Panjatan Tahun 2025 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG PERSENTASE BARANG KONDISI BAIK (%) KETB RR RB 1 Portable Generating Set 2 - - 2 100 2 Mobil 1 - - 1 100 3 Sepeda Motor 8 - 2 10 100 4 Mesin Ketik 2 1 - 3 100 5 Mesin Ketik Elektronik - - - - - 6 Filling Kabinet (besi) 10 - - 10 100 7 Filling Kabinet (kayu) 1 - - 1 100 8 Band Kas 1 1 - 2 100 9 Mutlimedia Proyektor 1 - - 1 100 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 15 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG PERSENTASE BARANG KONDISI BAIK (%) KETB RR RB 10 Almari (kayu) 13 - - 19 100 11 Almari (besi) 2 - - 2 100 12 Rak Arsip 5 - - 5 100 13 Meja Kursi Tamu 1 - - 1 100 14 Meja Rapat 27 - - 27 100 15 Meja 7 - 3 10 100 16 Meja Pelayanan 1 - - 1 100 17 Kursi Komputer - - - - - 18 Dingklik 4 - - 4 100 19 Kursi Kerja 54 - - 54 100 20 Kursi Tunggu 4 - - 4 100 21 Kursi Lipat 97 - - 97 100 22 Meja Komputer 3 - 1 4 100 23 Tenda 2 - - 2 100 24 Meja Kerja 38 3 - 25 97,22 25 AC 2 - - 3 100 26 Kipas Angin 7 3 - 10 100 27 Camera Digital 2 - - 2 50 28 Mimbar/ podium 2 - - 2 100 29 Komputer 6 - - 5 100 30 Lap Top 4 - - 4 100 31 Scanner 1 - - 2 100 32 Printer 2 - 6 8 100 33 Netware Interface External - - - - - 34 Kursi Eksekutif - - - - - 35 Megaphone 1 - - 1 100 36 Sound System - - - - - 37 Unit Transciever VHF Portable - - - - - 38 Wireless Amplifier 2 2 - 4 100 39 Bangunan Gedung(Gedung kantor induk) 1 - - 1 100 40 Bangunan Gedung(Gedung kantor barat) 1 - - 1 100 41 Bangunan Gedung(Gedung pendopo) 1 - - 1 100 42 Bangunan Gedung(Rumah Dinas) 1 - - 1 100 43 Bangunan Gedung(EKSBRI) 105 M2 1 - - 1 100 44 Bangunan Gedung (Paten) 1 - - 1 100 45 Bangunan Gedung(Gasebo tempatmerokok) 1 - - 1 100 46 Bangunan lainnya(Pagar) 1 - - 1 100 47 Bangunan lainnya(Pagar) 1 - - 1 100 48 Buku Perpustakaan 86 - - - 100 49 Mesin Facsimile 1 - - 1 100 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 16 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG PERSENTASE BARANG KONDISI BAIK (%) KETB RR RB 50 Papan Data 1 - - 1 100 51 Televisi 1 1 - 2 100 52 Amplifier 1 2 - 3 100 53 Soud Speaker 3 - - 3 100 54 Microphon 1 2 - 3 100 55 Dispencer 1 - - 1 100 56 Meja Pingpong 1 - - 1 100 57 Tape Recorder 1 - - 1 100 58 Mesin Pemotong Rumput 1 - - 1 100 59 Lemari Kaca 4 - - 4 100 60 Pesawat Telepon 1 - - 1 100 61 Stabiliser 1 - - 1 100 62 Sepeda Motor Yamaha Jupiter 2CWVin2019 1 - - 1 100 63 AC. 1,5 PK (Merk Meidea) 1 - - 1 100 JUMLAH 432 15 5 358 Sumber: Sub Bagian Umum Kapanewuan Panjatan, 2024 Mendasar pada aset yang dimiliki oleh Kapanewon Panjatan seperti yang tersebut di atas, untuk peralatan dan sarana perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan, namun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:
86. a.Ruang kerja sekretariat kurang kondusif karena menempati bangunan cagar budaya, sehingga terdapat kendala untuk penataan ruang kerja yang nyaman
87. b.Personal computer (PC) dan Laptop rata-rata berusia lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga performa tidak maksimal dan berdampak pada kecepatan pelaksanaan tugas
88. c.Belum tersedia genset dan UPS khususnya yang mengamankan peralatan jaringan smartcity. keberadaan UPS ini sangat penting untuk memperpanjang masa pakai alat elektronik karena listrik tidak stabil.
89. d.Halaman kantor kurang rapi, sering terdapat genangan dan licin saat musim hujan. Untuk mengatasinya perlu dipasang paving blok dan taman yang memperindah wajah Kapanewon
90. e.Pendopo Kapanewon sebagai ruang pertemuan utama kurang kondusif apabila hujan karenarembes dan bocor, serta tidak dapat menampung perserta lebih dari 50 orang Sarana dan prasarana penunjang pelayanan sebanyak 20 (dua puluh) jenis telah terpenuhi, namun untuk Ruang Laktasi belum tersedia ruangan khusus yang representative. Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 17 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kegiatan pelayanan Kapanewon Panjatan selama periode renstra yang lalu dapat digambarkan dalam Tabel 8.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan sebagai berikut : Tabel 8.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan No. Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah Target NPSK (SPM) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2022 1 Rata-rata presentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79,26 80,26 81,26 82,54 91,58 87,811 104% 114 % 108% 3 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 81,70 88,89 94,12 81,70 88,89 94,12 100% 100,00 % 100,0 0% 2023-2024 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing- masing sekretariat perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,25 84,50 85,13 7 92,76 8 101,05 % 109,78 % 3 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 97,37 98,25 97,37 98,25 100,00 % 100,00 % Sumber Data : Laporan Tahunan Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas, Kapanewon Panjatan mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pada tahun ke-4 bahkan terlihat rasio yang dicapai 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
  1. 1.Adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai secara optimal dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku
  2. 2.Memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan sumber dana dan sumber daya yang ada, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan
  3. 3.Melaksanakan kegiatan beserta pertanggungjawabannya sesuai dengan target waktu yang telah disepakati dan ditetapkan. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Panjatan. 18 Tabel 9.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Tidak Langsung 1.271.884.285 - 1.229.561.722 92 0 0 Belanja Pegawai 1.271.884.285 1.229.561.722 97 0 0 Belanja Hibah Belanja Langsung 411.317.150 401.689.351 97
(0)(0) Belanja Pegawai 82.180.000 81.760.000 99
(0)(0) Belanja Barang dan Jasa 303.434.390 294.760.051 97
(0)(0) Belanja Modal 25.702.760 25.169.300 98
(1)(1) Belanja Operasi 1.748.511.067 1.781.481.185 2.038.834.732 2.111.409.531 1.681.482.468 1.630.895.904 1.841.390.809 1.992.644.495 96 92 90 96 0,21 0,19 Belanja Pegawai 1.271.884.285 1.352.483.529 1.317.833.529 1.432.141.529 1.216.173.744 1.203.353.825 1.203.353.825 1.332.925.217 96 89 91 93 0,13 0,10 Belanja Barang dan Jasa 468.500.782 428.997.656 721.001.203 679.268.002 457.182.724 427.542.079 638.036.984 659.719.278 98 100 88 98 0,45 0,44 Belanja Modal 8.126.000 8.126.000 - 100 - 100 Belanja Modal 8.126.000 8.126.000 - 100 - 100 Peralatan dan Mesin - JUMLAH 1.683.201.435 1.748.511.067 1.781.481.185 2.038.834.732 2.111.409.531 1.631.251.073 1.681.482.468 1.630.895.904 1.631.251.073 1.992.644.495 95 98 93 95 93 (0,78) (0,78) Berdasarkan tabel 9.9 dapat dilihat bahwa pada belanja pegawai rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 mengalami kenaikan rasio 0,13% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi mengalami kenaikan 0,010%, hal ini disebabkan perencanaan yang lebih matang. Sementara untuk belanja barang dan jasa rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami kenaikan 0,45 % dikarenakan pada tahun 2024 bertepatan pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. 19 Tabel 10.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020-2024 Program/Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor 6.689.000 46.689.000 100.917.000 112.442.040 115.000.000 45.159.100 45.083.950 99.726.900 109.046.611 114.094.075 96,72 96,56 98,82 96,98 99,21 0,25 0,261 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 34.479.000 17.865.000 18.751.200 18.774.500 18.582.400 33.819.000 95,03 99,74 99,86 98,84 98,09 0,16 0,173 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya gaji PNS 1.180.512.180 1.209.108.129 1.234.483.9831.271.884.285 1.271.884.285 1.173.575.642 1.189.224.411 1.220.263.558 1.229.561.722 1.216.173.744 99,41 98,36 98,85 96,67 95,62 0,02 0,009 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.064.000 4.000.000 3.755.700 3.754.650 3.885.000 2.018.000 3.945.500 93,89 93,87 97,13 97,77 98,64 0,00 0,012 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 25.830.000 25.000.000 10.720.000 7.585.000 34.230.000 25.710.000 25.000.000 10.720.000 7.585.000 34.230.000 99,54 100,00100,00 100,00100,00 0,07 0,074 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja OPD, Perubahan Rencana Kerja OPD dan Renstra OPD 25.000.000 7.000.000 15.422.300 10.837.300 3.745.000 23.790.500 6.833.000 14.945.100 10.797.300 3.675.000 95,16 97,61 96,91 99,63 98,13 -0,38 -0,373 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP 5.000.000 4.500.000 4.500.000 3.030.000 4.000.000 4.765.750 4.464.500 4.477.300 3.016.800 3.963.900 95,32 99,21 99,50 99,56 99,10 -0,05 -0,045 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (Regol Kantor bagian depan 1 unit, Regol Kantor bagian Ɵmur 1 init,Conblok halaman kantor 1015 m,Kursi putar sandaran Ɵnggi 1 unit, AC 2 PK 1 unit, Pegangan disabilitas 1 unit, Pintu Pend 125.062.500 140.588.500 78.322.800 25.702.760 8.808.300 120.873.299 139.137.000 74.403.800 25.169.300 8.773.100 96,65 98,97 95,00 97,92 99,60 -0,48 -0,481 20 Program/Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, air, dan perijinan kendaraan), pemeliharaan gedung (rehab gedung kantor), peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM Kendaraan Operasional 282.102.500 82.000.000 120.481.250 84.619.050 143.913.200 275.511.705 76.618.278 112.393.235 80.444.340 137.494.149 97,66 93,44 93,29 95,07 95,54 -0,15 -0,160 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Cakupan peningkatan pelayanan Kecamatan Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terdampinginya pengembangan pemberdayaan perempuan dan PKK 31.430.000 29.430.000 30.430.000 20.415.000 31.211.625 29.291.500 30.359.100 20.401.000 99,31 99,53 99,77 99,93 -1,00 -1,000 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya pengelola PAUD 9.880.000 11.500.000 7.300.000 5.645.000 9.626.000 11.409.000 7.254.000 5.621.000 97,43 99,21 99,37 99,57 -1,00 -1,000 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga Terkirimnya fesƟval seni dan budaya 11.780.000 12.000.000 12.000.000 6.520.000 11.700.200 11.800.100 11.973.100 6.506.400 99,32 98,33 99,78 99,79 -1,00 -1,000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi verƟkal terkait 14.425.000 14.363.300 99,57 Peningkatan EfekƟfitas kegatan pemerintahan di Ɵngkat kecamatan 19.125.000 19.096.000 99,85 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 23.000.000 25.000.000 23.190.000 14.392.000 4.820.000 21.742.490 24.785.250 22.944.200 14.319.900 4.774.600 94,53 99,14 98,94 99,50 99,06 -0,32 -0,315 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Pembentukan BPD 36.296.000 39.000.000 39.205.000 22.895.000 27.422.100 35.682.490 38.783.550 38.930.300 22.756.000 26.558.200 98,31 99,45 99,30 99,39 96,85 -0,07 -0,071 Peningkatan Ketentraman dan KeterƟban Lingkungan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.605.000 2.595.500 99,64 21 Program/Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar nasional 18.800.000 18.800.000 18.800.000 15.100.000 18.491.000 18.654.500 18.777.100 14.512.900 98,36 99,23 99,88 96,11 -1,00 -1,000 Fasilitasi penanganan konfik sosial 43.850.000 46.700.000 54.350.000 37.075.000 44.196.000 43.803.300 46.388.500 54.133.100 36.880.900 42.100.000 99,89 99,33 99,60 99,48 95,26 0,00 -0,010 Peningkatan EfekƟfitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan - - - - 15.858.182 - - - - 15.826.000 99,80 Penyusunan Database Kecamatan Penyusunan Database Kecamatan 5.000.000 6.000.000 6.000.000 2.335.000 3.250.125 5.825.100 5.957.000 2.311.000 65,00 97,09 99,28 98,97 -1,00 -1,000 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah 35.000.000 38.600.000 30.630.000 19.965.000 34.364.150 38.356.800 30.199.600 19.858.900 98,18 99,37 98,59 99,47 -1,00 -1,000 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi ProdukƟf Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi ProdukƟf 5.000.000 6.000.000 6.000.000 1.895.000 4.941.200 5.932.750 5.979.000 1.861.600 98,82 98,88 99,65 98,24 -1,00 -1,000 J u m l a h 1.933.032.180 1.770.715.629 1.815.552.3331.683.201.435 1.748.511.067 1.905.819.276 1.740.094.039 1.786.095.893 1.631.251.073 1.681.482.068 98,59 98,27 98,38 96,91 96,17 -0,02 -0,031 Berdasarkan tabel 10.10 menggambarkan baik kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap seksi di Kapanewon Panjatan. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan. Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 22 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan dari perangkat daerah Kapanewon Panjatan sesuai dengan fungsi fungsi menurut perbup Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan Adalah:

1.11 (sebelas) Kalurahan di wilayah Kapanewon Panjatan
2.Sekolah
3.Tokoh Masyarakat;
4.Tokoh Agama;
5.Lembaga/ kelompok seni dan tradisi/ sanggar;
6.Warga masyarakat. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Panjatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon. 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan mendasar tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Panjatan adalah sebagai berikut berikut:
1.Bidang Pendidikan dan Kesehatan

a.Belum optimalnya capaian layanan pendidikan Layanan Pendidikan belum optimal, hal ini terlihat dari Rata-rata lama sekolah masih rendah, Kurangnya cakupan layanan perpustakaan daerah, Kemampuan literasi dan numerasi masyarakat yang masih kurang, Rendahnya minat baca masyarakat;
b.Belum Optimalnya kualitas tenaga kerja Hal ini terlihat bahwa di Kapanewon Panjatan masih terdapat banyaknya tenaga kerja yang kurang optimal baik dari segi produktifitas dan kemampuannya, kompetensi pelaku usaha belum optimal;
c.Belum Terciptanya ketahanan keluarga dan kesetaraan gender yang optimal Hal ini terlihat Rendahnya kualitas kesehatan, Kepesertaan KB yang belum optimal, belum optimalnya pemberdayaan gender, belum Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 23 optimalnya pendampingan korban dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d.Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan Hal ini terlihat dari Jumlah pengangguran yang tinggi, peningkatan garis kemiskinan, ketimpangan wilayah yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah;
e.Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja. Kurang meratanya cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
1. 2.Bidang Ekonomi
a.Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah Masih rendahnya jumlah pariwisata yang terdapat di Kapanewon Panjatan,
b.Belum tercapaiannya kemandirian eknomi daerah Nilai usaha perdanganan masih rendah, Belum terciptanya iklim perdagangan, Kontribusi sektor industri pengolahan yang memiliki tren penurunan, Perwujudan kawasan peruntukan industry, Terbatasnya penggunaan tekologi produksi, Belum optimalnya sistem kelembagaan koperasi, Masih terbatasnya jenis usaha koperasi, Kurangnya nilai tambah produk UMKM.
c.Ancaman Alih Fungsi Lahan Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian belum ada database yang lengkap tentang status tanah dan penguasaannya Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penerbitan rekomendasi untuk izin usaha yang terkait dengan penggunaan lahan dan tata ruang wajib memperhatikan Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa usaha explorasi dan eksploitasi harus memperhatikan factor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup serta mempedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah. Hal ini perlu diperhatikan karena hal tersebut akan berdampak pada kondisi sosial dan lingkungan kemasyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) akan menimbulkan dan konflik di masyarakat dan tentunya menjadi pelanggaran terhadap perda. Faktor pendorong dalam memberikan pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:
1. 1.Telah memiliki Perda RTRW Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 24
2. 2.Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong.
3. 3.Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran. Sedangkan faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :
4. 1.Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan
5. 2.Keterbatasan SDM Tabel 11.11 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Panjatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Pendorong

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah  Kurang tersosialisasinya Perda RTRW  Terdapat bangunan baru di jalur hijau/pertanian  Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan  Keterbatasan SDM  Kurangnya pemahaman masyarakat terkaitaturan perundang- undangan  Kewenangan pelayanan perijinan kecamatan terbatas/skal a kecil  Telah memiliki Perda RTRW/ produk hukum daerah berupa perda yang mengatur secara teknis tentang pemanfaatan ruang  Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong  Masyarakat masih relative mudah diingatkan jika terjadi pelanggaran 2.2.2 Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 25 sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam renstra ini. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik focused group discussion (FGD), yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya: aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhalayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi). 26 Tabel 12.12 Perumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Panjatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya Rendahnya produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Panjatan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan Belum optimalnya kondisi keamanan dan Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman 27 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional kenyamanan lingkungan masyarakat berkelanjutan; Kualitas Layanan Publik Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Masih ada potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Panjatan (banjir) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 28 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air. Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local; Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat SDM Belum Kompetitif Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif Transformasi Ekonomi Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah 29 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Panjatan adalah:

1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5.Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 30 Tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Panjatan periode tahun 2025 – 2029 berdasarkan visi-misi “Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam kurun waktu 2025 – 2029 mendatang yang mencakup:
1.Pengoptimalan capaian atas perencanaan Rencana Strategis yang dilaksanakan tahun 2025-2029 untuk fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha untuk dapat tercapai diperiode perecanaan selanjutnya.
2.Penjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kapanewon Panjatan).
3.Penjabaran gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
4.Rumusan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 13.13. Tabel 13.13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Satuan Baselin e 2024 Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86.80 86.85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Nilai A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 31 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP perangkat Daerah Predika t A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP perangkat daerah Nilai 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 92,77 92,78 92,79 92,80 92,81 92,82 92,83 3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah :

a.Kebijakan dalam mengimplementasikan program panewu, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan
b.Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kapanewon yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut makan disusunlah penahapan renstra perangkat daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut : Tabel 14.14 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V (2030) 2026 2027 2028 2029 2030 Konsolidasi Pondasi/ persiapan Penguatan Kapasitas Pemantapan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsoliadsi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelaƟhan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelaƟhan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP Ɵndak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat opƟmalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan parƟsipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui prakƟk baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 32 pelaporan dan pengendlaian penendalian internal di level operasional. Strategi pembangunan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Panjatan tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 15.15 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ISU STRATEGIS:
1. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. 2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3. 3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. 4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5. 5.Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6. 6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7. 7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8. 8.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Visi : Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif Serta Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Dan Demokratis Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 33 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel  Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja  Menyusun dokumen perencanaan (renstra, renja) yang terukur, berbasis indikator kinerja utama (IKU)  Mengintegrasikan perencanaan penganggaran dan pelaporan dalam kerangka SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  Mengembangkan indikator kinerja yang SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)  Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur  Melaksanakan pelatihan/managemen, kenerja bagi pejabat perencana, pengelola program, dan evaluator  Mendorong budaya kerja berbasis kinerja, bukan hanya kepatuhan administratif. Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 34 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut: 35 Tabel 16.16 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator/Outcame/ Output Satuan Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kecamatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 94,74 100 1.921.899.400. 100 1.943.210.948 100 1.938. 943.407 100 1.958.332.841 100 1.977.916.169 100 1.997.695.330 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 100% 23 9.281.300 23 6.563.200 7.380.900 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 100% 3 6.790.200 2 3.085.500 4.702.500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 100% 21 2.491.100 21 3.477.700 2.678.400 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Output: Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 100% 14 1.622.702.576 14 1.639.471.928 1.647.022.230 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 100% 294 1.592.409.976 280 1.608.196.328 1.608.196.328 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 100% 12 27.427.600 12 27.877.600 35.369.202 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan 100% 12 2.865.000 14 3.398.000 3.456.700 36 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator/Outcame/ Output Satuan Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Laporan 100% 2 31.725.900 2 37.625.400 22.989.434 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 100% 12 23.370.000 12 29.310.000 14.656.442 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 100% 4 8.355.900 6 8.332.992 8.332.992 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 100% 12 78.911.300 42 79.458.600 80.458.600 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 100% 11 62.344.900 11 62.682.000 62.900.000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 100% 15 16.566.400 6 16.776.600 17.558.600 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 100% 0 0 0 0 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 100% 5 20.398.900 0 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 100% 5 20.398.900 0 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 37 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator/Outcame/ Output Satuan Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Output Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 158.879.42424 180.091.820 181.092.243 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 100% 12 127.592.016 12 151.207.388 151.807.388 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 100% 12 31.287.408 12 28.884.432 29.284.855 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 33.582.500100 60.214.200 100 65.371.500100 67.357.455 100 70.163.571 100 72.405.593 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 100% 100 27.068.200 100 54.318.200 55.212.900 57.189.455 59.595.571 61.336.713 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 100% 10 10.279.800 40.279.800 40.500.000 41.000.000 42.939.791 44.214.263 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 100% 7 16.788.400 6 14.038.400 14.712.900 16.189.455 16.655.790 17.122.450 Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100% 100 6.514.300 100 5.896.000 10.158.600 10.168.000 10.568.000 11.068.880 Output: Terlaksananya Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Laporan 100% 12 6.514.300 12 5.896.000 10.158.600 10.168.000 10.568.000 11.068.880 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator/Outcame/ Output Satuan Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 26.140.500 6 26.140.500 28.379.413 29.241.566 30.459.771 31.433.089 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Output: Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 6 6 26.140.500 6 26.140.500 28.379.413 29.241.566 30.459.771 31.433.089 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 100% 7 26.140.500 6 26.140.500 28.379.413 29.241.566 30.459.771 31.433.089 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100% 60.032.200 60.031.900 65.173.586 7 67.153.528 100 69.951.149 72.186.383 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah Output : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 76 76 19.001.300 1 19.001.300. 21.500.000 22.914.580 24.914.250 26.915.750 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 4 41.030.900 4 41.030.600 43.673.586 44.238.948 45.036.899 45.270.633 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 18.407.200 18.407.200 19.983.762 20.590.859 21.448.675 - 22.134.050 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator/Outcame/ Output Satuan Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Output: Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 18.407.200 18.760.514 19.983.762 20.590.859 21.448.675 - 22.134.050 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 18.407.200 6 18.760.514 6 19.983.762 6 20.590.859 6 21.448.675 6 22.134.050 Sekretariat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*) Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Kelembagaan danKetatalaksanan 100% 3 15.660.800 21.660.000 100 8.203.494 8.501.122 8.501.122 - 8.501.122 Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 23.438.556 100 24.288.923 100 24.288.923 100 24.288.923 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Kelembagaan danKetatalaksanan Output: Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 15.660.800 2 21.660.000 2 8.203.494 8.501.122 2 8.501.122 2 8.501.122 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/dan Kalurahan/Keluraha N Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Laporan 3 3 15.660.800 2 21.660.000 2 8.203.494 8.501.122 2 8.501.122 2 8.501.122 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Kebudayaan Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 23.438.556 100 24.288.923 100 24.288.923 100 24.288.923 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 30.000.000 3 100.000.000 3 23.438.556 3 24.288.923 3 24.288.923 12 24.288.923 Gelar Budaya Jogja Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja Laporan 1 1 30.000.000 3 100.000.000 3 23.438.556 3 24.288.923 3 24.288.923 12 24.288.923 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 40 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program Pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kapanewon Panjatan dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Tetapi program-program di Kapanewon Panjatan tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel berikut: Tabel 17.17 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Panjatan No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rancangan RENSTRA Kapanewon Panjatan untuk dari tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut: Tabel 18.18 Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 41 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 92,78 92,79 92,80 92,81 92,82 92,83 3 Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Tetapi program-program di Kapanewon Panjatan tidak secara spesifik tercantum sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD)seperti dalam tabel berikut: Tabel 19.19 Indikator Kinerja Perangkat Daerah No Indikator Satuan TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-

2029.Indikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Panjatan tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai. Tabel 20.20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah No Indikator Satuan TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 42 evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Kapanewon Panjatan sebagaimana tabel 21.21 : Tabel 21.21 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Setiap Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 100 100 100 100 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 100 100 100 100 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 94,74 100 100 100 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 100 100 100 100 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 100 100 100 100 7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 43 Rancangan Renstra akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kapanewon Panjatan dan menjadi pedoman bagi Kapanewon untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029. 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 44
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Panjatan. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 45 Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Panjatan. . Panjatan, 18 September 2025 Plt. PANEWU PANJATAN SUTRISNA, S.Sos NIP. 196903161996031004 Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 46 LAMPIRAN
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan
4.Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Rencana Strategis Kapanewon Panjatan 2025-2029 47 Peta Kinerja Perangkat Daerah TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah Indikator: Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Nilai SPIP Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelayanan Non Perizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 48 Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Satuan Cara Perhitungan Baseline 2024 Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri 86.80 86.85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Nilai Penilaian kemenpan RB A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 49 Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan No Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri oleh perangkat daerah 92,77 92,7 8 92,79 92,8 0 92,8 1 92,8 2 92,8 30 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 3 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 3,0 - 4,0 50 Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 1.354 954 974 1.087 1.099 1.11 2 1.129 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 1.354 954 974 1.087 1.099 1.11 2 1.129 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 51 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % (Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani 10 10 10 10 9 9 9 Jumlah Gangguan TRANTIBUM 10 10 10 10 9 9 9 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 52 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 53 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 Lampiran Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 SARAN DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Hari dan Tanggal : 9 September 2025 Tempat : Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia PD : Kapanewon Panjatan Berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Pengasih terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, maka yang perlu dilakukan revisi/penyempurnaan/tindaklanjut, meliputi:
1.Bab I Landasan Hukum 1) Agar menghapus regulasi yang sudah tidak relevan 2) Memperbaharui Kepmendagri 900 menjadi Kepmendagri Perubahan Ketiga tahun 2025 3) Agar menambahkan regulasi tentang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yakni Perda Nomor 5 Tahun 2025
2.Bab II

a.Kelompok sasaran layanan agar dijabarkan dalam satu sub bab yakni sub bab 2.1.4
b.Pada tabel Isu Strategis Perangkat Daerah agar menambahkan isu-isu KLHS RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah
c.Agar menambahkan narasi penjelasan mengenai isu-isu strategis Perangkat Daerah
1. 3.Bab III
a.Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tabel agar disesuaikan dengan format pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan merevisi angka target IKM
b.Strategi dan Arah Kebijakan 1) Penahapan Renstra agar disusun mendasarkan rumusan perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah 2) Pada Tabel Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah, format agar disesuaikan dan mencantumkan Arah Kebijakan RPJMD
1. 4.Bab IV
a.Pada tabel rencana pendanaan agar disusun dengan format Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 serta menambahkan outcome program dan output kegiatan. Kemudian pada agar disesuaikan dengan pendanaan program pada RPJMD
b.Perlu menambahkan tabel IKP
1. 5.Lampiran Agar menambahkan lampiran dokumen berupa peta kinerja dan metadata indikator Tujuan, Sasaran, dan Program tahun 2025-2029. RENSTRA TAHUN 2025-2029 KAPANEWON GALUR PEMERINTAH KAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 Rencana Strategis 2025-2029 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Galur Tahun 2025–2029 ini dapat kami selesaikan.. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kapanewon Galur. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon dalam kurun waktu lima tahun ke depan, serta merupakan landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan partisipasi aktif yang telah diberikan. Kami juga menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kapanewon Galur. Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam mewujudkan Kapanewon Galur yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Galur, 18 September 2025 PANEWU GALUR YULIANTA NUGRAHA, SIP. MSi (Pembina Tingkat I, IVb) NIP. 19740720 1995031004 Rencana Strategis 2025-2029 3 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………….. 1 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………… 1 1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………… 3 1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………… 3 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH …………………………………………………….. 5 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah …………………………... 5 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ……………… 5 2.1.1.1 Tugas Perangkat Daerah ……………………………… 5 2.1.1.2 Fungsi Perangkat Daerah …………………………….. 6 2.1.1.3 Struktur Perangkat Daerah …………………………… 7 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ………………………………. 8 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………. 10 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan …………………………………… 14 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 15 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah ……………………………………… 16 2.1.4.3 Kerja Sama Daerah yangmenjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah …………………………….………. 16 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Peranglat Daerah ………………… 17 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ………………. 17 2.2 Isu Strategis ……………………………………………………… 19 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …………… 25 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah …………………… 25 2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.. 27 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ………………………………. 30 1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan ……………………………….. 30 2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ………………………….. 36
2. 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………………….. 37
3. 4.2.2 Target Kinerja Penyeenggaraan Urusan Pemerinthan Daerah Tahun 2025-2029 37 Rencana Strategis 2025-2029 4 Daftar Lampiran : 1 Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Galur 2 Metadata Indiktor Tujuaan Perangkat Daerah 3 Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah 4 Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 4.2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Perangkat Daerah BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………. 39 1 Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………….. 39 2 Pengendalian dan Evaluasi ………………………………………….. 39 Rencana Strategis 2025-2029 5 Berdasarkan Paraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki Rencana Strategis 2025-2029 6 keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Renstra Kapanewon Galur ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, dan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Galur. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kapanewon Galur. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akrir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Galur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104);
b.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ;
c.Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah.
d.Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
e.Peraturan memerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Strategis 2025-2029 7
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022)
j.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
k.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029
l.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FUngsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
m.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Panewu. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud di susunnya Rencana Strategis Kapanewon Galur sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2025 – 2029. Dalam Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 Kapanewon Galur Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Galur adalah:
1. 1.Memaksimalkan capaian atas perencanaan Rencana Strategis yang dilaksanakan tahun 2025-2029 untuk fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha untuk dapat tercapai diperiode perecanaan selanjuntya.
2. 2.Untuk menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kapanewon Galur).
3. 3.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah; Rencana Strategis 2025-2029 8
4. 4.Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Rencana Strategis 2025-2029 9 Kelompok sasaran layanan berisikan uraian layanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada mitra perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha serta perguruan tinggi/akademisi 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Menggambarkan mitra perangkat daerah yng mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang erdir dar instansi pemrintah kbupaten dan prpini, pemerintah kalurahan serta lembaga masyarakat dan sector swasta 2.1.4.2. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Menggambarkan BUMD yang mendukung pencapaian kinerja perangkat Daerah. 2.1.4.3. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Menggambarkan keja sama antara perangkat daerah dengan phak ketiga maupun instansi lain di luar pemerintah desa dan kapanewon. 2.2 Permaslahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan perangkat daerah yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Menguraikan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah beserta target kinerjanya 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 Rencana Strategis 2025-2029 10 Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah selama tahun 2025-2030 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

(1)Uraian Program
(2)Uraian Kegiatan
(3)Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Target keberhasilan penapaian tujuan dn sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat daerah 4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daeah tahun 2025-2029 melalui IKK 4.2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Perangkat Daerah Indikator kinerja program adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangat Daerah yang telah ditetapkan di Renstra. 1) Sekretariat Kapanewon.
1. a.Sekretariat kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan kapanewon.
2. b.Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu.
3. c.Dalam melaksanakan ketugasan Kesekretariatan, Sekretariat terdiri dari Pimpinan Sub. Bagian – Sub, Bagian, yakni :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Kepala Sub.
  2. 2.Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan. 2). Jawatan Praja. Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan Rencana Strategis 2025-2029 12 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan. 3). Jawatan Keamanan. Jawatan Keamanan dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon. 4). Jawatan Kemakmuran. Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keiistimewaan di bidang tata ruang. 5). Jawatan Sosial Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keiistimewaan yang ditugaskan dibidang kebudayaan. 6). Seksi Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. 2.1.1.2 Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, selain melaksanakan tugas-tugas urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, maka Kapanewon mempunyai fungsi sebagaimana tersebut dibawah ini yang meliputi:
4. a.Menyusun rencana kerja Kapanewon Rencana Strategis 2025-2029 13
5. b.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
6. c.Pengoordinaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. d.Pengoordinasian upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum.
8. e.Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati .
9. f.Penggoordinasian pemelihatraan prasarana dan sarana pelayanan umum.
10. g.Pengoorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon.
11. h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan.
12. i.Pelaksanaan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. j.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon.
14. k.Pelaksanaan penugasan Sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan.
15. l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon.
16. m.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
17. n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.3. Struktur Perangkat Daerah Struktur Susunann organisasi dan tata kerja Kapanewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan adalah sebagai berikut :
18. a.Panewu
19. b.Sekretariat, terdiri atas : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
20. c.Jawatan Praja;
21. d.Jawatan Keamanan;
22. e.Jawatan Kemakmuran;
23. f.Jawatan Sosial;
24. g.Jawatan Pelayanan Umum; dan Bagan susunan organisasi Kapanewon jabatan struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut : Rencana Strategis 2025-2029 14 Gambar 2.1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON GALUR PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2024 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KAPANEWON DAN KELURAHAN 2.2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia yang berada di sektor pemerintahan berperan penting atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara sangat penting sebagai pelaksana dari usaha kegiatan pemerintah. Sumber Daya Manusia Kapanewon Galur pada tahun 2025 adalah sebanyak 20 (Dua puluh) orang dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak dan 1 (satu) orang tenaga outshoursing. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 557/C/2024 tentang tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja , Kapanewon Galur masih kekurangan pegawai sejumlah 9 (sembilan) orang pegawai. Namun demikian mengingat kedepan pekerjaan semakin sulit dan kompleks, kekurangan pegawai pada OPD kapanewon sangat berpengaruh, sehingga berharap mendapat perhatian untuk dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Galur didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut: Rencana Strategis 2025-2029 15 Tabel 2.2.2.1 Kondisi Pegawai (ASN dan PTT) pada Kapanewon Galur Kabupaten Kulon progo No Uraian Laki-Laki Perempuan Total 1 Jumlah Pegawai ASN 8 11 19 CPNS - 1 1 PTT 2 1 3 Outshorsing 1 - 1 Jumlah 11 13 23 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan: Golongan IV 3 2 5 Golongan III 4 8 12 Golongan II 2 1 3 Golongan I - - - Jumlah 9 11 20 3 Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejangan Terakhir : Diklatpim III 1 1 2 Diklatpim IV/Adum/PKP 2 6 8 Jumlah 3 7 10 Rencana Strategis 2025-2029 16 Tabel 2.2.2.2 Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan pada Kapanewon Galur Kabupaten Kulon progo No Uraian Laki-Laki Perempuan Total 1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
25. a.Strata 2 (Magister) 3 1 4
26. b.Strata 1 (Sarjana) - 8 8
27. c.Diploma - 3 3
28. d.SLTA 5 - 5
29. e.SLTP - - -
30. f.SD - - Jumlah 8 12 20 2 Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa :
31. a.L-IV - - -
32. b.L-II - - - Jumlah - - - Jumlah 8 11 19 Asset yang dimiliki oleh Kantor Kapanewon Galur, untuk sarana dan prasarana perkantoran yang ada hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan, namun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:
33. a.Keterbatasan ruangan kerja dan makin bertambahnya arsip dan penambahan sarana penunjang pelaksana pekerjaan seperti tempat-tempat penyimpanan alat dan asset kantor yang belum mencukupi sangat mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja sehingga diperlukan rehab gedung kantor dan pemeliharaan berupa penataan ruangan kantor dengan design perkantoran standard;
34. b.Bahwa kondisi sarana penunjang lainnya sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga memerlukan pemeliharaan seperti rehab kamar mandi, rehab ruang pelayanan, pengecatan Gedung kantor dll. Rencana Strategis 2025-2029 17
35. c.Sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik perlu kelengkapan prasarana pelayanan yang belum terpenuhi yaitu Belum adanya kamar mandi / toilet bagi penyandang diffabel yang berdampingan atau berdekatan dengan ruang pelayanan dan penataan ruang pelayanan umum yang belum sesuai standar;
36. d.Kebutuhan aset yang biaya tinggi sehingga perlu dukungan anggaran Kapanewon Galur yakni masih kekurangan 2 kendaraan roda 2, karena kendaraan ini sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kantor, maka sangat diperlukan dan perlunya dianggarkan untuk pengadaan kendaraan bermotor.
37. e.Sarana dan Prasana peralatan kerja lainnya yang sudah digunakan dalam waktu yang lama sehingga memerlukan pemeliharaan yang besar dan di perlukan dukungan dana untuk mengganti yang sudah tidak optimal digunakan lagi yakni Kekurangan Laptop, PC dan Printer, mengingat kebutuhan peralatan kerja tersebut sangat di perlukan maka sangat di perlukan penganggaran untuk pengadaaan peralatan tersebut. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Kapanewon Galur menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepetan, ketepatan dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan perizinan dan surat menyurat umumnya berjalan dengan lancar dengan adanya penerapan sisten digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterrbatasan sumber daya, upaya peningkatan trasnparasi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus di dorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih rensponsif dan akuntable. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kapanewon Galur dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan target renstra, realisasi capaian dan rasio capaiannya secara umum menunjukkan pencapaian yang baik dengan rasio caaian 100% selama 5 tahun berturut-turut (2020-2024), Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh kapanewon Galur berhasil direalisasikan dengan efektif, beberapa poin penting dari analisis tersebut adalah : - Realisasi IKM Kapanewon Galur dari tahun 2025 sampai dengan 2024 yang selalu melebih target dengan persentase lebih dari 100% - Indikator Persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 juga terealisasi 100% Rencana Strategis 2025-2029 18 - Indikator Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan terlihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang mencapai 100%. Hal ini dapat di lihat dari tabel kinerja pelayanan kapanewon galur sebagai berikut : Rencana Strategis 2025-2029 19 abel 2.1.3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 NO. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rata rata Prosentase Pencapaian Program Masing masing Perangkat Daerah 100 100 100 100 100% 100% 2 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 81.70 88,89 81,70 88,89 100% 100% 3 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79,26 80,26 81 84,25 84,50 86,611 83,08 82,679 86,108 84,776 109% 104% 102% 102% 100% 5 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 88,32 88,89 94,12 97,37 98,25 88,70 88,89 94,12 97,37 98,25 100% 100% 100% 100% 100% Target Renstra dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat terealisasi 100% Bahkan untuk Indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 realisaasi diatas 100% Rencana Strategis 2025-2029 20 Tabel : 2.1.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun Ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp) Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Angga ran Reali sasi Belanja Tidak Langsung 1.585.528.788,75 1.479.026.789 1.270.483.173 1.228.362.069 80,13% 83,05% -7% -3% Belanja Pegawai 1.585.528.788,75 1.479.026.789 1.270.483.173 1.228.362.069 80,13% 83,05% -7% -3% Belanja Langsung 373.097.900 424.926.550 345.740.430 409.399.268 92,67% 96,35% 14% 18% Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 330.647.900 415.864.750 304.530.430 400.664.268 92,10% 96,34% 26% 32% Belanja Modal 42.450.000 9.061.800 41.210.000 8.735.000 97,08% 96,39% -79% -79% Belanja Operasi 1.844.314.282 1.793.358.327 1.973.587.430 1.673.648.128 1.727.260.835 1.902.239.657 90,75% 96,31% 85,97 4% 8% Belanja Pegawai 1.479.026.790 1.334.122.569 1.425.847.554 1.260.454.026 1.272.884.693 1.372.661.257 85,22% 95,41% 83,05 6% Bekanja Barang dan Jasa 422.978.816 459.235.758 547.739.876 413.194.102 454.376.142 529.578.400 97,69% 98,94% 96,34 14% Belanja Modal 0 39.503.300 0 0 38.551.500 - 0,00% 97,59% 96,39 0% -50% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 39.503.300 0 0 38.551.500 0 0,00% 97,59% 96,39 -50% Jumlah 1.958.626.689 1.903.953.339 1.844.314.282 1.832.861.627 1.973.587.430 1.616.223.603 1.637.761.337 1.673.648.128 1.765.812.335 1.902.239.657 82,52% 86,02% 91% 96% 91,18 Rencana Strategis 2025-2029 21 Tabel 2.1.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Galur Kabupaten Kuon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 Angga ran Reali sasi PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 113.427. 900 112.552.7 20 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 64.057.9 00 63.305.12 0 99 % Penyediaan Jasa Keuangan 19.000.0 00 18.992.60 0 100 % Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 30.370.0 00 30.255.00 0 100 % PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN EVALUASI 9.515.00 0 9.453.000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 5.935.00 0 5.908.200 100 % Penyusunan Laporan Keuangan 710.000 698.200 98 % Penyusunan Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 2.870.00 0 2.846.600 99 % Rencana Strategis 2025-2029 22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRAS ARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA OPD 169.450. 000 157.277.9 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 42.450.0 00 41.210.00 0 97 % Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 127.000. 000 116.067.9 10 91 % PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN 36.940.0 00 36.859.00 0 Pelayanan Sosial Kemasyarakatan 20.560.0 00 20.531.60 0 100 % Pelayanan Umum Kecamatan 16.380.0 00 16.327.40 0 100 % PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N KECAMATAN 150.267. 000 132.069.4 00 Peningkatan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa/Kelurahan 32.490.0 00 32.447.00 0 100 % Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan 47.190.0 00 47.173.20 0 100 % Peningkatan Wawasan Kebangsaan 21.460.0 00 7.510.000 35 % Penyusunan Database Kecamatan 2.164.00 0 2.135.100 99 % Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah 29.338.0 00 25.240.20 0 86 % Rencana Strategis 2025-2029 23 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif 1.585.00 0 1.578.200 100 % Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan 5.840.00 0 5.805.700 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 10.200.0 00 10.180.00 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 1.819.066.58 9 1.745.456.006 1.659.568.12 7 1.673.503.630 - 1.552.373.137 1.518.241.178 1.372.591.599 1.610.945.359 85 % 87 % 83 % 96 % -3% 2% Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.856.000 10.881.000 6.596.000 9.031.200 6.751.000 10.811.000,00 6.452.718 8.828.263 98 % 99 % 0% 98 % 19% 19% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.171.000 8.196.000 4.286.000 5.973.400 4.117.000 8.150.000 4.205.586 5.826.249 99 % 99 % 98 % 98 % 29% 29% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.685.000 2.685.000 2.310.000 3.057.800 2.634.000 2.661.000 2.247.132 3.002.014 98 % 99 % 97 % 98 % 6% 6% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.513.521.78 9 1.513.931.790 1.341.697.06 9 1.430.026.354 1.262.487.169 1.295.327.026 1.059.640.477 1.376.777.689 83 % 86 % 79 % 96 % -2% 5% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.479.026.78 9 1.479.026.790 1.300.222.56 9 1.387.447.554 1.228.362.069 1.260.454.026 1.018.688.680 1.334.261.257 83 % 85 % 78 % 96 % -2% 5% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 31.425.000 32.175.000 38.762.500 39.147.500 31.084.200 32.167.000 38.305.600 39.139.760 99 % 100 % 99 % 100 % 8% 8% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / 3.070.000 2.730.000 2.712.000 3.431.300 3.040.900 2.706.000 2.646.197 3.376.672 99 % 99 % 98 % 98 % 5% 5% Rencana Strategis 2025-2029 24 Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.430.000 91.830.716 35.100.500 37.131.000 114.107.548 91.653.216 34.800.995 33.046.557 100 % 100 % 99 % 89 % -25% -29% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.750.000 68.730.716 12.000.500 15.771.000 68.427.548 68.553.216 11.772.329 15.358.269 100 % 100 % 98 % 97 % -17% -17% Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.680.000 23.100.000 23.100.000 21.360.000 45.680.000 23.100.000 23.028.666 17.688.288 100 % 100 % 100 % 83 % -19% -24% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.083.800 - 39.503.300 - 8.735.000 38.551.500 96 % 0% 98 % 0% -67% -67% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.083.800 39.503.300 - 8.735.000 38.551.500 - 96 % 0% 98 % 0% -67% -67% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.014.558 95.140.776 84.765.609 94.963.747 0% 0% 100 % 100 % 4% 4% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.209.982 35.272.760 28.961.033 35.095.731 0% 0% 99 % 99 % 7% 7% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.804.576 59.868.016 55.804.576 59.868.016 0% 0% 100 % 100 % 2% 2% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.007.400 128.812.500 72.650.100 102.174.300 - 142.822.420 120.449.936 71.277.300 97.329.103 91 % 94 % 98 % 95 % -7% -7% Rencana Strategis 2025-2029 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.051.900 73.644.200 56.838.700 69.189.803 0% 0% 98 % 94 % 9% 7% Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.598.700 9.081.300 3.577.000 8.876.300 0% 0% 99 % 98 % 51% 49% Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 157.007.400 128.812.500 10.999.500 19.448.800 142.822.420 120.449.936,0 0 10.861.600 19.263.000 91 % 94 % 99 % 99 % -11% -10% PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK 28.535.000 31.434.200 30.300.000 29.215.400 - 28.449.200 30.611.200 30.156.962 28.209.207 100 % 97 % 100 % 97 % 1% 0% Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon 20.737.000 23.493.500 23.300.000 22.870.400 - 20.670.800 22.691.500 23.226.040 21.917.505 100 % 97 % 100 % 96 % 4% 2% Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.922.000 7.661.500 7.500.000 5.186.700 6.887.200 6.899.500,00 7.464.016 4.928.283,00 99 % 90 % 100 % 95 % -7% -9% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.815.000 15.832.000 15.800.000 17.683.700 13.783.600 15.792.000 15.762.024 16.989.222,00 100 % 100 % 100 % 96 % 9% 7% Rencana Strategis 2025-2029 26 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.798.000 7.940.700 7.000.000 6.345.000 - 7.778.400 7.919.700 6.930.922 6.291.702 100 % 100 % 99 % 99 % -6% -7% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.798.000 7.940.700 7.000.000 6.345.000 7.778.400 7.919.700,00 6.930.922 6.291.702,00 100 % 100 % 99 % 99 % -6% -7% PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.188.000 21.026.000 20.500.000 20.061.000 - 15.146.000 20.987.000 20.374.250 18.739.937 100 % 100 % 99 % 93 % 11% 9% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.188.000 21.026.000 20.500.000 20.061.000 - 15.146.000 20.987.000 20.374.250 18.739.937 100 % 100 % 99 % 93 % 11% 9% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.188.000 21.026.000 20.500.000 20.061.000 15.146.000 20.987.000,00 20.374.250 18.739.937,00 100 % 100 % 99 % 93 % 11% 9% PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM 36.878.750 48.241.900 48.500.000 98.868.400 - 36.831.400 48.215.900 47.903.089 95.904.212 100 % 100 % 99 % 97 % 45% 43% Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 36.878.750 48.241.900 48.500.000 98.868.400 - 36.831.400 48.215.900 47.903.089 95.904.212 100 % 100 % 99 % 97 % 45% 43% Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1.918.000 13.051.200 12.500.000 30.404.800 1.911.800 13.041.200,00 12.454.510 30.209.081,00 100 % 100 % 100 % 99 % 240% 240% Rencana Strategis 2025-2029 27 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 34.960.750 35.190.700 36.000.000 68.463.600 34.919.600 35.174.700,00 35.448.579 65.695.131,00 100 % 100 % 98 % 96 % 31% 29% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA 22.452.600 17.633.100 18.000.000 13.938.900 - 22.431.600 17.612.600 17.929.454 10.601.061 100 % 100 % 100 % 76 % -14% -20% Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.452.600 17.633.100 18.000.000 13.938.900 - 22.431.600 17.612.600 17.929.454 10.601.061 100 % 100 % 100 % 76 % -14% -20% Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 22.452.600 17.633.100 18.000.000 13.938.900 22.431.600 17.612.600 17.929.454 10.601.061 100 % 100 % 100 % 76 % -14% -20% PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 100.000.000 98.000.000 - - 98.306.560 97.930.725 0% 0% 98 % 100 % -1% 0% Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - 100.000.000 98.000.000 - - 98.306.560 97.930.725 0% 0% 98 % 100 % -1% 0% Gelar Budaya Jogja 100.000.000 98.000.000 98.306.560 97.930.725 0% 0% 98 % 100 % -1% 0% PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSA NAAN - - 35.000.000 40.000.000 - - - 34.907.408 39.909.159 0% 0% 100 % 100 % 5% 5% Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Urusan Keistimewaan - - 35.000.000 40.000.000 - - - 34.907.408 39.909.159 0% 0% 100 % 100 % 5% 5% Rencana Strategis 2025-2029 28 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han 35.000.000 40.000.000 34.907.408 39.909.159 0% 0% 100 % 100 % 5% 5% Rencana Strategis 2025-2029 29 Berdasarkan Tabel diatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Galur dari tahun pertama ke tahun ke dua mengalami penurunan namun untuk realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun pertama ke tahun kedua yakni dari 80,13 % menjadi 83,05%, hal ini juga terlihat dari risio pertumbuhan anggaran -7 dan rasio realisasi -3. Sedangkan untuk tahun ketiga yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun kelima yaitu 2024 untuk jumlah anggaran mengalami kenaikan hal ini terlihat dari rasio pertumbuhan anggaran 4% dan untuk realisasi pada tahun kelima mengalami penurunan yakni dri 96,31% menjadi 85,97%, hal ini disebabkan karna adanya mandatori dari pemerintah untuk melakukn efiiensi anggaran. Berdasarkan data pada Tabel diatas kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Kapanewon Gaur dari tahun 2022- 2023 mengalami kenaikan, namun di tahun 2024 sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini menyebabkan pengurangan belanja pada beberapa rekening belanja APBD. , Kapanewon Galur mampu melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahwa kegiatan yang telah direncanakan dan hal hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal, Adapun Faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah sebagai berikut :
  1. 1.Adanya Komitmen pimpinan dan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. 2.Memaksimalkan Sumber Dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan dimana selama kurun waktu 2 tahun yaitu 2023 dan 2024 telah beberapa kali terjadi refocousing akibat Perekonomian Negara yang belum stabil.
  3. 3.Melaksanakan Kegitan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Rencana Strategis 2025-2029 30 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Kapanewon Galur merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. berikut kelompok sasaran layanan Kapanewon Galur yang mendukung kualitas penyelenggaan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan kelompok sasaran sebagai berikut:
  4. 1.Masyarakat Umum: a) Individu: Mencakup semua warga yang berdomisili di wilayah Kapanewon Galur, tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial. Mereka berhak mendapatkan pelayanan publik yang disediakan oleh Kapanewon Galur antara lain: Surat Pengantar Nikah, Surat Dispensasi Nikah, Surat Permohonan Cerai, Surat Keterangan ahli waris, Surat Keterangan Kehilangan dan Surat Keterangan Tidak Mampu. b) Keluarga: Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga menjadi sasaran layanan. Program-program seperti kesehatan keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. c) Kelompok Masyarakat: Kelompok-kelompok seperti kelompok tani, kelompok UMKM, atau organisasi masyarakat lainnya juga menjadi sasaran layanan. Kapanewon dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, atau fasilitas lainnya.
  5. 2.Pemerintah Desa/Kelurahan: a) Perangkat Desa/Kelurahan: Kapanewon memiliki peran koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan. Layanan seperti pelatihan, konsultasi, dan bantuan teknis diberikan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. b) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan: Lembaga-lembaga seperti BPKal, LPMKal, PKK, dan Karang Taruna juga menjadi mitra kerja kapanewon. Kapanewon dapat memberikan dukungan dan fasilitasi untuk memperkuat peran lembaga-lembaga ini dalam pembangunan masyarakat. Rencana Strategis 2025-2029 31
  6. 3.Sektor Swasta: a) Pelaku Usaha: Kapanewon dapat memberikan layanan perizinan, informasi, dan fasilitasi bagi pelaku usaha yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. b) Organisasi Swasta: Organisasi swasta seperti LSM atau yayasan yang bergerak di bidang sosial juga dapat menjadi mitra kerja kapanewon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  7. 4.Pihak Terkait Lainnya:
38. a.Instansi Pemerintah Lain: Kapanewon juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, baik di tingkat kabupaten dan provinsi, dalam rangka memberikan pelayanan yang terpadu kepada Masyarakat.
39. b.Media Massa: Media massa dapat menjadi mitra kapanewon dalam menyebarluaskan informasi mengenai program-program pemerintah dan layanan publik yang tersedia.
40. c.Pihak Perbankkan, Kapanewon galur juga bekerja sama dengan Lemabaga keuangan, Perbankkan dan Perkreditan. Di wilayah Kapanewon Galur terdapat 3 Bank Umum Yakni BPD, BRI dan Bank Nusamba Temon. Bank Perkreditan rakyat yakni BPR Bank Pasar dan ada 34 Lembaga Keuangan Lainnya. 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kapanewon Galur selama periode tahun 2025 -2029, sinergi dan kemitraan dengan berbagai perangkat daerah menjadi sangat penting. Mitra peangkat daerah terdiri atas instansi pemerintah kabupaten dan propinsi, pemerintah kalurahan serta lembaga masyarakat dan sector swasta yang memiliki peran dalam mensukseskan pembangunan di tingkat kapanewon Kemitraan ini bertujuan memperrkuat koordinasi, integritas dan sinkronisasi program pembanguan sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan kapanewon dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Forum-forum koordinasi regular dan mekanisme kerja sama lintas perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat jaringan kemitraan. Rencana Strategis 2025-2029 32 Selain itu kolaborasi dengan lembaga masyarakat, organisasi pemuda, kelompok perempuan dan sector suwasta juga menjadi fikus utama dalam partisipasi aktif masyarakat dalm pembangunan. Dengan demikian dukungan mitra perangkat daerah tidak hanya terbatas pada aspek teknis administrasi, tetapi mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat menyeluruh sesuai kebutuhan wilayah kapanewon. 2.1.4.2. Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Peangkat Daerah Dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah di tingkat kapanewon, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan srategis sebagai mitra dalam mempekuat ekonomi daerah dan pelayanan publik. Di Kapanewon Galur misalnya BUMD seperti
41. a.Perusahaan Darah Air Minum (PDAM) yang memberikan dukungan melaklui penyediaan layanan air bersih,
42. b.Bank Pembangunan Daerah (BPD, Bank Rakayat Indonesia (BRI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan dukungan layanan finansial dan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kapanewon Galur. 2.1.4.2 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kapanewon Galur, sampai saat ini belum terdapat kerja sama formal dengan pihak ketiga maupun instansi lain di luar pemerintahan desa dan kecamatan. Fokus utama kerja sama perangkat daerah di wilayah ini lebih diarahkan pada pengelolaan internal dan koordinasi antar unsur pemerintahan di tingkat kapanewon dan desa/kalurahan. Meskipun tidak melibatkan kerja sama eksternal dengan lembaga atau organisasi di luar pemerintahan, Kapanewon Galur tetap mengedepankan sinergi internal yang kuat antar pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan unsur aparatur pemerintahan. Koordinasi ini bertujuan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kapanewon juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan unsur sosial di dalam wilayahnya melalui forum-forum musyawarah dan Rencana Strategis 2025-2029 33 kegiatan bersama yang mendukung program pemerintah. Dengan pendekatan ini, meskipun tanpa kerja sama formal dengan pihak eksternal, Kapanewon Galur mampu membangun kekompakan dan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan mendasar tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Galur adalah sebagai berikut berikut :
  1. 1.Bidang Pendidikan dan Kesehatan
43. a.Belum Optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dalam Permasalahan ini terlihat di Kapanewon Galur Masih adanya kematian bayi dan Ibu melahirkan, adanya stunting dan di temukannya kasus penderita TBC yang belum mendapatkan pengobatan yang optimal.
44. b.Belum optimalnya capaian layanan pendidikan Layanan Pendidikan belum optimal, hal ini terlihat dari Rata-rata lama sekolah masih rendah, Kurangnya cakupan layanan perpustakaan daerah, Kemampuan literasi dan numerasi masyarakat yang masih kurang, Rendahnya minat baca masyarakat
45. c.Belum Optimalnya kualitas tenaga kerja Hal ini terlihat bahwa di Kapanewon Galur masih terdapat banyaknya tenaga kerja yang kurang optimal baik dari segi produktifitas dan kemampuannya, kompetensi pelaku usaha belum optimal,
46. d.Belum Terciptanya ketahanan keluarga dan kesetaraan gender yang optimal Hal ini terlihat Rendahnya kualitas kesehatan, Kepesertaan KB yang belum optimal, belum optimalnya pemberdayaan gender, belum optimalnya pendampingan korban dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Rencana Strategis 2025-2029 34
47. e.Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan Hal ini terlihat dari Jumlah pengangguran yang tinggi, peningkatan garis kemiskinan, ketimpangan wilayah yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah
48. f.Belum optimalnya cakupan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja. Kurang meratanya cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan
49. g.Kurangnya perlindungan sosial terhadap kaum rentan. Lingkungan kerja yang belum ramah terhadap kaum disabilitas
50. h.Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. Rendahnya jumlah rintisan desa/kelurahan budaya
  1. 2.Bidang Ekonomi
51. a.Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah Masih rendahnya jumlah pariwisata, Kurangnya daya tarik wisatawan, Masih terbatasnya aspek amenitas dan aksesibiltas,
52. b.Belum tercapaiannya kemandirian eknomi daerah Nilai usaha perdanganan masih rendah, Belum terciptanya iklim perdagangan, Kontribusi sektor industri pengolahan yang memiliki tren penurunan, Perwujudan kawasan peruntukan industry, Terbatasnya penggunaan tekologi produksi, Belum optimalnya sistem kelembagaan koperasi, Masih terbatasnya jenis usaha koperasi, Kurangnya nilai tambah produk UMKM
  1. 3.Permasalahan Bidang Tata Kelola
53. a.Belum optimalnya tata kelola birokrasi. Beban kerja ASN yang meningkat ditunjukkan oleh rasio riil ASN dan kebutuhan ASN yang menurun tiap tahunnya
54. b.Belum terciptanya kenyamanan serta keamanan Masyarakat Masih tingginya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum, Belum optimalnnya penanggulanagan potensi konflik sosial. Masih rendahnya keamanan informasi, angka kriminalitas masih cukup tinggi
  1. 4.Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
55. a.Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Rencana Strategis 2025-2029 35 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, Keterbatasan Tempat pengelolaan sampah terpadu. Masih rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
56. b.Ancaman Alih Fungsi Lahan Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian belum ada database yang lengkap tentang status tanah dan penguasaannya 2.2.2 Isu Strategis. Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon progo. Berikut adalah isu strategis yang sudah diidentifikasi. Isu Strategis di Kapanewon Galur sebagai berikut:
  1. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kapanewon Galur masih terdapat faktor yang mempengaruhi belum optimalnya SDM yang berkualitas antara lain :
57. a.Di Bidang Pelayanan kesehatan masyarakat masih blm tercapai secara optimal karena masih terdapatnya kasus Tubercolosis, Demam Berdarah dan ODGJ
58. b.Kualitas keluarga dan kesetaraan gender yang baik membentuk individu yang lebih sehat, terdidik, dan siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Keluarga yang mendukung menyediakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak, sementara kesetaraan gender memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang kerja.
  1. 2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Rencana Strategis 2025-2029 36 Kemiskinan di wilayah Kapanewon Galur merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.. Selain itu adanya jumlah pengangguran yang tinggi tentu akan berpengaruh terhadap ketimpangan yang tinggi.
  2. 3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya Peningkatan pelestarian nilai budaya adalah isu penting yang berhubungan dengan menjaga identitas dan warisan budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai budaya mencakup tradisi, bahasa, seni, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dan memberikan rasa kebanggaan serta keterikatan. Namun, perubahan zaman dan perkembangan teknologi sering kali menyebabkan tergerusnya nilai-nilai ini, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan, mendukung kegiatan seni dan budaya, serta mengadakan festival dan acara yang memperingati tradisi lokal. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya kepada audiens yang lebih luas.
  3. 4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investas meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas.
  4. 5.Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah terbukti masih banyaknya akses jalan protokol yang rusak dan perlu diupayakan perbaikan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Rencana Strategis 2025-2029 37
  5. 6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah merupakan isu penting yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Tata kelola yang baik mencakup perencanaan yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan.
  6. 7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman. Wilayah yang aman dan nyaman adalah isu yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi di suatu daerah. Keamanan mencakup perlindungan dari tindak kriminal, bencana alam, dan ancaman lainnya, sedangkan kenyamanan melibatkan lingkungan yang bersih, infrastruktur yang memadai, dan layananpublik yang efektif.
  7. 8.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan adalah isu yang memiliki ketrkaitan terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekosistem. Kualitas lingkungan hidup yang baik melibatkan pengendalian polusi udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah yang efektif.
  8. 9.Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih. Pangan yang cukup dan bergizi serta akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kapanewon Galur yang dihadapi dalam isu ini meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat dan infrastruktur air yang kurang memadai.
  9. 10.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah isu kritis yang membutuhkan perhatian serius untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi. Rencana Strategis 2025-2029 38 Tabel : 2.2.2.6 Isu Stratgis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Pertanian dan Perkebunan Ancaman Alih Fungsi Lahan Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; Transformasi Ekonomi Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Potensi Industri Kecil dan menengah Belum tercapaiannya kemandirian eknomi daerah Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; Transformasi Ekonomi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Potensi wisata Masih rendahnya daya tarik wisatawan Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan; Transformasi Ekonomi Pengembangan Kawasan Selatan DIY Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Potensi Sumber Daya Manusia Belum Optimalnya kualitas tenaga kerja Pembangunan SDM belum optimal Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; Transformasi Ekonomi Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman Rencana Strategis 2025-2029 39 Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah. Potensi Desa Wisata dan Agrowisata Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. Rendahnya jumlah rintisan desa/kelurahan budaya Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi; Transformasi Ekonomi Pengembangan Kawasan Selatan DIY Peningkatan pelestarian nilai budaya Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan Penggunaan Teknologi Pertanian yang belum ptimal Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; Transformasi Ekonomi Perkembangan Teknologi Informasi Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan. Rencana Strategis 2025-2029 40 Untuk mewujudkan visi Kabaupaten Kulon Progo yaitu “ Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang berkelanjutan” maka di tetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo dimana Kapanewon Galur berada di Misi yang ketiga yaitu “Mewujudkan Tata Kelola pemerinahan yang Good Gavermance, Asiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis”. Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good Govermance) melalui tansparasi, akuntabilitas dan partisipasi publik, Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten dan non diskriminatif dengan menumbuhkan rasa percaya antar stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan mendorong keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kapanewon Galur periode tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel” Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam kurun waktu 2025 – 2029 mendatang yang mencakup:
  10. 1.Pengoptimalan capaian atas perencanaan Rencana Strategis yang dilaksanakan tahun 2025-2029 untuk fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha untuk dapat tercapai diperiode perecanaan selanjutnya. Rencana Strategis 2025-2029 41
  11. 2.Penjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kapanewon Galur).
  12. 3.Penjabaran gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
  13. 4.Rumusan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah. Rencana Strategis 2025-2029 42 Tabel 3.1.1.7 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah NO NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Target Target Target Target Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerntah Daerah Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah NIlai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian intern perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 – 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 84,826 84,876 84,926 84,976 85,026 85,076 Rencana Strategis 2025-2029 43 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Peangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rentr Prangkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Galur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut makan disusunlah penahapan renstra perangkat daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut : Tabel : 3.2.8 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V (2030) 2026 2027 2028 2029 2030 Konsolidasi Pondasi/ persiapan Penguatan Kapasitas Pemantapan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsoliadsi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional. Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. Rencana Strategis 2025-2029 44 Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratib mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 untuk Kapanewon Galur berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good goverment, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yagn aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arak kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut : Tabel 3.2.9 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangat Daerah Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Meningkatkan kualitas pemerintahan melalui digitalisasi layanan Penguatan Pemberdayaan Mayarakat Kalaurahan Perbaikan tata kelola BUMDes dan koperasi- koperasi pedesaan Memksimalkan sumber daya yang ada dengan meningkatkan layanan publik Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini Rencana Strategis 2025-2029 45 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output di mana nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut : Rencana Strategis 2025-2029 46 Tabel 4.1.10 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator/Outcame / Output Satuan Baselin e TARGET DAN PAGI INDIKATIF Ket .2025 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Pagu Targe t Pagu Targe t Pagu Targe t Pagu Targe t Pagu Targe t Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*) Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 22.818.372 100 23.646.238 100 23.646.238 100 23.646.238 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 22.818.372 1 23.646.238 1 23.646.238 1 23.646.238 Gelar Budaya Jogja Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja Laporan 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 22.818.372 1 23.646.238 1 23.646.238 1 23.646.238 Sekretariat Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*) Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 23.040.000 100 28.000.000 100 8.905.947 100 9.229.061 100 9.229.061 100 9.229.061 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Rencana Strategis 2025-2029 47 Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 23.040.000 1 28.000.000 1 8.905.947 1 9.229.061 1 9.229.061 1 9.229.061 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurah an yang didampingi Lapaoran 3 3 23.040.000 3 28.000.000 3 8.905.947 3 9.229.061 3 9.229.061 3 9.229.061 KECAMATAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 1.685.633.73 1 100 1.680.633.200 100 1.673.739.882 100 1.690.477.280 100 1.707.382.052 100 1.724.455.872 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 10.363.900 2 6.714.300 2 6.714.300 2 6.781.442 2 6.849.256 2 6.917.749 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 3 7.751.600 2 4.114.300 2 4.114.300 2 4.155.442 2 4.196.996 2 4.238.966 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 2.612.300 12 2.600.000 12 2.600.000 12 2.626.000 12 2.652.260 12 2.678.783 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 1.375.543.85 4 3 1.408.827.714 3 1.408.827.714 3 1.422.915.991 3 1.437.145.150 3 1.451.516.602 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bula n 19 20 1.345.008.95 4 20 1.358.327.714 20 1.358.327.714 20 1.371.910.991 20 1.385.630.100 20 1.399.486.401 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN Laporan 12 12 27.669.500 1 25.250.000 1 25.250.000 1 25.502.500 1 25.757.525 1 26.015.100 Rencana Strategis 2025-2029 48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 14 14 2.865.400 14 2.514.000 14 2.514.000 14 2.539.140 14 2.564.531 14 2.590.177 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 36.764.500 2 41.780.200 2 34.400.000 2 34.744.000 2 35.091.440 2 35.442.354 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor 4 Paket 4 4 10.864.500 1 9.550.200 1 8.500.000 1 8.585.000 1 8.670.850 1 8.757.559 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 25.900.000 1 32.230.000 1 25.900.000 1 26.159.000 1 26.420.590 1 26.684.796 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 33.287.200 0 0 1 5.000.000 1 5.050.000 1 5.100.500 1 5.151.505 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 5 5 33.287.200 0 - 1 5.000.000 3 5.050.000 1 5.100.500 1 5.151.505 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 142.640.177 2 144.106.807 2 142.640.059 2 144.066.460 2 145.507.124 2 146.962.195 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 12 32.899.912 1 32.899.794 1 32.899.794 1 33.228.792 1 33.561.080 1 33.896.691 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 12 109.740.265 1 111.207.013 1 109.740.265 1 110.837.668 1 111.946.044 1 113.065.505 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rencana Strategis 2025-2029 49 Output : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik. Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 87.034.100 3 79.204.179 3 76.157.809 3 76.919.387 3 77.688.581 3 78.465.467 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 7 7 58.540.700 7 58.709.600 7 55.719.409 7 56.276.603 7 56.839.369 7 57.407.763 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi Unit 2 2 16.055.000 1 7.778.379 2 8.000.000 2 8.080.000 2 8.160.800 2 8.242.408 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilita si Unit 28 28 12.438.400 27 12.716.200 28 12.438.400 28 12.562.784 28 12.688.412 28 12.815.296 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 23.452.100 100 53.507.500 100 58.090.376 100 59.855.134 100 62.348.703 100 64.341.007 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 17.951.500 2 48.551.500 2 52.708.160 2 54.311.452 2 56.572.186 2 58.379.642 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 7 7 3.786.000 6 34.736.000 6 37.704.527 6 38.835.663 6 40.466.761 6 41.761.697 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 8 8 14.165.500 8 13.815.500 8 15.003.633 8 15.475.789 8 16.105.425 8 16.617.945 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rencana Strategis 2025-2029 50 Output : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dokumen 1 1 5.500.600 1 4.956.000 1 5.382.216 1 5.543.682 1 5.776.517 1 5.961.366 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Laporan 7 7 5.500.600 12 4.956.000 12 5.382.216 12 5.543.682 12 5.776.517 12 5.961.366 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 16.030.000 100 16.030.000 100 17.402.957 100 17.931.650 100 18.678.683 100 19.275.545 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Output : Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 16.030.000 1 16.030.000 1 17.402.957 1 17.931.650 1 18.678.683 1 19.275.545 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 16.030.000 7 16.030.000 7 17.402.957 7 17.931.650 7 18.678.683 7 19.275.545 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 49.911.500 100 52.740.400 100 57.257.575 100 58.997.033 100 61.454.854 100 63.418.595 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Output : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 49.911.500 2 52.740.400 2 57.257.575 2 58.997.033 2 61.454.854 2 63.418.595 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Orang 75 75 18.584.600 70 22.034.600 70 23.911.077 70 24.650.139 70 25.665.391 70 26.483.869 Rencana Strategis 2025-2029 51 Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 6 6 31.326.900 2 30.705.800 2 33.346.499 2 34.346.894 2 35.789.463 2 36.934.726 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 11.413.900 100 11.413.900 100 12.391.491 100 12.767.938 100 13.299.861 100 13.724.837 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Output : Terlaksananya : Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 11.413.900 1 11.413.900 1 12.391.491 1 12.767.938 1 13.299.861 1 13.724.837 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 11.413.900 6 11.413.900 6 12.391.491 6 12.767.938 6 13.299.861 6 13.724.837 Keterangan : *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat Rencana Strategis 2025-2029 41 . 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Galur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Galur melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sedangkan dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Galur tidak Terdapat Program prioritas Tabel : 4.1.11 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Galur No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL Rencana Strategis 2025-2029 42 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusunberdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Galur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel : 4.2.12 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 84,83 84,88 84,93 84,98 85,03 85,08 3 Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 -43,0 4.2.2 Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif Kapanewon Galur Kulon Progo berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo akan tetapi tidak terdapat indikator yang harus dicapai sebagaimana pad tabel berikut : Rencana Strategis 2025-2029 43 Tabel : 4.2.13 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2030. iIndikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025- 2029 di Kapanewon Galur tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai: Tabel : 4.2.14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah N o. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL 4.2.4 Indikator Kinerja Program (IKP) Perangkat Daerah Indikator kinerja program adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangat Daerah yang telah ditetapkan di Renstra. Dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo maka Kapanewon Galur harus mencapai target knerja program pada tahun 2025-2030 sebagai berikut : Rencana Strategis 2025-2029 44 Tabel : 4.2.15 Idikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2025 – 2030 No Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 100 100 100 100 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 100 100 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 100 100 100 100 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis 2025-2029 45 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evauasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau Rencana Strategis 2025-2029 46 relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Galur.. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Galur Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur. Rencana Strategis 2025-2029 47
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Galur. Galur, 18 September 2025 PANEWU GALUR YULIANTA NUGRAHA, SIP. M.Si. Pembina Tk. I, IV/b NIP. 197407201995031004 Rencana Strategis 2025-2029 48 Lampiran :
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Galur
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Galur
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Galur
4.Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Galur Rencana Strategis 2025-2029 49 Lampiran : Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Galur. KEGIA TA N SUB KEGIA TA N Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kapanewon Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Indikat or Adat , Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Realisasi pelaksanaan program kegiat an urusan kebudayaan Indikat or Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Indikat or Penat aan Kelembagaan dan Ket at alaksanaan Urusan Keist imewaan Penerapan dan Pendampingan Keist imewaan di Kapanewon/ Kemant ren dan Kalurahan/ KelurahanPersent ase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keist imewaan dengan regulasi Penanganan Konf lik Sosial sesuai Ket ent uan Perat uran Perundang-Undangan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikat or Fasilit asi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerint ahan DesaMeningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan Kapanewon Persent ase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Wakt u Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamat anIndikat or Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilit asi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimt ek, Sosialisasi, Konsult asi) Wawasan Kebangsaan dan Ket ahanan Nasional Indikat or Penyelenggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahPersent ase Penanganan Gangguan TRANTIBUM Koordinasi Kegiat an Pemberdayaan Desa Indikat or Indeks Mat urit as SPIP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikat or Persent ase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Wakt u Indikat or Indikat or Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Persent ase Pelayanan Non Perizinan Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang t erkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kant or dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiat an Pemerint ahan dengan Perangkat Daerah dan Inst ansi Vert ikal Terkait PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akunt abel Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult asi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant or Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at au Lapangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semest eran SKPDIndeks Mat urit as SPIP Indikat or Meningkat nya Kualit as Pengendalian Int ernal Perangkat Daerah Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Administ rasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Administ rasi Pelaksanaan Tugas ASN TUJUA N SA SA RA N P ROGRA M PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahNilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Indikat or Indikat or Meningkat nya Akunt abilit as Kinerja Perangkat Daerah Persent ase Sub Kegiat an pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah Rencana Strategis 2025-2029 41 Lampiran 2. Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Galur No. TUJUAN INDIKATOR SATUAN CARA PENGITUNGAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnyaa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Nilai rata-rata dari total nilai IKM Perangkat Daerah (PD)/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dibagi jumlah PD/ UPT yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik 86,80 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah NIlai Penjumlahan dari komponen- komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. A(83,75) A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai Penjumlahan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1-5 yang kemudian diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Skor ini juga menunjukkan skor MRI dan IEPK. 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Rencana Strategis 2025-2029 42 Lampiran 3 : Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Galur No. SASARAN INDIKATOR SATUAN CARA PENGHITUGAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri 84,83 84,88 84,93 84,98 85,03 85,08 3 Meningkatnya kualitas pengendalian interern peangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level Nilai struktur dan proses SPIP 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0-4,0 Rencana Strategis 2025-2029 43 Lampiran 4 : Meta Data Indkator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Galur N o Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Satu an Cara Menghitung Baseli ne Target Tahun Ke t.202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 2024 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100) 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 675 680 685 690 695 700 705 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan 675 680 685 690 695 700 705 DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Dokumen Pembangu nan Tingkat Kapanewo n yang disampaika n Tepat Waktu % (jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 DO : RPTK Kapanewon diasmpaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember 4 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penangana n Gangguan TRANTIBU M % (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum) x100 % 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis 2025-2029 44 Jumlah gangguan trantibum yang ditangani 7 7 6 5 4 3 2 Jumlah gangguan trantibum 7 7 6 5 4 3 2 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Rekomend asi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu/Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggung Jawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu 6 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase kesesuaian dokumen perencana an dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi % (Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan)x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 7 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Realisasi pelaksanaa n program kegiatan urusan kebudayaa n % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 1 2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kapanewon Lendah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon dalam kurun waktu lima tahun ke depan, serta merupakan landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Kapanewon Lendah Tahun 2025 - 2029 ini disusun berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon. Kami juga menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kapanewon Lendah. Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam mewujudkan Kapanewon Lendah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. . Lendah, 18 September 2025 Panewu Lendah Raden Sigit Purnomo, S.IP NIP. 196812021991031003 iii DAFTAR ISI Halaman Sampul ....................................................................................................... 1 Kata Pengantar ......................................................................................................... 2 Daftar Isi .................................................................................................................... 3 Daftar Tabel ............................................................................................................... 4 BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 6 1.1. Latar Belakang .......................................................................... 6 1.2. Landasan Hukum ...................................................................... 7 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 9 1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 10 BAB II 1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ....................... 12 1.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah ........... 12 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .................................................. 20 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................... 26 1.4. Kelompok Sasaran Layanan.......................................................... 35 1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan 36 1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja 36 1.4.3 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab perangkat Daerah. 37
2.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ......................................................................................... 38 2.1 Permasalahan 39 2.2 Isu Strategis 41 BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan 50
1.Tujuan dan Sasaran 50
2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 51
1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 57
2.Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 65 4 BAB V Penutup 70
1.Kaidah Pelaksanaan 70
2.Pengendalian dan Evaluasi 70 5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025 .................................... 20 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin .................................... 21 Tabel 2.3 Jumlah pegawai Kapanewon Lendah Menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 .................................... 22 Tabel 2.4 Jumlah pegawai Kapanewon Lendah Menurut Golongan Jabatan Tahun 2025 .................................... 22 Tabel 2.5 Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025 .................................... 23 Tabel 2.6 Diklat Yang Diikuti .................................... 23 Tabel 2.7 Kondisi Aset Kapanewon Lendah Tahun 2024 .................................... 25 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah .................................... 27 Tabel 2.9 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .................................... 28 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2025-2029 .................................... 30 Tabel 3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah .................................... 37 Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Lendah berdasarkan telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .................................... 46 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD .................................... 52 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .................................... 55 Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kapanewon Lendah .................................... 56 Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah Kab Kulon Progo Tahun 2025-2029 .................................... 57 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah .................................... 66 Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah .................................... 67 6
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.Peraturan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
3.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.
4.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029. Peran strategis Renstra Kapanewon adalah sebagai instrument kapanewon untuk memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kapanewon Lendah guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kapanewon Lendah. 7 Gambar 1.1 Alur tahapan dan tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8
2.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 9
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11.Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12.Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
16.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
17.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Lendah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. 10 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Lendah 2025- 2029 adalah: A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Lendah. B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Lendah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. C. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategis Kapanewon Lendah disusun dengan sistematika sebagai berikut: 11
2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2 Isu Strategis BAB III Tujuan Dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025- 2029 BAB IV Program , Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB V Penutup 1 Kaidah Pelaksanaan 2 Pengendalian dan Evaluasi 12
1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 1.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten. Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon mempunyai susunan organisasi yang disajikan pada gambar 2.1 Tugas: Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, menegaskan bahwa Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Fungsi: Kapanewon mempunyai fungsi :

a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
b.Penyelenggaran urusan pemerintahan umum.
c.Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d.Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e.Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
f.Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 13
g.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon.
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan.
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah.
j.Pelasanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kapanewon.
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan.
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon
m.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon.
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kapanewon. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu telah menyerahkan 38 kewenangan yang berupa Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke kapanewon. Dari penjelasan tersebut fungsi kapanewon sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat. 14
1. 1.Pedelegasian sebagian kewenangan Bupati Kepada Panewu NO ASPEK RINCIAN KETERANGAN A 1. Non Perizinan Rekomendasi dan/atau pengesahan terhadap izin yang diterbitkan. - Surat pindah (antar kalurahan/kapanewon/kabupaten) - Surat pengantar nikah - Surat dispensasi pernikahan - Surat permohonan cerai - Surat keterangan ahli waris - Surat keterangan kehilangan - Surat keterangan tidak mampu - Pengajuan proposal masyarakat - Rekomendasi dan/atau pengesahan lainnya.
2. 2.Koordinasi a. Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting pada balita dan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita di kapanewon;
b.koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah kapanewon;
c.Koordinasi pendataan penyehat tradisional di wilayah kecamatan;
d.koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kapanewon;
e.Koordinasi terkait zonasi pendidikan TK, SD dan SMP
f.koordinasi pengendalian masalah pangan dan penyaluran kepada kelompok rawan pangan di kecamatan; 15
g.koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kapanewon;
h.koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kapanewon
i.koordinasi permasalahan sengketa pertanahan di wilayah kapanewon;
j.koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran
k.koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa, tradisional dan rumah tangga di wilayah kapanewon
l.Koordinasi pendirian menara telekomunikasi di wilayah kapanewon
m.Koordinasi pelporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayan kapanewon; dan
n.Koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kapanewon
1. 3.Pembinaan a. Pembinaan PKK kapanewon dan kalurahan;
b.Pembinaan gotong royong masyarakat;
c.Pembinaan pemberdayaan masyarakat lainnya;
d.Pembinaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan;
e.Pembinaan dan koordinasi penyediaan tanaman obat keluarga; dan
f.Pembinaan dan koordinasi kelompok peduli lingkungan. 16
1. 4.Fasilitasi a. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
b.Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
c.Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
d.Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM;
e.Fasilitasi perencanaan, penetapan, pendirian dan penutupan TK, SD, SMP dan PKBM serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya;
f.Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
g.Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
h.Fasilitasi aktivitas dan pendataan kepemudaan dan keolahragaan;
i.Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera; pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
j.Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan dan pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
k.Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kapanewon;
l.Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistic dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi; 17
m.Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kapanewon;
n.Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);
o.Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna koordinasi dan pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
p.Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
q.Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna lahan dan alih fungsi lahan budidaya perikanan; dan
r.Fasilitasi pemantauan izin, pendataan dan alih fungsi usaha peternakan;
1. 5.Penetapan Penerbitan surat keterangan rencana Kabupaten (advice planning) skala kapanewon.
2. 6.Penyelenggaraan a. Penyelenggaraan festival, pameran, pawai dan kegiatan seni budaya di tingkat kapanewon 18 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kapanewon adalah sebagai berikut :
a.Sekretariat Kapanewon: - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b.Jawatan Praja
c.Jawatan Keamanan
d.Jawatan Kemakmuran
e.Jawatan Sosial
f.Jawatan Pelayanan Umum
g.Kelompok Jabatan Fungsional Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut : 19 Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KELURAHAN.KALURAHAN Jawatan Pelayanan Jawatan Sosial Jawatan Keamana Jawatan Praja Kasubag Perencanaan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jawatan Kemakmuran Panewu 20 1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah Kapanewon Lendah untuk saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan Pegawai Negeri Sipil sejumlah 22 orang. Dukungan sumberdaya manusia ini, apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 9 (sembilan) orang pegawai. Secara umum kekurangan ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan Kapanewon, hal ini dilakukan dengan melakukan mutasi internal atas Pegawai Negeri Sipil yang dipandang kompenten dilakukan pemerataan pada masing-masing subag dan seksi. Namun demikin mengingat kedepan pekerjaan semakin banyak dan banyaknaya tuntutan komptensi teknis, kekurangan pegawai tersebut aagar dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah Tahun 2025 No Uraian Jabatan Jumlah JFT JFU STRUKTURAL
1. 1.Panewu 1 1
2. 2.Sekretariat 3 3 6
3. 3.Jawatan Praja 2 1 3
4. 4.Jawatan Sosial 3 1 4
5. 5.Jawatan Keamanan 1 1 2
6. 6.Jawatan Kemakmuran 2 1 3
7. 7.Jawatan Pelayanan Umum 2 1 3 21 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 UNIT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH Panewu 1 - 1 Sekretariat 2 4 6 Jawatan Praja - 3 3 Jawatan Sosial 2 2 4 Jawatan Keamanan 1 1 2 Jawatan Kemakmuran 2 1 3 Jawatan Pelayanan Umum 3 - 3 Jumlah 11 11 22 Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 UNIT GOL.I GOL.II GOL.III GOL.IV JUMLAH Panewu - - - 1 1 Sekretariat - 3 3 - 6 Jawatan Praja - - 3 - 3 Jawatan Sosial - 1 3 - 4 Jawatan Keamanan - - 2 - 2 Jawatan Kemakmuran - - 3 - 3 Jawatan Pelayanan Umum 1 2 - 3 Jumlah - 5 16 1 22 22 Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Lendah menurut Jabatan Tahun 2025 Unit JFU ESELON I II III IV Panewu - - - 1 - Sekretariat 3 - - 1 2 Jawatan Praja 2 - - - 1 Jawatan Sosial 3 - - - 1 Jawatan Keamanan 1 - - - 1 Jawatan Kemakmuran 2 - - - 1 Jawatan Pelayanan Umum 2 - - - 1 Jumlah 13 - - 2 7 Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan Kapanewon Lendah Tahun 2025 UNIT SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 JUMLAH Panewu - - - 1 - 1 Sekretariat 1 1 1 3 6 Jawatan Praja - 1 - 2 - 3 Jawatan Sosial - 2 - 2 - 4 Jawatan Keamanan - - - 1 1 2 Jawatan Kemakmuran - 1 - 2 - 3 Jawatan Pelayanan Umum - 2 - 1 - 3 Jumlah 1 7 1 12 1 22 23 Untuk segi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini : Tabel 2.6 Rekapitulasi Kediklatan PNS NO JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG YANG PERNAH MENGIKUTI KEADAAN SEHARUSNYA
8. 1.Diklatpim III 2 2
9. 2.Diklatpim IV 7 7
10. 3.Organisasi dan Metode - 9
11. 4.Manajemen Pemerintahan - 3
12. 5.AKIP - 9
13. 6.Manajemen Perkantoran - 9
14. 7.Manajemen Kepegawaian - 2
15. 8.Pengadaan Barang dan Jasa 3 9
16. 9.Pengelolaan Keuangan Daerah - 5
17. 10.Akuntansi - 3
18. 11.Perencanaan - 1
19. 12.Bendaharawan Barang - 1
20. 13.Bendaharawan Daerah - 2
21. 14.Administrasi Kepegawaian - 2
22. 15.Kearsipan - 3
23. 16.SJDI - 3
24. 17.Humas dan Keprotokolan - 3 24 NO JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG YANG PERNAH MENGIKUTI KEADAAN SEHARUSNYA
25. 18.Pengelolaan Pertanahan - 1
26. 19.Komputer Perkantoran - 22
27. 20.Web Desain - 3
28. 21.Pelayanan Prima - 3
29. 22.Kehumasan - 3
30. 23.Pemberdayaan Masyarakat - 3
31. 24.Manajemen Pekerja Sosial - 4
32. 25.Manajemen Kebencanaan - 3
33. 26.Manajemen Konflik Sosial - 3
34. 27.Teknis Perijinan - 3
35. 28.Usaha Ekonomi Desa - 1
36. 29.Lingkungan Hidup - 1
37. 30.P3MD - 4
38. 31.Keuangan BUMDes - 4 . Dari data tersebut diatas, disimpulkan bahwa kedepan bagi pejabat struktural dan fungsional umum yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi teknis jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah ketrampilan dalam melaksanakan ketugasan pejabat yang bersangkutan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kapanewon Lendah adalah sebagai berikut : 25 Tabel 2.7 Kondisi Aset Kapanewon Lendah Per Semester II Tahun 2024 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG PERSENTASE KONDISI BAIK (%) KET B RR RB 1 Genset 2 - - 2 100 2 Mobil 1 - - 1 100 3 Sepeda Motor 6 - - 6 100 4 Mesin Ketik manual 1 2 - 3 100 5 Filling Ketik Elektronik 1 - - 1 100 6 Lemari Kayu 23 - - 23 100 7 Rak Kayu 2 - - 2 100 8 Filing Kabinet Besi 12 - - 12 100 9 Filing Kabinet kayu 3 - - 3 100 10 Brangkas 1 - - 1 100 11 Papan Nama 2 - - 2 100 12 Mesin Absensi 1 - - 1 100 14 LCD 1 - - 1 100 15 Mesin Antrian - - 1 1 0 16 Kursi besi 7 - - 7 100 17 Meja rapat 23 - - 23 100 18 Meja Ketik 2 - - 2 100 19 Meja Pelayanan 2 - - 2 100 20 Meja Kerja 36 - - 36 100 21 Kursi Putar 8 - - 8 100 22 Kursi Biasa 2 - 2 100 23 Kursi Lipat 173 - - 173 100 24 Komputer/Laptop 7 - - 7 100 29 Meja Komputer 1 - - 1 100 30 Kursi Kerja 55 - - 55 100 26 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG PERSENTASE KONDISI BAIK (%) KET B RR RB 31 Meja Kursi Tamu 3 - - 3 100 32 AC 7 - - 7 100 33 Kipas Angin 2 - - 2 100 34 TV 1 - - 1 100 35 Wireless Amplifier 3 - - 3 100 36 Megaphone - - 1 1 100 37 Mimbar Upacara 1 - - 1 100 37 Komputer 5 - - 5 100 38 Laptop 7 1 - 8 90 41 Mushola 1 - - 1 100 42 Bagunan Pendopo 2 - - 2 75 44 Bangunan Gedung Kantor 2 1 - 3 90 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kapanewon Lendah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :
39. 1.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
40. 2.Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
41. 3.Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
42. 4.Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian. Kinerja pelayanan Kapanewon Lendah secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut : 27 Tabel. 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah No Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator LainnyaSatu an Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2020-2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 79,26 80,26 81,26 87,06 86,41 88,02 1,07 1,08 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan % 81,70 88,89 94,12 81,70 88,89 94,12 1 1,02 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 1 1 2023-2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai - - - 84,25 84,50 - - - 90,94 92,11 1,09 1,02 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon % - - - 97,37 98,25 97,37 98,25 1 1 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 100 100 1 1 28 Berdasarkan tabel diatas, Kapanewon Lendah mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
43. 1.Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
44. 2.Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan.
45. 3.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Melihat dari tabel tersebut diatas, realisasi capaian akhir tahun 2024 capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 92,11%, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari masing-masing program diatas 100 % dengan kategori sangat tinggi. Dari rasio tersebut secara komulatif dapat dikatakan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah terdapat kegiatan yang pelaksanaanya tergantung pada perangkat daerah lain sehingga hal ini bisa mempengaruhi progres pelaksanaan program pada Kapanewon Lendah. 29 Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Angg aran Realisasi BELANJA 1.933.783.485 1.950.270.782 1.970.099.909 1.966.089.481 2.075.151.207 1.843.541. 575 1.859.401.053 1.735. 1.907.35 5.698 2.042.626.7 77 95,33 96,4 8 92,5 7 95,4 5 96,1 5 (0,09) Belanja tidak langsung 1.621.071. 345 1.536.571. 799 Belanja Pegawai 1.621.071. 345 1,535,612, 377 94.73 Belanja langsung 312,712.1 40 306.969.7 66 Belanja Pegawai 1.621.071. 345 1.536.571. 799 94.73 Belanja Barang Jasa 289.337.1 40 284.791.1 98 98.43 Belanja Modal 23.376.00 0 23.138.00 0 98.99 Belanja Operasi - 1,967,838,0 98 1,973,747,3 86 1,973,75 1,935 2,119,370,3 93 1,899,305,3 46 1,827,009 ,192 1,883,263 ,123 2,037,626,782 96.52 92.57 95.42 96.14 (0.07) Belaja Pegawai - 1,542,336,2 46 1,537,449,3 44 1,458,25 8,906 1,536,571,7 99 1,475,915,6 40 1,393,392 ,786 1,367,770 ,094 1,457,230,403 95.69 90.63 93.79 94.84 (0.00) Belanja barang Jasa - 425,501,852 436,298,042 515,493, 029 582,798,594 423,389,70 6 433,616,4 06 515,493,0 29 580,396,379 99.50 99.39 100.0 0 99.59 (0.33) Belanja Modal 24.437.7 00 5,056,200 56,139,254 24,092,57 5 4,999,995 95.37 98.59 98.89 (0,61) 30 Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah Tahun 2020-2024 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja 19.250.0 00 100.000 .000 100.000.00 0 - 19.250.0 00 99.99 5.120 97.93 5.648 - 94,51 99,80 96,72 104,12 106,50 Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan kelembagaan Asli 14.000.0 00 14.000.0 00 Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan - - 35.000. 000 40.000.0 00 - - 34.86 3.326 39.91 3.798 - - 97,97 99,44 14,29 16,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa penunjang Urusan 31 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.182.3 40 91.143.4 24 91.064.3 24 74.587.6 60 91.014.5 69 91.052.8 24 99,36 99,73 99,97 1,94 2,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik 23.09 9.805 16.509.9 80 22.48 8.937 16.49 7.137 89,69 99,84 -1,32 9,85 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 83.70 6.864 89.802.0 24 82.70 6.863 89.80 2.024 100,00 100,00 6,52 6,52 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN 1.621.071.3 45 1.542.336.24 6 1.537.449.3 44 1.458.258 .905 1.536.571.79 9 1.535.612 .475.915.5 40 1.393.39 2.786 1.367.77 0.094 1.457.230. 403 79,25 82,73 89,56 93,59 96,40 -1,08 3,88 Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.800.0 00 30.550.0 00 35.300.0 00 33.92 3..000 41.906.9 00 16.500.0 00 29.900.0 00 35.075.0 00 33.85 9.224 41.90 6.869 99,94 95,07 99,93 98,07 98,62 23,26 22,85 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.900.0 00 39.595.0 00 18.570.0 00 28.08 0.000 22.140.0 00 12.0.000 39.595.0 00 18.543.3 96 28.03 3.626 22.06 2.384 100 100,00 99,91 100,00 86,02 -6,13 -9,59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.13 1,000 10.969.7 00 14.14 4.537 10.27 0.829 99,30 93,63 -22,99 -27,39 Program Perencanaan ,Pengendalia n Dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.496.5 00 5.240.00 0 10.740.0 00 6.000. 000 5.200.00 0 13.460.2 50 5.240.00 0 10.731.7 80 5.994. 960 5.144. 506 94,29 98,46 91,56 97,94 98,03 -10,76 -9,89 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 3.768.00 0 3.300.00 0 4.000.00 0 4.000. 000 4.000.00 0 3.749.00 0 3.300.00 0 4.000.00 0 3.992. 440 3.976. 402 98,48 98,44 90,66 99,17 97,71 -10,72 -10,90 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2.476.00 0 3.600.00 0 3.200.0 0 4.000. 000 3.232.00 0 2.200.00 0 3.599.00 0 3.197.98 4 3.993. 700 32191 07 98,70 98,09 96,61 98,10 94,97 -2,43 -3,37 32 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 88.461.9 00 119.251.538 97.023.718 45.99 1.000 15.818.5 00 75.975.1 83 118.218. 537 94.702.1 76 45.17 4.000 15.79 2.500 95,52 98,08 98,01 99,57 99,35 1,18 2,18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 46.98 8.000 64.385.9 00 46484 .100 63.65 7.800 99,51 99,26 0,44 0,19 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 45.99 1.000 15.818.5 00 45.17 4.000 15.79 2.500 98,08 98,01 99,95 99,88 -55,50 -55,23 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 23.375.0 00 58.863.4 00 5.056.20 0 15.818.0 00 56.139.2 54 4.999. 995 100 93,88 273,86 250,98 Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelayanan Sosial Kemasyarakat an Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.838.8 00 22.506.2 90 23.415.0 00 23.50 0.000 25.000.0 00 27.706.0 50 22.506.2 00 23.404.5 42 23.46 0.704 24.95 5.381 99,84 95,12 97,70 99,30 86,91 0,68 -2,75 Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pendampinga Koordinasi/Sinergi 6.475.00 14.925.0 17.750.0 18.00 16.502.7 6.461.25 14.925.0 17.725.4 17.71 16.45 99,28 99,59 99,33 98,64 100,00 3,52 2,26 33 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi n Peningkatan Kualitas Pendidikan Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait 0 00 00 0.000 00 0 00 30 5.350 9.861 Pendampinga n Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 2.437.00 0 2.437.00 0 90,75 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelayanan Umum Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha 16.037.1 00 8.982.60 0 9.345.00 0 10.50 0.000 10.500.0 00 15.348.2 50 8.982.60 0 9.343.14 0 10.48 5.290 9.997. 730 99,67 99,45 99,44 98,99 96,60 -25,91 -26,49 Program Peningkatan Penyelengga raan Pemerintaha n Kecamatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan Penyelenggar aan Pemerintahan Desa/Kelurah an Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 22.820.0 00 25.370.0 00 20.300.0 00 21.00 0.000 19.533.9 00 18.950.7 00 25.070.0 00 20.284.6 28 20.95 0.964 19.46 3.871 95,15 97,84 99,48 99,02 79,98 -2,99 -7,12 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyusunan Database Kecamatan Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.00.000 22.093.0 00 23.165.0 00 24.00 0.000 24.171.5 00 3.565.50 0 22.093.0 00 23.154.4 16 23.95 0.608 24.10 0.381 99,49 99,76 99,97 99,95 93,21 -7,72 -7,37 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembanguna 14.775.0 01 14.696.0 00 96,78 34 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi n Daerah Pendampinga n Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif 1.795.00 0 1.787.75 0 23,18 Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.582.00 0 3.175.0 0 0 9.35.000 9.500. 000 15.776.1 00 1.844.00 0 3.175.00 0 9.321.09 0 9.347. 370 15.36 3.173 11,81 100,00 99,88 99,70 99,38 29,51 120,60 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 39.050.0 00 35.770. 0 00 39.840.0 00 42500 .000 55.881.6 00 33811.7 00 35.770.0 00 39.830.0 00 41.89 2.240 55.82 4.319 100 96,39 99,98 98,60 99,65 17,68 17,58 JUMLAH 1.772.038.9 51 1.827.196 .77 3 1.912.92 7.127 1.875.503. 759 1.913.75 8.874 1.475.475.55 1 1.586.69 3.565 1.765.54 0.356 1.785.759 .065 1.838. 237.0 83, 35 Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Lendah dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
46. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
47. 2.SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
48. 3.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada. 1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Lendah, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Lendah antara lain sebagai berikut:
a.Pemerintah Kalurahan
b.Masyarakat
c.Organisasi Perangkat Daerah Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Lendah juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon. 1.4.1 Mitra Perangkat daerah dalam Pelayanan Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Dalam rangka meningkatan Pelayanan di wilayah Kapanewon Lendah serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layananan meliputi 36 unsur Internal dan unsur eksternal mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan diwilayah Kapanewon Lendah meliputi :
a.Koramil.
b.Kapolsek dalam rangka menjaga kemanan Masyarakat diwilayah
c.Kalurahan dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan. Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kapanewon Lendah ikut berperan dalam pencapaian kinerja. 1.4.2 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah. Kerjasama Perangkat Daerah Kerjasama Perangkat Daerah Kapanewon Lendah mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah
a.Penyedia alat Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu Untuk Penyakit Tidak Menular) dengan Bank BPD DIY.
b.Pengadaan Jaringan Smatcyty dengan Kominfo Kabupaten Kulon Progo. 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tabel berikut. 37 Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah Aspek Kajian Capaian/ kondisi saat Ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (kewenangan SKPD) Eksternal (di luar kewenangan SKPD) 1 2 3 4 5 6  Gambaran Pelayanan Kapanewon  Gambaran Penyelenggaraa n pemerinatahan Kapanewon  Pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan dengan lancar  Pembinaan pelayanan umum berjalan dengan lancar  Pembinaan penyelenggaraan berjalan dengan lancar pemerintahan desa berjalan dengan lancar  Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan  Penyusunan data base Kapanewon sudah berjalan  Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan  Pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga  Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan  Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan  Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan  Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan yang mempunyai fungsi dan tugas pokok  Keterbatasan anggaran  SDM karyawan Kapanewon  Sarana dan prasarana  DPA OPD  Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup)  Kebijakan dari Kabupaten  APBD Kabupaten  Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan  Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon  Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal  Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal  Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat.  Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD  Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa 38  Munculnya konflik yang disebabkan adanya penambangan pasir  Terdapat lokasi- lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban Kajian terhadap RTRW  Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW  UU TR No.26 Tahun 2006  Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012  Anggaran  Personil  Sarana prasarana  Kebijakan Bupati  Kemampuan pesonil Kapanewon terbatas  Anggaran tidak ada
a.Isu Strategis Perangkat Daerah 1.4.1.1. Optimalisasi tata kelola data, Tata kelola data pembangunan sangat penting karena data merupakan dasar utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi diantaranya : data yang ada tidak muthakir dan terdapat perbedaan data antar instansi pemerintah hal ini disebabkan karena standar pengambilan/pengumpulan data yang berbeda-beda, serta data yang belum seluruhnya terintegrasi. 1.4.1.2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional. 1.4.1.3. Optimalisasi penelitian dan riset daerah Optimalisasi penelitian dan riset di daerah sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya, penelitian dan riset sering kali berjalan secara parsial tanpa adanya sinergi yang kuat karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian dan riset menjadi alat strategis yang digunakan pemerintah daerah untuk memecahkan permasalahan daerah. 39 1.4.1.4. Peningkatan Inovasi daerah Inovasi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Namun tantangan yang ada yaitu masih kurangnya ekosistem inovasi yang terintegrasi. Inovasi tidak bisa tumbuh sendirian; ia membutuhkan kolaborasi antara empat pilar utama, yaitu: pemerintah daerah, akademisi (perguruan tinggi), sektor swasta, dan komunitas masyarakat. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Lendah : • Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi. • Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahrerakan masyaraakat. • Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. • Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar • Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon • Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan • Adanya peluangan pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan 40 Isu Strategis Kabupaten
1. 1.Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal
2. 2.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
3. 3.Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim
4. 4.Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
5. 5.Kurangnya Infrastruktur Wilayah
6. 6.Alih Fungsi Lahan
7. 7.Pembangunan SDM Belum Kompetitif
8. 8.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah
9. 9.Meningkatnya Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:
10. 1.Faktor internal yang mempengaruhi:
a.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
b.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
c.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
d.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja 41
1. 2.Faktor eksternal yang mempengaruhi:
a.Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Lendah,
b.Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif
c.Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
d.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
e.Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
f.Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Lendah (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
g.Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi
h.Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
i.Banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman maupun wisata kuliner. Alih fungsi lahan ini tidak mengindahkan Ruang terbuka hijau sehinga mengganggu ketahanan pangan dimana Pemerintah Pusat menggalakan ketahanan pangan di tingkat Kalurahan/kelurahan. 42 Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi public menyikap dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:
1. 1.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. 2.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
3. 3.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
4. 4.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
5. 5.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6. 6.Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. 7.Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi. 43 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.” Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah 44 Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :
8. 1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
9. 2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
10. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
11. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis”. Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Pengasih masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) dan koridor ekonomi terkait. Kapanewon Pengasih menjadi penyokong utama Wates dengan fungsi permukiman dan pelayanan lingkungan A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Terkait dengan Rencana Sturktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Lendah masuk dalam kategori sebagai pusat kegiatan lingkungan, dimana dapat melayani kegiatan tingkat Kabupaten. Kawasan ini fungsi pelayanannya menjadi kawasan perikanan, pertanian dan agropolitan. Kapanewon Lendah juga dikembangkan sebagai sistem perdesaan dan pusat Pertanian. 45 Pelayanan Kapanewon Lendah terhadap masyarakat atas sosialisasi RTRW dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Lendah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah  Kurang tersosialisasiny a Perda RTRW  Keterbatasan SDM  RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan  Telah memiliki Perda RTRW Zonasi Kawasan rawan bencana  Adanya pemukiman yang berada di Kawasan bencana alam  Prasarana dan sarana penanggulang an bencana yang yang masih terbatas  Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat 46 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Belum tercapainya SDGs Sustainable Development Goals 17 indikator Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia, yang menandakan bahwa hilirisasi perlu dilanjutkan di Indonesia untuk nilai tambah yang lebih besar Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong Aging Population Negara Maju yang menunjukkan usia produktif negara maju menurun. Kondisi ini menjadi potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan sehingga perlu adanya national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau dan perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global yang berarti bahwa produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral yang berarti sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong 47

1.Tantangan Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Lendah adalah :

a.Belum terwujudkanya sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan antar pemangku kepentingan atas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
b.Masih banyaknya aparatur kalurahan yang kurang kompenten, sehingga menuntut Kapanewon untuk mampu mewujudkan aparatur pemerintah kapanewon yang kompeten agar mampu melaksanakan tugas dengan baik dan akuntabel, dengan pelaksanaan tugas yang baik ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa.
c.Tuntutan pelayanan prima bagi masyarakat, sehingga sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten bagi Kapanewon Lendah untuk pengadaan sarana dan prasaarana yang memadahi dan memenuhi standar pelayanan.
d.Adanya tuntutan warga masyarakat atas keinginan terwujudkan perkantoran Kapanewon Lendah yang representatif dan membanggakan bagi masyarakat Lendah, didorong pada waktu yang akan datang Lendah sesuai dengan RTRW merupakan wilayah yang dilalui jalur kawasan strategis sektor Pertanian.
e.Perlunya pemenuhan Pegawai Negeri Sipil yang kompenten sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat serta memiliki daya adaftif terhadap pemanfatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
f.Perlunya dukungan kebijakan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, agar Kapanewon Lendah dapat merespon perubahan yang cepat atas perilaku sosial akibat perkembangan teknologi yang berdampak pada pergeseran nilai, cara pandang berkebangsaan dan timbulnya kerentanan keamanan. 48
1. 2.Peluang Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Lendah, yaitu :
a.Panewu beserta seluruh perangkatnya diberikan kewenangan atributif oleh perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
b.Panewu diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan Bupati dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat.
c.Kapanewon Lendah diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
d.Kapanewon Lendah dilengkapi dengan perangkat teknologi dan informasi serta jaringan internet, sehingga dapat melaksanakan ketugasan dengan baik dan pemanfaatan teknologi.
e.Terlaksananya pembangunan sarana transprtasi dan irigasi yang merata di wilayah Kapanewon Lendah, sehingga mampu meningkatkan usaha di sektor jasa dan usaha pertanian.
f.Adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan Perumahan/wisata kuliner, sehingga akan mengurangi ketersediaan pangan dan mata pencaharian petani berkurang. Banyaknya alih fungsi lahan ini juga menyebabkan permasalahan baru terkait dengan regulasi yang saat ini sudah. 49 a) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Lendah. b) Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Lendah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD TAhun 2025 – 2029 maka Bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Lendah menyesuauiakan mengikuti tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 –
1. 2029.Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Lendah sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Lendah adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” 50 3.1.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Lendah dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
2. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
3. 2.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
4. 3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Lendah dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini : 51 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Lendah No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Baseline Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,20 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,221 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 92,82 92,830 92,840 92,850 92,860 92,870 92,880 52 3.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel sebagai berikut: Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V (2030) 2026 2027 2028 2029 2030 Konsolidasi Pondasi/ persiapan Penguatan Kapasitas Pemantapan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsoliadsi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur dan penerapan awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik Upaya penikatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh perangkat daerah dan kepanewon. Pengembangan insturmen monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendlaian Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasitahun sebalumnya melalui audit internal, revieu kinerja serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat serta penguatan budaya kinerja dan penendalian internal di level operasional. Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan. Perancanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinerrgi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP dan tata kelola kapanewon) dilakuan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan dipekuat dengan penguatan kelembagaan seta regulasi untuk menjaminkeberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. Strategi pembangunan Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. 53 Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Lendah Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut ISU STRATEGIS:
5. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
6. 2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
7. 3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
8. 4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
9. 5.Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
10. 6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
11. 7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
12. 8.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Visi : Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif Serta Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Dan Demokratis 54 Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Mengoptimalkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Pemberian layanan internal kepada perangkat daerah Mengoptimalkan sistem pelayanan umum Peningkatan kualitas pelayanan umum Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon 55 Program dan Kegiatan Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi: A. Rencana Program Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2025 - 2029 antara lain:
13. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
15. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
16. 4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
17. 5.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18. 6.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan A. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan dan Sub 56 Kegiatan indikatif Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai. Secara lebih lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kapanewon Lendah Tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Lendah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogya 58 Tabel. 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator/Outcame/ Output Satuan Baseline TARGET DAN PAGI INDIKATIF Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*) Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 23.438.556 100 24.288.923 100 24.288.923 100 24.288.923 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24.288.923 Gelar Budaya Jogja Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja Laporan 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24.288.923 Sekretariat Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*) Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100,00 100,00 22.095.000 100,00 26.481.000 100,00 8.678.124 100.00 8.992.972 100.00 8.992.972 100.00 8.992.972 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 22.095.000 1 26.481.000 1 8.678.124 1 8.992.972 1 8.992.972 1 8.992.972 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi Lapaoran 3 3 22.095.000 3 26.481.000 3 8.678.124 3 8.992.972 3 8.992.972 3 8.992.972 59 KECAMATAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 1.794.075.784 100 1.796.862.400 100 1.814.831.024 100 1.832.979.334 100 1.851.309.127 100 1.869.822.218 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 10.713.400 2 10.713.400 2 10.713.400 2 10.713.400 2 10.713.400 2 10.713.400 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 3 7.787.700 2 7.787.700 2 7.787.700 2 7.787.700 2 7.787.700 2 7.787.700 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 2.925.700 12 2.925.700 12 2.925.700 12 2.925.700 12 2.925.700 12 2.925.700 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 1.507.823.268 3 1.510.609.884 3 1.525.791.892 3 1.533.471.578 3 1.533.653.061 3 1.533.836.359 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 19 20 1.478.753.268 20 1.481.539.884 20 1.489.221.892 20 1.496.901.578 20 1.497.083.061 20 1.497.266.359 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN Dokumen 12 12 26.077.700 1 26.077.700 1 33.577.700 1 33.577.700 1 33.577.700 1 33.577.700 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 14 14 2.992.300 14 2.992.300 14 2.992.300 14 2.992.300 14 2.992.300 14 2.992.300 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Laporan 2 2 31.130.200 2 31.130.200 2 31.130.200 2 31.130.200 2 31.130.200 2 31.130.200 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor 4 Paket 4 4 14.940.200 1 14.940.200 1 14.940.200 1 14.940.200 1 14.940.200 1 14.940.200 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 16.190.000 1 16.190.000 1 16.190.000 1 16.190.000 1 16.190.000 1 16.190.000 60 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 3.667.000 0 3.667.000 1 3.667.000 1 3.667.000 1 3.667.000 1 3.667.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 5 5 3.667.000 0 3.667.000 1 3.667.000 3 3.667.000 1 3.667.000 1 3.667.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 161.135.216 2 161.135.216 2 161.135.216 2 161.135.216 2 161.135.216 2 161.135.216 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 12 33.543.200 1 33.543.200 1 33.543.200 1 33.543.200 1 33.543.200 1 33.543.200 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 12 127.592.016 1 127.592.016 1 127.592.016 1 127.592.016 1 127.592.016 1 127.592.016 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik. Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 79.606.700 3 79.606.700 3 79.606.700 3 79.606.700 3 79.606.700 3 79.606.700 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 7 7 61.111.900 7 61.111.900 7 61.111.900 7 61.111.900 7 61.111.900 7 61.111.900 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi Unit 2 2 5.442.100 1 5.442.100 2 5.442.100 2 5.442.100 2 5.442.100 2 5.442.100 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi Unit 28 28 13.052.700 27 13.052.700 28 13.052.700 28 13.052.700 28 13.052.700 28 13.052.700 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 37.407.500 100 67.407.500 100 73.180.901 100 75.404.102 100 78.545.442 100 81.055.300 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 61 Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 37.407.500 2 67.407.500 2 73.180.901 2 75.404.102 2 78.545.442 2 81.055.300 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 7 7 15.407.500 6 35.407.500 6 40.180.901 6 40.404.102 6 43.545.442 6 44.055.300 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 8 8 12.000.000 8 22.000.000 8 23.000.000 8 25000000 8 25000000 8 27.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Laporan 7 7 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 17.483.600 100 17.483.600 100 18.981.057 100 19.557.692 100 20.372.467 100 21.023.453 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 17.483.600 1 17.483.600 1 18.981.057 1 19.557.692 1 20.372.467 1 21.023.453 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 6 6 17.483.600 7 17.483.600 7 18.981.057 7 19.557.692 7 20.372.467 7 21.023.453 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 49.567.200 100 49.567.200 100 53.812.593 100 58.997.033 100 61.454.854 100 63.418.595 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 62 outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 49.567.200 2 49.567.200 2 53.812.593 2 55.447.394 2 57.757.336 2 59.602.926 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 75 75 18.584.600 70 18.584.600 70 21.000.000 70 22.000.000 70 24.000.000 70 25.500.000 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 6 6 30.982.600 2 30.982.600 2 32.812.593 2 33.447.394 2 33.756.336 2 34.102.926 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 19.169.300 100 18.609.300 100 20.203.172 100 20.816.934 100 21.684.169 100 22.377.069 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 19.169.300 1 18.609.300 1 20.203.172 1 20.816.934 1 21.684.169 1 22.377.069 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 19.169.300 6 18.609.300 6 20.203.172 6 20.816.934 6 21.684.169 6 22.377.069 63 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Galur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Lendah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program- program yang telah berjalan sedangkan dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Lendah tidak Terdapat Program prioritas Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) Nihil 64 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusunberdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Lendah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 No Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Satuan Baseline Target Setiap Tahun Kondisi KInerja pada akhir periode RPJMD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangk at Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 2 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 92,82 92,83 92,84 92,85 92,86 92,87 92,88 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Mengingat periode RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan RPJPN 2025-2045 menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, maka pada bagian ini disajikan arah pembangunan nasional (ditandai dengan keterangan "IE" sebagai singkatan dari Indonesia Emas) serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang menjadi kewenangan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah pembangunan dan IUP tersebut dirumuskan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD), yaitu ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Lendah tidak Terdapat Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) No Indikator satuan Baseline 2024 Target Tahunan Ket Perangkat Daerah2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nihil 4.5 Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, memastikan keselarasan dengan RPJMD, dan menjadi dasar pengalokasian anggaran. dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 di Kapanewon Lendah tidak Terdapat Indikator Kinerja Kunci.. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIHIL 4.6 Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon. IKP ini berfungsi sebagai cerminan kuantitatif dan kualitatif dari hasil yang diharapkan dari setiap program yang dijalankan. Dengan memiliki IKP yang jelas dan terukur, penyusunan Renstra akan menjadi lebih terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun IKP Kapanewon Lendah sesuai dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel berikut : 66 66 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2025-2030 No PD/Program Outcame Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Baseline Target Setiap Tahun Kondisi KInerja pada akhir periode RPJMD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN) * Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % (Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 % 100 100 100 100 100 100 100 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 67 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evauasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 68
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Lendah. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Lendah adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan. 69
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, dapat dicapai berkat koordinasi dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Kapanewon Lendah. . Lendah , 18 September 2025 Panewu Lendah, Raden Sigit Purnomo, S.IP NIP.196812021991031003 70 Lampiran :
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah Indikator: Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Nilai SPIP Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelayanan Non Perizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 71 Lampiran 2. METADATA INDIKATOR KINERJA KAPANEWON LENDAH 2025 - 2030 No Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri 92,82 92,83 92,84 92,85 92,86 92,87 92,88 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 3 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0 - 4,0 72 LAMPIRAN 3. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON LENDAH 2025-2030 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 1.354 954 974 1.087 1.099 1.112 1.129 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 1.354 954 974 1.087 1.099 1.112 1.129 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % (Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 % 100 100 100 100 100 100 100 73 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani 10 10 10 10 9 9 9 Jumlah Gangguan TRANTIBUM 10 10 10 10 9 9 9 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 74 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 • Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 i R E N S T R A DAFTAR ISI JUDUL ……………………………………………………………………………………… i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL...................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………..iv KATA PENGANTAR................................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kapanewon Sentolo ....................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 3 1.4 Sistematika penulisan ....................................................................................... 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ........................................................................................... 6 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ........................................................ 6 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah…….........................................6 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................................... 10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................................... 12 2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah………………………………………… 23 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah………………………….28 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah…………………… 29 2.2.2. Telaahan Visi,Misi,dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih………… 28 2.2.3. Telaahan Rencana Tara Ruang Wilayah……………………………………… 30 2.2.4. Penentuan Isu Strategis………………………………………………………… 31 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN…………… 38 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029……………………………....38 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029…………………………………………………………….40 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN …………… 44 BAB V PENUTUP. .............................................................................................. …63 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025…………………………………………………………………………………. 9 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai KapanewonSentolomenurut Jenis Kelamin Tahun 2025……………………………………….…………………………………………. 10 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolomenurut Golongan Pangkat Tahun2025......................................………………………................................. .......... 10 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon SentoloJabatan Tahun 2025………………………………………………………………………………….. 10 Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025………………. 11 Tabel 2.6 Kondisi Aset Kapanewon Sentolo Tahun 2024…………………………………. 11 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo Tahun 2021-2024……… 13 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sentolo Tahun 2021-2024 ………………………………………………………………………….. 15 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2021-2024 ………………………………………………………………….. 16 Tabel 3.1 Identifikasi PermasalahanBerdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat DaerahKapanewon Sentolo………………………………................ 23 Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sentolo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya…………………………………………………… 25 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah……... 29 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan……………………………………….. 30 Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Sentolo…………………… 31 Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat DaerahKapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029……. 33 Tabel 7.1 Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan SasaranPemerintah Daerah………………………………………………………………… 40 Tabel 7.2 Kinerja Program Perangkat Daerah………………………………………………. 41 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 iv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sentolo……………………………. 8 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 v KATA PENGANTAR Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sentolo periode Tahun 2025-2029. Rancangan Awal Renstra ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2025-2029. Kapanewon Sentolo sebagai bagian dari perangkat daerah di wilayah, memiliki peran strategis untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan lima tahun kedepan khususnya di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahunan adalah penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Panewu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan, menangani sebagian urusan pemerintahan Daerah yang meliputi: fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelayanan umum. Bentuk dari pelayanan umum yang dilaksanakan di Kapanewon Sentolo adalah bersifat rekomendasi. Dengan demikian penyusunan Rancangan Renstra ini berdasarkan pada perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon. Dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Sentolo guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerja Kapanewon Sentolo dalam rangka pencapaian pembangunan daerah melalui RPJMD. Segala kekurangan dalam penyusunan Renstra ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Sentolo, 18 September 2025 PANEWU SENTOLO ARMAWATI, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I; IV/b NIP. 19730410 199201 2 001 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 1 BAB PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan Paraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasioal yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan 1 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 2 kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Sentolo mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Sentolo serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012- 2032. Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perencanaan sistemastis dan terpadu sehingga RPJMD, Renstra dan Renja harus mencantumkan kesamaan sasaran, tujuan serta arah kebijakan. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo didasarkan pada beberapa peraturan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 3
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD dan RKPD;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029
8.Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
12.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3 Maksud dan Tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo Tahun 2025- 2029 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategis dan program yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 dalam upaya percepatan pencapaian program pembangunan daerah. Selain itu, merupakan acuan resmi bagi Kapanewon Sentolo dalam penyusunan Rencana Kerja dan penentuan pilihan- pilihan program kegiatan tahunan. Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo adalah sebagai berikut: Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 4
1.Menjabarkan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Kapanewon Sentolo dalam jangka waktu tahun 2025-2029;
2.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3.Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Sentolo Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1.Tugas Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelimpahan wewenang, Panewu dibantu oleh aparat Kapanewon sebagai berikut:

a.Sekretariat Kapanewon Sekretariat Kapaewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon. Sekretariat Kapanewon dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Dalam pelaksanaan tugas Panewu Anom dibantu oleh: - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, 2 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 7 kearsipan, rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan.
b.Jawatan Praja Jawatan Praja mempunyai tugas pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan.
c.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.
d.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.
e.Jawatan Sosial Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
f.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 8
1. 2.Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kapanewon juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:
a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e.Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kapanewon;
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
j.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 9
1. 3.Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur Organisasi Kapanewon Sentolo yang berada dibawah Panewu berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
2. 1.Sekretariat Kapanewon yang terdiri atas: - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. 2.Jawatan Praja
4. 3.Jawatan Keamanan
5. 4.Jawatan Kemakmuran
6. 5.Jawatan Sosial
7. 6.Jawatan Pelayanan Umum Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sentolo Kelompok Jabatan Fungsional Panewu Anom Kalurahan Jawatan Praja Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Sosial Jawatan Kemakmuran Jawatan Keamanan Kelurahan Kepala Sub. Bag.Umum dan Kepagawaian Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan PANEWU Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 10 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) orang ASN dan 2 (dua) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 (Sebelas) orang. Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Sentolo. Namun demikian, mengingat di masa mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) orang ASN yang akan memasuki masa purna tugas demikian juga dengan tahun-tahun yang akan datang sehingga diperlukan penambahan personil untuk mengganti kekosongan dan kekurangan pegawai tersebut. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Sentolo didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025 No Unit Formasi Bezetting Keterangan 1 Panewu 1 1 0 2 Sekretariat 10 6 -4 3 Jawatan Praja 4 1 -3 4 Jawatan Keamanan 4 3 -1 5 Jawatan Kemakmuran 4 1 -3 6 Jawatan Sosial 4 2 -2 7 Jawatan Pelayanan Umum 3 2 -1 Jumlah 30 16 -14 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 11 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 No Unit Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Panewu - 1 1 2 Sekretariat 3 3 6 3 Jawatan Praja 1 - 1 4 Jawatan Keamanan 3 - 3 5 Jawatan Kemakmuran 1 - 1 6 Jawatan Sosial 1 1 2 7 Jawatan Pelayanan Umum 1 1 2 Jumlah 10 6 16 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 No Unit Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah 1 Panewu - - - 1 1 2 Sekretariat - 2 3 1 6 3 Jawatan Praja - - 1 - 1 4 Jawatan Keamanan - 1 2 - 3 5 Jawatan Kemakmuran - - 1 - 1 6 Jawatan Sosial - - 2 - 2 7 Jawatan Pelayanan Umum - 1 1 - 2 Jumlah 0 4 10 2 16 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Sentolo menurut Jabatan Tahun 2025 No Unit JFU Eselon I II III IV 1 Panewu - - - 1 - 2 Sekretariat 3 - - 1 2 3 Jawatan Praja - - - - 1 4 Jawatan Keamanan 2 - - - 1 5 Jawatan Kemakmuran 1 - - - - 6 Jawatan Sosial 1 - - - 1 7 Jawatan Pelayanan Umum 1 - - - 1 Jumlah 8 - - 2 6 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 12 Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Sentolo Tahun 2025 No Unit SD SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah 1 Panewu - - - - - 1 1 2 Sekretariat - - 2 2 1 1 6 3 Jawatan Praja - - - - 1 - 1 4 Jawatan Keamanan - 1 1 - 1 - 3 5 Jawatan Kemakmuran - - - - 1 - 1 6 Jawatan Sosial - - - 1 1 - 2 7 Jawatan Pelayanan Umum - 1 - - 1 - 2 Jumlah - 2 3 3 6 2 16 Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sentolo juga dibantu oleh Tenaga Kontrak berjumlah 2 (dua) orang dengan jabatan sebagai pengemudi dan penjaga malam. Selain itu, dalam rangka menjaga kebersihan, kerapihan dan keindahan lingkungan di Kapanewon Sentolo Tahun 2025 juga dibantu tenaga kebersihan dari tenaga outsourching. 2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam hal sarana dan Prasarana, Kapanewon Sentolo memiliki aset sebagai berikut: Tabel 2.7 Kondisi Aset Kapanewon Sentolo Tahun 2024 No Jenis Aset Nilai (Rp) Jumlah Item 1 Tanah 396.000.000 1 2 Peralatan Dan Mesin 816.599.461 395 3 Gedung dan Bangunan 1.358.043.716 6 4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 3.079.643 1 5 Aset Tetap Lainnya 101.632.869 294 6 Kontruksi dalam Pekerjaan - - Jumlah 2.675.355.689 697 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 13 Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Sentolo seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:
a.Keterbatasan ruang kerja dan makin bertambahnya arsip penambahan sarana penunjang pelaksana pekerjaan seperti alat penyimpanan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja sehingga perlu adanya pembangunan gedung kantor baru yang representatif dengan design perkantoran modern;
b.Sarana Prasarana penunjang pelayanan telah terpenuhi seluruhnya, hanya saja terdapat kelengkapan prasarana pelayanan yaitu ruang laktasi yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standard;
c.Belum adanya toilet khusus difabel. Pembangunan toilet khusus difabel di Kapanewon adalah keharusan mendesak, bukan sekadar pelengkap, melainkan wujud nyata dari komitmen terhadap inklusivitas. Fasilitas publik wajib menyediakan akses yang setara, sedangkan toilet standar yang tidak ramah pengguna kursi roda atau lansia secara langsung menghalangi hak dasar kelompok rentan untuk mendapatkan layanan publik dengan nyaman dan aman.
d.Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Sentolo seperti peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
e.Perluasan Pendopo Kapanewon sebagai ruang rapat telah menjadi kebutuhan prioritas, didesak oleh peningkatan agenda, rapat koordinasi dan musyawarah/urun rembug di tingkat kapanewon serta kebutuhan akan fasilitas pertemuan yang representatif dan multifungsi. Mengingat lokasinya yang berdekatan langsung dengan jalan raya yang ramai, tantangan utama adalah mengatasi kebisingan, sehingga pemasangan dinding kaca geser menjadi solusi untuk meredam kebisingan suara dan menjaga kejelasan komunikasi saat rapat. Namun untuk kenyamanan optimal dan efektivitas pertemuan yang panjang, pendopo yang diperluas juga perlu dilengkapi dengan sistem pendingin udara Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 14 yang memadai. Hal ini akan menjaga suhu ruangan tetap segar dan stabil ketika dinding kaca ditutup untuk meredam suara, menciptakan suasana yang kondusif bagi konsentrasi dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, fleksibilitas pendopo tetap terjaga: dinding kaca dan AC dapat dinonaktifkan saat pendopo digunakan untuk pentas seni atau pameran yang membutuhkan ruang terbuka dan sirkulasi udara alami, menjadikan pendopo sebagai sarana sasana administrasi dan sosial yang representatif, nyaman, dan modern. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Kapanewon Sentolo selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut: Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 15 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NPSK (SPM) Target IKK /Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020-2022 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 80,26 81,26 84,25 84,5 84,75 85,82 78,17 81,85 86,17 106,9 96,2 97,15 101,9 3 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon % 81,7 88,89 94,12 97,37 98,25 99,12 81,7 88,89 94,12 97,37 98,25 100 100 100 100 100 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 16 Berdasarkan data diatas, Kapanewon Sentolo mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan terlihat rasio yang dicapai sebesar 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
1. 1.Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. 2.Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. 3.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Sentolo untuk tahun 2022 dan 2023 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya indikator penilaian pada point jangka waktu penyelesaian pelayanan yang lama serta kelengkapan sarana aduan yang belum memadai. Pada tabel diatas, pada indikator Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon rasio capaian sebesar 100%. Dari indikator pelayanan publik, angka capaian jumlah pemohon mencapai lebih dari 100% dikarenakan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan non usaha yang cukup tinggi. Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Sentolo dapat disajikan sebagai berikut: Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 17 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sentolo Uraian Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Daerah 2.026.254.280 2.038.302.844 2.149.001.154 2.130.624.223 1.872.292.391 1.754.358.813 1.816.747.016 1.954.589.141 1.879.398.425 86,58 89,13 93,51 93,64 89,19 - 14,29 Belanja Operasi 2.026.254.280 2.038.302.844 2.034.976.154 2.122.017.423 1.793.395.391 1.754.358.813 1.816.747.016 1.844.697.879 1.870.868.425 86,58 89,13 90,65 88,16 -2,69 2,17 Belanja Pegawai 1.576.519.008 1.615.166.858 1.443.506.610 1.506.345.344 1.218.414.942 1.317.255.078 1.397.210.090 1.257.307.839 1.263.665.394 83,55 86,51 87,10 83,89 -5,73 -1,15 Belanja Barang dan Jasa 449.735.272 423.135.986 591.469.544 615.672.079 574.980.449 437.103.735 419.536.926 587.390.040 607.203.031 97,19 99,15 99,31 98,62 7,84 13,12 Belanja Modal - - 114.025.000 8.606.800 78.897.000 - - 109.891.262 8.530.000 0,00 0,00 96,37 99,11 181,06 -30,75 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 114.025.000 8.606.800 78.897.000 - - 109.891.262 8.530.000 - - 96,37 99,11 181,06 -30,75 Jumlah 2.026.254.280 2.038.302.844 2.149.001.154 2.130.624.223 1.872.292.391 1.754.358.813 1.816.747.016 1.954.589.141 1.879.398.425 91,89 94,14 96,41 96,13 89,19 - 14,29 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 18 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020-2024 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2025 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2021(Transisi) 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - 25.920.000 100.000.000 100.000.000 60.000.000 - 25.920.000 99.871.740 99.919.601 - 100,00 99,87 99,92 72,95 95,12 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - 25.920.000 100.000.000 100.000.000 60.000.000 - 25.920.000 99.871.740 99.919.601 - 100,00 99,87 99,92 72,95 95,12 Gelar Budaya Jogja - 25.920.000 100.000.000 100.000.000 60.000.000 - 25.920.000 99.871.740 99.919.601 - 100,00 99,87 99,92 72,95 95,12 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - 9.745.000 31.800.000 40.000.000 40.000.000 - 9.735.000 31.631.820 37.477.030 - 99,90 99,47 93,69 58,08 81,14 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - 9.745.000 31.800.000 40.000.000 40.000.000 - 9.735.000 31.631.820 37.477.030 - 99,90 99,47 93,69 58,08 81,14 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan - 9.745.000 31.800.000 40.000.000 40.000.000 - 9.735.000 31.631.820 37.477.030 - 99,90 99,47 93,69 58,08 81,14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.890.920.405 1.845.025.636 1.848.473.254 1.781.536.623 1.605.368.591 1.620.161.689 1.624.347.216 1.655.074.713 1.535.295.159 69,38 70,55 97,20 96,51 - 149,35 - 26,01 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 19 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2025 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2021(Transisi) 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.652.000 14.160.000 11.280.000 7.535.000 8.787.200 8.627.000 14.114.000 10.993.260 7.364.220 30,53 30,97 95,83 95,12 - 62,44 5,82 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.252.000 10.555.000 6.880.000 4.580.000 6.227.500 4.237.000 10.518.000 6.717.150 4.471.734 99,65 99,65 97,63 97,64 28,99 26,23 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.400.000 3.605.000 4.400.000 2.955.000 2.559.700 4.390.000 3.596.000 4.276.110 2.892.486 99,77 99,75 97,18 97,88 - 10,56 - 10,51 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.613.194.008 1.618.991.850 1.455.075.110 1.510.243.844 1.255.124.842 1.353.403.829 1.401.016.090 1.268.677.149 1.267.290.599 93,88 95,26 93,67 91,50 0,28 3,95 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.576.519.008 1.577.516.850 1.409.606.610 1.466.145.344 1.218.414.942 1.317.255.079 1.359.560.090 1.224.532.839 1.224.315.394 83,55 86,18 86,87 83,51 - 5,87 - 1,68 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.125.000 37.900.000 40.868.500 40.868.500 33.940.400 33.608.750 37.895.000 39.680.100 39.964.154 98,49 99,99 97,09 97,79 0,49 4,79 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 2.550.000 3.575.000 4.600.000 3.230.000 2.769.500 2.540.000 3.561.000 4.464.210 3.011.051 99,61 99,61 97,05 93,22 6,21 8,75 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.850.000 28.260.000 42.385.700 40.545.100 38.170.000 50.320.000 28.067.160 42.168.272 38.814.631 98,96 99,32 99,32 95,11 - 8,73 - 7,22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 14.965.700 14.925.100 12.680.000 - - 14.776.312 13.840.381 - - 98,73 92,73 - 3,83 - 1,08 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 20 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2025 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2021(Transisi) 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.850.000 28.260.000 27.420.000 25.620.000 25.490.000 50.320.000 28.067.160 27.391.960 24.974.250 98,96 99,32 99,90 97,48 - 13,62 - 13,36 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 114.025.000 8.606.800 - - - 109.891.262 8.530.000 - - 96,37 99,11 - 96,23 - 22,56 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 114.025.000 8.606.800 - 109.891.262 8.530.000 - - 96,37 99,11 - 96,23 - 22,56 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.765.416 66.430.616 77.970.144 84.091.388 135.092.149 67.577.916 66.213.116 77.493.970 83.610.571 99,72 99,67 98,93 99,01 15,80 0,38 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - 22.165.568 24.223.372 29.279.876 - - 21.689.394 23.742.555 - - 97,85 98,02 15,08 2,87 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.765.416 66.430.616 55.804.576 59.868.016 105.812.273 67.577.916 66.213.116 55.804.576 59.868.016 99,72 99,67 100,00 100,00 16,51 - 2,11 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.458.981 117.183.170 147.737.300 130.514.491 168.194.400 140.232.944 114.936.850 145.850.800 129.685.138 93,20 98,08 99,11 99,23 1,98 - 6,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 74.305.000 77.126.400 73.298.600 - - 72.445.700 76.921.800 - - 97,50 99,73 - 0,58 2,04 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.458.981 117.183.170 57.518.600 34.090.191 78.897.000 140.232.944 114.936.850 57.518.600 33.561.000 93,20 98,08 100,00 98,45 4,42 - 26,91 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 21 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2025 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2021(Transisi) 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 15.913.700 19.297.900 15.998.800 - - 15.886.500 19.202.338 - - 99,83 99,50 2,09 5,72 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.842.875 48.924.400 48.173.700 45.014.500 44.185.000 43.926.725 48.756.620 47.882.858 44.138.050 197,89 199,35 198,84 195,63 1,13 3,14 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 35.526.475 34.651.400 37.551.000 36.558.800 36.092.800 34.630.425 34.522.620 37.324.118 35.873.880 98,11 99,63 99,45 97,90 0,40 1,25 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.739.925 10.589.900 12.576.200 11.583.500 11.373.800 11.734.925 10.549.900 12.525.420 11.267.884 99,96 99,62 99,60 97,28 - 0,19 0,15 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23.786.550 24.061.500 24.974.800 24.975.300 24.719.000 22.895.500 23.972.720 24.798.698 24.605.996 96,25 99,63 99,29 98,52 0,98 2,34 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.316.400 14.273.000 10.622.700 8.455.700 8.092.200 9.296.300 14.234.000 10.558.740 8.264.170 99,78 99,73 99,40 97,73 0,73 1,89 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha 9.316.400 14.273.000 10.622.700 8.455.700 8.092.200 9.296.300 14.234.000 10.558.740 8.264.170 99,78 99,73 99,40 97,73 0,73 1,89 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.397.300 19.849.100 23.157.200 23.577.900 23.420.400 17.312.200 19.764.380 23.043.320 22.903.096 99,51 99,57 99,51 97,14 15,52 8,04 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.397.300 19.849.100 23.157.200 23.577.900 23.420.400 17.312.200 19.764.380 23.043.320 22.903.096 99,51 99,57 99,51 97,14 15,52 8,04 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 22 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2025 2021(Transisi) 2022 2023 2024 2021(Transisi) 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.397.300 19.849.100 23.157.200 23.577.900 23.420.400 17.312.200 19.764.380 23.043.320 22.903.096 99,51 99,57 99,51 97,14 15,52 8,04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 39.224.200 62.014.200 69.114.100 112.394.300 71.572.200 39.169.200 61.540.600 68.876.230 111.891.095 99,79 98,89 99,62 99,59 68,63 76,07 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 39.224.200 62.014.200 69.114.100 112.394.300 71.572.200 39.169.200 61.540.600 68.876.230 111.891.095 99,79 98,89 99,62 99,59 68,63 76,07 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3.487.000 19.437.000 21.986.900 30.106.100 23.829.200 3.477.000 19.040.900 21.882.210 30.007.762 99,71 97,96 99,52 99,67 121,65 125,42 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 35.737.200 42.577.200 47.127.200 82.288.200 47.743.000 35.692.200 42.499.700 46.994.020 81.883.333 99,87 99,82 99,72 99,51 15,61 26,72 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.869.500 26.824.500 28.282.900 28.100.900 27.746.200 33.789.000 26.683.200 28.208.460 27.774.394 99,76 99,47 99,74 98,84 5,59 - 3,46 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 33.869.500 26.824.500 28.282.900 28.100.900 27.746.200 33.789.000 26.683.200 28.208.460 27.774.394 99,76 99,47 99,74 98,84 5,59 - 3,46 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 33.869.500 26.824.500 28.282.900 28.100.900 27.746.200 33.789.000 26.683.200 28.208.460 27.774.394 99,76 99,47 99,74 98,84 5,59 - 3,46 JUMLAH 1.987.030.080 1.976.288.636 2.079.887.054 2.018.229.923 1.800.720.191 1.715.189.614 1.755.206.416 1.885.712.911 1.767.507.330 77,76 111,47 115,77 113,62 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 23 Berdasarkan tabel 2.9 dapat dilihat bahwa pada Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan -2,69% untuk setiap tahunnya sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi juga naik sebesar 2,17%, hal ini disebabkan adanya mutasi masuk pegawai dan adanya tambahan beberapa pegawai untuk mengisi kekosongan pegawai yang purna tugas. Akan tetapi realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 menurun dari tahun 2023 dikarenakan ada 3 pegawai Kapanewon Sentolo yang purna tugas tetapi belum ada penambahan pegawai untuk pengisian jabatan yang kosong. Sedangkan untuk Belanja Modal pertumbuhan anggaran naik sebesar 181,06% setiap tahun dengan pertumbuhan realisasi -30,75%. Penurunan anggaran maupun realisasi Belanja Modal pada tahun 2021 dan 2022 terjadi karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa pengadaan Peralatan kantor dan gedung mengalami refocusing. Berdasarkan tabel 2.10 menggambarkan kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan di Kapanewon Sentolo. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan. 2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah Dengan memperhatikan permasalahan, sumber daya dan juga uraian tugas dari Kapanewon maka dapat ditentukan peluang dan keadaan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kapanewon Sentolo dengan berbagai masalah, keadaan, potensi yang dimiliki dan peluang dapat direncanakan suatu pelayanan yang semakin meningkat dari periode sebelumnya. Sasaran untuk pengembangan pelayanan Kapanewon Sentolo yang diinginkan di masa depan adalah sebagai berikut:
4. 1.Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Panewu benar-benar dapat dioperasionalisasikan secara nyata dan dilaksanakan secara rasional dengan dukungan anggaran yang memadai, antara lain meliputi program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan.
5. 2.Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat meliputi layanan non perizinan, Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 24 administrasi kependudukan, rekomendasi dan/ atau pengesahan lain dilaksanakan secara tepat, cepat dan profesional.
6. 3.Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan umum mencakup fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan dinas instansi terkait, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/ swasta, perseorangan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Fungsi koordinasi antara lain meliputi:  Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting, pada balita dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita di Kecamatan  Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah di kecamatan  Koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan  Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kecamatan  Koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan  Koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan/ atau kalurahan di wilayah kecamatan  Koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan, pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga. Fungsi pembinaan antara lain meliputi:  Koordinasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pendidikan, kesehatan masyarakat, program KB, DBKS, Desa/ Kalurahan Siaga  Koordinasi dan pembinaan PKK kecamatan  Koordinasi dan pembinaan kerukunan antar umat beragama  Koordinasi dan pembinaan kegiatan gotong royong Masyarakat  Koordinasi dan pembinaan Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan  Koordinasi dan pembinaan penyediaan tanaman obat keluarga Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 25  Koordinasi dan pembinaan kelompok Peduli lingkungan Fungsi pembinaan antara lain meliputi:  Pengawasan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan  Pengawasan santuan pendidikan anak Usia Dini Non Formal  Pengawasan terhadap pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan  Koordinasi dan pengawasan peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan  Koordinasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin lokasi dan Izin membuka Tanah di wilayah kecamatan  Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak Usia Dini Non Formal dan PKBM Fungsi fasilitasi antara lain meliputi:  Fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat di bidang Pendidikan  Fasilitasi pelaksanaan pendidikan anak Usia Dini Non Formal  Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan saran prasarana termasuk infrastuktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM  Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana Kesehatan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  Fasilitasi aktifitas dan pendataan kepemudaan keolahragaan  Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesejahteraan reproduksi  Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan, dan pementauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan Daerah tingkat kecamatan  Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan  Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus, dan kompilasi administrasi Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 26  Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)  Fasilitasi penerepan teknologi tepat guna Koordinasi dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Produktif  Fasilitasi pennyelenggaraan pengadaan Tanah Untuk pembanganan bagi kepentingan umum  Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna tanahdan alih fungsi lahan budidaya perikanan  Fasilitasi pemantauan izin, pendataan, dan alih fungsi usaha peternakan Fungsi penyelenggaraan antara lain meliputi:  Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, dan informasi tentang pengarusutamaan Gender di wilayah kecamatan  Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan  Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kecamatan  Penyelenggaraan festifal, pameran, pawai, dan kegiatan seni budaya di tingkat kecamatan
7. 4.Sasaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa/kalurahan antara lain koordinasi lomba kalurahan, pembinaan BUMkal, DPC LPMKal, monev pembangunan, musrenbang, dan BBGRM
8. 5.Sasaran pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan diantaranya meliputi rekomendasi produk hukum desa wajib.
9. 6.Seluruh data di semua tingkatan harus tepat dan akurat serta selalu di up date karena akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.
10. 7.Sistem manajemen pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata secara profesional. Dengan manajemen yang profesional hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income bagi masyarakat sehingga tercapai peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 27
11. 8.Kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat memadai, khususnya untuk air bersih perpipaan dan sanitasi. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, warga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
12. 9.Penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Sentolo dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kegiatan usaha produktif dalam bentuk penggiatan UMKM, koperasi sektor pertanian,peternakan, jasa wisata dan yang lainnya yang terkait dan saling mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
13. 10.Kapanewon ikut serta memfasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kementasan Kemiskinan, Keagamaan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Ketentraman dan Keamanan, Kepatuhan Hukum, Penanggulangan Bencana dan yang lainnya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Sentolo adalah sebagai berikut:
a.Kapanewon Sentolo berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;
b.Kapanewon Sentolo memiliki perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c.Potensi Kapanewon Sentolo cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan;
d.Kapanewon Sentolo memilik banyak Sentra industri kerajinan batik yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat;
e.Posisi Kapanewon Sentolo yang strategis sebagai pintu masuk Kabupaten Kulon Progo bagian timur serta sebagai penyangga kawasan industri yang berada di Kapanewon Sentolo;
f.Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Di Kapanewon Sentolo telah terbentuk kelompok- kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 28 yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di Kapanewon Sentolo, Galur dan Panjatan. 2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Sentolo adalah sebagai berikut berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Aspek Kajian Capaian/Kondisi saat ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (Kewenangan OPD) Eksternal (di luar kewenangan OPD) 1 2 3 4 5 6  Gambaran Pelayanan Kecamatan  Gambaran Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  Pelayanan Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan lancar  Pembinaan Pelayanan Umum di Kapanewon berjalan dengan lancar  Pembinaan Penyelenggaraan berjalan dengan lancar, pemerintahan kalurahan berjalan dengan lancar  Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan  Penyusunan database Kapanewon sudah berjalan  Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan  Pendampingan budaya daerah pemuda dan olahraga  Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan  Keterbatasan anggaran pada Kapanewon  SDM Kapanewon Sentolo  Sarana dan Prasarana Kapanewon  DPA Kapanewon Sentolo  Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup)  Kebijakan dari Kabupaten  APBD Kabupaten Kulon Progo  Sarana dan Prasarana Pelayanan Kapanewon yang belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan  Kualitas dan Kuantitas SDM Pegawai Kapanewon  Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal  Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal  Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat  Perubahan peraturan Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 29 Aspek Kajian Capaian/Kondisi saat ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (Kewenangan OPD) Eksternal (di luar kewenangan OPD) 1 2 3 4 5 6  Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan  Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan  Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan perundangan yang begitu cepat  Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD  Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Kalurahan  Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung  Terdapat lokasi- lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban  Kajian terhadap RTRW  Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW  UU Tata Ruang No 26 Tahun 2006  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012  Anggaran  Personil  Sarana dan Prasarana  Kebijakan Bupati  Keterbatasan Kemampuan pegawai Kapanewon  Belum ada anggaran 2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 30 “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.” Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :
1. 1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2. 2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis”. Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Sentolo masuk dalam Kawasan Agropolitan dan Pariwisata yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kulon Progo bagian selatan. 2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 31 Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan pedesaan serta sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan prasarana lainnya. Terkait dengan Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Sentolo masuk dalam kategori pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang akan ditetapkan rencana detail tata ruangnya. Permasalahan pelayanan Kapanewon Sentolo yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sentolo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Pendorong

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah  Kurang tersosialisasinya Perda RTRW  Keterbatasan SDM  RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan  Telah memiliki Perda RTRW  Kalurahan Ngentakrejo dan Kalurahan Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo 2.2.4 Penentuan Isu-isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 32 daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapperida menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3 Perumusan Isu Strategis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Sentolo, berdasarkan data BPS terdapat penduduk miskin 10.881 KK Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya Rendahnya produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang an kemiskinan SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal Mencapai kesetaraan gender dan memberdayak an semua perempuan dan anak perempuan; Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 33 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional gizi, dan mempromosik an pertanian berkelanjutan; an kemiskinan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Sentolo Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosik an kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Wilayah yang Aman dan Nyaman Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Membuat kota- kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman Pelayanan Infrastruktur Wilayah Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran , akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Daya Saing dan Kemandirian Daerah Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal Membangun infrastruktur tangguh, mempromosik an industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 34 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional inovasi Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Sentolo (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Sentolo Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua pada segala usia Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta) Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus Stunting Kapanewon Sentolo Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua pada segala usia Tingginya kasus stunting Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus penyandang kesehatan mental SDM Belum Kompetitif Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara- negara; Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelayanan Instruktur Wilayah Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Belum terintegrasinya sistem penataan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 35 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air. tangguh dan berkelanjutan ruang dan pengembanga n informasi geospasial berbasis risiko bencana Pelestarian Nilai Budaya Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal; Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Mempromosik an masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembanguna n berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; Kearifan lokal belum dipertimbangk an sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya Kualitas Sumber Daya Manusia Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat SDM Belum Kompetitif Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua pada segala usia Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Daya Saing dan Kemandirian Daerah Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal Mempromosik an pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif Transformasi Ekonomi Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 36 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal dan pekerjaan yang layak untuk semua; Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024- 2029 dan telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Sentolo adalah :

1.Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi;
2.Kapanewon Sentolo sebagai kawasan peruntukan industri dan perdagangan;
3.Regulasi dan perijinan kawasan peruntukan industri;
4.Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
5.Ketahanan keluarga yang menjadi penopang ketahanan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat;
6.Ancaman bencana banjir yang mengancam kawasan pertanian;
7.Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur;
8.Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
9.Kekeringan sebagian wilayah pada musim kemarau;
10.Posisi strategis yang dilalui oleh jalur jalan negara dan sebagai pintu gerbang Kulon Progo dari timur; Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 37
11.Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian dan industri kerajinan agel/serat alam. Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 38 BAB TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 3.1.1 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sentolo 2025-2029 adalah:

a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025- 2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Sentolo.
b.Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Sentolo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Sentolo menyesuaikan mengikuti Tujuan kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Sentolo sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Sentolo adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” 3 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 39 3.1.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Sentolo dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
1. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. 2.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. 3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Sentolo dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2025-2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4. 1.Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda Nilai 86,22 86,27 86,32 86,37 86,42 86,47 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda Nilai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemda Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 40 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Peragnkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sentolo, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Sentolo serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sentolo secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Strategi pembangunan Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,22 86,27 86,32 86,37 86,42 86,47 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 41 prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sentolo, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut. : Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut : No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai Meningkatkan Pelayanan perlindungan sosial, kualitas pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan (penanggulangan permasalahan BDB, stunting, PHBS, kesehatan mental, permasalahan pendidikan, kemiskinan) secara intensif, terus-menerus, dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek dan pelatihan mandiri Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum lebih cepat, transparan, dan profesional Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berfokus pada Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 42 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan bekerjasama dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan seluruh elemen masyarakat, untuk mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman melalui patrol trantibum, pembinaan wawasan kebangsaan, penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat), mitigasi bencana, dan pembinaan Linmas Peningkatan pelestarian nilai budaya melalui pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif dan monitoring perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melaksanakan mitigasi bencana Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 43 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berjalan tertib, lancar, simultan dan berkesinambungan Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 44 BAB PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN Dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kapanewon Sentolo menyusun rencana program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan 4 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 45 kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran, serta penetapan target indikator kinerja sub kegiatan sudah berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya sebagaimana tabel 4.1 berikut: Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 46 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 60.000.000 100 66.000.000 100 69.300.000 100 72.765.000 100 76.403.250 100 84.043.575 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 60.000.000 66.000.000 69.300.000 72.765.000 76.403.250 84.043.575 Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 60.000.000 1 66.000.000 1 69.300.000 1 72.765.000 1 76.403.250 5 84.043.575 Gelar Budaya Jogja Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja Laporan 1 1 60.000.000 1 66.000.000 1 69.300.000 1 72.765.000 1 76.403.250 5 84.043.575 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 47 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sekretariat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 40.000.000 100 44.000.000 100 48.400.000 53.240.000 100 58.564.000 100 64.420.400 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 40.000.000 1 44.000.000 1 48.400.000 1 53.240.000 1 58.564.000 1 64.420.400 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kap./ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kap./ Kemantren dan Laporan 3 3 40.000.000 3 44.000.000 3 48.400.000 3 53.240.000 3 58.564.000 15 64.420.400 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 48 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kalurahan/Kelur ahan yang didampingi KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 1.605.368.591 100 1.633.905.493 100 1.746.909.673 100 1.851.971.397 100 1.961.381.577 100 2.157.519.735 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 8.787.200 2 9.665.000 2 10.632.200 2 11.695.700 2 12.864.600 2 14.151.060 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 3 6.227.500 2 6.850.000 2 7.535.200 2 8.288.800 2 9.117.600 3 10.029.360 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 49 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 2.559.700 12 2.815.000 12 3.097.000 12 3.406.900 12 3.747.000 12 4.121.700 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 1.255.124.842 3 1.319.716.589 3 1.387.720.973 3 1.459.328.397 3 1.532.735.877 3 1.686.009.465 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 21 21 1.218.414.942 21 1.279.335.689 21 1.343.302.473 21 1.410.467.597 21 1.480.990.977 21 1.629.090.075 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 12 33.940.400 12 37.334.400 12 41.067.400 12 45.174.600 12 47.690.100 12 52.459.110 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Laporan 14 14 2.769.500 14 3.046.500 14 3.351.100 14 3.686.200 14 4.054.800 14 4.460.280 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 50 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Laporan 2 2 38.170.000 2 41.987.000 2 46.185.700 2 50.804.000 2 55.883.900 2 61.472.290 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 5 12.680.000 1 13.948.000 1 15.342.800 1 16.877.000 1 18.564.000 1 20,420,400 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 25.490.000 1 28.039.000 1 30.842.900 1 33.927.000 1 37.319.900 1 41,051,890 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 - - 1 11.000.000 1 30.000.000 1 32.500.000 1 35.000.000 1 38.500.000 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 51 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 0 - 3 11.000.000 2 30.000.000 4 32.500.000 2 35.000.000 2 38.500.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 135.092.149 2 143.309.904 2 151.821.000 2 163.788.900 2 179.157.000 2 197.072.700 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 29.279.876 1 32.307.800 1 35.428.000 1 35.756.900 1 38.320.000 1 42.152.000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 105.812.273 1 111.002.104 1 116.393.000 1 128.032.000 1 140.837.000 1 154,920,700 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik. Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 168.194.400 3 108.227.000 3 120.549.800 3 133.854.400 3 145.740.200 3 160.314.220 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 52 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 9 9 73.298.600 9 80.628.400 9 88.691.300 9 97.560.000 9 107.316.400 9 118.048.040 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 1 1 78.897.000 1 10.000.000 1 12.500.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 16.500.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 17 17 15.998.800 17 17.598.600 17 19.358.500 17 21.294.400 17 23.423.800 17 25.766.180 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 44.185.000 100 48.603.000 100 53.463.700 100 58.810.100 100 64.691.100 100 71.160.210 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 53 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 36.092.800 2 39.702.000 2 43.672.200 2 48.039.400 2 52.843.400 2 58.127.740 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 7 7 11.373.800 7 12.511.100 7 13.762.300 7 15.138.500 7 16.652.400 7 18.317.640 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 9 9 24.719.000 9 27.190.900 9 29.909.900 9 32.900.900 9 36.191.000 9 39.810.100 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 54 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 8.092.200 1 8.901.000 1 9.791.500 1 10.770.700 1 11.847.700 1 13.032.470 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Dokumen 12 8.092.200 12 8.901.000 12 9.791.500 12 10.770.700 12 11.847.700 12 13.032.470 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kap. yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 23.420.400 100 25.762.400 100 28.338.600 100 31.172.500 100 34.289.800 100 37.718.780 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 55 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 23.420.400 1 25.762.400 1 28.338.600 1 31.172.500 1 34.289.800 1 37.718.780 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 7 7 23.420.400 7 25.762.400 2 28.338.600 2 31.172.500 2 34.289.800 2 37.718.780 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 71.572.200 100 75.729.400 100 81.602.300 100 89.261.600 100 98.434.200 100 108.277.620 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Output : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 71.572.200 2 75.729.400 2 81.602.300 2 89.261.600 2 98.434.200 2 108.277.620 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 56 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 70 70 23.829.200 40 26.212.100 40 28.833.300 40 31.716.600 40 34.888.300 40 38.377.130 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 6 6 47.743.000 6 49.517.300 6 52.769.000 6 57.545.000 6 63.545.900 6 69.900.490 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Outcome : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 27.746.200 100 30.520.800 100 33.572.900 100 36.930.000 100 40.623.200 100 44.685.520 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 57 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan Baseline Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ket. Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Target 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 27.746.200 1 30.520.800 1 33.572.900 1 36.930.000 1 40.623.200 1 44.685.520 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 27.746.200 6 30.520.800 5 33.572.900 5 36.930.000 5 40.623.200 5 44.685.520 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 58 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Sub kegiatan prioritas diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 Kapanewon Sentolo melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetapi tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Sentolo No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 59 perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sentolo seperti dalam table 4.3 berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 86,220 86,270 86,320 86,370 86,420 86,470 3 Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 – 4,0 4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Kapanewon Sentolo tidak berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.4.1 berikut: Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 60 Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Sentolo tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai: Tabel 4.4.2 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 61 menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator Kinerja Program Kapanewon Sentolo sebagaimana tabel 4.4.3 sebagai berikut: Tabel 4.4.3 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kapanewon Sentolo No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025 Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan % 100 100 100 100 100 100 100 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 62 Tepat Waktu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 63 BAB PENUTUP Rencana Strategis Kapanewon Sentolo periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja rencana strategis ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Sentolo. 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evauasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, 5 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 64 dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Sentolo. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Sentolo. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 65 pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029 Kapanewon Sentolo ini sudah dilakukan secara bertingkat dari Tim Penyusun kemudian dilakukan sosialisasi dan pembahasan seluruh aparatur dan juga menerima masukan seluruh stakeholder internal maupun eksternal. Namun demikian tidak berarti bahwa Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 66 Rencana Strategis Kapanewon Sentolo ini sudah sempurna. Saran, kritik dan masukan masih sangat diperlukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Sentolo, 18 September 2025 PANEWU SENTOLO ARMAWATI, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I; IV/b NIP. 19730410 199201 2 001 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 67 LAMPIRAN:
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo
4.Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 68 KEGIA TA N SUB KEGIA TA N Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 3 , 0 - 4 , 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kapanewon 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 86,850 86,900 86.95 87,000 87,050 87,100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 665 678 681 694 707 721 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administ rasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant or Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult asi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik Penyediaan Administ rasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semest eran SKPD Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kant or dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at au Lapangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikat or Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiat an Pemerint ahan dengan Perangkat Daerah dan Inst ansi Vert ikal Terkait Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Penanganan Konf lik Sosial sesuai Ket ent uan Perat uran Perundang-Undangan Persent ase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Wakt u Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang t erkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamat an Indikat or Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiat an Pemberdayaan Desa SA SA RA N P ROGRA M PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikat or Persent ase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Wakt u Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Indeks Mat urit as SPIP Indikat orIndikat or TUJUA N Indikat or Indikat or Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Indikat or Adat , Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Penerapan dan Pendampingan Keist imewaan di Kapanewon/ Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Indikat or Persent ase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keist imewaan dengan regulasi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Indikat or Realisasi pelaksanaan program kegiat an urusan kebudayaan Penat aan Kelembagaan dan Ket at alaksanaan Urusan Keist imewaan Meningkat nya Akunt abilit as Kinerja Perangkat Daerah Meningkat nya Kualit as Pengendalian Int ernal Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persent ase Sub Kegiat an pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Indikat or PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikat or Persent ase Pelayanan Non Perizinan Fasilit asi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimt ek, Sosialisasi, Konsult asi) Wawasan Kebangsaan dan Ket ahanan Nasional Indeks Mat urit as SPIP Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akunt abel Penyelenggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilit asi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerint ahan Desa Indikat or Persent ase Penanganan Gangguan TRANTIBUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 69 Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun 2025- 2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda Nilai 86,22 86,27 86,32 86,35 86,42 86,47 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda Nilai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemda Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 70 Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU) Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) 2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-4,0 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,22 86,27 86,32 86,37 86,42 86,47 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 71 Metadata Indikator Kinerja Program (IKP PD) Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Target Persentase Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam satu tahun x 100% 100 100 100 100 100 100 Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran 12 12 12 12 12 12 Jumlah bulan dalam satu tahun 12 12 12 12 12 12 Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu 3 2 2 2 2 3 Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD) dalam RPJMD 3 2 2 2 2 3 Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 72 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Target Persentase Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 14 14 14 14 14 14 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP) 14 14 14 14 14 14 Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu 21 12 12 12 12 12 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan) 21 12 12 12 12 12 Persentase aset kondisi baik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n 428 428 428 428 428 428 Jumlah keseluruhan asset selama 5 tahun 428 428 428 428 428 428 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 73 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Target Persentase Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat 100 100 100 100 100 100 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) 2 2 2 2 2 2 Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) 2 2 2 2 2 2 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi perijinan dan non perijinan 1050 1075 1100 1125 1150 1175 Jumlah target perijinan dan non perijinan 1050 1075 1100 1125 1150 1175 *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 74 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Target Persentase Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Waktu jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan 2 2 2 2 2 2 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penenganan Gangguan Trantibum % (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /Jumlah gangguan trantibum)*100 100 100 100 100 100 100 Jumlah gangguan trantibum yang ditangani 13 13 13 13 13 13 Jumlah gangguan trantibum 13 13 13 13 13 13 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) * 100 100 100 100 100 100 100 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 75 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Target Persentase Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang tepat waktu 5 5 5 5 5 5 jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (((jumlah kalurahan yang diberikan rekomendasi/jumlah keseluruhan kalurahan)*100%)+((jumlah kalurahan yang melaksanakan kegiatan sesuai BA/Jumlah kalurahan yang memprtoleh DAIS Sesuai BA)*100%))/2 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 Renstra Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 76 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Target Persentase Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 7 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 Lampiran Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 SARAN DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Hari dan Tanggal : 10 September 2025 Tempat : Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia PD : Kapanewon Sentolo Berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, maka yang perlu dilakukan revisi/penyempurnaan/tindaklanjut, meliputi:
1.Bab I

a.Landasan Hukum 1) Agar menghapus regulasi yang sudah tidak relevan 2) Memperbaharui Kepmendagri 900 menjadi Kepmendagri Perubahan Ketiga tahun 2025 3) Agar menambahkan regulasi tentang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 yakni Perda Nomor 5 Tahun 2025
b.Sistematika Sistematika masih belum sesuai dengan format dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, agar direvisi dan disinkronkan dengan daftar isi
1. 2.Bab II
a.Pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah agar direvisi menyesuaikan dengan nomenklatur indikator pada dua periode yang berbeda
b.Pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah agar disesuaikan dengan format pada Inmendagri Nomor 2 tahun 2025, yakni tahun 2020-2024
c.Agar membuat tabel isu-isu strategis Perangkat Daerah dan memasukkan isu KLHS RPJMD yang relevan
1. 3.Bab III
a.Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tabel agar disesuaikan dengan format pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan merevisi angka-angka target sesuai dengan RPJMD
b.Tabel pentahapan Renstra Perangkat Daerah belum tersedia, agar disusun dengan periode tahun 2026-2030
c.Tabel Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah belum tersedia, agar disusun dan memasukkan juga Arah Kebijakan RPJMD
1. 4.Bab IV
a.Pada tabel rencana pendanaan agar disusun dengan format Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 serta menambahkan outcome program dan output kegiatan. Kemudian pada anggaran agar disesuaikan dengan pendanaan program pada RPJMD
b.Perlu menambahkan tabel daftar sub kegiatan prioritas, tabel IKU PD, tabel IKK, tabel IKD, dan tabel IKP
1. 5.Lampiran Agar menambahkan lampiran dokumen berupa peta kinerja dan metadata indikator Tujuan, Sasaran, dan Program tahun 2025-2029. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo i RENSTRA KAPANEWON PENGASIH 2025 – 2029 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON PENGASIH Alamat: Jl. Purbowinoto No.6 Pengasih, Kulon Progo Telp. (0274) 773320 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. ii DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................. vi BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ....................................................................................... 2 1.3 Maksud Dan Tujuan ................................................................................................... 3 1.3.1 Maksud ................................................................................................. 3 1.3.2 Tujuan ................................................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan................................................................................................ 4 BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD .................. 6 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah............................................................... 6 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ..................................... 6 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah ......................................................... 10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................. 14 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ............................................................... 24 2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah ................................... 27 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ...................................... 27 2.2.2 Isu Strategis ........................................................................................ 29 BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN......................................... 34 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 ................... 34 3.1.1 Tujuan Renstra Kapanewon Pengasih 2025 - 2029............................. 34 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo iv 3.1.2 Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 .................................................................................................... 34 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Pengasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2026-2030 ............................................................... 37 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .............................................................................................................. 41 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan .................................................................... 41 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ............................................................ 49 BAB V PENUTUP............................................................................................................................... 51 5.1 Kaidah Pelaksanaan ................................................................................................ 51 5.2 Pengendalian dan Evaluasi .................................................................................... 52 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan ....... 52 5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan ..................................................................................... 52 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo v DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Juli 2025....................................................................11 Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Pangkat/ Golongan per Agustus 2025 ................................................................11 Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Juli 2025 ..................................................................11 Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Gender per Agustus 2025 ................................................................................. 12 Tabel 2. 5 Kondisi Asset Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ....... 12 Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 ........................................................................................... 15 Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pengasih ............ 18 Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih ......................................................... 19 Tabel 2. 9 Kerjasama Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih........................................ 27 Tabel 2. 10 Identifikasi Permasalahan Pelayaan Kapanewon Pengasih .............................. 28 Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah ...................................... 30 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pengasih ........................ 36 Tabel 3. 2 Arah Kebijakan RENSTRA................................................................................ 38 Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) PD .................................................... 39 Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2030 ........................................ 42 Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Perngkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 ............... 49 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ....... 49 Tabel 4. 4 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ...................................................................................... 49 Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ... 50 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo vi DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo ....... 7 Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo per Agustus 2025 ............................................................................................................... 10 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025– 2029. Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :
2. 1.Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 2.Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. 3.Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. 4.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94)
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 6.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
8. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447); Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 3
11. 10.Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. 11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
13. 12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
14. 13.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
15. 14.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122)
16. 15.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
17. 16.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029
18. 17.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
19. 18.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 adalah menjabarkan visi dan misi daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Pengasih sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pengasih 2025-2029 adalah:
a.Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
b.Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Pengasih sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 4
c.Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kapanewon Pengasih disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

(1)Uraian program
(2)Uraian kegiatan
(3)Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
(4)Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
(5)Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025- 2029 melalui IKU perangkat daerah BAB V PENUTUP Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 6 BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, dimana Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu juga mendapatkan penugasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. melaksanakan tugas. TUGAS Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kapanewon mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Kapanewon
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. c.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. d.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. e.pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
6. f.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. g.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
8. h.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
9. i.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. j.pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
11. k.pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan; Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 7
12. l.pelaksanaan administrasi Kapanewon;
13. m.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
14. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. STRUKTUR PERANGKAT DAERAH Menunjuk pada pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 maka susunan organisasi di kapanewon adalah sebagai berikut :
15. a.Panewu
16. b.Sekretariat, terdiri atas: ➢ Subbagian Umum dan Kepegawaian ➢ Subbagian Perencanaan dan Keuangan
17. c.Jawatan Praja
18. d.Jawatan Keamanan
19. e.Jawatan Kemakmuran
20. f.Jawatan Sosial
21. g.Jawatan Pelayanan Umum Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 8
  1. 1.Sekretariat Dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon, dengan fungsi sebagai berikut:
22. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
23. b.penyusunan rencana kerja Kapanewon;
24. c.pengelolaan administrasi perkantoran;
25. d.penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
26. e.pengelolaan keuangan Kapanewon;
27. f.penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Kapanewon;
28. g.pengelolaan aset sarana dan prasarana;
29. h.pengelolaan data dan sistem informasi;
30. i.koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon;
31. j.pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Kapanewon; dan
32. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan, yang mempunyai fungsi:
33. a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
34. b.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan; dan
35. c.koordinasi pendampingan Kelurahan/Kalurahan di wilayahnya
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon, yang mempunyai fungsi:
36. a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
37. b.perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
38. c.fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 9
39. d.melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- Undangan;
40. e.mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
41. f.terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan
42. g.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana, pelayanan umum, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang, yang mempunyai fungsi:
43. a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
44. b.peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
45. c.peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon;
46. d.peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
47. e.fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
48. f.fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
49. g.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan, yang mempunyai fungsi:
50. a.koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
51. b.meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
52. c.koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
53. d.menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 10 7 2 2 3 3 4 Sekretariat Jawatan Praja Jawatan Keamanan Jawatan Kemakmuran Jawatan Sosial Jawatan Pelayanan
54. e.menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, yang mempunyai fungsi:
55. a.penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon
56. b.peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
57. c.pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
58. d.pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
59. e.pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo sampai Desember 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 2 (dua) orang Tenaga Honorer Lepas serta 1 (satu) orang tenaga outsourching sebagai tenaga keamanan. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat dan Jawatan) sesuai kondisi riil disajikan pada gambar 2.2 . Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kulon Progo per Agustus 2025 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, Tingkat Pendidikan, pangkat/ golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut: Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 11 Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural per Agustus 2025 No Jenis Jabatan Jumlah (orang) 1 Jabatan Struktural:
60. a.Eselon IIIa 2
61. b.Eselon IVa 5
62. c.Eselon IVb 2 2 Jabatan Fungsional Umum 10 3 CPNS 1 JUMLAH 20 Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kulon Progo Tahun 2025 Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kulon Progo Berdasarkan Pangkat/ Golongan per Agustus 2025 No Pangkat / Golongan Jumlah (orang) 1 Pembina Tingkat I/ IVb 1 2 Pembina IVa 2 3 Penata Tingkat I / IIId 4 4 Penata /IIIc 1 5 Penata Muda Tingkat I / IIIb 4 6 Penata Muda / IIIa 2 7 Pengatur Muda Tingkat I / IId 3 8 Pengatur / IIc 3 JUMLAH 20 Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Agustus 2025 No Jenis Pendidikan Jumlah (orang) 1 Pasca Sarjana 3 2 Sarjana 8 3 Diploma III 3 4 SLTA / sederajat 4 5 SLTP / sederajat 2 JUMLAH 20 Sumber data: Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 12 Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Gender per Agustus 2025 No Gender Jumlah (orang) 1 Pria 8 2 Wanita 12 JUMLAH 20 Sumber data: Daftar Pegawai Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Pengasih dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 5 Kondisi Asset Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Jenis Barang Jumlah Barang Kondisi Baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat (unit) (unit) (unit) Gedung Kantor 1 1 Gedung Pelayanan Umum 1 1 Gedung Pendopo 1 1 Gedung Serbaguna 1 1 Gedung Rumah Dinas 1 1 Gedung UPK 1 1 Gedung Tempat Merokok 1 1 Kendaraan Roda Empat 1 1 Sepeda Motor 8 8 Lemari Kayu 13 13 Rak Besi 1 1 Rak Kayu 6 6 Filing Besi 6 6 Filing Kayu 3 3 Kardex Besi 1 1 Kardex Kayu 1 1 Lemari Kaca 4 4 CCTV 1 1 Peta 1 1 Mesin Antrian 1 1 Papan Nama Instansi 1 1 Papan Pengumuman 1 1 Papan Tulis 2 2 Meja Kerja Kayu 42 42 Kursi Besi/Kursi Tunggu 3 2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 13 No Jenis Barang Jumlah Barang Kondisi Baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat (unit) (unit) (unit) Kursi Kayu 15 15 Sice / Meja Kursi Tamu 2 2 Meja Rapat 28 28 Meja Telepon 2 2 Meja Podium 1 1 Meja Resepsionis 2 2 Meja Panjang 5 5 Kursi Putar 2 2 Kursi Biasa/ Kursi kayu 26 26 Kursi Biasa/ Kursi lipat 25 25 Kursi Biasa/ Kursi Kayu/Spon 101 101 Bangku Tunggu 6 6 Kursi Lipat 85 85 Meja Komputer 3 3 Mesin Pemotong Rumput 1 1 A.C. Split 3 3 Kipas Angin 7 7 Televisi 1 1 Sound System 3 3 Wireless 2 2 Alat Hiasan/ payung 1 1 Alat Hiasan/ tombak 1 1 Lambang Garuda Pancasila 1 1 Dispenser 1 1 Mimbar/Podium 1 1 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 1 Camera Electronic 1 1 Layar Film/Projector 1 1 Genset 1 1 PC Unit 2 2 Local Area Network (LAN) 1 1 Lap Top 7 7 CPU (Peralatan PC) 3 3 Printer (Peralatan PC) 5 5 Wireless Access Point 4 4 Switch 1 1 LCD Projector 2 2 Tenda 1 1 Jumlah Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 14 Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Pengasih seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:
63. a.Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Pengasih seperti kendaraan bermotor yang usianya lebih dari 15 tahun dan peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
64. b.Diperlukan renovasi pada beberapa bagian bangunan yang sudah cukup tua seperti di gedung serbaguna, karena sudah tidak representative lagi untuk pertemuan. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Hasil pelaksanaan fungsi kapanewon adalah terwujudnya koordinasi pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat kalurahan yang efektif. Ini dicapai melalui fungsi-fungsi seperti koordinasi penegakan peraturan, pelayanan dasar, dan pembinaan kalurahan, serta pengelolaan administrasi internal untuk memastikan kelancaran operasional kapanewon itu sendiri. Pelaksanaan fungsi Kapanewon dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
  1. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
  2. 2.Penguatan koordinasi pemerintahan dengan terjalinnya sinergi antar-kalurahan, perangkat daerah, serta lembaga lain di wilayah Kapanewon.
  3. 3.Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  4. 4.Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui pembinaan linmas, fasilitasi penanganan masalah sosial, serta upaya menjaga kondisi wilayah yang kondusif.
  5. 5.Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penerapan akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, dan transparansi administrasi.
  6. 6.Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan program pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta pelestarian kebudayaan lokal. Pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Pengasih selama 4 tahun periode RPD tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut : Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 15 Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah satuan Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
  7. 1.Indikator Kinerja PD 2020-2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 79,26 80,26 81,26 - - 86,694 88,023 87,44 - - 1,10 1,07 1,04 - - Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan % 81,70 88,89 94,12 - - 81,70 88,89 96.12 - - 1 1 1,02 - - Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 - - 100 100 100 - - 1 1 1 - - 2023-2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai - - - 84,25 84,50 - - - 92,168 86,053 - - - 1,09 1,02 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon % - - - 97,37 98,25 - - - 97,37 98,25 - - - 1 1 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 100 100 - - - 1 1 2 Indikator Program PD Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan % - - 100 100 100 - 95,92 109,56 107,30 100,11 - - 109,56 107,30 100,11 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan % - - 100 100 100 - 100 100 100 100 - - 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 16 No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah satuan Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % - - 82,35 92,11 94,74 - 66.67 92,11 92,11 94,74 - - 111,85 100 100 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % - - 100 100 100 - 100 100 100 100 - - 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 17 Pada tahun 2022 Kapanewon Pengasih menyusun Renstra perangkat daerah dengan indikator tujuan seperti yang disebutkan pada tabel di atas. Berdasarkan tabel 2.6, seluruh target indikator tujuan telah tercapai 100% bahkan ada yang lebih untuk indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk setiap tahun dimana setelah ditetapkannya IKM sebagai indikator tujuan capaiannya mengalami fluktuasi dengan kenaikan dan penurunan pada tahun berjalan. Sedangkan untuk indikator kinerja program dapat melampaui target yang telah ditetapkan ini dapat terlihat dalam rasio capaian sebagaimana dalam tabel di atas. Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Pengasih selama tahun 2020-2024 dapat disajikan sebagai berikut: Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 18 Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pengasih Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realis asi Belanja Daerah 1.764.888.951,91 1.827.196.773 1.912.927.127 1.848.772.659 1.913.758.874 1.468.325.551 1.586.693.565 1.765.540.356 1.785.759.065 1.847.469.825 0,83 0,87 0,92 0,95 0,96 1,63% 3,02% Belanja Operasi 1.764.888.951,91 1.827.196.773 1.912.927.127 1.848.772.659 1.913.758.874 1.468.325.551 1.586.693.565 1.765.540.356 1.760.664.065 1.847.469.825 0,83 0,87 0,92 0,95 0,97 1,63% 3,02% Belaja Pegawai 1.447.783.507,91 1.346.003.949 1.383.653.949 1.309.743.009 1.333.213.247 1.164.134.881 1.113.585.082 1.243.090.499 1.227.193.466 1.286.229.979 0,80 0,87 0,89 0,94 0,96 -1,64% 3.71% Belanja barang Jasa 317.105.444,00 481.192.824 529.273.178 539.029.650 580.545.627 304.190.670 473.108.483 522.449.857 533.470.599 561.239.846 0,96 0,98 0,99 0,99 097 12,86% 0,16% Belanja Modal 26.731.100 25.095.000 0,94 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 19 Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih Tahun 2020-2024 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja - - 24.000.000 100.000.000 100.000.000 - - 22.681.500 99.804.164 96.722.340 - 94,51 99,80 96,72 104,12 106,50 Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan kelembagaan Asli - - 14.159.000 - - - - 14.050.000 - - 0 0 Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan - - 35.000.000 40.000.000 - - 34.290.626 39.777.147 - - 97,97 99,44 14,29 16,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 20 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.560.180 95.558.524 95.143.424 90.969.780 95.304.827 95.113.424 99,36 99,73 99,97 1,94 2,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik 25.230.486 24.897.639 22.628.018 24.857.275 89,69 99,84 -1,32 9,85 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84.306.864 89.801.988 84.306.863 89.801.988 100,00 100,00 6,52 6,52 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN 1.346.019.507 1.346.003.949 1.346.003.949 1.275.843.009 1.288.813.247 1.066.757.881 1.113.585.082 1.205.440.499 1.194.018.466 1.242.429.979 79,25 82,73 89,56 93,59 96,40 -1,08 3,88 Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.300.000 31.550.000 38.000.000 38.544.400 44.555.300 19.289.300 29.994.000 37.975.000 37.801.864 43.939.840 99,94 95,07 99,93 98,07 98,62 23,26 22,85 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.710.000 52.365.000 30.150.000 30.150.000 30.060.000 38.710.000 52.365.000 30.121.398 30.149.802 25.858.452 100 100,00 99,91 100,00 86,02 -6,13 -9,59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.243.800 10.969.700 14.144.537 10.270.829 99,30 93,63 -22,99 -27,39 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.990.200 5.425.000 11.925.000 6.924.700 5.702.900 8.477.200 5.341.300 10.918.900 6.782.162 5.590.366 94,29 98,46 91,56 97,94 98,03 -10,76 -9,89 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 21 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 4.299.000 4.455.000 3.050.000 3.049.900 2.730.800 4.233.600 4.385.700 2.765.000 3.024.490 2.668.272 98,48 98,44 90,66 99,17 97,71 -10,72 -10,90 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2.635.800 3.999.900 3.999.900 3.419.800 2.388.300 2.601.600 3.923.500 3.864.400 3.354.670 2.268.240 98,70 98,09 96,61 98,10 94,97 -2,43 -3,37 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 87.940.264 151.249.600 202.783.654 90.326.000 92.160.800 83.996.740 148.350.856 198.758.113 89.933.730 91.560.300 95,52 98,08 98,01 99,57 99,35 1,18 2,18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 78.490.100 78.833.700 78.103.600 78.249.200 99,51 99,26 0,44 0,19 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 11.835.900 13.327.100 11.830.130 13.311.100 98,08 98,01 99,95 99,88 -55,50 -55,23 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 7.150.000 0 26.731.100 7.150.000 25.095.000 100 93,88 55,20 51,97 Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 22 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.013.000 14.340.000 16.843.100 15.795.400 20.563.100 19.980.150 13.640.000 16.455.600 15.685.488 17.871.420 99,84 95,12 97,70 99,30 86,91 0,68 -2,75 Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait 5.694.900 12.312.500 10.694.800 10.694.700 10.026.600 5.653.800 12.262.500 10.623.410 10.549.702 10.026.600 99,28 99,59 99,33 98,64 100,00 3,52 2,26Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 5.875.000 5.331.700 90,75 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelayanan Umum Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha 29.924.800 11.630.000 11.530.000 10.250.000 9.016.500 29.827.500 11.566.300 11.465.110 10.146.660 8.710.260 99,67 99,45 99,44 98,99 96,60 -25,91 -26,49 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 28.754.000 30.469.000 27,300,000 26.849.800 25.462.800 27.360.500 29.811.400 27,157,052 26.585.531 20.364.817 95,15 97,84 99,48 99,02 79,98 -2,99 -7,12 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 23 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyusunan Database Kecamatan Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.952.000 20.728.700 21.762.600 21.312.600 21.464.800 1.942.000 20.678.500 21.756.510 21.300.912 20.007.300 99,49 99,76 99,97 99,95 93,21 -7,72 -7,37 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah 25.579.800 24.756.000 96,78 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif 2.065.700 478.800 23,18 Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 8.634.900 2.109.700 12.024.700 11.024.400 24.293.100 1.019.500 2.109.700 12.009.900 10.991.160 24.143.100 11,81 100,00 99,88 99,70 99,38 29,1 120,60 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 36.939.900 44.999.900 43.557.000 45.806.800 70.851.300 36.939.500 43.374.900 43.547.040 45.165.220 70.601.300 100 96,39 99,98 98,60 99,65 17,68 17,58 JUMLAH 1.772.038.951 1.827.196.773 1.912.927.127 1.875.503.759 1.913.758.874 1.475.475.551 1.586.693.565 1.765.540.356 1.785.759.065 1.838.237.083, Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 24 Berdasarkan data pada Tabel 2.6, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Pengasih rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja pada periode Renstra 2023-2026 terbagi menjadi rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020-2024 dimana tahun 2020 sebagai tahun dasar, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2022-2024 ialah sebesar 1,63% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 3,02%. Penyerapan anggaran belanja secara akumulatif pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 1,1%,. Dengan penyerapan yang tinggi di atas 95% dengan rasio antara realisasi berbanding anggaran mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pada Tabel 2.7, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Kapanewon Pengasih dari tahun 2020-2025 mengalami kenaikan, namun di tahun 2025 sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini menyebabkan pengurangan belanja pada beberapa rekening belanja APBD Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pengasih dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
  8. 2.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
  9. 3.SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
  10. 4.Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
  11. 5.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
  12. 6.Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2020 tampak paling rendah dengan capaian 83, 26% diibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolak ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efektif, berorientasi, dan prima pada kebutuhan nyata masyarakat, Kapanewon Pengasih menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 25 (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat kapanewon tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga Berdasarkan karakteristik wilayah dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok sasaran utama pelayanan Kapanewon Pengasih meliputi:
  13. 1.Masyarakat umum, khususnya warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan informasi pelayanan publik lainnya.
  14. 2.Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat miskin, yang memerlukan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan khusus.
  15. 3.Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk layanan perizinan usaha, pembinaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal.
  16. 4.Organisasi sosial dan budaya, yang mebutuhkan dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian budaya, dan juga pemberdayaan komunitas.
  17. 5.Pemerintah Kalurahan/Desa, dalam rangka koordinasi pemabngunan, pembinaan pemerintahan desa, fasilitasi Lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, dll)
  18. 6.Aparatur pemerintah daerah, yang membutuhkan data dan informasi kewilayahan, koordinasi program, pembinaan teknis dan administrative. Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kapanewon Pengasih akan merancang strategi pelayanan publik yang adaptif, berkeadilan, dan partisipatif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kapanewon Pengasih tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kapanewon Pengasih menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang akuntabel, terpadu, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah kapanewon dalam pemberian layanan adalah instansi/lembaga/organisasi yang bekerja sama dengan kapanewon untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Mitra ini membantu mempercepat, memperluas, dan meningkatkan kualitas layanan. Secara umum, mitra perangkat daerah kapanewon dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  19. 1.Kapanewon Pengasih dilingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan administrasi penduduk, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 26 Pekerjaan Umum (DPU) dalam pelaksanaan program kemasyarakatan / sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam pelaksananaan program bidang pembangunan dan pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan bidang perencanaan dan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam bidang kepegawaian. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bidang pemerintahan dan politik, serta Inspektorat dalam bidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
  20. 2.Pemerintah Kalurahan, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal
  21. 3.Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polsek Pengasih dan Koramil Pengasih, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana
  22. 4.Lembaga Pendidikan, Agama dan Kesehatan, seperti puskesmas, PLKB, posyandu, sekolah, dan pondok pesantren, serta Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program lintas sektor bersama kapanewon.
  23. 5.Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok tani dan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor perdagangan dan jasa Kolaborasi antara Kapanewon Pengasih dengan para mitra ini terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Sinergitas ini akan dioptimalkan melalui forum komunikasi, perjanjian kerja sama, serta integrasi sistem layanan lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di wilayah Kapanewon Pengasih. 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dukungan BUMD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat pencapaian kinerja perangkat daerah Kapanewon Pengasih, baik melalui peningkatan ekonomi, layanan publik, kontribusi PAD, maupun kolaborasi program sosial. Sinergi ini mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih: - Peningkatan ekonomi lokal melalui dukungan modal usaha, pemasaran produk UMKM, dan penyediaan ruang usaha. - Penguatan layanan publik lewat kontribusi BUMD sektor air bersih, energi, transportasi, dan infrastruktur dasar. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 27 - Kontribusi PAD melalui dividen dan setoran keuangan yang memperkuat kapasitas anggaran kapanewon. - Kolaborasi program sosial (CSR) untuk bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan lingkungan hidup. - Inovasi digital bersama perangkat daerah untuk mempercepat layanan administrasi, pengaduan masyarakat, dan transaksi ekonomi lokal. 2.1.4.3 Kerjasama Perangkat Daerah Kerjasama perangkat daerah diimplementasikan dalam pelaksanaan kerjasama penanganan kemiskinan antara pendamping KPKD Kapanewon Pengasih dengan Panewu Pengasih. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pendampingan keluarga penerima manfaat PKH dengan cara pertemuan kelompok setiap bulannya dan home visit terhadap keluarga penerima manfaat PKH yang membutuhkan pendampingan khusus. Tabel 2. 9 Kerjasama Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih No No. SPK Nama Pekerjaan Nama Pihak Ketiga Keterangan Surat Perjanjian Nomor 034 Tahun 2024 Surat Perjanjian Kerja Sama Penanganan Kemiskinan Antara Pendamping Kapanewon pengasih dengan Panewu Pengasih Pendamping KPKD Kapanewon Pengasih 2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kapanewon Pengasih perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan pelayanan Kapanewon Pengasih sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025-2029. Dari data yang tertuang di Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo dapat diidentifikasikan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 28 bahwa Kapanewon Pengasih dihadapkan pada beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :
  24. 1.Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat
  25. 2.Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan
  26. 3.Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal
  27. 4.Belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah
  28. 5.Belum optimalnya tata Kelola birokrasi
  29. 6.Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
  30. 7.Pelayanan infrastruktur wilayah yang belum optimal Identifikasi permasalahan pelayanan Kapanewon Pengasih dapat dituangkan dalam tabel 2.10 berikut: Tabel 2. 10 Identifikasi Permasalahan Pelayaan Kapanewon Pengasih No Identifikasi Permasalahan pelayanan Penyebab Permasalahan 1 Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat - Tingginya kasus DBD (demam berdarah dengue) di wilayah Kapanewon Pengasih - Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang bermanfaat untuk mencegah penyakit yang ada di masyarakat, - Tingginya kasus penyandang kesehatan mental 2 Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan - Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Pengasih, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin - Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar 3 Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal - kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. 4 Belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah - Kurangnya komitmen dan tanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif - Masih banyak peluang isnvestasi dan dukungan potensi pertanian, Perkebunan, peternakan, dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal - Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik dari propinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada pendampingan tindaklanjutnya, sehingga perkembangan sektor industry belum optimal 5 Belum optimalnya tata Kelola birokrasi - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM - Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 29 No Identifikasi Permasalahan pelayanan Penyebab Permasalahan 6 Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim - Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Pengasih (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) 7 Pelayanan infrastuktur wilayah yang belum optimal - Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pengasih Tahun 2025– 2029, identifikasi isu strategis dilakukan dengan pendekatan teknokratis berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi eksisting, serta integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kulon Progo Kapanewon Pengasih memiliki karakteristik wilayah yang strategis yaitu sebagai kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, dan juga bagian dari Kawasan Geopark Nasional Jogja. Tetapi Kapanewon Pengasih juga merupakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, dengan daya dukung dan daya tamping air surplus. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan publik dan pemerintahan, tetapi juga menyentuh dimensi lingkungan hidup, ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim serta tekanan pembangunan. Isu-isu ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pembangunan wilayah Kapanewon Pengasih yang kompleks: tingginya potensi bencana alam, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif Oleh karena itu, identifikasi dan penajaman isu strategis menjadi tahap penting dalam memastikan arah kebijakan Kapanewon Pengasih selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip keberlanjutan yang diamanatkan daam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Kapanewon Pengasih menyelenggarakan tugas dan fungsi utama, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel 2.11 berikut ini : Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 30 Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Pembangunan SDM belum Optimal Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Optimalisasi kualitas kesehatan masyarakat Kawasan Rawan bencana alam Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal Desentralisasi dan Otonomi Daerah Rendahnya produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Rendahnya daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin Kawasan Lindung (hutan lindung, suaka marga satwa, lindung geologi) Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal Degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Belum optimalnya upaya pengembangan, regenerasi, dan pelestarian kebudayaan lokal Kawasan Budidaya (hutan rakyat, pertanian, pertambangan mineral, perkebunan) Belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Digitalisasi dan Pelayanan Publik Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif Transformasi Ekonomi Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal dan terbatasnya kapasitas ekonomi daerah serta kemandirian ekonomi masyarakat Kawasan Peruntukan Pariwisata Belum optimalnya tata Kelola birokrasi Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kapanewon Belum adanya sistem penilaian K/L/D terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pertahanan dan Keamanan Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Ancaman Bencana Hidrometeorologi Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis Belum optimalnya upaya pencegahan, Penguatan Resiliensi dan Manajemen Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 31 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional dan Perubahan Iklim kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan Pelayanan infrastruktur wilayah yang belum optimal Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Penurunan kualitas lingkungan hidup Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tata kelola dan koordinasi kelembagaan yang belum efektif Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 32 Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah:
  31. 1.Optimalisasi kualitas Kesehatan masyarakat Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat belum berjalan optimal dan memerlukan strategi yang lebih holistik serta terintegrasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan secara menyeluruh. Permasalahan yang masih dihadapi diantaranya Adalah tingginya kasus DBD (demam berdarah dengue) di wilayah Kapanewon Pengasih. masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang bermanfaat untuk mencegah penyakit yang ada di masyarakat, tingginya kasus penyandang kesehatan mental
  32. 2.Rendahnya daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin Keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, keterampilan, modal usaha, serta belum optimalnya sinergi program lintas sektor akan berakibat pada rendahnya daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat. Tingginya jumlah pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan sulit diatasi. Pendapatan masyarakat yang rendah juga menghambat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berinvestasi, yang pada gilirannya memperlambat proses pengentasan kemiskinan. Data yang dapat dihimpun atas permasalahan yang muncul Adalah dari aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin di Kapanewon Pengasih, dan banyak diantaranya yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar
  33. 3.Belum optimalnya upaya pengembangan, regenerasi, dan pelestarian kebudayaan lokal. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal merupakan permasalahan yang signifikan, terutama ketika melihat rendahnya jumlah rintisan desa atau kelurahan budaya. Minimnya jumlah desa dan kelurahan yang berfokus pada budaya menunjukkan kurangnya perhatian dan upaya dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan beragam. Permasalahan prioritas itu akan mengancam keberlanjutan tradisi, identitas, dan potensi budaya sebagai kekuatan daerah
  34. 4.Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal dan terbatasnya kapasitas ekonomi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli serta kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu akar permasalahan utama adalah rendahnya nilai usaha perdagangan, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di daerah tersebut belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Penyebab permasalahan yang timbul dapat diidentifikasikan karena kurangnya komitmen dan tanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif, masih banyak peluang isnvestasi dan dukungan potensi pertanian, Perkebunan, peternakan, dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal, terlalu banyak pelatihan untuk kelompok Masyarakat yang diadakan pemerintah baik dari propinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada pendampingan tindaklanjutnya, sehingga perkembangan sektor industry belum optimal
  35. 5.Belum optimalnya tata kelola birokrasi Kelemahan itu ditandai dengan rendahnya akuntabilitas dan transparansi, kapasitas aparatur yang belum merata, regulasi serta kelembagaan yang tumpang tindih, Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 33 pemanfaatan teknologi informasi yang belum terpadu, dan pelayanan publik yang belum efektif. Belum optimalnya tata kelola birokrasi menjadi masalah yang kompleks dan mendalam, dengan beberapa akar permasalahan yang saling terkait. Banyak ASN belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Masalah ini diperburuk oleh belum optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi ASN, yang menyebabkan kurangnya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Belum optimalnya penanggulangan potensi konflik sosial juga menjadi masalah signifikan, di mana kurangnya strategi dan intervensi yang efektif dalam menangani perbedaan sosial atau ketegangan dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko terjadinya kekacauan.
  36. 6.Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Belum optimalnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan isu penting yang memerlukan perhatian mendalam, terutama mengingat perubahan iklim yang semakin nyata Penyebabnya adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana, keterbatasan pemanfaatan data dan teknologi sistem peringatan dini, rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat, minimnya pendanaan dan sumber daya, serta belum adaptifnya tata ruang dan pemanfaatan lahan terhadap risiko iklim. Kondisi ini diperparah dengan belum terintegrasinya aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim tetap tinggi. Permasalahan yang sering muncul di Kapanewon Pengasih dengan banyaknya perbukitan dan dataran tinggi adalah tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Pengasih (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan)
  37. 7.Tata kelola dan koordinasi kelembagaan yang belum efektif Pelayanan infrastruktur wilayah yang belum optimal merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Perencanaan antar instansi dan antarwilayah tidak terintegrasi, sering tumpang tindih, dan tidak berkesinambungan. Sebagai daerah Kawasan Aerotropolis, Kapanewon Pengasih menjadi salah satu lokasi yang menjadi wilayah untuk perumahan. Permasalahan yang timbul adalah pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 34 BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, Rencana Strategis Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan terukur. Dalam dokumen ini, penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan keterpaduan antara rencana dan implementasi program di lapangan Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan strategis yang dihadapi Kapanewon Pengasih. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang untuk menjawab bagaimana langkah-langkah sistematis dan operasional dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan Dengan mempertimbangkan potensi lokal, dinamika sosial masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo, maka bagian ini disusun untuk menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program-program prioritas Kapanewon Pengasih selama 5 tahun mendatang. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 3.1.1 Tujuan Renstra Kapanewon Pengasih 2025 - 2029 Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025–2029 serta menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kapanewon Pengasih, diperlukan arah pembangunan yang terukur dan terfokus melalui penetapan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih disusun sebagai bentuk penjabaran atas visi Kepala Daerah “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan”, dan mengacu pada misi ke - 3 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis. Maka Kapanewon Pengasih menetapkan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel“ sebagai tujuan Kapanewon Pengasih. Melalui tujuan ini, Kapanewon Pengasih diharapkan mampu menjadi wilayah dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, aspiratif. sesuai arah pembangunan Kabupaten Kulon Progo. 3.1.2 Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025 – 2029 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 35 dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat. Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo. Sasaran-sasaran ini dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada potensi lokal. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Pengasih dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
  38. 1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon, dengan indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  39. 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasaran adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah
  40. 3.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah, dengan indikator sasaran adalah Nilai SPIP Perangkat Daerah Setiap sasaran disertai dengan indikator kinerja dan target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2029, guna memastikan keterukuran pencapaian kinerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam kerangka akuntabilitas pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 36 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pengasih No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,80 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0-3,0 3,0 - 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,053 86,103 86,153 86,203 86,253 86,303 86,353 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 37 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Pengasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2026-2030 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang di Kapanewon Pengasih, diperlukan perumusan strategi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih Tahun 2026-2030 ini bertujuan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah Strategi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kondisi riil kapanewon, serta mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta tantangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu lima tahun ke depan Strategi Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih tahun 2026-2030 yang akan dilakukan diantaranya berupa :
  41. 1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon, antara lain melalui
65. a.Penguatan regulasi & standar layanan dengan menyusun SOP, standar pelayanan minimal, dan tata kelola administrasi
66. b.Digitalisasi layanan publik dengan mengembangkan aplikasi/layanan online untuk administrasi dan pengaduan masyarakatk
67. c.Integrasi sistem pemerintahan dengan menyambungkan data dan layanan kapanewon dengan perangkat daerah (perencanaan, keuangan, kependudukan)
68. d.Partisipasi & transparansi dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik, musyawarah kapanewon, dan keterbukaan informasi
69. e.Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur kapanewon agar adaptif dan responsif.
  1. 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, antara lain melalui :
70. a.Perencanaan berbasis kinerja dengan memastikan Renstra, dan Renja selaras dengan indikator kinerja
71. b.Implementasi SAKIP secara konsisten dengan penguatan penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal
72. c.Monitoring & evaluasi kinerja terintegrasi dengan menyinkronkan antara laporan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan
73. d.Budaya kinerja & penghargaan dengan saling membantu dan mensupport antar jawatan untuk menyelesaikan tugas dengan capaian kinerja terbaik
74. e.Transparansi hasil kinerja dengan publikasi capaian kinerja kepada masyarakat secara rutin
  1. 3.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah, antara lain melalui :
75. a.Pemetaan risiko & kelemahan sistem dengan evaluasi awal SPIP dan penyusunan rencana mitigasi risiko Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 38
76. b.Penguatan lingkungan pengendalian dengan membangun budaya integritas, kepatuhan, dan disiplin organisasi
77. c.Penerapan manajemen risiko dengan menyusun profil risiko dan langkah mitigasinya
78. d.Sistem pemantauan & evaluasi internal dengan memperkuat pengawasan kepala OPD dalam pembinaan dan audit internal.
79. e.Peningkatan level maturitas SPIP dengan target peningkatan bertahap hingga mencapai level ≥ 3 (terdefinisi dan optimal) Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional Tabel 3. 2 Arah Kebijakan RENSTRA No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan memfokuskan pada penguatan regulasi dan standar pelayanan, digitalisasi administrasi berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif, dengan dukungan koordinasi yang sinergis antara kapanewon dan perangkat daerah. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan mengarahkan pada penerapan SAKIP yang konsisten, integrasi perencanaan– penganggaran–pelaporan berbasis outcome, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang transparan, serta penerapan reward and punishment dan publikasi capaian kinerja secara terbuka untuk memperkuat budaya akuntabilitas Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah (SPIP) yang ditujukan pada penguatan peran APIP, penerapan manajemen risiko yang sistematis, peningkatan maturitas SPIP, penguatan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta penanaman budaya integritas dan kepatuhan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 39 Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pengasih Tahun 2025 – 2029, diperlukan penjabaran tahunan yang sistematis dalam bentuk prioritas pembangunan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk operasionalisasi strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun perencanaan. Penahapan dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Pengasih setiap tahunnya, agar pembangunan dapat berjalan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah. Adapun penahapan pembangunan tahunan Kapanewon Pengasih selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2026 – 2030 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 di bawah ini : Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Pondasi dan penataan awal Penguatan Sistem & Kapasitas Integrasi & Inovasi) Penguatan Akuntabilitas & Tata Kelola Kemandirian & Keberlanjutan Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Pengasih dijabarkan di bawah ini
  1. 1.Tahap I (2026): Pondasi dan penataan awal Pada tahun 2026, upaya yang dilakukan adalah fokus pada penyusunan regulasi, SOP, dan standar pelayanan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan kapanewon. Aparatur diperkuat melalui pelatihan akuntabilitas kinerja (SAKIP dan perencanaan berbasis kinerja). Pada saat yang sama dilakukan pemetaan risiko dan evaluasi awal pengendalian internal (SPIP).
  2. 2.Tahap II (2027): Penguatan Sistem & Kapasitas Tahun 2027 mulai diterapkan layanan administrasi berbasis digital pada kapanewon, disertai implementasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara menyeluruh. Pengendalian internal ditingkatkan pada level dasar dengan penilaian risiko dan kegiatan pengendalian utama.
  3. 3.Tahap III (2028): Integrasi & Inovasi) Pada tahun 2028 sistem pemerintahan kapanewon diintegrasikan dengan perangkat daerah, khususnya pada aspek perencanaan, keuangan, kinerja, dan pelayanan publik. Didorong pula lahirnya inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Pengendalian internal mencapai level menengah dengan memperkuat komunikasi dan pelaksanaan pengendalian kegiatan
  4. 4.Tahap IV (2029): Penguatan Akuntabilitas & Tata Kelola Tahun 2029 ini Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan semakin transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Kualitas laporan kinerja meningkat, terukur, Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 40 dan terintegrasi dengan perencanaan serta anggaran. Pengendalian internal mencapai level lanjut melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan
  5. 5.Tahap V (2030): Kemandirian & Keberlanjutan Pada tahap akhir ini Kapanewon ditargetkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif. Budaya kinerja dan akuntabilitas telah melembaga di perangkat daerah. Sistem pengendalian internal mencapai maturitas optimal (minimal level 3), sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 41 Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2026- 2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut . Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 42 Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2030 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT Satuan BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Outcame: Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 23.438.556 100 24.288.923 100 24.288.923 100 24.288.923 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output : Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24.288.923 Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta laporan 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24.288.923 SEKRETARIAT DAERAH Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Outcome: Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 22.093.100 100 22.096.000 100 9.380.344 100 9.720.669 100 9.720.669 100 9.720.669 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen 1 22.093.100 1 22.096.000 1 9.380.344 1 9.720.669 1 9.720.669 1 9.720.669 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 43 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT Satuan BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi dokumen 1 22.093.100 1 22.096.000 1 9.380.344 1 9.720.669 1 9.720.669 1 9.720.669 KECAMATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 1.649.239.193 100 1.677.393.740 100 1.694.167.677 100 1.711.109.353 100 1.728.220.446 100 1.745.502.650 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 3 5.598.250 22 3.188.300 2 3.000.000 2 3.030.000 2 3.060.300 3 3.090.903 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 12 881.900 12 2.105.700 12 2.126.757 12 2.148.025 12 2.169.505 12 2.191.200 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 20 1.388.714.651 20 1.388.714.651 20 1.416.627.815 20 1.416.627.815 20 1.430.794.094 20 1.445.102.035 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 44 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT Satuan BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 1 24.950.000 1 24.950.000 1 25.451.495 1 25.451.495 1 25.706.010 1 25.963.070 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD laporan 14 2.432.800 14 2.432.800 14 1.844.866 14 1.844.866 14 1.863.315 14 1.881.948 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 7.045.400 1 7.083.500 1 7.083.500 1 7.225.878 1 7.298.137 1 7.371.119 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 27.300.000 1 33.075.000 1 33.075.000 1 33.739.808 1 34.077.206 1 34.417.978 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 5 9029200 5 9.119.492 5 9.210.687 5 9.302.794 5 9.395.822 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 45 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT Satuan BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 24.927.781,00 1 24.927.781,00 1 25.177.059 1 25.428.829 1 25.683.118 1 25.683.118 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 101.131.261 1 108.030.008 1 109.110.308 1 110.201.411 1 111.303.425 1 111.303.425 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 62.098.500 9 62.098.500 9 63.570.196 9 64.205.897 9 64.847.955 9 65.496.434 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 11.758.300 8 11.758.300 8 11.875.883 8 11.994.642 8 12.114.588 8 12.235.734 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 46 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT Satuan BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu Output: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase pelayanan non perizinan % 100 100 31.157.300 100 63.376.100 100 68.804.214 100 70.894.453 100 73.847.921 100 76.207.673 Koordinasi Penyelengaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait laporan 9.521.900 8 41.524.100 7 45.610.914 8 46.870.523 7 47.590.678 8 49.006.162 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dokumen 15.636.300 5 15.634.500 7 16.416.225 7 16.908.000 5 18.429.720 7 18.982.612 Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Output Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Pelaksanaan Urusan pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan Laporan 5.999.100 12 6217500 12 6.777.075 12 7115930 12 7.827.523 12 8.218.899 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 47 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT Satuan BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase dokumen Pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu % 100 100 15.720.500 16.956.200 18.408.485 18.967.726 19.757.922 20.389.270 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 138.427.942 121.730.689 149.127.365 152.548.058 156.237.323 158.896.715 Output Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 2 138.427.942 2 121.730.689 2 149.127.365 2 152.548.058 2 156.237.323 2 158.896.715 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penanganan gangguan trantibum % 100 100 54.153.200 53.816.600 58.425.950 60.200.902 62.708.876 64.712.689 Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Output Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional orang 75 15.252.600 75 16.453.000 75 18.073.262 75 18.637.633 75 19.483.077 75 20.190.116 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 48 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT Satuan BASELI NE 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KET Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu target pagu Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan laporan 5 38.900.600 5 37.363.600 5 40.352.688 5 41.563.269 5 43.225.799 44.522.573 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Outcome: Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu % 100 100 18.114.600 100 16.301.100 100 17.697.276 100 18.234.910 100 18.994.577 100 19.601.533 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Output Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen 1 1 18.114.600 16.301.100 1 17.697.276 1 18.234.910 1 18.994.577 1 19.601.533 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya laporan 5 5 18.114.600 5 16.301.100 5 17.697.276 5 18.234.910 5 18.994.577 5 19.601.533 *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 49 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Kapanewon Pengasih berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada tabel 4.2. dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3. berikut: Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 No Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Setiap Tahun Kondisi KInerja pada akhir periode RPJMD Transisi I II III IV V 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0 - 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,053 86,103 86,153 86,203 86,253 86,303 86,353 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Tabel 4. 4 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan - - - - Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 50 Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan non perizinan % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase dokumen Pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan gangguan trantibum % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kebudayaan berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 51 5.1 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:
  6. 1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
  7. 2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pengasih.
  8. 3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Kapanewon Pengasih maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
  9. 4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Kapanewon Pengasih senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 52 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
  10. 1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
  11. 2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  12. 3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
  13. 4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Pengasih. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Pengasih. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut: Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 54 LAMPIRAN 1 Lampiran 1 - PETA KINERJA KAPANEWON PENGASIH TAHUN 2026-2030 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Nilai SPIP Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait Indikator: Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pelayanan Non Perizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Persentase dokumen Pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Persentase penanganan gangguan trantibum Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 55 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Indikator Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Yogyakarta Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 56 LAMPIRAN 2 METADATA INDIKATOR TUJUAN KAPANEWON PENGASIH 2025-2030 No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,80 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (83,75) A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 57 LAMPIRAN 3 METADATA INDIKATOR KINERJA KAPANEWON PENGASIH 2025 - 2030 No Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri 86,053 86,103 86,153 86,203 86,253 86,303 86,353 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 3 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0 - 4,0 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 58 LAMPIRAN 4 METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON PENGASIH 2025-2030 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 993 974 991 1.008 1.025 1.042 1.159 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan 993 974 991 1.008 1.025 1.042 1.159 *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 59 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % (Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani 7 6 5 4 3 2 1 Jumlah Gangguan TRANTIBUM 7 6 5 4 3 2 1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 60 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Meningkatnya realisasi pelaksanaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 61 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Yogyakarta Urusan Kebudayaan program kegiatan urusan kebudayaan urusan kebudayaan kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 RENCANA STRATEGIS KAPANEWON KOKAP TAHUN 2025 – 2029 ALAMAT : NGASEMAN, HARGOREJO, KOKAP, KULON PROGO, 55653 EMAIL : kokap@kulonprogokab.go.id ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii DAFTAR TABEL .................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan.................................................................. 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .................................... 6 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ............. 6 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ................................... 10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................ 17 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kerjasama Perangkat Daerah .......................................................... 25 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .................................................. 26 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ................ 26 2.2.2 Isu Strategis ................................................................... 28 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 ...................... 31 3.2 Strategi dan Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 .................................. 33 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan ........................................... 37 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .................................... 43 BAB V PENUTUP 5.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan ........................................... 47 5.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .................................... 48 iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap Tahun 2025……………………… 11 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon menurut Jenis Kelamin Tahun 2025…… 12 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Golongan Pangkat Tahun 2025…………………………………………………………………... 13 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Jabatan Tahun 2025… 13 Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Kokap Tahun 2025……….. 14 Tabel 2.6 Kondisi Aset Kapanewon Kokap Tahun 2025…………………………. 15 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Tahun 2020- 2024…………………………………………………………………………… 18 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kokap 2020-2024…………………………………………………………………….. 20 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Tahun 2020-2024…………………………………………….. 21 Tabel 2.10 Perumusan Isu Startegis………………..…………………………………... 28 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kokap………………………… 32 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kapanewon Kokap…………………………………… 34 Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan……………………………. 36 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kapanewon Kokap ………………………………………………………………………………….. 38 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kokap Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………………………………. Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD………………………………………………………………………… Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Proritas Pembangunan Daerah……………………………………………………………. Indikator Kinerja Daerah……………………………………………………. 43 43 44 44 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………………………………………………………………. 45 1 BAB PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disebut Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rancangan Renstra OPD merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan disusun setiap Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. 1 2 dij pe Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program 5 (lima) tahunan di bidang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu maka proses penyusunan Rancangan Renstra OPD ini dilakukan melalui serangkaian proses. Diawali dengan rapat seluruh pegawai Kapanewon Kokap, dilanjutkan penyusunan tim, rapat tim dan kepala-kepala Jawatan. Selanjutnya dilaksanakan forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat (stakeholder internal dan eksternal). Berbagai isu-isu strategis dan pencermatan merupakan bagian dari buah pemikiran dan diskusi dari para pelaku pembangunan. Isu-su strategis dan matriks perencanaan program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun yang diuraikan dalam dokumen merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis kabupaten, provinsi dan nasional. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 yang memuat tujuan dan sasaran daerah, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana Strategis perangkat daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Akhir Strategis Kapanewon Kokap adalah sebagai berikut :
80. a.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
81. b.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) ;
82. c.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
83. d.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 3
84. e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
85. f.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
86. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
87. h.Kepmendagri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
88. i.Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029
89. j.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022);
90. k.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
91. l.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122 )
92. m.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
93. n.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42); 4
94. o.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi dan program kegiatan, sub kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi, program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Maksud disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan resmi bagi Kapanewon Kokap dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Kokap dan penentuan pilihan pilihan kegiatan tahunan. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Kokap adalah :
95. a.Menjabarkan tujuan dan sasaran kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
96. b.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
97. c.Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
98. d.Mewujudkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun 5 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kerjasama Perangkat Daerah 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.2 Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 3.2 Strategi dan Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB V PENUTUP 6 2 BAB GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGISPERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Kapanewon Kokap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42) maka Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Tugas Tugas Kapanewon adalah sebagai berikut: 1). Sekretariat Kapanewon Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon. a) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, 7 kearsipan, rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan keuangan. 2). Jawatan Praja Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan. 3). Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon. 4). Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas: a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan; b) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana; c) pelayanan umum; d) melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan e) melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang. 5). Jawatan Sosial Jawatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidangkebudayaan. 6). Jawatan Pelayanan Umum 8 Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. Sekretariat yang dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Panewu Anom yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sedangkan Jawatan dipimpin oleh seorang KepalaJawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42) Kapanewon mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana kerja Kapanewon; b) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; c) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; d) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; f) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; g) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon; h) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan; i) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; j) pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon; 9 k) pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan; l) pelaksanaan administrasi Kapanewon; m) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Kapanewon dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing. Struktur Perangkat Daerah Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42) adalah sebagai berikut :
99. a.Panewu
100. b.Sekretariat 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
101. c.Jawatan Praja
102. d.Jawatan Keamanan
103. e.Jawatan kemakmuran
104. f.Jawatan Sosial
105. g.Jawatan Pelayanan Umum 10 o. p. q. n. Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Kapanewon Kokap sebanyak 20 (dua puluh) orang ASN dan 3 (tiga) orang Tenaga Kontrak. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 (sebelas belas) orang. Secara umum kekurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kapanewon Kokap. Namun demikian, mengingat di masa KALURAHAN KELURAHAN i. j. k. SEKRETARIAT PANEWU 11 mendatang beban pekerjaan yang semakin rumit dan kompleks diharapkan kekurangan pegawai tersebut dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Pada tahun 2026 terdapat 2 (dua) orang ASN yang memasuki masa purna tugas. Pada tahun 2027 terdapat 1 (satu) ASN yang memasuki masa purna tugas. Pada tahun 2028 terdapat 1 (satu) ASN yang memasuki masa purna tugas. Pada tahun 2029 terdapat 1 (satu) ASN yang memasuki masa purna tugas sehingga diperlukan penambahan personil untuk mengganti kekosongan dan kekurangan pegawai tersebut. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kapanewon Kokap didukung oleh ASN dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap No Unit Formasi Bezetting Keterangan 1 Panewu 1 1 0 2 Sekretariat 10 7 -3 3 Jawatan Praja 4 2 -2 4 Jawatan Keamanan 4 2 -2 5 Jawatan Kemakmuran 4 3 -1 6 Jawatan Sosial 4 3 -1 7 Jawatan Pelayanan Umum 3 3 0 Jumlah 30 19 -11 Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025 12 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Jenis Kelamin No Unit Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Panewu - 1 1 2 Sekretariat 6 1 7 3 Jawatan Praja 1 1 2 4 Jawatan Keamanan 1 1 5 Jawatan Kemakmuran 3 - 3 6 Jawatan Sosial 1 2 3 7 Jawatan Pelayanan Umum 2 1 3 Jumlah 14 6 20 Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025 13 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Golongan Pangkat No Unit Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah 1 Panewu - - - 1 1 2 Sekretariat - 3 3 1 7 3 Jawatan Praja - - 2 - 2 4 Jawatan Keamanan - - 1 - 1 5 Jawatan Kemakmuran - 1 2 - 3 6 Jawatan Sosial - 3 3 7 Jawatan Pelayanan Umum - 1 1 1 3 Jumlah 0 5 12 3 20 Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Kokap menurut Jabatan No Unit JFU Eselon I II III IV 1 Panewu - - - 1 - 2 Sekretariat 4 - - 1 2 3 Jawatan Praja 1 - - - 1 4 Jawatan Keamanan - - - - 1 5 Jawatan Kemakmuran 2 - - - 1 6 Jawatan Sosial 2 - - - 1 7 Jawatan Pelayanan Umum 2 - - - 1 Jumlah 11 0 0 2 7 Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025 14 Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Kokap No Uni t SD SLTP SLT A D- 3 S-1 S-2 Jumla h 1 Panewu - - - - - 1 1 2 Sekretariat - 1 2 1 2 1 7 3 Jawatan Praja - - - - 2 - 2 4 Jawatan Keamanan - - - - 1 - 1 5 Jawatan Kemakmuran - - 1 - 2 - 3 6 Jawatan Sosial - - 1 - 2 3 7 Jawatan Pelayanan Umum - 1 - - 1 1 3 Jumlah 0 2 4 1 10 3 20 Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025 Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap dibantu oleh Tenaga Kontrak berjumlah 3 (tiga) sebagai berikut:
  1. 1.Pengemudi;
  2. 2.Petugas Kebersihan; dan
  3. 3.Penjaga Malam. Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Kokap dapat dilihat pada tabel beriku 15 Tabel 2.6 Kondisi Aset Kapanewon Kokap No Jenis Barang Kondisi Jumlah BarangB RR RB 1 Spy Hidden Camera 2 - - 2 2 Mini Bus / Mobil 1 - - 1 3 Sepeda Motor 8 - - 8 4 Mesin Ketik Manual Portable 2 - - 2 5 Lemari Kayu 16 - - 16 6 Rak Besi 2 - - 2 7 Rak Kayu 5 - - 5 8 Filling Cabinet Besi 10 - - 10 9 Brankas 1 - - 1 10 Lemari Kaca 4 - - 4 11 White Board 7 - - 7 12 Mesin Absensi 1 - - 1 13 LCD Projector 2 - - 2 14 Papan Nama Instansi 2 - - 2 15 Papan Pengumuman 1 - - 1 16 Teralis 12 - - 12 17 Meja Kerja Kayu 31 - - 31 18 Kusi Besi / Metal / Kursi Tunggu 7 - - 7 19 Kursi Besi 8 - - 8 20 Kursi Kayu 24 - - 24 21 Meja Rapat 3 - - 3 22 Meja Ketik 5 - - 5 23 Meja Resepsionis / Meja Pelayanan 2 - - 2 24 Meja Panjang 2 - - 2 25 Kursi Rapat 26 - - 26 26 Kursi Tamu 1 - - 1 27 Kursi Putar 14 - - 14 28 Bangku Tunggu 5 - - 5 29 Kursi Lipat 77 - - 77 30 Meja Komputer 4 - - 4 31 AC Split 7 - - 7 32 Kompor Gas 1 - - 1 33 Tabung Gas 1 - - 1 34 Televisi 2 - - 2 35 Amplifier 1 - - 1 36 Loudspeaker 4 - - 4 37 Sound System 1 - - 1 38 Wireless 1 - - 1 39 Megaphone 1 - - 1 40 Unit Power Supply / UPS 6 - - 6 41 Camera Video 1 - - 1 42 Mimbar / Podium 1 - - 1 43 Gordyn 1 - - 1 44 Pompa Air 1 - - 1 45 Alat Pembantu Kebakaran 1 - - 1 46 Meja Tamu Biasa 1 - - 1 47 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV / Kursi Panewu 1 - - 1 48 Tripod Camera 2 - - 2 49 Camera Digital 1 - - 1 50 Camera Conference 1 - - 1 51 Unit Tranceiver FM 2 - - 2 16 No Jenis Barang Kondisi Jumlah BarangB RR RB 52 Network Monitoring System 1 - - 1 53 Antena DME 1 - - 1 54 Camera Atterberg 2 - - 2 55 Personal Computer 5 - - 5 56 Background 1 - - 1 57 Internet 1 - - 1 58 PC Unit 1 - - 1 59 Laptop 4 - 1 3 60 Notebook 3 - - 3 61 Serial Printer 4 - - 4 62 Line Printer 1 - - 1 63 Printer 5 - - 5 64 External 2 - - 2 65 Server 1 - - 1 66 Kabel UTP 1 - - 1 67 Switch 1 - - 1 68 Acces Point 4 - - 4 69 Tenda 1 - - 1 70 Genset 2 - - 2 71 Bangunan Gedung Permanen 3 - - 3 72 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 - - 1 73 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 1 - - 1 74 Gedung Garasi 1 - - 1 75 Ilmu Pengetahuan Umum 12 - - 12 76 Ilmu Perpustakaan 1 - - 1 77 Ensyclopedia 8 - - 8 78 Essay 1 - - 1 79 Ilmu Jiwa 1 - - 1 80 Agama Islam 3 - - 3 81 Hukum 5 - - 5 82 Ilmu Perdagangan Khusus Industri 1 - - 1 83 Anyaman / Tikar, Rotan 4 - - 4 84 Gedung dan Bangunan Dalama Pengerjaan 1 - - 1 Mendasar pada aset yang dimiliki Kapanewon Kokap seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:
106. a.Keterbatasan ruang kerja dan makin bertambahnya arsip penambahan sarana penunjang pelaksana pekerjaan seperti alat penyimpanan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja sehingga perlu adanya pembangunan gedung kantor baru yang representatif dengan design perkantoran modern;
107. b.Sarana Prasarana penunjang pelayanan sebanyak 20 (dua puluh) telah terpenuhi seluruhnya, hanya saja terdapat kelengkapan prasarana 17 pelayanan yaitu ruang laktasi yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standard;
108. c.Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Kokap seperti kendaraan bermotor yang usianya lebih dari 15 tahun dan peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
109. d.Rumah dinas sudah tidak layak sehingga perlu diusulkan penghapusan. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Kapanewon Kokap selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut: 18 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 No Indikator Kinerjasesuai Tugas danFungsi Perangkat DaerahSatuan Target NPSK (SPM) Target IKK Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2020-2022 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah % 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 - - 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 79,26 80,26 81,26 - - 85,034 81,68 81,11 - - 107,31 101,76 99,8 - - 3 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon % 90,88 91,31 91,60 - - NA 88,89 81,18 - - NA 97,34 88,62 - - 2023-2024 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 100 100 - - - 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai - - - 84,25 84,50 - - - 83,94 85,00 - - - 99,3 100,5 3 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon % - - - 91,80 92 - - - 89,92 94,42 - - - 98,38 102,63 19 Berdasarkan tabel di atas, Kapanewon Kokap mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terlihat rasio yang dicapai melebihi 100%. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal- hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkandalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pada tahun 2022, penyerapan hanya 88,62%. Anggaran belanja pegawai tidak terserap maksimal dikarenakan adanya beberapa pegawai yang purna tugas di awal tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut: a) Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuaidengan ketentuan yang berlaku. b) Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikankebutuhan. c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Kokap dapat disajikan sebagai berikut: 20 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Angg aran Realis asi Belanja Tidak Langsung 1,604,869,940.08 1,526,843,940 1,396,696,473 1,257,593,647 87,03 82,37 Belanja Pegawai 1,604,869,940.08 1,526,843,940 1,396,696,473 1,257,593,647 87,03 82,37 Belanja Langsung 337,274,875 486,674,089 310,374,640 464,979,169 95.37 97.44 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 310,539,875 467,879,089 283,819,640 446,279,169 91,40 95,38 Belanja Modal 26,735,000 18,795,000 26,555,000 18,700,000 99,33 99,49 Belanja Operasi 1,586,895,627 1,897,203,275.00 1,976,957,806.00 1,586,895,627.00 1,702,716,062.00 1,866,697,443.00 81.01 89.75 94.42 81.49 82.29 Belanja Pegawai 1,191,790,413 1,385,151,951.00 1,419,362,505.00 1,191,790,413.00 1,192,483,637.00 1,311,989,335.00 76.55 86.09 92.44 78.38 78.98 Belanja Barang dan Jasa 395,105,214 512,051,324.00 557,595,301.00 395,105,214.00 510,232,425.00 554,708,108.00 98.31 99.64 99.48 94.72 96.73 Belanja Modal 17,339,000 34,842,200.00 0 1,586,895,627.00 34,579,550.00 0 99.99 99.25 0 90.88 1711.73 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17,339,000 34,842,200.00 0 1,191,790,413.00 34,579,550.00 0 99.99 99.25 0 90.88 1289.31 Jumlah 1,942,144,815.08 2,013,518,929 1,986,148,307,00 1,932,045,475.00 1,976,957,806.00 1,707,071,113 1,722,572,816 1,604,234,627.00 1,737,295,612.00 1,866,697,443.00 95,53 92,46 81.18 89.92 94.42 Berdasarkan tabel 2.8 diatas, dapat dilihat bahwa capaian belanja operasi baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa pada tahun 2024 realisasi/capaian diatas 90%. Realisasi belanja pegawai 92,44 karena menyesuaikan kondisi pegawai saat itu (ada yang purna tugas). Belanja barang dan jasa terealisasi 99,48 % karena ada selisih harga pasar. Belanja modal tahun 2024 tidak ada. 21 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Kokap Tahun 2020-2024 Kabupaten Kulon Progo Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024 Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 170,229,350 1,757,004,419 1,709,729,317 1,547,632,611 1,556,424,382 149,606,210 1,470,709,034 1,343,919,037 1,354,047,111 1,447,814,573 330% 321%
  1. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,221,425 11,000,000 13,000,000 11,000,000 11,000,000 10,163,700 10,841,500 12,837,500 10,865,053 10,947,547 103% 103%
110. a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,971,500 5,000,000 9,000,000 7,000,000 7,000,000 5,941,300 4,933,500 8,890,000 6,884,976 6,964,377 99.49 98.78 99.49 110% 110%
111. b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,249,925 6,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,222,400 5,908,000 3,947,500 3,980,077 3,983,170 99.35 98.69 99.58 102% 102%
  1. 2.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21,646,425 ########## 1,561,881,393 1,394,580,451 1,424,656,505 21,608,000 1,292,377,147 1,196,615,413 1,201,846,617 1,317,183,551 1877% 1571%
112. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 1,526,843,940 1,526,826,393 1,353,351,951 1,382,612,505 - 1,257,693,647 1,161,715,413 1,161,583,637 1,275,914,335 0 76.09 92.28 97% 101%
113. b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17,396,500 30,250,000 31,055,000 37,228,500 37,744,000 17,385,600 29,750,000 30,963,500 36,314,900 36,985,600 99.94 99.71 97.99 124% 124%
114. c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4,249,925 5,000,000 4,000,000 4,000,000 4,300,000 4,222,400 4,933,500 3,936,500 3,948,080 4,283,616 99.35 98.41 99.62 101% 101%
  1. 3.Administrasi Umum Perangkat Daerah 13,436,500 45,630,000 26,175,000 25,380,000 21,600,000 13,425,000 45,630,000 26,141,400 25,365,990 21,574,800 145% 145%
115. a.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13,436,500 45,630,000 26,175,000 25,380,000 21,600,000 13,425,000 45,630,000 26,141,400 25,365,990 21,574,800 99.91 99.87 99.88 145% 145%
  1. 4.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26,735,000 138,280,479 17,341,000 34,842,200 - 26,555,000 121,860,387 17,339,000 34,579,550 - 183% 168%
116. a.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26,735,000 138,280,479 17,341,000 34,842,200 - 26,555,000 121,860,387 17,339,000 34,579,550 99.33 88.13 99.99 99.25 0 183% 168%
  1. 5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 91,331,924 23,859,160 26,723,077 - - 90,985,724 23,598,401 25,909,473 69% 68%
117. a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91,331,924 23,859,160 26,723,077 90,985,724 23,598,401 25,909,473 0 0 99.62 98.91 96.96 69% 68% 22 Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024 Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
  1. 6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98,190,000 - - 57,970,800 72,444,800 77,854,510 - - 57,791,500 72,199,202 125% 125%
118. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 98,190,000 - - 57,970,800 72,444,800 77,854,510 - - 57,791,500 72,199,202 79.29 0 0 99.69 99.66 125% 125% B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 183,312,200 157,430,479 93,564,790 107,211,864 112,120,424 162,076,190 140,560,387 90,054,940 106,756,956 100,552,909 91% 91%
  1. 1.Administrasi Umum Perangkat Daerah 85,122,200 19,150,000 - 12,445,800 11,026,400 84,221,680 18,700,000 - 12,306,101 10,750,885 56% 55%
119. a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85,122,200 19,150,000 - 12,445,800 11,026,400 84,221,680 18,700,000 12,306,101 10,750,885 98.94 97.65 0 98.88 97.50 56% 55%
  1. 2.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 83,706,864 89,802,024 - - - 83,689,656 89,802,024 107% 107%
120. a.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 83,706,864 89,802,024 83,689,656 89,802,024 0 0 0 99.98 100.00 107% 107%
  1. 3.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98,190,000 138,280,479 93,564,790 11,059,200 11,292,000 77,854,510 121,860,387 90,054,940 10,761,199 81% 61% a.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98,190,000 138,280,479 93,564,790 11,059,200 11,292,000 77,854,510 121,860,387 90,054,940 10,761,199 11,178,338 79.29 88.13 96.25 97.31 98.99 81% 87% C. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49,539,000 17,901,500 46,278,000 45,981,000 46,406,600 49,467,200 17,762,300 45,389,000 45,825,491 45,733,629 124% 123%
  2. 1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 28,430,000 11,787,500 36,044,000 37,044,000 39,043,900 28,415,700 11,765,300 35,766,000 36,944,255 38,626,568 139% 138%
121. a.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4,800,000 - 15,924,000 15,924,000 15,923,900 4,792,900 - 15,694,000 15,900,505 15,738,982 99.85 98.56 98.84 67% 100%
122. b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23,630,000 11,787,500 20,120,000 21,120,000 23,120,000 23,622,800 11,765,300 20,072,000 21,043,750 22,887,586 99.97 99.76 98.99 109% 109% 23 Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024 Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
  1. 2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 21,109,000 6,114,000 10,234,000 8,937,000 7,362,700 21,051,500 5,997,000 9,623,000 8,881,236 7,107,061 92% 90%
123. a.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 21,109,000 6,114,000 10,234,000 8,937,000 7,362,700 21,051,500 5,997,000 9,623,000 8,881,236 7,107,061 99.73 94.03 96.53 92% 90% D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 27,349,550 11,787,500 22,000,000 21,973,300 25,302,300 23,344,000 11,765,300 20,963,500 21,934,672 25,178,884 111% 112%
  1. 1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27,349,550 11,787,500 22,000,000 21,973,300 25,302,300 23,344,000 11,765,300 20,963,500 21,934,672 25,178,884 111% 112%
124. a.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27,349,550 11,787,500 22,000,000 21,973,300 25,302,300 23,344,000 11,765,300 20,963,500 21,934,672 25,178,884 85.35 99.81 95.29 99.82 99.51 111% 112% E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 48,546,800 76,340,000 56,065,000 59,057,000 81,514,600 48,422,550 76,189,500 55,856,000 58,882,299 81,384,798 119% 119%
  1. 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 48,546,800 76,340,000 56,065,000 59,057,000 81,514,600 48,422,550 76,189,500 55,856,000 58,882,299 81,384,798 119% 119%
125. a.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 6,903,400 24,825,000 12,030,000 18,000,000 23,834,600 6,902,300 24,825,000 11,931,000 17,954,555 23,816,656 99.98 100.00 99.18 99.75 99.92 173% 173%
126. b.Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 41,643,400 51,515,000 44,035,000 41,057,000 57,680,000 41,520,250 51,364,500 43,925,000 40,927,744 57,568,142 99.70 99.71 99.75 99.69 99.81 111% 111% F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6,499,000 14,577,000 15,190,000 15,189,700 15,189,500 6,478,900 13,754,500 15,090,000 15,113,141 15,021,630 132% 130%
  1. 1.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6,499,000 14,577,000 15,190,000 15,189,700 15,189,500 6,478,900 13,754,500 15,090,000 15,113,141 15,021,630 132% 130%
127. a.Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6,499,000 14,577,000 15,190,000 15,189,700 15,189,500 6,478,900 13,754,500 15,090,000 15,113,141 15,021,630 99.69 94.36 99.34 99.50 98.89 132% 130% G. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA - - 14,071,200 35,000,000 40,000,000 - - 13,750,400 34,795,749 39,841,699 182% 184% 24 Program /Kegiatan sesuai Renstra Tahun 2020-2024 Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020-2024 Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
  1. 1.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - 14,071,200 35,000,000 40,000,000 - - 13,750,400 34,795,749 39,841,699 182% 184%
128. a.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan - - 14,071,200 35,000,000 40,000,000 - - 13,750,400 34,795,749 39,841,699 0 0 97.72 99.42 99.60 182% 184% H. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 19,250,000 100,000,000 100,000,000 - - 19,211,750 99,940,193 99,990,983 310% 310%
  1. 1.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - 19,250,000 100,000,000 100,000,000 - - 19,211,750 99,940,193 99,990,983 310% 310%
129. a.Gelar Budaya Jogja - 19,250,000 100,000,000 100,000,000 19,211,750 99,940,193 99,990,983 0 0 99.80 99.94 99.99 310% 310% 25 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kerjasama Perangkat Daerah Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kokap, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Kokap antara lain sebagai berikut:
130. a.Pemerintah desa
131. b.Masyarakat
132. c.Organisasi Perangkat Daerah Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Kokap juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon. Selanjutnya, dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan terutama terjadinya kebakaran hutan maka dipandang perlu melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar tutupan lahan di wilayah Kapanewon Kokap, yaitu di Kalurahan Hargorejo, Kalirejo, dan Hargomulyo ditumbuhi oleh pepohonan yang rapat dan semak/ilalang yang merupakan bahan mudah terbakar dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk itu perlu penanganan secara cepat sebelum menimbulkan kerusakan sumber daya hutan. Berdasarkan hal tersebut, Kapanewon Kokap bekerja sama dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), yang diberi nama Masyarakat Peduli Api Bimasakti Kapanewon Kokap. Kelompok tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kapanewon Kokap yang juga merupakan wilayah dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan Bersama Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta dan Panewu Kokap Kabupaten Kulon Progo Nomor: B/500.4/870/D5.4 dan Nomor: 36Tahun 2025 tentang Penetapan Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Bimasakti Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 23 Juli 2025. 2.1 Permasalahan dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 26 Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kokap adalah sebagai berikut berikut:
133. a.Sumber Daya Manusia Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Kapanewon Kokap, Kulon Progo, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan akses pendidikan berkualitas, dominasi sektor pertanian tradisional yang membutuhkan sedikit tenaga kerja terdidik, serta migrasi penduduk untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar wilayah tersebut. Keterbatasan ini berpotensi menghambat kemajuan ekonomi dan sosial di Kapanewon Kokap.
134. b.Ekonomi Kurangnya ketersediaan aksesibilitas karena kondisi topografi Kapanewon Kokap yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda sehingga penyediaan aksesibilitas akan lebih sulit. Terdapat beberapa tempat wisata di Kapanewon Kokap seperti Waduk Sermo, Kalibiru, Pule Payung, dan sebagainya belum dapat diberkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat Kapanewon Kokap. Hasil produksi penduduk Kokap seperti gula semut, kripik ubi, wingko, krispi ikan, dan berbagai produk UMKM lainnya belum mendapatkan pasar yang bisa menampung secara rutin. Sebagian besar masyarakat kapanewon Kokap masih mengandalkan hidup dari pertanian tradisional.
135. c.Kesehatan Masalah stunting di Kapanewon Kokap masih menjadi salah satu wilayah prioritas penurunan stunting di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2025, wilayah yang menjadi lokus stunting di Kapanewon Kokap yaitu Kalurahan Kalirejo dan Hargorejo. Sedangkan tahun 2026, yang menjadi lokus yaitu Kalurahan Hargotirto. Upaya penanganan masalah ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak melalui kegiatan rembug stunting untuk memperkuat komitmen dan menyinergikan program percepatan penurunan stunting. Fokus penanganan mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta peningkatan sanitasi dan lingkungan yang mendukung.
136. d.Pelayanan Infrastruktur Dasar 27 Kondisi infrastruktur di Kapanewon Kokap sangat memprihatinkan. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan Menoreh menyebabkan sebagian besar akses jalan sempit, berliku, dan curam, sehingga menyulitkan transportasi terutama saat musim hujan ketika jalan licin dan rawan longsor. Bahkan jalan yang berstatus Jalan Kabupaten pun sebagian besar rusak parah. Hal itu mengakibatkan akses menuju pusat pemerintahan, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan sangat sulit karena kondisi jalan yang tidak memadai. Kondisi infrastruktur ini berpengaruh pada sektor pendidikan, dimana warga kapanewon Kokap yang ada di perbatasan lebih memilih bersekolah di wilayah Kapanewon Temon dan Kapanewon Pengasih karena akses jalan menuju sekolah lebih memadai.
137. e.Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-
  1. 2032.Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan pedesaan serta sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan prasarana lainnya. Terkait dengan Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Kokap masuk dalam kategori pengembangan kawasan wisata Kabupaten Kulon Progo. Pada sistem jaringan prasarana wilayah, Kapanewon Kokap terdapat hal-hal sebagai berikut: 1) Akan dilaksanakan bedah menoreh ( jalur transportasi ) antar provinsi. Dari YIA – Kalurahan Hargomulyo – Kalurahan Hargowilis – Kalurahan Hargotiro – Kapanewon Girimulyo – Provinsi Jawa Tengah; 2) Pengembangan kawasan Margasatwa Waduk Sermo; 3) Pembuatan bangunan pengendali banjir di Kokap; 4) Pengembangan industri tambang emas non mercuri di Kalurahan Kalirejo; 5) Pembangunan wisata tourism (eks tambang mangan di Kliripan, 28 Hargorejo), wisata edukatif. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kapanewon Kokap masuk dalam kawasan yang diperuntukkan untuk hal sebagai berikut:
138. a.Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri. Industri gula semut terutama di Keluarahan Kalirejo, Hargorejo, Hargowilis;
139. b.Kawasan peruntukan pariwisata buatan yang menyajikan pemandangan yang indah serta spot untuk mengabadikan momen yaitu wisata Kalibiru, yang berada di desa Hargowilis;
140. c.Kawasan peruntukan hutan rakyat merupakan hutan yang dikelola masyarakat dan bertempat dilahan milik masyarakat;
141. d.Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang tersebar di wilayah Kapanewon Kokap;
142. e.Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi peternakan besar, kecil, dan unggas. Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya. 2.2.2 Isu-Isu Strategis Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Kokap adalah :
  1. 1.Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
  2. 2.Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
  3. 3.Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
  4. 4.Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon; 29 Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Fasilitasi pemberdayaan Kalurahan Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) • Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah • Keterbatasan Sumber Daya (SDM dan Anggaran) Kondisi Geografis dan Infrastruktur Wilayah Optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Kapanewon Kokap Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi Pembangunan SDM Belum Optimal Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan- pelatihan. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kesenjangan akses pelayanan publik Dinamika sosial ekonomi masyarakat kapanewon kokap Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon Peningkatan tata kelola pemerintahan Kapaenewon Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Kokap pada periode 2025-2029 adalah:

1.Optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Kapanewon Kokap Kapanewon kokap melakukan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan potensi lokal seperti hasil pertanian, produk olahan, serta wisata alam dan budaya perlu difasilitasi melalui pendampingan, akses permodalan, serta jejaring pemasaran yang lebih luas. 30
2.Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. Arah optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan literasi digital, meningkatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan, serta mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi perlu didorong agar masyarakat tidak tertinggal dalam transformasi digital, sementara sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program.
3.Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dasar, seperti jalan dan jembatan untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Kapanewon Kokap menyampaikan kondisi infrastruktur kepada instansi yang membidangi.
4.Peningkatan tata kelola pemerintahan Kapaenewon Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kapanewon, dilakukan dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan sistem layanan online yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi tanpa terhambat jarak dan waktu. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur juga sangat penting, baik melalui pelatihan, pembinaan etika kerja agar pelayanan publik semakin profesional dan responsif. Sinergi antara pemerintah daerah, kalurahan, dan masyarakat perlu diperkuat agar tata kelola pemerintahan di Kapanewon benar-benar berorientasi pada pelayanan yang berkualitas, inklusif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 31 BAB TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kokap tahun 2025- 2029 Tujuan Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Kokap dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 4 tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut: 3 32 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kokap NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNG AN REALISASI TARGET TAHUN KET. BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perhitungan IKM secara Mandiri 89.3 89.31 89.32 89.33 89.34 89.35 89.36 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80- 90) A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Struktur dan Proses SPIP 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 33 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan Kebijakan OPD Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Kokap tersebut adalah:
1.Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
2.Meningkatkan pendampingan penyelenggaran pemerintah desa demi terlaksananya akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan pemerintahan.
3.Meningkatan pendampingan pemanfaatan penggunaan lahan guna peningkatan guna pengembangan sumber daya lokal dan sumber pangan masyarakat.
4.Mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
5.Pelestarian dan pengembangan terhadap nilai-nilai budaya.
6.Meningkatkan dan mendukung pengembangan UMKM,Koperasi dan BUMDes.
7.Meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia dalampenanggulangan bencana. 34 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kokap Tahun 2025- 2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kapanewon Kokap Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Konsolidasi Pondasi/Persiapan Penguatan Kapasitas Pemanfaatan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsolidasi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemeraan kondisi awal akntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur, dan penerapan aal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisren di seluruh perangkat daerah dan kapanewon, pengembangan instrumen monitoring serta evaluiasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal, dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat derah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendalian. Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebelumnya melalui audit internal, review kinerja, serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturnitas SPIP, tidak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat, optimalisasi layanan kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan budaya kinerja dan pengendalian internal di level operasional Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan, perencamaan, dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasi teknologi indormasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP, dan tata kelola kapanewon) dilakukan secara menyeluruh, didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan diperkuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabiitas dan tata kelola pemerintahan, serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. Arah kebijakan kapanewon Kokap dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 merupakan rangkaian langkah strategis dan sistematis yang disusun sebagai operasionalisasi dari Norma, standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan tahap memperhatikan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029. Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sarana strategis Renstra PD. Dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsifitas terhadap dinamika pembangunan, arah kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. 35 Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Kokap dijabarkan di bawah ini :

1.Tahap I: Konsolidasi Pondasi/Persiapan Peningkatan akuntabitas kinerja dan tata kelola kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, pemeraan kondisi awal akntabilitas dan SPIP, sosialisasi serta pelatihan aparatur, dan penerapan aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik.
2.Tahap II: Penguatan Kapasitas Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secara konsisren di seluruh perangkat daerah dan kapanewon, pengembangan instrumen monitoring serta evaluiasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal, dan integritas aparatur serta penguatan koordinasi antar perangkat derah dengan kapanewon dalam perencanaan, pelaporan dan pengendalian.
3.Tahap III: Pemanfaatan Implementasi Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebelumnya melalui audit internal, review kinerja, serta evaluasi SAKIP disertai peningkatan maturnitas SPIP, tidak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat, optimalisasi layanan kapanewon untuk transparasi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan budaya kinerja dan pengendalian internal di level operasional
4.Tahap IV: Integrasi dan Inovasi Integrasi akuntabilitas kinerja dengan sistem keuangan, perencamaan, dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasi teknologi indormasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi
5.Tahap V: Konsolidasi dan Keberlanjutan Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP, dan tata kelola kapanewon) dilakukan secara menyeluruh, didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan diperkuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabiitas dan tata kelola pemerintahan, serta dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. 36 Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu dan berkenjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratib mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan berdaya saing, setiap strategi disusun untuk memastikan koefisiensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 untuk Kapanewon Kokap berada pada misi yang ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good goverment, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yagn aman dan demokratis maka Kabupaten menentukan arak kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut : Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Fokus utama adalah peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 37 BAB PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Data keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah Kapanewon Kokap dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 4 38 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan. Indikator/Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif KeteranganTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Outcome: Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah % 100 100 30.000.000 100 100,000,000 100 23,438,556 100 24,288,923 100 24,288,923 100 24,288,923 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terselenggaranya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 100,000,000 1 23,438,556 1 24,288,923 1 24,288,923.00 1 24,288,923.00 Gelar Budaya Jogja Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon Dokumen 2 2 30,000,000 2 100,000,000 2 23,438,556 2 24,288,923 2 24,288,923.00 2 24,288,923.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN * Outcome: Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah % 100 100 18,225,000 100 18,437,000 100 4,488,483 100 4,651,328 100 4,651,328.00 100 4,651,328.00 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan 18,225,000 18,437,000 4,488,483 100 4,651,328 100 4,651,328.00 100 4,651,328.00 Output: Terselenggaranya pendampingan keistimewaan di Kalurahan Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 1 1 18,225,000 1 18,437,000 1 4,488,483 1 4,651,328 1 4,651,328.00 1 4,651,328.00 Penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan 18,225,000 18,437,000 4,488,483 4,651,328 4,651,328.00 4,651,328.00 39 Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan. Indikator/Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif KeteranganTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Outcome: Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah % 100 100 1,753,070,886 100 1,519,291,312 100 1,534,484,225 100 1549829067 100 1565327357 100 1580980630 Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Output: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 2 2 12,537,400 2 7,917,300 2 11,048,286 2 11,158,769 2 11,270,357 2 11383060.54 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 2 2 9,976,000 2 4,355,900 2 6,948,286 2 6,858,769 2 6,970,356.97 2 7,083,060.54 Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan 21 21 2,561,400 21 3,561,400 21 4,100,000 21 4,300,000 21 4,300,000.00 21 4,300,000.00 Administrasi keuangan perangkat daerah Output: Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 3 1,472,412,631 1,288,496,457 1,273,621,906.75 1,286,358,126 1,299,221,706.31 1,312,213,922.90 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/bulan 20 20 1,442,221,731 20 1,259,159,157 20 1,249,159,157 20 1,259,159,157 20 1,269,159,157.00 20 1,279,159,157.00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 12 27,532,900 12 26,194,100 12 21,319,550 12 21,319,550 12 24,183,130.45 12 26,601,443.50 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Laporan 14 14 2,658,000 14 3,143,200 14 3,143,200 14 5,879,419 14 5,879,418.86 14 6,453,322.40 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 2 34,434,800 24,904,800 30,075,891 30,376,650 30,680,416.20 30,987,220.35 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 4 4 4,709,800 3 4,709,800 3 5,709,800 3 5,709,800 3 5,709,800.00 3 5,709,800.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan keunganan yang di sampaikan tepat waktu Laporan 12 12 29,725,000 12 20,195,000 12 24,366,091 12 24,666,850 12 24,970,616.20 12 25,277,420.35 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya Laporan pelaksanaan sub kegiatan Laporan 1 45,087,100 - 24,436,245 24,830,607 25,228,913.07 25,631,202.19 40 Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan. Indikator/Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif KeteranganTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Unit 0 35 45,087,100 2 - 2 24,436,245 3 24,830,607 3 25,228,913.07 3 25,631,202.19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Tersedinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan 123,617,555 123,617,555 123,181,138 124,262,949 125,355,578.67 126,459,134.42 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 27,923,543 12 27,923,543 12 27,487,126 12 28,568,937 12 28,568,937.22 12 28,568,937.22 Pensediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 95,694,012 12 95,694,012 12 95,694,012 12 95,694,012 12 96,786,641.45 12 97,890,197.19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 3 64,981,400 74,355,200 72,120,759 72,690,052 73,265,038.94 73,845,775.37 Pemerliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 23 23 7,454,700 23 10,094,200 23 7,859,759 23 8,429,052 23 9,004,038.94 23 9,584,775.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara/direhabilitasi Unit 9 9 57,526,700 10 56,524,600 10 56,524,600 10 56,524,600 10 56,524,600.00 10 56,524,600.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitsi Unit 0 0 - 1 7,736,400 1 7,736,400 1 7,736,400 1 7,736,400.00 1 7,736,400.00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah % 100 100 20,585,696 100 56,556,100 100 61,400,087 100 63,265,392 100 65,901,033.00 100 68,006,848.00 41 Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan. Indikator/Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif KeteranganTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output: Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 2 16,173,096 51,154,900 54,200,000 55,800,000 57,401,033.00 58,656,848.00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 10 10 6,942,400 10 40,924,400 10 42,900,000 10 43,700,000 10 44,000,000.00 10 45,000,000.00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon Dokumen 22 22 9,230,696 22 10,230,500 22 11,300,000 22 12,100,000 22 13,401,033.00 22 13,656,848.00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Output: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 4,412,600 5,401,200 7,200,087 7,465,392 8,500,000.00 9,350,000.00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen 12 12 4,412,600 12 5,401,200 12 7,200,087 12 7,465,392 12 8,500,000.00 12 9,350,000.00 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah % 100 100 14,862,300 100 12,862,300 100 13,963,946 100 14,388,164 100 14,987,576.00 100 15,466,492.00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Output: Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 1 1 14,862,300 1 12,862,300 1 13,963,946 1 14,388,164 1 14,987,576.00 1 15,466,492.00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon Laporan 11 11 14,862,300 11 12,862,300 11 13,963,946 11 14,388,164 11 14,987,576.00 11 15,466,492.00 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah % 100 100 46,722,600 100 48,007,400 100 52,119,197 100 53,702,553 100 55,939,805.00 100 57,727,317.00 42 Bidang Urusan/Program/Outco/Kegiatan/SubKegiatan. Indikator/Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif KeteranganTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Output: Terselenggaranya urusan pemerintahan umum Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 2 2 46,722,600 48,007,400 52,119,197 53,702,553 55,939,805.00 57,727,317.00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 200 200 20,090,700 200 20,325,600 200 24,437,397 200 26,020,753 200 26,020,753.00 200 27,808,265.00 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 4 4 26,631,900 4 27,681,800 4 27,681,800 4 27,681,800 4 29,919,052.00 4 29,919,052.00 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome: Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Presentase sub kegiatan pada perangkat daerah % 100 100 66,145,500 100 8,145,500 100 8,843,155 100 9,111,805 100 9,491,403.00 100 9,794,693.00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Output: Terkoordinasinya Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 1 66,145,500 8,145,500 8,843,155 9,111,805 9,491,403.00 9,794,693.00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 8 8 66,145,500 8 8,145,500 8 8,843,155 8 9,111,805 8 9,491,403.00 8 9,794,693.00 *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat , Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. Data statistik sektoral daerah (DSSD) selama ini belum ada, akan tetapi dalam menyusun target pada renstra kami mengacu pada dokumen riil yang sudah ada. Untuk semua jumlah dokumen bersifat tetap kecuali pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 43
2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Kapanewon Kokap dapat dicapai. Indikator Kinerja Kapanewon Kokap berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) tercantum pada table 4.2 dan Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 4.3 Sedangkan Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah tercantum dalam tabel 4.4 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut: Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kokap Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN Satu an REAL ISASI TARGET TAHUN K E T. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah A (>80- 90) A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85,4 85,5 85,7 85,8 85,9 86 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 44 Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Inikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. iIndikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Kokap tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai. Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Proritas Pembangunan Daerah No. Program Prioritas Outcame Kegiatan / Subkegiatan Keterangan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Proritas Pembangunan Daerah dan Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah nihil karena kapanewon tidak mempunyai kewenangan terhadap ketiga indikator tersebut. 45 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Prosentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 2 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase peningkatan pelayanan kapanewon % 100 100 100 100 100 100 100 3 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase peningkatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum % 100 100 100 100 100 100 100 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 100 100 100 100 100 100 5 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Prosentase peningkatan Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan % 100 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Prosentasi peningkatan penyelenggaraa n keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan % 100 100 100 100 100 100 100 46 Kapanewon kokap memiliki empat program pemerintahan daerah ditambah dua program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta dengan indikator peningkatan penyelenggaraan kinerja pencapaian program. Seluruh kegiatan memiliki target 100%. 47 BAB PENUTUP Rancangan Akhir Rencana Strategis Kapanewon Kokap merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kapanewon Kokap. Rancangan Restra Kapanewon Kokap Tahun 2025- 2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD kabupaten Kulon progo Tahun 2015-2019. Rancangan Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kapanewon Kokap dan menjadi pedoman bagi Kapanewon Kokap untuk Menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Kokap Tahun 2025-2029, maka Kapanewon Kokap berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kokap Tahun 2026. Kapanewon Kokap juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra 2025-2029. 5.1 Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan terpenting yang harus diikuti secara konsisten adalah sebagai berikut:

1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. Setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus 5 48 dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kokap.
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Kapanewon Kokap maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Kapanewon Kokap senantiasa mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang 49 ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Kokap. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Kokap. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur. 51 Lampiran 1 : Peta Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Kokap KEGIA TA N SUB KEGIA TA N Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 3 , 0 - 4 , 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kapanewon 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administ rasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant or Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult asi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik Penyediaan Administ rasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semest eran SKPD Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kant or dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at au Lapangan Indikat or Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiat an Pemerint ahan dengan Perangkat Daerah dan Inst ansi Vert ikal Terkait Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang t erkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpahkan kepada Camat SA SA RA N P ROGRA M Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Indeks Mat urit as SPIP Indikat orIndikat or Meningkat nya Akunt abilit as Kinerja Perangkat Daerah Meningkat nya Kualit as Pengendalian Int ernal Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persent ase Sub Kegiat an pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikat or Persent ase Pelayanan Non Perizinan TUJUA N Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Indikat or Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akunt abel 52 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 86.850 86.900 86.95 87.000 87.050 87.100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 89.310 89.320 89.330 89.340 89.350 89.360 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penanganan Konf lik Sosial sesuai Ket ent uan Perat uran Perundang-Undangan Persent ase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Wakt u Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamat an Indikat or PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Koordinasi Kegiat an Pemberdayaan Desa Indikat or Fasilit asi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimt ek, Sosialisasi, Konsult asi) Wawasan Kebangsaan dan Ket ahanan Nasional PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikat or Persent ase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Wakt uIndikat or Indikat or Indeks Mat urit as SPIP Adat , Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Penerapan dan Pendampingan Keist imewaan di Kapanewon/ Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Indikat or Persent ase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keist imewaan dengan regulasi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Indikat or Realisasi pelaksanaan program kegiat an urusan kebudayaan Penat aan Kelembagaan dan Ket at alaksanaan Urusan Keist imewaan Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilit asi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerint ahan Desa Indikat or Persent ase Penanganan Gangguan TRANTIBUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53 Lampiran 2 : Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kokap NO Tujuan Perangkat Daerah SATUAN Cara Penghitungan REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket. Indikator Tujuan Peangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024 Target Target Target Target Target Target Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri 89.3 89.31 89.32 89.33 89.34 89.35 89.36 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) NIlai Penilaian Kementerian PAN dan RB A (83,75) A (84,20) A (85,30) A (86,40) A (87,50) A (88,10) A (88,66) Indeks Maturitas SPIP Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 3.20 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 54 Lampiran 2 : Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Kokap NO Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah SATUAN Cara Penghitungan REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- Ket.2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024 Target Target Target Target Target Target Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Nilai Perhitungan IKM secara mandiri oleh Perangkat Daerah 89.3 89.31 89.32 89.33 89.34 89.35 89.36 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Level Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Predikat Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 55 Lampiran 3 : Metadata Indikator Kinerja Program Kapanewon Kokap Meta Data Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 No Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Satuan Cara Menghitung Baseline Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100) 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 1021 1041 1061 1081 1101 1121 1141 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan 1021 1041 1061 1081 1101 1121 1141 DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 56 DO : RPTK Kapanewon diasmpaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum) x100 % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah gangguan trantibum yang ditangani 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah gangguan trantibum 5 5 5 5 5 5 5 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu/Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggung Jawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan)x 100% 100 100 100 100 100 100 100 57 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 RANCANGAN AKHIR RENSTRA KAPANEWON GIRIMULYO 2025 – 2029 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON GIRIMULYO Alamat: Jl. Nglengkong, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo Telp. (0274) Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………… ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………….. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. … 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………………….. 2 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………… 4 1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………………… 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ……………………. 5 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah …………………………………….. 10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………….. 13 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ………………………………………….. 24 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………………………….. 26 2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 28 2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ……………………………. 29 2.2.4 Isu Strategis ……………………………………………………………..30 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 …………………………...37 3.2 Strategi dan Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 …………………………………………………………… 39 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan …………………………………. 42 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas……………………………………………………………………………. 49 4.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..…………………………………………. 49 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ………………………………………………………. 49 4.5 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 …………………………………………..……………………………. 50 BAB V PENUTUP 5.1 Kaidah Pelaksanaan ……………………………………………………………. 51 5.2 Pengendalian dan Evaluasi ……………………………………………………. 51 LAMPIRAN ……………………………………………………..……………………………... …… 54 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo iv DAFTAR GAMBAR dan TABEL Gambar 1.1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum ……………. 2 Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo …. 7 Gambar 2.2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo …. 10 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jabatan …………………………………………………………………………..…………………. 10 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pangkat dan golongan ………………………………………………………………………………10 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Tingkat Pendidikan …………………………………………………………………………… …… 11 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan gender ……………………………………………………………………………………………..… 11 Tabel 2.5 Kondisi Aset Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ……….. 11 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 …………………………………………………………………………………. 14 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Girimulyo Tahun 2020- 2024 Kabupaten Kulon Progo ………………………………………………………………….…..19 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Tahun 2020-2024 …………………………………. 20 Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Girimulyo berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ………………………………………………………………………………….. 29 Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD …………………………………………… 30 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Girimulyo …………….…… 38 Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 ………………………………………... 39 Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ……………………………………………. 40 Tabel 4.1 Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 - 2030 ……………………………………………………………………………………………….… 43 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ……………….……………………………………………………………………………… 48 Tabel 4.3 Tabel Indikator Kinerja Kunci ………………………………………………………….. 48 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah PD Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 …………………………………………………………………. 49 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah ……………………………………………………49 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Amanat regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kapanewon Girimulyo guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kapanewon Girimulyo Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Daerah Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 2 Kapanewon Girimulyo Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait. Penyusunan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Girimulyo serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 Gambar 1.1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :
1.Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94) ; Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 3
3.Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11.Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 4
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.
17.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 42);
18.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; . 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025- 2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo 2025-2029 adalah: A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025- 2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Girimulyo. B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Girimulyo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 5 C. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kapanewon Girimulyo disajikan dengan sistematika sebagai berikut : BAB 1 Pendahuluan; Pada bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo BAB 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan. Mitra perangkat daerah dalam memberikan layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kapanewon Girimulyo dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Girimulyo juga uraian pada bab ini. Bagian ini juga menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah terhadap RTRW, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5(lima) tahun mendatang. BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan; Pada bagian ini dikemukakan tentang rumusan tujuan, sasaran dan pernyataan arah kebijakan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang. BAB 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB 5 Penutup Merupakan bagian akhir yang memuat uraian singkat penutup penyajian Dokumen Renstra Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 6 BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, dimana Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu juga mendapatkan penugasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. melaksanakan tugas. TUGAS Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kapanewon mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja Kapanewon
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e.pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
h.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan; Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 7
i.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j.pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k.pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l.pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. STRUKTUR PERANGKAT DAERAH Menunjuk pada pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 maka susunan organisasi di Kapanewon adalah sebagai berikut :
a.Panewu
b.Sekretariat, terdiri atas: ➢ Subbagian Umum dan Kepegawaian ➢ Subbagian Perencanaan dan Keuangan
c.Jawatan Praja
d.Jawatan Keamanan
e.Jawatan Kemakmuran
f.Jawatan Sosial
g.Jawatan Pelayanan Umum Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 8 Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
1. 1.Sekretariat Dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta pengelolaan keuangan Kapanewon, dengan fungsi sebagai berikut:
a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.penyusunan rencana kerja Kapanewon;
c.pengelolaan administrasi perkantoran;
d.penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
e.pengelolaan keuangan Kapanewon;
f.penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Kapanewon;
g.pengelolaan aset sarana dan prasarana;
h.pengelolaan data dan sistem informasi;
i.koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kapanewon;
j.pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Kapanewon; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. 2.Jawatan Praja Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 9 Jawatan Praja mempunyai tugas pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan Kalurahan dan/atau Kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan kelembagaan, yang mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
b.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
c.koordinasi pendampingan Kalurahan/Kelurahan di wilayahnya
1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon, yang mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
b.perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
c.fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
d.melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mengembangkan lembaga masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
f.terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kapanewon; dan
g.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana, pelayanan umum, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang, yang mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Jawatan;
b.peningkatan dan sinkronisasi program kerja partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan;
c.peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon;
d.peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan /atau Kelurahan; Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 10
e.fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
f.fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
g.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan, yang mempunyai fungsi:
a.koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
b.meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan urusan sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan tingkat Kapanewon;
c.koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketahanan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
d.menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup; dan
e.menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, yang mempunyai fungsi:
a.penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon
b.peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
c.pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
d.pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
e.pelaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 2.1.2 Sumber daya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 11 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo sampai Desember 2025 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 3 (dua) orang Tenaga Honorer Lepas serta 1 (satu) orang tenaga outsourching sebagai tenaga keamanan. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat dan Jawatan) sesuai kondisi riil disajikan pada gambar 2.2 . Gambar 2.2 Diagram Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Per 31 Juli 2025 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, Tingkat Pendidikan, pangkat/ golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Juli 2025 No Jenis Jabatan Jumlah (orang) 1 Jabatan Struktural:
a.Eselon IIIa 1
b.Eselon IIIb 1
c.Eselon Iva 5
d.Eselon IVb 2 2 Jabatan Fungsional Umum 9 3 CPNS 2 JUMLAH 20 Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Pangkat/ Golongan per 31 Juli 2025 No Pangkat / Golongan Jumlah (orang) 1 Pembina Tingkat I/ IVb 2 Pembina Iva 3 3 Penata Tingkat I / IIId 3 4 Penata /IIIc 1 5 Penata Muda Tingkat I / IIIb 3 6 Penata Muda / IIIa 5 7 32 3 2 2 Sekretariat Jawatan Praja Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Keamanan Jawatan Sosial Jawatan Kemakmuran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 12 7 Pengatur Muda Tingkat I / IId 1 8 Pengatur / IIc 3 9 Pengatur Muda Tingkat I / IIb 10 Pengatur Muda / IIa 1 JUMLAH 20 Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Juli 2025 No Jenis Pendidikan Jumlah (orang) 1 Pasca Sarjana 3 2 Sarjana 8 3 Diploma III 2 4 SLTA / sederajat 6 5 SLTP / sederajat 1 JUMLAH 20 Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Gender per 31 Juli 2025 No Gender Jumlah (orang) 1 Pria 13 2 Wanita 7 JUMLAH 20 Sumber data : Daftar Pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Kapanewon Girimulyo dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Kondisi Asset Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 No Jenis Barang Jumlah Barang Kondisi Baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat (unit) (unit) (unit) Gedung Kantor 5 5 Gedung Pendopo 1 1 Gedung Rumah Dinas 1 1 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 1 1 Selasar 1 1 Kendaraan Roda Empat 1 1 Sepeda Motor 11 10 1 Lemari Kayu 13 13 Rak Kayu 1 1 Filing Cabinet Besi 10 10 Paket Buku Perpustakaan 1 1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 13 No Jenis Barang Jumlah Barang Kondisi Baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat (unit) (unit) (unit) Lemari Buku Perpustakaan 1 1 Pesawat Telephone 1 1 Peta 1 1 Mesin Antrian 1 1 Papan Nama Instansi 2 2 Papan Pengumuman 1 1 Papan Tulis 2 2 Meja Kerja Kayu 14 14 Kursi Besi/Kursi Tunggu 4 4 Kursi rapat 60 60 Meja Rapat 22 22 Meja Resepsionis 1 1 Meja Operator 1 1 Kursi Pejabat Eselon IV 3 3 Kursi Biasa/ Kursi kayu 26 26 Kursi Biasa/ Kursi lipat 25 25 Meja Komputer 4 4 A.C. Split 4 4 Kipas Angin 4 4 Televisi 1 1 Sound System 4 4 Wireless 2 2 Camera Electronic 3 2 1 Layar Film/Projector 1 1 Genset 3 2 1 PC Unit 6 4 2 Lap Top 9 7 2 Server 1 1 Local Area Network (LAN) 1 1 Printer (Peralatan Personal Komputer) 13 11 2 UPS 1 1 Unit Transceiver SSB Portable 1 1 Peralatan Antena Pemancat MF+HF Portable 1 1 Wireless Access Point 4 4 Switch 1 1 LCD Projector 3 2 1 Tenda 1 1 Jumlah 227 212 15 Berdasarkan pada aset yang dimiliki Kapanewon Girimulyo seperti yang tersebut diatas, untuk peralatan perkantoran hingga saat ini telah mencukupi untuk melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 14 pekerjaan namun ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yaitu:
a.Terdapat beberapa aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga membebani anggaran Kapanewon Girimulyo seperti kendaraan bermotor yang usianya lebih dari 15 tahun dan peralatan elektronik berusia lebih dari 5 tahun yang idealnya dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut. Akan tetapi penghapusan akan dilakukan setelah mendapat aset baru, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan.
b.Diperlukan renovasi pada beberapa bagian bangunan yang sudah cukup tua seperti di rumah dinas Panewu, karena sudah tidak representatif lagi untuk digunakan sebagai ruang kerja PKH dan TKSK Kapanewon Girimulyo. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan oleh Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut : Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 15 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya (SPM) Satu an Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 79,26 80,26 81,26 - - 93,832 89,466 83,576 79,26 80,48 97,23 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan % 81,70 88,89 94,12 - - 81,70 88,89 94,12 100 100 100 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 2023-2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai - - - 84,25 84,50 - - - 90,632 89,161 92,96 94,77 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 16 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon % - - - 97,37 98,25 97,37 98,25 100 100 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 100 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 17 Berdasarkan realisasi capaian akhir tahun 2024 tabel diatas, capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Girimulyo ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 100%. Rincian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya dijabarkan pada pembahasan berikut : ➢ Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/ nilai hasil dari survey kepuasan Masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Girimulyo. Hasil penilaian di setiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skmku.kulonprogokab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Girimulyo, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis Realisasi capaian dari tahun 2020 – 2024 sesuai target yang ditetapkan dengan rasio capaian antara 1.00% sampai dengan 1.10% Faktor pendorong pencapaian IKM adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan Masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah direncanakan Faktor penghambat pencapaian IKM adalah kurangnya pemahamaan dan kesediaan Masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dan pelayanan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat. ➢ Indikator kinerja Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Indikator kinerja persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dicapai melalui program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Empat program tersebut diwujudkan melalui aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan pengelolaan pemerintahan kalurahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 18 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu Dokumen RPTK dan Profil Kecamatan menjadi unsur pada program pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen RPTK adalah dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kapanewon yang merupakan dokumen hasil Musrenbang Kapanewon yaitu forum musyawarah antar pelaku Pembangunan untuk menyusun perencanaan Pembangunan jangka waktu satu tahun. Usulan kegiatan dari Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan sangat beragam dan membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diharapkan usulan akan tersaring dan kebutuhan anggaran terpangkas sesuai urutan prioritas. Usulan kegiatan pembangunan dari kalurahan yang dihasilkan dengan melalui tahapan siklus merupakan hasil seleksi dan verifikasi yang telah melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, tokoh masyarakat, sehingga kualitas usulan diharapkan sudah teruji melalui Musrenbang Kapanewon yang merupakan tahapan lanjutan dari Musrenbang di tingkat Kalurahan. Untuk jadwal penyampaian Dokumen RPTK Kapanewon adalah setiap bulan Februari setiap tahunnya. Sedangkan Profil Kecamatan disusun pada akhir tahun anggaran. Profil Kecamatan adalah kumpulan data dan informasi yang menggambarkan kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan/Kapanewon. Profil Kecamatan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang. Yang tercantum di dalam profil kecamatan antara lain sejarah, lambang kota, kondisi geografis dan kondisi demografis. Untuk Profil Kecamatan ini target penyampaiannya adalah bulan Desember. Unsur selanjutnya dalam Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon adalah jumlah rekomendasi produk hukum desa. Produk hukum desa yang direkomendasikan terdiri dari Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang APBKal, dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal. Untuk jadwal pembuatan produk hukum tersebut berbeda-beda untuk setiap dokumennya, untuk Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dilaksanakan pada bulan Juni, Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember, Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal pada bulan September sampai dengan Oktober, Peraturan kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan pada bulan Oktober, dan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada bulan Oktober. Produk Hukum tersebut disampaikan ke Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Panewu Girimulyo. ➢ Indikator kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah Tugas pokok dan fungsi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam mengemban tanggungjawab dan perannya terbagi menjadi beberapa matrik tugas, diantaranya yaitu penyiapan materi penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang tertuang dalam DPA, pelaksanaan program kegiatan danpelaksanaan anggaran serta penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 19 laporan Akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan. dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan saran penunjang. Program pendukung sasaran Renstra SKPD yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program itu wajib mengikat untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah di dukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Girimulyo dapat disajikan sebagai berikut : Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 20 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Girimulyo Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Angg aran Realisa si BELANJA 382.802.715 1.827.196.773 1.912.927.127 1.848.772. 659 1.913.758.87 4 1.903.867.410 1.586.693.565 1.765.540.356 1.760.664.06 5 1.847.469.825 0,87 0,92 0,95 0,96 1,63% 3,02% Belanja tidak langsung Belanja Pegawai Belanja langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Belanja Operasi 1.620.561.14 1 1.920.914.890 1.644.545.992 1.800.114. 802 2.004.800.73 5 1.579.035.434 1.836.180.423 1.793.929.806 1.745.825.48 3 1.873.473.241 0,97 0,95 1,09 0,96 0,93 1,06% 1,05% Belaja Pegawai 1.300.820.42 6 1.285.469.066 1.320.904.988 1.330.564. 004 1.435.986.54 7 1.267.380.425 1.214.882.315 1.247.659.479 1.232.356.57 0 1.276.261.828 0,97 0,94 0,94 4 0,92 0,88 1,03% 1,00% Belanja barang Jasa 299.440.715 635.445.824 323.641.004 469.550.79 8 568.814.188 291.355.009 621.298.108 546.270.327 513.468.913 597.221.413 0,97 0,97 1,68 1,09 1,04 1,32% 1,28% Belanja Modal 20.300.000 8.353.400 - - 6.573.100 20.300.000 8.353.400 - - 6.521.250 1 1 - - 0,99 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 21 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Tahun 2020-2024 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja 17.250.000 100.000.000 100.000.000 - 17.159.000 97.206.962 99.413.439 - 99,42 97,21 99,41- 104,12 106,50 Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan - 11.209.000 35.000.000 40.000.000 10.982.500 33.947.378 39.308.539 97,98 96,99 98,27 15,0152 17,9198 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 46.230.000 46.230.000 45.030.000 37.300.000 56.880.000 46.086.000 46.192.000 45.030.000 37.300.000 54.740.000 99,689 99,918 100,00 100,00 96,238 (3,6436) 6,8260 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik 85.467.540 14.465.775 17.054.725 25.499.689 25.174.264 84.972.475 14.290.500 16.993.650 24.073.343 21.110.021 98,921 98,788 99,642 99,898 100,00 (6,7497) (22,5147) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.065.775 14.465.775 17.054.725 83.706.864 5.221.000 18.859.975 14.290.500 16.993.650 83.706.864 5.221.000 98,921 98,788 99,642 99,898 100,00 (6,7497) (22,5147) Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.335.525 31.900.000 32.250.000 39.000.000 37.650.000 18.320.425 31.030.500 32.075.000 38.258.042 36.066.563 97,977 90,591 91,436 97,284 94,524 (1,6817) (3,0758) Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 22 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.409.814.3 18 1.381.015. 750 1.330.678.9 88 1.217.458.4 26 1.285.469.0 66 1.381.327.4 18 1.250.862.547 1.216.414.084 1.184.300.3 83 1.214.882.3 15 97,979 90,576 91,413 97,276 94,509 (1,6631) (3,0642) Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.300.000 56.880.000 27.900.000 27.900.000 27.900.000 37.300.000 54.740.000 27.872.610 27.821.290 27.835.320 97,317 94,963 99,411 99,857 99,490 (6,9118) (6,0099) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.401.875 91.336.224 92.449.724 10.865.800 9.012.900 6.223.355 90.837.928 92.314.989 10.483.084 8.446.389 97,211 90,245 99,999 99,987 99,685 (2,2419) (21,3585) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.484.725 5.221.000 8.220.900 5.695.800 6.695.800 12.471.950 5.221.000 8.186.300 5.667.950 5.792.908 99,89 100,00 99,57 99,51 86,51 0,97 0,93 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.088.000 53.955.000 106.199.82 5 20.300.000 9.000.000 79.509.460 52.453.850 105.846.750 20.300.000 8.353.400 96,859 97,218 99,668 100,00 92,816 (34,7983) (17,9774) Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN 1.217.458.4 26,45 1.285.469. 066 1.291.381.8 79 1.296.664.0 04 1.398.636.5 47 1.184.300.3 83 1.214.882.315 1.247.659.479 1.232.356.5 70 1.276.261.8 28 96,859 97,218 99,668 100,00 92,816 (34,7983) (17,9774) Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 3.789.825 3.841.700 3.485.000 3.485.800 3.485.800 3.784.400 3.822.100 3.461.850 3.465.540 3.480.030 97,087 99,060 97,969 97,303 97,299 14,8261 37,5158 Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 252.556.73 0 295.509.43 0 117.321.00 0 112.171.00 0 332.548.80 0 245.198.80 8 292.730.863 114.937.690 109.145.68 9 323.566.08 0 97,087 99,060 97,969 97,303 97,299 14,8261 37,5158 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 4.701.775 1.903.500 3.328.500 3.328.200 3.328.200 4.701.175 1.897.500 3.322.179 3.263.620 3.203.198 99,98 99,68 99,81 98,05 96,24 1,04 1,03 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.576.650 28.576.650 28.576.375 19.776.375 16.811.000 28.374.525 28.407.600 28.537.250 19.711.575 16.789.000 99,293 99,408 99,863 99,672 99,869 (12,7402) (11,2951) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.300.000 9.000.000 69.667.100 7.592.200 6.573.100 20.300.000 8.353.400 69.382.598 7.590.000 6.521.250 99,157 99,088 99,994 100,00 99,468 (1,8057) (3,0065) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 23 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 112.171.00 0 332.548.800 176.113.463 8.879.600 21.672.100 109.145.68 9 323.566.080 174.843.729 8.818.720 21.672.100 99,549 99,566 99,808 99,314 100,00 1,5 1,5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 37.562.675 38.062.675 31.927.675 66.668.600 21.672.100 37.393.300 37.897.500 31.866.250 66.640.270 21.672.100 99,549 99,566 99,808 99,314 100,00 2,5615 14,7147 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 4.307.700 4.162.200 96,62 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik 55.053.750 66.133.750 73.333.650 50.909.650 36.895.300 54.642.050 64.889.100 73.098.500 46.761.825 36.734.800 99,252 98,118 99,679 91,853 99,565 (4,9617) (6,5168) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 39.614.950 49.944.950 57.144.950 43.884.950 31.647.300 39,270.150 48.815.900 56.977.000 43.747.525 31.499.000 99,130 97,739 99,706 99,687 99,531 (3,8558) (2,5478) Pelayanan Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.776.375 16.811.000 13.800.000 14.060.900 5.248.000 19.711.575 16.789.000 13.773.972 13.991.071 5.235.800 99,567 99,286 99,585 99,50 99,769 (1,7261) (0,6853) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelayanan Umum Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha 4.686.150 7.525.000 7.750.000 7.975.200 17.435.800 4.686.150 7.485.000 7.745.720 7.799.994 16.708.300 99,038 99,499 99,659 99,341 95,828 1,46 1,45 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 8.879.600 21.672.100 12.075.000 15.725.000 15.725.000 8.818.720 21.672.100 12.028.480 15.555.613 15.555.613 99,31 100,00 99,61 98,92 98,92 1,33 1,33 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum 21.944.250 23.194.250 21.939.125 4.622.525 10.828.800 21.670.375 22.951.600 21.755.150 4.494.225 10.793.800 98,752 98,954 99,161 97,224 99,677 16,3892 15,3820 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 24 Program/Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 AnggaranRealisasi sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 7.024.700 5.248.000 8.838.260 13.545.500 38.845.200 3.014.300 5.235.800 8.837.960 13.513.250 38.845.200 98,362 98,884 98,240 97,919 100 16,3892 15,3820 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 43.884.950 31.647.300 29.650.000 33.266.700 66.322.000 43.747.525 31.499.000 29.545.000 33.004.834 66.322.000 98,909 98,983 99,576 96,334 100 1,19 1,2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.678.025 17.435.800 21.145.000 21.022.300 23.022.300 19.548.400 16.708.300 21.071.090 20.841.366 23.022.300 99,34 95,82 99,65 99,13 100 1,05 1,05 Penyusunan Database Kecamatan Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.153.325 17.435.800 21.145.000 21.022.300 23.022.300 2.122.025 16.708.300 21.071.090 20.841.366 23.022.300 98,54 95,82 99,65 99,13 100 1,05 1,05 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah 15.363.500 15.311.575 99,66 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif 2.161.200 2.114.800 97,85 Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait 2.595.525 10.828.800 13.680.000 14.160.200 14.160.200 2.541.525 10.793.800 13.667.250 14.062.206 14.160.200 97,91 99,67 99,90 99,30 100 1,41 1,43 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 2.027.000 1.952.700 96,33 JUMLAH 1.772.038.951 1.827.196.773 1.912.927.1 27 1.875.503.759 1.960.685.3 82 1.475.475.551 1.586.693.565 1.765.540.356 1.785.759.065 1.960.685.3 82 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 25 Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Girimulyo dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
1. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. 2.SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. 3.Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
4. 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. 5.Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2020 tampak paling rendah dengan capaian 83, 26% diibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolak ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Girimulyo, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Girimulyo antara lain sebagai berikut:
a.Pemerintah desa
b.Masyarakat
c.Organisasi Perangkat Daerah Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Girimulyo juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kapanewon. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan- Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 26 tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang sig-nifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:
1. 1.Faktor internal yang mempengaruhi:
a.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
b.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
c.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
d.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
e.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
1. 2.Faktor eksternal yang mempengaruhi: Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 27
a.Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Girimulyo, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin
b.Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif
c.Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
d.Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Girimulyo;
e.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
f.Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
g.Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Girimulyo (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
h.Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Girimulyo;
i.Tingginya kasus penyandang kesehatan mental;
j.Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
k.Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan local;
l.Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi
m.Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
n.Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publicmenyikap dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:
1. 1.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. 2.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 28
3. 3.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representati.
4. 4.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
5. 5.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6. 6.Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. 7.Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi 2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.” Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut : Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 29
8. 1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
9. 2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
10. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
11. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis”. Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Girimulyo masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) dan koridor ekonomi terkait. Kapanewon Girimulyo menjadi penyokong utama Wates dengan fungsi permukiman dan pelayanan lingkungan 2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah yang diantaranya memuat Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten,dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana Struktur Ruang Wilayah Rencana Struktur Wilayah di Kapanewon Girimulyo merupakan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi
a.Sistem jaringan transportasi, yaitu jaringan transportasi darat yang terdiri dari : - Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jembatan dengan dengan peningkatan jalan dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan kereta api di desa Margosari, Desa karangsari, ruas Girimulyo-Jurangkah Kapanewon Kokap. Pengembangan jalan provinsi di ruas jalan Sentolo- Girimulyo-Sermo, - Jaringan transportasi perkotaan berupa jaringan trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Wates dengan Ibukota kecamatan di wilayah kabupaten, Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 30 melewati Girimulyo menuju ke Kutogiri, Kalibiru, Kedungrejo, Ngringin/Girimulyo/Sribit, Sentolo, Gua Kiskendo
b.Sistem jaringan sumber daya air yaitu sistem jaringan irigasi yang merupakan DI kewenangan Provinsi
c.Sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri dari - Sistem jaringan air minum, meliputi peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolah air minum - Ruang evakuasi bencana, yaitu zona-zona aman terdekat lokasi bencana sepert lapangan, fasilitas pendidikan, kantor kecamatan dan balai desa. Terdiri atas ruang evakuasi bencana alam geologi yaitu gerakan tanah, dan ruang evakuasi bencana kekeringan. Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Girimulyo berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Pendorong 1 Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya • Kurang tersosialisasinya Perda RTRW • Banyaknya bangunan baru di jalur hijau/pertanian • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait perijinan tata ruang • Kewenangan pelayanan perijinan kecamatan terbatas/skala kecil • Adanya produk hukum daerah berupa perda yang mengatur secara teknis tentang pemanfaatan ruang • Aksesibilitas sangat baik dan mudah dijangkau 2 Zonasi Kawasan rawan bencana Adanya pemukiman dan kegiatan budidaya yang berada di Kawasan bencana alam Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang yang masih terbatas Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat Sedangkan berkaitan dengan telaahan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pelayanan di Kapanewon Girimulyo tidak berimplikasi pada KLHS. 2.2.4 Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 31 tertuang dalam renstra ini. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik focused group discussion (FGD), yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya: aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhalayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi). Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 32 Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Girimulyo, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat 6.833 jiwa penduduk miskin Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya Rendahnya produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif Pembangunan SDM belum Optimal Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Girimulyo Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan Belum optimalnya Tata Kelola Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 33 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Pemerintahan Daerah berkelanjutan; Kualitas Layanan Publik Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Girimulyo (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 34 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Girimulyo Pembangunan SDM belum Optimal Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta) Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus penyandang kesehatan mental Pembangunan SDM belum Optimal Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara- negara; Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air. Alih Fungsi Lahan yang tak Sesuai Rencana Tata Ruang Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal; Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 35 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; transformasi masyarakat Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat Pembangunan SDM belum Optimal Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif Transformasi Ekonomi Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 36 Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan, telaah Visi Misi Kepala Daerah, dan RTRW, dan dengan menggunakan Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Girimulyo adalah :
1. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. 2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
3. 3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4. 4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
5. 5.Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
6. 6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
7. 7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
8. 8.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 37 BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029 3.1.1 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo 2025-2029 adalah: A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Girimulyo. B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Girimulyo sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo menyesuaikan mengikuti Tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Girimulyo sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Girimulyo adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” 3.1.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Girimulyo dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
9. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
10. 2.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
11. 3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Girimulyo dapat ditunjukkan memalui tabel dibawah berikut ini Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 38 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Girimulyo No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Baseline Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 87,21 87,24 87,29 87,34 87,39 87,44 87,49 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Predikat A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Indeks Maturitas SPIP Nilai 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 3,0- 4,0 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 3,0- 4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 87,21 87,24 87,29 87,34 87,39 87,44 87,49 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 39 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam penahapan sesuai tabel sebagai berikut : Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Tahun 2026 – 2030 TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 Konsolidasi Pondasi Pembangunan Penguatan Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Ekspansi dan Inovasi Daerah Peningkatan Infrastruktur dan Ketahanan Daerah Konsolidasi Pencapaian Visi RPJMD Memperkuat akses layanan dasar (kesehatan, pendidikan) dan tata kelola partisipatif, serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Mendorong pemberdayaan UMKM, inovasi produk lokal, dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi serta peningkatan efisiensi pelayanan publik. Meningkatkan akses pasar dan pengembangan industri kreatif melalui kemitraan strategis, serta optimalisasi program pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, sistem monitoring, adaptasi iklim, dan kesiapsiagaan bencana guna meningkatkan kualitas layanan publik dan ketahanan wilayah. Mengevaluasi capaian pembangunan, memperkuat integrasi nilai budaya dalam pembangunan, dan menyusun kebijakan lanjutan sebagai landasan transformasi ekonomi dan social jangka panjang. Strategi pembangunan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026- 2030 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 40 Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 – 2030 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ISU STRATEGIS:
12. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
13. 2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
14. 3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
15. 4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
16. 5.Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah
17. 6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
18. 7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman
19. 8.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Visi : Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif Serta Mewujudkan Masyarakat Yang Aman dan Demokratis Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 41 Penuangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan sesuai tabel sebagai berikut : Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Mengoptimalkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Pemberian layanan internal kepada perangkat daerah Mengoptimalkan sistem pelayanan umum Peningkatan kualitas pelayanan umum Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 42 Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target program, kegiatan dan subkegiatan di Kapanewon Girimulyo dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut : Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 43 Tabel 4.1 Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 - 2030 Program ,Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Capaian target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 100 100 1.752.041 .609 100 1.768.079 .537 100 1.785 .760. 332 100 1.803 .617. 935 100 1.821. 654.11 4 100 1.839. 870.65 5 100 9.018 .982. 573 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 100 8.251.300 100 7.694.700 100 9.054 .761 100 10.42 8.422 100 11.815 .820 100 13.217 .092 100 52.21 0.795 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 2.109.700 100 5.986.300 100 7.346 .361 100 8.720 .022 100 10.107 .420 100 11.508 .692 100 43.66 8.795 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 100 1.466.791 .211 100 1.359.159 .157 100 1.360 .519. 218 100 1.361 .892. 879 100 1.363. 280.27 7 100 1.364. 681.54 9 100 6.809 .533. 080 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 100 27.750.00 0 100 30.700.00 0 100 32.06 0.061 100 33.43 3.722 100 34.821 .120 100 36.222 .392 100 167.2 37.29 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 100 100 2.579.400 100 6.558.500 100 7.918 .561 100 9.292 .222 100 10.679 .620 100 12.080 .892 100 46.52 9.795 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Administrasi Umum Perangkat Daerah Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 44 Program ,Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Capaian target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 100 9.194.300 100 14.142.70 0 100 15.50 2.761 100 16.87 6.422 100 18.263 .820 100 19.655 .092 100 84.44 0.795 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 100 24.800.00 0 100 18.600.00 0 100 19.96 0.061 100 21.33 3.722 100 22.721 .120 100 24.122 .392 100 106.7 37.29 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 100 18.988.30 0 100 24.890.12 0 100 26.25 0.181 100 27.62 3.842 100 29.011 .240 100 30.412 .512 100 138.1 87.89 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 100 25.651.53 6 100 24.442.04 8 100 25.80 2.109 100 27.17 5.770 100 28.563 .168 100 29.964 .440 100 135.9 47.53 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 100 95.694.01 2 100 95.694.01 2 100 97.05 4.073 100 98.42 7.734 100 99.815 .132 100 101.21 6.404 100 492.2 07.35 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 100 63.368.45 0 100 68.964.80 0 100 70.32 4.861 100 71.69 8.522 100 73.085 .920 100 74.487 .192 100 358.5 61.29 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 100 100 6.863.400 100 12.099.20 0 100 13.45 9.261 100 14.83 2.922 100 16.220 .320 100 17.621 .592 100 74.23 3.295 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 45 Program ,Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Capaian target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 99.148.00 0 100 100.5 08.06 1 100 101.8 81.72 2 100 103.26 9.120 100 104.67 0.392 100 509.4 77.29 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100 100 30.000.00 0 100 100.000.0 00 100 23.43 8.556 100 24.28 8.923 100 24.288 .923 100 24.288 .923 100 202.0 16.40 2 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 100 100 30.000.00 0 100 100.000.0 00 100 23.43 8.556 100 24.28 8.923 100 24.288 .923 100 24.288 .923 100 202.0 16.40 2 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 100 100 22.415.00 0 100 21.461.00 0 100 5.030 .148 100 5.212 .645 100 5.212. 645 100 5.212. 645 100 59.33 1.438 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 100 100 22.415.00 0 100 21.461.00 0 100 5.030 .148 100 5.212 .645 100 5.212. 645 100 5.212. 645 100 59.33 1.438 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Non Perizinan 100 100 30.353.30 0 100 77.013.50 0 100 83.60 9.647 100 86.14 9.668 100 89.738 .670 100 92.606 .199 100 429.1 17.68 4 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 46 Program ,Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Capaian target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) Koordinasi Penyelengaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 100 12.613.30 0 100 53.604.70 0 100 55.80 2.700 100 56.64 9.373 100 57.845 .707 100 58.801 .550 100 282.7 04.03 0 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 100 12.893.10 0 100 14.840.50 0 100 17.03 8.500 100 17.88 5.173 100 19.081 .507 100 20.037 .350 100 88.88 3.030 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 100 100 4.846.900 100 8.568.300 100 10.76 6.300 100 11.61 2.973 100 12.809 .307 100 13.765 .150 100 57.52 2.030 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen Pembangunan tingkat Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100 100 20.325.2 00 100 28.951.1 00 100 31.43 0.739 100 32.38 5.590 100 33.734 .776 100 34.812 .744 100 116.4 66.10 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 100 100 20.325.2 00 100 28.951.1 00 100 31.43 0.739 100 32.38 5.590 100 33.734 .776 100 34.812 .744 100 116.4 66.10 5 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 47 Program ,Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Capaian target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan trantibum 100 100 53.471.5 00 100 90.905.8 00 100 96.69 1.812 100 101.6 90.02 2 100 105.92 6.436 100 109.31 1.232 100 504.5 25.30 2 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 100 21.748.7 00 100 30.502.2 00 100 32.50 2.200 100 35.50 2.200 100 37.502 .200 100 39.502 .200 100 175.5 11.00 0 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 100 100 31.722.8 00 100 60.403.6 00 100 64.18 9.612 100 66.18 7.822 100 68.424 .236 100 69.809 .032 100 329.0 14.30 2 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100 100 11.792.5 00 100 27.950.0 00 100 30.34 3.896 100 31.26 5.729 100 32.568 .261 100 33.608 .954 100 133.9 20.38 6 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 48 Program ,Kegiatan dan Subkegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Awal Tahun 2024 (baseline realisasi)*) Tahun 2025 (Transisi) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Capaian target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 100 100 11.792.5 00 100 27.950.0 00 100 30.34 3.896 100 31.26 5.729 100 32.568 .261 100 33.608 .954 100 133.9 20.38 6 Kap. Girimulyo Kap. Girimul yo Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 49 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Daftar sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran dari program Pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kapanewon Girimulyo dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Tetapi program-program di Kapanewon Girimulyo tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel berikut : Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) 1. NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 4.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah,perangkat daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dalam periode 2025-

2029.Indikator ini dirancang untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian rancangn strategis perangkat daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Girimulyo tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIHIL 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 50 dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rencana Strategis Kapanewon Girimulyo untuk dari tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah PD Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 No Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Transisi I II III IV V 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A A A A A A A 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 89,16 89,17 89,18 89,19 89,20 89,21 89,22 3 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Dasrah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0- 4,0 4.5 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Tetapi program-program di Kapanewon Girimulyo tidak secara spesifik tercantum sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) seperti dalam tabel berikut : Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah No Indikator Satuan TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 51 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 52
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Girimulyo. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 54 Lampiran :
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo
4.Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 55 Lampiran Peta Kinerja Perangkat Daerah TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah Indikator: Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Nilai SPIP Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelayanan Non Perizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 56 Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Satuan Cara Perhitungan Baseline 2024 Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri 87,21 87,24 87,29 87,34 87,39 87,44 87,49 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Nilai Penilaian Kementerian PAN dan RB A > (80-90) A > (80-90) A > (80-90) A > (80-90) A > (80-90) A > (80-90) A > (80-90) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0-4,0 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 57 Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo No Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Perhitungan IKM secara Mandiri oleh Perangkat Daerah 87,21 87,24 87,29 87,34 87,39 87,44 87,49 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat Penilaian Kementerian PAN dan RB A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) 3 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 3,0 - 4,0 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 58 Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 1.478 900 910 920 930 940 950 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 1.478 900 910 920 930 940 950 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 59 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 dalam pembangunan disampaikan Tepat Waktu dan Profil Kapanewon) x 100% jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas penyelenggara an urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % (Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Gangguan TRANTIBUM 12 12 12 12 12 12 12 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 60 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu Program Penyelenggaraan Meningkatnya kesesuaian Persentase kesesuaian % (Jumlah dokumen perencanaan dan 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 61 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100% Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 62 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 i ii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 - 2029 ini disusun berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon. Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon Nanggulan selama 5 Tahun dari Tahun 2025 s/d 2029. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra diucapkan terimakasih dan kami memohon bantuan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. . Nanggulan, 18 September 2025 Panewu Nanggulan Ir. ST HARYOTO, MMA NIP. 196709101996031004 iii DAFTAR ISI Halaman Sampul ....................................................................................................... i Kata Pengantar ......................................................................................................... ii Daftar Isi .................................................................................................................... iii Daftar Tabel ............................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ...................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 5 BAB II 1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ....................... 1.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah ........... 7 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .................................................. 14 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................... 20 1.4. Kelompok Sasaran Layanan 1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan, 1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja 29 1.5 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab perangkat Daerah. 30
2.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ......................................................................................... 31 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 31 2.2 Isu Strategis 32 BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan 45
1.Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Th 2025-2029 45
2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Th 2025-2029 45
1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 50
2.Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 58 BAB V Penutup 61
1.Kaidah Pelaksanaan 61
2.Pengendalian dan Evaluasi 62 iv DAFTAR TABEL Bagan Tabel Alur Tahapan ......................................................................................... 2 Strutur Organisasi ................................................................................. 13 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025.......................... 14 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin................................................................................................. 14 Tabel 2.3. Jumlah pegawai Kapanewon Nanggulan menurut golongan pangkat tahun 2025............................................................................................ 15 Tabel 2.4. Jumlah pegawai Kapanewon Nanggulan menurut golongan jabatan tahun 2025............................................................................................ 15 Tabel 2.5 Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025....... 16 Tabel 2.6 Diklat Yang Diikuti................................................................................. 17 Tabel 2.7 Kondisi Aset Kapanewon Nanggulan Tahun 2024............................... 18 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Nanggulan....................... 21 Tabel 2.9 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024......................... 21 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon tahun 2025-2029............................................................... 23 Tabel 3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan......................... 35 Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Nanggulan berdasarkan telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.............................................................. 40 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.................... 46 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.............................................. 49 Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kapanewon Nanggulan.................................... 51 Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan Kab Kulon Progo Tahun 2025-2029............................................................................................. 51 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah...................................................... 59 Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah....................................... 59 Tabel Bagan Alir Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2025-2029............ 1
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
3.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Peran strategis Renstra Kapanewonlan adalah sebagai instrument kapanewon untuk memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kapanewon Nanggulan guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kapanewon Nanggulan 2 Gambar 1.1 Alur tahapan dan tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
2.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94)
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 4
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11.Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
13.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025=2045;
15.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
16.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
17.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Daerah dalam Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode 2025-2029. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan 2025- 2029 adalah: A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Nanggulan. 5 B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Nanggulan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. C. Tersusunnya program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
2.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2 Isu Strategis BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
1.Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Th 2025-2029
2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 6 Renstra Perangkat daerah Th 2025-2029 BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2.Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1.Kaidah Pelaksanaan
2.Pengendalian dan Evaluasi 7 Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon mempunyai susunan organisasi yang disajikan pada gambar 2.1 Tugas: Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, menegaskan bahwa Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Fungsi: Kapanewon mempunyai fungsi :

a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
b.Penyelenggaran urusan pemerintahan umum.
c.Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d.Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e.Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
f.Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 8
g.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon.
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/atau kelurahan.
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah.
j.Pelasanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kapanewon.
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan.
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon
m.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon.
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kapanewon. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu telah menyerahkan 38 kewenangan yang berupa Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke kapanewon. Dari penjelasan tersebut fungsi kapanewon sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat. 9
1. 1.Pedelegasian sebagian kewenangan Bupati Kepada Panewu NO ASPEK RINCIAN KETERANGAN A 1. Non Perizinan Rekomendasi dan/atau pengesahan terhadap izin yang diterbitkan. - Surat pindah (antar kalurahan/kapanewon/kabupaten) - Surat pengantar nikah - Surat dispensasi pernikahan - Surat permohonan cerai - Surat keterangan ahli waris - Surat keterangan kehilangan - Surat keterangan tidak mampu - Pengajuan proposal masyarakat - Rekomendasi dan/atau pengesahan lainnya.
2. 2.Koordinasi a. Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting pada balita dan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita di kapanewon;
b.koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah kapanewon;
c.Koordinasi pendataan penyehat tradisional di wilayah kecamatan;
d.koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kapanewon;
e.Koordinasi terkait zonasi pendidikan TK, SD dan SMP 10
f.koordinasi pengendalian masalah pangan dan penyaluran kepada kelompok rawan pangan di kecamatan;
g.koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kapanewon;
h.koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kapanewon
i.koordinasi permasalahan sengketa pertanahan di wilayah kapanewon;
j.koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran
k.koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa, tradisional dan rumah tangga di wilayah kapanewon
l.Koordinasi pendirian menara telekomunikasi di wilayah kapanewon
m.Koordinasi pelporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayan kapanewon; dan
n.Koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kapanewon
1. 3.Pembinaan a. Pembinaan PKK kapanewon dan kalurahan;
b.Pembinaan gotong royong masyarakat;
c.Pembinaan pemberdayaan masyarakat lainnya;
d.Pembinaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan;
e.Pembinaan dan koordinasi penyediaan tanaman obat 11 keluarga; dan
f.Pembinaan dan koordinasi kelompok peduli lingkungan.
1. 4.Fasilitasi a. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
b.Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
c.Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
d.Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM;
e.Fasilitasi perencanaan, penetapan, pendirian dan penutupan TK, SD, SMP dan PKBM serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya;
f.Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
g.Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
h.Fasilitasi aktivitas dan pendataan kepemudaan dan keolahragaan;
i.Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera; pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
j.Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan dan pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
k.Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kapanewon; 12
l.Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistic dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi;
m.Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kapanewon;
n.Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);
o.Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna koordinasi dan pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
p.Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
q.Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna lahan dan alih fungsi lahan budidaya perikanan; dan
r.Fasilitasi pemantauan izin, pendataan dan alih fungsi usaha peternakan;
1. 5.Penetapan Penerbitan surat keterangan rencana Kabupaten (advice planning) skala kapanewon.
2. 6.Penyelenggaraan a. Penyelenggaraan festival, pameran, pawai dan kegiatan seni budaya di tingkat kapanewon 13 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Susunan organisasi dan tata kerja Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kapanewon adalah sebagai berikut :
a.Sekretariat Kapanewon: - Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan - Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
b.Jawatan Praja
c.Jawatan Keamanan
d.Jawatan Kemakmuran
e.Jawatan Sosial
f.Jawatan Pelayanan Umum
g.Kelompok Jabatan Fungsional Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut : Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon JJaawwaattaann SSoossiiaall JJaawwaattaann PPeellaayyaannaann UUmmuumm SSeekkrreettaarriiaatt PPeenneewwuu AAnnoomm KKaassuubbaagg UUmmuumm ddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann KKaassuubbaagg PPeerreennccaannaaaann ddaann KKeeuuaannggaann KKAALLUURRAAHHAANN KKEELLUURRAAHHAANN.. JJaawwaattaann PPrraajjaa JJaawwaattaann KKeeaammaannaa nn PPaanneewwuu JJaawwaattaann KKeemmaakkmmuurraann LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON 14 2.1. 2. Sumberdaya Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan untuk saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan Pegawai Negeri Sipil sejulah 20 orang. Dukungan sumberdaya manusia ini, apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, maka masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 8 (enam) orang pegawai. Secara umum kekurangan ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan Kapanewon, hal ini dilakukan dengan melakukan mutasi internal atas Pegawai Negeri Sipil yang dipandang kompenten dilakukan pemerataan pada masing-masing subag dan seksi. Namun demikin mengingat kedepan pekerjaan semakin banyak dan banyaknaya tuntutan komptensi teknis, kekurangan pegawai tersebut aagar dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Tabel 2.1.2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 No Uraian Jabatan Jumlah JFT JFU STRUKTURAL
1. 1.Panewu 1 1
2. 2.Sekretariat 3 3 6
3. 3.Jawatan Praja 2 1 3
4. 4.Jawatan Sosial 2 1 3
5. 5.Jawatan Keamanan 1 1 2
6. 6.Jawatan Kemakmuran 2 0 2
7. 7.Jawatan Pelayanan Umum 2 1 3 Tabel 2.1.2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 No UNIT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
8. 1.Panewu 1 - 1
9. 2.Sekretariat 4 3 7 15
10. 3.Jawatan Praja 1 1 2
11. 4.Jawatan Sosial 2 1 3
12. 5.Jawatan Keamanan 2 - 2
13. 6.Jawatan Kemakmuran 3 1 2
14. 7.Jawatan Pelayanan Umum 3 - 3 Jumlah 15 4 21 Tabel 2.1.2.3. Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan menurut Golongan Pangkat Tahun 2025 No UNIT GOL.I GOL.II GOL.III GOL.IV JUMLAH
15. 1.Panewu - - - 1 1
16. 2.Sekretariat - 2 4 - 6
17. 3.Jawatan Praja - - 3 - 3
18. 4.Jawatan Sosial - - 3 - 3
19. 5.Jawatan Keamanan - - 2 - 2
20. 6.Jawatan Kemakmuran - - 2 - 2
21. 7.Jawatan Pelayanan Umum - 3 - 3
22. 8.Jumlah - 1 18 1 21 Tabel 2.1.2. 4. Jumlah Pegawai Kapanewon Nanggulan menurut Jabatan Tahun 2025 No Unit JFU ESELON I II III IV
23. 1.Panewu - - - 1 -
24. 2.Sekretariat 4 - - 1 2
25. 3.Jawatan Praja 1 - - - 1
26. 4.Jawatan Sosial 2 - - - 1 16
27. 5.Jawatan Keamanan 1 - - - 1
28. 6.Jawatan Kemakmuran 2 - - - 1
29. 7.Jawatan Pelayanan Umum 2 - - - 1
30. 8.Jumlah 12 - - 2 7 Tabel 2.1.2.5. Tingkat Pendidikan Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 No UNIT SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 JUMLAH
31. 1.Panewu - - - - 1 1 2. Sekretariat - 3 2 1 1 7
32. 3.Jawatan Praja - - - 2 - 2
33. 4.Jawatan Sosial - 2 - 1 - 3
34. 5.Jawatan Keamanan - 1 - - 1 2
35. 6.Jawatan Kemakmuran - 1 - 2 - 3
36. 7.Jawatan Pelayanan Umum - 2 - 1 - 3 8. Jumlah - 11 1 5 3 21 Untuk segi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah setiap jabatan terdapat diklat yang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti diklat sesuai peraturan tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini : 17 Tabel 2.1.2.6 Rekapitulasi Kediklatan PNS NO JENIS DIKLAT YANG MENUNJANG YANG PERNAH MENGIKUTI KEADAAN SEHARUSNYA
37. 1.Diklatpim III 1 2
38. 2.Diklatpim IV 7 9
39. 3.Organisasi dan Metode - 9
40. 4.Manajemen Pemerintahan 1 3
41. 5.AKIP - 5
42. 6.Manajemen Perkantoran - 4
43. 7.Manajemen Kepegawaian - 2
44. 8.Pengadaan Barang dan Jasa 2 2
45. 9.Pengelolaan Keuangan Daerah - 5
46. 10.Akuntansi - 3
47. 11.Perencanaan - 2
48. 12.Bendaharawan Barang - 1
49. 13.Bendaharawan Daerah - 2
50. 14.Administrasi Kepegawaian - 2
51. 15.Kearsipan - 4
52. 16.SJDI 1 2
53. 17.Humas dan Keprotokolan - 1
54. 18.Pengelolaan Pertanahan - 1
55. 19.Komputer Perkantoran - 15
56. 20.Web Desain - 3
57. 21.Pelayanan Prima 1 5
58. 22.Kehumasan - 2
59. 23.Pemberdayaan Masyarakat - 2
60. 24.Manajemen Pekerja Sosial - 3
61. 25.Manajemen Kebencanaan - 3
62. 26.Manajemen Konflik Sosial - 3
63. 27.Teknis Perijinan - 3
64. 28.Usaha Ekonomi Desa - 1
65. 29.Lingkungan Hidup - 1
66. 30.P3MD - 4
67. 31.Keuangan BUMDes - 4 18 . Dari data tersebut diatas, disimpulkan bahwa kedepan bagi pejabat struktural dan fungsional umum yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi teknis jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah ketrampilan dalam melaksanakan ketugasan pejabat yang bersangkutan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kapanewon Nanggulan adalah sebagai berikut : Tabel 2.1.2. 7 Kondisi Aset Kapanewon Nanggulan Per Semester II Tahun 2024 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG PERSENTASE KONDISI BAIK (%) KET B RR RB 1 Genset 2 - - 2 100 2 Mobil 1 - - 1 100 3 Sepeda Motor 8 - - 8 100 4 Mesin Ketik 4 - - 4 100 5 Filling Kabinet 12 - - 12 100 6 Band Kas 1 - - 1 100 7 Mutlimedia Proyektor 1 - - 1 100 8 LCD 1 - - 1 100 9 Rak Arsip 2 - - 2 100 10 Meja Kursi Tamu - 1 - 1 100 11 Meja Rapat 31 - - 31 100 12 Meja Pelayanan 1 - - 1 100 14 Kursi Rapat 28 - - 28 100 15 Kursi Tunggu 4 - - 4 100 16 Kursi Lipat 53 - - 53 100 17 Meja Komputer - - - - - 19 NO JENIS BARANG KONDISI JUMLAH BARANG PERSENTASE KONDISI BAIK (%) KET B RR RB 18 Tenda - - 1 1 100 19 Meja Kerja 35 1 - 36 97,22 20 AC 6 - - 6 100 21 Kipas Angin 8 - - 8 100 22 Camera Digital 1 - 1 50 23 Mimbar/ podium 1 - - 1 100 24 Komputer/Laptop 7 - - 7 100 29 Lap Top 8 - - 8 100 30 Printer 8 - - 8 100 31 Telepon 1 - - 1 100 32 Kursi Eksekutif 2 - - 2 100 33 Megaphone 1 - - 1 100 34 Sound System 1 - - 1 100 35 Wireless Amplifier 2 - - 2 100 36 Bangunan Gedung I 4 - - 4 100 37 Bangunan Gedung II 1 - - 1 100 37 Tempat Parker I - - 1 1 0 38 Tempat Parkir II - 1 - 1 60 41 Mushola 1 - - 1 100 42 Bagunan Pendopo 1 - - 1 75 44 Rumah Dinas - 1 1 0 JUMLAH 440 3 - 443 99,32 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kapanewon Nanggulan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu : 20
68. 1.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
69. 2.Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
70. 3.Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
71. 4.Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian. Kinerja pelayanan Kapanewon Nanggulan secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut : 21 Tabel. 2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Nanggulan No Indikator Kinerja sesuai fungsi perangkat daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya (SPM) Satu an Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2022 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 79,26 80,26 81,26 - - 124,27 91,70 87,44 1,10 1,07 1,04 2 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan % 81,70 88,89 94,12 - - 81,70 88,89 96.12 1 1 1,02 3 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 - - 100 100 100 - - 1 1 1 2023-2024 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai - - - 84,25 84,50 - - - 92,17 86,053 1,09 1,02 2 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon % - - - 97,37 98,25 97,37 98,25 1 1 3 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 100 100 1 1 22 Berdasarkan tabel diatas, Kapanewon Nanggulan mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
72. 1.Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
73. 2.Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan.
74. 3.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Melihat dari tabel tersebut diatas, realisasi capaian akhir tahun 2020 capaian yang tertinggi pada indikator Kinerja Pelayanan Kapanewon Nanggulan ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persentase rasio capaian sebesar 124,27%.dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari masing-masing program diatas 96, 49 % dengan kategori sangat tinggi. Dari rasio tersebut secara komulatif dapat dikatakan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah terdapat kegiatan yang pelaksanaanya tergantung pada perangkat daerah lain sehingga hal ini bisa mempengaruhi progres pelaksanaan program pada Kapanewon Nanggulan. 23 Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Angg aran Realisasi BELANJA 1.933.783. 485 2.026.701. 498 1.573.747. 386 1.998.1 89.634 2.124.426. 593 1.843.541. 575 1.955.444. 600 1.827.00 9.192 1.907.35 5.698 2.042.626.7 77 95,33 96,4 8 92,5 7 95,4 5 96,1 5 (0,09) Belanja tidak langsung 1.621.071. 345 1.536.571. 799 Belanja Pegawai 1.621.071. 345 1,535,612, 377 94.73 Belanja langsung 312,712.1 40 306.969.7 66 Belanja Pegawai 1.621.071. 345 1.536.571. 799 94.73 Belanja Barang Jasa 289.337.1 40 284.791.1 98 98.43 Belanja Modal 23.376.00 0 23.138.00 0 98.99 Belanja Operasi - 1,967,838,0 98 1,973,747,3 86 1,973,75 1,935 2,119,370,3 93 1,899,305,3 46 1,827,009 ,192 1,883,263 ,123 2,037,626,782 96.52 92.57 95.42 96.14 (0.07) Belaja Pegawai - 1,542,336,2 46 1,537,449,3 44 1,458,25 8,906 1,536,571,7 99 1,475,915,6 40 1,393,392 ,786 1,367,770 ,094 1,457,230,403 95.69 90.63 93.79 94.84 (0.00) Belanja barang Jasa - 425,501,852 436,298,042 515,493, 029 582,798,594 423,389,70 6 433,616,4 06 515,493,0 29 580,396,379 99.50 99.39 100.0 0 99.59 (0.33) Belanja Modal 24.437.7 00 5,056,200 56,139,254 24,092,57 5 4,999,995 95.37 98.59 98.89 (0,61) 24 Tabel 21.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan Tahun 2020-2024 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja 19.250.0 00 100.000 .000 100.000.00 0 - 19.250.0 00 99.99 5.120 97.93 5.648 - 94,51 99,80 96,72 104,12 106,50 Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan kelembagaan Asli 14.000.0 00 14.000.0 00 Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan - - 35.000. 000 40.000.0 00 - - 34.86 3.326 39.91 3.798 - - 97,97 99,44 14,29 16,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.182.3 40 91.143.4 24 91.064.3 24 74.587.6 60 91.014.5 69 91.052.8 24 99,36 99,73 99,97 1,94 2,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik 23.09 9.805 16.509.9 80 22.48 8.937 16.49 7.137 89,69 99,84 -1,32 9,85 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 83.70 6.864 89.802.0 24 82.70 6.863 89.80 2.024 100,00 100,00 6,52 6,52 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN 1.621.071.3 45 1.542.336.24 6 1.537.449.3 44 1.458.258 .905 1.536.571.79 9 1.535.612 1.475.915.5 40 1.393.39 2.786 1.367.77 0.094 1.457.230. 403 79,25 82,73 89,56 93,59 96,40 -1,08 3,88 Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.800.0 00 30.550.0 00 35.300.0 00 33.92 3..000 41.906.9 00 16.500.0 00 29.900.0 00 35.075.0 00 33.85 9.224 41.90 6.869 99,94 95,07 99,93 98,07 98,62 23,26 22,85 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Rapat- rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.900.0 00 39.595.0 00 18.570.0 00 28.08 0.000 22.140.0 00 12.0.000 39.595.0 00 18.543.3 96 28.03 3.626 22.06 2.384 100 100,00 99,91 100,00 86,02 -6,13 -9,59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.13 1,000 10.969.7 00 14.14 4.537 10.27 0.829 99,30 93,63 -22,99 -27,39 Program Perencanaan ,Pengendalia n Dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaranan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.496.5 00 5.240.00 0 10.740.0 00 6.000. 000 5.200.00 0 13.460.2 50 5.240.00 0 10.731.7 80 5.994. 960 5.144. 506 94,29 98,46 91,56 97,94 98,03 -10,76 -9,89 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 3.768.00 0 3.300.00 0 4.000.00 0 4.000. 000 4.000.00 0 3.749.00 0 3.300.00 0 4.000.00 0 3.992. 440 3.976. 402 98,48 98,44 90,66 99,17 97,71 -10,72 -10,90 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2.476.00 0 3.600.00 0 3.200.0 0 4.000. 000 3.232.00 0 2.200.00 0 3.599.00 0 3.197.98 4 3.993. 700 32191 07 98,70 98,09 96,61 98,10 94,97 -2,43 -3,37 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja Dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 88.461.9 00 119.251.53897.023.718 45.99 1.000 15.818.5 00 75.975.1 83 118.218. 537 94.702.1 76 45.17 4.000 15.79 2.500 95,52 98,08 98,01 99,57 99,35 1,18 2,18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 46.98 8.000 64.385.9 00 46484 .100 63.65 7.800 99,51 99,26 0,44 0,19 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 45.99 1.000 15.818.5 00 45.17 4.000 15.79 2.500 98,08 98,01 99,95 99,88 -55,50 -55,23 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya 23.375.0 00 58.863.4 00 5.056.20 0 15.818.0 00 56.139.2 54 4.999. 995 100 93,88 273,86 250,98 Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelayanan Sosial Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di 29.838.8 00 22.506.2 90 23.415.0 00 23.50 0.000 25.000.0 00 27.706.0 50 22.506.2 00 23.404.5 42 23.46 0.704 24.95 5.381 99,84 95,12 97,70 99,30 86,91 0,68 -2,75 27 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pendampinga n Peningkatan Kualitas Pendidikan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait 6.475.00 0 14.925.0 00 17.750.0 00 18.00 0.000 16.502.7 00 6.461.25 0 14.925.0 00 17.725.4 30 17.71 5.350 16.45 9.861 99,28 99,59 99,33 98,64 100,00 3,52 2,26Pendampinga n Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 2.437.00 0 2.437.00 0 90,75 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelayanan Umum Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha 16.037.1 00 8.982.60 0 9.345.00 0 10.50 0.000 10.500.0 00 15.348.2 50 8.982.60 0 9.343.14 0 10.48 5.290 9.997. 730 99,67 99,45 99,44 98,99 96,60 -25,91 -26,49 Program Peningkatan Penyelengga raan Pemerintaha n Kecamatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan Penyelenggar aan Pemerintahan Desa/Kelurah an Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 22.820.0 00 25.370.0 00 20.300.0 00 21.00 0.000 19.533.9 00 18.950.7 00 25.070.0 00 20.284.6 28 20.95 0.964 19.46 3.871 95,15 97,84 99,48 99,02 79,98 -2,99 -7,12 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan 28 Program/ Kegiatan sesuai Peremndagri 90 Tahun 2019 Urusan/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024Angga ran Realis asi Pemberdayaan Desa Penyusunan Database Kecamatan Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.00.000 22.093.0 00 23.165.0 00 24.00 0.000 24.171.5 00 3.565.50 0 22.093.0 00 23.154.4 16 23.95 0.608 24.10 0.381 99,49 99,76 99,97 99,95 93,21 -7,72 -7,37 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembanguna n Daerah 14.775.0 01 14.696.0 00 96,78 Pendampinga n Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif 1.795.00 0 1.787.75 0 23,18 Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.582.00 0 3.175.00 0 9.35.000 9.500. 000 15.776.1 00 1.844.00 0 3.175.00 0 9.321.09 0 9.347. 370 15.36 3.173 11,81 100,00 99,88 99,70 99,38 29,51 120,60 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 39.050.0 00 35.770.0 00 39.840.0 00 42500 .000 55.881.6 00 33811.7 00 35.770.0 00 39.830.0 00 41.89 2.240 55.82 4.319 100 96,39 99,98 98,60 99,65 17,68 17,58 JUMLAH 1.772.038.9 51 1.827.196.77 3 1.912.92 7.127 1.875.503. 759 1.913.75 8.874 1.475.475.55 1 1.586.69 3.565 1.765.54 0.356 1.785.759 .065 1.838. 237.0 83, 29 Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Nanggulan dari tahun 2020 – 2024 memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
75. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
76. 2.SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
77. 3.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukkan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan kapanewon adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Nanggulan, maka kelompok sasaran layanan Kapanewon Nanggulan antara lain sebagai berikut:
a.Pemerintah desa
b.Masyarakat
c.Organisasi Perangkat Daerah Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kapanewon Nanggulan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komandi Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kapanewon 2.1.4.1 Mitra Perangkat daerah dalam Pelayanan Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Dalam rangka meningkatan Pelayanan di wilayah Kapanewon Nanggulan serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon 30 Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layananan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan diwilayah Kapanewon Nanggulan meliputi :
a.Koramil.
b.Kapolsek dalam rangka menjaga kemanan Masyarakat diwilayah
c.Kalurahan dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan. 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kapanewon Nanggulan perannya belum ada. 2.1.5 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah. Kerjasama Sister Province antara provinsi Gyeongsangbuk-do (Korsel) dgn Provinsi DIY (INA) mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kerjasama dalam bidang:
1. 1.Program peningkatan pendapatan:
a.Saemaul Jamur Center
b.Pengeringan Padi Saemaul
c.Kolam percontohan Saemaul
1. 2.Program pelatihan:
a.Pelatihan Saemaul: - Pelatihan pengenalan gerakan Saemaul Undong - Pelatihan penerapan gerakan Saemaul Undong : gotong-royong renovasi TK/PAUD, kompetisi Saemaul dll
b.Pelatihan pertanian: - Pelatihan Budidaya Jamur, budidaya ikan, peternakan dll
c.Pelatihan IT dan Kebudayaan: - Pelatihan Ms Office - Pelatihan Bahasa Korea - Pelatihan Taekwondo 31
1. 3.Program lingkungan: Bantuan material perbaikan dan pembangunan di 5 Kalurahan 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Derangkat Daerah 2,1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk merancang perencanaan pembangunan. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan seperti teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan pilihan- pilihan yang ada, melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya di daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata, meningkatkan peluang kerja, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan. Berbagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa 32 yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kapanewon Nanggulan yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada:
2. 1.Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
3. 2.Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahterakan masyaraakat.
4. 3.Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
5. 4.Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar
6. 5.Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon
7. 6.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan
8. 7.Adanya peluang pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan 2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Nanggulan adalah : Isu Strategis Kabupaten
9. 1.Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal
10. 2.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air 33
11. 3.Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim
12. 4.Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
13. 5.Kurangnya Infrastruktur Wilayah
14. 6.Alih Fungsi Lahan
15. 7.Pembangunan SDM Belum Kompetitif
16. 8.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah
17. 9.Meningkatnya Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.:
18. 1.Faktor internal yang mempengaruhi:
a.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
b.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
c.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
d.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
1. 2.Faktor eksternal yang mempengaruhi:
a.Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Nanggulan,
b.Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif 34
c.Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar;
d.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
e.Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal;
f.Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Nanggulan (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) ;
g.Tingginya kasus leptospirosis di wilayah Kapanewon Nanggulan;
h.Tingginya kasus penyandang kesehatan mental;
i.Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air.
j.Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi
k.Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit yang ada di masyarakat.
l.Banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman maupun wisata kuliner. Alih fungsi lahan ini tidak mengindahkan Ruang terbuka hijau sehinga mengganggu ketahanan pangan dimana Pemerintah Pusat menggalakan ketahanan pangan di tingkat Kalurahan/kelurahan.
m.Kurangnya koordinasi antara Pusat dan Daerah sehingga di daerah masih ada kesalahpahaman. Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari Masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi public menyikap dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon progo dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut: 35
1. 1.Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. 2.Kompetensi sumber daya aparatur Kapanewon dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.
3. 3.Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative.
4. 4.Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kapanewon maupun Kelurahan.
5. 5.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
6. 6.Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kapanewon dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. 7.Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan Aspek Kajian Capaian/ kondisi saat Ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (kewenangan SKPD) Eksternal (di luar kewenangan SKPD) 1 2 3 4 5 6 • Gambaran Pelayanan Kapanewon • Gambaran Penyelenggaraa n pemerinatahan ▪ Pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan pelayanan umum berjalan ▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan ▪ Keterbatasan anggaran ▪ SDM karyawan Kapanewon ▪ Sarana dan prasarana ▪ Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) ▪ Kebijakan dari Kabupaten ▪ APBD ▪ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan 36 Kapanewon dengan lancar ▪ Pembinaan penyelenggaraan berjalan dengan lancar pemerintahan desa berjalan dengan lancar ▪ Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan ▪ Penyusunan data base Kapanewon sudah berjalan belum maksimal ▪ Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan ▪ Pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga ▪ Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan ▪ Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan ▪ Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan yang mempunyai fungsi dan tugas pokok ▪ DPA OPD Kabupaten ▪ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon ▪ Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal ▪ Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal ▪ Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat. ▪ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD ▪ Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa ▪ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung ▪ Munculnya konflik yang disebabkan adanya penambangan pasir ▪ Terdapat lokasi- lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban ▪ Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi. ▪ Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan 37 pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahrerakan masyaraakat. ▪ Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar ▪ Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon ▪ Adanya peluangan pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan Kajian terhadap RTRW ▪ Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW • UU TR No.26 Tahun 2006 • Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 • Anggaran • Personil • Sarana prasarana • Kebijakan Bupati ▪ Kemampuan pesonil Kapanewon terbatas ▪ Anggaran tidak ada Berdasarkan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2025-2029 adalah:
8. 1.Optimalisasi tata kelola data Tata kelola data pembangunan sangat penting karena data merupakan dasar utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembang unan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi diantaranya : data yang ada tidak muthakir dan terdapat perbedaan data antar instansi pemerintah hal ini disebabkan karena standar pengambilan/pengumpulan data yang berbeda-beda, serta data yang belum seluruhnya terintegrasi.
9. 2.Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional. 38
10. 3.Optimalisasi penelitian dan riset daerah Optimalisasi penelitian dan riset di daerah sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya, penelitian dan riset sering kali berjalan secara parsial tanpa adanya sinergi yang kuat karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, sector swasta,dan masyarakat. Penelitian dan riset menjadi alat strategis yang digunakanpemerintah daerah untuk memecahkan permasalahan daerah.
11. 4.Peningkatan Inovasi daerah Inovasi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Namun tantangan yang ada yaitu masih kurangnya ekosistem inovasi yang terintegrasi. Inovasi tidak bisa tumbuh sendirian; ia membutuhkan kolaborasi antara empat pilar utama, yaitu: pemerintah daerah,akademisi (perguruan tinggi), sektor swasta, dan komunitas masyarakat Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.” 39 Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :
12. 1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
13. 2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
14. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
15. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis”. Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Nanggulan masuk dalam Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan mendukung infrastruktur strategis seperti bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) dan koridor ekonomi terkait. Kapanewon Nanggulan menjadi penyokong utama Wates dengan fungsi permukiman dan pelayanan lingkungan A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 40 Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Kapanewon Nanggulan masuk hirarkhi kawasan minapolitan. Terkait dengan Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten pada sistem pusat kegiatan, Kapanewon Nanggulan masuk dalam kategori sebagai pusat kegiatan lingkungan, dimana dapat melayani kegiatan tingkat Kabupaten. Kawasan ini fungsi pelayanannya menjadi kawasan perikanan, pertanian dan agropolitan. Nanggulan juga dikembangkan sebagai sistem perdesaan dan pusat permukiman. Pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang akan di bangun di Nanggulan adalah berupa jaringan jalan bagian dari Yogyakarta – Nanggulan, dan Sentolo-Nanggulan-Kalibawang. Jaringan prasarana yang ada di Nanggulan adalah terminal tipe C yang berlokasi di Kalurahan Kembang. Nanggulan juga dijadikan tempat evakuasi bencana alam geologi berupa gerakan tanah. Pembangunan ruang terbuka hijau yang merupakan kebijakan Pemerintah kabupaten, juga merupakan bagian dari Wilayah Nanggulan yang harus segera direalisasikan yang sesusi dengan RTRW terletak di Kalurahan Jatisarono. Kawasan yang telah dipetakan seluas 7.160 H di Nanggulan merupakan kawasan minapolitan yang tebarannya ada di kalurahan; Jatisarono, Kembang, Tanjung dan Wijimulyo. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa jalan Kabupaten, telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan pembangunan jalan lingkar Kapanewon yang dilewatkan Padukuhan Grubuk Kalurahan Jatisarono samapai Kalurahan Wijimulyo Pelayanan Kapanewon Nanggulan terhadap masarakat atas sosialisasi RTRW dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Nanggulan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong

(1)
(2)(3) (4) (5) 41 No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah • Kurang tersosialisasin ya Perda RTRW • Keterbatasan SDM • RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan • Telah memiliki Perda RTRW • Desa Tanjungharjo dan Desa Jatisarono dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan Minapolitan Zonasi Kawasan rawan bencana • Adanya pemukiman dan kegiatan budidaya yang berada di Kawasan bencana alam • Prasarana dan sarana penanggulang an bencana yang yang masih terbatas • Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional Kapanewon Nanggulan dengan topografi sedang ,dan sebagaian pegunungan, banjir juga sering terjadi akibat limpasan air hujan yang tidak dapat segera mengalir ke drainase atau sungai yang tidak optimal. Intensitas curah hujan yang tinggi selama musim hujan berdampak pada frekuensi banjir Hampir setiap musim hujan, menyebabkan kerugian di berbagai sektor, terutama di sektor jasa, pertanian, dan perikanan Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim Belum tercapainya SDGs Sustainable Development Goals 17 indikator penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Mitigasi Bencana Alam Banjir Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Belum tercapainya SDGs Sustainable Development Goals 17 indikator Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia, yang menandakan bahwa hilirisasi perlu dilanjutkan di Indonesia untuk nilai tambah yang lebih besar Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Tantangan Transisi Energi, Belum optimalnya pemanfaatan 42 namun Ada Peluang Untuk Pemerataan sehingga perlu adanya national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau dan perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan. teknologi dalam pengembangan sektor pertanian Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global yang berarti bahwa produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral yang berarti sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong – kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin

1.Tantangan Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Nanggulan adalah :

a.Belum terwujudkanya sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan antar pemangku kepentingan atas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
b.Masih banyaknya aparatur kalurahan yang kurang kompenten, sehingga menuntut Kapanewon untuk mampu mewujudkan aparatur pemerintah kapanewon yang kompeten agar mampu melaksanakan tugas dengan baik dan akuntabel, dengan pelaksanaan tugas yang baik ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa. 43
c.Tuntutan pelayanan prima bagi masyarakat, sehingga sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten bagi Kapanewon Nanggulan untuk pengadaan sarana dan prasaarana yang memadahi dan memenuhi standar pelayanan.
d.Adanya tuntutan warga masyarakat atas keinginan terwujudkan perkantoran Kapanewon Nanggulan yang representatif dan membanggakan bagi masyarakat Nanggulan, didorong pada waktu yang akan datang Nanggulan sesuai dengan RTRW merupakan wilayah yang dilalui jalur kawasan strategis pariwisata nasional
e.Perlunya pemenuhan Pegawai Negeri Sipil yang kompenten sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat serta memiliki daya adaftif terhadap pemanfatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
f.Perlunya dukungan kebijakan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, agar Kapanewon Nanggulan dapat merespon perubahan yang cepat atas perilaku sosial akibat perkembangan teknologi yang berdampak pada pergeseran nilai, cara pandang berkebangsaan dan timbulnya kerentanan keamanan.
1. 2.Peluang Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Nanggulan, yaitu :
a.Panewu beserta seluruh perangkatnya diberikan kewenangan atributif oleh perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
b.Panewu diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan Bupati dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. 44
c.Kapanewon Nanggulan diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
d.Kapanewon Nanggulan dilengkapi dengan perangkat teknologi dan informasi serta jaringan internet, sehingga dapat melaksanakan ketugasan dengan baik dan pemanfaatan teknologi.
e.Terlaksananya pembangunan sarana transprtasi dan irigasi yang merata di wilayah Kapanewon Nanggulan, sehingga mampu meningkatkan usaha di sektor jasa dan usaha pertanian serta mampu menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman
f.Pertumbuhan kota Nanggulan yang cukup signifikan, sehinga berdampak pada pertumbuhan perekonomian; di bidang jasa perdagangan dan kuliner.
g.Adanya kebijakan pembukaan lahan baru pertanian di Padukuhan Brangkal Kalurahan Banyuroto seluas 13 Hektar dan di Padukuhan Tanggul Angin Kalurahan Tanjungharjo seluas 8 Hektar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produksi pangan di Kapanewon Nanggulan.
h.Adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan wisata kuliner, sehingga akan mengurangi ketersediaan pangan dan mata pencaharian petani berkurang. Banyaknya alih fungsi lahan ini juga menyebabkan permasalahan baru terkait dengan regulasi yang saat ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bahwa kapanewon Nanggulan merupakan lahan sawah yang dilindungi Regulasi belum berfungsi dengan maksimal ini dibuktikan masih ada investor yang masuk walaupun lahan tersebut merupakan lahan hijau. 45 a) Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Nanggulan. b) Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Nanggulan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD TAhun 2025 – 2029 maka Bersama itu pula Tujuan Rencanan Strategis Kapanewon Nanggulan menyesuauiakan mengikuti tujuan Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Nanggulan sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Nanggulan adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” 46 3.1.2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Nanggulan dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
1. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. 2.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3. 3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Nanggulan dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini : Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2025-2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,85 86,90 86,95 87.00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemerintah Daerah Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66 ) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80-90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas Pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0i 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 87.241 87.291 87.341 87.391 87.441 87.491 47 3.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Penuangan strategi dapat dilakukan sekaligus dalam pentahapan sesuai tabel sebagai berikut: Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Tahun 2030 Tahap I Tahap II Yahap III Tahap IV Tahap V 2026 2027 2028 2029 2030 Konsolidasi pondasi/ persiapan Penguatan Kapasitas Pemantapan Implementasi Integrasi dan Inovasi Konsolidasi dan Keberlanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola Kapanewon dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis dan SOP, Pemetaan kondisi awal akuntabilitas dan SPIP, Sosialisasi serta pelatihan aparatur, dan penerapan Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui implementasi SAKIP secarakonsisten diseluruh perangkat daerah dan kapanewon, Pengembangan instrument monitoring serta evaluasi internal, pelatihan lanjutan terkait manajemen risiko, audit internal dan integritas aparatur, serta penguatan koodinasi antar perangkat daerah Melakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil implementasi tahun sebelumnya melalui audit internal, reviu kinerja, serta evaluasi SAKIP diserta peningkatan maturitas SPIP tindak lanjut rekemendasi BPK/Inspektorat, Optimalisasi layanan digital kapanewon untuk transparansi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan budaya kinerja dan pengendalianinternal Integritas akuntabilitas dengan system keuangan, perencanaan dan pengendalian internal melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan kapanewon serta Evaluasi capaian sasaran (SAKIP, SPIP) dan tata kelola kapanewon dilakukan secara menyeluruh didokumentasikan melalui praktik baik dan rekomendasi kebijakan diperkuat dengan penguatan kelembagaan serta regulasi untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan serta dipublikasikan 48 awal aplikasi pelaporan kinerja berbasis elektronik dengan kapanewon dalam perencanaan pelaporan dan pengendalian di level operasional pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik Strategi pembangunan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut 3.1.3 Arah Kebijakan Renstra Arah kebijakan Renstra PD 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Nangglan, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2.2 sebagaimana berikut. : 49 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Mengoptimalkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Pemberian layanan internal kepada perangkat daerah Pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Mengoptimalkan sistem pelayanan umum Pemerintah bertujuan untuk menciptakan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan - Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon - Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 50 Program dan Kegiatan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi: A. Rencana Program Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2025 - 2029 antara lain:
4. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
6. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
7. 4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
8. 5.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9. 6.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
10. 7.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan A. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 51 Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai. Secara lebih lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kapanewon Nanggulan Tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Rancangan Awal Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Tabel. 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Kode Bidang Urusan Program Indikator Outcame/Output Satuan Beseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kegiatan Priotitas Utama Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*) Autcame: Meningkatnya realisasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100,00 100,00 30.000.00 0 100,00 100.000.0 00 100,00 23.438.5 56 100,00 24.288. 923 100,00 24.28 8.923 100,00 24.28 8.923 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Output Kegiatan: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan pelaksanaan sub kegiatan dokumen 1 1 Gelar Budaya Jogya Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogya Laporan 1 1 4 01 SEKRETARIAN DAERAH 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN % 100,00 100,00 20.184.60 0 100,00 22.562.00 0 100,00 9.375.42 2 100.00 9.715.5 69 100.00 9.715. 569 100.00 9,715. 569 52 Kode Bidang Urusan Program Indikator Outcame/Output Satuan Beseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kegiatan Priotitas Utama Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*} Outcame : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan sub kegiatan Dokumen 1 1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren/ dan Kalurahan/ Kelurahan yang didampingi Laporan 3 3 20.184.60 0 100,00 22.562.00 0 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA % 100,00 100,00 2.014.196. 259 100.00 2.065.375. 260 100.00 2.062.32 6.332 100.00 2.082.9 49.595 100.00 2.103. 779.0 90 100.00 2.124. 816.8 80 Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat tinggi % 100 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Autcame: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan Dokumen 2 2 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 3 3 6.596.499 2 4.490.700 2 4.500.00 0 2 4.500.0 00 2 4.500. 000 2 4.500. 000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan 21 21 3.700.000 21 3.796.200 21 3.800.00 0 21 3.800.0 00 21 3.800. 000 21 3.800. 000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Autcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan Dokumen 3 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN umlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/Bul 21 21 1.764.025. 21 1.763684 21 1.800.00 21 1.800.0 21 1.800. 21 1.800. 53 Kode Bidang Urusan Program Indikator Outcame/Output Satuan Beseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kegiatan Priotitas Utama Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Tunjangan ASN an 432 0.000 00.000 000.0 00 000.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 12 12 30.656.90 0 12 27.383.70 0 12 27.400.0 00 12 27.400. 000 12 27.40 0.000 12 27.40 0.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD Laporan 14 14 3.014.400 14 3.030.300 14 3.100.00 0 14 3.100.0 00 14 3.100. 000 14 3.100. 000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan Laporan 2 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor Paket 4 4 8.964.800 4 9.211.900 4 9.500.00 0 4 9.500.0 00 4 9.500. 000 4 9.500. 000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 16.390.00 0 12 27.100.00 0 12 27.200.0 00 12 27.200. 000 12 27.20 0.000 12 27.20 0.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan Dokumen 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana an Prasarana Gedung Kantor atau Bangud nan Lainnya yang Disediakan unit 3 3 0 5 20.289.00 0 5 20.000.0 00 5 20.000. 000 5 20.00 0.000 5 20.00 0.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan Subkegiatan Dokumen 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 19.996.36 6 12 16.786.01 6 12 18.000.0 00 12 18.000. 000 12 18.00 0.000 12 18.00 0.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Laporan 12 12 95.694.01 2 12 119.296.7 60 12 120.000. 000 12 18.000. 000 12 18.00 0.000 12 18.00 0.000 54 Kode Bidang Urusan Program Indikator Outcame/Output Satuan Beseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kegiatan Priotitas Utama Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 9 9 47.027.55 0 9 48.656.70 0 9 48.800.0 00 9 48.800. 000 9 48.80 0.000 9 48.80 0.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 2 2 3.499.900 3 10.269.90 0 3 10.300.0 00 3 10.300. 000 3 10.30 0.000 3 10.30 0.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 28 28 12.068.50 0 3 11.233.20 0 3 12.000.0 00 3 12.000. 000 3 12.00 0.000 3 12.00 0.000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK % 100,00 100,00 35.243.80 0 100.00 59.923.84 0 100.00 65.056.2 71 100.00 67.032. 649 100.00 69.82 5.234 100.00 72.05 6.444 Outcome: Meningkatnya kualitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan public Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan Non Perizinan % 10 10 Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 6 6 11.238.90 0 6 39.039.44 0 6 39.000.0 00 6 39.000. 000 6 39.00 0.000 6 39.00 0.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Jumlah Dokumen Peningkatan Dokumen 8 8 17.440.00 0 8 13.597.50 0 8 13.000.0 00 8 13.000. 000 8 13.00 0.000 8 13.00 0.000 55 Kode Bidang Urusan Program Indikator Outcame/Output Satuan Beseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kegiatan Priotitas Utama Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Tingkat Kecamatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dokumen 1 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Laporan 7 7 6.564.900 7 7.286.900 7 7.300.00 0 7 7.300.0 00 7 7.300. 000 7 7.300. 000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN % 100,00 100,00 17.845.00 0 100.00 13.353.90 0 100.00 14.497.6 51 100.00 14.938. 082 100.00 15.56 0.403 100.00 16.05 7.623 Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 17.845.00 0 1 13.353.90 0 1 14.497.6 51 1 14.938. 082 1 15.56 0.403 1 16.05 7.623 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 17.845.00 0 6 13.353.90 0 6 14.497.6 51 6 14.938. 082 6 15.56 0.403 6 16.05 7.623 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % 100,00 100,00 41.329.80 0 100.00 41.164.50 0 100.00 44.690.2 08 100.00 46.047. 875 100.00 47.96 6.233 100.00 49.49 8.959 Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Orang 75 75 7.926.600 70 9.251.300 70 9.300.00 0 70 9.300.0 00 70 9.300. 000 70 9.300. 000 56 Kode Bidang Urusan Program Indikator Outcame/Output Satuan Beseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kegiatan Priotitas Utama Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Terget Pagu Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 6 6 33.403.20 0 6 31.913.20 0 6 32.000.0 00 6 32.000. 000 6 32.00 0.000 6 32.00 0.000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KALURAHAN % 100,00 100,00 14.039.80 0 100.00 10.730.50 0 100.00 11.649.5 59 100.00 12.003. 467 100.00 12.50 3.532 100.00 12.90 3.072 Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 14.039.80 0 100.00 10.730.50 0 100.00 11.649.5 59 100.00 12.003. 467 100.00 12.50 3.532 100.00 12.90 3.072 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 14.039.80 0 1 10.730.50 0 1 11.649.5 59 1 12.003. 467 1 12.50 3.532 1 12.90 3.072 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 14.039.80 0 6 10.730.50 0 6 11.649.5 59 6 12.003. 467 6 12.50 3.532 6 12.90 3.072 Selain program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan diatas, terdapat program prioritas selama 5 tahun yaitu pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang mendesak yang meliputi ; pembangunan parkir tamu dan parkir karyawan, pembangunan ruang penjaga malam, perbaikan rumah dinas, pembangunan gudang dan rehap pendopo. Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) Nihil Nihil Nihil 57 Tabel Indikator Kinerja Kunci No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIHIL 58 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kapanewon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kapanewon Nanggulan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusunberdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Nanggulan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: 59 Tabel 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah PD Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,85 86,90 86,95 87.00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda Nilai A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66 ) Indeks Maturitas SPIP Pemda Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0- 3,0i 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 87.24 1 87.291 87.341 87.391 87.441 87.491 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. NIHIL 60 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah Tabel : 4.2.2. 14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL 61
1.Berbasis pada Akuntabilitas Kinerja. setiap tahapan pelaksanaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup laporan penggunaan anggaran, progres pencapaian fisik dan keuangan, serta hasil kerja yang sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
2.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Renstra harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Nanggulan.
3.Sinergi dan Kolaborasi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi, baik antar-unit kerja di internal Bapperida maupun dengan instansi eksternal dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan tidak ada tumpeng tindih program dan setiap upaya saling bersinergi mendukung dalam pencapaian tujuan bersama.
4.Keterbukaan dan Partisipasi Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari public dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Selain itu juga Kapanewon senantiasa mendorong 62 penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra dan masyarakat, baik berbagi informasi terkait dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan terkini. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :
1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspeky ang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi- misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam 63 perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Bapperida. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Bapperida. Kegiatan yang harus dilakukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini 64 harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur.
3.Sistem Pelaporan Berjenjang. Pengendalian dan evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang disampaikan secara berjenjang, dari tingkat subkegiatan hingga ke kepala Perangkat Daerah. Laporan ini menjadi sumber informasi untuk manajemen internal dan juga pihak eksternal. Laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan Rencana Kerja Tahunan (Renja) di tahun berikutnya, memastikan adanya kesinambungan perencanaan.
4.Meningkatkan Kualitas Berkelanjutan. Hasil dari proses ini akan menjadi umpan balik yangsist ematis untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Nanggulan, 18 September 2025 Panewu Nanggulan, Ir. ST. HARYOTO, MMA. NIP. 196709101996031004 65 Lampiran :
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan
4.Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan 66 Lampiran 1 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah Indikator: Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Nilai SPIP Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelayanan Non Perizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 67 LAMPIRAN 2 METADATA INDIKATOR KINERJA KAPANEWON NANGGULAN 2025 – 2030 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintaha n dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Kepuasan Masyarak at Nilai 86, 85 86, 90 86,9 5 87.0 0 87,0 5 87, 10 Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerinta h Daerah (AKIP) Pemerinta h Daerah Nilai A (84, 2) A (85, 3) A (86, 4) A (87, 5) A (88, 1) A (88, 66) Indeks Maturitas SPIP Pemerinta h Daerah Nilai 3,2 2 3,2 3 3,24 3,25 3,26 3,2 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predika t A (>8 0- 90) A (>8 0- 90) A (>80 -90) A (>80 -90) A (>80 -90) A (>8 0- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggar aan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) Nilai 87.2 41 87.2 91 87.34 1 87.39 1 87.44 1 87.4 91 68 No Sasaran OPD IKU OPD Satu an Cara Perhitung an Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke- Ket 2024 202 5 202 6 202 7 202 8 2029 203 0 1 Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n Indeks Kepua san Masya rakat (IKM) Nilai Perhitung an IKM secara Mandiri 86,053 86, 103 86, 153 86,2 03 86, 253 86,30 3 86, 353 2 Meningkat nya akuntabilit as kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Peran gkat Daera h Predi kat Penilaian Kementeri an PAN dan RB A (>80-90) A (>8 0- 90) A (>8 0- 90) A (>80 -90) A (>8 0- 90) A (>80- 90) A (>8 0- 90) 3 Meningkat nya kualitas pengendal ian internal perangkat daerah Nilai SPIP Peran gkat Daera h Nilai Nilai struktur dan proses SPIP 2,0-3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 2,0- 3,0 3,0 - 4,0 69 LAMPIRAN 3 METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM KAPANEWON NANGGULAN 2025-2030 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah realisasi non perizinan 900 925 950 1000 1025 1050 1075 Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 900 925 950 1000 1025 1050 1075 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon 2 2 2 2 2 2 2 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember Program Penyelenggaraan Urusan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Persentase Penanganan Gangguan % (Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan 100 100 100 100 100 100 100 70 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pemerintahan Umum umum TRANTIBUM TRANTIBUM) x 100 % Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani 7 6 5 4 3 2 1 Jumlah Gangguan TRANTIBUM 7 6 5 4 3 2 1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 71 No Program Outcome Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Realisasi Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 iii DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………………. ii Daftar Isi …………………..…………………………………………………….. iii Daftar Tabel ……………………..………………………………………………… iv Daftar Tabel ……………………….…………………………………………… v BAB I PENDAHULUAN ……………………………….…………………………… 1
1.Latar Belakang …………………….………………………………. 1
2.Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………. 2
3.Maksud dan Tujuan …………………………………………………. 4
4.Sistematika Penulisan ………………………………………………. 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH …………………………………………………… 6
1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………. 6 1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ……….………… 6 1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………… 11 1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………. 15 1.4 Kelompok Sasaran Layanan ………………………………….. 34 1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Layanan ……………………….. 34 1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD …………… 34
2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ………………….. 34 2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ……….……………… 34 2.2 Isu Strategis …………………………………………………….. 36 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………….. 39
1.Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029……………… 39
2.Stategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ……………………………….. 41 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……………………..…………… 45
1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ……………….………………… 45
2.Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan ………………………………… 53 BAB V PENUTUP ……………………………………………………….………………. 57
1.Kaedah Pelaksanaan ………………………………………………………….. 57
2.Pengendalian dan Evaluasi ……………..…………………………………… 57 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1.2.1 Keadaan Formasi dan Bezetting ……………………………… 11 Tabel 2.2.2.2 Tingkat pendidikan pegawai …………………………………….. 12 Tabel 2.1.2.3 Penyebaran pangkat dan golongan ………………………………. 13 Tabel 2.1.2.4 Pendidikan Terakhir Pejabat Struktural ………………………… 13 Tabel 2.1.2.5 Aparat Kapanewon yang mendapatkan diklat ………………… 14 Tabel 2.1.2.6 Kelengkapan sarana dan prasarana …………………………. 14 Tabel 2.1.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan 2020-2024….………………….………. 16 Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan realisasi pendanaan 2020-2024 ………………. 18 Tabel 2.2.2.1 Penentuan isu strategis ……………………………………… 37 Tabel 3.1.1 Tujuan sasaran perangkat daerah ……………………………. 40 Tabel 3.2.1 Penahapan Renstra Tahun 2025-2029 ……………………………. 41 Tabel 3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 ………………………. 43 Tabel 4.1.1 Rencana program kegiatan sub kegiatan dan pendanaan …… 46 Tabel 4.2 Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung pembangunan Daerah ………………………………………………………….. 53 Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) …………………………………. 54 Tabel 4.2.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) ……………………………………… 54 Tabel 4.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ……………………………………………………………….. 55 Tabel 4.2.2.3 Indikator Kinerja Program (IKP) ……………………………………. 55 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 v DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan alur rancangan renstra 2025-2029 ………………….. 2 Gambar 2.1 Struktur organisasi ……………………………………………….. 10 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 1 Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 2 Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota. Peran strategis adalah sebagai instrument kapanewon dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan alur Rancangan Akhir Renstra Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Landasan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2 0 2 5 - 2 0 2 9 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 3
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi, pelaksanaan, Rencana Pembangunan Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8.Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9.Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022); ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 4
12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
13.Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029;
14.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
15.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Samigaluh adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Samigaluh adalah :
1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025- 2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kulon Progo;
2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kapanewon Samigaluh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 5 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. . BAB ini berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggara bidang urusan, target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 6 2.1.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dasar tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Bupati No 42 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah . Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tugas Kapanewon:

a.penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b.pelayanan publik;
c.pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
d.penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon Fungsi Kapanewon:
a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 7
d.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e.Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/atau Kelurahan;
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan kegiatan Kapanewon;
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh, sesuai Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan terdiri dari :
a.Panewu;
b.Sekretariat; terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Jawatan Praja;
d.Jawatan Keamanan;
e.Jawatan Kemakmuran;
f.Jawatan Sosial;
g.Jawatan Pelayanan Umum. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 8 Gambaran secara singkat mengenai struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh dapat di jelaskan pada uraian di bawah ini:
1. 1.Panewu Fungsi Panewu melaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Tugas Panewu:
a.Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan;
b.Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
c.Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
d.Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat;
e.Mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan;
1. 2.Panewu Anom, dibantu oleh : Kepala Sub Bagian Umum, yang bertugas memimpin dan mengarahkan staf dengan spesifikasi jabatan: 1) Pengadministrasi umum secretariat 2) Pengadministrasi barang sekretariat Hubungan kerja antara Kapanewon dengan lembaga/ instansi antarai lain bersifat:
a.Kapanewon dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
b.Kapanewon dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
c.Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
d.Kapanewon dengan Kelurahan bersifat hirarki. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 9 Dalam melaksanakan tugas, Panewu dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya menerapkan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi sesuai bidang tugas masing-masing. Adapun tugas masing unsur organisasi Kapanewon sebagaimana Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan adalah sebagai berikut:
a.Sekretariat Sekretriat Kapanewon mempunyai fungsi pelaksana urusan umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sehingga sekretariat mempunyai tugas:
1. 1.Melaksanakan urusan umum;
2. 2.Melaksanakan kegaiatan keuangan;
3. 3.Mengoordinasikan tugas jawatan; dan
4. 4.Melaksanakan tugas lain yang di berikan Panewu berkaitan dengan bidang tugasnya.
b.Jawatan Praja; Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan dan pelaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.
c.Jawatan Keamanan; Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta menyiapkan rekomendasi.
d.Jawatan Kemakmuran; Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup.
e.Jawatan sosial; Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi kesejahteraan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, fasilitasi ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 10 kegiataan keagamaan, pendidikan, kebudayaan kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga.
f.Jawatan Pelayanan Umum Jawaatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap warga masyarakat.
g.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kapanewon sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Kapanewon terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panewu
4. 4.Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
5. 5.Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan. Struktur organisasi Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 tahun 2024 adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Samigaluh ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 11 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian disebut Pegawai adalah sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh, pada saat ini berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Adapun kondisi selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Formasi Pegawai: Dalam hal kepegawaian terutama masalah kecukupan pegawai untuk Kapanewon Samigaluh mengalami kekurangan sebanyak (sembilan) orang. Formasi seharusnya adalah 30 (tiga puluh) orang sementara bezettingnya terdapat 21 (dua puluh satu) orang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan Formasi dan Bezetting KapanewonSamigaluh dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1.2.1 Keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Samigaluh No Unit Formasi Bezetting Ket. 1 2 3 4 5
6. 1.Panewu 1 1 0
7. 2.Panewu anom 1 1 0
8. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5 2 -3 4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 4 3 -1
9. 4.Jawatan praja 3 3 0
10. 5.Jawatan Kemakmuran 4 3 -1
11. 6.Jawatan Sosial 3 3 0
12. 7.Jawatan Pelayanan Umum 4 3 -1
13. 8.Jawatan keamanan 5 2 -3 Jumlah 30 20 -9 Sumber: Data Kapanewon Samigaluh tahun 2025 Dari data di atas terlihat bahwa Subbag Umum dan Kepegawaian belum memenuhi formasi atau kekurangan 3 personil. Subbag Perencanaan dan Keuangan belum sesuai formasi atau kekurangan 1 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 12 personil. Jawatan Kemakmuran belum sesuai formasi atau kekurangan 1 personil. Jawatan Pelayanan Umum belum sesuai formasi atau kekurangan 1 personil. Jawatan Keamanan belum sesuai formasi atau kekurangan 3 personil. Tingkat Pendidikan ASN di KapanewonSamigaluh: Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai KapanewonSamigaluh sangat bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Pasca Sarjana (S2), Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut: Sumber: Data KapanewonSamigaluh tahun 2025 Data tersebut di atas menjelaskan bahwa ASN di Kapanewon Samigaluh berpendidikan S2 sebanyak 1 orang S1 sebanyak 8 orang D III sebanyak 3 dan SLTA sederajat sebanyak 6 orang, SLTP sederajat sebanyak 2 orang dan SD sederajat sebanyak 1 orang. Penyebaran Pangkat dan Golongan ASN di KapanewonSamigaluh : Dari 21 (dua puluh satu) orang pegawai di Kantor Kapanewon Samigaluh, penyebaran pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SD SLTP SLTA D I D II D III D IV S1 S2 Tabel 2.1.2.2 Tingkat Pendidikan Jumlah ASN ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 13 Sumber: Data Kapanewon Samigaluh 2025 Data di atas memperlihatkan bahwa ASN di Kapanewon Samigaluh menempati Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 13 orang dan Golongan II sebanyak 6 orang. Penyebaran Jabatan Struktural dan Basic Pendidikan di Kapanewon Samigaluh: Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural KapanewonSamigaluh berlatar belakang pendidikan sarjana. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.1.2.4 Pendidikan Terakhir Pejabat Sruktural Kapanewon Samigaluh No. Pangkat / Golongan Tingkat Pendidikan 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Panewu Panewu Anom Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kepala Jawatan Praja Kepala Jawatan Keamanan Kepala Jawatan Kemakmuran Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kepala Jawatan Sosial Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana (S1) Sarjana (S1) Sarjana (S1) Sarjana (S1) Diploma (D3) Sarjana (S1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d Tabel 2.1.2.3 Pangkat/Golongan Jumlah ASN ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 14 Diklat Bagi Aparat di KapanewonSamigaluh: Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti program tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: Tabel 2.1.2.5 Aparat Kapanewon yang mendapatkan Diklat/bimtek/kursus No Jenis Yang pernah mengikuti Keadaan yang Seharusnya 1 2 3 4
14. 1.Perencanaan dan Keuangan Daerah 1 1
15. 2.Diklat PIM IV 4 4
16. 4.Diklat PIM III 2 2
17. 5.JDI 1 1
18. 6.Perpustakaan 1 1
19. 7.Komputer 1 2
20. 8.Bendaharawan 1 2
21. 9.Kearsipan 1 5
22. 10.Lain-lain 1 2 Sumber: Data Kapanewon Samigaluh tahun 2025 Asset/ Perlengkapan Asset untuk pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon Samigaluh dapat di perhatikan pada data berikut ini : Tabel 2.1.2.6 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kapanewon Samigaluh No. Jenis Barang Yang ada Yang diharapkan Keterangan
23. 1.Gedung kantor 3 3 Rusak Ringan
24. 2.Gedung Pendopo 1 1 Rusak Ringan
25. 3.Gedung Mushola 1 1 Rusak Ringan 4. Gedung Rumah Dinas Panewu 1 1 Rusak Ringan
26. 5.Tempat parker 1 2 Baik 6. Bangunan tempat merokok 1 1 Baik 7. Bangunan Museum Bom 1 1 Rusak Ringan
27. 8.Komputer/PC 3 4 Rusak Ringan (1), Baik (2) ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 15
28. 9.Meja computer 3 4 Baik
29. 10.Mobil 1 2 Baik
30. 11.Sepeda motor 7 7 Baik
31. 12.Mesin ketik 1 1 Rusak ringan
32. 13.Wireless amplifie 2 2 Baik
33. 14.LCD/ Proyektor 3 3 Baik (2), rusak ringan (1) 15. Laptop/Noteboo k 7 8 Baik (4), rusak ringan (3)
34. 16.Genset 3 3 Kondisi baik
35. 17.TV 29 inc 1 1 Baik 18. Kursi tunggu pelayanan 4 4 Baik 19. 20. Meja resepsionis 3 3 Baik
36. 21.Filling cabinet 7 7 Baik (5), rusak ringan (2)
37. 22.Handy Talky ( HT 5 5 Baik (2) rusak ringan (3)
38. 23.Camera 2 2 Baik Sumber: Data Kapanewon Samigaluh 2025 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian kinerja Perangkat periode 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 16 Tabel 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Samigaluh Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja PD Satuan Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2020-2022 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 79,26 85,82 81,26 - - 80,14 85,82 80,91 - - 85,82:85,82 85,85:85,82 81,26:80,26 - - 2 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 - - 100 100 100 - - 1:1 1:1 1:1 - - 3 Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan % 81,70 88,89 94,12 - - 81,70 88,89 96,12 - - 88,89:88,89 88,89:88,89 94,12:96,12 - - 2023-2024 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai - - - 84,25 84,50 - - - 85,75 85,33 - - - 84,25:85,75 84,5:85,33 2 Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon % - - - 100 100 - - - 100 100 - - - 1:1 1:1 3 Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % - - - 97,37 98,25 - - - 97,37 98,25 - - - 97,37:97,37 98,25:98,25 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 17 Berdasarkan data diatas, Kapanewon Samigaluh dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sudah diupayakan maksimal. Namun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun ke 3 terjadi penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu sehingga merubah formula perhitungan dari indikator tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
39. 1.Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
40. 2.Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
41. 3.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pelayanan, perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Samigaluh dapat disajikan sebagai berikut: ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 18 Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Samigaluh Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Reali sasi 2020-2022 Belanja 2.029.235.0 18 2.147.566.3 36 1.893.276.0 07 - - 1.790.638.1 90 1.741.419.4 62 1.809.448.4 41 - - 2029235018:1 790638190 2147566336:1 741419462 1893276007:1 809448441 0:0 0:0 -2% 0% A. Belanja Operasi 2.002.735.0 18 2.147.566.3 36 1.878.192.0 07 - - 1.766.694.6 40 1.741.419.4 62 1.794.708.4 41 - - 2002735018:1 766694640 2147566336:1 741419462 1878192007:1 794708441 0:0 0:0 -2% 1%
42. 1.Belanja Pegawai 1.646.150.9 58 1.550.273.9 59 1.388.354.0 60 1.434.173.0 69 1.175.676.8 66 1.316.122.3 17 1646150958:1 434173069 1550273959:1 175676866 1388354060:1 316122317 0:0 0:0 -6% -3%
43. 2.Belanja barang dan jasa 356.584.06 0 597.292.37 7 489.837.94 7 332.521.57 1 565.742.59 6 478.586.12 4 356584060:33 2521571 597292377:56 5742596 489837947:47 8586124 0:0 0:0 11% 13% B. Belanja Modal 26.500.000 - 15.084.000 - - 23.943.550 - 14.740.000 - - 530000:47887 1 0:0 301680:29480 0 0:0 0:0 -100% -15%
44. 1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.650.000 - 12.394.000 - 20.943.550 - 12.050.000 - 453000:41887 1 0:0 247880:24100 0 0:0 0:0 -100% -17%
45. 2.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.850.000 - 2.690.000 - - 3.000.000 - 2.690.000 - - 385:300 0:0 269:269 0:0 0:0 -100% -4% 2023-2024 Belanja - - - 3.358.504.6 91 2.079.400.5 57 - - - 1.988.788.4 36 1.995.102.7 12 0:0 0:0 0:0 3358504691:1 988788436 2079400557:1 995102712 -21% 0% ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 19 A. Belanja Operasi - - - 2.158.504.6 91 2.079.400.5 57 - - - 1.887.661.7 05 1.995.102.7 12 0:0 0:0 0:0 3251813091:1 887661705 2079400557:1 995102712 -20% 3%
46. 1.Belanja Pegawai 1.918.717.0 98 1.476.482.7 72 1.304.814.0 61 1.416.402.7 28 0:0 0:0 0:0 1918717098:1 304814061 1476482772:1 416402728 -12% 4%
47. 2.Belanja barang dan jasa 133.095.99 3 602.917.78 5 582.847.64 4 578.699.98 4 0:0 0:0 0:0 444365331:19 4282548 602917785:57 8699984 -33% 0% B. Belanja Modal - - - 106.691.60 0 - - - - 101.126.73 1 - 0:0 0:0 0:0 106691600:10 1126731 0:0 #NUM! #NU M!
48. 1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.691.60 0 - 101.126.73 1 - 0:0 0:0 0:0 106691600:10 1126731 0:0 #NUM! #NU M!
49. 2.Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! #NU M! ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 20 Urusan/Bid ang Urusan /Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi Rata-rata Pertumbuhan pada Tahun 202020212022202320242020202120222023202420202021202220232024 Anggar an Realisa si Program Peningkata n Pelayanan Kecamatan 43.680.000 - - - - 41.193.100 - - - - 33600:31687 0:0 0:0 0:0 0:0 Pelayanan Sosial dan Kemasyara katan 20.688.000 - 0 0 18.891.900 68960:62973 0:0 0:0 0:0 0:0 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan 22.992.000 - 0 0 22.301.200 57480:55753 0:0 0:0 0:0 0:0 Program Peningkatan Penyelengg araa n Pemerintaha n Kecamatan 146.292.500 0 0 0 0 141.681.000 0 0 0 0 292585:283362 0:0 0:0 0:0 0:0 Peningkatan Penyelengg araan Pemerintaha n Desa/Kelura han 32.103.000 0 0 0 31.579.500 21402:21053 0:0 0:0 0:0 0:0 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan 55.122.000 0 0 0 54.685.400 275610:273427 0:0 0:0 0:0 0:0 Penyusunan Database Kecamatan 9.131.000 0 0 0 8.774.500 794:763 0:0 0:0 0:0 0:0 Pendamping an 5.197.500 0 0 0 4.797.500 2079:1919 0:0 0:0 0:0 0:0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 21 Peningkatan Kualitas Pendidikan Pendamping an Budaya Daerah, Pemuda, dan Olahraga 11.915.000 0 0 0 9.957.600 59575:49788 0:0 0:0 0:0 0:0 Perencanaa n, Pengendalia n, dan Pelaporan Pembangun an 17.070.000 0 0 0 16.548.500 34140:33097 0:0 0:0 0:0 0:0 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 7.365.000 0 0 0 6.915.000 491:461 0:0 0:0 0:0 0:0 Pembinaan lembaga mikro dan ekonomi produktif 8.389.000 0 8.423.000 8389:8423 0:0 0:0 0:0 0:0 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 111.509.260 0 0 0 0 107.863.660 0 0 0 0 5575463:53931 83 0:0 0:0 0:0 0:0 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 65.981.260 0 62.652.160 3299063:31326 08 0:0 0:0 0:0 0:0 Peyediaan jasa keuangan 18.798.000 0 18.481.500 12532:12321 0:0 0:0 0:0 0:0 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi 26.730.000 0 26.730.000 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 Program Perencanaa n, Pengendalia 18.779.300 0 0 0 0 17.124.200 0 0 0 187793:171242 0:0 0:0 0:0 0:0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 22 n dan Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaa n kinerja SKPD 9.074.800 0 0 8.390.700 0 0 90748:83907 0:0 0:0 0:0 0:0 Penyusunan laporan keuangan 4.957.500 0 0 4.319.000 0 0 9915:8638 0:0 0:0 0:0 0:0 Pengendalia n, evaluasi dan pelaporan kinerja 4.747.000 0 0 4.414.500 0 0 9494:8829 0:0 0:0 0:0 0:0 Program peningkatan sarana dan prasana aparatur 158.700.000 0 0 0 0 144.566.161 0 158700000:144 566161 0:0 0:0 0:0 0:0 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 26.500.000 0 23.943.550 530000:478871 0:0 0:0 0:0 0:0 Pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran 132.200.000 0 120.622.611 132200000:120 622611 0:0 0:0 0:0 0:0 Program administrasi keuangan perangkat daerah 0 1.584.97 6.159 1.393.30 4.060 0 0 0 1.205.00 1.570 1.320.81 1.817 0 0 0:0 1584976159:1 205001570 1393304060:1 320811817 0:0 0:0 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA 1.342.22 8.593 1.481.11 5.372 1.313.89 5.198 1.421.01 8.180 0:0 0:0 0:0 447409531: 437965066 740557686: 710509090 Administrasi keuangan 1.342.22 8.593 1.481.11 - 1.205.00 1.313.89 1.421.01 0:0 0:401667190 0:0 447409531: 437965066 740557686: 710509090 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 23 perangkat daerah 5.372 1.570 5.198 8.180 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 0 1.550.27 3.959 1.351.30 4.060 1.298.59 5.993 1.437.48 2.772 - 1.175.67 6.270 1.279.07 2.317 1.270.31 4.061 1.378.30 2.728 0:0 1550273959:1 175676270 1351304060:1 279072317 1298595993 :127031406 1 1437482772 :137830272 8 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN 0 32.050.0 00 38.000.0 00 39.632.6 00 39.632.6 00 - 27.420.5 00 37.907.5 00 39.632.5 95 38.725.4 94 0:0 320500:27420 5 380000:37907 5 7926520:79 26519 39632600:3 8725494 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 2.652.20 0 4.000.00 0 4.000.00 0 4.000.00 0 - 1.904.80 0 3.832.00 0 3.948.54 2 3.989.95 8 0:0 13261:9524 5000:4790 2000000:19 74271 2000000:19 94979 Program Perencanaa n, Pengendalia n dan Evaluasi Kinerja 0 4.114.70 0 15.000.0 00 0 3.566.10 0 14.654.4 00 0:0 41147:35661 50000:48848 0:0 0:0 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA 10.960.0 00 9.000.00 0 10.931.2 42 8.951.23 3 0:0 0:0 0:0 5480000:54 65621 9000000:89 51233 Perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah 10.960.0 00 9.000.00 0 10.931.2 42 8.951.23 3 0:0 0:0 0:0 5480000:54 65621 9000000:89 51233 Penyusunan dokumen 0 2.866.00 0 12.000.0 00 7.000.00 6.000.00 0 - 2.553.30 1174640 0 6.994.19 5.987.54 8 0:0 28660:25533 120000:11746 4 7000000:69 94197 6000000:59 87548 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 24 perencanaa n perangkat daerah 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 1.248.70 0 3.000.00 0 3.960.00 0 3.000.00 0 - 1.012.80 0 2.908.00 0 3.937.04 5 2.963.68 5 0:0 12487:10128 3750:3635 792000:787 409 600000:592 737 Program Administrasi umum perangkat daerah 0 54.025.0 00 27.300.0 00 0 0 0 51.895.0 00 27.284.8 80 0:0 10805:10379 682500:68212 2 0:0 0:0 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Administrasi umum perangkat daerah #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 54.025.0 00 27.300.0 00 - 51.895.0 00 27.284.8 80 0:0 10805:10379 682500:68212 2 0:0 0:0 Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 0 0 15.084.0 00 0 0 0 14.740.0 00 0:0 0:0 3771:3685 0:0 0:0 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE 109.088. 450 103.522. 731 0:0 0:0 0:0 109088450: 103522731 0:0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 25 N/ KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.088. 450 103.522. 731 0:0 0:0 0:0 109088450: 103522731 0:0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 15.084.0 00 109.088. 450 - - 14.740.0 00 103.522. 731 0:0 0:0 301680:29480 0 109088450: 103522731 0:0 Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 0 62.125.0 00 66.768.6 16 0 0 0 60.782.0 11 65.351.4 66 0:0 62125000:607 82011 66768616:653 51466 0:0 0:0 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA 41.311.6 00 41.312.0 00 41.259.6 08 40.300.0 23 0:0 0:0 0:0 5163950:51 57451 41312000:4 0300023 Administrasi umum perangkat daerah 41.311.6 00 41.312.0 00 41.259.6 08 40.300.0 23 0:0 0:0 0:0 5163950:51 57451 41312000:4 0300023 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapa n kantor 0 62.125.0 00 66.768.6 16 0 - 60.782.0 11 65.351.4 66 0 0:0 62125000:607 82011 66768616:653 51466 0:0 0:0 Penyediaan peralatan 0 13.696.6 13.697.0 - 13.694.7 1362963 9 0:0 0:0 0:0 3424150:34 23689 13697000:1 3629639 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 26 dan perlengkapa n kantor 00 00 56 Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.615.0 00 27.615.0 00 27.564.8 52 26.670.3 84 0:0 0:0 0:0 328750:328 153 2301250:22 22532 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA 74.571.7 76 76.051.2 16 74.104.9 34 75.475.8 05 0:0 0:0 0:0 37285888:3 7052467 76051216:7 5475805 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah 74.571.7 76 76.051.2 16 - - - 74.104.9 34 75.475.8 05 0:0 0:0 0:0 37285888:3 7052467 76051216:7 5475805 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.767.2 00 16.183.2 00 18.302.2 03 15.609.9 61 0:0 0:0 0:0 18767200:1 8302203 16183200:1 5609961 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 55.804.5 76 59.868.0 16 55.802.7 31 59.865.8 44 0:0 0:0 0:0 55804576:5 5802731 59868016:5 9865844 Program pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 0 32.103.0 00 132.431. 231 0 31.579.5 00 125.993. 078 0:0 32103000:315 79500 132431231:12 5993078 0:0 0:0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 27 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA 140.954. 179 128.850. 869 140.238. 836 124.952. 534 0:0 0:0 0:0 140954179: 140238836 128850869: 124952534 Pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah 140.954. 179 128.850. 869 140.238. 836 124.952. 534 0:0 0:0 0:0 140954179: 140238836 128850869: 124952534 Penyediaan jasa pemeliharaa n, biaya pemeliharaa n, pajak dan perijinan kendaraan dinasoperasi onal atau lapangan 72.416.5 00 92.945.7 19 72.191.7 40 91.515.6 72 0:0 0:0 0:0 72416500:7 2191740 92945719:9 1515672 Pemeliharaa n/Rehabilita s Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 32.103.0 00 132.431. 231 47.256.6 79 16.376.3 00 - 31.579.5 00 125.993. 078 46.805.7 19 15.802.8 63 0:0 32103000:315 79500 132431231:12 5993078 47256679:4 6805719 16376300:1 5802863 Pemeliharaa n/Rehabilita s sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.281.0 00 19.528.8 50 21.241.3 77 17.633.9 99 0:0 0:0 0:0 21281000:2 1241377 19528850:1 7633999 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 28 Program koordinasipe nyelenggara an kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan 0 30.255.9 03 43.055.4 00 0 24.996.7 50 42.567.6 50 0:0 10085301:833 2250 861108:85135 3 0:0 0:0 Program Penyelengg araan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik 47.991.2 00 45.991.2 00 47.939.2 57 41.788.1 88 0:0 0:0 0:0 47991200:4 7939257 45991200:4 1788188 Koordinasip enyelenggar aan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan 39.770.4 00 40.370.4 00 39.721.6 28 36.256.0 02 0:0 0:0 0:0 9942600:99 30407 20185200:1 8128001 Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 12.879.4 53 21.093.6 00 19.968.6 00 13.368.6 00 - 10.361.0 00 20.869.8 50 19.964.8 34 11.869.0 83 0:0 12879453:103 61000 421872:41739 7 9984300:99 82417 13368600:1 1869083 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di tingkat Kecamatan 0 17.376.4 50 21.961.8 00 19.801.8 00 27.001.8 00 - 14.635.7 50 21.697.8 00 19.756.7 94 24.386.9 19 0:0 347529:29271 5 439236:43395 6 9900900:98 78397 27001800:2 4386919 Program Pelaksanaa n Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan 0 4.750.85 0 8.220.80 0 0 4.364.65 0 7.930.00 0 0:0 95017:87293 164416:15860 0 0:0 0:0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 29 kepada Camat Pelaksanaa n Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat 8.220.80 0 5.620.80 0 8.217.62 9 5.532.18 6 0:0 0:0 0:0 8220800:82 17629 5620800:55 32186 Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 4.750.85 0 8.220.80 0 8220800 5.620.80 0 - 4.364.65 0 7.930.00 0 8.217.62 9 5.532.18 6 0:0 95017:87293 164416:15860 0 8220800:82 17629 5620800:55 32186 Program Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 23.839.5 24 35.807.8 00 0 22.860.3 00 34.949.3 00 0:0 5959881:5715 075 358078:34949 3 0:0 0:0 Program pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan 32.422.2 00 31.072.2 00 32.368.6 50 30.037.4 72 0:0 0:0 0:0 216148:215 791 15536100:1 5018736 Koordinasi kegiatan pemberdaya an desa 32.422.2 00 31.072.2 00 32.368.6 50 30.037.4 72 0:0 0:0 0:0 216148:215 791 15536100:1 5018736 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah 0 23.839.5 24 35.807.8 00 32.422.2 00 31.072.2 00 - 22.860.3 00 34.949.3 00 32.368.6 50 30.037.4 72 0:0 5959881:5715 075 358078:34949 3 648444:647 373 15536100:1 5018736 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 30 Kecamatan Program penyelengga raan urusan pemerintaha n umum sesuai penugasan kepala daerah 0 61.284.0 00 71.416.6 00 0 60.736.4 00 71.182.6 00 0:0 306420:30368 2 357083:35591 3 0:0 0:0 Program penyelengga raan urusan pemerintaha n umum 60.399.4 00 100.301. 400 82.622.9 42 93.298.9 30 0:0 0:0 0:0 30199700:4 1311471 50150700:4 6649465 Penyelengg araan urusan pemerintaha n umum sesuai penugasan kepala daerah 60.399.4 00 100.301. 400 82.622.9 42 93.298.9 30 0:0 0:0 0:0 30199700:4 1311471 50150700:4 6649465 Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsolidasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 0 16.881.0 00 22.243.6 00 22.243.6 00 29.235.6 00 - 16.637.1 50 22.243.6 00 60.384.3 30 29.228.0 83 0:0 337620:33274 3 444872:44487 2 2224360:60 38433 29235600:2 9228083 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan 0 44.403.0 00 49.173.0 00 38.155.8 00 71.065.8 00 - 44.099.2 50 48.939.0 00 22.238.6 12 64.070.8 47 0:0 296020:29399 5 327820:32626 0 19077900:1 1119306 71065800:6 4070847 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 31 Perundang- Undangan Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah Desa 0 26.900.2 00 49.173.0 00 - 25.329.8 67 48.939.0 00 0:0 26900200:253 29867 16391000:163 13000 0:0 0:0 Program pembinaan dan pengawasan pemerintaha n desa 30.481.3 00 25.706.3 00 30.447.5 40 23.088.5 00 0:0 0:0 0:0 1524065:15 22377 1285315:11 54425 Fasilitasi rekomendasi dan koordinasipe mbinaan dan pengawasan pemerintaha n desa 30.481.3 00 25.706.3 00 30.447.5 40 23.088.5 00 0:0 0:0 0:0 1524065:15 22377 1285315:11 54425 Koordinasi Pendamping an Desa di Wilayahnya 0 26.900.2 00 49.173.0 00 30.481.3 00 25.706.3 00 - 25.329.8 67 48.939.0 00 30.447.5 40 23.088.5 00 0:0 26900200:253 29867 49173000:489 39000 30481300:3 0447540 25706300:2 3088500 PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKA RTA URUSAN KEBUDAYA AN 31.000.0 00 100.000. 000 100.000. 000 - - 31.000.0 00 98.698.0 00 98.000.0 00 0:0 0:0 31:31 50000:4934 9 50000:4900 0 Adat, Seni, Tradisi dan 0 0 31.000.0 00 100.000. 100.000. - - 31.000.0 98.698.0 98.000.0 0:0 0:0 31:31 50000:4934 9 50000:4900 0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 32 Lembaga Budaya 000 000 00 00 00 Pembinaan Kelembagaa n Adat dan Tradisi 0 0 0 0 - - - 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Gelar Budaya Jogja 0 0 31.000.0 00 100.000. 000 100.000. 000 - - 31.000.0 00 98.698.0 00 98.000.0 00 0:0 0:0 31:31 50000:4934 9 50000:4900 0 PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKA RTA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALA KSANAAN 0 0 20.000.0 00 35.000.0 00 40.000.0 00 0 0 20.000.0 00 34.998.1 10 38.191.8 47 0:0 0:0 4:4 3500000:34 99811 40000000:3 8191847 Penataan Kelembagaa n danKetatala ksanaan Keistimewaa n 0 0 20.000.0 00 0 0 0 0 20.000.0 00 0 0:0 0:0 1:1 0:0 0:0 Penataan Bentuk Kelembagaa n Asli Kabupaten/ Kota 0 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K 0 0 20.000.0 00 0 0 20.000.0 00 0:0 0:0 1:1 0:0 0:0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 33 elurahan Perencanaa n dan pengendalia n pelaksanaan kegiatan keistimewaa n 0 35.000.0 00 40.000.0 00 0 0 0 34.998.1 10 38.191.8 47 0:0 0:0 0:0 3500000:34 99811 40000000:3 8191847 Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaa n 0 3500000 0 40.000.0 00 - 34.998.1 10 38.191.8 47 0:0 0:0 0:0 3500000:34 99811 40000000:3 8191847 Total 478.961.060 1.884.37 4.336 1.908.56 1.507 2.025.40 8.698 2.079.40 0.557 452.428.121 1.491.11 2.148 1.890.75 5.657 2.011.02 7.048 1.995.10 2.712 34 % 35 % Berdasarkan Tabel diatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Samigaluh dari tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3% sedangkan untuk realisasi tahun 2020-2024 pertumbuhannya 0% faktor penyebabnya kebijakan efisiensi. Kapanewon Samigaluh dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan hal yang menjadi kewenangan dilaksanakan dengan maksimal, Adapun Faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :
50. 1.Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
51. 2.Memaksimalkan sumber daya yang ada.
52. 3.Melaksanakan kegitan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 34 2.1.4 Kelompak sasaran layanan Kelompok sasaran layanan pada Kapanewon adalah semua semua pihak yang menerima langsung dari layanan yang diberikan pemerintah Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Samigaluh. Kalurahan di Wilayah Kapanewon Samigaluh, kelompok sasaran layanan Kapanewon Samigaluh sebagai berikut: - Pemerintah Kalurahan se- Kapanewon Samigaluh; - Masyarakat se-Kapanewon Samigaluh; - Organisasi social kemasyarakatan se-Kapanewon Samigaluh; - Forum kominikasi pimpinan Kapanewon; dan - Organisasi perangkat daerah terkait lainnya. 2.1.5 Mitra perangkat daerah dalam pelayanan Mitra perangkat daerah dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah Kapanewon serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Nomor 274 /C/2022 tentang Perubahan kedua atas keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka perlu adanya mitra kerja dalam pemberian layanan. Mitra kerja tersebut sebagai berikut: - Komandan Rayon Militer (Koramil) Samigaluh; - Kepolisian Sektor (Polsek) Samigaluh; dan - Kalurahan yang ada di wilayah Kapanewon Samigaluh. 2.16 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Samigaluh antara lain: - Penyediaan alat Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu untuk penyakit tidak menular dengan Bank BPD DIY; dan - Pengadaan jaringan smarcity dengan Kominfo Kabupaten Kulon Progo. 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas. 2.2.1 Permasalahan. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kapanewon. Kapanewon Samigaluh telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kapanewon ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 35 Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kapanewon mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
a.Masih belum optimalnya pelayanan berbasis teknologi informasi;
b.Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat;
c.Keterbukaan informasi publik masih terbatas;
d.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
e.Belum optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota;
f.Penyelarasan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai Undang- Undang Keistimewaan Yogyakarta;
g.Penyelarasan urusan kebudayaan sesuai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Tantangan Kapanewon merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang. Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam usaha mengembangkan pelayanan Kapanewon dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :
1. 1.Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat, tanpa complain dan keterbukaan informasi publik;
2. 2.Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. 3.Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas serta keterbukaan informasi publik;
4. 4.Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif;
5. 5.Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kapanewon Samigaluh harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 36
6. 6.Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kapanewon Samigaluh memberikan tekanan pada kualitas lingkungan;
7. 7.Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu;
8. 8.Perkembangan teknologi informasi semakin maju mempengaruhi pola hidup masyarakat Kapanewon Samigaluh. Potensi Sedangkan potensi yang sangat mendukung Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Potensi yang dimiliki Kapanewon Samigaluh antara lain :
9. 1.Luas wilayah serta jumlah penduduk yang banyak berpotensi menjadi kota satelit Kulon Progo bagian utara;
10. 2.Kapanewon Samigaluh berperan sebagai kawasan resapan air dan konservasi lingkungan serta penyangga cagar alam geopark, kawasan penyangga Badan Otoritas Borobudur (BOB) dan Kawasan penyangga Biosfer Menoreh Merbabu dan Merapi.; dan
11. 3.Produk hasil pertanian perkebunan dan hasil produk peternakan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. 2.2.2 Penentuan isu strategis Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kapanewon merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan masyarakat karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Renstra 2023-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 37 Tabel 2.2.2.1 Penentuan isu strategis Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah Isu KHLS relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Strategis PD Global Nasional Regional Perencanaan Riset dan Inovasi Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah Sumber Daya Manusia (SDM) Keterbukaan informasi pelayanan publik Optimalisasi tata kelola pemerintahan kapanewon Optimalisasi pemberdayaan masyarakat, Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Optimalisasi pelayanan publik Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi Kesenjangan Digital Peningkatan layanan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi Optimalisasi teknologi infoemasi dalam pembangunan Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi Belum optimalnya ketersediaan data sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Kolaborasi perencanaan dalam perwujudan 4 pilar utama SGD`s (ekonomi, social, lingkungan dan tata kelola) Memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran Optimalisasi tata kelola data Berdasarkan aspek-aspek diatas, kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kapanewon Samigaluh pada periode tahun 2025-2029 adalah:
12. 1.Optimalisasi pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mengahadpi pangsa pasar yang semakin modern. Kapanewon Samigaluh yang secara geografis mayoritas perbukitan menyimpan potensi dibidang pariwisata, perkebunan, pertanian, peternakan kambing. Pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan bagi ibu rumah tangga, anak muda sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan potensi yang ada. Pengolahan hasil potensi dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat.
13. 2.Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintahan desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kapanewon, untuk itu diperlukan sinergi/koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kapanewon mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pengawas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bagi pemerintahan desa, sehingga tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
14. 3.Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi Teknologi informasi yang semakin berkembang dapat memunculkan inovasi teknologi tepat guna. Inovasi menjadi kunci untuk mencapai pembangunan lebih maju dan berdaya saing. Pelayanan publik yang berbasis teknologi tidak bisa tumbuh sendirian, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku pariwisata dan masyarakat.
15. 4.Optimalisasi tata kelola data Data merupakan aspek penting dalam setiap proses perencanaan, ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 38 pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Beberapa hal yang dihadapi adalah data yang tidak selalu diupdate, hal ini mempengaruhi dalam hal pengambilan kebijakan pembangunan. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 39 Sasaran renstra Kapanewon Samigaluh tahun 2025 - 2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Kapanewon Samigaluh. Sasaran yang ingin dicapai Kapanewon Samigaluh 5 (lima) tahun yang datang adalah sebagai berikut:
a.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon;
b.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
c.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 40 Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2030 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,221 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,847 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Predikat A (84,2) A(85,3) A(85,3) A(85,3) A(85,3) A(85,3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 87,241 87,291 87,341 87,391 87,441 87,491 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 41 3.2 Strategi dan arah kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Samigaluh, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Samigaluh serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Hasil rumusan strategi adalah sebagai berikut:
a.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon;
b.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
c.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional sebagaimana tersebut pada tabel berikut: Tabel 3.2.1 Penahapan Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2030 Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Pengumpulan data dalam proses perencanaan pembangunan Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan Kapanewon Penguatan riset dan inovasi Kapanewon Penguatan perencanaan pembangunan Kapanewon melalui data, evaluasi dan riset Penguatan capaian komponen perencanaan dan pengukuran kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintahan (AKIP). ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 42 Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida dijabarkan di bawah ini :
1. 1.Tahap I (2026): Penguatan Data Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pada tahun 2026, upaya difokuskan pada penguatan data dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam proses penyusunan perencanaan data sangat penting karena menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat mengatasi permasalahan daerah dan tepat sasaran dalam rangka mencapai sasaran dan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
2. 2.Tahap II (2027): Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kapanewon. Tahun 2027 diprioritaskan untuk penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Prioritas ini sangat penting karena diperlukan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembangunan berlangsung dengan tujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi jadwal, anggaran, maupun target kinerja. Evalusi pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi apakah program tersebut memiliki dampak dan berhasil mencapai tujuan atau tidak, sehingga pelasanaan program kegatan tidak hanya berorinetasi pada output saja. Evaluasi juga dilakukan dengan komprehensif yang memberikan umpan balik berharga tentang keberhasilan dan kegagalan program. Hasil evalusi tersebut menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa setiap siklus perencanaan membawa perbaikan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3. 3.Tahap III (2028): Penguatan Riset dan Inovasi Kapanewon. Pada tahun 2028, fokus diarahkan pada Penguatan Riset dan Inovasi Kapanewon dengan dengan membangun ekosistem inovasi yang menyeluruh, di mana setiap pihak memiliki peran yang jelas dan saling mendukung. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan menyentuh tiga pilar utama: kelembagaan, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil.
4. 4.Tahap IV (2029): Penguatan Perencanaan Pembangunan Kapanewon melalui data, evaluasi, dan riset Tahun 2029, pemerintah daerah melakukan penyusunan RPJMD teknokratik, RPJMD teknokratik memiliki kedudukan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yaitu menyediakan landasan yang objektif, realistis, dan komprehensif sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu pada tahun 2029 prioritas pembangunan menekankan pada Penguatan Perencanaan Pembangunan Kapanewon melalui data, evaluasi, dan riset sehingga dengan penguatan tersebut diharapkan menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan dampak yang nyata dan terukur. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 43
5. 5.Tahap V (2030): Penguatan Capaian Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dalam AKIP Pada tahap akhir, dilakukan upaya peningkatan komponen penilaian AKIP yaitu komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Upaya peningktan pada komponen perencanaan dengan memastikan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan memiliki hubungan yang logis dengan tujuan dan sasaran. Sedangkan untuk komponen pengukuran kinerja diperlukan upaya peningkatan capain kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Peningkatan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja atas kinerja internal untuk mempertahankan peningkatan capaian kinerja. Arah kebijakan Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Samigaluh, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2.2 sebagaimana berikut. : Tabel 3.2.2 Arah Kebijakan Renstra No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan meningkatkan kinerja forum data Meningkatkan sinergitas perencanaan sektoral dalam rangka mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Meningkatkan penggunaan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan koordinasi dalam upaya mendorong capaian kinerja Mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif dalam proses perencanaan pembangunan Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Meningkatkan riset dan inovasi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah serta dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Menyelenggarakan kompetisi untuk pemerintah daerah, pelajar/mahasiswa dan masyarakat dalam upaya mendorong inovasi daerah Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi publik kepada mitra ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 44 pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan masyarakat baik dokumen produk, berbagai kegiatan yang dilakukan Bapperida dengan prinsip transparan, akuntabel dan terkini. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 45 Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Samigaluh dalam periode renstra 2025-2029 meliputi program sebanyak 7, kegiatan sebanyak 13 dan sub kegiatan sebanyak 22. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut: ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 46 Tabel 4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan / output Indikator outcome / output Satuan Tahun Awal Tahun 2024 Basseline realisasi Tahun 2025 (transisi) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Target (Rp) Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kap. Samigaluh Outcame : Terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan tersedianya sarana prasarana pendukung yang efisien dan efektif Persentase sub kegiatan perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 100 100 1.962.725.192 100 1.799.550.871 100 1.817.546.379 100 1.835.721.842 100 1.854.079.060 100 1.872.619.850 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 23 24 11.027.000 2 9.000.000 2 9.000.000 2 8.000.000 2 8.080.000 2 8.160.800 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah Dokume n 2 3 8.156.200 2 6.000.000 2 6.000.000 2 5.000.000 2 5.050.000 3 5.100.500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 2.870.800 14 3.000.000 14 3.000.000 14 3.000.000 14 3.030.000 14 3.060.300 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 47 47 1.487.633.900 3 1.502.187.115 3 1.517.208.986 3 1.532.381.076 3 1.547.704.887 3 1.563.181.936 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 47 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanganASN Orang//b ulan 21 21 1.455.321.500 22 1.469.874.715 23 1.484.573.462 23 1.499.419.197 23 1.514.413.389 23 1.529.557.523 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokume n 12 12 28.328.000 1 28328000 1 28.611.280 1 28.897.393 1 29.186.367 1 29.478.230 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran OPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran OPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Laporan 14 14 3.984.400 14 3984400 14 4.024.244 14 4.064.486 14 4.105.131 14 4.146.183 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 13 17 19.631.800 2 28.631.800 2 28.918.118 2 29.207.299 2 29.499.372 2 29.794.366 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Laporan 12 12 8.570.000 1 17.570.000 1 17.745.700 1 17.923.157 1 18.102.389 1 18.283.412 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan Paket 1 5 11.061.800 1 11.061.800 1 11.172.418 1 11.284.142 1 11.396.984 1 11.510.953 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 24 24 125.583.073 2 144.810.636 2 146.061.034 2 147.521.645 2 148.996.861 2 150.486.830 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 19.770.800 1 19.770.800 1 19.770.800 1 19.968.508 1 20.168.193 1 20.369.875 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 105.812.273 1 125.039.836 1 126.290.234 1 127.553.137 1 128.828.668 1 130.116.955 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 48 Output: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 26 21 118.849.419 3 114.921.320 3 116.358.240 3 118.611.822 3 119.797.940 21 120.995.919 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 8 8 94.076.919 8 94.662.920 8 95.609.549 8 96.565.645 8 97.531.301 8 98.506.614 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 6 1 10.770.500 1 6.256.400 1 6.606.671 1 7.904.157 1 7.983.199 1 8.063.030 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 12 12 14.002.000 12 14.002.000 12 14.142.020 12 14.142.020 12 14.283.440 12 14.426.275 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Output: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 0 1 200.000.000 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan Unit 0 1 200.000.000 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang diakumodir Persentase pelayanan non perizinan % 100 100 34.318.400 100 64.318.400 100 69.827.222 100 71.948.540 100 74.945.921 100 77.340.759 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 49 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon Output: Terselenggaranya koordinasi pemerintahan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 13 14 30.635.100 2 60.635.100 2 65.485.908 2 67.450.485 2 70.148.505 2 72.954.445 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Laporan 6 7 10.938.200 7 42.338.200 7 45.725.256 7 47.097.014 7 48.980.894 7 50.940.130 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KePanewuan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon Dokume n 7 7 19.696.900 5 18.296.900 5 19.760.652 5 20.353.472 5 21.167.610 5 22.014.315 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Panewu Output: terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang diakumodir Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 12 12 3.683.300 1 3.683.300 1 4.341.314 1 4.498.055 1 4.797.416 1 4.386.314 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan Dokume n 12 12 3.683.300 1 3.683.300 1 4.341.314 1 4.498.055 1 4.797.416 1 4.386.314 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahanyang diakumodir Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 22.895.000 100 22.095.000 100 23.967.419 100 24.716.145 100 25.745.821 100 26.568.508 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 50 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Output: Terlaksananya koordinasipemberdayaan desa dan kalurahan yang diakumodir Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 5 6 22.895.000 1 22.095.000 1 23.967.419 1 24.716.145 1 25.745.821 1 26.568.508 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KePanewuan Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kePanewuan Laporan 5 6 22.895.000 6 22.095.000 6 24.304.500 6 26.734.950 6 29.408.445 6 32.349.290 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome: Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diakumodir Persentase penanganan gangguan trantribum % 100 100 56.630.400 100 56.630.400 100 61.480.750 100 63.348.506 100 65.987.609 100 68.096.191 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Output: Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang diakomudir Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 50 50 56.630.400 2 56.630.400 2 61.480.750 2 63.348.506 2 65.987.609 2 68.096.191 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan(Bimtek,sosiali sasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional orang 45 45 25.066.800 45 25.066.800 45 27.573.480 45 30.330.828 45 33.363.911 45 36.700.302 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 51 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Laporan 5 5 31.563.600 5 31.563.600 5 34.719.960 5 38.191.956 5 42.011.152 5 46.212.267 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Outcome: Terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diakumofir Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu % 100 100 19.114.900 100 19.114.900 100 20.752.076 100 21.382.514 100 22.273.311 100 22.965.037 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Output: Tersedianya fasilitas, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diakumodir Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 7 5 19.114.900 5 19.114.900 5 20.752.076 5 21.382.514 5 22.273.311 5 22.965.037 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahna 7 5 19.114.900 5 19.114.900 5 20.752.076 5 21.382.514 5 22.273.311 5 22.965.037 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Outcome: Terlaksananya program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang diakumodir Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 21.050.000 100 18.009.000 100 4.531.610 100 4.696.020 100 4.696.020 100 4.696.020 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 52 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output: Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan yang diakumodir Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 3 3 21.050.000 3 18.009.000 3 4.531.610 3 4.696.020 3 4.696.020 3 4.696.020 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Dokume n 3 3 21.050.000 3 18.009.000 3 4.531.610 3 4.696.020 3 4.696.020 3 4.696.020 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Outcome: Terselenggaranya program keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 23.438.556 100 24.288.923 100 24.288.923 100 24288923 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Output: Terlapornya kegiatan Adat, seni, tradisi dan lembaga kebudayaan yang diakumodir Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokume n 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24288923 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24.288.923 2.146.733.892 2.079.718.571 2.021.544.012 2.046.102.490 2.072.016.665 2.096.575.288 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 53 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja merupakan penjabaran dari program pembangunan daerah yang lebih fokus, dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang lebih spesifik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sub kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kapanewon Samigaluh dalam tugas dan fungsinya mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan inti dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Kapanewon Samigaluh bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait perencanaan dan pengembangan daerah, termasuk penyusunan dokumen seperti RPJMD dan RKPD. Tetapi program-program di Kapanewon Samigaluh tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel berikut: Tabel 4.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL 4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 54 Indikator Kinerja Kapanewon Samigaluh berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.2.1. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Samigaluh TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,221 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,847 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Predikat A (84,2) A(85,3) A(85,3) A(85,3) A(85,3) A(85,3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 87,241 87,291 87,341 87,391 87,441 87,491 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 4.2.2 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif Tabel 4.2.2.1 Indikator Kinerja Daerah Kapanewon Samigaluh No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 55 Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Tabel 4.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket .2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator kinerja program Bapperida sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.2.2.3 Indikator Kinerja Program Kapanewon Samugaluh 2025-2029 Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 56 realisasi (dengan rumus baru) target target target target target Kapanewon Saamigaluh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 100,00 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan non perizinan % 92,21 100 100 100 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu % 100,00 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan gangguan trantibum % 94,74 100 100 100 100 100 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu % 100,00 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 100 100 100 100 ________________________________________________________________________ Rencana Strategis 2025- 2029 57 Kesimpulan Penting Substansial Rencana Strategis Kapanewon Samigaluh periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah strategis dan program kerja guna mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja, Renstra ini menjadi instrumen vital untuk mencapai target pembangunan yang diemban oleh Kapanewon Samigaluh. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya menjadi acuan kerja formal, tetapi juga landasan akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahapan implementasi hingga akhir periode, demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Samigaluh Kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KAPANEWON KALIBAWANG i RENSTRA PD RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KAPANEWON KALIBAWANG ii DAFTAR JUDUL ……………………………………………………………………………………… i DAFTAR ISI .............................................................................................................ii DAFTAR TABEL.....................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………..iv KATA PENGANTAR ................................................................................................v BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kapanewon Kalibawang ................3 1.3 Maksud dan Tujuan ..........................................................................................5 1.4 Sistematika penulisan ......................................................................................6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..........................................................................................7 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ........................................................7 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah…….........................................7 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ...................................................................10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...........................................................13 2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah………………………………………… 19 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah………………………….24 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah…………………… 24 2.2.2. Telaahan Visi,Misi,dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih………… 26 2.2.3. Telaahan Rencana Tara Ruang Wilayah……………………………………… 27 2.2.4. Penentuan Isu Strategis………………………………………………………… 29 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN…………… 34 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029……………………………....34 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029…………………………………………………………….36 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN …………… .39 BAB V PENUTUP. ............................................................................................. …49 iii RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KAPANEWON KALIBAWANG iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang ……………............................... 11 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang menurut Tingkat Pendidikan… 11 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang menurut Pangkat dan Golongan PNS............................................................................................. 12 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kapanewon Kalibawang menurut Jabatan Struktural dan Pendidikan……………………………………………………………………….. 12 Tabel 2.5 Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kapanewon Kalibawang……… 13 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kalibawang Lima Tahun Terakhir 2020-2024……………………………………………………………… 14 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kalibawang Lima Tahun Terakhir 2020-2024………………………………………………. 16 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon Lima Tahun Terakhir 2020-2024………………………………………………. 17 Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang………………………………….. 25 Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Kalibawang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya…………………………….. 29 Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah…………………….. 30 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah….. 35 Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah…………………….…………… 37 Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Kalibawang…………... 40 Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah ………………………………………………………………………….. 45 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kalibawang…………………………… 46 Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Daerah ………………………………………………………. 46 iv RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KAPANEWON KALIBAWANG iv Tabel 4.4.2 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD………………………………………………………………………….. 47 Tabel 4.4.3 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………………………………………………………………... 48 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD ………… 3 Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon………………… 10 v RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KAPANEWON KALIBAWANG v Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Kapanewon Kalibawang Jln. Sentolo – Klangon Km. 22, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 55672 Telp. (0274) 2821192 Tahun 2025 - 2029 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 2 Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dan disusun berpedoman pada RPJMD 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Kapanewon Kalibawang disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Renstra 2025-2029 Kapanewon Kalibawang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 – 2029 berisi tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kalibawang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 mengacu dan berjalan simultan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kapanewon Kalibawang serta berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012- Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 3
2032.Adapun alir tahapan dan tata cara penyusunan Renstra PD secara umum sebagaimana tabel berikut: Gambar 1.1 Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD secara umum 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 Dalam penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kapanewon Kalibawang ini, peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

a.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c.Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 4 Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
f.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
g.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3709 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h.Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
j.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
k.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
l.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045;
m.Peraturan Derah Kabupaten Kulon Progo No 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Kabupaten Kulon Progo;
n.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
o.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
p.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 5 Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai : a) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kapanewon dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan b) Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. c) Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 adalah: a) Memenuhi ketentuan peraturan perencanaan Perangkat Daerah b) Memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kapanewon Kalibawang dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah c) Menjabarkan tentang gambaran umum keadaan Kapanewon Kalibawang sekarang dan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (empat) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran daerah d) Mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan e) Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kapanewon selama kurun waktu 5 (empat) tahun anggaran. Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 6 1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 7
1. 1.Tugas Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, maka Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/ atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Dalam hal melaksanakan tugas tersebut, Panewu dibantu oleh unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat), unsur Pelaksanan (Jawatan), dan Kelompok Jabatan Fungsional. dengan tugas pokok sebagai berikut :
a.Sekretariat Kapanewon a) Panewu Anom Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanan tugas, serta pengelolaan keuangan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan,rumah tangga, aset sarana dan prasarana, akomodasi, kehumasan, protokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 8 c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan dan urusan aset.
b.Jawatan Praja Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan/ atau kelurahan, dan melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan.
c.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pangawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah ditingkat kapanewon.
d.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, yang dilimpahkan Bupati serta melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang tata ruang.
e.Jawatan Sosial Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
f.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
1. 2.Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 9 pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan/ atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon, Kapanewon juga mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.Pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan masyarakat;
d.Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e.Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f.Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kapanewon;
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan dan/ atau Kelurahan.
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
j.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kapanewon;
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m.Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kapanewon; dan
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 3.Struktur Organisasi Susunan organisasi dan tata kerja kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 10 Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut : Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Secara umum kondisi kepegawaian dan perlengkapan Kapanewon Kalibawang sudah dikelola secara lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian kondisinya masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Adapun kondisi selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
2. 1.Formasi Pegawai Dalam urusan kepegawaian, Jumlah kecukupan pegawai untuk Kapanewon Kalibawang masih mengalami kekurangan sebanyak 11 orang, sedangkan formasi ideal sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pegawai adalah 30 orang sementara besetting/Kondisi sebenarnya hanya terdapat 19 orang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Kalibawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Sekretariat Panewu Anom Jawatan Praja Jawatan Pelayanan Umum Kalurahan Kelurahan Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan Jawatan Sosial LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO Jawatan Kemakmuran Jawatan Keamanan Panewu Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 11 Tabel 2.1. Keadaan Formasi dan Bezetting Kapanewon Kalibawang No Unit Formasi Bezetting Ket. 1 2 3 4 5
3. 1.Panewu 1 1 0
4. 2.Panewu Anom/Sekretariat 10 7 -3
5. 4.Jawatan Praja 3 2 -1
6. 5.Jawatan Kemakmuran 4 2 -2
7. 6.Jawatan Sosial 4 3 -1
8. 7.Jawatan Pelayanan Umum 4 2 -2
9. 8.Jawatan Keamanan 4 2 -2 Jumlah 30 19 - 11 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025
10. 2.Tingkat Pendidikan Pegawai Dalam hal tingkat pendidikan, Pegawai di Kapanewon Kalibawang rata-rata adalah SLTA. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Aparatur di Kapanewon Kalibawang No. Tingkat Pendidikan Banyaknya (orang) 1 2 3
11. 1.SLTA 7
12. 2.D3 1
13. 3.D4 1
14. 4.S1 7
15. 5.S2 3 Jumlah 19 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025 Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai yang ada dengan jalur usul pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada BKPSDM Kabupaten Kulon Progo atau melalui jalur peningkatan secara mandiri melalui Bimtek Internal.
16. 3.Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS Dari segi penyebaran pangkat dan golongan di Kapanewon Kalibawang yaitu ada tiga golongan II , III dan IV. Adapun Rincian penyebaran pangkat dan golongan PNS sebagai berikut : Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 12 Tabel 2.3. Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS di Kecamatan Kalibawang No. Pangkat dan Golongan Banyaknya (orang) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pembina Tk I ; IV/b Pembina; IV/a Penata Tingkat I; III/d Penata; III/c Penata Muda Tingkat I; III/b Penata Muda; III/a Pengatur Tingkat I; II/d Pengatur ; II/c Pengatur Muda Tingkat I; II/b 1 2 5 1 4 3 0 2 1 Jumlah 19 Sumber: Sub Bagian Umum dan kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025
17. 4.Penyebaran Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural yang ada di Kapanewon Kalibawang dapat dilihat bahwa semua jabatan telah berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana sesuai dengan analisis jabatan yang telah dibuat oleh bupati. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Penyebaran Jabatan Struktural Dan Pendidikan Kecamatan Kalibawang No. Pangkat / Golongan Tingkat Pendidikan 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Panewu Panewu Anom Kasubbag Umum Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kepala Jawatan Praja Kemapa Jawatan Keamanan Kepala Jawatan Kemakmuran Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kepala Jawatan Sosial Pasca Sarjana (S2) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana (S1) Sarjana (S1) Sarjana (D4) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana (S1) Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, Januari 2025 Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Ranwal Tahun 2025 - 2029 13
18. 5.Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Kalibawang berdiri di atas tanah Kasultanan (Sultan Ground). Dari segi kuantitas dan kualitas bangunan kantor kurang memadai, perlu adanya rehabilitasi/ pemeliharaan terus menerus dikarenakan kondisi fisik bangunan sudah lama dan banyak kerusakan, sementara untuk fasilitasi keamanan kantor tahun 2025 ini diusulkan pengadaan bangunan berupa paket pagar dan pintu gerbang. Untuk kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana peralatan kantor tahun 2025 ini masih kekurangan diantaranya laptop, PC unit, printer, scanner, kendaraan dinas, dan yang lainnya. Untuk keadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelayanan masyarakat yang terdapat di Kapanewon Kalibawang adalah sebagai berikut: Tabel 2.5. Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Kalibawang Gol Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga 01 Tanah 0 0 02 Mesin dan Peralatan 168 723.523.854 03 Gedung dan Bangunan 9 2.253.285.667 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 05 Aset tetap Lainnya 70 85.932.910 06 Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0 JUMLAH 283 3.062.742.431 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kalibawang, 2024 Dari sejumlah asset tersebut ada beberapa sarana dan prasarana yang memiliki kondisi kurang baik/rusak ringan sehingga kurang bisa didaya gunakan dan memerlukan anggaran perbaikan/pemeliharaan. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Kapanewon Kalibawang selama periode lima tahun terakhir 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut : Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029 14 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kalibawang Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NPSK (SPM) Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2020-2022 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah % 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 - - 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 79,26 80,26 81,26 - - 81,73 81,199 87,27 - - 103,12 101,17 107,40 - - 3 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan % 81,7 88,89 94,12 - - 81,7 88,89 94,12 - - 100 100 100 - - 2023-2024 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah % - - - 100 100 - - - 100 100 - - - 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai - - - 84,25 84,50 - - - 90,952 89,,882 - - - 107,95 106,37 3 Persentase Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon % - - - 97,37 98,25 - - - 97,37 98,25 - - - 100 100 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 15 Berdasarkan data diatas, Kapanewon Kalibawang mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
19. 1.Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. 2.Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
21. 3.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kapanewon Kalibawang dapat disajikan sebagai berikut: Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 16 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kalibawang Lima Tahun Terakhir 2020-2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisasi Belanja Daerah 1.823.702.914,19 2.083.585.061 1.950.969.143 2.095.955.815 2.038.661.482 1.739.275.499 1.984.709.648 1.886.713.744 1.886.713.744 1.959.530.563,08 95,37 95,25 96,71 91,11 96,12 2,82 3,04 Belanja Operasi 1.812.552.914,19 1.928.698.661 1.915.856.143 2.061.845.015 2.036.425.482 1.728.225.499 1.831.522.248 1.851.624.024 1.851.624.024 1.957.294.996,08 95,35 94,96 96,65 91,09 96,11 2,95 3,17 Belanja Pegawai 1.567.226.554,19 1.492.887.554 1.503.799.604 1.529.585.399 1.451.319.995 1.488.225.046 1.400.373.386 1.442.074.875 1.347.901.204 1.376.885.258,08 95,00 93,80 95,90 88,12 94,87 -1.90 -1.93 Belanja Barang dan Jasa 245.326.360 435.811.107 412.056.539 532.259.616 585.105.487 239.373.453 431.148.862 409.549.149 409.549.149 580.409.738 97,57 98,93 99,39 99,61 99,20 24.27 24.79 Belanja Modal 11.150.000 154.886.400 35.113.000 34.110.800 2.236.000 11.050.000 153.187.400 35.089.720 35.089.720 2.235.567 99,10 98,90 99,93 92,49 99,98 -33.08 -32.93 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.150.000 34.246.400 35.113.000 34.110.800 2.236.000 7.150.000 34.004.900 35.089.720 35.089.720 2.235.567 100,00 99,29 99,93 92,49 99,98 -25.22 -25.22 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.000.000 120.640.000 - - 3.900.000 119.182.500 - - 97,50 98,79 - - -100.00 -100.00 Jumlah 1.823.702.914,19 2.083.585.061 1.950.969.143 2.095.955.815 2.038.661.482 1.739.275.499 1.984.709.648 1.886.713.744 1.886.713.744 1.959.530.563,08 95,37 95,25 96,71 91,11 96,12 2,82 3,04 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 17 Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kapanewon KalibawangTahun 2020-2024 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realis asi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.735.500 4.352.000 11.075.100 7.000.000 7.000.000 5.729.500 4.349.500 11.008.100 6.990.804 6.871.498 99,9 99,94 99,40 99,87 98,16 -28,57 -28,52 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.443.500 4.179.900 3.505.000 4.000.000 4.000.000 5.443.000 4.707.250 3.466.000 3.996.306 3.978.269 99,99 112 98,89 99,91 99,46 -6,63 -2,11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.567.226.554,19 1.440.288.084 1.466.149.604 1.495.685.399 1.411.119.995 1.488.852.046 1.359.467.910 1.404.424.875 1.314.001.204 1.336.685.258, 08 94,99 94,39 95,79 87,85 94,73 - - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.049.000 31.049.800 37.951.000 40.425.700 40.425.700 19.047.000 29.668.250 37.943.000 40.423.500 40.415.451 99,99 99,55 99,98 99,99 99,97 12,99 11,74 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 7.670.800 7.560.000 3.820.000 4.000.000 4.000.000 7.649.000 7.544.000 3.781.000 3.992.700 3.972.016 99,72 99,79 98,98 99,82 99,30 8,28 8,46 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.314.230 118.351.832 62.396.916 15.500.000 18.626.600 123.058.540 118.052.253 62.158.616 15.414.353 18.611.398 99,79 99,75 99,62 99,48 99,92 24,09 24,49 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.890.000 42.660.000 19.110.000 21.105.000 21.900.000 26.890.000 42.565.000 19.104.600 21.088.810 21.884.940 100 99,75 99,97 99,92 99,93 14,29 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airr dan listrik - - - 27.173.040 31.309.704 26.430.948 28.727.758 - 91,75 97,27 91,75 8,28 8,46 Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor - - - 57.879.776 59.868.016 57.786.486 59.868.016 - 100,00 99,84 8,28 8,46 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.058.812 9.700.000 35.113.000 34.487.300 2.236.000 19.930.000 9.405.000 35.089.720 31.919.000 2.235.567 96,96 99,93 92,55 99,98 -40,28 -40,59 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 76.132.600,00 80.384.367 76.011.600 79.832.898 - 99,84 99,31 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 18 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realis asi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya" - - - 6.093.500 11.787.400 119.366.687 6.093.500 11.787.400 99,99 100 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 156.097.041 156.768.566 121.008.523 17.347.500 20.591.700 149.066.669 152.105.840 119.366.687 17.294.200 20.583.830 95,5 97,03 98,64 99,69 99,96 -3,43 -2,48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3.271.500 14.499.700 15.042.200 15.042.200 11.679.100 3.128.250 11.629.100 15.002.750 14.919.950 11.666.826 95,62 80,2 99,74 99,19 99,89 -14,42 -18,94 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 26.535.100 24.419.900 18.860.100 18.860.100 19.380.000 24.938.000 24.368.100 18.796.680 18.822.340 19.354.158 93,98 99,79 99,66 99,80 99,87 -9,49 -9,52 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.360.000 7.340.700 7.921.800 8.806.800 8.806.800 15.346.500 7.243.500 7.773.776 8.556.400 8.803.825 99,91 98,68 98,13 97,17 99,97 -20,36 -20,62 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 27.027.800 19.617.500 20.184.000 25.465.000 25.465.000 27.027.800 19.617.500 20.132.880 25.195.188 24.835.912 99,88 99,95 99,75 98,94 97,53 -14,35 -14,39 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 36.039.850 43.998.700 43.402.300 41.872.300 37.419.300 49.489.000 40.492.500 43.377.980 41.751.310 37.393.059 99,99 99,98 99,94 99,71 99,93 2,96 3,06 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 18.093.200 3.946.400 27.579.000 27.579.000 57.761.500 1.881.500 3.944.250 27.505.480 27.554.112 57.137.693 10,4 99,95 99,73 99,91 98.92 -34,48 -33,04 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.442.800 24.496.700 20.850.600 23.100.600 24.900.300 33.251.000 24.298.600 20.781.600 23.032.521 24.884.791 99,43 99,19 99,62 99,71 99,94 2,98 3,18 Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 33.442.800 24.496.700 33.251.000 24.298.600 99,43 99,19 Jumlah 1.823.702.914,19 2.803.585.061 1.950.969.143 2.095.955.815 2.038.661.482 1.739.275.499 1.739.275.499 1.886.713.744 1.909.629.762 1.959.530.563 ,08 97,22 99,01 96,71 91,11 95,37 96,12 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Kapanewon Kalibawang Jln. Sentolo – Klangon Km. 22, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 55672 Telp. (0274) 2821192 Tahun 2025 - 2029 19 Berdasarkan tabel 2.7 dapat dilihat bahwa pada Operasi rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020 s/d 2024 mengalami kenaikan 2,82% untuk setiap tahunnya sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi juga naik sebesar 3,04%, hal ini disebabkan adanya mutasi masuk pegawai dan adanya tambahan beberapa pegawai untuk mengisi kekosongan pegawai yang purna tugas dan adanya penambahan anggaran belanja barang dan jasa setiap tahunnya. Sedangkan untuk Belanja Modal pertumbuhan anggaran turun sebesar - 33,08% setiap tahun dengan pertumbuhan realisasi -32,93%. Penurunan anggaran maupun realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2020 s/d 2024 khususnya belanja belanja modal disebabkan adanya penurunan rata-rata persentasi anggaran belanja modal. Berdasarkan tabel 2.8 menggambarkan kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan di Kapanewon Kalibawang. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan. 2.1.4 Sasaran Layanan Perangkat Daerah Dengan memperhatikan permasalahan, sumber daya dan juga uraian tugas dari Kapanewon maka dapat ditentukan peluang dan keadaan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kapanewon Kalibawang dengan berbagai masalah, keadaan, potensi yang dimiliki dan peluang dapat direncanakan suatu pelayanan yang semakin meningkat dari periode sebelumnya. Sasaran untuk pengembangan pelayanan Kapanewon Kalibawang yang diinginkan di masa depan adalah sebagai berikut:
22. 1.Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Panewu benar-benar dapat dioperasionalisasikan secara nyata dan dilaksanakan secara rasional dengan dukungan anggaran yang memadai, antara lain meliputi program Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 20 penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan.
23. 2.Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat meliputi layanan non perizinan, administrasi kependudukan, rekomendasi dan/ atau pengesahan lain dilaksanakan secara tepat, cepat dan profesional.
24. 3.Sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan umum mencakup fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan dinas instansi terkait, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/ swasta, perseorangan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Fungsi koordinasi antara lain meliputi: • Koordinasi pencegahan gizi buruk, stunting, pada balita dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita di Kecamatan • Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, penyakit menular, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di wilayah di kecamatan • Koordinasi kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan • Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di kecamatan • Koordinasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan • Koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan/ atau kalurahan di wilayah kecamatan • Koordinasi dan sosialisasi peningkatan dan pemakaian produksi lokal Kulon Progo, peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan, pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 21 Fungsi pembinaan antara lain meliputi: • Koordinasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pendidikan, kesehatan masyarakat, program KB, DBKS, Desa/ Kalurahan Siaga • Koordinasi dan pembinaan PKK kecamatan • Koordinasi dan pembinaan kerukunan antar umat beragama • Koordinasi dan pembinaan kegiatan gotong royong Masyarakat • Koordinasi dan pembinaan Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan • Koordinasi dan pembinaan penyediaan tanaman obat keluarga • Koordinasi dan pembinaan kelompok Peduli lingkungan Fungsi pembinaan antara lain meliputi: • Pengawasan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan • Pengawasan santuan pendidikan anak Usia Dini Non Formal • Pengawasan terhadap pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan • Koordinasi dan pengawasan peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan • Koordinasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin lokasi dan Izin membuka Tanah di wilayah kecamatan • Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak Usia Dini Non Formal dan PKBM Fungsi fasilitasi antara lain meliputi: • Fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat di bidang Pendidikan • Fasilitasi pelaksanaan pendidikan anak Usia Dini Non Formal • Fasilitasi rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan saran prasarana termasuk infrastuktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan PKBM • Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana Kesehatan • Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 22 • Fasilitasi aktifitas dan pendataan kepemudaan keolahragaan • Fasilitasi pembinaan dan ketahanan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan kesejahteraan reproduksi • Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan, dan pementauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) • Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan Daerah tingkat kecamatan • Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan • Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan sektoral kecamatan berupa dukungan penyelenggaraan survey, sensus, dan kompilasi administrasi • Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) • Fasilitasi penerepan teknologi tepat guna Koordinasi dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Produktif • Fasilitasi pennyelenggaraan pengadaan Tanah Untuk pembanganan bagi kepentingan umum • Fasilitasi pendataan tata ruang, tata guna tanahdan alih fungsi lahan budidaya perikanan • Fasilitasi pemantauan izin, pendataan, dan alih fungsi usaha peternakan Fungsi penyelenggaraan antara lain meliputi: • Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, dan informasi tentang pengarusutamaan Gender di wilayah kecamatan • Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 23 • Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di wilayah kecamatan • Penyelenggaraan festifal, pameran, pawai, dan kegiatan seni budaya di tingkat kecamatan
25. 4.Sasaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa/kalurahan antara lain koordinasi lomba kalurahan, pembinaan BUMkal, DPC LPMKal, monev pembangunan, musrenbang, dan BBGRM
26. 5.Sasaran pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kalurahan diantaranya meliputi rekomendasi produk hukum desa wajib.
27. 6.Seluruh data di semua tingkatan harus tepat dan akurat serta selalu di up date karena akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.
28. 7.Sistem manajemen pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata secara profesional. Dengan manajemen yang profesional hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income bagi masyarakat sehingga tercapai peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
29. 8.Kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat memadai, khususnya untuk air bersih perpipaan dan sanitasi. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, warga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
30. 9.Penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Kalibawang dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kegiatan usaha produktif dalam bentuk penggiatan UMKM, koperasi sektor pertanian,peternakan, jasa wisata dan yang lainnya yang terkait dan saling mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
31. 10.Kapanewon ikut serta memfasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kementasan Kemiskinan, Keagamaan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Ketentraman dan Keamanan, Kepatuhan Hukum, Penanggulangan Bencana dan yang lainnya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 24 Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Kalibawang adalah sebagai berikut:
32. 1.Perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipatif (musrenbang) untuk mengajak masyarakat mengemukakan apa yang mereka butuhkan.
33. 2.Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat berjalan optimal. Penyusunan berbagai produk pemerintahan kalurahan yang berupa laporan pertanggungjawaban lurah dan peraturan kalurahan dan yang lainnya dapat selesai tepat waktu sehingga jalannya pemerintahan kalurahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat optimal.
34. 3.Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin tinggi. Misalnya saja untuk Kartu Tanpa Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijin Mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35. 4.Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berjalan secara optimal sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
36. 5.Kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga sudah terbentuk di masing- masing dusun dan beroperasi dengan baik. Di dusun dan di tingkat kalurahan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan berjalan sangat dinamis. 2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan mendasar tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kalibawang adalah sebagai berikut berikut : Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 25 Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Aspek Kajian Capaian/ kondisi saat Ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (kewenangan SKPD) Eksternal (di luar kewenangan SKPD) 1 2 3 4 5 6 • Gambaran Pelayanan Kecamatan • Gambaran Penyelenggar aan pemerinataha n kecamatan ▪ Pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan pelayanan umum berjalan dengan lancar ▪ Pembinaan penyelenggara an pemerintah an desa berjalan dengan lancar ▪ Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan ▪ Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan ▪ Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan ▪ Pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga ▪ Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan ▪ Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan ▪ Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan ▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan; ▪ ▪ Anggaran daerah ▪ SDM karyawan Kapanewon ▪ Sarana dan prasarana ▪ DPA OPD ▪ Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) ▪ Kebijakan dari Kabupaten ▪ APBD Kabupaten ▪ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan ▪ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon ▪ Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / Kalurahan belum berjalan dengan optimal ▪ Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal ▪ Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat. ▪ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD ▪ Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa/Kalurahan ▪ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 26 Aspek Kajian Capaian/ kondisi saat Ini Standar yang digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD Internal (kewenangan SKPD) Eksternal (di luar kewenangan SKPD) 1 2 3 4 5 6 ▪ Munculnya konflik yang disebabkan adanya penambangan pasir ▪ Terdapat lokasi- lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban Kajian terhadap RTRW ▪ Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW • UU TR No.26 Tahun 2006 • Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 • Anggaran • Personil • Sarana prasarana • Kebijakan Bupati ▪ Kemampuan pesonil kapanewon terbatas ▪ Anggaran tidak ada 2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kpeala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, Yang Berkelanjutan.” Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 27 perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :
37. 1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
38. 2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah sert Menciptakan Pemerataan Ekonomi
39. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
40. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo berkontribusi dalam pencapaian Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis”. Berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi, Kapanewon Kalibawang masuk dalam Kawasan Agropolitan dan Pariwisata yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kulon Progo bagian utara. 2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah yang diantaranya memuat Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten,dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 28 Kapanewon Kalibawang dalam memberikan pelayanan serta memberikan rekomendasi untuk izin usaha penambangan harus memperhatikan faktor lingkungan dan dampaknya. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa usaha explorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap usaha penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan kepada masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat. Faktor pendorong dalam memberikan pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:
41. 1.Telah memiliki Perda RTRW
42. 2.Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong
43. 3.Masyarakat masih relatif mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran Sedangkan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW antara lain :
44. 1.Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang- undangan
45. 2.Keterbatasan SDM Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 29 Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Kalibawang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No . Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah • Kurang tersosialisasinya Perda RTRW • Keterbatasan SDM • Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang- undangan • Telah memiliki Perda RTRW • Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong • Masyarakat masih relative mudah diingatkan jika terjadi pelanggaran 2.2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh PD. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapperida menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dlihat pada tabel berikut ini : Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Kapanewon Kalibawang Jln. Sentolo – Klangon Km. 22, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 55672 Telp. (0274) 2821192 Tahun 2025 - 2029 30 Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Masih adanya masyarakat miskin di Kapanewon Kalibawang, berdasarkan aplikasi SEPAKAT terdapat penduduk miskin 2.406 KK dan 5.479 jiwa Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya Rendahnya produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang an kemiskinan SDM yang kurang berdaya saing dan akan mempengaruhi daya saing daerah Kurangnya komitmen dan tanggung jawab SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal Mencapai kesetaraan gender dan memberdayak an semua perempuan dan anak perempuan; Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang an Kemiskinan Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Belum Optimal Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosik an pertanian berkelanjutan; Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulang an kemiskinan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kapanewon Kalibawang Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosik an kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Wilayah yang Aman dan Nyaman Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan Membuat kota- kota dan pemukiman manusia Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 31 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional lingkungan masyarakat inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; Kualitas Layanan Publik Pelayanan Infrastruktur Wilayah Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran , akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Daya Saing dan Kemandirian Daerah Masih banyaknya peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan, tetapi belum dikembangkan secara optimal Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal Membangun infrastruktur tangguh, mempromosik an industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tingginya potensi bencana alam di wilayah Kapanewon Kalibawang (tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan kekeringan) Belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah Kapanewon Kalibawang Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua pada segala usia Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta) Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus Stunting Kapanewon Kalibawang Belum optimalnya penanganan permasalaha kesehatan Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua Tingginya kasus stunting Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 32 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional pada segala usia Kualitas Sumber Daya Manusia Tingginya kasus penyandang kesehatan mental SDM Belum Kompetitif Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara- negara; Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelayanan Instruktur Wilayah Pembangunan rumah baru kurang memperhatikan tata ruang dan drainase sehingga mengganggu aliran air yang menyebabkan genangan air. Kurangnya Pelayanan Infrastruktur Dasar Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembanga n informasi geospasial berbasis risiko bencana Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Pelayanan Instruktur Wilayah Pelestarian Nilai Budaya Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal; Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Mempromosik an masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembanguna n berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; Kearifan lokal belum dipertimbangk an sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya Kualitas Sumber Daya Manusia Masih kurangnya partisipasi dan kemandirian Masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang bermanfaat SDM Belum Kompetitif Memastikan hidup sehat dan mempromosik an kesejahteraan bagi semua Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 33 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional untuk pencegahan penyakit yang ada di Masyarakat pada segala usia Daya Saing dan Kemandirian Daerah Terlalu banyak pelatihan untuk kelompok masyarakat yang diadakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindaklanjut pelaksanaan dan pendampingannya, sehingga perkembangan sektor industri belum optimal Kuantitas dan kualitas SDM belum terpenuhi optimal Mempromosik an pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif Transformasi Ekonomi Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024- 2029 dan telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Kalibawang adalah :

1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah.
5.Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.
6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah.
7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman.
8.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
9.Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Kapanewon Kalibawang Jln. Sentolo – Klangon Km. 22, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 55672 Telp. (0274) 2821192 Tahun 2025 - 2029 34 A. Tercapainya target pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 yang dimandatkan pada Kapanewon Kalibawang. B. Tercapainya kebermanfaatan Kapanewon Kalibawang sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi perangkat daerah dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan ditetapkannya RPJMD TAhun 2025 – 2029 maka bersama itu pula Tujuan Rencana Strategis Kapanewon Kalibawang menyesuaikan mengikuti Tujuan kabupaten Kulon Progo dalam mendukung mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi yang akan menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon progo Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Kalibawang sebagai salah satu unsur pemerintahan penunjang urusan kewilayahan mendukung misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif, serta mewujudkan Masyarakat yang aman & demokratis. Maka tujuan jangka menengah Kapanewon Kalibawang adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” 3.1.2 Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 35 Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurum waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan program kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran akan dicapai atau dihasilkan oleh Kapanewon Kalibawang dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah
3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan Kapanewon Kalibawang dapat ditunjukkan memalui table dibawah berikut ini Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2025-2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda Nilai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemda Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) A(>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-4,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 89,89 89,90 89,91 89,92 89,93 89,94 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 36 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kalibawang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Kalibawang serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon kalibawang secara terarah terpadu dan berkelanjutan. Strategi pembangunan Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah serangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat pemerintahan kapanewon Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 37 daerah serta arah kebijakan RPJMD juga selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kalibawang, ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut. : Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan dalam renstra Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik Meningkatkan Pelayanan perlindungan sosial, kualitas pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan (penanggulangan permasalahan BDB, stunting, PHBS, kesehatan mental, permasalahan pendidikan, kemiskinan) secara intensif, terus-menerus, dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek dan pelatihan mandiri Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum lebih cepat, transparan, dan profesional Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berfokus pada pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 38 No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan bekerjasama dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan seluruh elemen masyarakat, untuk mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman melalui patrol trantibum, pembinaan wawasan kebangsaan, penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat), mitigasi bencana, dan pembinaan Linmas Peningkatan pelestarian nilai budaya melalui pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif dan monitoring perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melaksanakan mitigasi bencana Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berjalan tertib, lancar, simultan dan berkesinambungan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 39 Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. 4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel 4.1 berikut: Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 40 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 Bidang Urusan/Program/ Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator/Outcame/ Output Satuan Baselin e TARGET DAN PAGI INDIKATIF Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*) Outcome : Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 100 30.000.000 100 100.000.000 100 23.438.556 100 24.288.923 100 24.288.923 100 24.288.923 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output: Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24.288.923 Gelar Budaya Jogja Jumlah laporan Gelar Budaya Jogja Laporan 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 23.438.556 1 24.288.923 1 24.288.923 1 24.288.923 Sekretariat Daerah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*) Outcome : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 100 17.790.000 100 17.039.000 100 9.375.447 100 9.715.622 100 9.715.622 100 9.715.622 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Output: Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 17.790.000 1 17.039.000 1 9.375.447 1 9.715.622 1 9.715.622 1 9.715.622 Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 41 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi Lapaoran 3 3 17.790.000 3 17.039.000 3 9.375.447 3 9.715.622 3 9.715.622 3 9.715.622 KECAMATAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 1.864.909.698 100 1.814.085.069 100 1.832.225.919 100 1.850.548.178 100 1.869.053.659 100 1.887.744.195 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 14.589.694 2 11.000.000 2 11.000.000 2 11.000.000 2 11.000.000 2 15.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 3 10.589.694 2 6.500.000 2 6.500.000 2 6.500.000 2 6.500.000 3 11.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 4.000.000 12 4.500.000 12 4.500.000 12 4.500.000 12 4.500.000 12 4.500.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 1.510.835.299 3 1.526.436.195 3 1.526.736.195 3 1.526.736.195 3 1.526.736.195 3 1.526.736.195 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bul an 19 19 1.477.659.599 21 1.492.436.195 21 1.492.436.195 21 1.492.436.195 21 1.492.436.195 21 1.492.436.195 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ugas ASN Dokumen 12 12 29.175.700 1 29.800.000 1 29.800.000 1 29.800.000 1 29.800.000 1 29.800.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 14 14 4.000.000 14 4.200.000 14 4.500.000 14 4.500.000 14 4.500.000 14 4.500.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Laporan 2 2 31.139.800 2 36.750.000 2 37.750.800 2 38.750.800 2 39.750.800 2 40.750.800 Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 42 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor 4 Paket 4 4 7.464.800 1 7.050.800 1 7.500.800 1 7.950.800 1 8.400.800 1 8.850.800 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 23.675.000 1 29.700.000 1 30.250.000 1 30.800.000 1 31.350.000 1 31.900.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 61.471.836 0 0 1 6.690.850 1 13.213.109 1 18.918.590 1 19.309.126 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 5 5 61.471.836 0 - 1 6.690.850 - 2 13.213.109 2 18.918.590 2 19.309.126 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 149.456.569 2 147.567.874 2 155.717.874 2 163.517.874 2 171.317.874 2 179.117.874 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 12 26.867.851 1 25.629.156 1 25.979.156 1 25.979.156 1 25.979.156 1 25.979.156 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 12 122.588.718 1 121.938.718 1 129.738.718 1 137.538.718 1 145.338.718 1 153.138.718 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kondisi baik. Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 3 3 97.426.500 3 92.330.200 3 94.330.200 3 97.330.200 3 101.330.200 3 106.330.200 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 8 8 72.680.000 8 72.680.000 8 73.680.000 8 75.680.000 8 78.680.000 8 82.680.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi Unit 1 1 7.394.800 1 5.945.300 1 6.445.300 1 6.945.300 1 7.445.300 1 7.945.300 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi Unit 15 15 17.341.700 15 13.704.900 15 14.204.900 15 14.704.900 15 15.204.900 15 15.704.900 Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 43 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 27.586.500 100 57.586.500 100 62.518.740 100 64.418.029 100 67.101.689 100 69.245.870 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 21.580.100 2 51.580.100 2 55.279.340 2 56.703.829 2 58.716.689 2 60.324.870 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 5 7.653.300 5 37.653.300 5 39.503.000 5 40.215.200 5 41.221.689 5 42.025.800 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 6 6 13.926.800 6 13.926.800 6 15.776.340 6 16.488.629 6 17.495.000 6 18.299.070 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 6.006.400 1 6.006.400 1 7.239.400 1 7.714.200 1 8.385.000 1 8.921.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Laporan 12 12 6.006.400 12 6.006.400 12 7.239.400 12 7.714.200 12 8.385.000 12 8.921.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 20.609.500 100 20.609.500 100 22.374.688 100 23.054.420 100 24.014.868 100 24.782.244 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 20.609.500 1 20.609.500 1 22.374.688 1 23.054.420 1 24.014.868 1 24.782.244 Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 - 2029 44 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 6 20.609.500 7 20.609.500 2 22.374.688 2 23.054.420 2 24.014.868 2 24.782.244 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcame : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 61.250.800 100 64.653.550 100 70.191.077 100 72.323.448 100 75.336.448 100 77.743.765 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah outcome : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 2 2 61.250.800 2 64.653.550 2 70.191.077 2 72.323.448 2 75.336.448 2 77.743.765 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 35 35 32.031.900 35 33.781.700 102 37.473.300 102 38.494.800 102 40.402.800 102 41.807.600 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan 6 6 29.218.900 6 30.871.850 6 32.717.777 6 33.828.648 6 34.933.648 6 35.936.165 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa Outcame : Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 15.765.000 100 15.765.000 100 17.115.260 100 17.635.213 100 18.369.897 100 18.956.892 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dokumen 1 1 15.765.000 1 15.765.000 1 17.115.260 1 17.635.213 1 18.369.897 1 18.956.892 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 7 7 15.765.000 7 15.765.000 5 17.115.260 5 17.635.213 5 18.369.897 5 18.956.892 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Kapanewon Kalibawang Jln. Sentolo – Klangon Km. 22, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 55672 Telp. (0274) 2821192 Tahun 2025 - 2029 45 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Sub kegiatan prioritas diklasifikasikan berdasarkan urgensi, dampak signifikan, serta keterkaitannya dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam periode renstra tahun 2025 – 2029 Kapanewon Kalibawang melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetapi tidak secara spesifik tercantum pada program strategis bupati seperti dalam tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kapanewon Kalibawang No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) NIHIL 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran berhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang 46 Tahun 2025 - 2029 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon kalibawang seperti dalam table 4.3 berikut: Tabel : 4.3 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Nilai 89,89 89,90 89,91 89,92 89,93 89,94 3 Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 – 4,0 4.4 Target Kinerja penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi-misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD dirumuskan berdasarkan target dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari program pembangunan daerah, serta harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timelines (SMART) untuk menjadi alat ukur yang efektif. Kapanewon Kalibawang tidak berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 4.4.1 berikut: Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kulon Progo No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang 47 Tahun 2025 - 2029 Target Kinerja penyelenggara pemerintahan daerah adalah indikator terukur yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). IKK ini digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, pengembangan SDM, infrastruktur, dan koordinasi lintas OPD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 di Kapanewon Kalibawang tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai: Tabel 4.4.2 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 NIHIL Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah alat ukur yang spesifik untuk memantau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). IKP ini berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai pencapaian outcome atau hasil aktual dari program tersebut, sehingga memberikan kejelasan sejauh mana program telah berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penetapan IKP yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja pembangunan, melakukan evaluasi tahunan, dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja kepada publik. Indikator Kinerja Program Kapanewon Kalibawang sebagaimana tabel 4.4.3 sebagai berikut: Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang 48 Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4.3 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kapanewon Kalibawang No Program Indikator Kinerja Program Satu an Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2025 Target Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode 2026 2027 2028 2029 2030 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berpredikat Sangat Tinggi % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang Kapanewon Kalibawang Jln. Sentolo – Klangon Km. 22, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 55672 Telp. (0274) 2821192 Tahun 2025 - 2029 49 5.1 Kaidah Pelaksanaan Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. 5.2 Pengendalian dan Evauasi 5.2.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan merupakan mekanisme internal yang krusial untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen Renstra. Proses ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal penyusunan hingga penetapan. Beberapa kaidah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yaitu :

1.Pengendalian Proses Penyusunan. Pengendalian dilakukan secara internal oleh tim penyusun Renstra yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan program, dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2.Evaluasi Kualitas Substansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana dokumen Renstra yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan yang baik. Aspek yang dievaluasi mencakup konsistensi dan keterkaitan logis (cascading) dari visi-misi daerah hingga ke program dan kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Evaluasi juga meninjau relevansi Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang 50 Tahun 2025 - 2029 indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.Mekanisme Umpan Balik. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi umpan balik yang sistematis untuk perbaikan dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam perumusan, maka tim penyusun dapat segera melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan resmi. Umpan balik ini juga penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah di setiap tahunnya dan juga untuk perbaikan pada Renstra periode 5 tahun berikutnya.
4.Menjaga Akuntabilitas. Secara keseluruhan, proses pengendalian dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di Kapanewon Kalibawang. Dengan demikian, dokumen Renstra yang dihasilkan bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. 5.2.2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam Renstra Kapanewon Kalibawang. Kegiatan yang harus dilakukan PD adalah sebagai berikut:
1.Pengendalian Pelaksanaan Program. Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memantau kemajuan fisik dan penyerapan anggaran dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran dan kinerja fisik secara bulanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, baik dari segi target waktu maupun output, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Mekanisme ini memastikan setiap langkah yang diambil tetap fokus dan terarah untuk mewujudkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2.Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara keseluruhan. Penilaian ini tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga dampak (outcome) yang dicapai terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang 51 Tahun 2025 - 2029 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang 52 Tahun 2025 - 2029 LAMPIRAN
1.Peta Kinerja Perangkat Daerah
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang
4.Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kalibawang 53 Tahun 2025 - 2029
1.Peta Indikator Kinerja KEGIA TA N SUB KEGIA TA N Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 2 , 0 - 3 , 0 3 , 0 - 4 , 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kapanewon 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A (84,2) A (85,3) A (86,4) A (87,5) A (88,1) A (88,66) 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 86,850 86,900 86.95 87,000 87,050 87,100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 665 678 681 694 707 721 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administ rasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant or Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult asi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik Penyediaan Administ rasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semest eran SKPD Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kant or dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at au Lapangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikat or Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiat an Pemerint ahan dengan Perangkat Daerah dan Inst ansi Vert ikal Terkait Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kant or at au Bangunan Lainnya Penanganan Konf lik Sosial sesuai Ket ent uan Perat uran Perundang-Undangan Persent ase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Wakt u Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang t erkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkat an Ef ekt if it as Kegiat an Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamat an Indikat or Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiat an Pemberdayaan Desa SA SA RA N P ROGRA M PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikat or Persent ase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Wakt u Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Indeks Mat urit as SPIP Indikat orIndikat or TUJUA N Indikat or Indikat or Nilai Akunt abilit as Kinerja Pemerint ah Daerah (AKIP) Indikat or Adat , Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Penerapan dan Pendampingan Keist imewaan di Kapanewon/ Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *) Indikat or Persent ase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keist imewaan dengan regulasi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *) Indikat or Realisasi pelaksanaan program kegiat an urusan kebudayaan Penat aan Kelembagaan dan Ket at alaksanaan Urusan Keist imewaan Meningkat nya Akunt abilit as Kinerja Perangkat Daerah Meningkat nya Kualit as Pengendalian Int ernal Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persent ase Sub Kegiat an pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi Indikat or PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikat or Persent ase Pelayanan Non Perizinan Fasilit asi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimt ek, Sosialisasi, Konsult asi) Wawasan Kebangsaan dan Ket ahanan Nasional Indeks Mat urit as SPIP Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akunt abel Penyelenggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilit asi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerint ahan Desa Indikat or Persent ase Penanganan Gangguan TRANTIBUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkat nya Kualit as Penyelenggaraan Pemerint ahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.Metadata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah an dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda Nilai 86,85 86,90 86,95 87,00 87,05 87,10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda Nilai A(84,2) A(85,3) A(86,4) A(87,5) A(88,1) A(88,66) Indeks Maturitas SPIP Pemda Nilai 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029 55
3.Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) A(>80-90) 2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-4,0 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 89,89 89,90 89,91 89,92 89,93 89,94 Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029 56
4.Metadata Indikator Kinerja Program (IKP PD) Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Persentase Kinerja 2024 (Baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % (Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100% 99,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam satu tahun x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah bulan dalam satu tahun 12 12 12 12 12 12 12 Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu 2 3 2 2 2 2 3 Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD) dalam RPJMD 2 3 2 2 2 2 3 Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 14 14 14 14 14 14 14 Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029 57 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Persentase Kinerja 2024 (Baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP) 14 14 14 14 14 14 14 Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu 21 21 12 12 12 12 12 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan) 21 21 12 12 12 12 12 Persentase aset kondisi baik 97,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n 418 428 428 428 428 428 428 Jumlah keseluruhan asset selama 5 tahun 428 428 428 428 428 428 428 Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) 2 2 2 2 2 2 2 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pelayanan Non Perizinan % (Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100% 83,97 100 100 100 100 100 100 Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029 58 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Persentase Kinerja 2024 (Baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah realisasi perijinan dan non perijinan 1509 1050 1075 1100 1125 1150 1175 Jumlah target perijinan dan non perijinan 1797 1050 1075 1100 1125 1150 1175 *DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu % (Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2 2 jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan 2 2 2 2 2 2 2 *DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penenganan Gangguan Trantibum % (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /Jumlah gangguan trantibum)*100 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah gangguan trantibum yang ditangani 13 13 13 13 13 13 13 Jumlah gangguan trantibum 13 13 13 13 13 13 13 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu % (jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu) * 100 100 100 100 100 100 100 100 jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 Rancangan Rencana Strategis Kapanewon Kalibawang Tahun 2025- 2029 59 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal Target Persentase Kinerja 2024 (Baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 *DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % (((jumlah kalurahan yang diberikan rekomendasi/jumlah keseluruhan kalurahan)*100%)+((jumlah kalurahan yang melaksanakan kegiatan sesuai BA/Jumlah kalurahan yang memprtoleh DAIS Sesuai BA)*100%))/2 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3 3 3 3 3 3 3 7 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % (Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya 1 1 1 1 1 1 1 i ii DAFTAR ISI Halaman Sampul ......................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................... ii Daftar Tabel ................................................................................................................ iii Daftar Gambar ........................................................................................................... iv BAB I Pendahuluan ............................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................ 3 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 5 1.4. SistematikaPenulisan ....................................................................... 5 BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah .................................................................................... 8 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ........................................... 8 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .......................... 8 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ............................................... 12 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 14 2.1.4. Pencapaian Kinerja Pelayaan ................................................... 15 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan ..................................................... 20 2.2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ............................ 20 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .............................. 20 2.2.2. Isu Strategis ............................................................................. 24 BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan ........................................ 27 3.1. Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 27 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan ............................................................ 29 BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan,dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan ......................................................................................... 34 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .............................................. 34 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ........................................ 41 BAB V PENUTUP ............................................................................................... 44 5.1. Kaidah Pelaksanaan ........................................................................ 44 5.2. Pengendalian dan Evaluasi .............................................................. 45 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol ......................................................... 13 Tabel 2.2. Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 ........... 13 Tabel 2.3. Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025 .. 13 Tabel 2.4. Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 ....... 14 Tabel 2.5. Jumlah Aset ............................................................................................. 14 Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo ........................................................................... 15 Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ............ 17 Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .............................................................................................. 18 Tabel 2.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ......................................................... 22 Tabel 2.10 Isu Strategis Perangkat Daerah ................................................................. 25 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ......................................... 28 Tabel 3.2. Penahapan Renstra ................................................................................... 30 Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ................... 32 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan ............................................ 35 Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan ............................................................................ 41 Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .............................................. 41 Tabel 4.4. Program dan Target Kinerja Program Tahun 2025 – 2029 ........................ 42 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Daerah .......................................................................... 43 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci ........................................................................... 43 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo ...................................................................... 12 1 Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dengan lancar dan aman, memenangkan pasangan DR.H.R. Agung Setyawan,ST,M.Sc,MM dan Ambar Purwoko, A.Md sebagai bupati dan wakil bupati terpilih yang akan mengemban amanah memimpin Kulon Progo pada periode jabatan tahun 2025 – 2029. Sejalan dengan itu, daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2025 sebagai instrument utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa jabatannya. RPJMD yang memuat visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2024, yang dalam menjalankan pemerintahan mengusung visi “ Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan “. Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi utama yang menjadi landasan arah pembangunan lima tahun kedepan yaitu :
1.Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang makmur, berbudaya, dan religius
2.Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi
3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good govermance , aspiratif, serta masyarakat yang aman dan demokratis
4.Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang lestari serta tangguh terhadap bencana Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, yang menjadi panduan utama pembangunan daerah. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan 2 Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal maupun eksternal. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :
1.Persiapan penyusunan
2.Penyusunan Rancangan Awal
3.Penyusunan Rancangan
4.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah
5.Perumusan Rancangan Akhir
6.Penetapan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029 disusun dengan menyelaraskan isu – isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan bidang pemerintahan umum dan politik, baik dalam tingkat propinsi maupun tingkat nasional yang kemudian akan diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Rencana Strategis disusun dengan mempedomani KLHS, RPJMD, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan Renstra Dirjen Polpum, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan. Disamping itu, juga memperhatikan visi misi Presiden yang tertuang dalam ASTA CITA PRESIDEN, utamanya asta cita Pertama, yang berbunyi “ Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia ( HAM ), asta cita ketujuh, “ Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba “, serta astacita kedelapan , “ Memperkuat 3 penyelarasan kehidupan yang harmonisdengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan mampu sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hokum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :
1.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ); 4
5.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 );
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 );
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggran Terpadu ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 114 );
13.Peraturan Daerah kabupaten kulon progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029
15.Peraturan daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
16.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor103); 5 1.3. Maksud dan Tujuan

a.Maksud dari Renstra Badan Kesatuan Bansga dan Politik adalah untuk menjabarkan visi dan misi daerah dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja periode tahun 2025 – 2029.
b.Tujuan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
1. 1.Tercapainya targer Pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2025 -2029 yang dimandatkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. 2.Tercapainya kebermanfaatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik sesuai norma, standard, prosedur dan kriteria ( NSPK ) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut : 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Berisikan uraian layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada mitra perangkat daerah, Masyarakat, dunia usaha . 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Menguraikan permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat dominan secara ringkas 2.2.2 Isu Strategis Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis ( isu global, nasional dan regional ) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 3.1 Tujuan Dan Sasaran Menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik beserta target kinerjanya 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran badan kesatuan Bangsa dan Politik. 7 ( 1 ) Uraian program dan kegiatan ( 2 ) Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Indikatif ( 3 ) Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. ( 4 ) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 -2029 melalui IKU pBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB V. Penutup Memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah 8 Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan fungsi sebagai berikut :
3. 1.Penyusunan perencanaan dan program kerja Badan
4. 2.Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
5. 3.Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. 4.Pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golonganlainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. 5.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 9 kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. 6.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. 7.Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
10. 8.Pelaksanaan administrasi kesekretariatan
11. 9.Pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan badan
12. 10.Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan
13. 11.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas satu Sekretariat dan dua Bidang, yakni Bidang Kesatuan Bangsa serta Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Sekretariat, berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
14. 1.Penyusunan perencanaan dan program kerjaSekretariat
15. 2.Perumusan kebijakan Sekretariat
16. 3.Pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan
17. 4.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan.
18. 5.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi
19. 6.Pengoordinasian pengelolaan asset, sarana dan prasarana 10
20. 7.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan
21. 8.Pengoordinasian tindaklanjut hasil pemeriksaaan dan pengawasan
22. 9.Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi birokrasi dan sistem pengendalian inten pemerintah
23. 10.Pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada sekretariat
24. 11.Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat
25. 12.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya Bidang Kesatuan Bangsa, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,pengendalian dan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembag aasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
26. 1.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang;
27. 2.Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
28. 3.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan bidang kesatuan bangsa;
29. 4.Pelaksanaan koordinasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
30. 5.Pelaksanaan koordinasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
31. 6.Pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kesatuan Bangsa;
32. 7.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Kesatuan Bangsa;
33. 8.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa; 11
34. 9.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan ,mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan media sisengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
35. 1.Penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
36. 2.Perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
37. 3.Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
38. 4.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan politikdalam negeri;
39. 5.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
40. 6.Pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang PolitikDalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
41. 7.Pengoordinasian pelaksanaana dministrasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
42. 8.Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
43. 9.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 12 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional sebagai berikut: A. Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia yang ada sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dapat diuraikan sebagai berikut: 13 Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Tahun 2025 No. Uraian Jabatan Jumlah Kebutuh an Keterangan JFT JFU Struktural
44. 1.Kepala -- -- 1 1 1 Sesuai
45. 2.Sekretariat -- 5 3 8 11 - 3
46. 3.Bidang Kesatuan Bangsa 2 3 1 6 10 - 4
47. 4.Bidang Poldagri 1 3 1 5 8 -2
48. 5.JFT Arsiparis -- -- -- -- 2 -2 JUMLAH 3 11 6 20 32 -11 Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2025 A.1. Pengelompokan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tabel 2.2 Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan PendidikanTahun 2025 No. SDM Jumlah Pendidikan Terakhir S2 S1/D4 D3 SMA SMP 1 Kepala 1 1 -- -- -- --
49. 2.Sekretariat 8 1 3 2 2 -
50. 3.Bidang Kesbang 6 2 1 -- 3 --
51. 4.Bidang Poldagri 5 1 3 1 0 -- Jumlah 20 5 7 3 5 -- Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2025 A.2. Berdasarkan Golongan Ruang Tabel 2.3 Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025 No. Golongan Ruang Jumlah
52. 1.Golongan IV/ c 1
53. 2.Golongan IV/ b 1
54. 3.Golongan IV/ a 2
55. 4.Golongan III/ d 4
56. 5.Golongan III/ c 1
57. 6.Golongan III/ b 3
58. 7.Golongan III/ a 1
59. 8.Golongan II/ d 2
60. 9.Golongan II/ c 1
61. 10.Golongan II/ b 4 JumlahPegawai 20 Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2025 14 A.3. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 2.4 Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2025 No. JenisKelamin Jumlah
62. 1.Laki-laki 14
63. 2.Perempuan 6 JumlahPegawai 20 Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2025 B. Aset/ Modal Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: Tabel 2.5 Jumlah Aset No. Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi
64. 1.Tanah 𝑚 2 --- Sewa tanah kas desa margosari
65. 2.Alat angkutan Unit 8 Baik 3. Alat kantor dan rumah tangga Unit/Buah 295 Baik 4. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Buah 22 Baik
66. 5.Alat computer Unit 30 Baik
67. 6.Alat Keselamatan Kerja Unit 9 Baik
68. 7.Gedung dan Bangunan Unit 3 Baik
69. 8.Pagar Unit 1 Baik Sumber Data Badan Kesbangpol Tahun 2025 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo diukur dari tercapainya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai maka dapat dikategorikan kinerja baik. 15 2.1.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah No. Indikator Kinerja sesuaiTugas dan FungsiPerangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
70. 1.Rata – rata presentase pencapaian program pada masing – masing sekretariat perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71. 2.Persentase penyelesaian konflik sosial 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16 Dilihat dari tabel tersebut diatas, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah penyelesaian konflik sosial. Dari data tersebut disampaiakn bahwa selama periode Renstra tersebut kasus / kejadian konflik sosial di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian kinerja baik tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang baik dari berbagai pemangku kepentingan, dinas terkait dan kerja tim kewaspadaan dini daerah. Koordinasi baik dari berbagia pihak ini diharapkan dapat terus berjalan guna pencapaian target kinerja yang akan datang. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan penganggaran dengan pencapaiannya, tersaji seperti dalam tabel berikut : 17 Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Belanja Langsung 1.314.174.159 1.458.191.541 0 0 0 1.288.393.334 1.360.724.378 0 0 0 98,04 93,32 0 0 0 10,96 5,61 Belanja T idak Langsung 1.161.787.480 2.207.300.277 0 0 0 1.118.274.631 2.170.311.731 0 0 0 96,25 98,32 0 0 0 89,99 94,08 A. BLJ O PERASI 3.103.849.274 3.530.309.713 5.352.626.710 0 0 2.897.676.915 3.274.886.092 5.026.554.872 0 0 93,36 92,76 93,91 59,53 58,03
72. 1.Blj Pegawai 1.455.308.034 1.506.158.391 1.625.170.476 - - 1.384.710.994 1.281.014.720 1.421.187.257 0 0 95,15 85,05 87,45 5,70 1,73
73. 2.Blj Barjas 1.638.781.240 2.024.151.322 3.727.456.234 - - 1.512.965.921 1.993.871.372 3.605.367.615 0 0 92,32 98,50 96,72 53,83 56,30 B. BLJ MO DAL 34.150.000 9.760.000 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahunUraian rata-rata pertumbuhan (%) 18 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 -2024 19 20 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Banga dan Politik maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut :
a.Pemerintah Desa
b.Organisasi Masyarakat
c.Lembaga Swadaya Masyarakat
d.Partai Politik
e.Penghayat Kepercayaan
f.Forum Komunikasi Umat Beragama
g.Lembaga Pendidikan
h.Dinas/ Instansi Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dengan stakholder terkait seperti :
a.DPRD
b.Kepolisian Resort
c.Komando Distrik Militer
d.Kejaksaan Negeri
e.Pengadilan Negeri
f.Satuan Radar 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan / kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan perangkat daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan 21 Umum , bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. dBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat permasalahan – permasalahan sebagai berikut :
1. 1.Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia ( aparatur ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. 2.Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaaan
3. 3.Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dengan OPD terkait
4. 4.Belum optimalnya peran Lembaga dan Masyarakat dalam peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama
5. 5.Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/Masyarakat tentang system demokrasi
6. 6.Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga/Masyarakat dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.
7. 7.Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
8. 8.Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah. 22 Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
9. 1.Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia ( aparatur ) Kurangnya alokasi pegawai pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Banyak pegawai di Kabupaten Kulon progo yang mengalami purna tugas Kurangnya Tingkat Pendidikan dan pelatihan pada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terbatasnya informasi dan sosialisasi tentang Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Terbatasnya alokasi anggaran
10. 2.Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan Kurangnya sarana dan prasarana kantor, seperti AC, laptop, kendaraan dan ruangan yang belum memadai Kurangnya etersediaan lahan dan biaya
11. 3.Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan monitoring serta evaluasi dengan OPD terkait Kurangnya koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi internal Kurangnya dukungan instansi terhadap pencapaian tupoksi Badan Kesbangpol
12. 4.Belum optimalnya peran Lembaga dan Masyarakat dalam peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama Kurangnya pelibatan Lembaga dan Masyarakat dalam peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan 23
13. 5.Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/Masyarakat tentang sistem demokrasi Kurangnya pemahaman aspek dan indikator demokrasi Masih adanya money politik, belum terpenuhinya kuota Perempuan yang duduk di kursi DPRD, belum optimalnya siswa dalam Pemilos
14. 6.Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga/Masyarakat dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan. Lembaga/Masyarakat yang dilibatkan belum memahami peran dan fungsinya dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanaan Kurangnya koordinasi terkait peran dan fungsi dalam Upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan
15. 7.Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya konsultasi dan koordinasi antara instansi terakit tugas dan fungsi Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang meningkat ( angka rata - rata pengguna narkoba )
16. 8.Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah. Kurangnya pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan Masih enggannya ormas untuk melaporkan keberadaan dan kegiatannya 24 2.2.2. Isu Strategis Perumusan isu strategis didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis dapat dirumuskan sesuai dengan isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/ L, Renstra PD DIY 2022-2027, RPJMD 2025- 2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada KLHS RPJMD, RPJMN dan RPJMD DIY dapat dilihat pada table berikut : 25 Tabel 2.10 Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Kondisi keamanan dan ketertiuban masyarakat Belum terciptanya kenyamanan dan keamanan masyarakat Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Kemampuan kapasitas intelijen bagi aparat Kesbangpol., Peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan., Pembinaandan pengawasan terhadap Organisasi kemasyarakatan., Peningkatan kewaspadaan dini dan Penanganan konflik sosial., Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).serta peningkatan demokrasi masyarakat Menurunnya pemahaman dan pengamalan Ideologi Pancasila, wawsan kebangsaan serta nasionalisme Belum optimalnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan potensi konflik Kurangnya optimalisasi kerukunan umat beragama Kurangnya sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat Meningkatnya paham radikalisme dan terorisme sebagai bagian dari trans nasional/global Derasnya arus informasi yang tidak diikuti dengan tingkat pemahaman masyarakat untuk memilih dan menyaring informasi 26 Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat ( angka rata - rata pengguna narkoba ) Kurangnya edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba Implementasi nilai - nilai Pancasila yang semakin memudar Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Masih rendahnya kualitas demokrasi ( pendidikan politik masyarakat ) Rendahnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat (partisipasi, etika politik), Belum optimalnya Pendidikan politik melalui media social Peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan belum maksimal Kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan ormas oleh pemerintah 27

1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel
2.Meningkatnya Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Dengan ditetapkannya tujuan tersebut di atas, maka dirumuskan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Renstra tahun 2025- 2030 adalah sebagai berikut :
1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2.Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3.Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif Tujuan, sasaran dengan indikator masing – masing disajikan dalam table sebagai berikut : 28 Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel - - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Pemda Nilai A (83,75) A(84,2) A(85,3) A(86,4) A (87,5) A (88,1) Indeks Maturitas SPIP Pemda Nilai 3,20 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat - Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Nilai 7,32 7,38 7,42 7,46 7,50 7,58 - Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif Persentase Penyelesaian konflik social % 100 100 100 100 100 100 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Badan Kesbangpol Predikat A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) A (>80- 90) - Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Badan Kesbangpol Nilai 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 29 3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara terarah terpadu dan berkelanjuta, dengan strategi yang dijalankan yakni :
1.Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada transparansi danefisiensi anggaran, serta menyederhanakan birokrasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi akan memastikan pengukuran kinerja yang objektif. Sinergi antar pemerintah masyarakat, dan pemangku kepentingan akan diperkuat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dan penguatan kapasitas kelembagaan akan menjamin kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.
2.Memperkuat sinergi antara pemerintah, Masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, dengan meningkatkan ruang interaksi sosial yang aman seperti ruang terbuka hijau. Pemberdayaan komunitas dan inisiatif local untuk mempromosikan nilai – nilai gotong royong diperkuat, serta penyederhanaan regulasi dilakukan guna mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban. Pendekatan berbasis data dan teknologi diterapkan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan serta memastikan pemerataan dan keberlanjutan hasil di seluruh wilayah. 30 Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III (2028) Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Peletakan Dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peguatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengembangan/ Inovasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan dan Ketahanan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Evaluasi Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penahapan Pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan di bawah ini :

1.Tahap I ( 2026) Tahun 2026 diprioritaskan pada peletakan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini sangat diperlukan guna Menyusun program peningkatan keamanan daerah dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang kondusif agar pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lancar.
2.Tahap II ( 2027 ) Tahun 2027 merupakan tahun kedua periode renstra, difokuskan untuk penguatan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Hal ini dimaksud untuk mendukung pemantapan pelaksanaan program yang telah disusun dan dijalankan pada periode yang lalu.
3.Tahun III ( 2028 ) Tahun 2028 diprioritaskan untuk mengembangkan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, agar berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat dalam hal memperoleh kenyaman dan ketenraman dalam bermasyarakat. 31
4.Tahun IV ( 2029 ) Tahun 2029 diprioritaskan untuk Peningkatan dan Ketahanan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan maksud kondisi aman dan tenteram di wilayah dapat ditingkatkan guna mesukseskan program pemerintah yang telah disusun dan dijalankan.
5.Tahun V ( 2030 ) diprioritaskan untuk Evaluasi Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dimaksudkan memberi evaluasi pada pelayanan yang telah diberikan. Hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan periode selanjutnya. Selanjutnya pada Tabel 3.3. berikut menyajikan keseelaran antara antara arah kebijakan RPJMD dan dan arah kebijakan. Struktur ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Serta memberi arah pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman untuk peningkatan dalam memberikan kontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. 32 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. Rasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada transparansi dan efisiensi anggaran, serta menyederhanakan birokrasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi akan memastikan pengukuran kinerja yang objektif. Sinergi antar pemerintah masyarakat, dan pemangku kepentingan akan diperkuat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dan penguatan kapasitas kelembagaan akan menjamin kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penyediaan sarana dan prasarana kantor, melakukan koordinasi dan konsultasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, dengan meningkatkan ruang interaksi sosial yang aman seperti ruang terbuka hijau. Pemberdayaan komunitas dan Menjalankan program penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 33 inisiatif local untuk mempromosikan nilai – nilai gotong royong diperkuat, serta penyederhanaan regulasi dilakukan guna mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban. Pendekatan berbasis data dan teknologi diterapkan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan serta memastikan pemerataan dan keberlanjutan hasil di seluruh wilayah peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. 34 35 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanan Perangkat Daerah N o . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/Output Satua n 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 10 0 1.822. 212.73 7 10 0 1.845. 776.30 4 10 0 1.864. 234.06 7 10 0 1.882. 876.40 7 10 0 1.901. 705.17 1 10 0 1.920. 722.22 2 Outcome : Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada Perangkat Daerah Perencanan, Penanggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Output : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Laporan pelaksanaan sub kegiatan Lap 2 17.329 .500,0 0 2 16.875 .600,0 0 2 17.044 .356 2 17.100 .000 2 17.300 .000 2 17.300 .000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jml dokumen perencanaan perangkat daerah Dok 3 13.289 .400 2 8.638. 800 2 8.725. 188 2 8.750. 000 2 8.850. 000 3 8.850. 000 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jmlh laporan evaluasi kinerja PD Lap 21 4.040. 100 21 8.236. 800 21 8.319. 168 21 8.350. 000 21 8.450. 000 21 8.450. 000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Meningkatnya kualitas adm keuangan PD Laporan pelaksanaan sub kegiatan Lap 3 1.548. 458.07 2 3 1.520. 409.02 8 3 1.535. 823.46 1 3 1.537. 320.30 7 3 1.400. 949.07 1 3 1.636. 757.92 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Plaksanan Tugas ASN Jmlh org yg menerima gaji Orang /Bulan 21 1.507. 006.07 2 21 1.481. 384.12 8 21 1.496. 704.46 1 21 1.498. 200.30 7 21 1.361. 829.07 1 21 1.597. 637.92 2 Penyedian dministrasiPlakanan Tuga ASN Jmlh dokumen hasil penyediaan adm pelaksanaan tugas SN Doku men 12 37.500 .000 12 29.600 .000 12 29.600 .000 12 29.600 .000 12 29.600 .000 12 29.600 .000 36 N o . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/Output Satua n 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Kordnasi dan Penyusunan Lapran Kuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Jmlh laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semsteran SKPD Lapor an 14 3.952. 000 14 9.424. 900 14 9.519. 000 14 9.520. 000 14 9.520. 000 14 9.520. 000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Meningkatnya kualitas adm umum PD Laporan pelaksanaan sub kegiatan Lap 2 36.341 .300 2 40.087 .000 40.487 .900 40.487 .900 40.487 .900 40.487 .900 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jmlh paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan paket 4 11.955 .300 4 12.845 .000 4 12.973 .450 4 12.973 .450 4 12.973 .450 4 12.973 .450 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jmlh laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Lap 12 24.386 .000 12 27.242 .000 12 27.514 .450 12 27.514 .450 12 27.514 .450 12 27.514 .450 Pengadaan Barang Mlik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah Output : Meningkatnya kualitas pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan Lap 0 - 0 44.762 .620 0 45.000 .000 0 90.000 .000 0 250.00 0.000 0 0 Pengadan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jmlh unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yg disediakan Unit 0 - 0 - 0 30.000 .000 0 - 0 250.00 0.000 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jmlh unit peralatan dan mesin Unit 0 - 0 44.762 .620 0 - 0 90.000 .000 0 - 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jmlh unit sarana dan prasarana gd ktr atau bangunan lainnya yg disediakan unit 0 - 0 - 0 15.000 .000 0 - 0 - 0 0 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dok 2 98.849 .065 2 98.789 .556 2 99.777 .450 2 100.07 5.500 2 100.07 5.500 2 100.07 5.500 Penyediaan Jasa Komuniasi, sumber Daya air dan Listik Jmlh laporan penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan Listrik yg disediakan Lap 12 31.547 .073 12 28.994 .676 12 29.284 .650 12 29.450 .500 12 29.450 .500 12 29.450 .500 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jmlh laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan Lap 12 67.301 12 69.794 12 70.492 12 70.625 12 70.625 12 70.625 37 N o . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/Output Satua n 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu .992 .880 .800 .000 .000 .000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah Output : Meningkatnya BMD penunjang urusan pemerintah daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dok 3 121.23 4.800 124.85 2.500 126.10 0.900 97.892 .700 92.892 .700 126.10 0.900 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jmlh kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 12 103.51 4.200 12 96.923 .500 12 97.892 .700 12 97.892 .700 12 92.892 .700 12 97.892 .700 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya Jmlh sarana dan prasarana gedung ktr atau bangunan lainnya yg dipelihar/direhabilitasi Unit 12 17.720 .600 12 27.929 .000 12 28.208 .200 12 - 12 - 12 28.208 .200 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainya Jml gedung ktr atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi unit 0 - 0 - 0 31.754 .892 0 - 0 - 0 0 Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan % 90 1.130. 776.33 6 90 973.04 2.200 91, 58 1.148. 189.79 6 93, 16 1.217. 081.18 3 94, 74 1.290. 106.05 3 96, 32 1.367. 512.41 6 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Output : Jlmh dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan Laporan pelaksanaan sub kegiatan Dok 1 1.130. 776.33 6 1 973.04 2.200 1 1.148. 189.79 6 1 1.217. 081.18 3 1 1.290. 106.05 3 1 1.367. 512.41 6 Pelaksanaankebijakan di bidangideologiwawasankebangsaanbel a negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahkebangsaan Jmlh org yang melaksanakan kebijakan di bidangideologiwawasankebangsaanbel a negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahkebangsaan org 90 311.76 0.336 90 106.85 1.000 91, 58 231.99 8.596 93, 16 295.88 9.983 94, 74 367.81 6.053 96, 32 444.16 2.416 Pembentukan Paskibraka Jmlh paskibraka Org 46 819.01 6.000 46 866.19 1.200 46 916.19 1.200 46 921.19 1.200 46 922.29 0.000 46 923.35 0.000 38 N o . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/Output Satua n 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Program Peningkatan Peran PartaiPolitik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika sertaBudayaPolitik Meningkatnya etika dan budaya politik % 60 1.357. 481.49 6 75 1.244. 795.89 6 70 1.351. 411.71 9 75 1.392. 466.96 9 80 1.450. 477.25 4 80 1.496. 826.12 0 Outcome : Meningkatnya etika dan budaya politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 60 1.357. 481.49 6 75 1.244. 795.89 6 70 1.351. 411.71 9 75 1.392. 466.96 9 80 1.450. 477.25 4 80 1.496. 826.12 0 Output : Jmlh dokumen pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningk demokrasi, fasilitasi kelembagaanpemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik Jmlh dokumen hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningk demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantayuan situasi politik Dok 2 1.357. 481.49 6 2 1.244. 795.89 6 2 1.351. 411.71 9 2 1.392. 466.96 9 2 1.450. 477.25 4 2 1.496. 826.12 0 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan partaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmumKepal adaerahsertaPemantauanSituasiPolitik di Daerah Jmlh org yang melaksanakan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan partaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmumKepal adaerahsertaPemantauanSituasiPolitik di Daerah org 60 1.196. 502.79 6 75 1.076. 048.71 6 70 1.351. 411.71 9 75 1.218. 916.46 9 80 1.276. 927.25 4 80 1.322. 175.46 0 Pelaksanaan tugas Paskibraka jml lap kegtn pelaksanaan tugas paskibraka Lap 1 160.97 8.700 1 168.74 7.180 1 171.24 7.100 1 173.55 0.500 1 173.55 0.000 1 174.65 0.660 Program Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasiKemasyarakata n % 79, 87 119.70 7.200 84, 56 124.99 1.700 89, 26 135.69 7.144 93, 96 139.81 9.559 97, 32 145.64 4.452 10 0 150.29 8.406 39 N o . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/Output Satua n 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Outcome : Meningkatnya ketertiban orgnss kemasy % 79, 87 119.70 7.200 84, 56 124.99 1.700 89, 26 135.69 7.144 93, 96 139.81 9.559 97, 32 145.64 4.452 10 0 150.29 8.406 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 79, 87 119.70 7.200 84, 56 124.99 1.700 89, 26 135.69 7.144 93, 96 139.81 9.559 97, 32 145.64 4.452 10 0 150.29 8.406 Output : Jmlh laporan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jml laporan pelaksanaan sub kegiatan Doku men 79, 87 119.70 7.200 84, 56 124.99 1.700 89, 26 135.69 7.144 93, 96 139.81 9.559 97, 32 145.64 4.452 10 0 150.29 8.406 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporanDibidangpendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas dan Ormasasing di Daerah Jmlh laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporanDibidangpendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas dan Ormasasing di Daerah Lapor an 2 119.70 7.200 2 124.99 1.700 2 135.69 7.144 2 139.81 9.559 2 145.64 4.452 2 150.29 8.406 Program Pembinaan dan PengembaganKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Outcome : Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya masy % 17, 39 86.775 .800 34, 78 134.10 1.100 56, 52 145.58 6.757 78, 26 150.00 9.614 86, 96 156.25 9.026 10 0 161.25 2.160 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Output : Jmlh laporan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jml laporan pelaksanaan sub kegiatan Doku men 1 86.775 .800 1 134.10 1.100 1 145.58 6.757 1 150.00 9.614 1 156.25 9.026 1 161.25 2.160 Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah Jmlh org yg mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah Orang org 86.775 .800 org 134.10 1.100 org 145.58 6.757 org 150.00 9.614 org 156.25 9.026 org 161.25 2.160 40 N o . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Outcome/Output Satua n 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Ta rge t Pagu Program PeningkatanKewaspadaan Nasional Dan PeningkatanKualitas dan FasilitasiPenganganKonflikSosial Outcome : Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan % 10 0 344.31 9.900 333.32 8.800 361.87 8.225 372.87 1.977 388.40 5.919 400.81 7.189 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial PelaksanaanKebijakan diBidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidangKewaspad aan, sertaPenangananKonflik di Daerah Jmlh org yg melaksanakan Kebijakan diBidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidangKewaspad aan, sertaPenangananKonflik di Daerah Orang 20 134.90 1.700 20 129.40 6.150 20 138.92 2.625 20 142.58 7.209 20 147.76 4.209 20 151.90 1.299 PelaksanaanKoordinasi di BidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah Jmlh org yg melaksanakan Koordinasi di BidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenangananKonflik di Daerah 13 0 103.44 5.400 101.44 5.400 110.96 1.875 114.62 6.459 119.80 3.459 123.94 0.549 Pelaksanaan Forum KoordinasiPimpinan Daerah Kabupaten/Kota jml dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah Dok 6 105.97 2.800 102.47 7.250 111.99 3.725 115.65 8.309 120.83 8.251 124.97 5.341 41 Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Ket
1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaanBidangideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakterbangsa ,pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahkebangsaan 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 sebagai berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Persentase Penyelesaian Konflik Sosial % 100 100 100 100 100 100
2.Nilai akuntabilitas kinerja ( AKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Predikat A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90) A (>80-90)
3.Nilai SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nilai 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 42 Tabel 4.4 Program dan Target Kinerja Program Tahun 2025 – 2029 IKP NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Persentase sub kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi 100 100 100 100 100 100
2.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 90 90 91,58 93,16 94,74 96,32
3.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika sertaBudayaPolitik Presentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos 60 65 70 75 80 80
4.Program Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasiKemasyarakatan Presentase pengawasan organisasi kemasyarakatan 79,87 84,56 89,26 93,96 97,32 100x
5.Program Pembinaan dan PengembaganKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti 17,39 34,78 56,52 78,26 86,96 100
6.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Pengangan Konflik Sosial Persentase Laporan Penanganan Konflik Sosial 100 100 100 100 100 100 43 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Derah No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Persentase Penyelesian Konflik Sosial % 100 100 100 100 100 100 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakat % 17,59 17,69 17,79 17,99 18,09 18,19 44 Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka pelaksanaan regulasi maupun dalam rangka pelayanan publik, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, baik dalam internal Badan maupun dengan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan Forum Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga nantinya Badan Kesatuan Bangsa dan mitra kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik - baiknya dengan prinsip sinergitas dalam pelaksanaan program. Renstra Badan menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan yang dijalankan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana kerja dalam Renstra ini supaya mengikuti prinsip- prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender. 5.2. Pengendalian Dan Evaluasi Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan , dalam rangka pengendalian dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam rangka tindakan evaluasi. Evaluasi dimaksud terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan APBD maupun peraturan yang lain. Wates, 18 September 2025 Wates, 18 September 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 65

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022