DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan Organisasi Rumah Sakit, Tugas dan Fungsi RSUD, Dewan Pengawas, Remunerasi, Satuan Pemeriksa Internal, Komite, Peraturan Internal Staf Medis atau Medical Staff by Laws , Akreditasi Rumah Sakit, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Penetapan dan Perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik, diperlukan tata kelola rumah sakit untuk mencapai sinergi antara manajemen rumah sakit dan profesi medis untuk kepentingan pasien agar penyelenggaraan rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lebih berkualitas;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu disusun Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong Kabupaten Lamongan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Menimbang BUPATI LAMONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RANCANGAN PERATURANBUPATILAMONGAN NOMOR49 TAHUN2025 TENTANG PERATURAN INTERNALRUMAHSAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG KABUPATENLAMONGAN BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN ) ·- J
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah lstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1438/ MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik j di Rumah Sa.kit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES /PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/MEN KES/PER/VIII/2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan clan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sa.kit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sa.kit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586); 1 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Bupati adalah Bupati Lamongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut RSUD Ki Ageng Brondong.
5.Direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh Bupati untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi RSUD Ki Ageng Brondong.
6.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai sesuai susunan organisasi rumah sakit.
7.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat organisasi rumah sakit yang bertugas melaksanakan pengendalian intern al terhadap kinerja pelayanan dan keuangan rumah sakit.
8.Komite Medik adalah organisasi non struktural perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis ( clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
9.Komite Mutu Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite Mutu adalah unsur organisasi non struktural yang membantu kepala atau direktur rumah sakit dalam mengelola dan memandu program peningkatan BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANGPERATURANINTERNAL RUMAHSAKIT UMUM DAERAHKI AGENG BRONDONG KABUPATENLAMONGAN. MEMUTUSKAN:
19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); Menetapkan mutu dan keselamatan pasien, serta mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
10.Kornite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan di Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
11.Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disebut Tim PPI merupakan organisasi nonstruktural pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai fungsi utama menjalankan PPI serta menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pencegahan infeksi yang bersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (Human Immunodeficiency Virus), dan infeksi menular lainnya.
12.Health Care Associated Infections yang selanjutnya disingkat HAis adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama proses perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang inkubasi penyakit tidak terjadi saat pasien pertama masuk rumah sakit.
13.Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu yang mempunyai penugasan klinis di unit pelayanan Rumah Sakit.
14.KelompokStaf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya atau kelompok profesi yang serumpun.
15.Unsur Pelayanan Medis adalah unsur yang bertugas memberikan pelayanan medis.
16.Unsur Keperawatan adalah unsur yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan.
17.Unsur Penunjang Medis adalah unsur yang bertugas memberikan pelayanan penunjang medis meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi dan kedokteran forensik dan medikolegal.
18.Unsur Penunjang Non Medis adalah unsur yang bertugas memberikan pelayanan non medis yang menunjang pelayanan kepada pasien.
19.Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok pegawai yang bertugas melaksanakan administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas pelayanan.
20.Standar Pelayanan Minimal rumah sakit yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang j

Pasal 2

(1)Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong Kabupaten Lamongan.

21.Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah berurutan yang dibakukan untuk menyatakan suatu proses kerja tertentu.
22.Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
23.Peraturan Internal Staf Medis atau Medical Staff by Laws yang selanjutnya disingkat MSbL adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit dan memuat pengaturan tata kerja komite medik di rumah sakit meliputi pembentukan komite medik, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja komite medik beserta ketiga subkomitenya, mitra bestari serta menjadi acuan mekanisme pengambilan keputusan oleh komite medik, dan menjadi dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diambil sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
24.Mitra Bestari adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal terkait dengan profesi medis.
25.Buku Putih adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan Kewenangan Klinis. Umum J

(4)Keterangan dan FilosofiLogoRSUDKi AgengBrondong sebagaimana pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.segi lima melam bangkan lima sila Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia;

BAB II

PERATURANORGANISASIRUMAH SAKIT jenis, mutu dan spesifikasi teknis tolok ukur pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang diberikan rumah sakit;

Pasal 3

( 1) RSUD Ki Ageng Brondong merupakan Rumah Sakit Kelas D.

(2)RSUD Ki Ageng Brondong beralamat di Jl. Raya Deandels Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, kode pos 62263 Telepon: 082338055071, alamat surat elektronik rsudkiagengbrondong@gmail.com. dengan laman/website www.lamongankab.go.id.
(3)Logo RSUD Ki Ageng Brondong adalah sebagai berikut:
(2)RSUD Ki Ageng Brondong berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian.
(3)RSUD Ki Ageng Brondong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur, yang dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(4)RSUD Ki Ageng Brondong didirikan sebagai rumah sakit di wilayah Kabupaten Lamongan dan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 6

Tata Nilai RSUD Ki Ageng Brondong menggambarkan setiap pegawai rumah sakit dalam melaksanakan tugas mempunyai sikap kerja sebagai berikut:

a.kompeten, bahwa setiap pegawai harus melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan kompetensinya;

Pasal 5

Misi RSUD Ki AgengBrondong sebagai berikut:

a.memberikan pelayanan paripuma yang bermutu prima kepada seluruh lapisan masyarakat;
b.meningkatkan komitrnen, profesionalisme dan produktivitas SOM RSUD Ki AgengBrondong.

Pasal 4

Visi RSUD Ki Ageng Brondong adalah Menjadi Rumah Sakit Umum yang Unggul, Nyaman dan Pilihan Masyarakat di Wilayah Utara Kabupaten Lamongan.

f.warna biru muda melambangkan kelautan sesuai dengan Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong;
g.warna kuning melambangkan kesetiaan, semangat dan optimisme menuju kejayaan Lamongan.
d.lele melambangkan sikap hidup yang sabar dan ulet dengan senjata patilnya yang ampuh;
e.bintang melambangkan Kabupaten Lamongan yang bersinar;
b.tanda plus warna hijau memberi arti bahwa pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas meningkatkan derajat Kesehatan;
c.bandeng melambangkan potensi komoditi baru bagi Kabupaten Lamongan yang penuh harapan di masa depan;
a.tujuan umum : pelayanan kesehatan secara paripurna kepada segenap lapisan masyarakat melalui pelayanan prima, pelayanan rujukan, pengembangan sumber daya manusia, serta menerapkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik;
b.tujuan khusus :
1. 1.terwujudnya pelayanan kesehatan yang pnma, aman, informatif, efektif, efisien dan manusiawi sebagai rumah sakit rujukan;
2. 2.terwujudnya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial;
3. 3.terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar;
4. 4.terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, akuntabel dan berorientasi pelanggan serta mempunyai integritas tinggi dalam memberi pelayanan;
5. 5.terselenggaranya proses pendidikan, pelatihan dan

Pasal 8

RSUD Ki AgengBrondong bertujuan:

Pasal 7

Motto RSUD Ki Ageng Brondong adalah "Kepuasan Anda Prioritas kami.

b.inovatif, bahwa setiap pegawai harus mendukung kreatifitas dan mempertimbangkan inisiatif untuk melakukan pembaharuan dibidang Kesehatan;
c.akuntabel, bahwa setiap pegawai wajib memberikan pelayanan sesuai pedoman, serta dapat diukur dan dipertanggungjawabkan;
d.giat, bahwa setiap pegawai harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
e.efektif dan efisien, bahwa setiap pegawai harus mengerjakan pekerjaan yang benar sesuai keilmuan dengan menggunakan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
f.nyaman, bahwa setiap pegawai harus menciptakan suasana aman dan nyaman bagi pelanggan dan lingkungan kerja;
g.guyub, bahwa setiap pegawai wajib menciptakaan kebersamaan dalam melaksanakan pelayanan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

Pasal 13

RSUDKiAgengBrondong adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

Pasal 11

RSUD Ki Ageng Brondong adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PERATURANORGANISASIRUMAH SAKIT jenis, mutu dan spesifikasi teknis tolok ukur pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang diberikan rumah sakit;

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PERATURANORGANISASIRUMAH SAKIT jenis, mutu dan spesifikasi teknis tolok ukur pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang diberikan rumah sakit;

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023