DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2026

Nomor: 14
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja, dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 19) pada ketentuan pasal 5 dan perubahan pada lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan hasil penataan kelembagaan terhadap susunan organisasi, tata kerja, dan nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 156);
6.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 19); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA, DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja, dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 19), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. a.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.Inspektorat Daerah;
3. c.Dinas Tenaga Kerja;
4. d.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. f.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. g.Satuan Polisi Pamong Praja;
8. h.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. i.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. j.Bagian Tata Pemerintahan;
11. k.Bagian Hukum;
12. l.Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
13. m.Kecamatan.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. a.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. b.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. c.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. d.Dinas Perikanan;
5. e.Dinas Perhubungan;
6. f.Dinas Pariwisata;
7. g.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
8. h.Dinas Lingkungan Hidup;
9. i.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. j.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
11. k.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
12. l.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
13. m.Perusahaan Umum Daerah.
(3)Asisten Administrasi, membawahi :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. c.Dinas Pemuda dan Olahraga; 4
4. d.Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. e.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
6. f.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. g.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8. h.Badan Pendapatan Daerah;
9. i.Bagian Organisasi;
10. j.Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
11. k.Bagian Umum.
  1. 2.Ketentuan Pasal 10 tetap, pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 27 Februari 2026 BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 27 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. AGUS TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2026 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIZA SELFI HIDAYANTI, S.H., M.H. Penata Tingkat I/IIId NIP. 1982 0730 200904 2 002 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kabag. Organisasi Kabag. Hukum LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH No Asisten Tata Kerja Hubungan Kerja Ket Perangkat Daerah Sekretaris Daerah Bupati/ Wakil Bupati 1 2 3 4 5 6 7
  2. 1.Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12. a.Sekretariat DPRD;
13. b.Inspektorat Daerah;
14. c.Dinas Tenaga Kerja;
15. d.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. f.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. g.Satuan Polisi Pamong Praja;
19. h.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. i.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. j.Bagian Tata Pemerintahan;
22. k.Bagian Hukum;
23. l.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
24. m.Kecamatan.
  1. 1.Rapat koordinasi perumusan kebijakan;
  2. 2.Rapat koordinasi pelaksanaan;
  3. 3.Monitoring, evaluasi dan laporan;
  4. 4.Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah
  5. 5.Pemberian saran dan pertimbangan;
  6. 6.Pelaksanaan pembinaan;
  7. 7.Pemberian pelayanan administrasi meliputi:
25. a.disposisi;
26. b.pemberian paraf; dan
27. c.penandatangan.
  1. 8.Penyiapan dan pemutakhiran data.
  2. 1.Konsultasi;
  3. 2.Klarifikasi;
  4. 3.Pelaporan; dan
  5. 4.Saran pertimbangan.
  6. 1.Pelaporan langsung dan tidak langsung; dan
  7. 2.Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung. Ke Sekretaris Daerah/ Bupati/Wakil Bupati.
  8. 1.Konsultasi;
  9. 2.Saran pertimbangan; dan
  10. 3.Pelaporan. Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan. Ke Perangkat Daerah
  11. 1.Koordinasi;
  12. 2.Sinkronisasi;
  13. 3.Klarifikasi; dan
  14. 4.Pemantauan. 6 No Asisten Tata Kerja Hubungan Kerja Ket Perangkat Daerah Sekretaris Daerah Bupati/ Wakil Bupati 1 2 3 4 5 6 7
  15. 2.Perekonomian dan Pembangunan
28. a.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
29. b.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
30. c.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
31. d.Dinas Perikanan;
32. e.Dinas Perhubungan;
33. f.Dinas Pariwisata;
34. g.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
35. h.Dinas Lingkungan Hidup;
36. i.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. j.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
38. k.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
39. l.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; m.Perusahaan Umum Daerah.
  1. 1.Rapat koordinasi perumusan kebijakan;
  2. 2.Rapat koordinasi pelaksanaan;
  3. 3.Monitoring, evaluasi dan laporan;
  4. 4.Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah;
  5. 5.Pemberian saran dan pertimbangan;
  6. 6.Pelaksanaan pembinaan;
  7. 7.Pemberian pelayanan administrasi meliputi:
40. a.disposisi;
41. b.pemberian paraf; dan
42. c.penandatangan.
  1. 8.Penyiapan dan pemutakhiran data.
  2. 1.Konsultasi;
  3. 2.Klarifikasi;
  4. 3.Pelaporan; dan
  5. 4.Saran pertimbangan.
  6. 1.Pelaporan langsung dan tidak langsung; dan
  7. 2.Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung. Ke Sekretaris Daerah/ Bupati/Wakil Bupati.
  8. 1.Konsultasi;
  9. 2.Saran pertimbangan; dan
  10. 3.Pelaporan. Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan. Ke Perangkat Daerah
  11. 1.Koordinasi;
  12. 2.Sinkronisasi;
  13. 3.Klarifikasi; dan
  14. 4.Pemantauan. 7 No Asisten Tata Kerja Hubungan Kerja Ket Perangkat Daerah Sekretaris Daerah Bupati/ Wakil Bupati 1 2 3 4 5 6 7
  15. 3.Administrasi
43. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
44. b.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
45. c.Dinas Pemuda dan Olahraga;
46. d.Dinas Komunikasi dan Informatika;
47. e.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
48. f.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
49. g.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
50. h.Badan Pendapatan Daerah;
51. i.Bagian Organisasi;
52. j.Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
53. k.Bagian Umum.
  1. 1.Rapat koordinasi perumusan kebijakan;
  2. 2.Rapat koordinasi pelaksanaan;
  3. 3.Monitoring, evaluasi dan laporan;
  4. 4.Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah;
  5. 5.Pemberian saran dan pertimbangan;
  6. 6.Pelaksanaan pembinaan;
  7. 7.Pemberian pelayanan administrasi meliputi:
54. a.disposisi;
55. b.pemberian paraf; dan
56. c.penandatangan.
  1. 8.Penyiapan dan pemutakhiran data.
  2. 1.Konsultasi;
  3. 2.Klarifikasi;
  4. 3.Pelaporan; dan
  5. 4.Saran pertimbangan.
  6. 1.Pelaporan langsung dan tidak langsung; dan
  7. 2.Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung. Ke Sekretaris Daerah/ Bupati/Wakil Bupati.
  8. 1.Konsultasi;
  9. 2.Saran pertimbangan; dan
  10. 3.Pelaporan. Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan. Ke Perangkat Daerah
  11. 1.Koordinasi;
  12. 2.Sinkronisasi;
  13. 3.Klarifikasi; dan
  14. 4.Pemantauan. BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016