DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini memuat definisi-definisi yang menjadi acuan untuk istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan. BAB II: JENIS PELAYANAN DAN MUTU PELAYANAN Bab ini menetapkan jenis dan mutu pelayanan yang menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas. BAB III: SASARAN DAN TARGET Bab ini mengatur sasaran dan target yang harus dicapai dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. BAB IV: KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bab ini menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab Puskesmas dan Dinas Kesehatan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal. BAB V: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bab ini mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Perangkat Daerah untuk menjamin tercapainya Standar Pelayanan Minimal. BAB VI: PENDANAAN Bab ini mengatur bahwa pendanaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VII: KETENTUAN PENUTUP Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sehingga puskesmas harus memberikan pelayanan bermutu; ,b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Landak;

1.Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun);
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
10.Peraturan Daerah Kabupat.en Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
12.Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 766); Menetapkan MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA UNIT MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Landak adalah perangkat daerah Kabupaten Landak yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5.Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan Jebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
6.Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7.Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
8.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
9.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungiawaban penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada UPTD Puskesmas.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten terdiri atas:

a.Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b.Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c.Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir;
d.Pelayanan kesehatan balita;
e.Pelayanan kesehatan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f.Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i.Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
j.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
l.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici.ency Virus)

Pasal 4

(1)Jenis pelayanan pada UPTD Puskesmas Non Rawat Inap meliputi:
1. a.Upaya Kesehatan Perorangan (U KP ) :
  1. 1.Rawatjalan;
  2. 2.Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGO);
  3. 3.Pelayanan Laboratorium;
  4. 4.Pelayanan Kefarmasian;
  5. 5.Rekam Medik; dan
  6. 6.Pelayanan Persalinan.
2. b.Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM):
  1. 1.Pelayanan KIA dan KB;
  2. 2.Pelayanan kesehatan Usia Produktif;
  3. 3.Pelayanan kesehatan lanjut usia;
  4. 4.Pelayanan Gizi;
  5. 5.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  6. 6.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  7. 7.Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB;
  8. 8.Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  9. 9.Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga.
(2)Jenis pelayanan pada UPTD Puskesmas Rawat Inap meliputi:
1. a.Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) :
  1. 1.Rawat jalan;
  2. 2.Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
  3. 3.Pelayanan Rawat inap;
  4. 4.Pelayanan Laboratorium;
  5. 5.Pelayanan Kefarmasian;
  6. 6.Rekam Medik; dan
  7. 7.Pelayanan Persalinan.
2. b.Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) :
  1. 1.Pelayanan KIA dan KB;
  2. 2.Pelayanan kesehatan Usia Produktif;
  3. 3.Pelayanan kesehatan lanjut usia;
  4. 4.Pelayanan Gizi;
  5. 5.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  6. 6.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  7. 7.Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB;
  8. 8.Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  9. 9.Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga.

Pasal 5

(1)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilakukan oleh Kabupaten/kota.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilakukan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap dan UPTD Puskesmas Non Rawat Inap.
(1)UPTD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3)Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENERAPAN

BAB IV

PELAKSANAAN Pasal 6

Pasal 7

(1)Kepala UPTD Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
(2)Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
1. a.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
2. b.penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. c.penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
4. d.pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

(1)Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
(2)Pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggaraakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan • KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal pe 5rw! 22¢ BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal o &go1k4 26¥ 4 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI ADIWIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2±# NOMORya sa%%G%satengan asliaya � �1f·irmu.-11i\n1AN. HUKUM, r • � • '!� , f -(, . - '~'. • YOPiT). SH NIP. 19831228 200904 2 003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 32 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

JENIS PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN Pasal 6

Pasal 7

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

JENIS PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN Pasal 6

Pasal 7

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024